of 142/142
i STRATEGI MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BANK MUAMALAT INDONESIA SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Oleh : MUTIA SARAYATI NIM. 1111046100030 K O N S E N T R A S I P E R B A N K A N S Y A R I A H PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1436 H/2015 M

STRATEGI MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH …

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of STRATEGI MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH …

BANK MUAMALAT INDONESIA
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)
MUTIA SARAYATI
NIM. 1111046100030
K O N S E N T R A S I P E R B A N K A N S Y A R I A H
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
1436 H/2015 M
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan segala rahmat-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban studinya. Shalawat serta salam
semoga tercurahkan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW. beserta para
keluarga dan sahabatnya.
Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa banyak tangan yang
terulur memberikan bantuan. Ucapan rasa hormat dan terima kasih atas segala
kepedulian mereka yang telah memberikan bantuan, baik berupa sapaan moril, kritik,
masukan, dorongan semangat, dukungan finansial maupun sumbangan pemikiran
dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis secara khusus mengucapkan
terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak A.M. Hasan Ali, M.A, selaku ketua Pogram Studi Muamalat (Hukum
Ekonomi Islam)
3. Bapak H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., MH., dosen pembimbing akademik
yang telah memberikan masukan saran mengenai proposal penelitian skripsi.
4. Ibu Ir. Rr. Tini Anggraeni, ST, M.Si, selaku pembimbing skripsi yang telah
banyak membantu meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta kesabarannya
untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihat kepada penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
v
5. Seluruh dosen serta civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mendidik dan
memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Segenap pimpinan dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum,
serta Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
7. Bapak Amin Syafi’i selaku Commercial Financing Risk Manager, Risk
Management Division, Bank Muamalat Indonesia, serta pimpinan dan karyawan
Perpustakaan Muamalat Institute yang telah mengijinkan penulis melakukan
penelitian dan membantu memperoleh data
8. Kedua orang tua penulis, yaitu bapak Yosep Hermawan Mustopa dan Ibu Neneng
Badriah, yang telah memberikan banyak motivasi bagi penulis untuk secepatnya
menyelesaikan skripsi ini. Setiap pesan dan nasihat yang disampaikan selalu
memberikan inspirasi serta motivasi bagi penulis. Tak lupa juga, kakak dan adik
penulis yang merupakan anugerah yang telah Allah SWT. berikan, yaitu Tiara
Saraya dan Mustika Dianaty.
9. Kru Mass Banking Division, KPO Bank Muamalat Indonesia, yaitu Ibu Oktaviani
Moersalin, Ibu Hafni, Mba Riasti, Mba Elok, dan yang lain yang tidak dapat
disebutkan semua, serta Mba Puput dan Mba Anggi dari Small and Medium
Enterprise (SME Division). Mereka yang telah memberikan banyak ilmu dan
vi
pengalaman selama 3 bulan penulis melakukan praktek magang di Kantor Pusat
Bank Muamalat Indonesia.
10. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk
segera menyelesaikan skripsi ini, yaitu Imam Syuhada, Elsa Nissa Afifah, Suci
Hanifa, dan Elis Sri Ramdhani, dan sahabat lainnya dari PS A 2011.
11. Teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta, khususnya mahasiswa/i Perbankan Syariah angkatan 2011
yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam skripsi ini. Terima kasih
atas semua kenangan yang tidak terlupakan, semoga silaturahim kita dapat tetap
terjalin sampai kapanpun.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini,
penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT mencatatnya
sebagai amal dan membalasnya dengan yang lebih baik. Selain itu, penulis akui
bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan
penulis munculnya saran untuk menunjang kesempurnaan atas skripsi ini di waktu
mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan.
Aamiin.
Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia, Strata Satu (S1), Konsentrasi
Perbankan Syariah, Program studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.
Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan
tujuan untuk mengetahui strategi mitigasi risiko pembiayaan musyarakah yang
diterapkan Bank Muamalat. Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang memiliki risiko tinggi karena termasuk
kedalam Natural Uncertainty Contract (NUC) dan sering munculnya permasalahan
principal-agent, sehingga diperlukan pengelolaan risiko guna meminimalisir risiko
pembiayaan yang melekat pada pembiayaan musyarakah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik
analisis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder. Data primer diperoleh berasal dari hasil penelitian melalui wawancara
langsung dengan pihak Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan data sekunder
diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan serta sumber lainnya yang
berhubungan dengan penelitian.
musyarakah pada pembiayaan produktif BMI menggunakan dua jenis akad yaitu
musyarakah permanen dan musyarakah mutanaqisah. Kedua, risiko pembiayaan
musyarakah yang dihadapi Bank Muamalat antara lain risiko investasi, risiko
operasional, dan risiko kepatuhan. Dan strategi mitigasi risiko pembiayaan
musyarakah BMI diantaranya terdapat penetapan limit segmen pembiayaan dan
syarat tertentu dalam pemberian pembiayaan, evaluasi mendalam pada usaha dan
karakter nasabah yang dibiayai, pengikatan jaminan utama berupa fixed asset dan
personal guarantee, menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing; monitoring
berkala, meningkatkan kompetensi karyawan, dan penggunaan risk tools berupa
Muamalat Early Warning System (MEWS) dan Internal Customer Rating.
Kata kunci: Pembiayaan musyarakah, Strategi mitigasi risiko
viii
ABSTRACT
MUTIA SARAYATI, NIM 1111046100030, Risk Mitigation Strategy of
Musharakah Financing on PT. Bank Indonesia, Bachelor’s Degree (BA), Department
of Sharia Banking, Study Program of Muamalat, Faculty of Law and Sharia, UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.
This research conducted in PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) with
purpose to determine how risk mitigation strategy of musharakah financing
conducted by Bank Muamalat. Musharakah financing is a form of partnership which
is based on profit and loss sharing has high risk because it comes under Natural
Uncertainty Contract (NUC) and related with principal-agent problem, so that
required the risk management in order to minimalizing the financing risk that stick on
musharakah financing.
This research used qualitative descriptive analysis technique. Source of data
that used are primary data and secondary data. The primary data obtained from
research result by direct interview with the side of Bank Muamalat Indonesia.
Meanwhile the secondary data obtained from the company documents and other
sources that related with the research.
The first research result shows that the application of musharakah financing in
Bank Muamalat productive financing using two types of contract which is
Musharakah and Diminishing of Musharakah. Second, the risks of musharakah
financing that faced by Bank Muamalat such as investment risk, operational risk, and
compliance risk. And then, the risk mitigation strategy of musharakah financing in
Bank Muamalat there are defining the segmentation limit of financing and certain
terms, in-depth evaluation on business and client characteristics, first collateral
binding in form of fixed asset and personal guarantee, using revenue sharing system,
periodic monitoring, upgrade employee competence, and utilization of risk tools that
are Muamalat Early Warning System (MEWS) and Internal Costumer Rating.
Keywords: Musharakah financing, Risk mitigation strategy
ix
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................................ 10
F. Sistematika Penulisan ...................................................................................... 11
A. Manajemen Risiko Bank Syariah .................................................................... 13
1. Pengertian Risiko ........................................................................................... 13
2. Jenis-jenis Risiko ........................................................................................... 13
3. Manajemen Risiko ......................................................................................... 16
1. Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah .............................................. 28
2. Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah ................................................ 30
x
E. Review Studi Terdahulu ................................................................................... 34
BAB III METODE PENELITIAN ......................................................................... 38
A. Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................... 38
B. Jenis Penelitian ................................................................................................ 38
G. Kerangka Konsep ............................................................................................ 42
A. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia ................................................. 44
B. Penerapan akad Musyarakah pada Pembiayaan Produktif Bank Muamalat
Indonesia ........................................................................................................ 57
2. Proses Pembiayaan Musyarakah .................................................................... 61
3. Kendala Penerapan Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia .... 69
C. Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah ....................................................... 70
D. Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia .......................... 75
E. Proses Manajemen Risiko Bank Muamalat Indonesia .................................... 81
F. Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat ............... 88
BAB V PENUTUP .................................................................................................. 104
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Akad Tahun 2008-
September 2014 ........................................................................................... 4
Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan berdasarkan Akad pada BMI, BSM, dan BRIS
Tahun 2011-2013 .......................................................................................... 6
Tabel 4.1 Penggunaan Akad-akad Pembiayaan secara Umum .................................. 51
Tabel 4.2 Jumlah Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Tahun
2010-2014 ................................................................................................... 52
2010- 2014 .................................................................................................. 54
Mutanaqisah .............................................................................................. 59
Tabel 4.5 Sumber Data dan Informasi yang Diperlukan pada Pelaksanaan OTS...... 64
Tabel 4.6 Aspek Penilaian Internal Rating Nasabah ............................................... 102
xii
Gambar 3.1 Kerangka Konsep ...............................................................................42
xiii
Grafik 4. 1 Komposisi Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Bank Muamalat
Indonesia Tahun 2013-2014 ..................................................................... 56
Grafik 4. 2 Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Musyarakah .................. 71
Grafik 4. 3 Kualitas Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Periode 2011-2014 . 72
Grafik 4. 4 Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Periode
2011-2014 ................................................................................................. 74
lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah sebagai alternatif
terhadap sistem konvensional. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan,
berperan dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang berfungsi sebagai
fasilitas penunjang dalam melakukan transaksi keuangan. Menurut Peraturan
Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 Bank Umum adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas
pembayaran.
pertama di Indonesia yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia pada
tahun 1991. Keterpurukan ekonomi Indonesia akibat krisis ekonomi pada
tahun 1997 membuat perbankan syariah semakin berkembang. Pasca krisis,
perbankan syariah masih dapat berdiri sedangkan sebagian besar bank
konvensional dilikuidasi akibat sistem konvensional yang menerapkan suku
bunga.1 Nilai suku bunga melonjak membuat nasabah peminjam tak mampu
1 http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2012/12/03/economic-and-life-style, diakses
performan yang baik dalam memacu pertumbuhan sektor riil di Indonesia.
Secara formal berdirinya bank syariah baru diatur dengan UU No. 10
Tahun 1998 amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang
pengelolaannya berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam UU No. 10 Tahun 1998
secara tegas membedakan bank yang pengelolaannya secara konvensional
dengan secara syari’ah. Lalu disempurnakan dengan Undang-undang
tersendiri dengan lahirnya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.
ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya
menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja, tetapi
tersebar kepada seluruh masyarakat. 2 Bank syariah memiliki perbedaan
dengan bank konvensional khususnya dalam aktivitas pembiayaan. Bank
syariah memiliki beberapa metode yang berbeda yang penerapannya
tergantung pada tujuan dari pihak yang mengajukan pembiayaan itu sendiri.
Sistem pembiayaan bank syariah berdasarkan prinsip syariah terbagi
menjadi tiga yaitu pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah
dan musyarakah, pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip murabahah,
istishna’, dan as-salam, dan pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip
2 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012), h. 33
3
ijarah (sewa murni) dan ijarah muntahiya bit-tamlik (sewa beli atau dengan
hak opsi.3
prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank
Islam berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan
pengusaha yang meminjam dana.4
Dalam pembiayaan bank syariah, bagi hasil adalah akad kerjasama antara
bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk
memperoleh keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati.5
Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan
prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling
menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan
dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai
kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan
spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam
produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan
yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan
3 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta:PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 160 4 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani), h.
137 5 Ikatan Bankir Indonesia, loc. cit.
4
yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia
tanpa terkecuali.6
Namun demikian, dari sisi bank syariah, menurut data BI menunjukkan
per September 2014 pembiayaan perbankan syariah berakad murabahah
tercatat Rp 112,288 triliun atau 59,76% dari total pembiayaan. Sementara
pembiayaan berakad mudharabah dan musyarakah porsinya masing-masing
hanya 7,35% dan 23,4% atau senilai Rp13,802 triliun dan Rp 42,83 triliun.
Tabel 1.1
Tahun 2008-September 2014
(dalam Milyar Rupiah)
2014
Murabahah 22.486 26.321 37.508 56.365 88.044 110.565 112.288 Sumber : Statistika Perbankan Syariah September 2014, diolah
Pada tabel 1.1 terlihat bahwa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil masih
rendah, jauh dibawah pembiayaan murabahah. Hingga bulan September
2014, terjadi perbedaan yang sangat besar antara komposisi pembiayaan yang
diberikan dengan akad mudharabah ataupun musyarakah dengan akad
murabahah. Total pembiayaan bagi hasil tidak pernah lebih dari setengah
total pembiayaan dengan jual beli dengan akad murabahah. Hal ini
menunjukkan bahwa banyak bank syariah yang belum siap untuk
menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad pembiayaan bagi hasil.
6 http://www.bi.go.id, Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia, diakses pada 17 Februari 2015
musyarakah memang memiliki risiko yang relatif tinggi dari jenis akad
pembiayaan lainnya. Kedua pembiayaan tersebut merupakan bagi dari kontrak
NUC (Natural Uncertainty Contracts) yakni akad dalam bisnis yang tidsk
memberikan kepastin pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) dan
waktunya (timing) bergantung pada hasil investasi.
Pada kontrak mudharabah dan musyarakah terdapat hubungan antara
pihak pemilik modal (principal/bank) dan pengelola usaha (agent/nasabah)
dimana kedua pihak tersebut melakukan kerjasama saling mencampurkan
asetnya menjadi satu kesatuan dan menanggung risiko bersama-sama untuk
mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, dalam kontrak ini terdapat
hubungan keagenan atau kemitraan.
Dalam hubungan kemitraan, menuntut adanya transparansi bagi kedua
belah pihak dan adanya saling percaya yang tinggi antar nasabah dengan
bank. Namun bank tidak dapat menyalurkan pembiayaan begitu saja kepada
nasabah atas dasar kepercayaan, karena selalu ada risiko bahwa pembiayaan
tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan
kedua pihak. Jika salah satu pihak (terutama nasabah) tidak menyampaikan
secara transaparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendapatan
usaha maka akan muncul permasalahan asymmetric information dimana akses
informasi bank syariah terhadap usaha nasabah terbatas, sedangkan nasabah
6
bank.
berbentuk adverse selection dan moral hazard. Sadr dan Iqbal mengatakan
adverse selection terjadi pada kontrak utang ketika peminjam memiliki
kualitas yang tidak baik atas kredit diluar batas ketentuan keuntungan tertentu
dan moral hazard terjadi ketika melakukan penyimpangan atau menimbulkan
risiko yang lebih besar dalam kontrak. 7 Adverse selection merupakan
permasalahan ex ante yang terjadi sebelum pembiayaan diberikan dan timbul
ketika pemilik dana (bank syariah) memilih entrepreneur yang akan diberikan
pembiayaan.8 Sedangkan moral hazard merupakan permasalahan yang timbul
ketika mudharib menggunakan pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai
dengan yang diperjanjikan.9
dan BRIS (Tahun 2011-2013)
Akad BMI BSM BRIS
Murabahah 45.72% 49.68% 47.61% 53.84% 61.56% 65.81% 58.52% 60.89% 61.90%
Mudharabah 6.96% 6.21% 5.41% 12.72% 9.55% 7.75% 6.65% 8.06% 7.06%
Musyarakah 37.16% 39.58% 45.44% 14.78% 14.16% 14.54% 12.52% 16.36% 22.78%
Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah, diolah
7 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 367 8 Tarsidin, Bagi Hasil: Konsep dan Analisis, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi,
2010), h. 43 9 Ibid., h. 47
7
syariah yang memiliki aset terbesar seperti Bank Syariah Mandiri, BRI
Syariah, dan Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2011 hingga 2013 masih
didominasi oleh pembiayaan murabahah. Akan tetapi, pembiayaan
musyarakah yang berbasis bagi hasil sudah mulai cukup banyak digunakan
oleh ketiga bank tersebut dan rata-rata mengalami peningkatan tiap tahunnya.
Adapun data tersebut menunjukkan Bank Muamalat Indonesia (BMI)
memiliki komposisi pembiayaan musyarakah yang lebih besar dibandingkan
dengan BUS lainnya. Besarnya komposisi pembiayaan musyarakah BMI tiap
tahunnya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan murabahah yang
disalurkannya. Pada tahun 2011 BMI memiliki komposisi pembiayaan
musyarakah sebesar 37.16%, tahun 2012 sebesar 39.58%, dan 2013 sebesar
45.44%. Sedangkan BUS lainnya, komposisi pembiayaan musyarakah hanya
mencapai 14-23%. Hal ini menunjukkan bahwa BMI mampu menyalurkan
pembiayaan musyarakah lebih banyak dan mampu menghadapi risiko yang
melekat pada pembiayaan tersebut. Karena semakin banyak dana yang
disalurkan, maka semakin tinggi pula risiko yang dihadapi bank, khususnya
pada risiko kredit/ pembiayaan musyarakah.
Pengelolaan risiko pembiayaan merupakan hal utama yang paling penting
dalam keberlangsungan usaha Bank Syariah. Risiko pembiayaan yang
dihadapi oleh bank syariah perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam
8
pengelolaannya dapat berdampak pada peningkatan NPF (Non Performing
Financing). Tingginya tingkat NPF akan berpengaruh pada menurunnya
pendapatan yang diterima oleh bank dan bagi hasil yang diterima oleh para
deposan bank syariah tersebut.
penulis tertarik untuk meneliti mitigasi risiko pembiayaan musyarakah pada
usaha produktif yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia tersebut dengan
judul “Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat
Indonesia”.
identifikasi masalah pada penelitian ini antara lain :
1. Bagaimana penerapan pembiayaan musyarakah yang sudah diterapkan
bank syariah selama ini?
musyarakah?
musyarakah?
4. Risiko apa saja yang dihadapi dalam penerapan pembiayaan dengan akad
musyarakah?
9
5. Apa yang menjadi risiko utama pada pembiayaan dengan akad
musyarakah?
Indonesia?
Dalam penelitian ini, terdapat pembatasan masalah pada tingginya tingkat
risiko pembiayaan musyarakah karena erat kaitannya dengan hubungan
kemitraan dan pentingnya pengelolaan risiko pembiayaan tersebut yang akan
berpengaruh pada keberlangsungan usaha Bank Syariah.
Fokus masalah yang dikaji terletak pada risiko kredit/pembiayaan
musyarakah dan strategi mitigasi risiko pembiayaan musyarakah yang
dilakukan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Adapun rumusan masalah yang
akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan pembiayaan Musyarakah pada pembiayaan
produktif Bank Muamalat Indonesia?
pembiayaan Musyarakah?
dilakukan Bank Muamalat Indonesia?
1. Tujuan Penelitian
produktif Bank Muamalat Indonesia
Muamalat Indonesia
Muamalat Indonesia
meminimalisir risiko pembiayaan Musyarakah pada penyaluran
pembiayaan produktif bank syariah
musyarakah ataupun pembiayaan lainnya yang menggunakan prinsip
bagi hasil pada Bank Umum Syariah maupun Lembaga Keuangan
Syariah lainnya.
lainnya dalam menerapkan pembiayaan musyarakah dan manajemen
11
Indonesia.
pembiayaan syariah terutama pada pembiayaan musyarakah.
E. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini disajikan teori terkait tinjauan literatur dan teori-
teori yang berkaitan dengan Manajemen Risiko Bank Syariah,
pembiayaan Musyarakah, Manajemen Risiko Pembiayaan
Musyarakah, dan Teori Keagenan.
BAB III METODE PENELITIAN
jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan
data dan metode analisis data
12
Pada bab ini berisi tentang hasil analisa data, pembahasan hasil
analisa dan jawaban-jawaban atas perumusan masalah yang
terdiri dari penerapan pembiayaan musyarakah Bank
Muamalat Indonesia, kendala penerapan pembiayaan
musyarakah, analisis risiko pembiayaan musyarakah, analisis
risiko pembiayaan musyarakah, risiko-risiko yang dihadapi
Bank Muamalat dalam pembiayaan musyarakah, dan strategi
mitigasi risiko pembiayaan musyarakah Bank Muamalat.
BAB V PENUTUP
rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan
saran.
13
1. Pengertian Risiko
memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan
kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif.
Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang
kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara
itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian
risiko baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian sendiri
dapat berupa kerugian financial dan non financial.10
Dan menurut Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.
5/8/PBI/2003 menyatakan bahwa yang dimaksud risiko adalah potensi
terjadinya suatu peristiwa (event) yang dapat menimbulkan kerugian bank.
2. Jenis-jenis Risiko
Berikut adalah jenis-jenis risiko yang ada pada bank syariah. Risiko
kegiatan usaha bank syariah mencakup risiko kredit (risiko pembiayaan),
risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko operasional, risiko
10 Fachmi Basyaib, Manajemen Risiko, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), h. 1
14
hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal
hasil (rate of return risk), dan risiko investasi (equity investment risk).11
a. Risiko Kredit
memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang
disepakati
perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari
aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan
c. Risiko Likuiditas
kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau
aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa
mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank
d. Risiko Operasional
kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia,
kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang
mempengaruhi operasional bank
15
f. Risiko Reputasi
g. Risiko Strategik
mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis
melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang
berlaku, serta prinsip syariah.
Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan
bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil
yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi
perilaku nasabah dana pihak ketiga bank
16
Adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah
yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss
sharing
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian
upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya
organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen
juga merupakan suatu ilmu pengetahuan ataupun seni. Seni adalah
suatu pengetahuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan kata
lain, seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman,
pengamatan, dan pelajaran, serta kemampuan untuk menggunakan
pengetahuan manajemen.12
pengelolaan risiko yang baik melalui manajemen rsiko agar dapat
mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Manajemen risiko adalah
serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk
12 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.41
17
yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.13
Menurut PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen
Risiko Bank Indonesia, bank wajib menerapkan manajemen risiko
secara efektif. Penerapan manajemen risikosekurang-kurangnya
mencakup :
4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
b. Proses Manajemen Risiko
sebuah perusahaan memastikan bahwa risiko yang dihadapinya adalah
sesuai dengan risiko yang diinginkan, dibutuhkan, atau direncanakan
supaya terjadi.
13 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012), h. 86
18
Identifikasi risiko dan penentuan besarnya toleransi terhadap risiko,
(2) Pengukuran risiko, (3) Memantau dan melaporkan risiko, (4)
Mengendalikan risiko, (5) dan akhirnnya mengkaji ulang, mengaudit,
menstel, dan meluruskan kembali, kemudian kembali kepada tahapan
(1) dan seterusnya secara berkesinambungan ibarat cincin yang tidak
pernah putus.14
14 Hinsa Siahaan, Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, dan Implementasi, (Jakarta: PT.
Gramedia, 2007), h. 59-60
dasarnya terbagi dalam tiga tahapan kerja.15
1) Identifikasi risiko, adalah rangkaian proses pengenalan yang
seksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada
suatu aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses
pengukuran dan pengelolaan risiko yang tepat. Identifikasi
risiko adalah pondasi dimana tahapan lainnya dalam proses
manajemen risiko dibangun
ditimbulkan suatu risiko, baik secara individual maupun
portofolio, terhadap tingkat kesehattan dan kelangsungan
usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut
akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan
berhasil guna
yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang
dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima. Secara
kuantitatif untuk meminimalisasi risiko ini dilakukan dengan
15 Veithzal Rivai, Islamic Risk Management for Islamic Bank, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama), h. 131-132
hasil ukur yang diperoleh dari proses pengukuuran risiko.
B. Pembiayaan Musyarakah
1. Pengertian Pembiayaan
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 16 Pembiayaan
merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana
untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.
Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat terbagi menjadi dua
yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. 17
a. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk
meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun
investasi.
memenuhi kebutuhan.
16 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.15 17 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, h. 160-161
21
Muslim School Trust, secara bahasa al-syirkah berarti al-ihktilath
(percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara
masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain
dari musyarakah adalah sharikah atau syirkah atau kemitraan.18
Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih
untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 19 Dalam Musyarakah,
para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha
tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada
harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan
bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau
dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.20
Rukun dari akad yang harus dipenuhi dalam musyarakah, ada
beberapa, yaitu :21
18Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Edisi 3, h.
150 19Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah
Syar’iyah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, Ed.1), h. 79 20Sri Nurhayati, loc. cit., h. 150 21 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 52
22
b. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan
(ribh); dan
3. Jenis-jenis Musyarakah
yaitu :
a. Syirkah al-milk atau syirkah amlak atau syirkah kepemilikan, yaitu
kepemilikan bersama dua pihak atau lebih, dari suatu properti. 22
Syirkah al-milk mengandung arti kepemilikan bersama (co-ownership)
yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh
kepemilikan bersama atas suatu kekayaan (aset). Misalnya dua orang
atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta
kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat
dibagi-bagi.23
b. Syirkah al-‘aqd atau syirkah akad, yang berarti kemitraan yang terjadi
karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. 24
Setiap mitra dapat berkontribusi modal/dana dan atau dengan bekerja,
serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat
dianggap kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang
22 Ibid., h. 49 23 Sri Nurhayati, op.cit., h. 151 24 Ascarya, op.cit., h. 49-50
23
kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan risiko. Berbeda
dengan syirkah al-milk, dalam kerja sama jenis ini setiap mitra dapat
bertindak setbagai wakil dari pihak lainnya. Syirkah Al-‘Uqud dapat
dibagi menjadi sebagai berikut :25
1) Syirkah Abdan
(syirkah kerja) atau syirkah shanaa’i (syirkah para tukang) atau
syirkah taqabbul (syirkah penerimaan). Syirkah abdan adalah
bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan
pekerja/professional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama
mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang
diterima.
masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan
menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.
Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, credit
worthiness, tanpa menyetorkan modal
24
pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam
modal maupun pekerjaan. Setiap mitra bertindak sebagai kuasa
dari kemitraan tersebut, tetapi bukan merupakan penjamin bagi
mitra usaha lainnya. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi pada
para mitra sesuai kesepakatan sedangkan kerugian akan dibagi
secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
4) Syirkah Muwafadhah
kerugian. Konsekuensinya, setiap mitra sepenuhnya bertanggung
jawab atas tindakan-tindakan hukum dan komitmen dari para mitra
lainnya dalam segala hal yang menyangkut kemitraan
Adapun bentuk-bentuk musyarakah antara lain:
a. Musyarakah Permanen
bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap
hingga akhir masa akad
bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap
kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan
pada saat akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik
penuh usaha musyarakah tersebut.
Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah diatur dalam UU
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (13) secara eksplisit
disebutkan bahwa musyarakah merupakan salah satu dari produk
pembiayaan pada perbankan syariah.
08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Intinya Fatwa DSN
tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain,
antara lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan
berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
26
kesepakatan.26
berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam
bentuk pembiayaan musyarakah berlaku persyaratan paling kurang
sebagai berikut:
dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk
membiayai suatu kegiatan usaha tertentu
b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra
usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tuga dan
wewenang yang disepakati
nasabah untuk mengelola usaha
e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang
yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan
26 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2007), h. 128
27
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan
nasabah
h. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam
bentuk nisbah yang disepakati
menyalahi perjanjian dari salah satu pihak
j. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka
waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak
berlaku surut
k. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang
besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad
l. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung
atau rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan
(revenue sharing)
keuangan nasabah
atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in
flow) usaha
o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko
apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat
dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan
Gambar 2.2
1. Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah
Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan
adalah aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah
27 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2014), h. 216
melakukan manajemen risiko secara baik. Manajemen risiko ini dapat
diawali dengan melakukan penyaringan (screening) terhadap calon
nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah
direalisasikan, pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan
memberikan perlakuan (treatment) yang sesuai dengan karakter nasabah
maupun proyek.
dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter
berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah.
Sementara risiko proyek berkaitan dengan karakter proyek yang
dibiayai.28
Risiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek skill, reputations, dan
origins. Ketiga faktor tersebut dapat dianalisis menjadi sub faktor sebagai
berikut : 29
berkelanjutan, mampu mengartikulasikan bahasa bisnis
28 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.365 29 Ibid., h.365-366
30
karyawan, memiliki track record sebagai pengusaha,
direkomendasikan oleh sumber terpercaya, dapat dipercaya,
memiliki jaminan usaha
berasal dari kelas sosial terpandang
Sementara risiko proyek yang dibiayai dapat dilihat dari ciri-ciri atau
atribut proyek. Ciri-ciri atau atribut proyek yang harus diperhatikan untuk
meminimalkan risiko adalah : 1) Sistem informasi akuntansi (pelaporan);
(2) Tingkat return proyek; (3)Tingkat risiko proyek; (4) Biaya
pengawasan; (5) Kepastian hasil dari proyek; (6) Klausul kesepakatan
proyek; (7) Jangka waktu kontrak; (8) Arus kas perusahaan; (9) Jaminan
yang disediakan; (10) Tingkat kesehatan proyek; dan (11) Prospek proyek
2. Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah
Risiko terkait pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Contracts
(NUC) adalah mengindentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh
risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah
memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis Natural
Uncertainty Contracts, seperti mudharabah dan musyarakah.
31
Penilaian risiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu (a) Business Risk
(risiko bisnis yang dibiayai, (b) Shrinking Risk (risiko berkurangnya nilai
pembiayaan mudharabah/musyarakah), dan (c) Character Risk (risiko
karakter buruk mudharib).30
a. Business Risk adalah risiko yang terjadi pada First Way Out yang
dipengaruhi oleh :31
1) Industry risk yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang
ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang
bersangkutan dan kinerja keuangan jenis usaha yang
bersangkutan (industry financial standard)
nasabah, seperti kondisi grup usaha, keadaan force majeure,
permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban off balance sheet
(L/C import, bank garansi), market risk (forex risk, interest
risk, security risk), riwayat pembayaran (tunggakan
kewajiban), dan restrukturisasi pembiayaan.
b. Shrinking risk adalah risiko yang terjadi pada second way out yang
dipengaruhi oleh :
Persada, 2013, Ed.5, Cet.9), h. 265-266
ditentukan oleh penurunan drastis pada tingkat penjualan bisnis
yang dibiayai, harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai,
dan harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai
2) Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah profit and loss sharing
atau revenue sharing
sangan besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai bank.
c. Character risk yaitu risiko yang terjadi pada third way out yang
dipengaruhi oleh hal berikut
bank.
dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai
dengan kesepakatan.
organisasi, teknis produksi, dan keuangan, yang tidak
dilakukan secara professional sesuai standar pengelolaan yang
disepakati antara bank dan nasabah.
33
Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan
memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi
pada saat melakukan kontrak (perikatan). Teori keagenan meramalkan jika
agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal (information
asymmetry) dan kepentingan agen dan prnsipal berbeda, maka akan terjadi
principal-agent problem dimana agen akan melakukan tindakan yang
menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal.
Ada dua macam bentuk masalah keagenan terdapat dalam hubungan
antara principal dan agen, yaitu :32
1. Pilihan buruk (adverse selection). Pilihan buruk terjadi manakala
principal tidak mengetahui mengenai kemampuan agen, dan oleh
sebab itu mereka bisa terjerumus membuat pilihan yang buruk
mengenai agen
kontrak sudah disetujui oleh principal dan agen, namun pihak agen
yang sadar memiliki keunggulan (informasi) tidak memenuh
persyaratan (term) kontrak tersebut.
32 Gudono, Teori Organisasi, (Yogyakarta: BPFE, 2012, Cet.2), h. 147-149
34
studi review terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diantaranya:
Tabel 2.1
Penulis
Judul/
Penulis
Manajemen
Risiko
Pembiayaan
Mudharabah
pada segi jenis pembiayaan dan obyek penelitian. Pada penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui strategi Bank Syariah dalam meminimalisir
risiko pembiayaan musyarakah, dengan studi pada Bank Muamalat Indonesia
(BMI), dimana BMI merupakan salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang
37
BUS lainnya.
Indonesia.
38
upaya mitigasi risiko pembiayaan musyarakah Bank Muamalat Indonesia
(BMI).
tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.33
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek
yang alami. Disini peneliti merupakan instrumen kunci. Teknik pengumpulan
data dilakukan secara gabungan. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan
analisis data dilakukan secara induktif. Penelitian ini lebih menekankan
makna daripada generalisasi.34
33 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008),
h. 1 34 Wirartha, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: ANDI, 2006), h.134
39
1) Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian
lapangan dengan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan
pihak Bank Syariah.
perusahaan yang berkaitan dengan pembahasan, literatur, serta sumber
lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah data yang diperoleh dari
hasil wawancara dengan pihak yang terkait pada manajemen risiko
pembiayaan, yakni Bapak Amin Syafi’i sebagai Commercial Financing Risk
Manager, KPO Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan data sekunder diperoleh
dari arsip dokumen yang didapat dari hasil saat wawancara, saat penulis
melakukan magang di Bank Muamalat Indonesia, laporan tahunan Bank
Muamalat, serta studi literatur lainnya. Data yang diperoleh berupa data
komposisi penyaluran pembiayaan musyarakah, produk-produk pembiayaan
yang ada pada Bank Muamalat Indonesia, prosedur penerapan pembiayaan
musyarakah, dan data penyaluran dana pembiayaan Bank Muamalat
D. Teknik Pengumpulan Data
40
pokok adalah pengamatan atau observasi dan wawancara mendalam atau in-
depth interview.35 Pengumpulan data dapat ditempuh dengan berbagai metode
diantaranya yaitu, penggunaan bahan dokumen, observasi/pengamatan,
wawancara, penggunaan pengalaman individu, kuesioner (angket), dan
penggunaan projective test. 36 Adapun penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data sebagai berikut :
menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah
yang diteiti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan buka
perkiraan.37 Pada studi dokumentasi, dokumen-dokumen yang diperoleh
penulis dari Bank Muamalat Indonesia dan studi kepustakaaan untuk
memperoleh pengetahuan dan memahami teori mengenai pembiayaan
musyarakah, manajemen risiko pembiayaan musyarakah, serta upaya
mitigasi risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan Musyarakah.
2. Wawancara
pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi
pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi
35 Bagong Suryanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 172 36 Afifi Fauzi Abbas, Metode Penelitian, (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010), h. 82 37 Basrowi dan Suwandi, op. cit., h. 158
41
pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui
melalui observasi.39
kepada narasumber dari Bank Muamalat Indonesia yang kompeten dan
berwenang dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian
jawaban dari narasumber atas pertanyaan yang diajukan dicatat dan
direkam yang kemudian didokumentasikan apa yang didapat dari hasil
wawancara tersebut.
deskriptif kualitatif, data yang diperoleh baik dari wawancara maupun studi
dokumen akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji,
memaparkan, menelaah dan menjelaskan data-data yang diperoleh mengenai
prosedur pembiayaan musyarakah, risiko yang dihadapi dalam pembiayaan
musyarakah, serta mitigasi risiko pembiayaan musyarakah Bank Muamalat
Indonesia (BMI).
38 Ibid, h. 127 39 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2002), h. 73
42
Konvensional. Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik
umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Namun
data perbankan syariah yang menunjukkan masih rendahnya komposisi
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.
Hingga September 2014, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil selalu
Rendahnya Komposisi Pembiayaan dengan Prinsip Bagi
Hasil di Perbankan Syariah Indonesia
Pembiayaan
Musyarakah
Bank Muamalat Indonesia
agent. Adapun salah satu bank syariah yang memiliki komposisi pembiayaan
musyarakah yang berbasis bagi hasil dengan komposisi yang lebih banyak
dibandingkan dengan bank syariah lainnya yaitu Bank Muamalat Indonesia.
Banyaknya pembiayaan yang disalurkan, menggambarkan bahwa BMI
berani menerima risiko pembiayaan yang melekat pada pembiayaan
musyarakah. Pengelolaan risiko kredit/pembiayaan ini sangat penting untuk
dikelola dengan baik, karena akan mempengaruhi pada tingkat pembiayaan
bermasalah dan bagi hasil yang akan dibagikan kepada para deposan. Dengan
demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi mitigasi risiko
pembiayaan musyarakah Bank Muamalat Indonesia (BMI).
44
A. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia
1. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia
Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga
Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada
18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam
Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di HOTEL Sahid Jaya,
Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan
kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di
Indonesia.
Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan
penandatanganan akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk di
Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November
yang dibuat di Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan izin Menteri
Kehakiman Nomor C2.2413.T..01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita
Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34.
Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari
berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian
dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan
45
dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud
dukungan mereka.
Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan surat Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta
izin usaha yang berupa Keputusan Mernteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 430/kmk.013/1992 Tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai
beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H. Pada
27 Oktober 1994, Bank Muamalat mendapat keprcayaan dari Bank
Indonesia sebagai Bank Devisa.
Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa negara di Asia
Tenggara pernah mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap
perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada
segmen korporasi. Bank Muamalat pun ikut terimbas dampak tersebut.
Tahun 1998, angka Non Performing financing (NPF) Bank Muamalat
sempat mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp
105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp 39,3 miliar atau
kurang dari sepertiga modal awal.
Kondisi tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memasuki era
baru dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB), yang
berkedudukan di Jeddah Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang
saham luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999.
46
berhasil memperbaiki kinerja dari rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak
lepas dari upaya dan dedikasi segenap karyawan dengan dukungan
kepemimpinan yang kuat, strategi usaha yang tepat, serta kepatuhan
terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.
Pada tahun 2009 Bank Muamalat memulai proses transformasi salah
satunya dengan membuka kantor cabang internasional pertamanya di
Kuala Lumpur, Malaysia dan tercatat sebagai bank pertama dan satu-
satunya dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia. Dan
pada tahun 2012 tepat pada milad yang ke-20 tahun, Bank Muamalat
meluncurkan logobaru (rebranding) dengan tujuan menjadi bank syariah
yang Islamic, Modern, dan Profesional.
Proses transformasi yang dijalankan Bank Muamalat membawa hasil
yang positif dan signifikan terlihat dari aset Bank Muamalat yang tumbuh
dari tahun 2008 sebesar Rp 12,6 triliun menjadi Rp 54,6 triliun di tahun
2013.
spiritual, dikagumi di pasar rasional
47
penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan
orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi
stakeholder.
a. Konsumen
membantu Anda untuk memiliki rumah (ready stock/bekas),
apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR
dari bank lain.
2) Auto Muamalat
membantu Anda untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini
adalah kerjasama Bank Muamalat dengan Al-Ijarah Indonesia
Finance (ALIF).
yang akan membantu mewujudkan impian Anda untuk beribadah
Umroh dalam waktu yang segera.
48
pembelian konsumtif kepada karyawan/guru/PNS (selaku end
user) melalui koperasi
Pembiayaan iB Modal Kerja Muamalat adalah fasilitas
pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada nasabah untuk
memenuhi kebutuhan modal kerja seperti :
i. Pembelian barang persediaan;
(Asset Convention Cycle);
calon nasabah dari Pemberi Pekerjaan/Proyek (bowheer)
2) Pembiayaan iB Buyer Supplier Financing
Pembiayaan iB Buyer-Supplier Financing merupakan
Pembiayaan khusus untuk memperluas target akuisisi dari Unit
Bisnis BMI dengan meng-capture potensi bisnis dari nasabah
existing pembiayaan, baik ditingkat pembeli produk/pengguna jasa
usaha (buyer) nasabah maupun supplier (penyedia/penyuplai
bahan baku kepada nasabah). Tujuan dari pembiayaan ini antara
lain :
49
existing oleh Recommended Buyer
Recommended Buyer yang merupakan Mitra Usaha nasabah
iii. Talangan Pembayaran Tagihan Recommended Supplier atas
pengiriman dan/atau pembelian barang/bahan baku oleh
nasabah existing
(LKMS)
hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portfolio
pembiayaannya kepada Nasabah atau anggotanya (end-user).
Pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan akad
mudharabah atau musyarakah yang digunakan untuk memperbesar
modal dalam menyalurkan pembiayaan kepada Nasabah atau
Anggota dengan pola executing (bank terlepas dari perikatan
kepada end-user). Skema yang dapat digunakan berupa revolving
maupun non-revolving, bergantung pada karakteristik
BPRS/BMT/Koperasi
50
Pembiayaan Jangka Pendek BPRS iB adalah produk
pembiayaan yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja BPRS
yang bersifat sementara (jangka pendek) dan untuk memenuhi
kebutuhan modal kerja yang akan disalurkan oleh BPRS ke end-
user dengan pola executing. Jangka waktu pembiayaan maksimum
6 bulan dengan skema revolving.
c. Pembiayaan Investasi
membiayai pembelian barang-barang modal (capital expenditure)
dan / atau tambahan investasi dalam angka peremajaan, perluasan,
peningkatan kapasitas usaha, atau pendirian unit usaha baru.
Pembiayaan iB Investasi digunakan untuk:
i. Pembelian dengan tujuan investasi seperti mesin, alat berat,
kendaraan bermotor serta infrastructure lainnya;
ii. Pembiayaan untuk sewa tempat usaha yang bersifat jangka
panjang;
51
Pembiayaan iB Properti Bisnis Muamalat adalah Pembiayaan
yang disediakan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan
pembelian Asset/Properti Bisnis sebagai tambahan investasi
ataupun untuk Peremajaan/Renovasi dan Pembangunan Properti
Bisnis baru diatas lahan milik nasabah. Jenis properti yang dapat
dibeli antara lain ruko, kios, loss, gedung, dan gudang.
Tabel 4.1
KEGUNAAN
AKAD
Jumlah aset Bank Muamalat di posisi akhir tahun 2014 sebesar
Rp62,41 triliun. Aset bank mengalami peningkatan sebesar 16,17% dari
Rp53,72 triliun di tahun 2013. Meningkatnya aset Bank Muamalat,
memicu pula peningkatan jumlah penyaluran dana Bank. Pada akhir tahun
2014, total penyaluran dana mencapai Rp43,09 triliun. Jumlah tersebut
mencerminkan pertumbuhan sebesar 3,11% dari jumlah pembiayaan pada
tahun sebelumnya sebesar Rp41,79 triliun. Bank Muamalat menyalurkan
fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk keperluan produktif maupun
konsumtif, yang dibukukan berdasarkan akad atau skema yang dipakai
yaitu Murabahah, Istishna’, Qardh, Ijarah, Mudharabah, dan
Musyarakah. Adapun perkembangan penyaluran pembiayaan Bank
Muamalat berdasarkan akad dari tahun 2010-2014, sebagai berikut:
Tabel 4.2
Tahun 2010-2014
Sumber: Annual Report BMI
Istishna’. Pembiayaan dengan akad Istishna’, Ijarah, Qardh, dan
Mudharabah memiliki jumlah pembiayaan yang fluktuatif tiap tahunnya,
sedangkan pembiayaan dengan akad Murabahah dan Musyarakah selalu
mengalami peningkatan.
Rp6,44 triliun dan tahun selanjutnya hingga tahun 2014, pembiayaan
disalurkan dengan jumlah masing-masing sebesar Rp10,11 triliun,
Rp15,99 triliun, Rp19,7 triliun dan Rp20,17 triliun.
Selain itu, pembiayaan dengan akad musyarakah juga disalurkan
dalam jumlah yang besar oleh Bank Muamalat dan mengalami
peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2010, total pembiayaan
musyarakah sebesar Rp5,98 triliun, kemudian pada tahun 2011 meningkat
menjadi Rp8,18 triliun. Pembiayaan musyarakah tahun 2012, melonjak
sebesar 56,78% menjadi Rp12,82 triliun, sedangkan pada tahun 2013 dan
2014 pembiayaan musyarakah tercatat masing-masing sebesar Rp17,86
triliun dan Rp19,55 triliun.
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan
54
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Dengan demikian, pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha bank
untuk memperoleh penghasilan atas dana yang disalurkan. Bank
Muamalat dalam penyaluran dananya tentu mendapatkan keuntungan dari
pembiayaan yang disalurkan, baik berupa margin, fee, maupun bagi hasil.
Adapun hasil pendapatan dari penyaluran pembiayaan Bank Muamalat
adalah sebagai berikut.
Tahun 2010-2014
Pendapatan dari Penjualan
Pendapatan dari sewa/ ijarah
Pendapatan dari Bagi Hasil
Sumber: Annual Report BMI
Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan margin/ bagi hasil
dari penyaluran pembiayaan murabahah dan musyarakah mengalami
55
peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan dari pembiayaan murabahah
sebesar Rp 689,3 miliar pada 2010, Rp 1,07 triliun pada 2011, Rp 1,43
triliun pada 2012, Rp 2,007 triliun pada 2013, dan Rp 2,32 triliun pada
2014. Sedangkan pendapatan dari pembiayaan musyarakah sebesar Rp
580,67 miliar pada 2010, Rp 782,6 triliun pada 2011, melonjak menjadi
Rp 1,03 triliun pada 2012, Rp 1,64 triliun pada 2013, dan Rp 2,13 triliun
pada 2014. Dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pendapatan
margin/bagi hasil pada kedua pembiayaan tersebut dikarenakan
penyaluran pembiayaan yang meningkat pula.
Berdasarkan prinsipnya, pembiayaan dengan akad Murabahah dan
Musyarakah memiliki prinsip yang berbeda. Murabahah merupakan akad
dengan prinsip jual beli, dimana bank mengambil keuntungan dari hasil
penjualan barang kepada nasabah dengan margin yang ditentukan oleh
bank dan menjadi bagian dari harga barang yang dijual. Sedangkan
Musyarakah merupakan akad pembiayaan dengan prinsip bagi hasil,
dimana bank mengambil keuntungan dari bagi hasil atas usaha yang
dikelola nasabah.
Dalam hal ini, umumnya bank memiliki risiko yang tinggi dalam
menyalurkan pembiayaan dengan akad Musyarakah karena jumlah
pendapatan yang diperoleh bersifat tidak tetap dan sulitnya mendeteksi
kejujuran nasabah sebagai mitra. Namun, berdasarkan data pembiayaan
dan pendapatan pembiayaan tersebut, pembiayaan dengan akad
56
Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013-2014
Grafik diatas menunjukkan bahwa komposisi pembiayaan Musyarakah
Bank Muamalat tahun 2013-2014 mendekati komposisi pembiayaan
Murabahah yakni hanya memiliki selisih sekitar 2%. Hal ini menunjukkan
bahwa Bank Muamalat berani menyalurkan pembiayaan Musyarakah yang
memiliki risiko yang lebih tinggi dalam penerapannya dibandingkan dengan
pembiayaan Murabahah.
Muamalat Indonesia
umumnya menggunakan jenis akad Syirkah ’Inan dimana antara bank dan
nasabah bermitra dengan memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha
tertentu dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung
bersama sesuai dengan kesepakatan, adapun porsi masing-masing pihak
tidak harus sama baik dalam hal modal maupun bagi hasil.
Konsep pembiayaan Musyarakah yang diterapkan pada produk
pembiayaan produktif BMI terbagi menjadi dua, yaitu dengan konsep
akad Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah. Pada pembiayaan
Musyarakah, akad kerjasama terjadi dengan menggabungkan modal antara
pihak bank syariah dan nasabah untuk suatu usaha tertentu dalam suatu
kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan dan
kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
Sedangkan pada pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah, akad
kerjasama dilakukan untuk kepemilikan suatu barang antara pihak bank
syariah dan nasabah. Kerjasama ini secara bertahap akan mengurangi hak
kepemilikan salah satu pihak (bank) sementara pihak lain (nasabah)
bertambah hak kepemilikannya melalui mekanisme pembayaran atas hak
kepemilikan yang lain.
dan nasabah melakukan kerjasama dalam kepemilikan suatu barang,
kemudian untuk menghasilkan suatu usaha yang produktif dan
menghasilkan keuntungan, BMI menjadikan aset Musyarakah
Mutanaqisah sebagai obyek Ijarah. Selanjutnya, aset tersebut disewakan
kepada nasabah mitra dengan nilai ujrah (fee) yang disepakati dan
keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah
yang telah disepakati pula dalam akad. Dalam hal ini, porsi bagi hasil
yang diterima oleh bank merupakan pendapatan bank dan bagi hasil yang
diterima nasabah kemudian akan digunakan oleh nasabah untuk
mengambil alih kepemilikan bank secara bertahap setiap bulannya,
sehingga dalam jangka waktu yang telah disepakati saat jatuh tempo
kepemilikan aset sepenuhnya menjadi milik nasabah.40
Penerapan MMQ pada Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan fatwa
Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah
Mutanaqisah, disebutkan bahwa aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-
ijarah-kan kepada syarik (nasabah). Dan dalam MMQ berlaku pula
hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah yang para mitranya
memiliki hak dan kewajiban, diantaranya:
40 Wawancara Pribadi dengan Bpk. Amin Syafi’i, Commercial Financing Risk Manager, 10
April 2015, KPO Bank Muamalat Indonesia
59
a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati dalam
akad.
Pembiayaan ini diterapkan pada beberapa produk pembiayaan sesuai
dengan kebutuhan nasabah, baik untuk keperluan modal kerja maupun
investasi. Pembiayaan ini pula cenderung kepada pembiayaan proyek.
Persyaratan untuk bisa menggunakan akad musyarakah umumnya harus
memiliki pencatatan administrasi yang baik, memiliki cash flow usaha
yang relatif stabil, nasabah telah aktif melakukan transaksi keuangan dan
pembiayaan di BMI minimal 2 tahun, serta memiliki sistem informasi
keuangan (pelaporan) guna menetapkan bagi hasil.
Tabel 4.4
KEGUNAAN
AKAD
MUSYARAKAH
MUSYARAKAH
MUTANAQISAH
1) Pembiayaan Modal Kerja untuk Proyek Tertentu
Modal kerja yang dimaksud adalah modal kerja atas proyek yang akan
berlangsung dan belum muncul sebagai tagihan. Contoh apabila suatu
proyek telah selesai dan kontraktor telah mengirimkan invoice kepada
pihak pemberi pekerjaan (bowheer), maka Bank tidak dapat
memberikan pembiayaan musyarakah kepada nasabah kontraktor
tersebut atas proyek yang telah selesai. Pembiayaan musyarakah hanya
dapat diberikan kepada proyek yang masih berjalan atau akan
dikerjakan. Dan bagi hasil musyarakah harus berasal dari proyek/
obyek yang dibiayai.
dengan memperbesar portfolio pembiayaannya kepada Nasabah atau
anggotanya (end-user). Pembiayaan ini dapat menggunakan akad
mudharabah atau musyarakah. Sebagai dasar bagi hasil, koperasi dan
multifinance wajib memberikan laporan pendapatan kepada bank
setiap bulan
Pembiayaan untuk modal kerja regular ditujukan atas usaha nasabah
secara umum, dan tidak terkait proyek tertentu. Pembiayaan ini dapat
61
pembiayaan dengan akad musyarakah, obyek bagi hasil berasal dari
keseluruhan usaha nasabah yang dibiayai. Sedangkan pada
musyarakah mutanaqisah digunakan untuk pembelian properti guna
kepentingan usaha nasabah, seperti rumah, ruko, gudang.
4) Pembiayaan Properti Bisnis
Pembiayaan Properti Bisnis adalah Pembiayaan yang disediakan
kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan pembelian
Asset/Properti Bisnis sebagai tambahan investasi ataupun untuk
Peremajaan/Renovasi dan Pembangunan Properti Bisnis baru diatas
lahan milik nasabah. Jenis properti yang dapat dibeli antara lain ruko,
kios, loss, gedung, dan gudang.
2. Proses Pembiayaan Musyarakah
Muamalat41, umumnya proses pembiayaan dan pencairan yang dilakukan
pada semua jenis pembiayaan sama, tergantung dengan kebutuhan
nasabah dan kecocokan pembiayaan menggunakan akad musyarakah.
Pada tahap awal nasabah mengajukan pembiayaan dan terjadi negosiasi
dengan pihak A/M, kemudian A/M akan melihat pembiayaan apa yang
cocok untuk diberikan kepada nasabah dan membuat usulan pembiayaan,
41 Wawancara Pribadi dengan Bpk. Amin Syafi’i, Commercial Financing Risk Manager, 10
April 2015, KPO Bank Muamalat Indonesia
62
pada limitnya. Selanjutnya, bagian support pembiayaan melakukan kredit
investigasi melalui BI checking dan taksasi jaminan, sedangkan bagian
legal melakukan analisa yuridis seperti anggaran dasar perusahaan.
Setelah itu usulan tersebut dikomitekan kepada branch manager yang
memiliki wewenang, jika nilainya besar akan naik ke area atau pusat
tergantung pada limitnya dan akan masuk pada bagian risk management
dan compliance untuk direview dengan komite pembiayaan serta
persetujuan direksi.
a. Pengumpulan dan Verifikasi Data
Pengumpulan dan verifikasi data calon nasabah dilakukan melalui
tahapan inisiasi dan solisitasi.
memperhatikan Sektor Ekonomi yang memiliki prospek bisnis
yang baik sehingga posisi Bank tergolong aman dan
menguntungkan dalam membiayai sektor tersebut. Kriteria
bisnis yang aman dan menguntungkan antara lain bisnis yang
sedang tumbuh (sunrise industry), bisnis yang tidak terkena
63
bisnis yang mempunyai pasar yang jelas
- Penghimpunan Informasi
dan wawancara. Ta’aruf adalah proses awal perkenalan antara
A/M dengan nasabah melalui proses wawancara. Dalam
wawancara tersebut A/M akan memperoleh data-data
sementara tentang kondisi nasabah pemohon pembiayaan dan
A/M memeriksa ulang kembali kelengkapan dan kebenaran
data.
standar nasabah bagi setiap A/M yang ingin melakukan
wawancara. Dan kemudian, dari data standar itu pula para A/M
bisa mengambil kesimpulan secara tepat apakah permohonan
pembiayaan tersebut dapat dilanjutkan atau ditolak.
2) Solisitasi
calon nasabah. Hasil solisitasi disajikan dalam bentuk laporan
kunjungan (Call Report/ On The Spot). Laporan Kunjungan (Call
Report/ On The Spot (OTS)) adalah laporan kunjungan ke lokasi
usaha nasabah yang dibuat oleh Account Manager (AM) dan
64
selanjutnya. Adapun standar informasi yang diperlukan terdiri dari
informasi umum, informasi kebutuhan nasabah, informasi
kemampuan membayar kembali, informai jaminan, dan informasi
hubungan perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
Tabel 4.5
SUMBER DATA
Proyek
Pembeli / Bowheer
f) Tingkat kepuasan
g) SPK / kontrak
4) Jaminan
i) Harga Pasar.
oleh account manager kepada Komite Pembiayaan, karena
pembiayaan yang diberikan tergantung kepada pengambilan keputusan
komite yang menyatakan setuju atau tidak setuju. Keputusan ini dapat
dilihat melalui memorandum pembiayaan. Memorandum pembiayaan
adalah suatu analisa yang menggambarkan tentang kualitas permintaan
baru yang diajukan nasabah.
pembiayaan (first way out) dan kelayakan agunan sebagai sumber
pelunasan kedua (second way out) apabila sumber pelunasan yang
utama tidak berjalan. Proses analisa kelayakan usaha dilakukan dengan
menggunakan beberapa tata cara analisa yang meliputi:
1) Analisa aspek-aspek perusahaan
2) Analisa laporan keuangan
3) Evaluasi kebutuhan dana/pembiayaan
5) Struktur fasilitas pembiayaan.
c. Keputusan Pemberian Pembiayaan
oleh beberapa unit seperti unit Support pembiayaan, Branch Manager,
dan Komite Pembiayaan atas MUP yang diajukan. Keputusan
pembiayaan dilakukan oleh Branch Manager dan Komite Pembiayaan
tergantung pada limit dan case pembiayaan. Keputusan pembiayaan
oleh Komite Pembiayaan dapat dilakukan dua cara yaitu rapat komite
dan sirkulasi.
melakukan penyampaian Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) kepada
67
penandatanganan akad pembiayaan serta jaminan yang diberikan
nasabah.
Pemantauan yang dilakukan antara lain pemantauan usaha nasabah,
jaminan, pembinaan nasabah, dan pemantauan pembayaran nasabah.
f. Pelunasan Pembiayaan
menunaikan kewajibannya terhadap fasilitas pembiayaan yang telah
diterima dan menyelesaikan seluruh administrasinya, maka bank
mempunyai kewajiban untuk mengembalikan jaminan nasabah yang
telah diagunkan kepada pihak bank yang dijadikan sebagai persyaratan
untuk mendapatkan fasilitas bank.
Form
Permohonan
Nasabah
Dalam proses pembiayaan musyarakah, BMI memiliki beberapa
kendala dalam penerapannya. 42 Pertama, pada sisi nasabah, umumnya
secara administrasi manajemennya masih kurang dan munculnya masalah
moral hazard yaitu nasabah terkadang tidak membuat laporan realisasi
pendapatan atau melakukan penyelewengan dengan membuat laporan
yang tidak sesuai dengan realisasi pendapatannya. Selain itu, budaya
nasabah yang hanya meminjam uang kemudian menyetor pembayaraan
masih melekat dan belum adanya kesadaran dalam membuat laporan,
terutama bagi nasabah yang tidak mempunyai bagian khusus manajemen
keuangan.
pendapatan yang tak menentu, namun sistem tidak bisa secara otomatis
mengatur naik/ turunnya jumlah tersebut yang berarti bank harus
melakukan pendebetan manual. Dengan demikian, bank lebih banyak
menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah, karena ada barang yang
disewakan dan jumlah fee tetap, sedangkan pada Musyarakah biasa
pendapatan bank tergantung pada realisasi yang sifatnya fluktuatif. Dalam
42 Wawancara Pribadi dengan Bpk. Amin Syafi’i, Commercial Financing Risk Manager, 10
April 2015, KPO Bank Muamalat Indonesia
70
terkait dengan manajemen likuiditas dan perhitungan kolektibilitas.
Ketiga, pada sisi kolektibilitas, pembiayaan menggunakan akad
musyarakah dan mudharabah memiliki sistem kolektibilitas yang berbeda
dengan akad lainnya. Pada pembiayaan musyarakah perhitungan
kolektibilitas dihitung secara kumulatif sesuai periode jadwal angsuran,
hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011
tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi BUS dan UUS Pasal 12 Ayat (2).
Bank harus teliti dalam perhitungan sistem kolektibilitas, jika tidak maka
bank akan mendapat denda dari BI atau protes dari nasabah karena hal
tersebut berkaitan dengan posisi nasabah di BI checking.
C. Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah
Risiko Kredit/ Pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat
kegagalan counterparty atau debitur dalam memenuhi kewajibannya saat
jatuh tempo. Untuk menganalisis risiko kredit pembiayaan musyarakah pada
Bank Muamalat Indonesia, berikut ini adalah grafik yang menunjukan tingkat
risiko pembiayaan menggunakan rasio Non Performing Financing (NPF),
yakni NPF Gross dan NPF Net pembiayaan musyarakah Bank Muamalat
Indonesia periode 2011-2014
Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2014
Sumber: Annual Report Bank Muamalat Indonesia
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa NPF Gross dan NPF Net
mengalami penurunan pada tahun 2012 dan meningkat berturut-turut pada
tahun 2013 dan 2014. NPF Gross pembiayaan musyarakah meningkat
secara drastis pada tahun 2013 menjadi 7,07% dan 7,12% pada 2014.
Meskipun demikian, NPF Net Bank Muamalat yang menunjukkan kualitas
pembiayaan macet masih berada dibawah batas maksimum 5% yakni
dengan persentase 2,27% pada 2013 dan 4,87% pada 2014. Pada tahun
2013 dan 2014, NPF Gross dan NPF Net memiliki selisih yang cukup
besar, khususnya pada 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas
pembiayaan musyarakah Bank Muamalat pada golongan kurang lancar,
4.55
2.26
diragukan, dan macet memiliki kualitas pembiayaan yang kurang sehat dan
tingkat risiko pembiayaan yang tinggi. Berikut grafik kualitas pembiayaan
yang menggambarkan rincian kualitas pembiayaan musyarakah Bank
Muamalat periode 2011-2014 yang akan mempermudah pemahaman kita.
Grafik 4. 3 Kualitas Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat
Periode 2011-2014
memiliki persentasi yang fluktuatif. Golongan lancar memiliki persentase
terbesar, yang kemudian diikuti dengan golongan dalam perhatian khusus
(DPK) dengan persentase 10,69% pada 2011, 5,5% pada 2012, 5,89 pada
2013, dan 18% pada 2014. Pada tahun 2014, pembiayaan dengan golongan
lancar menurun cukup drastis menjadi 76,95% dan masing-masing kualitas
pembiayaan bermasalah lainnya meningkat. Dengan demikian, dapat
85.61
dikatakan bahwa pengelolaan pembiayaan musyarakah Bank Muamalat
masih kurang baik dan diperlukan strategi yang lebih baik untuk mengatasi
pembiayaan, baik pembiayaan yang mulai bermasalah maupun sedang
bermasalah agar tidak berpotensi menjadi pembiayaan macet.
Faktor utama yang mempengaruhi tingginya tingkat risiko pembiayaan
pada Bank Muamalat berasal dari faktor internal dan eksternal, antara lain :
a. Faktor Internal, disebabkan oleh kurangnya monitoring reguler yang
dilakukan pihak bank terhadap usaha nasabah yang telah dibiayai dan
kualitas pembiayaan yang telah disalurkan
b. Faktor eksternal
1) Anggapan nasabah pembiayaan bagi hasil berarti juga bagi rugi
yang menyebabkan nasabah tidak memaksimalkan usahanya untuk
memperoleh keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
penyimpangan (moral hazard) berupa kelalaian dalam mengelola
usaha nasabah. Manajemen pengelolaan usaha yang kurang baik
menyebabkan usaha tidak berjalan seperti yang diharapkan dan
menurunnya pendapatan usaha, sehingga nasabah akan sulit
memenuhi kewajiban pembiayaannya kepada bank.
2) Business Risk, yang berasal dari gagalnya usaha nasabah.
Gagalnya usaha nasabah dapat dipengaruhi oleh market risk,
collection risk dan force majeur. Pada pembiayaan musyarakah,
bank akan ikut menanggung kerugian dari modal yang
74
nasabah merupakan first way out pembiayaan karena pendapatan
utama bank berasal dari pendapatan usaha yang dibiayai.
Tingginya risiko pembiayaan yang dimiliki Bank Muamalat dapat
berpengaruh pada pendapatan yang akan diperoleh. Berikut grafik yang
menggambarkan pendapatan musyarakah Bank Muamalat periode 2011-2014
Grafik 4. 4 Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Bank
Muamalat Periode 2011-2014
musyarakah periode 2011-2014 selalu meningkat setiap tahunnya. Perolehan
pendapatan diperoleh sebesar Rp 782,6 miliar pada 2011, Rp 1,03 triliun pada
2012, Rp 1,64 triliun pada 2013, dan Rp 2,13 pada 2014.
Dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat risiko pembiayaan
musyarakah, NPF Gross Bank Muamalat disebabkan oleh kurangnya
782,617
1,038,094
1,648,390
2,130,879
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
usahanya untuk memperoleh keuntungan, sehingga tidak terlalu berpengaruh
pada pendapatan musyararakah Bank Muamalat. Hal ini menunjukkan bahwa
pembiayaan macet pada pembiayaan masih dapat dikelola dengan baik.
D. Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia
Risiko merupakan suatu potensi timbulnya kerugian yang dialami oleh
bank atau suatu perusahaan yang tidak diharapkan terjadi sebelumnya. Bank
Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha tidak terlepas dari risiko yang
dihadapinya. Risiko kredit/pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat
kegagalan counterparty atau debitur dalam memenuhi kewajibannya saat
jatuh tempo. Risiko kredit ini menjadi sumber risiko utama yang umumnya
menyebabkan gagalnya usaha bank. Beberapa penyebab risiko kredit yang
muncul pada pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia diantaranya
berkaitan dengan investasi, operasional, dan kepatuhan pembiayaan. Berikut
risiko-risiko yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia, antara lain :
1. Risiko Investasi
dimana bank akan ikut menanggung kerugian dari modal yang
diinvestasikan jika usaha nasabah mengalami kerugian atau tidak
76
risiko yang terjadi, antara lain : 43
a. Business Risk (Risiko bisnis yang dibiayai)
1. Kondisi usaha nasabah menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh
beberapa hal :
terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai
tukar serta hal lain yang mempengaruhi harga pasar saham,
ekuitas, maupun komoditas.44 Contoh kasus yang dihadapi
Bank Muamalat adalah ketika suatu saat usaha batu bara
sedang bagus di pasaran namun pada suatu waktu tertentu
usaha pada sektor batu bara terjadi penurunan permintaan
dan penurunan harga komoditas yang menyebabkan
pendapatan perusahaan pun menurun dan bank pun ikut
mengalami kerugian.
mengalami kendala dalam melakukan penagihan piutang
usaha pada costumer. Contohnya ketika nasabah memiliki
omset penjualan, namun banyak pembeli yang menunggak.
Hal ini akan membuat nasabah terhambat memperoleh
43 Wawancara Pribadi dengan Bpk. Amin Syafi’i, Commercial Financing Risk Manager, 10
April 2015, KPO Bank Muamalat Indonesia 44 Kasidi, Manajemen Risiko, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 66
77
pendapatan bagi hasilnya
(pemberi pekerjaan/proyek). Pembatalan proyek dapat terjadi
karena perubahan regulasi/kebijakan pemerintah yang tidak
mendukung proyek tersebut dijalankan. Misalnya PLN
membuat usaha pusat pembangkit listrik tenaga air, kemudian
tiba-tiba ketika proyek berjalan bowheer PLN membatalkan
karena ada regulasi pemerintah yang tidak menggunakan itu
lagi dan terpaksa kontraknya terputus
3. Force majeure (keadaan memaksa) yakni keadaan diluar kuasa
para pihak yang bersangkutan seperti bencana alam, kebakaran,
dan kerusuhan. Misalnya ketika proyek sedang dijalankan
terjadi musibah gempa atau kerusuhan menyebabkan proyek
tidak bisa dijalankan.
yang buruk sering terjadi setelah adanya dropping (pencairan)
pembiayaan. Dalam hal ini, nasabah melakukan penyimpangan
(moral hazard) dari apa yang telah disepakati saat akad.
1) Nasabah tidak amanah melaporkan pendapatan usahanya.
Nasabah sebagai pengelola usaha tentunya memiliki informasi
penuh mengenai usaha yang dibiayai daripada informasi yang
78
nasabah dalam bermitra terkadang berperilaku menyimpang
dengan memberikan laporan pendapatan usaha yang tidak
sesuai dengan perolehan profit nasabah sebenarnya. Hal
tersebut akan merugikan pihak bank karena mempengaruhi
besar kecilnya keuntungan yang diperoleh bank. Misalnya
untung nasabah sebenarnya 50 juta, namun nasabah
melaporkan untung yang didapat hanya 30 juta, dengan
demikian bank mendapatkan keuntungan lebih kecil dari yang
seharusnya diperoleh.
menunjukkan bahwa nasabah tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai kesepakatan saat akad. Pada pembiayaan
musyarakah nasabah diwajibkan untuk melaporkan realisasi
pendapatannya kepada bank setiap bulan untuk menentukan
bagi hasilnya, namun nasabah terkadang lalai atau bahkan
tidak memberikan laporan pendapatannya kepada bank.
Dengan demikian, bank tidak dapat menentukan bagi hasil
yang diterima oleh bank atau bahkan bank akan kehilangan
proyeksi pendapatannya.
79
diperoleh. Jika pengelolaan tidak dilakukan secara
professional, maka kinerja perusahaan akan menurun dan
menyebabkan rendahnya profit yang diperoleh nasabah dan
bank.
kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-
kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko-
risiko yang dihadapi BMI, antara lain :
a. Pilihan buruk (adverse selection) dimana karyawan tidak
mengetahui dengan jelas mengenai usaha dan karakter nasabah
yang menyebabkan karyawan membuat pilihan buruk dalam
penyaluran pembiayaan dan menimbulkan pembiayaan
bermasalah. Kesalahan dalam proses pemberian pembiayaan oleh
pihak bank dapat disebabkan oleh kurangnya kompetensi
karyawan mengenai usaha yang diajukan nasabah dan karyawan
percaya begitu saja dengan informasi usaha yang diberikan oleh
nasabah tanpa mengecek terlebih dahulu atas kebenaran informasi
tersebut.
80
usaha nasabah. Pengawasan pembiayaan merupakan hal yang
penting setelah dropping. Jika pengawasan yang dilakukan bank
tidak maksimal, risiko penyimpangan maupun permasalahan
dalam pembiayaan akan lebih besar dan menyebabkan nasabah
gagal memenuhi pembayaran.
musyarakah, bank diharuskan melakukan pendebetan atas bagi
hasil yang menjadi hak bank karena jumlah pendapatan yang
diperoleh bank jumlahnya tidak tetap yakni sesuai dengan
pendapatan yang diperoleh pada usaha nasabah. Risiko kesalahan
pendebetan dapat muncul karena pendebetan dilakukan manual.
Jika risiko ini terjadi, maka pihak dari bank maupun nasabah akan
dirugikan. Jumlah pendebetan yang kurang akan merugikan pihak
bank karena pendapatan bank menjadi berkurang, dan sebaliknya.
3. Risiko Kepatuhan
mematuhi atau tidak melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, baik
peraturan internal maupupun eksternal bank. Adapun risiko yang
dihadapi berkaitan dengan kepatuhan, antara lain :
a. Terjadi kecurangan (fraud) antara karyawan dan nasabah sehingga
pembiayaan dapat dengan mudah diproses dan dicairkan tanpa
81
bahwa adanya karyawan tidak mematuhi prosedur pembiayaan
yang ditetapkan oleh bank. Hal ini akan menyebabkan risiko
pembiayaan jika nasabah tersebut ternyata tidak kompeten dalam
mengelola usahanya.
Manajemen risiko Bank Muamalat Indonesia adalah proses membangun
sistem kontrol untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian atau
dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang
sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.45
Khusus pada proses manajemen risiko pembiayaan, Bank Muamalat
Indonesia menerapkan sistem dimana keputusan pembiayaan diambil oleh
unit bisnis bersama-sama dengan Risk Management berdasarkan prinsip Four
Eye Principles. Prinsip Four Eye Principles merupakan proses pembiayaan
yang memisahkan kewenangan diantara unit-unit yang terlibat proses
pembiayaan agar pemberian pembiayaan bersifat objektif. Dalam proses
pembiayaan, BMI tidak hanya melibatkan satu pihak dalam prosesnya. Pihak-
pihak yang terlibat memiliki limit kewenangan tertentu dalam memberikan
keputusan pembiayaan. Dan pihak yang terlibat tersebut terdiri dari account
manager, unit support pembiayaan, branch manager/area manager, unit risk
45 Annual Report Bank Muamalat Indonesia, 2013
82
(Character, Capacity, Capital, Collateral, daan Condition of Economic+
Syariah).46
dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah
dikenal dengan 5C+1S, yaitu :47
1) Character
pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan
bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya
2) Capacity
pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur
dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang
didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya
seperti took, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan
46 Wawancara Pribadi dengan Bpk. Amin Syafi’i, Commercial Financing Risk Manager, 11
Mei 2015, KPO Bank Muamalat Indonesia 47 Djawahir Hejazziey, Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta:
Deepublish, 2014, Ed.1, Cet.1), h. 140-141
83
penekanan pada komposisi modalnya
Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu
resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat
dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
5) Condition
masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis
usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal
tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses
berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.
6) Syariah
dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai
dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum
syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan
mudharabah.”
84
Muamalat Indonesia, antara lain :
seksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu
aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran dan
pengelolaan risiko yang tepat. Proses ini dilakukan BMI melalui
tahapan inisiasi dan sosilitasi oleh Account Manager (A/M).
Pada tahapan inisiasi A/M melakukan penetapan target pasar dan
penghimpunan informasi nasabah. Penetapan target pasar dilakukan
dengan memperhatikan kriteria bisnis dan sektor ekonomi yang aman
dan cocok menggunakan akad pembiayaan musyarakah. Kriteria
bisnis yang aman diantaranya bisnis yang sedang tumbuh, bisnis yang
tidak terkena resesi, bisnis yang didukung regulasi pemerintah, dan
bisnis yang mempunyai pasar yang jelas.
Setelah penetapan target, A/M melakukan penghimpunan
informasi melalui proses ta’aruf dengan nasabah. Ta’aruf merupakan
proses perkenalan antara A/M dan nasabah dengan wawancara. A/M
akan memperoleh data-data sementara tentang kondisi nasabah
pemohon pembiayaan dan memeriksa ulang kembali kelengkapan dan
kebenaran data-data tersebut.
mendapatkan informasi data calon nasabah. Dalam hal ini, A/M
melakukan trade checking untuk mendapatkan informasi mengena