20
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT MATARAM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN LALU LINTAS POLRES MATARAM I. PENDAHULUAN 1. Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, berdasarkan undang-undang mempunyai tugas untuk menjamin keamaan dalam negeri melalui penyelengaraan fungsi Kepolisian. 2. Bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia harus dilaksanakan secara profesional dan proporsional guna mewujudkan personil polri yang bermoral, modern sesuai harapan masyarakat. 3. Peranan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas dengan sasaran terhadap masyarakat umum dan masyarakat yang terorganisir guna mewujudkan terciptanya sikap mental mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas agar tercapai peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam usaha menciptakan kamtibcar lantas. 4. Pelaksanaan Kegiatan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas dengan perencanaan yang baik, terus-menerus, konsisten dan berkesinambungan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan dan memperluas pengetahuan terhadap masalah-masalah lalu lintas yang dihadapi, dan pada gilirannya masyarakat menyadari bahwa masalah lalu lintas adalah merupakan tanggung jawab dan untuk kepentingan bersama, sehingga secara sadar turut membantu mewujudkan Kamtibcar lantas. 5. Salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi lalu lintas, melaksanakan kegiatan preventif antara lain pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, penegakan hukum ( Gakkum ) lantas, Registrasi dan Identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, manajemen rekayasa lalu lintas, dan dikmas lantas. / II. PENGERTIAN...

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT MATARAM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN LALU LINTAS POLRES MATARAM

I. PENDAHULUAN 1. Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak

hukum, berdasarkan undang-undang mempunyai tugas untuk menjamin keamaan dalam negeri melalui penyelengaraan fungsi Kepolisian.

2. Bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri

dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia harus dilaksanakan secara profesional dan proporsional guna mewujudkan personil polri yang bermoral, modern sesuai harapan masyarakat.

3. Peranan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas dengan sasaran terhadap

masyarakat umum dan masyarakat yang terorganisir guna mewujudkan terciptanya sikap mental mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas agar tercapai peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam usaha menciptakan kamtibcar lantas.

4. Pelaksanaan Kegiatan pendidikan masyarakat tentang lalu lintas dengan

perencanaan yang baik, terus-menerus, konsisten dan berkesinambungan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan dan memperluas pengetahuan terhadap masalah-masalah lalu lintas yang dihadapi, dan pada gilirannya masyarakat menyadari bahwa masalah lalu lintas adalah merupakan tanggung jawab dan untuk kepentingan bersama, sehingga secara sadar turut membantu mewujudkan Kamtibcar lantas.

5. Salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi lalu lintas, melaksanakan kegiatan

preventif antara lain pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, penegakan hukum ( Gakkum ) lantas, Registrasi dan Identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, manajemen rekayasa lalu lintas, dan dikmas lantas.

/ II. PENGERTIAN...

Page 2: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

2 II. PENGERTIAN 1. Pendidikan : Segala kegiatan dan perbuatan yangg berhubungan dengan hal

dan cara mendidik dalam rangka usaha memelihara kemampuan maupun kemahiran tertentu.

2. Masyarakat : pergaulan hidup manusia atau sekelompok orang yang hidup

bersama dalam suatu tempat dengan ikatan – ikatan aturan tertentu. 3. Lalu lintas jalan : gerak pindah dengan atau tanpa alat penggerak dari satu

tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang penggeraknya. 4. Pendidikan masyarakat bidang lalu lintas : segala kegiatan yang meliputi

segala usaha untuk menumbuhkan pengertian,dukungan dan pengikut sertaan masyarakat yang aktif dalam usaha menciptakan keamanan,ketertiban dan kelancaraan lalu lintas.

5. Penerangan Lalu lintas : Kegiatan komunikasi berisi keterangan-

keterangan,gagasan-gagasan atau kebijaksanaan yang disertai pesan atau anjuran denganmaksud menjelaskan =,mendidik dan mempengaruhi atau mengajak menerima pesan, bersedia untuk dan bertindak sesuai harapan juru penerangan ( Komunikator ).

6. Pendidikan dan Rekayasa : Memberikan Pendidikan rekayasa kepada

masyarakat tentang pentingnya Kamtibcar lantas sehingga dapat memberikan dan memupuk rasa disiplin dan tertib dalam berlalu lintas sejak dini sehingga menanamkan dan mengerti peraturan-peraturan lalu lintas di jalan raya.

7. Pameran Lalu Lintas : Yaitu usaha Polri / Polantas dengan memberikan

penerangan secara visual kepada masyarakat tentang tugas, kegiatan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Polantas, sehingga masyarakat mengerti dan memahami serta ikut berpartisipasi dalam menciptakan Kamtibcar Lantas.

8. Perlombaan / sayembara Lalu Lintas : Perlombaan lalu lintas adalah

perlombaan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor/tidak bermotor yang diselenggarakan oleh Polri / Polantas yang diikuti oleh masyarakat dengan penilaian tertentu, baik bidang keterampilan mengendarai maupun penguasaan lalu lintas dan peraturannya. Sayembara lalu lintas adalah sayembara mengenai pengetahuan lalu lintas (karya tulis, gambar karikatur/foto-foto) yang penilaiannya menurut kriteria tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin dan kesadaran berlalu lintas.

9. Taman Lalu Lintas : Taman Lalu Lintas adalah suatu taman atau tempat yang

dibuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan suatu kota dalam bentuk mini yang dilengkapi sarana lalu lintas ( rambu – rambu ), dengan tujuan mendidik bagi para pengunjung khususnya anak – anak sekolah tentang tata cara berlalu lintas, sopan santun dan kesadaran lalu lintas.

/ III. DASAR...

Page 3: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

3

III. DASAR

1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;

2. Undang – Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

3. Undang – Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

4. Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : Juklap/173/II/1993 tanggal 1 Februari

1993 tentang Pelaksanaan tugas fungsi lalu lintas Polri dalam sukses

melalui kebersamaan;

5. Petunjuk Dasar Kapolri No. Pol. : Jukdas/01/I/1993 tanggal 31 Januari 1993

tentang Pembinaan Kamtibmas;

6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1673/X1994 tanggal 13 Oktober

1994 tentang Pokok-pokok Kemitraan antara Polri dengan instansi dan

masyarakat;

7. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol. : Juklak/02/II/1996 tanggal 26

Februari 1996 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Potensi Masyarakat;

8. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1397/XII/1997 tanggal 18

Desember1997 tentang Petunjuk Lapangan terhadap Pecinta Disiplin Lalu

Lintas;

9. Petunjuk pelaksanaan Kapolri No.Pol. : Juklak/05/V/2003 tanggal 29 Mei

2003 tentang Pendidikan Masyarakat di bidang lalu lintas;

IV. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan a. Dikmas Lantas

Tujuan daripada pendidikan masyarakat bidang lalu lintas adalah untuk memperdalam dan memperluas pengertian pada masyarakat terhadap masalah-masalah lalu lintas yang dihadapi dan menginsyafkan masyarakat untuk membantu rencana, kebijaksanaan dan cara-cara yang ditempuh dalam penyelesaian masalah lalu lintas, sehingga tertanam kebiasaan yang baik masyarakat pemakai jalan pada umumnya dan para pengemudi khususnya, untuk bergerak di jalan sendiri maupun orang lain, dengan tingkah laku mentaati perundang-undangan dan peraturan lalu lintas.

/ b. Rekayasa...

Page 4: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

4 .

b. Rekayasa Lantas Rekayasa lalu lintas bertujuan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas yang terjadi seperti kurangnya rambu-rambu lalu lintas pada daerah tertentu, jalanan licin, jalan rusak, kemacetan lalu lintas dan lain-lain.

2. Sasaran Di dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas (Dikmas Lantas) dapat dibedakan dan dikelompokkan terhadap 2 (dua) kelompok masyarakat, yaitu : a. Masyarakat terorganisir

1) Patroli Keamanan Sekolah. 2) Police Goes To School ( SD, SMP, SMA ). 3) Police Goes To Campus. 4) Polisi Sahabat Anak ( Taman Kanak-Kanak ). 5) Police Goes To Community

a) Satpam b) Instansi Pemerintahan / TNI c) Swasta d) FKPM e) Kelompok Ojek f) Klub Motor g) Saka Bhayangkara / Pramuka h) Paskibraka i) Senkom

b. Masyarakat tidak terorganisir

1) Pengemudi kendaraan baik angkutan umum maupun angkutan pribadi / perorangan.

2) Pengguna jasa angkutan umum / pribadi. 3) Masyarakat pemakai jalan lainnya.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Polisi Sahabat Anak

a. Maksud

Memberikan pengertian kepada anak-anak sejak dini bahwa Polisi itu tidak menakutkan, mengingat banyak sekali dari kalangan orang tua yang menakuti-nakuti putra-putrinya bahwa kehadiran Polisi selalu menakutkan / menghukum / marah.

/ 2) Tujuan...

Page 5: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

5

b. Tujuan Memberikan pengetahuan pada anak-anak tentang peran dan tugas seorang Polisi ditengah-tengah masyarakat dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas yang paling sederhana serta pengenalan lingkungan kerja Polisi.

c. Koordinasi

Dalam melaksanakan kegiatannya Unit Dikyasa menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua wali murid.

d. Wasdal

Pengawasan dan pengendalian tugas dilaksanakan oleh Kasat Lantas Polres Mataram.

2. Kegiatan Dikmas Lantas Terhadap Masyarakat

a. Maksud dan tujuan.

1) Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menciptakan Kamtibcar lantas.

2) Mengendalikan potensi masyarakat secara positif dan konsisten dapat

membantu tugas-tugas Polantas di lapangan dengan konsisten. 3) Memelihara kebersamaan antara Polri/Polantas dengan masyarakat

dalam membina Kamtibcar lantas.

b. Kegiatan yang dilaksanakan

1) Instansi / lintas sektoral terkait.

a) Tahap perencanaan dan persiapan.

(1) Metoda yang digunakan adalah rapat koordinasi dan penyuluhan (bagi anggota/keluarganya)

(2) Tentukan materi yang dikoordinasikan yang meliputi masalah-

masalah lalu lintas yang diketemukan atau penanggulangan yang tidak berhasil dll.

(3) Tentukan peserta (lintas fungsi) dan instansi / linsek terkait. (4) Tentukan waktu, tempat dan sarananya.

/ b). Tahap...

Page 6: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

6

b) Tahap pelaksanaan.

(1) Paparan terhadap masalah-masalah lalu lintas yang dihadapi untuk dapat di diskusikan bersama.

(2) Menentukan solusi upaya penanggulangan atas kesepakatan

bersama. (3) Menentukan rencana kegiatan bersama secara terkoordinatif. (4) Menentukan dan melaksanakan pembagian tugas sesuai

kewenangan masing-masing. (5) Menentukan waktu pertemuan kembali atas hasil kegiatan

yang telah dilaksanakan bersama.

c) Tahap penilaian.

(1) Adakan analisa atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada akhir kegiatan dan bagaimana tanggapan masing-masing pelaksana (intern dan ekstern).

(2) Lakukan penilaian sejauh mana kekurangan dan

keberhasilannya. (3) Tentukan kembali kegiatan selanjutnya.

3. Patroli Keamanan Sekolah ( PKS )

a. Maksud

Memberikan dan memupuk disiplin dan tata tertib kamseltibcar lantas kepada anggota PKS sehingga mengerti peraturan-peraturan lalu lintas di jalan raya.

b. Tujuan

Memberdayakan potensi generasi penerus sebagai ganda kekuatan Polri dan juga sebagai sarana pendidikan dan turut berperan serta didalam menegakkan kamseltibcar lantas kepada kelompok masyarakat terorganisir maupun tidak terorganisir.

/ Koordinasi...

Page 7: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

7

c. Koordinasi Dalam melaksanakan kegiatannya Unit Dikyasa menjalin kerjasama dengan pihak sekolah .

d. Wasdal

Pengawasan dan pengendalian tugas dilaksanakan oleh Kasat Lantas Polres Mataram.

e. Administrasi

a). Tahap perencanaan dan persiapan.

(1) Koordinasikan dengan Diknas untuk menentukan materi

pendidikan/latihannya (teori maupun praktek);

(2) Tentukan metoda (ceramah, simulasi, diskusi, tutorial dll); (3) Tentukan jumlah pesertanya dan persyaratannya; (4) Tentukan Instruktur/pelatihnya (Polri/Polantas dan instansi yang

diperlukan); (5) Tentukan waktu dan tempatnya; (6) Tentukan dukungan anggarannya dan sarananya (melalui

koordinasi).

b) Tahap pelaksanaan.

(1) Memberikan materi. (a) Teori. - Perundang-undangan lalu lintas; - Pengetahuan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan

lampu lalu lintas; - Teori dasar PBB; - Teori pengaturan lalu lintas (12 gerakan dan pluit); - Teori senam lalu lintas.

/ (b)...

Page 8: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

8

(b) Praktek. - Penjagaan dan pengaturan lalu lintas; - Melaksanakan PBB; - Menolong korban sementara; - Senam lalu lintas; - Menyeberangkan kelompok / barisan anak didepan

sekolah. (2) Menanamkan kebiasaan agar anggota PKS menjadi teladan

bagi rekan-rekannya dalam berlalu lintas yaitu : (a) Memupuk disiplin, bertingkah laku yang baik selaku pemakai

jalan memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap masalah lalu lintas.

(3) Penugasan. (a) Mengutamakan pengaturan lalu lintas di sekolah untuk

menyeberangkan teman-temannya; (b) Di tempat-tempat lain sesuai kebutuhan dan situasi kondisi; (c) Mencegah kendaraan berhenti di depan pintu keluar/masuk

sekolah; (d) Wajib mengetahui alamat dan telepon penting; (c) Pakaian seragam sesuai ketentuan.

c) Tahap penilaian.

(1) Adakan analisa atas pelaksanaan pendidikan/pelatihan; (2) Lakukan penilaian atas kekurangan dan keberhasilan untuk

bahan acuan kegiatan selanjutnya; (3) Buat rencana periode pelatihan / penugasan selanjutnya.

/ 4. Tahap...

Page 9: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

9

4. Terhadap Pramuka Saka Bhayangkara (sesuai tingkatannya).

a) Tahap perencanaan dan persiapan.

(1) Lakukan Koordinasi fungsi Bimmas Polri dan Instansi terkait (Kwarda / Kwarcab);

(2) Tentukan meteri (teori dan praktek); (3) Tentukan metodanya (ceramah, simulasi, dll); (4) Tentukan Instruktur / p elatih / pembinaannya; (5) Tentukan waktu dan tempatnya;

(6) Tentukan dukungan anggarannya dan sarananya (peralatannya).

b) Tahap pelaksanaan.

(1) Materi yang diberikan.

(a) Teori.

- Perundang-undangan lalu lintas; - Pengetahuan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan

lampu lalu lintas; - Teori dasar PBB; - Teori senam lalu lintas; - Kecelakaan lalu lintas.

(b) Praktek.

- Pengaturan lalu lintas; - Melaksanakan PBB; - Menolong korban kecelakaan lalu lintas; - Menangani kecelakaan lalin secara terbatas; - Senam lalu lintas.

(2) Penugasan.

(a) Penjagaan dan pengaturan lalu lintas sesuai kebutuhan , situasi

dan kondisi;

/ c) tahap...

Page 10: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

10

c) Tahap penilaian.

(1) Adakan analisa hasil pendidikan/latihan;

(2) Lakukan penilaian atas kekurangan dan keberhasilannya; (3) Melakukan rengiat kembali untuk periode/waktu selanjutnya.

5. Supeltas

a) Tahap perencanaan dan persiapan.

(1) Lakukan koordinasi; (2) Tentukan materi pendidikan/pelatihan yang akan diberikan (teori

/praktek); (3) Tentukan, metodanya (ceramah, simulasi, dll); (4) Tentukan jumlah peserta; (5) Tentukan Instruktur/pelatihnya; (6) Tentukan waktu dan tempat; (7) Tentukan dukungan anggaran dan sarananya (melalui koordinasi).

b) Tahap pelaksanaan.

(1) Materi yang diberikan.

(a) Teori meliputi :

- Perundang-undangan lalu lintas; - Pengetahuan rambu-rambu marka jalan dan lampu lalu lintas; - Teori pengaturan lalu lintas ( 12 gerakan & pengguna pluit ); - Teori dasar PBB (Peraturan baris Berbaris);

(b) Praktek yang diberikan.

- Pengaturan lalu lintas

/ (2). Penugasan ...

Page 11: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

11

(2) Penugasan.

(a) Penjagaan dan pengaturan lalu lintas (b) Penempatannya di daerah yang tidak terjangkau oleh Petugas /

Polantas; (c) Bila anggota Polri / Polantas memadai maka penugasannya

selalu didampingi oleh anggota; (d) Dapat melakukan penangkapan (dalam tertangkap tangan) dan

menangani kecelakaan lalu lintas secara terbatas dan selanjutnya diserahkan pada Polri/Polantas yang berwenang;

(e) Menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan.

c) Tahap penilaian.

(1) Adakan analisa terhadap hasil pendidikan dan pelatihan serta

penugasannya;

(2) Adakan penilaian kekurangan dan kelebihan atau keberhasilannya, untuk bahan acuan kegiatan selanjutnya;

(3) Tentukan rencana kegiatan selanjutnya.

6. Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

a. Safety Riding / Responsible Riding

1). Maksud Memberikan pengertian kepada masyarakat umum khususnya masyarakat pengguna jalan baik itu pengendara Roda 2 maupun Roda 4 atau lebih agar mematuhi segala ketentuan lalu lintas karena berguna bagi keselamatan pengguna jalan itu sendiri.

2). Tujuan

Memberikan pengetahuan pada masyarakat umum khususnya pengguna jalan tentang pentingnya mengerti dan melaksanakan program safety riding dan responsible riding yang bertujuan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sendiri maupun masyarakat sekitarnya.

/ 3). Koordinasi...

Page 12: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

12

3). Koordinasi

Dalam melaksanakan kegiatannya Unit Dikyasa menjalin kerjasama dengan pihak panitia penyelenggara.

4). Wasdal

Pengawasan dan pengendalian tugas dilaksanakan oleh Kasat Lantas Polres Mataram.

7. Goes To School & Goes To Campus

1) Maksud Memberikan dan memupuk disiplin serta tata tertib kamseltibcar lantas kepada para murid SD, SMP, SMA dan Mahasiswa PT sejak dini sehingga menanamkan dan mengerti peraturan-peraturan lalu lintas dan memupuk kedisiplinan di jalan raya serta memberi sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009.

2) Tujuan

Memberdayakan potensi generasi penerus sebagai ganda kekuatan Polri dan juga sebagai sarana pendidikan dan turut berperan serta didalam menegakkan kamseltibcar lantas kepada kelompok masyarakat terorganisir maupun tidak terorganisir.

3) Koordinasi

Dalam melaksanakan kegiatannya Unit Dikyasa menjalin kerjasama dengan pihak Sekolah dan Rektorat.

4) Wasdal

Pengawasan dan pengendalian tugas dilaksanakan oleh Kasat Lantas Polres Mataram.

8. Rekayasa

1). Maksud

Melaksanakan rekayasa terhadap jalan berlubang, jalan rusak, genangan air, drainase rusak, pohon tumbang, pohon rindang, pohon rapuh serta rambu-rambu lalu lintas sehingga angka kecelakaan dan kemacetan bisa ditekan / diminimalisir.

2). Tujuan

Menekan / meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.

/ 3). Koordinasi...

Page 13: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

13

3). Koordinasi

Dalam pelaksanaan rekayasa unit Dikyasa berkoordinasi dengan instansi terkait ( Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, PDAM, PLN, PT. Telkom ).

4). Wasdal

Pengawasan dan pengendalian tugas dilaksanakan oleh Kasat Lantas Polres Mataram.

9. Dikmas Lantas terhadap masyarakat terorganisir, antara lain :

1. Pramuka Saka Bhayangkara; 2. Supeltas; 3. Klub otomotif.

10. Dikmas Lantas terhadap masyarakat tidak terorganisir, antara lain :

1. Kusir Cidomo 2. Ojek; 3. Pengemudi angkutan umum.

11. Penyelenggaraan kegiatan Dikmas Lantas terhadap masyarakat tidak

terorganisir.

a. Penerangan Lalu Lintas.

1) Maksud dan tujuan penerangan lalu lintas : menumbuhkan sikap dan mental mentaati peraturan perundang-undangan lalu lintas (Law Abiding People), berpartisipasi dalam bidang lalu lintas sehingga terwujud masyarakat pemakai jalan yang sopan, disiplin dan sadar berlalu lintas;

2) Kegiatan yang dilaksanakan :

a) Tahap perencanaan dan persiapan :

(1) Koordinasi lintas fungsi dan instansi terkait tentukan

materi dengan cara mengadakan penelitian terhadap masalah lalu lintas yang menonjol di daerah masing-masing;

- Pelanggaran lalu lintas : - Sering terjadi kebut - kebutan. - Kelebihan muatan

/ - Berhenti...

Page 14: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

14

- Berhenti disembarang tempat, dsb.

- Kecelakaan lalu lintas :

- Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas

- Tempat yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas

- Kemacetan lalu lintas :

- Tempat-tempat yang sering terjadi kemacetan

lalu lintas.

- Penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas.

(2) Setelah mengadakan penelitian secara seksama kemudian menyusun materi penerangan lalu lintas berdasarkan azas prioritas;

(3) Materi diolah kemudian dijadikan bahan informasi

yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat; (4) Tentukan media/saluran komunikasi mana yang akan

digunakan; (5) Tentukan petugas, waktu dan tempatnya; (6) Tentukan sarana yang akan digunakan.

b) Tahap pelaksanaan :

(1) Penerangan melalui radio.

Materinya : berupa pesan-pesan keamanan lalu lintas, bentuknya boleh sandiwara ,wawancara dan dialog interaktif Waktu : Pagi atau saat-saat orang pergi ke kantor/akan meninggalkan rumah dan disisipkan pada acara-acara hiburan.

/ (2). Penerangan...

Page 15: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

15

(2) Penerangan lalu lintas melalui sarana media massa/surat kabar.

Materinya : berupa berita biasa, pesan-pesan keamanan lalu lintas (bagaimana caranya berlalu lintas yang baik).

Bentuknya : bisa berita biasa, karikatur, naskah, gambar kecelakaan lalu lintas atau data-data dll.

Waktu : berkala/insidentil disesuaikan dengan situasi pada saat itu.

(3) Melalui TV :

Materinya : Di titik beratkan pada masalah lalu lintas yang rawan / menonjol serta akibat-akibatnya dan diikuti ajakan/himbauan. Bentuk : Berita peristiwa, wawancara, penjelasan, sandiwara, slide dan interaktif. Waktu : Berkala dan sesuai dengan rencana kegiatan..

(4) Penerangan lalu lintas melalui film.

Materinya : Di titik beratkan pada bagaimana cara berlalu lintas dengan baik (benar dan sopan). Bentuk : Film dokumenter. Waktu : 10 s/d 15 menit.

(5) Penerangan lalu lintas melalui / ceramah face to face,

diskusi, anjangsana, ramah tamah dan penerangan keliling.

Materi : Di titik beratkan pada masalah-masalah umum lalu lintas yang disesuaikan dengan audience yang dihadapi. Contoh : untuk SD / SMP / SMA / SMK. Titik berat materi : - Berlalu lintas yang aman;

/ - Cara...

Page 16: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

16

- Cara menyeberang;

- Cara bersepeda; - Cara berjalan ditrotoar; - Cara naik / turun penumpang, dll. Untuk pengemudi ranmor umum, materi :

- Mengemudi yang aman; - Sopan santun dan disiplin berlalu lintas; - Keamanan penumpang, dll.

Waktu : berkala/insidentil.

(6) Penerangan melalui alat peraga (rambu-rambu) seperti penempatan rambu-rambu tertentu di ruang kelas play group atau tempat anak-anak bermain di TK dan SD.

(7) Melalui pemasangan poster / spanduk, brosur, pamflet,

monumen dan bill board.

Materinya : Pesan-pesan yang bersifat anjuran / petunjuk atau mengingatkan. Bentuk : Menggunakan kalimat yang bersahaja (singkat, jelas dan padat). Waktu : Insidentil (sekali-kali) atau sesuai situasi dan kondisi masing-masing wilayah.

(8) Melalui pertunjukan kesenian tradisional.

Materinya : Di titik beratkan pada masalah sopan santun lalu lintas yang dikaitkan dengan adat istiadat setempat (azas persuasif) serta bahasa yang sederhana yang sesuai bahasa setempat.

Bentuk : Sandiwara dan sebagainya.

/ cara...

Page 17: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

17

Cara penyajian : Harus betul-betul cermat karena penerangan hanya efektif terhadap kelompok masyarakat tertentu saja pembinaan pemain harus betul-betul secara intensif karena atau yang menyampaikan bukan Polantas sendiri.

(9) Penerangan lalu lintas mengenai persyaratan

memperoleh santunan asuransi kecelakaan lalu lintas.

c) Tahap penilaian :

(1) Mengadakan perbandingan tentang situasi lalu lintas sebelum dan sesudah dilakukan penerangan.

(2) Menganalisa tanggapan masyarakat sebagai umpan

balik dan usaha penanggulangan masalah lalu lintas itu sendiri.

(3) Hasil perbandingan dan analisa tersebut dipakai untuk

bahan meningkatkan usaha penerangan selanjutnya.

12. Taman Lalu Lintas

1) Maksud dan Tujuan :

a) Taman Lalu lintas sebagai wahana pendidikan lalu lintas kepada

anak - anak dalam menanamkan nilai – nilai kedisiplinan pengetahuan dan wawasan tentang kelalu lintasan secara dini yang diharapkan mengakar menjadi suatu kepribadian dalam berperilaku di jalan raya di masa depan.

b) Taman Lalu lintas sebagai model pendidikan terapan kepada anak –

anak yang secara langsung dapat diaplikasikan di tempat bermain melalui penanaman nilai budaya disiplin dan tertib berlalu lintas.

c) Taman Lalu lintas adalah sarana bermain bagi anak – anak dengan

memperhatikan aspek – aspek afiktif (perasaan dan emosi), psikomotorik ( refleksi ) terhadap pengetahuan lalu lintas, sehingga memiliki kemampuan secara kognitif ( pemahaman / keyakinan ) yang mendasar dalam memahami atau menyakini aturan kelalulintasan.

2) Kegiatan yang dilaksanakan dalam pembuatan Taman Lalu Lintas

a) Tahap perencanaan dan persiapan .

/ (1) koordinasi...

Page 18: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

18

(1) Koordinasikan lintas fungsi dan instansi/lintas terkait;

(2) Buat konsep gambar/market awal Taman Lalu Lintas sesuai

dengan kondisi tempat dan kebutuhan sarananya serta sasaran pengunjungnya;

(3) Tentukan pengelola dan dukungan anggarannya; (4) Tentukan materi atau isi yang perlu disajikan peta Taman Lalu

Lintas; (5) Tentukan jadwal waktu pengunjung untuk mengenal atau

menguji pengetahuan tentang lalu lintas.

b) Tahap Pelaksanaan.

(1) Materi atau isi yang disajikan pada Taman Lalu Lintas.

(a) Rambu-rambu lalu lintas (ukuran disesuaikan) ;

(b) Marka jalan yang meliputi : - Garis pemisah. - Petunjuk arah. - Garis berhenti.

(c) Tempat penyeberangan; (d) Lampu lalu lintas; (e) Jembatan-jembatan; (f) Persimpangan; (g) Pintu kereta api; (h) Bangunan miniatur seperti :

- Rumah Sakit. - Pompa bensin. - Pos Polisi. - Rumah makan. - Gedung-gedung Pemerintah. - Halte, trotoar - Bangunan lain yang dianggap penting

/ c). Tahap...

Page 19: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

19

c) Tahap Penilaian.

(1) Lakukan analisa tanggapan / kesan bagi pengunjung (siswa /

masyarakat);

(2) Lakukan penilaian kekurangan dan kelebihannya baik terhadap isi maupun dampak hasil kunjungannya;

(3) Lakukan perbandingan dengan kegiatan sebelumnya; (4) Pengelolaan Taman Lalu Lintas.

(a). Dilaksanakan kerja sama dengan Pemda, Dinas Pendidikan

dan Polri / Polantas.

(b). Dapat digunakan sarana latihan PKS. VI. HASIL YANG DICAPAI

Hasil yang dicapai dalam kegiatan Dikyasa :

1. Mengerti aturan hukum yang berlaku; 2. mengerti etika dalam berlalu lintas di jalan raya; 3. paham akan keselamatan diri sendiri maupun orang lain ketika

berkendaraan; 4. mengerti rambu-rambu lalu lintas.

VII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan a. Analisa dan evaluasi hasil Laporan. b. Mengecek pelaksanaan melalui alat komunikasi (Telepon / HT ). c. Survey secara langsung kepada Masyarakat dalam hal informasi

permasalahan lalu lintas.

2. Pengendalian a. Melalui pelaporan hasil pelaksanaan tugas. b. Langsung dan tidak langsung oleh Pimpinan.

/ VIII. KETENTUAN...

Page 20: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT DIKYASA SATUAN …

20

VIII. KETENTUAN LAIN 1. Dalam pelaksanaan tugas personel dilarang :

a. Memberikan arahan atau ceramah yang menyesatkan atau bersifat SARA. b. Menerima segala bentuk imbalan dan atau pungli. c. Melepas atribut atau perlengkapan yang ada pada perorangan. d. Bersikap kasar dan arogan. e. Melakukan tindakan tercela yang dapat merugikan Masyarakat, profesi dan

Kesatuan. f. Merokok saat memberikan ceramah. g. Tidak mencatat/membuat/melaporkan hasil kegiatan Patroli kepada pimpinan.

2. Indikator keberhasilan

a. Masyarakat mudah menghubungi dan menemui Polisi di manapun. b. Petugas patroli ada pada saat dibutuhkan Masyarakat. c. Petugas patroli cepat datang di TKP. d. Patroli Polisi berinteraksi positif dengan Masyarakat. e. Masyarakat lapor kepada Polisi tanpa ada rasa takut tentang adanya gangguan

Kamtibmas. f. Meningkatnya pelaku kejahatan yang tertangkap tangan. g. Tindak pidana dan atau gangguan Kamtibmas yang terjadi menurun secra

signifikan. h. Partisipasi masyarakat meningkat untuk membentu menciptakan rasa aman. i. Masyarakat merasakan kenyamaan dan kepuasan terhadap pelayanan unit

Patroli. j. Zero Complain.

VIII. PENUTUP Demikian Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Mataram ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Dikyasa Lantas di wilayah hukum Polres Mataram.

Mataram, 09 Maret 2013 KEPALA KEPOLISIAN RESORT MATARAM

KURNIANTO PURWOKO, SH AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69020351