STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN UNIT PPAntb.polri.go.id/lobar/wp-content/uploads/sites/32/...dengan melakukan tekanan atau kekerasan dalam bentuk apapun oleh siapapun (Pasal

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

RESOR LOMBOK BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMERIKSAAN UNIT PPA

NO. DOKUMEN SOP-015

NO. REVISI 00

HALAMAN 1/9

TANGGAL TERBIT : 16 April 2018

1. Tujuan

Untuk digunakan sebagai pedoman bagi petugas Polri dan masyarakat dalam prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana secara transparan dan akuntabel.

2. Pedoman/Acuan

2.1 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

2.2 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.3 Peraturan Kapolri No. Pol 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.

2.4 Juklak dan juknis administrasi penyidikan No. Pol : SKEP/1205/IX/2000

Tanggal 11 September 2000.

2.5 Standart Internasional ISO 9001:2008

2.6 Peraturan Kapolri No. Pol 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.7 Peraturan Kapolri No. Pol 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang pelayanan Khusus dan tata cara pemriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana.


RESOR LOMBOK BARAT


PEMERIKSAAN UPPA

NO. DOKUMEN SOP- 015

NO. REVISI 00

HALAMAN 2/9


3. Pengertian

3.1 Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menyerahkan keterangan, kejelasan dan keidentikan dari tersangka, saksi, ahli tentang barang bukti maupun unsur – unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan.

3.2 Pemeriksa adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan baik sebagai penyidik maupun penyidik pembantu.

3.3 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang - undang.

3.4 Penyelidik adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan.

3.5 Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

3.6 Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini

3.7 Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.

3.8 Interogasi adalah salah satu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk – petunjuk lainnya serta kebenaran keterlibatan tersangka, dalam rangka pembuatan Berita Acara Interogasi.

3.9 Konfrontasi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (antara : tersangka dengan saksi, saksi dengan saksi, tersangka dengan tersangka lainnya) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing – masing serta dituangkan didalam Berita Acara Konfrontasi.


RESOR LOMBOK BARAT


PEMERIKSAAN UPPA

NO. DOKUMEN SOP-015

NO. REVISI 00

HALAMAN 3/9


3.10 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.

3.11 Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

3.12 Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

3.13 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3.14 Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

3.15 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3.16 Konseling adalah interaksi antar dua orang atau lebih untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan agar dapat membantu orang tersebut untuk mengatasi masalahnya dengan lebih baik.

3.17 Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

3.18 Ahli adalah orang yang dapat memberikan keterangan ahli guna memberikan keterangan ahli guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia ketahui berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya.


RESOR LOMBOK BARAT


PEMERIKSAAN UPPA

NO. DOKUMEN SOP-015

NO. REVISI 00

HALAMAN 4/9


3.19 Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus yang membuat terang suatu tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3.20 Keterangan Anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

3.21 Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan medis, psikis, sosial, hukum, secara terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana.

3.22 Berita acara pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik/ penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik/ penyidik pembantu dan tersangka serta ahli yang diperiksa, memuat uraian tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu pidana dilakukan, identitas penyidik/ penyidik pembantu dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa.

4. Alat

4.1 Komputer

4.2 Printer

4.3 Alat Tulis

4.4 Meja dan kursi sesuai kebutuhan

4.5 Meja dan kursi tamu

4.6 Tape Recorder dan alat-alat elektronika sebagai sarana pendukung pemeriksaan (bila diperlukan)

4.7 Tempat tidur

4.8 AC

4.9 Kelengkapan Administrasi Penyidikan


RESOR LOMBOK BARAT


PEMERIKSAAN UPPA


NO. REVISI 00

HALAMAN 5/9


5. Prosedur Pemeriksaan

5.1 Pemeriksaan saksi a. Saksi diperiksa tidak disumpah, kecuali cukup alasan untuk

diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan dipengadilan, maka pemeriksaan terhadap saksi dilakukan diatas sumpah (pasal 116 ayat 1 KUHAP). dalam hal ini disaksikan atau didampingi rohaniawan.

b. Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban.

c. Saksi diperiksa secara sendiri - sendiri namun boleh juga dipertemukan satu dengan yang lain (konfrontasi) dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (pasal 116 ayat (2) KUHAP)

d. Saksi yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak hadir, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa saksi tersebut kepadanya (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).

e. Saksi dalam memberikan keterangan tidak boleh diperlakukan dengan melakukan tekanan atau kekerasan dalam bentuk apapun oleh siapapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).

f. Saksi dapat menolak memberikan kesaksian karena ada hubungan keluarga dengan tersangka sampai derajat ke 3 (tiga) karena berdasarkan hubungan darah/ keluarga atau karena akibat perkawinan maupun karena situasi tertentu, mereka itu adalah : 1) Karena ada hubungan darah atau keluarga 2) Karena akibat perkawainan 3) Orang lain yang karena sebab tertentu berhak menolak

untuk memberikan kesaksian. g. Keterangan saksi wajib ditulis secara teliti dan dilengkapi dalam

berita acara pemeriksaan dan setelah selesai diberikan kesempatan untuk membaca kembali hasil berita acara pemeriksaan dan apabila setuju, saksi diminta untuk membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut.


RESOR LOMBOK BARAT


PEMERIKSAAN UPPA


NO. REVISI 00

HALAMAN 6/9


5.2 Pemeriksaan tersangka

a. Tersangka dapat diperiksa dengan didahului oleh proses

pemanggilan atau perintah membawa atau penangkapan.

b. Sebelum mengajukan pertanyaan penyidik atau penyidik

pembantu wajib memberitahukan kepada tersangka tentang

haknya mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam

perkaranya tersebut wajib didampingi oleh penasehat hukum

(Pasal 54 s/d Pasal 56 KUHAP)

c. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu 1 (satu) hari setelah

perintah penahanan itu dijalankan, tersangka mulai diperiksa oleh

penyidik/ penyidik pembantu.

d. Dalam hal tersangka agak sulit/ kurang lancar dalam

mengemukakan keterangan maka agar dibantu atau dibimbing

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang

seseorang, keadaan dan jalannya tindak pidana secara lengkap

sistematis dan berurutan.

e. Pemeriksaan tersangka pada prinsipnya tidak boleh dihadiri oleh

orang yang tidak berkepentingan dengan pemeriksaan tersebut.

f. Keterangan tersangka wajib ditulis secara teliti dan dilengkapi

dalam berita acara pemeriksaan dan setelah selesai diberikan

kesempatan untuk membaca kembali hasil berita acara

pemeriksaan dan apabila setuju, tersangka diminta untuk

membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara

pemeriksaan tersebut.

g. Tersangka atau kuasa hukumnya dapat meminta turunan dari

berita acara pemeriksaan yang telah dibuat oleh penyidik/

penyidik pembantu (Pasal 72 KUHAP).


RESOR LOMBOK BARAT


PEMERIKSAAN UPPA

NO. DOKUMEN SOP-015

NO. REVISI 00

HALAMAN 7/9


5.3 Pemeriksaan ahli

a. Apabila dalam pemeriksaan suatu tindak pidana terhadap hal –

hal tertentu, maka penyidik/ penyidik pembantu dapat meminta

pendapat kepada orang ahli/ yang memiliki keahlian khusus

dimaksud.

b. Permintaan pendapat tersebut dapat dilakukan dengan

mengajukan permintaan secara tertulis keterangan keahlian atau

dengan memanggil orang ahli/ yang memiliki keahlian khusus

dengan surat panggilan yang sah, guna didengar keterangan

keahliannya.

c. Keterangan keahlian oleh ahli tersebut diberikan dengan

mengangkat sumpah/ mengucapkan janji dihadapan penyidik/

penyidik pembantu bahwa ia akan memberikan keterangan

menurut pengetahuannya yang sebaik - baiknya.

d. Penyidik/ Penyidik Pembantu menuangkan keterangan yang

diberikan oleh ahli tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli.

e. Dalam hal penyidik/ penyidik pembantu meminta pendapat

kepada orang ahli/ yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan

perundang – undangan yang berlaku, guna mendapatkan

keterangan atau keterangan ahli (Visum et Repertum) atau berita

acara hasil pemeriksaan oleh ahli.

f. Penyidik/ Penyidik Pembantu dapat meminta pendapat orang ahli/

orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 ayat (1) KUHAP)

g. Untuk memberikan keterangan itu ahli mengangkat sumpah atau

mengucakan janji dihadapan penyidik, kecuali bila disebabkan

karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya orang

mewajibkan menyimpan rahasia, dapat menolak untuk

memberikan keterangan yang diminta (Pasal 120 ayat (2)

KUHAP)

5.4 Terperiksa datang sesuai dengan waktu dalam surat panggilan.

5.4 Pemeriksa / penyidik membuat rencana pertanyaan yang akan

ditanyakan kepada terperiksa

5.5 Mempersiapkan ruang pemeriksaan dengan rapi


RESOR LOMBOK BARAT


PEMERIKSAAN UPPA

NO. DOKUMEN SOP-015

NO. REVISI 00

HALAMAN 8/9


5.6 Bersikap ramah dan sopan serta berpakaian rapi pada waktu

memeriksa

5.7 Pemeriksa / penyidik menguasai persoalan yang disidik

5.8 Setelah selesai memeriksa pemeriksa / penyidik memperlihatkan isi

berita acara pemeriksaan kepada terperiksa

5.9 Pemeriksa / penyidik dan terperiksa menandatangani berita acara yang

telah dibuat


RESOR LOMBOK BARAT


PEMERIKSAAN UPPA


NO. REVISI 00

HALAMAN 9/9


6. Mekanisme

Gerung, 16 April 2018

KASAT RESKRIM

PRIYO SUHARTONO, S.I.K.

AKP NRP 86091921

PEMERIKSA/ PENYIDIK

PEMERIKSA/ PENYIDIK

MEMBUAT RENCANA

PERTANYAAN YANG AKAN

DITANYAKAN KEPADA

KORBAN/ PELAPOR/

TERPERIKSA

KORBAN / TERPERIKSA

DIPERIKSA DI RPK

KORBAN/ PELAPOR/

TERPERIKSA SESUAI

DENGAN WAKTU DALAM

SURAT PANGGILAN ATAU

KESEPAKATAN

KHUSUS UNTUK ANAK

HARUS ADA PENDAMPING

(ORANG TUA/

PENGACARA/ BAPAS)

PENYIDIK MELAKSANAKAN

PEMERIKSAAN SESUAI

DENGAN WAKTU DAN

SURAT PANGGILAN

UNTUK ANAK BISA

DENGAN CARA MENGAJAK

BERMAIN SAMBIL DITANYA

BERSIKAP RAMAH &

SOPAN SERTA EMPATI

TERHADAP KORBAN DAN

BERPAKAIAN RAPI PADA

WAKTU MEMERIKSA

PENYIDIK/ PEMERIKSA

MENGUASAI PERSOALAN

YANG DISIDIK

SETELAH SESUAI MEMERIKSA

PEMERIKSA/ PENYIDIK

MEMPERLIHATKAN ISI BERITA

ACARA PEMERIKSAAN KEPADA

TERPERIKSA/ KORBAN

PEMERIKSA/ PENYIDIK &

TERPERIKSA/ KORBAN

MENANDA TANGANI BA

YANG DIBUAT

UNTUK RIKSA ANAK,

PENDAMPING JUGA IKUT

MENANDATANGANI BAP


RESOR LOMBOK BARAT


PENERIMAAN LAPORAN POLISI DI

RPK

NO. DOKUMEN SOP-PIDUM-014

NO. REVISI 00

HALAMAN 1/5


1. Tujuan

Untuk digunakan sebagai pedoman bagi petugas Polri dan masyarakat dalam prosedur

pembuatan laporan polisi perkara tindak pidana secara transparan dan akuntabel.

2. Pedoman/Acuan

2.1 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.2 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

2.3 Peraturan Kapolri No. Pol 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian

Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.

2.4 Juklak dan juknis administrasi penyidikan No.Pol : Skep/1205/IX/2000, tanggal 11

September 2000.

2.5 Standart Internasional ISO 9001:2008

2.6 Peraturan Kapolri No.Pol 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan tata kerja Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia

2.7 Peraturan Kapolri No. Pol 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan

Khusus dan Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana.


RESOR LOMBOK BARAT


PENERIMAAN LAPORAN DI RPK


NO. REVISI 00

HALAMAN 2/5


3. Pengertian

3.1 Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang

adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau

kewajiban berdasarkan undang-undang, bahwa telah atau sedang terjadi

peristiwa pidana.

3.2 SPK adalah Sentra Pelayanan Kepolisian pada Polda Jatim.

3.3 Subbag Renmin adalah Sub bagian perencanaan dan administrasi pada

Ditreskrim Polda Jatim.

3.4 Min Sat I Pidum adalah Unit kerja dibidang penata usahaan administrasi

pada Satuan Pidana Umum Ditreskrim Polda Jatim.

3.5 UPPA adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang ada di Sat I Pidum

Ditreskrim Polda Jatim

3.6 RPK adalah Ruang Pelayanan Khusus pada UPPA

3.7 Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

undang untuk melakukan penyidikan

3.8 Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia

yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan

yang diatur dalam undang-undang ini

3.9 Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi

wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan

4. Alat

4.1 Komputer

4.2 Printer

4.3 Meja dan kursi tamu


RESOR LOMBOK BARAT




NO. REVISI 00

HALAMAN 3/5


4.4 Meja dan kursi kerja

4.5 Telepon/Faximile

4.6 Televisi

4.7 AC

4.8 Tempat tidur

5. Prosedur

Penerimaan laporan/ pengaduan

5.1. Korban diterima oleh personil UPPA.

5.2. Proses pembuatan Laporan Polisi didahului dengan interviu/wawancara dan

pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban.

5.3. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stress, penyidik melakukan tindakan

penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke PPT Rumah Sakit Bhayangkara

untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya.

5.4. Dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantar

keruang istirahat atau rumah aman atau shelter.

5.5. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan

interviu/wawancara guna pembuatan laporan polisi.

5.6. Pembuatan laporan polisi oleh petugas UPPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk

mencari dan mengumpulkan barang bukti.

5.7. Register penomoran laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).

5.8. Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas

wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas

yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya.

5.9. Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan laporan polisi dan perlu visum

maka, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan

pemeriksaan kesehatan dan visum.


RESOR LOMBOK BARAT




NO. REVISI 00

HALAMAN 4/5


5.10. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui

konseling dan pendekatan psikologis.

5.11. Setelah menerima STTL ( Surat Tanda Terima Laporan ) dan laporan polisi diberi

nomor oleh SPK lalu diserahkan ke Renmin Ditreskrim Polda Jatim dan dicatat

dalam buku register serta selanjutnya diajukan kepada Dirreskrim Polda Jatim guna

disposisi lebih lanjut.

5.12. Renmin mencatat kembali disposisi Dirreskrim Polda Jatim tentang penanganan

laporan/ pengaduan. Bila penanganan laporan/ pengaduan tersebut dilimpahkan ke

kesatuan wilayah (Polrestabes/ Polres Kota/ Polres) maka pelimpahannya melalui

Bag Analis Ditreskrim Polda Jatim. dan jika ditangani oleh Sat I Pidum Ditreskrim

Polda Jatim maka Renmin menyerahkan ke Staf Administrasi Sat I Pidum

Ditreskrim Polda Jatim.

5.13. Min Sat I Pidum Ditreskrim Polda Jatim mencatat Laporan Polisi yang diterima

dalam agenda dan Buku Register B-1, kemudian diajukan ke Kasat I Pidum guna di

disposisi.

5.14. Berdasarkan disposisi Kasat I Pidum maka laporan polisi didistribusikan ke Staf Min

Unit – Unit Sat I Pidum, kemudian dicatat untuk dilakukan lidik/ sidik.

5.15 Pelapor/ pengadu akan menerima SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan

Hasil Penelitan) selambat – lambatnya 6 (enam) hari setelah Laporan Polisi dibuat.


RESOR LOMBOK BARAT




NO. REVISI 00

HALAMAN 5/5


6. Mekanisme

Gerung, 16 April 2018

KASAT RESKRIM

PRIYO SUHARTONO, S.I.K.

AKP NRP 86091921

KORBAN & PENGANTAR/

PENDAMPING

KORBAN LAPOR KE SPK KOORDINASI

DENGAN UPPA

KORBAN MELAPOR KE

UPPA DI RPK

KORBAN DIMINTAKAN

VER KE RS BHAYANGKARA

DIBUATKAN LP DAN

DIBERI TANDA TERIMA

LAPORAN POLISI

UPPA MENGANALISA

LAPORAN KORBAN LALU

KOORDINASI DENGAN PPT

UNTUK VER

DIBUATKAN LAPORAN

POLISI DAN DIBUATKAN

SURAT TANDA

PENERIMAAN LAPORAN

DENGAN PENOMORAN DI

SPK

ADMINISTRASI

DITRESKRIM MENCATAT

LAPORAN YANG MASUK

DALAM BUKU REGISTER

DIRRESKRIM

BUAT DISPOSISI LAPORAN

POLISI UNTUK

DITERUSKAN KE SATKER

SP2HP KEPADA PELAPOR/

KORBAN

KASAT

MENERIMA LAPORAN

POLISI DAN BUAT

DISPOSISI KE KANIT

KANIT

TERIMA LP BUAT

DISPOSISI KE PENYIDIK

PENYIDIK/ PENYIDIK

PEMBANTU

TERIMA LAPORAN POLISI

DAN LENGKAPI

ADMINISTRASI

PENYELIDIKAN

SOP PEMERIKSAAN PPA.pdf (p.1-9)SOP TERIMA LP PPA.pdf (p.10-14)

Documents

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN UNIT PPAntb.polri.go.id/lobar/wp-content/uploads/sites/32/...dengan melakukan tekanan atau kekerasan dalam bentuk apapun oleh siapapun (Pasal