STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR · Web viewSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) POLSEK BERINGIN B eringin

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

POLSEK BERINGIN

Beringin , Juli 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)DAN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS UNIT KERJA

PADA POLSEK BERINGIN

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

a. Kepolisian adalah alat Negera penegak hukum yang terutama

bertugas mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib

dan tegaknya hukum,terselenggaranya

perlindungan ,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung

tinggi hak azasi manusia.

b. Untuk menjadi Polri yang mandiri dan propesional harus

terlebih dahulu mengetahui dan memahami tugas pokok

fungsinya masing-masing, di era globalisasi sistim

kehidupan yang selalu menggerakkan tehnis dan taktik

dengan kecanggihan media electronic lewat jaringan sosial

,ini semua memungkinkan kejahatan timbul dengan sangat

pesat dan angka kriminalitas semakin meningkat serta

korban yang muncul semakin bertambah pula keresahan-

kerasahan masyarakat tersebut membuat polri dituntut

untuk lebih propesional dalam memberikan pelayanan dan

dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat rasa aman

dan tidak merasa dipersulit dalam situasi yang sulit.

c. Situasi yang komplek inilah motivasi kita bersama-sama

menggali kembali cara bertindak yang lebih spesifik dan

efektif dengan memberikan inovasi-inovasi kerja yang

mengedepankan rasa simpatik serta berintegrasi terhadap

masyarakat untuk mengumpulkan informasi dan bersama-sama

mencari titik terang dalam hal pencapaian situasi yang

kondusif tanpa menimbulkan kontra produktif di tengah-

tengah masyarakat karena kelalaian oknum itu sendiri.

d. Menyadari bahwa masalah kamtibmas bukanlah semata

tanggung jawab Polri dan dirasa perlu harus bekerja sama

dengan Instansi terkait dibantu oleh masyarakat.

e. Tugas dan Pelayanan Polri saat ini harus Transparans dan

Akuntabel dan dapat langsung dirasakan masyarakat dengan

mudah serta terjangkau.

f. Untuk mewujudkan serta mengoptimalkan tugas – tugas

pelayanan Kepolisian diwilayah Hukum Polsek Beringin

selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat serta

Penegak Hukum perlu mengeluarkan dan mempedomani Standar

Operasional Prosedur ( SOP ) dalam pelaksanaan tugasnya

2. DASAR

a. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

b. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30

September 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata cara

kerja tingkat Polres dan Polsek.

c. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP / 649 / VIII /

2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Pedoman pelaksanaan

Tugas Bintara Polri di Lapangan.

d. Peraturan Kabinkam Polri No. 09 tahun 2009 tanggal 31

Desember 2009 tentang Penjagaan.

e. Peraturan Kapolri No. 10 tahun 2009 tanggal 31 Desember

2009 tentang Pengawalan.

f. Peraturan Kapolri No. 11 tahun 2009 tanggal 31 Desember

2009 tentang Patroli.

g. Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 tanggal 31 Desember

2009 tentang TPTKP.

h. Peraturan Kapolri No. 13 tahun 2009 tanggal Desember 2009

tentang Tipiring.

i. Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2006 tanggal 5 Desember

2006 tentang Pengendalian Massa.

j. Undang - undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan

informasi public.

k. Undang - undang No 24 tahun 2009 tentang Pelayanan

public.

l. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP / 816 / IX / 2003

tanggal 17 September 2003 tentang naskah sementara juklak

penerbitan SKCK.

m. Undang – undang No. 08 tahun 1981 tentang KUHAP

n. SKEP / 82 / 12 / 2006 / Bareskrim tanggal 15 Desember

2006 tentang naskah sementara pedoman penyelenggaraan

administrasi penyidikan dan naskah sementara pedoman

penyidikan tindak pidana.

o. Surat Telegram Kapolda Sumut No. Pol : STR / 39 / I /

2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang percepatan

pembangunan kepercayaan masyarakat kepada Polri telah

ditetapkan program Quick Wins khususnya yang berkaitan

dengan pemberian SP2HP yang diberikan setiap tahap

penyidikan.

p. Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 tentang pengawasan

dan pengendalian perkara pidana dilingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

q. Surat Keputuan Kapolri No.Pol : SKEP/ 737 / X /2005

tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi

penerapan model Perpolisian Masyarakat dan

penyelenggaraan tugas Polri.

r. Peraturan Kapolri No. 07 tahun 2008 tentang Pedoman dasar

strategi dan implementasi Pemolisian Masyarakat dalam

penyelenggaraan tugas Polri.

s. Pasal 27 ayat ( 2) Undang – undang No. 2 tahun 2002

tentang Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

t. Surat Kapolri Nomor : B / 725 / II / 2010 tanggal 25

Pebruari 2010 tentang pelaksanaan Birokrasi Polri.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Adalah untuk memberikan gambaran / pedoman kepada para

personil Polri untuk melaksanakan tuganya sesuai dengan

Unitnya masing – masing dilingkungan Kepolisian Sektor

Beringin.

b. Tujuan

Untuk memudahkan serta sebagai tolak ukur dalam

pelaksanaan tugas serta keberhasilan masing masing unit

sesuai dengan Tugas Pokok Masing masing.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standart penyusunan buku pedoman ini mencakup

ketentuan umum dan pelaksanaan tugas masing-masing seksi,

unit sentra pelayanan kepolisian terpadu dan satuan pada

polsek Beringin :

5. TATA URUT:BAB I PENDAHULUAN

BAB II KETENTUAN UMUM

BAB III PELAKSANAAN TUGAS MASING-MASING SEKSI,UNIT

DAN SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU

BAB IV PENUTUP

BAB IIKETENTUAN UMUM

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya

disingkat Polri adalah alat Negera yang berperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan

hukum,serta memberikan perlindungan ,pengayoman dan

pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya

keamanan dalam negeri.

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan

penanggungjawab penyelenggaraaan kepolisian.

3. Kepolisian daerah yang disingkat Polda adalah pelaksana

tugas dan wewenang polri diwilayah provinsi yang berada

dibawah kapolri.

4. Kepala polda yang selanjutnya disingkat Kapolda adalah

pimpinan polri di daerah propinsi yang bertanggungjawab

kepada kapolri.

5. Kepolisian resor yang selanjutnya disingkat polres adalah

pimpinan polri di wilayah kabupaten/ kota yang

bertanggungjawab kepada Kapolda.

6. Kepala Polres yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah

pimpinan polri di wilayah kabupaten/ kota yang

bertanggungjawab kepada Kapolda.

7. Bagian operasi yang disingkat Bagops adalah unsur

pengawas dan pembantu pimpinan di bidang Operasional pada

tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.

8. Bagian perencanaan yang selanjutnya disingkat Bagren

adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang

perencanaan program dan anggaran pada tingkat Polres yang

berada dibawah Kapolres.

9. Bagian sumberdaya yang selanjutnya disingkat Bag sumda

adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang

personil,sarana dan prasarana dan hukum pada tingkat

Polres yang berada dibawah Kapolres

10. Seksi pengawasan yang selanjutnya disingkat Siwas adalah

unsur pengawas dan pembantu pimpinan dibidang monitoring

dan pengawasan umum ditingkat Polres yang berada dibawah

Kapolres.

11. Seksi Profesi pengamanan yang selanjutnya disingkat

Sipropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan

dibidang provoos dan pengawas internal ditingkat Polres

yang berada dibawah Kapolres.

12. Seksi keuangan yang selanjutnya disingkat Sikeu adalah

unsur pengawas dan pembantu pimpinan dibidang keuangan

ditingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

13. Seksi umum yang selanjutnya disingkat Sium adalah unsur

pengawas dan pembantu pimpinan dibidang Administrasi

umumdan pelayanan markas ditingkat Polres yang berada

dibawah Kapolres.

14. Seksi Tehnologi Informatika Polri yang selanjutnya

disingkat Sitipol adalah unsur pengawas dan pembantu

pimpinan dibidang pelayanan teknologi dan informasi

Polri, ditingkat Polres yang berada dibawah Kapolres.

15. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya

disingkat SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok

dibidang pelayanan Kepolisian pada tingkat Polres yang

berada di bawah Kapolres.

16. Satuan Intelijen yang selanjutnya disingkat Sat intelkam

adalah unsur pelaksana tugas pokok di Fungsi Intelkam

pada tingkat polres yang berada dibawah Kapolres.

17. Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat

Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok di Fungsi

Reserse Kriminal pada tingkat polres yang berada dibawah

Kapolres.

18. Satuan Narkotika,psikotropika dan obat berbahaya yang

selanjutnya disingkat Sat Narkoba adalah unsur pelaksana

tugas pokok di Fungsi Reserse Narkoba pada tingkat polres

yang berada dibawah Kapolres.

19. Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Sat

Shabara adalah unsur pelaksana tugas pokok di Fungsi

Samapta Bhayangkara pada tingkat polres yang berada

dibawah Kapolres.

20. Satuan Lalulintas yang selanjutnya disingkat Sat Lantas

adalah unsur pelaksana tugas pokok di Fungsi Lalu Lintas

pada tingkat polres yang berada dibawah Kapolres.

21. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek

adalah pelaksana Tugas dan wewenang Polri di wilayah

Kecamatan yang berada dibawah Kapolres.

22. Kepala Polsek yang selanjutnya di Kapolsek adalah

pimpinan Polri di daerah Kecamatan yang bertanggungjawab

kepada Kapolres.

23. Seksi Umum yang disingkat Sium adalah unsur pembantu

pimpinan dibidang administrasi umum, personil,sarana dan

prasarana,dan hukum serta pelayanan markas ditingkat

Polsek yang berada dibawah Kapolsek.

24. Seksi Hubungan masyarakat yang disingkat Sihumas adalah

unsur pembantu pimpinan dibidang penyampaian Informasi

kepada masyarakat ditingkat Polsek yang berada dibawah

Kapolsek.

25. Unit Pengamanan yang selanjutnya disingkat Unirprovoos

adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pengawasan

internal ditingkat Polsek yang berada dibawah Kapolsek.

26. Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu yang selanjutnya

disingkat SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok

dibidang pelayanan Kepolisian pada tingkat Polsek yang

berada dibawah Kapolsek.

27. Unit Intelijen dan keamanan yang selanjutnya disingkat

Unit Intelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok difungsi

intelkam pada tingkat polsek yang berada dibawah

Kapolsek.

28. Unit Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Unit

Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok difungsi

Reserse Kriminal pada tingkat polsek yang berada dibawah

Kapolsek.

29. Unit Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Unit

Shabara adalah unsur pelaksana tugas pokok difungsi

Samapta Bhayangkara pada tingkat polsek yang berada

dibawah Kapolsek.

30. Unit Bimbingan masyarakat yang selanjutnya disingkat Unit

Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok difungsi

Bimbingan terhadapmasyarakat pada tingkat polsek yang

berada dibawah Kapolsek.

BAB IIIPEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS MASING-MASING SEKSI,SENTRA PELAYANAN

KEPOLISIAN DAN UNIT UNIT DI POLSEK BERINGIN

1. SEKSI UMUM POLSEK BERINGIN

Sium Polsek Beringin yang merupakan unsur pembantu

pimpinan dan pelaksanaan tugas dalam mengemban tugas pokok guna

menciptakan hubungan surat-menyurat antara pimpinan dengan

polres, antara pimpinan dengan unit-unit, antara pimpinan

dengan instansi terkait, pembinaan administrasi personil,

sarana dan prasarana, pelatihan fungsi yang dilaksanakan dengan

pedoman kelengkapan administrasi Polri untuk mencapai tujuan

organisasi.

Seksi umum (sium) dipimpin oleh Kasium, yang bertanggung

jawab kepada Kapolsek dalam pelaksanan tugas sehari-hari di

bawah Kapolsek.

Dalam melaksanakan tugas, Sium dibantu oleh 3 (tiga) sub

bagian yang terdiri dari :

a. Urusan perencanaan dan pelayanan administrasi (Ur renmin)

yang dipimpin oleh Baur renmin, bertugas merencanakan dan

pelayanan bidang administrasi umum, ketata usahaan, dan

kearsifan dilingkungan Polsek.

b. Urusan tata usaha dalam (Ur taud) yang dipimpin oleh Baur

taud yang bertugas melakukan pelayaan urusan dalam komando /

markas di lingkungan Polsek, antara lain melaksanakan

pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara

dan urusan dalam lingkungan Polsek.

c. Urusan perawatan tahanan dan barang bukti ( Ur Tahti) yang

dipimpin oleh Baur Tahti yang bertugas merawat tahanan dan

barang bukti di lingkungan Polsek.

A. UR PERENCANAAAN / PELAYANAN ADMINISTRASI ( UR RENMIN)Ur renmin yang dipimpin oleh Baur renmin, bertanggung

jawab kepada Kasium, perencanaan dan Pelayanan administrasi

yang terdapat pada Ur renmin melaiputi :

1). Pelayanan Administrasi surat masuk dan surat keluar serta

tata arsif.

a). SURAT MASUK

Setiap surat / tulisan dinas yang masuk dari

kesatuan tingkat atas (Polres) maupun dari instansi

luar, baik yang dialamatkan kepada pimpinan

(Kapolsek) maupun kepada Unit-unit di mapolsek

dikirimkan/diterima melalui sium Polsek, kemudian

sium melakukan tindakan

1).Penyortiran dengan prioritas derajat dan

klasifikasi

2).Pencatatan dalam buku agenda dan lembar

disposisi.

3).Penyaluran/pendistribusian kepada yang

bersangkutan, bagi surat-surat yang memerlukan

kebijaksanaan pimpinan atau yang memerlukan

penilaian pimpinan, diajukan kepada pimpinan

untuk mendapatkan petunjuk / pengarahan lebih

lanjut.

4).Apabila isi surat / tulisan dinas tersebut

memerlukan penanganan beberapa badan / unit-unit

dan kebijakan pimpinan, kemudian penanganannya

memerlukan waktu yang relatif lancar maka surat /

tulisan dinas tersebut diproses dengan syistem

tata naskah.

5).Apabila ternyata isi surat tersebut tidak

memerlukan penanganan lebih lanjut dan dianggap

selesai maka surat tersebut diarsifkan.

b). SURAT KELUAR

(1). Setiap surat tulisan dinas yang dialamatkan ke

instansi lain dibuat oleh sium Polsek Beringin

maufun fungsi-fungsi di lingkungan Polsek

menggunakan kop surat, dan cap jabatan pimpinan

yang berada di sium Polsek Beringin .

(2). Setiap surat / tulisan dinas yang dibuat /

dikonsep oleh kesatuan fungsi di lingkungan Polsek

Beringin yang diajukan / dimintakan tanda tangan

pimpinan, maka sebelumnya konseftor membubuhi

paraf duplikat (yang akan diajukan ) sebagai

pertanggung jawaban serta isi / materinya,

kemudian diteruskan ke sium, sium menelitinya

serta membubuhkan paraf sebagai pertanggung

jawaban minunya setelah itu baru diajukan kepada

pimpinan untuk dimintakan tanda tangan.

(3). Hak untuk menanda tangani surat / tulisan dinas

yang dikirimkan ke luar instansi adalah pimpinan

(kapolsek).

(4). Tugas-tugas rutin masing-masing fungsi yang

merupakan kebijakan pimpinan yang menyangkut

Laporan komando / kesatuan ditanda tangani oleh

pimpinan (kapolsek), tembusan kepada Kapolres Deli

Serdang.

2). TATA ARSIF

Surat / tulisan dinas yang masuk / keluar terutama

yang merupakan kebijakan pimpinan baaik yang

dibuat oleh sium maupun yang oleh Kanit-kanit di

lingkungan Polsek Beringin maupun yang berasal

dari instansi luar selesai penangannya di

arsifkan, pengurusan arsif dilakukan sesuai dengan

kebutuhan minu Polri.

a). Disimpan sesuai jenis surat yang akan

diarsifkan

b). Diurutkan sesuai nomor dan tanggal surat

c). Arsif disimpan ditempat yang aman

B. URUSAN TATA USAHA DALAM ( UR TAUD )

Urusan Tata usaha dalam (Ur Taud) yang dipimpin oleh

Baur taud yang bertanggung jawab kepada Kasium,

Pelayanan markas di lingkungan Polsek antara lain

meliputi :

a). Pelayanan rapat dan kebersihan Mako Polsek

a. Rapat

Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat yang

diselenggarakan oleh pimpinan bersama-sama kepada

kesatuan fungsi dan para kanit-kanit di lingkungan

Polsek Beringin .

(1).Menyiapkan ruangan dan menyusun kursi

(2).Membuat Notulen rapat

b. Kebersihan

(1). Membersihkan Lapangan apel

(2). Membersihkan Ruangan kapolsek

(3). Membabat rumpur

(4). Memelihara kebersihan Mako Polsek

A. URUSAN PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI

a. Panduan besuk tahanan

1). Tamu Tahanan melapor kepada petugas jaga SPKT

Polsek dan menunjukkan identitas diri serta

meninggalkan/menitipkan kepada petugas jaga

tahanan.

2). Petugas jaga SPKT memeriksa barang-barang

bawaan tamu Tahanan.

3). Barang yang tidak diperkenankan masuk agar

dititipkan kepada petugas jaga tahanan.

4). Barang bawaan yang berupa makanan agar dicicipi

oleh tamu tahanan untuk menjaga hal-ahal yang

tidak diinginkan.

5). Dilarang memakai Narkoba, minuman keras, obat-

obatan terlarang serta barang-barang terlarang

lainnya.

6). Petugas jaga agar mengawasi tamu besuk tahanan

pada ruangan yang telah disediakan dan dilarang

dibawa ketempat lain.

7). Besuk tahanan gratis, dilarang meminta uang

kepada tamu tahanan.

8). Waktu jam besuk tahanan : senin s/d sabtu jam

14.30 – 15.30 wib, hari libur/minggu jam 09.00

– 11.00 wib.

9). Melaporkan kepada Kaur tahtih pada jam dinas

dan diluar jam dinas melapor kepada KA SPKT.

b. Panduan Jaga Tahanan

1). Petugas SPKT mengontrol tahanan setiap 1 jam

sekali dan dimasukkan kedalam buku mutasi

2). Petugas jaga harus mencek keadaan kesehatan

tahanan didampingi petugas medis setiap hari

dari Puskesmas.

3). Bila ada tahanan sakit harus dibawa berobat ke

Puskesmas Kecamatan dan bila harus Opname harus

ada surat rujukan dari petugas Puskesmas ke RSU

lubuk pakam atau RSU dan dilakukan penjagaan

oleh petugas jaga tahanan secara bergantian.

4). Bila menerima Tersangka yang akan dimasukkan ke

dalam tahanan RTP Polek Beringin harus ada

surat perintah penahanan dan harus diperiksa

kondisi kesehatannya.

5). Dilarang memasukkan tahanan ke RTP Polsek

Beringin yang belum ada surat perintah

penahanannya.

6). Penahanan di RTP Polsek Beringin paling lama

14 hari selanjutnya tahanan harus dititipkan ke

rutan / lapas Lubuk pakam.

7). Melaporkan kepada Ur Tahti pada jam dinas dan

diluar dinas melapor kepada KA SPKT.

c. Panduan pemakaian kamar biologis

1). Tamu tahanan harus menunjukkan asli surat nikah

atau kartu keluarga dan menitipkan kepada

petugas jaga.

2). Waktu kunjungan sesuai jam besuk tahanan dan

Diberikan waktu paling lama 30 menit.

3). Dilarang meminta uang kepada tamu tahanan,

pemakaian kamar biologis gratis tidak dikenakan

biaya.

4). Dilarang menerima tamu yang bukan pasangan

Syah.

5). Dilarang memakai narkoba, minuman keras, obat-

obatan terlarang serta barang-barang terlarang

lainnya.

6). Melaporkan kepada Baur Tahti pada jam dinas dan

diluar jam dinas melapor kepada KA SPKT.

d. Panduan perawatan tahanan

1). Tahanan diberikan makan 2x makan dan 1x sarapan

pagi

2). Tahanan di cek kesehatannya setiap hari

3). Tahanan di berikan olah raga 2x seminggu setiap

hari selasa dan jum”at

4). Tahanan diberikan bimbingan rohani dan mental

1x seminggu setiap hari Rabu

5). Tahanan sudah menikah disediakan kamar biologis

6). Besuk tahanan dan pemakaian kamar biologis

gratris tidak dikenakan biaya.

e. Panduan Perawatan Barang bukti

1). Barang bukti disimpan digudang penyimpanan

barang bukti

2). Setiap barang bukti harus diberi label barang

bukti

3). Barang Bukti harus di kontrol setiap hari

4). Dilarang mengurangi atau menambah atau

menggelapkan atau memakai barang bukti untuk

kepentingan pribadi

5). Keluar masuk barang bukti harus diketahu Kaur

tahti

6). Keluar barang bukti gratis tidak dikenakan

biaya

7). Semua barang bukti harus didatakan pada buku

register barang bukti

2. SEKSI HUBUNGAN KEMASYARAKATAN (SIHUMAS ) POLSEK BERINGIN

Sihumas bertugas menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi

kepada Masyarakat meliputi kegiatan komunikasi kepolisian,

pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data termasuk informasi

kriminal dan pelayanan multi media.

Sihumas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaran penyampaian atensi dan keterangan pimpinan kepada

Masyarakat tentang hal-hal yang menyangkut hasil kinerja Polsek

Beringin .

b. Perpanjangan tangan pimpinan/Kapolsek untuk menyampaikan,

menjelaskan kepada Masyarakat tentang kasus-kasus yang sedang di

tangani di Polsek Beringin .

c. Penyelenggaraan Koordinasi dengan Instansi terkait yang ada di di

Wilkum Polsek Beringin yang berkaitan dengan tugas-tugas

kemasyarakatan.

3. UNIT PROVOOS POLSEK BERINGIN

Unit Provoos merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang

berada dibawah Kapolsek

Unit Provos Polsek Beringin bertugas melaksanakan pembinaan

dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan

Masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan selanjutnya

melaporkan ke Sie Propam Polres Deli Serdang.

Unit Provos Polsek Beringin di pimpin seorang Kanit Provoos

dan dibantu 1 Orang anggotanya, yang bertanggung jawab mengenai

penegakan disiplin kepada Kapolsek.

Unit Provos menyelenggarkan fungsi :

1). Penegakan kedisiplinan personil, mengabsen personil setiap

melaksanakan apel pagi dan apel siang.

2). Mengawasi Personil polsek yang melaksanakan Tugas di lapangan

atas perintah Kapolsek, baik kehadiran maupun pelaksanakan Tugas

tersebut.

3). Aapabila ada personil yang melanggar disiplin, tidak mengikuti

apel, tidak masuk dinas, tidak melaksanakan tugas atas perintah

Kapolsek, maka unit provos membuat laporan Polisi dan melaporkan

ke Sie Propam Polres atas sepengetahuan Kapolsek.

4). Apa bila ada pengaduan masyarakat mengenai anggota Polsek yang

melakukan tindak kriminal / kekerasan atau kejahatan lainnya

terhadap masyarakat, maka Unit provos menerima pengaduan

tersebut dan melaporkan kepada Kapolsek dan selanjutnya

menyerahkan ke sie Propam Polres untuk penanganan lebih lanjut.

4. SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU POLSEK BERINGIN

a. Penjagaan adalah salah satu bentuk kegiatan Kepolisian

yang bersifat preventif memberikan perlindungan,

pengayoman, pelayanan serta memelihara keselamatan orang,

harta benda atas kepentingan masyarakat dan kepentingan

Negara.

b. Keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi

dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka

tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh

terjaminnya keamanan dan ketertiban dan tegaknya hukum

serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan

membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan

masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi

segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk – bentuk

gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

TUGAS POKOK PENJAGAANUntuk melaksanakan kegiatan Kepolisian yang bersifat preventif

memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan serta

memelihara keselamatan orang, harta benda atas kepentingan

masyarakat dan kepentingan Negara.

PELAKSANAAN PENJAGAAN

PENJAGAAN MARKASa) Membuat jadwal tugas – tugas penjagaan

(1) Tunjuk Petugas

(2) Buat jadwal sesuai petunjuk

Pada prinsipnya dibawah tanggung jawab Ka SPKT.

b) Melaksanakan dinas jaga sesuai jadwal

(1) Menaikkan bendera merah putih, Pukul 06.00 Wib

(2) Menurunkan bendera merah putih, Pukul 18.00 Wib

(3) Memukul Lonceng setiap jam, selama 1 x 24 Jam dan

ditulis dalam buku Mutasi

(4) Mutasi dengan menggunakan tinta warna hitam ,warna

merah dalam penulisan pemukulan lonceng.

c) Memperhatikan dan meneliti secara khusus hal – hal yang

ada diruang jaga

(1) Buku – buku dan formulir / blanko yang harus ada di

penjagaan

(2) Isi kotak PPPK/PPGD dan alat pemadam kebakaran

(3) Papan pengumuman turunan / petikan dari peraturan –

peraturan dan Instruksi – instruksi dinas.

(4) Jaga kebersihan dan ketertiban ruang jaga tahanan,

kamar mandi dan WC

(5) Senjata dalam keadaan kosong dan disimpan dalam

lemari yang terkunci, tetapi mudah terjangkau

(6) Jangan menggunakan senjata dan amunisi, jika tidak

diperlukan.

d) Menjaga dan memelihara barang – barang inventaris

(1) Buku – buku penjagaan

(2) Senjata api

(3) Amunisi

(4) Pesawat telephone, dan lain – lain.

Anggota jaga bertanggung jawab pada saat pelaksanaan

tugas.Jangan sampai ada yang hilang barang – barang

diruang kerja.

e) Memperhatikan ketentuan cara menerima / mengirim berita

Telephon sesuai ketentuan :

(1) Menerima Telephone

Angkatlah gagang Telephone (bordering untuk yang

kedua kalinya)

Ucapkanlah identitas yang berbicara (Nama

Kesatuan/Nomor Telephonenya, kemudian nama dan

pangkatnya sendiri)

Tanyakan identitas yang berbicara (Dengan Siapa

yang berbicara)

Tanyakan apa yang dapat dibantu

Tutup pembicaraan (dengan ucapan terima kasih dan

salam)

(2) Mengirim berita per Telephone

Angkat gagang Telephone, kemudian putar nomor yang

dikehendaki dengan ujung jari telunjuk

Ucapkan salam, dengan menyebutkan nama dan alamat

kesatuan sendiri

Tanyakan, dapatkah berbicara dengan orang yang

dimaksud

Tutup pembicaraan dengan ucapan terima kasih dan

salam.

f) Peralatan / perlengkapan yang digunakan dalam tugas

penjagaan terdiri dari :

Perlengkapan yang bersifat umum, meliputi Gampol,

peralatan perorangan, Senpi dan Kendaraan.

Perlengkapan yang bersifat khusus, meliputi ; KIT

TPTKP, P3K, dan Blanko – blanko.

Konfigurasi Standart dari Regu Penjagaan.Konfigurasi standar adalah kekuatan personil yang harus ada

pada satu regu penjagaan. Sesuai ketentuan yang ditentukan

konfigurasi standar yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Unit Penjagaan Tk Polsek ;1. Petugas sebagai Kepala SPK

2. Petugas sebagai Anggota

Dimana petugas Penjagaan harus memiliki kualifikasi kemampuan

antara lain :

a. Yanmas

b. TPTKP

c. Proses Tipiring

d. Mengoperasikan Komputer

e. Menembak mahir kelas 2

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penjagaan

antara lain ;

a. Persiapan diri

b. Persiapan perlengkapan

Persiapan dalam rangka tugas penjagaan perlu dilakukan karena

beberapa sebab, antara lain :

a. Penjagaan adalah ujung tombak pelayanan masyarakat.

b. Dengan persiapan yang memadai petugas akan dapat

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan

tepat.

c. Dengan persiapan yang memadai akan memungkinkan petugas

berpenampilan yang professional dan membanggakan.

PENANGANAN LAPORAN(1) Laporan Lisan

Ajukan pertanyaan (SIADIDEMENBABI)

Buat Catatan (Draft)

Tuangkan dalam formulir (formulir Laporan Polisi

-Model B)

Dibacakan kembali kepada Pelapor (setelah laporan

selesai diketik, bicarakan dengan pelapor atau

dipersilahkan membaca sendiri)

Minta tanda tangan

Tawarkan apa yang masih dapat dibantu

Berikan surat tanda lapor, dengan mencatat dalam

buku register, beri nomor dan serahkan pimpinan.

(2) Laporan Tertulis Terima surat laporan

Baca dan periksa laporan tersebut, diteliti apakah

sudah lengkap keterangan – keterangannya / identitas

pelapor serta tanda tangan dari pelapor. Bila sudah

lengkap dituangkan dalam formulir laporan polisi

Berikan surat tanda lapor.

Tanyakan apa yang masih dapat dibantu

MELAYANI MASYARAKAT(1) Menyambut pelapor di penjagaan (sambutlah tamu, jangan

biarkan sambil berdiri , beri salam dengan ucapan :

“selamat pagi/siang/malam dengan ramah dan sopan”

(2) Melayani pelapor (dengan menyilahkan duduk pada kursi

yang ada, perkenalkan diri kemudian tanyakan nama serta

identitas, dengarkan dengan baik maksud dan

keperluannya, kemudian menanyakan nama serta identitas

tamu, segera mengambil tindakan cepat, misalkan : Buat

Laporan Tertulis, datangi TKP, mengantarkan tamu).

PENJAGAAN TAHANAN(a) Persiapan

(1) Cek jumlah tahanan, sesuaikan daftar tahanan pada

buku dan papan tahanan.

(2) Cek kesehatan tahanan, amati keadaan/kondisi dari

tiap – tiap tahanan.

(3) Cek administrasi dari setiap tahanan yang ada

(4) Amati ruang tahanan secara umum, seperti kunci,

teralis dan sebagainya

(5) Cek kelengkapan dan kebersihannya

(6) Cek barang – barang berbahaya, dengan cara

mengeluarkan barang – barang yang dapat

dipergunakan untuk bunuh diri, melarikan diri atau

untuk membakar.

(b) Pelaksanaan

(1) Sebelum dimasukkan dalam RTP, tahanan harus

dilindungi dengan Surat Perintah penahanan (SPP)

(2) Periksa tahanan.

(3) Periksa perlengkapan yang dipakai atau barang –

barang yang dibawa oleh tahanan.

(4) Pengurusan barang tahanan

(5) Masukkan / catat tahanan dalam daftar papan

tahanan

(6) Memperlakukan tahanan secara manusiawi, bila sakit

agar melaporkan kepada pimpinan, memberikan

kegiatan olahraga, sembahyang, makan, mandi.

(7) Tata cara bezuk tahanan

- Surat ijin bezuk

- Diperhatikan / diamati

- Tentukan batas waktu

Periksa kiriman/makanan, menerima kiriman /

makanan atas seijin pimpinan dan sebelum

diserahkan harus diteliti / diperiksa jumlah

maupun faktor keamanannya.

(8) Tata cara Bon Tahanan, mengisi buku bon tahanan

- Bon Tahanan harus dengan Buku Peminjaman

- Yang berhak meminjam tahanan hanya penyidik /

penyidik pembantu.

- Catat berapa lama tahanan dipinjam

(9) Sebelum serah terima, anggota jaga lama/baru

bersama – sama mengadakan pemeriksaan tahanan

(10) Cocokkan yang tercatat dalam buku registrasi

barang bukti dengan jumlah barang yang ada dan

diberi label.

5. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN UNIT INTELKAM

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Kanit Intelkam

Polsek Beringin bertanggung jawab langsung kepada Kapolsek

Beringin (User), dan dibantu oleh Ur Yanmin, Fungsi dan

kegiatan Unit Intelkam adalah sebagai berikut :

1). TUGAS

a. Menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen di bidang keamanan, termasuk perkiraan Intelijen, persandian,

pemberian pelayanan dalam bentuk surat Izin Keramaian,

surat keterangan cacatan Kepolisian (SKCK) kepada

masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan

terhadap pelaksanaannya.

b.Membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelijen dalam

bidang keamanan, termasuk persandian produk intelijen,

pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen, Kepolisian

baik sebagaian dari kegiatan unit intelkam maupun

sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan

Operasional dan peringatan dini ( Early warning).

c.Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata

api aau bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial

politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

d. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan

Informasi dan dokumentasi kegiatan Unit Intelkam Polsek

Beringin.

2). FUNGSI

a. penyelenggaraan kegiatan Intelijen dalam bidang

keamanan antara lain persandian dan produk intelijen

dilingkungan Polsek Beringin.

b. Pelaksanaan kegiatan deteksi dini ( Early warning) dan

peringatan dini

c. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh

formal dan atau informan organisasi sosial masyarakat,

politik dan pemerimntah.

d. Peng dokumentasian dan penganalisaan terhadap

perkembangan lingkungan strategi serta penyusunan

produk intelijen untuk mendukung kegiatan Poslek.

e. Penyusunan Prakiraan Intelijen keamanan dan menyajikan

hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat

perhatian pimpinan.

f. Pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau

keterangan keramaian dan kegiatan sosial politik

masyarakat dan penertiban SKCK.

3). KEGIATAN

1). Urusan Operasional

a. Melaksanakan kegiatan operasional intelijen guna

terlaksananya deteksi dini (Early detection),

peringatan dini (Early warning) dan kegiatan / aksi

dini (Early Action).

b. Melaksanakan kegiatan penyelidikan suatu perkara /

gangguan Kamtibmas.

c. Melaksanakan kegiatan penggalangan terhadap kelompok-

kelompok masyarakat.

d. Mengumpulkan data dan informasi dari media massa/sumber

terbuka lainnya.

e. Melakukan analisis terhadap perkembangan keadaan yang

dapat berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban

masyarakat.

2).Urusan Administrasi

a. Masyarakat yang datang ke Polsek untuk Urusan SKCK

diarahkan ke Unit Reskrim untuk mendapat Rekomendasi

catatan Kriminal

b. Setelah mendapat rekomendasi catatan Criminal dari Unit

reskrim, selanjutnya pemohon mengisi daftar Pertanyaan

dan kartu tik yang telah disediakan.

c. Melakukan penerilitian terhadap catatan criminal yang

dikelurkan oleh Unit Reskrim dan daftar isikan kartu

tik pemohon.

d. Setelah mendapat kelayakan untuk menerima SKCK

selanjutnyan menerbitkan SKCK yang ditanda tanfani oleh

Kapolsek, sedangkan Kanit Intelkam melegalisir SKCK

yang sudah dikeluarkan.

e. Menyerahkan berkas SKCK yang telah diterbitkan kepada

Masyarakat pemohon serta menerima biaya penerbiatan

SKCK sesuai dengan PP No. 50 tahun 2010 sebesar Rp

10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

f. Waktu penerbitan SKCK bagi Masyarakat pemohon pada Unit

Intelkam Polsek Beringin selama 15 s/d 30 menit.

3).Pelayanan penerbitan recomendasi/izin keramaian/hiburan

a. Dasar :

1).Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun

2002.

2).Juklap kapolri No.pol : 02 / XII / 1995

b. Persyaratan

1). Surat Permohonan dari Yang bersangkutan.

2). Surat keterangan dari Kades/Lurah/camat.

3). Izin tempat pemakaian gedung / Lapangan /

Ruangan.

4).Tata cara penerbitan rekomendasi / izin keramaian / hiburan

(1). Masyarakat pemohon Izin kermaian/hiburan mendatangi

ruangan pelayanan administrasi pada unit Intelkam

Polsek Beringin dan membuat surat permohonan

rekomendasi / izin keramaian/ hiburan.

(2). Petugas pelayanan pada Unit Intelkam Polsek Beringin

memberikan penjelasan persyaratan yang harus

dipenuhi dan dilengkapi oleh pemohon sebelum

diterbitkannya reromendasi/izin kermaian/hiburan.

(3). Setelah Persyaratan telah dilengkap, petugas

pelayanan pada Unit Intelkam Polsek Beringin

menebitkan Recomendasi/izin keramaian/hiburan yang

ditanda tangani oleh Kapolsek Beringin dengan

ketentuan :

a) Unit Intelkam Polsek Beringin

menerbitkan recomendasi / izin

keramaian/hiburan.

b) Unit Intelkam Polsek Beringin

hanya menerbitkan surat izin kermaian untuk

kegiatan hiburan.

c) Surat permohonan penerbitan surat izin keramaian

dari masyarakat harus diterima dari unit

Intelkam Polsek Beringin minimal 3 hari sebelum

pelaksanaan kegiatan.

(4). Melakukan Registrasi terhadap surat izin

kermaian yang telah diterbitkan

(5). Pihak Panitia penyelenggara diarahkan

diarahkan ke Sium untuk Koordinasi dalam

melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap

kegiatan yang akan dilaksanakan.

(6). Penerbitan recomendasi/izin keramaian/hiburan

tidak dikutip bayaran

(7). Membuat produk intelijen berupa perkiraan

singkat (Kirpat), informasi Khusus, laporan

atensia dll sebagai bahan masukan kepada

pimpinan untuk melakukan langkah pengamanan

untuk antisipasi terjadinya Guan Kamtibmas.

6. UNIT RESKRIM POLSEK BERINGIN :1) PELAYANANPELAKSANAAN

a. Sistem Pelayanan penerimaan Laporan / Pengaduan.Dalam proses penanganan Laporan / Pengaduan yang disampaikan

oleh masyarakat kepada Polri diawali dengan tahapan pembuatan

Laporan Polisi baik Laporan Polisi model “A” , Laporan Polisi

Model “B” maupun Laporan Polisi Model “C”,

Adapun Laporan polisi model “A” adalah yang dibuat oleh

anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana, Laporan

Polisi model “B” dibuat oleh petugas di SPK berdasarkan

Laporan / Pengaduan yang disampaikan oleh seseorang sedangkan

Laporan Polisi model “C” dibuat oleh penyidik yang pada saat

melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana

atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang

belum di proses selanjutnya Laporan Polisi model A,B, dan C

yang telah ditanda tangani oleh pembuat Laporan Polisi dapat

dijadikan dasar untuk proses penyidikan pekaranya.

Adapun setiap Laporan dan atau Pengaduan yang disampaikan

oleh seseorang secara lisan / tertulis karena hak atau

kewajibannya berdasarkan undang – undang wajib diterima oleh

petugas Polri yang bertugas di SPK, dalam hal tindak pidana

yang dilaporkan / diadukan oleh seseorang yang tempat kejadian

nya (locus delicti ) berada di luar wilayah yang menerima

Laporan, Petugas SPK wajib menerima Laporan untuk kemudian

diteruskan / dilimpahkan ke Kesatuan yang berwenang guna

proses selanjutnya.

Dalam memerima Laporan / pengaduan SPK wajib memberikan surat

tanda terima Laporan (STTL) kepada pelapor / pengadu sebagai

bukti telah dibuatnya Laporan Polisi, dan dalam proses

penerimaan Laporan Polisi petugas reserse di SPK wajib

meneliti identitas pelapor / pengadu dan meneliti Informasi

yang disampaikan guna menegaskan keabsahan Informasi petugas

meminta kepda Pelapor / pengadu untuk mengisi formulir /

pernyataan bahwa perkaranya belum pernah dilaporkan / diadukan

ke Kantor Polisi yang sama / yang lain, bahwa perkaranya belum

pernah di proses / dihentikan perkaranya, bahwa pelapor

bersedia di tuntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku bila

mana ketentuan atau keterangan yang diberikan didalam Laporan

Polisi ternyata di palsukan atau tidak sesuai dengan keadaan

sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.

Selanjutnya Laporan Polisi yang dibuat di SPK wajib segera

diserahkan dan harus sudah diterima oleh pejabat reserse yang

berwenang untuk selanjutnya mendistribusikan Laporan Polisi

Paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat,

Laporan Polisi yang di terima oleh pejabat reserse segera

dicatat dalam buku register B-1 dan Laporan Polisi tersebut

selanjutnya harus sudah disalurkan kepada penyidik yang

ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3

(tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.

Penyidik / Penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan tindak

pidana mempunyai batas waktu penyelesaian perkara dihitung

mulai diterbitkannya surat perintah penyidikan.

b. Sistem pelayanan batas waktu Proses Penyidikan.

Adapun batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai

diterbitkannya surat perintah penyidikan meliputi :

120 (seratus dua puluh ) hari untuk penyidikan perkara

sangat sulit

90 (Sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara suli.

60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang

30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.

Dalam hal menetukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan

oleh penjabat yang berwenang menerbitkan surat perintah

penyidikan.

c. Sistem pelayanan dalam Pemanggilan Korban , saksi dan tersangka.

Dalam rangka penyelidikan untuk mendapatkan keterangan

terhadap perkara yang diduga merupakan tindak pidana, petugas

penyelidik / penyidik berwenang untuk memanggil orang guna

dimintai keterangan, pemanggilan dapat dilakukan secara lisan,

melalui telepon, atau dengan pengiriman surat.

Pemanggilan Tahap Penyelidikan Pemanggilan secara lisan harus dilakukan dengan cara :

Disampaikan secara sopan.

Tidak boleh memaksakan kehendak terhadap pihak yang

dipanggil.

Penentuan tentang waktu dan tempat untuk pelaksanaan

pemanggilan serta pemberian keterangan berdasarkan

kesepakatan antara petugas dengan pihak yang dipanggil

Tidak boleh ada pemaksaan atau ancaman kepada pihak yang

dipanggil yang menolak panggilan

Sebelum melakukan pemanggilan secara lisan harus meminta

ijin kepada atasan penyelidik / penyidik.

Pemanggilan secara tertulis dilakukan dengan cara :

Pengiriman panggilan dalam bentuk surat undangan.

Materi surat undangan harus memnuhi persyaratan

Substansi surat undangan atau surat panggilan untuk

penyelidikan sekirang – kurangnya meliputi :

Dalam bentuk surat biasa

Mencantumkan nama dan alamat pihak yang diundang.

Penjelasan singkat perkara yang sedang diselidiki

Maksud serta tujuan undangan.

Mencantumkan nama dan alamat yang mengundang.

Pencantuman tempat dan waktu pelaksanaan pemanggilan dan

atau tempat pemeriksaan

Pernyataan bahwa apabila pihak yang dipangggil tidak bisa

hadir pada waktu dan tempat yang direncanakan dapat

menentukan alternatif tempat dan waktu pelaksanaannya.

Pernyataan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tergantung

kepada kesediaan pihak yang diundang tanpa disertai

catatan sanksi apabila pihak yang diundang tidak bersedia

hadir atau diperiksa.

Namun apabila yang dipanggil tidak mau datang akan

digunakan pasal 216 KUHP.

Pemanggilan Tahap Penyidikan Surat panggilan kepada saksi dalam tahap penyidikan

merupakan bagian dari upaya paksa dan hanya dapat dibuat

setelah SPDP dikirimkan kepada JPU.

Surat panggilan dapat dibuat terhadap tersangka yang

diperkirakan tidak akan melarikan diri.

Surat panggilan kepda tersangka hanya dapat dilakukan

setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para

saksi dan atau gelar perkara untuk menentukan tersangka.

Dalam hal tersangka yang diperkirakan akan melarikan

diri, menghilangkan barang bukti, atau menyulitkan

penyidikan, dapat dilakukan penangkapan tanpa dilakukan

pemanggilan terlebih dahulu

Dalam hal tersangka yang tidak di tahan guna kepentingan

pemeriksaan penyidik hanya dapat melakukan pemanggilan

paling banyak 3 (tiga) kali

Dalam hal masih diperlukan pemeriksaan terhadap tersangka

yang telah dipanggil 3 (tiga) kali, pemanggilan terhadap

tersangka harus mendapat persetujuan dari pejabat yang

berwenang / pejabat yang mengeluarkan surat perintah

penyidikan.

Surat panggilan kepada saksi atau terangka wajib

diberikan tenggang waktu paling singkat 2 (dua) hari

setelah panggilan diterima oleh orang yang dipanggil atau

keluarganya

Dalam hal orang yang dipanggil tidak dapat memenuhi

panggilan penyidik wajib memperhatikan alasan yang patut

dan wajar, dari orang yang dipanggil guna menentukan

tindakan selanjutnya.

Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat

hadir dan memberikan alasan yang patut / wajar untuk

tidak memenuhi panggilan, penyidik dapat melakukan

pemeriksaan dirumah atau ditempat dimana dia berada

setelah mendapat persetujuan tertulis dari atasan

penyidik,

Penyidik yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap

tersangka atau saksi di tempat lain wajib melaporkan

kepada perwira pengawas penyidik paling lambat 2 (dua)

hari setelah pelaksanaan pemeriksaan.

d. Sistem pelayanan Pemeriksaan Saksi atau Tersangka

Pemeriksaan terhadap saksi dilaksanakan di kantor

kesatuan penyidik sesuai dengan yang dinyatakan di dalam

surat panggilan.

Pemeriksaan terhadap saksi dapt dilaksanakan di tempat

lain sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan

penyidik sepanjang tidak mengganggu kelancaran

pelaksanaan pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan saksi ditempat lain harus seijin

pengawas penyidik.

Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan saksi dapat di dampingi

oleh penasihat hukum

Penyidik tidak boleh menolak penasihat hukum yang

mendampingi saksi

Pemeriksaan terhadap tersangka dilaksanakan di kantor

kesatuan penyidik sesuai dengan yang dinyatakan dalam

surat panggilan

Setiap pemeriksaan terhadap tersangka dapat didampingi

oleh penasihat hukumnya.

Dalam hal tersangka meminta salinan hasil berita acara

pemeriksaan, penyidik dapat memberikan salinan kepada

tersangka setelah mendapatkan persetujuan dari perwira

pengawas penyidik.

Salinan yang diberikan hanya untuk kepentingan tersangka

dan tidak dibenarkan untuk dipublikasikan agar tidak

mengganggu kelancaran penyidikan.

Memberikan kesempatan terhadap tersangka untuk

menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan

dimulai.

Segera melakukan pemeriksaan sesui dengan waktu yang

telah direncanakan

Memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan dan

kesiapan yang akan diperiksa

Menjelaskan status keperluan tersangka dan tujuan

pemeriksaan

Mengajukan pernyataan secara jelas, sopan, dan mudah

dipahami oleh tersangka

Mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang relevan dengan

tujuan pemeriksaan

Memperhatikan dan menghargai hak tersangka untuk

memberikan keterangan secara bebas.

Menghormati hak tersangka untuk menolak memberikan

Informasi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan

rahasia jabatannya.

Melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya

dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa

Memeberikan kesempatan kepada tersangka untuk istirahat

melaksanakan ibadah, makan, dan keperlian pribadi lainnya

sesuai peraturan yang berlaku.

Membuat berita acara pemeriksan semua keterangan yang

diberikan oleh tersangka sesuai dengan tujuan pemeriksaan

Membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang

diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum

pemeriksaan diakhiri.

Membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan atau

orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan.

Memberikan kesempatan kepada tersangka untuk memberiksa

keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

TARGET YANG INGIN DICAPAI

1. Untuk mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap

peningkatan kualitas pelayanan Unit Reskrim Polsek

BERINGIN dengan mereformasi bidang pelayanan dalam

pemeriksaan dan proses penyidikan.

2. Agar para penyidik/ penyidik pembantu melaksanakan tugas

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lebih

professional ,proporsional dan transparan dalam

menangani kasus / tindak pidana.

3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhdap kinerja Polri

dalam bentuk pelayanan dibidang proses penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana.

4. Memberdayakan pengawasan penyidik dalam rangka

pengendalian proses penyidikan untuk meningkatkan

pelayanan prima dalam bidang penyelidikan dan penyidikan

tindak pidana.

2)SITEM MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANAPENGGOLONGAN.Kegiatan – kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak

pidana dalam SOP ini dapat digolongkan sebagai berikut :

A. Penyidikan tindak pidana meliputi :

1. Penyelidikan

2. Penindakan

a) Pemanggilan

b) Penangkapan

c) Penahanan

d) Penggeledahan

e) Penyitaan

3. Pemeriksaan

a) Saksi

b) Ahli

c) Tersangka

4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

a) Pembuatan resume

b) Penyusunan berkas perkara

c) Penyerahan berkas perkara

B. Dukungan tehnis penyidikan

C. Administrasi penyidikan

D. Pengawasan dan pengendalian penyidikan.

PELAKSANAAN1. Penyidikan tindak pidana

a. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui

bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak

pidana

b. Suatu peristiwa dan atau tindak pidana dapat diketahui

melalui

1) Laporan

Laporan diterima dari seseorang baik tertulis maupun

lisan dicatat oleh penyidik / penyidik pembantu /

penyelidik kemudian dituangkan dalam Laporan polisi

yang ditanda tangani oleh pelapor dan penyidik /

penyidik pembantu / penyelidik. Setelah selesai

penerimaan Laporan kepada pelapor diberika surat tanda

penerimaan Laporan

2) Pengaduan

Pengaduan bisa dilakukan baik secara lisan atau

tertulis kepada Polri disertai permintaan untuk

menindak menurut hukum terhadap seorang yang melakukan

tindak pidana aduan (delik aduan relatif) dari pihak

yang dirugikan.terhadap pengaduan tersebut harus

dibuatkan Laporan pengaduan oleh Pejabat Kepolisian

yang berwenang. Setelah selesai dibuatkan Laporan

Pengaduan kepada pengadu diberikan tanda bukti

penerimaan pengaduan

3) Tertangkap tangan

a) Dalam hal tertangkap tangan , setiap petugas Polri

tanpa surat perintah dapat melakukan tindakan :

(1) Penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan

melakukan tindakan lain menuruthukum yang

bertanggung jawab.

(2) Segera melakukan tindakan pertama di TKP dan

setelah itu memberitahukan dan atau menyerahkan

tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada

petugas Polri yang berwenang melakukan penanganan

selanjutnya

b) Petugas Polri yang berwenang apabila menerima

penyerahan tersangka berserta atau tanpa barang

bukti baik dari anggota Polri maupun masyarakat,

wajib :

(1) Membuat Laporan Polisi

(2) Mendatangi TKP dan melakukan tindakan yang

diperlukan

(3) Membuat berita acara atas setiap tindakan yang

dilakukan

(4) Diketahui langsung oleh petugas Polri

Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung

oleh petugas Polri maka petugas Polri tersebut

wajib segera melakukan tindakan – tindakan sesuai

kewenangan masing – masing, kemudian membuat

Laporan Polisi dan atau berita acara tentang

tindakan – tindakan yang dilakukannya guna

penyelesaian selanjutnnya.

c. Kegiatan Penyidikan

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi

diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan

penyidikan melalui kegiatan – kegiatan penyelidikan,

penindakan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan

penyerahan berkas perkara

1) Penyelidikan

a) Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap

pejabat Polri yang khusus ditugaskan untuk itu.

b) Penyelidkan dilaksakan dengan mendasarkan pada

berbagai Informasi atau Laporan yang diterima maupun

diketahui langsung oleh penyelidik / penyidik,

Laporan Polisi, berita acara pemeriksaan di TKP dan

berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

c) Penyelidikan dilakukan untuk mencari keterang dan

bukti guna menentukan suatu peristiwa yang

dilaporakan atau diadukan, melengkapi keterangan dan

bukti – bukti yang telah diperoleh agar menjadi

jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya dan

persiapan pelaksanaan penindakan dan atau

pemeriksaan.

d) Sasaran penyelidikan adalah orang, benda / barang,

dan tempat (termasuk rumah dan tempat tertutup

lainnya)

e) Penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka sepanjang

hal itu dapat menghasilkan keterangan yang

diperlukan secara tertutup apabila didapat kesulitan

mendapatkannya.

f) Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk Laporan

dan harus benar – benar diolah sehingga merupakan

keterangan – keterangan yang berguna untuk

kepentingan penyidikan.

g) Dalan hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP

(crime scene processing) tindakan yang dilakukan

adalah mencari keterangan, petunjuk, bukti, serta

identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk

kepentingan selanjutnya.pencarian, pengambilan,

pengumpulan dan pengawetan BB dilakukan dengan

metode – metode tertentu dan meminta dukungan tehnis

penyidikan seperti Lab. Forensik Polri, Identifikasi

Polri, Kedokteran Forensik dan bidang – bidang

keahlian lainnya.

h) Tindakan yang dilakukan dalam pengolahan TKP

tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh penyidik /

penyidik pembantu

i) Hal- hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan

penyelidikan secara terbuka penyelidik wajib

menunjukkan tanda pengenal serta menggunakan tehnik

wawancara yang benar (mengandung 7KAH) dan dalam

melaksanakan penyelidikan secara tetutup penyelidik

menggunakan tehnik – tehnik observasi, undercover,

surveillance yang benar serta hindarkan sikap dan

tindakan yang dapat merugikan pelaksanakan

penyelidikan dan penyidikan selanjunnya.

2) Penindakan

a) Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang

dilakukan oleh penyidik / penyidik pembantu terhadap

orang maupun benda / barang yang ada hubungannya

dengan tindak pidana yang terjadi.

b) Tindakan hukum tersebut atara lain berupa :

(1) Pemanggilan tersangka dan saksi

(2) Penangkapan

(3) Penahanan

(4) Penggeledahan

(5) Penyitaan

3) Pemeriksaan

a) Pemeriksaan merupakan kegitan untuk mendapatkan

keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan

atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang

unsur – unsur tindak pidana yang telah terjadi,

sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun

barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi

jelas dana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

b) Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah adalah

penyidik / penyidik pembantu

c) Pemeriksaan dilakukan atas dasar

(1) Laporan Polisi

(2) Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh

petugas atas perintah penyidik atau penyidik

pembantu

(3) Berita acara pemeriksaan di TKP, penangkapan,

penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

(4) Petunjuk dari penuntut umum untuk melakukam

pemeriksaan tambahan

(5) Dalam hal saksi atau tersangka berada diluar

wilayah hukum penydik / penyidik pembantu yang

melakukan penyidikan, dapat meminta bantuan

penyidik / Penyidik pembantu dari kesatua

dimana saksi atau Tersangka berada

d) Metode pemeriksaan menggunakan tehnik

(1) Interview

(2) Interogasi

(3) Konfrontasi

(4) Rekonstruksi

e) Pemeriksaan tersangka

(1) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib

memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan

bantuan hukum atau dalam perkara tersebtu

sebagai mana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP Dia

wajib didampingi Penasehat hukum.

(2) Memeriksaan terhadap tersangka anak dibawah

umur agar mempedomani UU No.3 Tahun 1997

tentang peradilan anak.

(3) Pada waktu penyidik / penyidik pembantu sedang

melakukan pemeriksaaan terhadap

tersangka .penasehat hukum dapat mengikuti

jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan

mendengar pemeriksaan, kecuali dalam hal

kejahatan terhadap keamanan Negara penasehat

hukum tidak dapat mendengar pemeriksaan

terhadap saksi.

(4) Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas

dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang

dipersangkakan kepadanya pada saat pemeriksaan

dimulai

(5) Dalam pemeriksaan dinyatakan pula apakan

tersangka menghendaki didengarnnya saksi

menguntungkan (saksi a de charge) dan bila mana

ada, maka penyidik / penyidik pembantu wajib

memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

(6) Pada waktu dilakukan pemeriksaaan, dilarang

menggunakan kekerasan atau penekanan dalam

bentuk apapun

(7) Berita acara pemeriksaan tersangka ditanda

tangani oleh penyidik / penyidik pembantu,

tersangka dan penasehat hukum dan penterjemah

bahasa (bila melibatkan penasehat hukum dan

penterjemah bahasa)

f) Pemeriksaan saksi

(1) Yang dapat diperiksa sebagai saksi orang yang

melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami

sendiri secara langsung suatu tindak pidana

(2) Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari

hasil pemikiran seseorang bukan merupakan

keterangan saksi

(3) Keterangan saksi yang satu dengan yang lain

mempunyai nilai kebenaran apabila memiliki

persesuaian

(4) Didalam pelaksaanaan konfrontasi hindarkan

terjadinya konflik dan timbulkan rasa simpatik

agar saksi bersedia memberikan keterangan yang

lebih jelas dan lengkap

(5) Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak

dapat hadir dalam persidangan dipengadilan

dalam dilakukan penyumpahan / mengucapkan janji

baik sebelum atau sesudah memberikan keterangan

(6) Pemeriksaan terhadap saksi yang berada di luar

negeri agar mempedomani Juklak dan Juknis

tentang pemeriksaan.

(7) Berita acara pemeriksaan saksi ditanda tangani

oleh penyidik / penyidik pembantu dan saksi

serta penterjemah bahasa bila diperlukan

g) Pemeriksaan ahli

(1) Dalam hal penyidik memerlukan keterangan ahli,

penyidik dapat meminta bantuan seseorang yang

memiliki keahlian khusus tentang hal yang

diperlikan untuk membuat terang suatu perkara

pidana guna kepentingan pemeriksaan

(2) Sebelum diperiksa seorang ahli wajib mengangkat

sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik

bahwa ia akan memberikan keterangan menurut

pengetahuannya yang sebaik – baiknya kecuali

bila disebabkan karena harkat dan martabat

pekerjaannya atau jabatannya yang mewajibkan ia

menyimpan rahasia dapat menolah untuk

memberikan keterangan yang diminta

(3) Pengambilan sumpa atau janji dilaksanakan oleh

penyidik sesuai dengan peraturan perundang –

undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku

baik mengenai isinya tata caranya

(4) Penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan

ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau

dokter dan atau ahli lainnya untuk melakukan

pemeriksaan korban yang luka atau keracunan

ataupun mati serta terhadap benda / barang

bukti dan hal – hal lain yang berkaitan dengan

keahlianya

(5) Keterangan yang diberikan oleh ahli sebagaimana

tersebut diatas dapat berupa berita acara atau

keterangan tertulis.

h) Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan

(1) Disediakan ruangan yang memenuhi persyaratan

untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan

dapat menampung kebutuhan bantuan hukum bagi

tersangka tanpa mengganggu kelancaran jalannya

pemeriksaan

(2) Tersangka dan atau saksi yang diperiksa harus

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

(3) Dalam hal tersangka tidak bersedia menanda

tangani berita acara pemeriksaan hal tersebut

dicatat dalam BAP dengan menyebutkan alasannya

serta penyidik / penyidik pembantu membuat

berita acara penolakan tanda tangan

(4) Dalam hal pemeriksaan terhadap wanita agar

diperhatikan norma – norma kesusilaan dan agama

(5) Memperhatikan dan melindungi Hak Azasi

seseorang dengan tidak mempublikasikan

keterangan tersangka / saksi atau ahli sesuai

azas praduga tak bersalah.

4) Penyelesaian dan penyerahan berksa perkara

a) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan

kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana

yang dilakukan oleh penyidik / penyidik pembantu

b) Kegiatan dalam penyelesaian dan penyerahan berkas

perkara meliputi :

(1) Pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik

untuk menyusun iktisar dan kesimpulan

berdasarkan hasil penyidikan tindak pidana yang

terjadi dan harus memenuhi persyaratan formal,

persyaratan materiil serta persyaratan

penulisan yang telah ditentukan

(2) Penyusunan isi berkas perkara

Susunan isi berkas perkara meliputi :

(a) Sampul Berkas Perkara

(b) Daftar isi berkas perkara

(c) Isi berkas perkara meliputi : Resume,

Laporan Polisi, berita acara, Surat biasa,

Surat perintah, daftar saksi, daftar

tersangka dan daftar barang bukti.

(3) Pemberkasan

Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas

isi berkas perkara dengan susunan dan syarat –

syarat pengikatan serta penyegelan tertentu

(4) Penyerahan berkas perkara

Penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan

pengiriman berkas perkara berikut penyerahan

tanggung jawab atas tersangka dan barang

buktinya kepada penuntut umum yang dilakukan

dalam dua tahap sebagai berikut :

(a) Pada tahap pertama penyidik hanya

menyerahkan berkas perkara

(b) Tahap berikutnya penyidik menyerahkan

tanggung jawab tersangka dan barang

buktinya kepada penuntut umum setelah

berkas perkara dinyatakan lengkap

(c) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari

berkas perkara tidak dikembalikan oleh

penuntut umum maka penyidikan dianggap

selesai dan penyidik menyerahkan tanggung

jawab tersangka dan barang buktinya kepada

penuntut umum.

(5) Penghentian penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu

kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan

apabila :

(a) Tidak terdapa cukup bukti atau

(b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak

pidana atau

(c) Dihentikan demi hukum karena tersangka

meninggal dunia, tuntutan telah

kadaluarsa, pengaduan dicabut bagi delik

aduan dan atau tindak pidan tersebut telah

memperoleh putusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

(d) Dalam hal penghentian penyidikan, berkas

perkara tidak diserahkan kepada penuntunt

umum tetapi penyidik / penyidik pembantu

wajib mengirimkan surat pemberitahuan

penghentian penyidikan kepada penuntut

umum

(e) Dalam hal penghentian penyidikan

dinyatakan tidak sah oleh putusan pra

peradilan dan atau ditemukan bukti baru

maka penyidik harus melanjutkan penyidikan

kembali dengan menerbitkan surat ketetapan

tentang pencabutan penghentian penyidikan

dan surat perintah penyidikan lanjutan

(6) Hal – hal yang harus diperhatikan didalam

pelaksanaan penyidikan tindak pidana :

(a) Dengan tidak adanya ketentuan tentang

berapa kali penuntut umum dapat

mengembalikan berkas perkara kepada

penyidik untuk dilengkapi, maka sebelum

penyerahan berkas perkara agar berkas

perkara diteliti secara cermat apakah

sudah memenuhi persyaratan formal, materil

dan administrasi penyidikannya

(b) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh

penuntut umum maka penyidik berkewajiban

melengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut

umum

(c) Bila dalam waktu 14 hari sejak berkas

perkara diserahkan tidak dikembalikan oleh

Penuntut umu maka penyidikan dianggap

lengkap dan untuk selanjutnya segera

dilakukan penyerahan tanggung jawab atas

Tersangka dan Barang Bukti.

(d) Apabila penyidikan telah dilakukan secara

maksimal maka berkas perkara diserahkan

kembali kepada penuntut umum dengan

pernyataan bahwa penyidikan telah optimal

(e) Sejauh mungkin dihindarkan adanya

pengembalian berkas perkara baik berupa

petunjuk P-19 atau pun P-22, karenanya

penyidik / penyidik pembatu harus melakuan

penyidikan secara teliti, cermat serta

memperhatikan hal – hal tehnis yang

mengatur tindakan penyidikan serta

memahami secara jelas perkara yang

disidik.

(f) Dalam acara pemeriksaan cepat yang

merupakan tipiring, penghinaan ringan dan

perkara pelanggaran lalu lintas maka

penyidik atas kuasa penuntut umum demi

hukum menyerahkan berkas perkara, barang

bukti, saksi dan terdakwa ke Pengadilan

(g) Berkas pekara yang dibuat oleh penyidik

pegawai negeri sipil tertentu diserahkan

kepada penuntut umum melalui penyidik

Polri.

2. Dukungan tehnis penyidikan

Untuk kepentingan pembuktian dalam rangka pelaksanaan secara

ilmiah diperlikan dukungan tehnis dari ahli tertentu antara

lain :

a. Identifikasi

1) Untuk mengenali sesorang melalui sidik jari

(dactiloscopy)

2) Untuk mengenali orang atau benda melalui potret dan

atau pemotretan

3) Untuk pengenalan seseorang melalui signyalemen portrait

parly

4) Untuk pengenalan seseorang melalui identifikasi gigi

5) Syarat – syarat untuk mendapatkan dukungan tehnis agar

dikoordinasikan dengan Inafis setempat.

b. Laboratorium Forensik

1) Usaha pengungkapan tindak pidana yang menggunakan aspek

teknologi, diperlukan peranan laboratorium forensik

untuk melaksanakan benda bukti mati, (phsycal evidence)

dengan menggunakan SCI (scientific crime investigation)

yang meliputi

(a) Kimia forensik

(b) Biologi forensik

(c) Fisika forensik

(d) Balistik forensik

(e) Metalurgi forensik

(f) Dokumen forensik

(g) Uang palsu forensik

(h) Photografi forensik

2) Syarat permintaan dukungan pemeriksaan laboratorium

forensik agar dikoordinasikan dengan puslabfor Cabang

Polda Sumut

c. Kedokteran Kepolisian (forensik)

Dalam usaha pengungkapan tindak pidana yang berhubungan

dengan pemeriksaan tubuh / badan akibat luka dan

pemeriksaan mayat diperlukan peranan kedokteran forensik

untuk menentukan sebab – sebab luka, sebab kematian, saat

kematian. Dan lain – lain yang dituankan dalan bentuk

Visum et repertum (VER)

d. Dinas Psykologi

1) Peranan dinas Psykologi dalam penyidikan tindak pidana

adalah untuk melakukan pemeriksaan psykologi terhadap

saksi / tersangka tentang keadaan jiwanya apakah

keterangannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

atau tidak

2) Hasil pemeriksaan psykologi dapat dipergunakan sebagai

bahan pertimbangan dalam penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di pengadilan

3) Disamping sebagai perimbangan dalam penuntuntan dan

pengadilan, hasi pemeriksaan psykologi juga dapat

dipergukanan untuk menentukan metode dan cara

penyidik / penyidik pembantu dalam melakukan

pemeriksaan tersangka / saksi.

e. Unit Reskrim Polsek Beringin tetap bekerja sama dengan

Sat Reskrim Polres Deli Serdang dalam hal penganganan

Tindak Pidana yang berhubungan dengan Keterangan Ahli.

3. Administrasi penyidikan

a. Administrasi penyidikan merupakan penata usahaan

penyelenggaraan administrasi yang meliputi kegiatan

pencatatan, pelaporan, dan pendataan untuk kepentingan

operasional penyidikan

b. Administrasi penyidikan meliputi penata usahaan tentang

kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi

berkas perkara dan yang tidak merupakan isi berkas

perkara.

c. Hal – hal yang harus diperhatikan

1) Hindarkan kesalahan dalam pengetikan mindik berkas

pekara

2) Lakukan pendataan dan pencatatan secara tertib dan

teratur setiap kegiatan administrasi penyidikan

3) Melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat – surat

yang termasuk dalam administrasi penyidikan secara

tertib dan teratur

4) Melakukan penyimpanan dan pengamanan administrasi

penyidikan secara tertib dan teratur

5) Dalam pelaksaanaannya pengelolaan administrasi

penyidikan ini ditunjuk anggota Polri / PNS yang diberi

tugas khusus untuk kepentingan itu.

4. Pengawasan pengendalian penyelidikan

a. Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan penting

untuk dilaksanakan pada setiap proses penyidikan tindak

pidana, mulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan

sampai dengan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

b. Sarana yang dipergunakan untuk melakukan pengawasan dan

pengendalian adalah :

1) Buku buku register penyidikan tindak pidana

2) Buku penanganan perkara

3) Buku kontrol penyidikan

4) Pelaksanaan gelar perkara

5) Sarana lain yang dapat digunakan untuk dapat mengetahui

perkembangan penanganan perkara seperti :

a) Laporan - Laporan

b) TAKAH (tata naskah)

c) Buku – buku ekspedisi

d) Dan lain – lain

6) Dalam pelaksanaannya agar merujuk kepada Jukmin dalam

proses penyidikan.

c. Dalam hal yang menyangkut hubungan dengan penyidik

pegawai negeri sipil tertentu :

1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu melaksanakan

tugasnnya sesuai wewenang yang diberikan oleh undang –

undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing

2) Dalam pelaksanaannya penyidik pegawai negeri sipil

tertentu diberi petunjuk, diawasi, diberikan bantuan

tehnis penyidikan baik diminta maupun tidak akan di

koordinir oleh penyidik Polri

TARGET YANG DICAPAIa. Untuk mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat

terhadap peningkatan kualitas pelayanan prima Unit

Reskrim Polsek Beringin dengan mereformasi bidang

transparansi penyidikan tindak pidana.

b. Agar para penyidik/ penyidik pembantu Unit Reskrim

Polsek Beringin dapat menjadian SOP ini sebagai pedoman

dalam pelaksaan menejemen penyidikan tindak pidana

3) Pedoman Pemberitahuan Hasil Penyidikan Tindak Pidana ( SP2HP )PELAKSANAAN

SP2HP Adalah surat yang diberikan kepada pelapor / pengadu

tentang perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang

ditandatangani oleh atasan penyidik dengan melalui tahapan-

tahapan :

1) SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah

mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3

(tiga) hari setelah Laporan Polisi dibuat.

2) SP2HP yang diberikan kepada pelapor / pengadu berisi

pernyataan bahwa laporan / pengaduannya telah diterima,

nama penyidik dan nomor telepon untuk menghubungi

penyidik tersebut.

3) Pada tahap penyelidikan SP2HP diberikan kepada pelapor

apabila setelah dilakukan penyelidikan belum dapat

ditindak lanjuti ke proses penyidikan.

a. Tenggang waktu lidik untuk kasus mudah dan sedang

ditentukan selama 14 (empat belas) hari, pemberian

SP2HP paling lambat pada hari terakhir pelaksanaan

penyelidikan.

b. Tenggang waktu lidik untuk kasus sulit dan sangat

sulit 30 (tiga puluh) hari dan pemberian SP2HP pada

hari ke 15 (lima belas) hari dan 30 (tiga puluh) hari.

4) Waktu pemberian SP2HP :

SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus :

a) Kasus ringan, SP2HP diberikan pada

hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30

b) Kasus sedang, SP2HP diberikan pada

hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60.

c) Kasus sulit, SP2HP diberikan pada

hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari

ke-75 dan hari ke-90.

d) Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan

pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80,

hari ke-100 dan hari ke-120.

e) Tahap penyelesaian dihitung pada

saat penyerahan berkas perkara yang pertama.


1. Untuk mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat

terhadap peningkatan kualitas pelayanan prima Unit

Reskrim Polsek Beringin dengan mereformasi bidang

transparansi penyidikan tindak pidana.

2. Agar para penyidik/ penyidik pembantu Sat Unit Reskrim

Polsek Beringin dalam melakukan proses penyidikan

tindak pidana secara konsisten transparan terhadap

pelapor/terlapor

3. Meminimalisir komplin dari masyarakat dalam penanganan

tindak pidana dengan mengirimakan Surat Pemberitahuan

Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor /

Korban.


pengendalian penyidik untuk meminimalisir Komplin

pelapor/terlapor.

5. Agar penyidik / penyidik pembantu Unit Reskrim Polsek

Beringin menjalankan program tersebut dan mengetahui

bahwa ada sanksi yang tegas dan transparan terhadap

penyidik / penyidik pembantu termasuk pengawas penyidik

yang tidak melaksanakan tugas secara Profesional.

4. PENANGANAN KOMPLIN DARI MASYARAKAT

PELAKSANAAN

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana

yang di tangani Unit Reskrim Polsek Beringin ada kalanya

mendapatkan Complain dari pihak pelapor maupun terlapor.

Komplin yang dilakukan pelapor/terlapor dapat secara lansung

maupun melalui surat yang ditujukan ke Presiden, Kompolnas,

Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek dan ke penyidiknya

langsung.

Adapun komplin pelapor yang ditujukan ke Polsek Beringin, maka

penyidik mengambil langkah-langkah antara lain :

1. Pengaduan komplin yang di tujukan ke Presiden, Kompolnas

Mabes Polri, Polda Sumut dan Polres Deli Serdang oleh

pelapor terhadap kinerja penyidik maka Unit Reskrim Polsek

Beringin menindak lanjuti :

a. Mengecek kebenaran Laporan yang di Komplin ke

Penyidik/penyidik Pembantu

b. Membuat laporan perkembangan perkara.

c. Membuat SP2HP kepada pelapor sesuai tahapan dan

menyampaikan kendala yang dihadapi jika ditemukan.

d. Melaporkan ke Polres Deli Serdang jika ditemukan adanya

pelanggaran kode etik polri maupun pelanggaran disiplin

polri yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu.

e. Dalam melakukan gelar perkara jika diperlukan menyertai

pelapor.

2. Pengaduan yang ditujukan ke Polsek Beringin oleh pelapor

terhadap kinerja penyidik Polsek Beringin menindak lanjuti :

Kapolsek langsung melakukan pengecekan kebenaran komplin terhadap Perkara yang ditangani oleh Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Beringin dan membuat SP2HP atau memanggil langsung pelapor atau terlapor dan melaporkan hasil penyidikannya ke Polres Deli Serdang.


1. Untuk mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap

peningkatan kualitas pelayanan Unit Reskrim Polsek

Beringin dengan mereformasi bidang pelayanan dalam

pemeriksaan dan proses penyidikan.

2. Agar para penyidik/ penyidik pembantu Unit Reskrim Polsek

Beringin dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana

secara konsisten transparan terhadap pelapor/terlapor

3. Dalam rangka kelancaran komunikasi untuk mengetahui

perkembangan penyidikan perkara setiap penyidik /

penyidik pembantu Unit Reskrim Polsek Beringin memberikan

kontak person kepada pelapor / pengadu / saksi.


pengendalian penyidik untuk meminimalisir complain

pelapor/terlapor.

5. Agar penyidik / penyidik pembantu Unit Reskrim Polsek

Beringin menjalankan program tersebut dan mengetahui

bahwa ada sanksi yang tegas dan transparan terhadap

penyidik / penyidik pembantu termasuk pengawas penyidik

yang tidak melaksanakan tugas secara Profesional.

6. Perkara Tindak Pidana yang melibatkan Tersangka atau

Korban, Anak dan Perempuan diarahkan penanganannya oleh

Sat Reskrim Polres Deli Serdang, Tindak Pidana Narkoba

diserahkan kepada Sat Narkoba Polres Deli Serdang.

7. UNIT BIMBINGAN KEMASYARAKATAN ( BINMAS) POLSEK BERINGIN

1. Melaksanakan Bimbingan dan penyuluhan (Binluh)

a. Binluh adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh

seorang anggota Polisi Bhabinkamtibmas untuk

memberian penyuluhan / bimbingan / pencerahan kepada

masyarakat, 10 tokoh elemen Masyarakat,Pam swakarsa

(Satuan pengaman/satpam) tentang Hukum, untuk

membantu tugas tugas polisi dalam menciptakan

keamanan yang kondusif di Wilayah Hukum Polsek

Beringin.

b. Sasaran

1). Masyarakat

2). 10 (sepuluh) tokoh yang ada ditengah-tengah

masyarakat ( Toga, Tomas,Toda, Todat, Lsm

Purnawirawan Dll).

3). Sekolah-sekolah, instansi pemerintah.

4). Pam swakarsa

5). FKPM/BKPM yang ada di setiap Desa.

c. Tugas dan peran

1). Memberikan penyuluhan ke Desa-desa mengenai

hukum, Kamtibmas, penyalah gunaan narkoba, dll

demi menciptakan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya Kamtibmas yang baik dan kondussif.

2). Memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah

Mengenai bahayanya Narkoba, menghindari Tawuran

antar sekolah/pelajar dll.

3). Mendatangi dan memberikan penyuluhan kepada

Instansi . tokoh pemerintahan lainnya antara

lain, para Kades, Kantor kecamatan, Kantor

Urusan agama (kua).

4). Memberikan penyuluhan kepada Pam Swakarsa yang

ada di Wilkum Polsek Beringin guna menciptakan

situasi Kamtibmas yang kondusif.

5). Memberikan Penyuluhan kepada FKPM/BKPM yang ada

didesa-desa dalam hal menangani permasalahan

yang terjadi di Desa-desa secara arif dan

bijaksana guna membantu tugas-tugas Polsek

Beringin.

6). Memberikan kesadaran bagi Masyarakat untuk

mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di indonesia dan jangan sampai

melanggarnya.

7). Memberikan Kesadaran kepada para remaja.pemuda

tentang bahayanya menkonsumsi Narkoba dan obat-

obatan berbahaya lainnya.

2. Melaksanakan sambang desa/tatap muka

a. sasaran :

1). Daerah-daerah Rawan yang sering terjadi Guantibmas

2). Daerah-daerah yang rawan bencana alam.

b. Tugas dan peran

1). Melaksanakan Sambang /desa tatap muka dengan

masyarakat sekitar daerah rawan Guantibmas dan

memberikan bimbingan serta penyuluhan terhadap

masyarajat yang dijumpai saat melaksanakan sambang

desa guna menekan terjadinya Guantibmas di daerah

tersebut.

2). Melaksanakan sambang desa-tatap muka terhadap

masyarakat di daerah yang rawan terjadinya bencana

alam, memberikan penyuluhan kepada masyarakat

sekitar apa bila terjadi bencana hal-hal apa yang

perlu diketahui, guna menekan terjadinya korban

jiwa.

3. Melaksanakan Binbingan dan kerjasama (Binkerma) antar interdeparteman dan Tokoh Masyarkat.

a. Sasaran

1). Pemerintahan Kecamatan dan kades serta perangkat

desa

2). Toga, Tomas, Toda, Todat, Todik, Tokoh Politik,

Organisasi kemasyarakatn, Lsm Purnawiran dll

b. Tugas dan peran :

1). Mengundang Unsur-unsur masyarakat yang ada di kec.

Beringin dan Kec. Pantai Labu dan membicakan hal-

hal yang menyangkut kemasyarakatan dan tugas-tugas

polri serta menjalin kerjasama / menggalangan

untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondussif

di Wilkum Polsek Beringin.

2). Mengundang Tokoh pemerintahan yang ada di Kec.

Beringin dan Kec. Pantai Labu untuk membahas dan

mebicakan serta mencari solusi dan menjalin

kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan apa

bila ada di Wilkum Polsek Beringin guna

terciptanya Kamtibmas yang semakin Kondussif.

4. Melaksanakan penanganan kasus tipiring/permasalahan- permasalahan/perselisihan antara warga di Desa-desa :

a. Pelaksanaan nya :

1. Menerima laporan/pengaduan masyarakat tentang

permasalahan yang menimpanya.

2. Menangani dan menindak lanjuti permasalahan

tersebut

3. Mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak

yang

bertikai/bersengketa dengan bersama-sama aparat

Desa/unsur-unsur masyarakat dan BKPM yang ada

didesa.

4. Mencarikan solusi yang terbaik apabila ada

permasalahan di Desa yang sedang di hadapi

masyarakat.

5. Apa bila kedua belah pihak yang betikai sudah

sepakat berdamai kemudian membuat surat pernyataan

perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak

dan saksi-saksi.

6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada

pimpinan.

8. UNIT SHABARA POLSEK BERINGIN

1) PENGATURANPengaturan Adalah merupakan Salah satu bentuk kegiatan

Kepolisian yang dilakukan oleh 2 orang anggota Polisi

atau lebih dengan cara mengatur, mengawasi dan

memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan

padat/rawan lalu lintas.

2. Melaksanakan Penjagan 1. Umum

a. Penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan

oleh angota Polri yang bersifat pencegahan

(preventif) dengan memberikan perlindungan,

pengayoman, pelayanan dan memelihara keselamatan

jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat

dan negeri.

b. Penjagaan perkantoran adalah suatu kegiatan yang

dilaksanakan untuk menjaga keamanan perkantoran

yang menjadi tanggung jawab.

c. Penjagaan objek tertentu adalah suatu kegiatan yang

dilaksanakan oleh anggota Polri untuk memberikan

perlindungan dan pengayoman terhadap objek

tertentu.

2. Tugas dan peran penjagaan

a. Tugas penjagaan :

1). Mencegah / menangkal segala bentuk tindak

kejahatan / pelanggaran didaerah tanggung

jawabnya masing-masing, baik bersifat Pos

tetap, pos sementara dan pos bergerak

(Mobile).

2). Memberikan pelayanan Kepada Masyarakat yang

mendatangi pos / tempat jaga untuk menerima

Laporan / pengaduan dari masyarakat.

3). Memonitor secara aktif segala bentuk gangguan

Kamtibmas yang terjadi pada seluruh areal /

lokasi / tempat yang menjadi jagaannya.

4). Melaporkan secara cepat dan tepat setiap

segala bentuk kejadian / gangguan / Kamtibmas

yang terjadi di wilayahnya kepada Kanit

sabahara dan diteruskan kepada Kapolsek guna

mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

b. Peran Pejagaan :

1). Penjagaan berperan sebagai pintu gerbang

pertama dalam memberikan pelayanan Polisi

kepada warga masyarakat yang membutuhkan

bantuan Polisi, dalam bentuk :

a. Penerimaan dan penanganan laporan

/pengaduan

b. Pelayanan permintaan bantuan /

pertolongan Polisi

c. Perjagaan markas termasuk penjagaan

tahanan dan pengamanan barang bukti.

d. Penyelesaian perkara ringan / perselisihan

antar warga sesuai ketentuan Hukum /

peraturan perundang-undangan dan norma

yang berlaku / kebijakan dalam organisasi

Polri.

3). PENGAWALANa. Pengawalan adalah salah satu bentuk kegiatan fisik

Kepolisian untuk mengamankan / melindungi orang /

benda ditempat awal dan di tempat tujuan yang

memerlukan pelayanan pihak kepolisian.

b. Pengawalan rutin adalah tugas pengawalan yang

dilaksanakan setiap waktu secara rutin.

c. Pengawalan insidentil adalah tugas pengawalan yang

ditujukan pada sasaran terbatas dan dilaksanakan

sewaktu – waktu.

d. Tahanan adalah orang – orang yang telah ditangkap

dan ditahan oleh Polri secara sah menurut

Peraturan Hukum Acara Pidana sesuai Pasal 16

sampai dengan 19 KUHAP (mengenai penangkapan),

serta pasal 20 sampai dengan 31 KUHAP (mengenai

Penahanan).

TUGAS POKOK PENGAWALANUntuk menyelenggarakan penghantaran, perlindungan, dan

pengamanan terhadap orang dan barang yang dilakukan oleh

pasukan / satuan Polri untuk diserahkan / dipindahkan dari

suatu tempat ke tempat lain.

PELAKSANAAN PENGAWALANPERSIAPAN

Untuk melaksanakan tugas pengawalan, petugas dibekali dengan

perlengkapan sebagai berikut :

1. Perlengkapan administrasi seperti surat tugas, KTA, KTP,

Buku Saku, dan Alat Tulis.

2. Borgol

3. Tongkat “T”

4. Senjata Pribadi beserta Amunisi

5. Senjata Laras Panjang beserta Amunisi

6. Kendaraan beserta kelengkapan

PENGAWALAN TAHANANa. Pengawalan Berjalan Kaki

(1) Pengamatan terhadap tahanan

(2) Lakukan pemborgolan

(3) Posisi petugas berada di belakang tahanan

(4) Jika jumlah tahanan lebih dari satu, sebelum

berangkat ikat hubungan dengan tali yang kuat

setiap tahanan berturut – turut dengan bentuk

berbanjar dimulai dari yang paling depan sampai

terakhir

(5) Hindari komunikasi dengan tahanan selama pengawalan

berlangsung

b. Pengawalan Bersepeda / Motor

(1) Pengamatan terhadap tahanan

(2) Lakukan pemborgolan

(3) Posisi petugas berada di belakang tahanan dengan

menuntun sepeda

(4) Hindari komunikasi dengan tahanan selama pengawalan

berlangsung

(5) Jangan sekali – kali membawa tahanan dengan cara

diboncengi sepeda

(6) Setibanya ditempat tjuan serahkan pada petugas yang

menerima / komandan, buat tanda terima penyerahan

dan tanda tangani.

c. Pengawalan Bermobil

(1) Apabila tempat duduknya berhadap – hadapan, tahanan

dibelenggu / diborgol, dicek jumlah tahanan, kondisi

umum tahanan, perintahkan naik kendaraan satu

persatu dan duduk dilantai bak mobil, tahanan

menghadap kedepan, kaki dibuka lebar / berjongkok.

(2) Bila jumlah tahanan lebih dari satu orang,

perintahkan sesuai cara nomor satu di atas, dengan

posisi berbanjar kebelakang

(3) Pengawal duduk pada posisi berhadapan dan waspada.

(4) Bila tempat duduk bertolak punggung, perintahkan

tahanan untuk duduk bersandar ke dinding dengan

kedua kaki dimasukkan / diletakkan di bawah tempat

pengawal.

(5) Petugas pengawal duduk saling bertolak punggung dan

menghadap tahanan dengan waspada.

(6) Atur Jarak Tempuh dengan kecepatan kendaraan dan

kedudukan kepala pengawalan berada pada bagian depan

disamping pengemudi sebagai pengendali selama

perjalanan.

(7) Untuk lebih menjamin kelancaran adakan apel tahanan

terlebih dahulu untuk mengecek apakah sesuai dengan

daftar nama tahanan.

(8) Adakan serah terima kepada petugas yang berhak

menerima dengan terlebih dahulu di adakan apel

tahanan, penyerahan disertai dengan barang – barang

milik tahanan, dibuat tanda terima yang ditanda

tangani.

PENGAWALAN UANG / BARANG BERHARGA(1) Dengan Berjalan Kaki

(a) Periksa keadaan umum barang / uang yang akan

dikawal antar lain jumlah, pembungkus, label/lak,

dokumen pendukung lainnya.

(b) Bagi tugas dengan jelas siapa yang berada di

depan, disamping, serta dibelakang.

(c) Atur kecepatan langkah

(d) Hindari perjalanan malam hari, laporkan posisi

dan situasi bila membawa radio

(e) Periksa keadaan umum barang / uang tersebut dan

lakukan serah terima petugas yang berhak menerima

di dalam berita acara penyerahan barang – barang

tersebut.

(2) Dengan Bersepeda / Motor

(a) Periksa keadaan umum barang / uang yang akan

dikawal anatar lain jumlah, pembungkus, label/lak,


(b) Bagi tugas dengan jelas siapa yang berada di


(c) Perhatikan jarak antara satu dengan yang lain,

pengawal yang berada di depan bertindak sebagai

pembuka jalan.

(d) Jangan berhenti disembarang tempat (Gunakan Pos

Pol) hindari jalan yang sulit, cari route

terdekat.

(e) Periksa keadaan umum barang / uang tersebut dan



tersebut.

(3) Dengan Mobil

(a) Adakan apel petugas

(b) Periksa kelengkapan

(c) Periksa keamanan kendaraan

(d) Periksa keadaan umum barang / uang yang akan

dikawal anatar lain jumlah, pembungkus, label/lak,


(e) Bagi tugas dengan jelas siapa yang berada di


(f) Jangan berhenti disembarang tempat (Gunakan Pos

Pol) hindari jalan yang sulit, cari route

terdekat.

(g) Periksa keadaan umum barang / uang tersebut dan



tersebut.

4). PATROLIa. Patroli adalah salah satu bentuk kegiatan Kepolisian

yang dilakukan oleh 2 orang anggota Polisi atau

lebih dengan cara mendatangi, menjelajahi,

mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan

kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala

bentuk kejahatan/gangguan kamtibmas, pelanggaran

hukum yang memerlukan kehadiran Polisi untuk

melakukan tindakan Kepolisian guna memelihara

ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.

b. Keamanan dan Ketertiban masyarakat adalah suatu

kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu

prasyarat terselenggaranya proses pembangunan

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional

yang ditandai oleh terjaminnya keamanan dan

ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya

ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam

menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk

pelanggaran hukum dan bentuk – bentuk gangguan

lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

c. Potensi gangguan adalah kondisi / situasi yang

merupakan faktor pencetus gangguan keamanan yang

berpotensi besar akan tumbuh terjadinya gangguan

nyata keamanan.

d. Ambang Gangguan adalah kondisi gangguan kamtibmas

skala menengah yang jika dibiarkan tidak ada

tindakan Kepolisian dapat meningkat menjadi gangguan

nyata.

Gangguan Nyata adalah gangguan keamanan berupa

kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan

menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa

kerugian harta benda ataupun jiwa raga.

TUGAS POKOK PATROLIUntuk meningkatkan kehadiran Polisi ditengah – tengah

masyarakat, mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang

memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya

gangguan kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan

rasa aman serta rasa tenteram kepada masyarakat, menjalin

hubungan sebagai mitra masyarakat untuk mendapatkan informasi

dan partisipasi masyarakat serta pembatasan gerak provokator

dan separatis ditengah masyarakat baik dengan berdialog maupun

berwawancara dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas.

PELAKSANAAN PATROLISASARAN UMUM PATROLI

Sasaran Umum Patroli antara lain meliputi :

a. Menjelajahi daerah, rute dan sasaran yang telah

ditentukan serta melihat kemungkinan adanya kerawanan

dalam masyarakat.

a. Menyambangi Pos Pam Swakarsa atau Pos lainnya untuk

saling tukar informasi

b. Mendatangi Sentra – sentra kegiatan masyarakat /

pemerintah

c. Melakukan komunikasi / wawancara / dialog dengan

masyarakat

d. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat

e. Melakukan tindakan terhadap pelanggaran tindak pidana

ringan

f. Mencatat segala info yang di dapat dari masyarakat maupun

yang ditemukan sendiri ke dalam buku catatan / mutasi

g. Melaporkan perkembangan situasi selama melakukan kegiatan

Patroli

BENTUK BENTUK PATROLIBentuk – bentuk Patroli terdiri dari :

1) Patroli Jalan Kaki

2) Patroli Bersepeda

3) Patroli R2

4) Patroli R4

HAL – HAL YANG HARUS DIPERHATIKANHal – Hal Yang Harus Diperhatikan Patroli Jalan Kaki :

a. Berjalan dengan tegap, berwibawa, ramah, sopan dan

humanis dengan mengutamakan senyum, sapa dan salam dan

melakukan Wawancara / Dialog dengan masyarakat.

b. Senjata Api dimasukkan dalam sarung Pistol dan dalam

posisi terkunci

c. Petugas patroli jalan kaki berjalan di tepi jalan

berlawanan arah dengan arus kendaraan.

d. Mengikuti Route yang telah ditetapkan

e. Mengenali segala hal terhadap wilayah / daerah yang

dilakukan patroli

f. Melaporkan ke pusat pengendali apabila ditemukan

kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut.

Hal – Hal Yang Harus Diperhatikan Patroli Bersepeda :

a. Mengendarai sepeda dengan sikap tegap, berwibawa,

ramah, sopan dan humanis dengan mengutamakan senyum,

sapa dan salam serta melakukan wawancara / dialog

dengan masyarakat.


posisi terkunci

c. Petugas bersepeda dengan cara berbanjar berada di

sebelah kiri jalan dengan kecepatan sedang / tidak

terlalu kencang.


e. Menyalakan lampu pada saat malam hari

f. Memberikan bantuan kepada petugas Patroli jalan kaki

apabila diperlukan

g. Segera melaporkan kepusat pengendali apabila ditemukan


Hal – Hal Yang Harus Diperhatikan Patroli Sepeda Motor

a. Mengendarai Motor dengan sikap tegap, berwibawa, ramah,

sopan dan humanis dengan mengutamakan senyum, sapa dan

salam serta melakukan wawancara / dialog dengan

masyarakat.


posisi terkunci

c. Bertindak sebagai penghubung dan memberikan bantuan

kepada petugas Patroli sepeda dan patroli jalan kaki

melalui wawancara / dialog dengan masyarakat

d. Berjalan mengendarai kendaraan dengan kecepatan sedang

untuk dapat melakukan pengamatan

e. Mengikuti Route yang telah ditetapkan

f. Mengenali segala hal terhadap wilayah / daerah yang

dilakukan patroli

g. Melaporkan kepusat pengendali apabila ditemukan


Hal – Hal Yang Harus Diperhatikan Patroli Roda Empat :

a. Mengendarai Mobil dengan sikap tegap, berwibawa, ramah,

sopan dan humanis dengan mengutamakan senyum, sapa dan

salam serta melakukan wawancara / dialog dengan

masyarakat.

b. Bertindak sebagai penghubung dan memberikan bantuan

kepada petugas Patroli sepeda, patroli sepeda motor dan

patroli jalan kaki

c. Berjalan mengendarai kendaraan dengan kecepatan sedang

untuk dapat melakukan pengamatan melalui wawancara /

dialog dengan masyarakat


e. Mengenali segala hal terhadap wilayah / daerah yang

dilakukan patroli

f. Melaporkan kepusat pengendali apabila ditemukan


Peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam

pelaksanaan Patroli, terdiri dari :

a. Gampol sesuai dengan ketentuan

b. Peralatan perorangan antara lain ; pistol, peluit,

pisau lipat, borgol, Tongkat T dan sebagainya.

c. Kendaraan (sepeda, motor dan mobil)

d. Perlengkapan administrasi yang meliputi; surat perintah

tugas, nama – nama petugas

e. Alat Komunikasi

TAHAP PERSIAPAN1. Pimpinan Kesatuan / Pimpinan lapangan :

1) Memberikan APP kepada seluruh petugas patroli

2) Menyiapkan Sprint pelaksanaan tugas

3) Memberikan gambaran karakteristik daerah sasaran,

bentuk sasaran yang akan dilakukan patroli

4) Menyiapkan kekuatan petugas sesuai dengan kegiatan yang

akan dilaksanakan

5) Batas waktu pelaksanaan patroli

2. Kemampuan Petugas Patroli :

a. Kemampuan Polisi Tugas Umum

b. Polisi Patroli Dialogis

c. Kemampuan sebagai penyidik

d. Kemampuan bantuan pertolongan dan penyelamatan korban

bencana.

Aturan Perizinan dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat /

Instansi Pemerintah :

1) Masyarakat / Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan

kegiatan yang memerlukan pengaturan kepolisian wajib

mengajukan perizinan kepada Kepolisian setempat.

2) Batas waktu mengajukan perizinan paling lambat 14

(empat belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan sudah

harus mengajukan perizinan secara tertulis kepada

Kepolisian setempat.

3) Kepolisian setempat wajib menjawab perizinan selambat –

lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

4) Kepolisian setempat berhak menolak perizinan

berdasarkan analisa dan penilaian kegiatan yang akan

dilaksanakan akan berdampak kerusuhan yang dapat

menimbulkan gangguan Kamtibmas.

5) Perizinan harus memuat ; lokasi kegiatan, lama

kegiatan, macam / jenis kegiatan dan massa / pengunjung

yang akan dilibatkan.

Kewajiban bagi Petugas Patroli :

1) Berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas,

peduli, etis, humanis, korek dan tidak sewenang –

wenang.

2) Bersikap responsive terhadap situasi dan kondisi

lingkungan sekelilingnya

3) Menjaga keamanan diri pada saat melaksanakan tugas

4) Menguasai daerah, rute dan wilayah yang dilalui petugas

patroli

5) Mematuhi rambu – rambu lalu lintas dan peraturan

perundang – undangan yang berlaku

6) Mencatat hasil pelaksanaan tugas patroli

Larangan bagi petugas Patroli

1) Menerima segala bentuk imbalan / pemberian yang di duga

berhubungan dengan pelaksanaan tugas

2) Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatan

diri, orang lain dan kesatuan

3) Melakukan perbuatan yang dapat mengurangi sikap

kewaspadaan.

4) Menyimpang dari rute yang ditentukan kecuali dalam

keadaan darurat

5) Melepaskan salah satu kelengkapan perorangan patroli

pada saat melakukan tugas patroli.

TAHAP PELAKSANAANPada tahap ini yang dilakukan petugas antara lain ;

- melakukan pemantauan terhadap kondisi kamtibmas

- melakukan kegiatan – kegiatan perlindungan, pengayoman

dan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya ;

a. melakukan pemantauan lokasi

b. membantu orang yang kesulitan mencari alamat,

c. memberi penyuluhan hukum kepada masyarakat.

d. menertibkan pengguna jalan.

Jenis – Jenis Kegiatan selama pelaksanaan Patroli

a. Penanganan Laka Lantas.

Dalam hal ini petugas dituntut untuk mampu memberikan

layanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)atau

menyelamatkan jiwa korban.

Yang tidak kalah pentingnya dilakukan oleh petugas dalam

hal ini adalah penanganan kasus Laka Lantas itu sesuai

ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk proses hukum

dan selanjutnya diteruskan ke Unit Laka Polres Deli

Serdang .

b. Memantau tempat – tempat yang diperkirakan rawan terhadap

terjadinya gangguan Kamtibmas seperti tempat hiburan,

lokalisasi WTS, dan lain sebagainya.

Yang harus diperhatikan dan diindahkan oleh petugas dalam

hal ini adalah bertindak terhormat dan tidak mengambil

keuntungan dari kegiatan yang dilakukan.

c. Melakukan kunjungan dan koordinasi dengan satuan

penyelenggara keamanan lingkungan. Hal ini dilakukan

dalam rangka koordinasi dan pembinaan terhadap

penyelenggara keamanan lingkungan agar dapat lebih

meningkatkan kemampuannya.

Pada saat pelaksanaan kegiatan Patroli dapat dilaksanakan

dengan dibarengi kegiatan :

a. Pengawalan

b. TPTKP

c. Bantuan Pertolongan

d. Tindakan Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Patroli Dialogis dalam rangka memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kegiatan masyarakat /

instansi agar terlaksana dengan aman tertib dan lancar.

Penugasan Patroli dapat dilakukan oleh satu atau lebih

fungsi Kepolisian dan dapat juga melibatkan instansi

terkait lainnya yang diatur sebagai berikut :

1) Patroli terpadu antar fungsi kepolisian dimana Patroli

dilaksanakan oleh lebih dari satu fungsi kepolisian

pimpinan dan kendali dibawah Kasatwil atau Perwira yang

ditunjuk oleh Kasatwil, jumlah kekuatan dan waktunya

disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan situasi

dan kondisi berkaitan dengan ancaman gangguan kamtibmas

yang dihadapi.

2) Patroli Rutin yang dilaksanakan oleh fungsi Sabhara

merupakan kegiatan Patroli yang dilakukan, dipimpin dan

dikendalikan oleh anggota Sabhara Polri dengan jumlah

kekuatan dan waktunya disesuaikan dengan kebutuhan atau

perkembangan situasi dan kondisi berkaitan dengan

ancaman gangguan Kamtibmas yang dihadapi.

5)TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP)TPTKP adalah salah satu bentuk kegiatan yang harus

dilaksanakan oleh anggota Polri yang pertama kali melihat /

secara langsung menemukan suatu kejadian untuk segera

mengamankan korban, saksi, barang bukti dan Tempat Kejadian

Perkara (TKP) sampai petugas Polisi yang berwenang dating

dan melaksanakan olah TKP guna proses hukum selanjutnya.

TUGAS POKOK TPTKP

Untuk mengamankan korban, saksi, barang bukti dan Tempat

Kejadian Perkara (TKP) sampai petugas Polisi yang berwenang

datang dan melaksanakan olah TKP guna proses hukum

selanjutnya.

PELAKSANAAN TPTKPPeralatan yang digunakan untuk pelaksanaan tugas TPTKP

adalah :

- TKP KIT

- Senter

- Alat Tali Temali

- Plastik Pembungkus Barang Bukti dan sebagainya

Garis–garis besar ketentuan dan prosedur pelaksanaan TPTKP

adalah :

- Menutup TKP

- Menandai Jejak Sendiri

- Memeriksa korban dan menyelamatkan korban

- Mengamankan barang bukti

- Menandai barang bukti

- Mencari keterangan saksi

1. Tindakan Pertama di TKP Kriminalitas

(a) Lakukan pertolongan terhadap korban

(b) Pasang Police Line atau peralatan tali lainnya

(c) Mengamati secara umum tentang situasi, baik orang

maupun barang atau benda – benda.

(d) Catat tempat, waktu kejadian dan keadaan cuaca

(e) Catat orang – orang yang berada di TKP terutama yang

mengetahui tentang kejadian dan diperintahkan untuk

tidak meninggalkan tempat.

(f) Tangkap pelaku apabila masih beradadi sekitar TKP

(g) Mengamankan barang bukti dengan memberikan tanda –

tanda

(h) Membuat gambar / Sket TKP

(i) Membuat berita acara pendapatan TKP

(j) Menyiapkan permintaan visum et repertum (VER)

(k) Menyerahkan hasil pengamanan TKP kepada petugas

penyidik beserta tersangka, barang bukti dan saksi yang

ditemukan

(l) Membuat laporan pelaksanaan tugas

2. Tindakan Pertama di TKP Kecelakaan Lalu Lintas

a. Lakukan pertolongan terhadap korban sesuai dengan

ketentuan P3K serta segera kirim ke rumah sakit terdekat

b. Amankan TKP dan pertahankan status quo

c. Atur lalu lintas di sekitar TKP

d. Beri tanda posisi korban dan kendaraan di TKP

e. Amankan pengemudi dan awak kendaraan

f. Periksa dan amankan surat – surat kendaraan seperti SIM,

STNK dan surat lainnya.

g. Catat Identitas saksi, membuat Sket TKP, menghubungi

kantor Polisi terdekat dan buat berita acara pendapatan

TKP

h. Bila petugas yang berwenang datang segera berikan

keterangan sejelas – jelasnya dan serahkan kepada

petugas penyidik untuk dilakukan penyidikan selanjutnya

i. Membuat laporan pelaksanaan tugas

3. Tindakan Pertama di TKP Barang Temuan

a. Barang – barang temuan yang diserahkan baik oleh

masyarakat maupun oleh anggota Polri (Petugas Jaga) hars

dicatat dalam buku mutasi

b. Membuat laporan dalam formulir barang temuan yang telah

disediakan pelapor diberikan tanda penerimaan laporan.

c. Barang temuan diberi tanda / label seperti barang bukti

kemudian diserahkan kepada Ka Jaga selanjutnya diteruskan

ke petugas yang berwenang

d. Membuat laporan pelaksanaan tugas

4. Tindakan Pertama di TKP Kemacetan Lalu Lintas

a. Mencari penyebab kemacetan

b. Apabila penyebab kemacetan adalah kendaraan mogok,

usahakan untuk memindahkan kendaraan tersebut ke tempat

yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas

c. Segera atur lalu lintas

d. Cari jalan alternative untuk pengalihan arus lalin

e. Bantu untuk mencari Derek atau bengkel

f. Apabila kemacetan disebabkan tidak berfungsinya lampu

pengatur lalu lintas segera lakukan pengaturan dan

hubungi petugas Dinas Perhubungan / LLAJR

g. Membuat laporan pelaksanaan tugas

5. Tindakan Pertama di TKP Orang Mengamuk

a. Mengadakan pendekatan untuk meredakan kemarahannya

b. Berikan peringatan keras dan tegas agar orang tersebut

menghentikan perbuatannya

c. Hentikan perbuatannya dengan beladiri Polri / Tongkat

Polri

d. Bila bersenjata dan membahayakan orang lain lakukan

tembakan peringatan 3 kali

e. Apabila tidak diindahkan juga maka dapat dilakukan

penembakan untuk melumpuhkan.

6. Tindakan Pertama di TKP Perkelahian Massal

a. Melerai dan memisahkan para pelaku

b. Adakan pendekatan kedua pihak melalui pimpinannya untuk

dilakukan negosiasi

c. Tolong korban

d. Amankan barang bukti

e. Libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama yang berpengaruh

dari kedua belah pihak yang berkelahi untuk menemukan

penyelesaian terbaik

f. Apabila tercapai kesepakatan perintahkan kelompok yang

berkelahi segera membubarkan diri

g. Apabila tidak tercapai kesepakatan segera siapkan satuan

Dalmas untuk membubarkan massa

h. Cari dan tangkap provokator / pencetus kerusuhan

i. Membuat laporan pelaksanaan tugas

KOORDINASI DAN PENGENDALIANKoordinasi Pengawalan adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan kesatuan / pimpinan lapangan dalam pelaksanaan

tugas TPTKP dapat melakukan koordinasi dengan satuan fungsi

kepolisian dan instansi lainnya.

2. Dalam pelaksanaan TPTKP, masing – masing pimpinan melakukan

koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal.

3. Dalam tugas TPTKP kendali taktis dan teknis berada pada

pimpinan lapangan / pimpinan kesatuan

4. Setiap perkembangan eskalasi selama TPTKP, wajib dilaporkan

secara lisan dari petugas pengawalan kepada operator

pengendali / atasannya

5. Ketua tim TPTKP membuat laporan tertulis secara berjenjang

tentang pelaksanaan tugas TPTKP.

6) TINDAK PIDANA RINGAN ( TIPIRING )Tindak Pidana Ringan adalah Perkara :

(1) Yang diancam dengan Pidana Penjara atau Kurungan

paling lama 3 bulan atau denda sebanyak – banyaknya

Rp. 7.500,-.

(2) Penghinaan Ringan

(3) Kecuali yang ditentukan dalam Acara Pemeriksaan

Perkara Lalu Lintas

Peraturan Daerah adalah suatu Peraturan yang dibuat oleh

Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka

penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan

Perundang – undangan yang berlaku hanya diwilayah setempat.

Sanksi Perda sesuai UU Nomor 22 Tahun 1999, ancaman hukuman

6 bulan kurungan / denda Rp. 5.000.000,-.

TUGAS POKOK PENANGANAN TIPIRINGUntuk menyelenggarakan Penanganan Kasus – kasus yang dinilai

sederhana / ringan dengan tindakan hukum yang tegas sesuai

ketentuan yang berlaku.

PELAKSANAAN PENANGANAN TIPIRINGMacam pemeriksaan sidang pengadilan

Pemeriksaan singkat

Pemeriksaan cepat

Ciri Ciri Acara Pemeriksaan Cepat

Pasal Tindak Pidana Ringan& Bertingkat Sangat Sederhana

Dipimpin Oleh Hakim Tunggal

Cukup dengan satu alat bukti yang sah

Tidak dibuatkan surat dakwaan

Penuntut umum tidak hadir

Tdk Dapat Dimintakan Banding, Kecuali:

(1) Kuputusannya Dijatuhkan Pidana Perampasan Kemerdekaan

(2) Tidak Dibuatkan BAP Pengadilan

(3) PASAL 205 S/D 210

Kriteria Acara Pemeriksaan Tipiring

Ancaman hukuman pidana penjara atau kurungan paling lama 3

(tiga)bulan

Denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,-

Termasuk penghinaan ringan

Perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-

undangan lalu lintas jalan, tidak termasuk dalam tipiring.

BAP oleh penyidik atas kuasa penuntut umum diserahkan ke

sidang Pengadilan

Tidak dihadiri oleh penuntut umum

Tidak dibuat surat dakwaan

Sidang dipimpin oleh hakim tunggal

Tata cara penindakan tipiring, khususnya terhadap pelanggaran

perda, menggunakan blangko acara pemeriksaan cepat model

tilang

Proses penyidikan tipiring dapat dilaksanakan di kantor atau

diluar kantor (esensinya ditangani dengan cepat & tuntas)

Setelah Penyidik/PP/PPNS terima laporan/pengaduan atau ketahui

lansung adanya tipiring, maka segera mencari saksi,Tsk & BB

yang berkitan dengan kasusnya

Setelah diadakan pemeriksaan singkat dan temukan unsur-unsur

pasal yang dilanggar, serta sudah ada pengakuan dari Tsk dan

didukung dengan Ket Saksi, Penyidik/PP/PPNS segera menulis

lansung di blangko tipiring

Penyidik/PP/PPNS membubuhkan tanda tangan di blangko tipiring

BB yang disita dicatat

Bila Tsk tidak mau tanda tangani, maka Penyidik/PP/PPNS cukup

catat uraian singkat alasan-alasannya (di lembar balik)

Ingatkan kembali kepada terdakwa atau kuasa hukumnya untuk

datang ke pengadilan sesuai dengan waktu yang ditetapkan

sebagai jadwal sidang tipiring

PEMERIKSAAN DAN PEMBUATAN BAP(1) Untuk Kasus Tipiring yang melanggar KUHP Buku II dan

III agar menggunakan BAP singkat.

(2) Penyusunan berkas perkara (BP) berisi :

- Sampul berkas

- Resume

- Laporan Polisi

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka

- Berita Acara Penangkapan, Penggeledahan dan

Penyitaan

- Daftar Saksi dan Daftar Barang Bukti

- Keterangan Ahli dan Surat Perintah Persetujuan

Penyitaan dari Pengadilan

(3) Khusus penindakan terhadap pelanggaran Perda agar

digunakan Blanko BAP Cepat Model Tilang.

KOORDINASI DAN PENGENDALIANKoordinasi Penanganan Tipiring adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri dengan pengiriman

tembusan berkas perkara / Blanko Berita Acara Pemeriksaan

Cepat.

2. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri untuk menetapkan hari

sidang.

3. Koordinasi dengan Pemda cq. Tibum Sat Pol PP dalam rangka

tehnis penyidikan Perda.

Pengendalian Penanganan Tipiring :

1. Pengendalian Operasional Tipiring dan Perda menjadi tanggung

jawab Kapolres

2. Pengendalian tehnis Operasional sehari – hari berada pada

Kapolsek Beringin

3. Pengendalian tehnis Penyidikan berada pada Kapolsek Beringin

( UNTUK PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN DI POLSEK BERINGIN DITANGANI OLEH UNIT RESKRIM DAN JUGA BHABINKAMTIBMAS )

8.UNIT LALU LINTASMELAKSANAKAN PENGATURANPengaturan Adalah merupakan Salah satu bentuk kegiatan

Kepolisian yang dilakukan oleh 2 orang anggota Polisi

atau lebih dengan cara mengatur, mengawasi dan

memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan

padat/rawan lalu lintas.

Metode Pengaturan

1) Mengatur Lalu Lintas dengan Gerakan Tangan

2) Mengatur Lalu Lintas dengan Sempritan

3) Mengatur Lalu Lintas dengan Isyarat Cahaya

4) Mengatur Lalu Lintas dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu

Lintas (APIL)

TUGAS POKOK PENGATURANUntuk meningkatkan kehadiran Polisi ditengah – tengah

masyarakat, mengatur dan mengawasi serta memperhatikan situasi

dan kondisi yang diperkirakan padat/rawan kecelakaan lalu

lintas.

PELAKSANAAN PENGATURAN

1. CARA PENGATURAN LALU LINTAS

a.Tata cara berlalu lintas di jalan yang dianut di

Indonesia ialah prinsip lalu lintas kiri. Hal ini dengan

jelas tercantum pada pasal 21 ayat (1) dan (2) UULAJ No

14/1992 dan Pasal 5 (1) dan (2) PP 43/ 1993 yang berbunyi

sebagai berikut :

(2) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan

mengambil jalur jalan sebelah kiri.

(3) Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya

dapat dilakukan apabila :

(a) Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di

depannya.

(b) Ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang

berwenang untuk digunakan sebagai jalur kiri

yang bersifat sementara.

b. Cara mengambil posisi :

(1) Sikap dasar memulai pengaturan lalu lintas dalam

keadaan sikap sempurna

(2) Posisi mudah melakukan gerakan pengaturan lalu

lintas

(3) Memperhatikan faktor keamanan

(4) Pada waktu pengaturan lalu lintas, sikap istirahat

tetap dalam waspada

(5) Bila perlu dapat mengambil posisi ditempat

ketinggian agar mudah dilihat oleh pemakai jalan.

2. PERLENGKAPAN PETUGAS DALAM PENGATURAN LALU LINTAS

1) Peluit

2) Megaphone

3) Lampu Senter

4) Barikade – barikade, Traffic Cone (Kerucut) untuk situasi

khusus

5) Papan Portable, lampu hazard untuk pengaturan pada saat

terjadi Laka Lantas atau Bencana Alam

6) Alat Komunikasi (Handy Talky & Hand Phone)

7) Surat Perintah Tugas

8) Rompi dan Jas Hujan

3. MACAM – MACAM PENGATURAN LALU LINTAS

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pelaksanaan

pengaturan:

a.Mengawasi dan mengecek kesiapan petugas Pos Beat sesuai

jumlah, tempat danperalatan.

b.Memberikan informasi tentang sesuatu yang menonjol kepada

petugas possehingga petugas pos Beat dapat lebih

siagaterhadap sesuatu gangguanberdasarkan informasi yang

didapat.

c.Mengamati kejadian-kejadian yang terjadi dan dalam hal

yang luar biasaberwenang mengambil tindakan yang

diperlukan, serta segera melaporkanke Komando.

d.Mencatat kejadian-kejadian yang penting dalam buku

harian,sebagai bahanlaporan kepada Komando.

e.Menjaga dan mengatur arus lalu lintas di daerah rawan macet / rawan laka.

Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas disesuaikan dengan

Perundang – undangan Lalu Lintas serta Peraturan

Pelaksanaan, perkembangan teknologi Lalu Lintas serta

kemampuan yang dimiliki Petugas yang diperinci dalam

berbagai cara mengatur Lalu Lintas sebagai berikut :

a. Mengatur Lalu Lintas dengan Gerakan Tangan

(1) Agar Instruksi yang diberikan mudah dan dapat

dimengerti oleh pemakai jalan, maka perlu

diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

(a) Sikap dan penampilan yang berwibawa

(b) Menguasai cara pengaturan Lalu Lintas dengan

isyarat tangan dan peluit

(c) Mengatur posisi yang strategis sesuai kondisi

ditempat

(d) Mengenal situasi arus lalu lintas di lokasi

yang akan diatur.

(2) Menguasai 12 Macam Gerakan Tangan, memberhentikan,

mempercepat jalan dan memperlambat jalan dalam

kegiatan pokoknya.

b. Mengatur Lalu Lintas dengan sempritan

Penggunaan sempritan yang telah dilaksanakan sejak tahun

1953 dan terbukti efektif serta sangat besar efeknya jika

dibandingkan dengan teguran atau gerakan tangan saja.

Adapun dasar penggunaan sempritan adalah : “Order Kepala

Kepolisian Negara/Menteri Ex. OFFICIO Tanggal 18 Januari

1960 No 1/5/BO (Order No. 1/VII/60)”.

Isyarat – Isyarat yang dapat diberikan dengan sempritan

adalah :

(1) Tiupan panjang 1 x (Priiiit) berarti “Berhenti”

(2) Tiupan Pendek 2 x ( Prit Prit) berarti “Jalan”

(3) Tiupan Pendek berulang – ulang lebih dari 2 x (Prit

Prit Prit Prit) berarti “Untuk meminta perhatian”.

c. Pengaturan Lalu Lintas dengan Isyarat Cahaya diberikan

dengan cara menggunakan lampu senter warna merah yaitu :

(1) Sinar Panjang berarti berhenti.

(2) Sinar Pendek 2 x berarti jalan

(3) Sinar Pendek berulang – ulang lebih dari 2 x berarti

Untuk meminta perhatian terhadap pemakai jalan untuk

tidak memenuhi isyarat yang diberikan petugas.

d. Mengatur Lalu Lintas dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu

Lintas (APIL) sesuai Skep Menhub No 62 Tahun 1993 yaitu :

(1) Dengan APIL 3 warna (Merah, Kuning Hijau) digunakan

untuk pengaturan kendaraan bermotor.

(2) Dengan APIL 2 Warna (Merah dan Hijau) digunakan

untuk pengaturan kendaraan bermotor dengan pejalan

kaki seperti pada tempat penyebrangan jalan (Zebra

Cross)

(3) Dengan APIL 1 warna (Merah atau Kuning) digunakan

untuk memberikan peringatan bahaya.

4. MENGATUR LALU LINTAS DIPERSIMPANGAN

a. Arus Lalu Lintas yang belok ke kiri :

Kendaraan – kendaraan yang akan membelok ke kiri, harus

sudah mengambil jalur jalan yang paling kiri, dalam

kecepatan lambat dan senantiasa siap untuk berhenti kalau

diperlukan (atas permintaan petugas pengatur lalu

lintas).

b. Arus Lalu Lintas yang membelok ke kanan :

1) Apabila arus lalu lintas yang membelok ke kanan

frekuensinya kecil, petugas pengatur lalu lintas

memberikan prioritas kepadanya dengan cara menahan arus

lalu lintas yang berlawanan.

2) Apabila arus lalu lintas yang membelok ke kanan

frekuensinya besar, maka digunakan “Prinsip tiga

fase” :

(a) Arus lalu lintas yang datang dari timur, utara dan

selatan diberhentikan dan arus lalu lintas yang

dating dari barat diminta jalan.

(b) Arus lalu lintas yang datang dari barat dan timur

diberhentikan, demikian pula arus lalu lintas dari

utara tetap berhenti, arus dari selatan diminta

jalan

(c) Arus lalu lintas dari barat, timur dan selatan

diberhentikan dan arus dari utara diminta jalan.

Namun apabila tiga prinsip ini tidak dapat mengatasi,

maka dapat dilakukan dengan cara – cara yang lebih

keras yaitu :

(a) Mengharuskan kendaraan yang akan membelok ke kanan

berjalan lurus dan berbelok ke kiri sampai pada

persimpangan berikutnya.

(b) Melarang sama sekali kendaraan untuk berbelok ke

kanan

(c) Menentukan bahwa jalan tersebut digunakan satu

arah.

5. MENGATUR LALU LINTAS DI TEMPAT – TEMPAT ARUSNYA KURANG PADAT

Hal ini biasanya terjadi dikota – kota kecil, bila perlu

petugas cukup mengadakan pengawasan lalu lintas dengan

memperhatikan tugas – tugas sebagai pengatur lalu lintas

yang secara umum melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai

berikut ;

a. memberikan pelayanan masyarakat

b. melakukan pengaturan lalu lintas

c. melakukan tindakan pertama di TKP (Laka/bencana alam)

d. melaksanakan tugas – tugas umum kepolisian.

6. MENGATUR LALU LINTAS DALAM USAHA MEMECAHKAN DAN MENCARI KEMACETAN LALU LINTASa) Petugas Pengatur lalu lintas dapat melakukan tindakan

darurat guna kelancaran lalu lintas, misalnya mengambil

fungsi Traffic Light apabila lampu pengatur Lalu Lintas

tersebut kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menjamin

kelancaran lalu lintas

b) Tidak memberikan kesempatan kepada calon penumpang

menunggu kendaraan dipersimpangan jalan sehingga

kendaraan tidak saling menyalip mendekati persimpangan.

c) Mengatur dan mengendalikan pada penyebrang jalan

d) Melarang kendaraan parkir tidak pada tempatnya

e) Bila perlu tidak hanya terpaku pada pemecahan setempat,

mungkin diperlukan pemeriksaan yang teliti untuk

menentukan sumber kemacetan tersebut

f) Apabila terjadi kemacetan total sisuatu simpang empat,

dapat diatasi dengan memerintahkan kepada dua barisan

kendaraan yang akan lurus untuk membelok ke kiri.

g) Kemacetan disimpang empat yang disebabkan oleh kendaraan

memenuhi seluruh jalur jalan dapat di atasi dengan cara :

(1) Barisan kendaraan yang berada dijalur kiri dipotong

dan barisan kendaraan – kendaraan yang dipotong

tersebut dibelokkan ke kiri

(2) Selanjutnya kendaraan – kendaraan yang berada di

jalur kanan diperintahkan pula untuk membelokkan ke

kiri

h) Kemacetan dipersimpangan yang ada tempat pemutaran, dapat

diatasi dengan cara memperbesar sebagian dari lingkungan

arus lalu lintas (misalnya : diputar melalui putaran

tertentu)

7. MELAKUKAN PENGATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU / KHUSUS

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu :

(1) Pada saat perayaan – perayaan

(2) Pada saat pertandingan – pertandingan olah raga,

upacara, adat dan sebagainya

(3) Pada saat situasi darurat (bencana alam, kebakaran,

demontrasi dan lain – lain).

8. KONSOLIDASIa. Konsolidasi dilakukan oleh para petugas pengaturan dalam

rangka mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan

kekuatan personil dan peralatan

b. Konsolidasi dilakukan oleh Pimpinan tertinggi Pelaksana

Petugas pengaturan

c. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan pengaturan secara lisan

dan tertulis kepada atasan langsung atau kepada yang

memberikan tugas.

Hal – hal yang dilaporkan yaitu :

- Temuan – temuan kejadian di lapangan

- Kejadian – kejadian yang ditangani di lapangan

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kegiatan Rutin Kepolisian diselenggarakan dalam rangka

menjaga dan mempertahankan situasi keamanan dan

ketertiban masyarakat yang telah dicapai melalui kegiatan

yang bersifat Pre-entif, preventif,

1. Sium Polsek Beringin bertugas merencanakan dan

mengendalikan Administrasi Kepolisian Polsek Beringin,

mengendalikan pengamanan kegiatan masyarakat dan atau

instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi

kegiatan Polsek serta mengendalikan pengamanan Mako

Polsek.

2. Sihumas selaku perpanjangan tangan pimpinan (kapolsek)

untuk hubungan kemasyarakatan, menyampaikan informasi,

penjelasan kepada masyarakat tentang hasil kinerja, atau

perihal sejauh mana penanganan permasalahan yang sedang

ditangani, dan penyampaian informasi lain-lainnya yang

berkaitan dengan tugas-tugas kepolsian, agar masyarakat

mengerti dan mengetahui sejelas-sejelasnya.

3. Unit Provos merupakan pengawasan terhadap personil di

dalam melaksanakan tugas, penegakan disiplin terhadap

personil yang melanggar peraturan dan undang-undang yang

berlaku, serta pemberian pembinaan kepada personil yang

bermasalah.

4. SPKT melaksanakan tugas Pelayanan kepada masyarakat yang

datang ke Polsek untuk melaporkan/mengadukan permasalahan

yang ia hadapi/alami, memberikan bantuan, konsultasi,

bertamu dsbnya.

5. Unit Intelkam melaksanakan Tugas untuk mengumpulkan

informasi, bahan keterangan, perkembangan situasi di

Wilayah hukum Polsek Beringin, membuat kirka intelijen

guna untuk mengetaui dan mengantisifasi dan dapat segera

di antisifasi dan diambil langkah-langkah apa selanjutnya

demi terciptanya Kamtibmas yang kondusif.

6. Unit reskrim menyelenggarkan segala usaha kegiatan

perkejaan Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak

pidana yang terjadi, menangani hingga tuntas, menekan

kejahatan tindak pidana yang terjadi diwilayah hukum

Polsek Beringin, penegakan hukum yang tegas dan

profesional.

7. Unit sabhara melaksanakan tugas Preventif (pencegahan)

dengan melaksanakan patroli kedaerah-daerah rawan

Guantibmas (Strong Point patroli) guna

mengurangi/mencegah adanya kesempataan untuk melakukan

tindak pidana, agar masyarakat merasa aman, nyaman dan

tentram.

8. Unit Binmas menyelenggarakan pembinaan penyuluhan/penggal

angan terhadap Masyarakat, unsur-unsur masyarakat/potensi

masyarakat, antar insatansi guna menjalin kerjasama yang

baik dalam menjaga dan menciptakan situasi Kamtibmas yang

kondussif di wilayah hukum Polsek Beringin.

9. Unit Lalulintas menyelenggaraan pengaturan, penjagaan dan

patroli serta melakukan pembinaan penyuluhan/penggalangan

terhadap masyarakat guna terciptanya Kamtibcar lantas

diwilayah hukum Polsek Beringin

B SARAN

Reformasi menuju Polri yang fropesional secara

bertahap dan berlanjut dapat diwujudkan sesuai tuntutan

dan harapan masyarakat, reformasi Polri tidak akan

mungkin berhasil tanpa adanya bantuan dan dukungan dari

masyarakat, pemerintah, Organinasi kemasyarakatan serta

para tokoh dan pakar termasuk media massa, oleh sebab

itu, pelaksanaan tugas pokok masing-masing fungsi

Kepolisian dapat terlaksana sesuai dengan Standar

operasional prosedur (SOP) yang dituangkan dalam buku

pedoman ini sehingga pencapaian Kamtibmas dapat tercapai

secara optimal dengan dukungan administrasi yang baik

pula.

Demikianlah penyusunan buku panduan standar

operasional prosedur (SOP) Polsek Beringin ini disusun

untuk sebagai panduan bagi personil dalam rangka

melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tugas

pokoknya masing-masing, sehingga pesonil mengerti demi

tercapainya kinerja Polri yang baik dan optimal,

profesional sehingga tercapai Kamtibmas yang kondusif di

wilayah hukum Polsek Beringin.

Beringin, Juli 2017 KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BERINGIN

SONNY HARSONO, SH, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 85081962

KEPALA KEPOLISIAN RESOR DELI SERDANG

ROBERT DA COSTA, SIK, MH AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75010583

Documents

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR · Web viewSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) POLSEK BERINGIN B eringin