KEPO

   DIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLISIAN NEGADAERAH 

REKTORAT RE

ARA REPUBLKALIMANTAESERSE KRIM

STA

LIK INDONESAN TIMUR MINAL KHUSU

ANDAR O

Balikpa

1 

IA 

US 

OPERASI 

(SOP

OLAH T

apan,    Pe

DAN PRO

P) 

TKP 

ebruari 20

 

OSEDUR

013 

  

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN DAN PENGOLAHANTEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP).

1. Dasar Hukum a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

b. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

c. Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Tindak Pidana;

2. Tujuan Sebagai pedoman bagi petugas penanganan dan Olah TKP dalam

melaksanakan tindakan pertama tempat kejadian perkara (TPTKP) dan

pengolahan TKP.

3. Persiapan : a. Anggota Tim Olah TKP :

1) Anggota Polri;

2) Penyidik / Penyidik Pembantu;

3) memiliki mentalitas yang baik, teliti, ulet dan cermat;

4) memiliki kemampuan teknik dan taktik pengolahan TKP;

5) memiliki sikap keingintahuan dan responsif;

6) menguasai perundang-undangan dan pengetahuan lainya;

7) komunikatif dan humanis dalam pelaksanaan tugasnya;

8) menguasai prosedur penanganan dan olah tempat kejadian

perkara;

9) mampu bekerjasama dalam tim;

b. Tim Olah TKP : 1) Pengorganisasian

a) Ka Tim,

b) Penyidik,

c) Personil Inafis

d) Personil Labfor (apabila di kesatuan ada pengemban

fungsi labfor)

e) Instansi terkait ( Distamben, BP Migas, Kehutanan, Dinas

Perkebunan, dll)

2) Tugas dan Tanggung Jawab

a) Ka Tim

(1) Memberikan APP kepada anggota Tim Olah TKP

(2) Mengecek kesiapan personil dan peralatan Olah

TKP

(3) Mengkoordinasikan pelaksanaan olah TKP baik

antar anggota maupun fungsi/instansi terkait.

(4) Mengawasi pelaksanaan Olah TKP yang dilakukan

oleh masing-masing anggota Tim.

(5) Membuat dan menandatangani Berita Acara

Penanganan Olah TKP.

(6) Melaporkan pelaksanaan Olah TKP kepada

Pimpinan secara berjenjang.

(7) Berkoordinasi dengan Fungsi Lain yang berkaitan

dengan pengamanan TKP.

(8) Melakukan Konsolidasi setelah melakukan olah TKP

sebelum meninggalkan TKP

b) Penyidik

(1) Mencari dan menemukan Barang Bukti.

(2) Menhitung/menimbang/mengukur dan mendatakan

Barang Bukti.

(3) Menyita dan memberi label Barang Bukti.

(4) Mencari informasi dari saksi-saksi yang ada di TKP.

(5) Melakukan pemasangan dan Pembukaan Police

Line.

c) Personil Inafis

(1) Memfoto TKP secara Umum.

(2) Memfoto detail Barang Bukti.

(3) Mengambil sidik jari laten (bila ditemukan).

(4) Mengambil foto, membuat sinyalemen dan sidik jari

tersangka (AK-27).

(5) Menyerahkan hasil pelaksaan kegiatan kepada

Ketua Tim.

d) Instansi Terkait

(1) Melakukan identifikasi barang bukti di TKP.

(2) Melakukan pemetaan, pengukuran TKP ( pembuatan

peta, berita acara hasil pemeriksaan di lapangan)

(3) Pengambilan sampel barang bukti

b. Sarana dan Prasarana : 1) Police Line (Garis Polisi)

2) Tas Kit;

3) Kompas;

4) Sarung tangan;

5) Alat Pengukur jarak (meteran);

6) Alat pemotret;

7) Senjata api, borgol, pisau/gunting;

8) Tali, kapur tulis, label dan lak;

9) Alat pembungkus barang bukti seperti :

a) Kertas sampul warna coklat;

b) Kantong plastik berbagai ukuran;

c) Tabung plastik berbagai ukuran;

d) Amplop.Perlengkapan PPPK;

10) Buku catatan, kertas dan alat tulis untuk membuat sketsa;

11) Peralatan lainnya yang dianggap perlu disesuaikan dengan situasi TKP dan jenis kasus tindak pidana yang terjadi.

12) GPS (Global Positioning System)

13) Alat sonding bahan bakar minyak

4. Prosedur Pelaksanaan

a. Perencanaan Penanganan TKP Ka Tim Olah TKP menyusun rangkaian kegiatan yang akan

dilaksanakan, mengawasi dan mengendalikan tim dalam

pelaksanaan pengolahan TKP.

b. Pengorganisasian

Penunjukan dan Pembagian Tugas kepada anggota Tim penangan

dan olah TKP sesuai dengan ke ahlian masing-masing.

c. Pelaksanaan Penanganan TKP 1) Apabila sudah dilakukan TP TKP, tindakan selanjutnya :

a) menyempurnakan penutupan dan pengamananTKP

(mempertahankan status quo) dengan meminta bantuan

unsur-unsur Samapta lainnya.

b) Melakukan penggeledahan dan menyita barang-barang

yang ditemukan dari tersangka.

c) Mengamankan tersangka/pelaku, mengamankan Barang

Bukti di TKP dan memasang garis polisi .

d) Memisahkan tersangka dan saksi yang berada di TKP

dengan maksud agar tidak saling mempengaruhi,

sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan

yang sebenarnya (Obyektif)

e) Mencari, mengumpulkan saksi-saksi dan mencatat

identitasnya serta merintahkan untuk tetap tinggal

ditempat(yang ditentukan) guna diminta keterangannya.

f) Atas nama Kepala Kesatuan setempat selaku Penyidik,

membuat dan menanda tangani permintaan Visum Et

Repertum.

g) Membuat sketsa kasar (tanda skala) TKP dan membuat

laporan, serta Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

a) Menutup dan mengamankan TKP, pertahankan status quo

(posisi semula) dan bila perlukan dengan bantuan unsur-

unsur Samapta lainnya, melakukan tindakan-tindakan :

(1) Membuat batas di TKP dengan tali atau alat lain

dimulai dari jalan yang diperkirakan merupakan arah

masuknya pelaku, melingkar sekitar letak korban

atau tempat yang dapat diperkirakan akan

didapatkan barang-barang bukti, kemudian yang

diperkirakan merupakan arah keluarnya pelaku

meninggalkan TKP dan memberikan tanda arah

keluar masuknya pelaku.

(2) Mengamankan tersangka / pelaku dan saksi serta

mengumpulkannya pada tempat diluar batas yang

telah dibuat.

(3) Memisahkan saksi dan tersangka atau dengan

maksud agar tidak saling mempengaruhi, sehingga

menyulitkan dalam mendapatkan keterangan yang

sebenarnya (obyektif).

(4) an. Mencari dan mengumpulkan saksi-saksi serta

mencari identitasnya dan diperintahkan untuk

tinggal ditempat diluar batas-batas yang dibuat guna

diminta keterangannya.

(5) Mengamankan semua barang bukti.

(6) Memberitahukan keluarga korban.

(7) membuat sketsa kasar dan catatan kejadian sebagai

bahan lapor

2) Apabila Tim penanganan dan olah TKP ataupun kesatuan

tersebut menerima laporan atau mengetahui atau mendapatkan

informasi tentang terjadinya kasus penting/menonjol yang

memerlukan tindakan segera, maka Tim olah TKP:

a) Segera melaporkan kejadiannya kepada Kepala

Kesatuan.

b) Segera menghubungi piket Reserse kriminal/ reserse

criminal khusus dan Tim penanganan olah TKP untuk

melakukan tindakan Olah TKP

c) Bersama-sama dengan piket fungsi dibawah

pengendalinya segera melakukan TP TKP.

d) Melakukan koordinasi di TKP dalam rangka penanganan

TKP.

e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai

dengan kewenangannya.

d. Pelaksanaan Pengolahan TKP Pengolahan TKP bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan

keterangan, petunjuk, barang bukti, tersangka dan untuk

kepentingan penyelidikan selanjutnya, mencari hubungan antara,

tersangka, barang bukti dan memperoleh modus operandi tindak

pidana yang terjadi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Tim pengolahan TKP setelah menerima pemberitahuan dari

Tim penanganan TKP atau memonitor adanya suatu tindak

pidana di suatu tempat, dengan mempersiapkan segala

sesuatunya segera datang ke TKP bersama unsur Bantuan

Tehnis.

2) Pengamatan Umum (general Observation), Melakukan

pengamatan yang diarahkan terhadap hal-hal/obyek-obyek :

a) Jalan masuk/keluarnya Si pelaku.

b) Adanya kejanggalan-kejanggalan yang didapati di TKP

dan sekitarnya.

c) Keadaan cuaca waktu kejadian.

d) Alat-alat yang mungkin dipergunakan/ditinggal oleh Si

pelaku.

e) Tanda-tanda/bekas perlawanan/kekerasan.

f) Hasil pengamatan tersebut diatas dimaksudkan untuk

dapat memperkirakan modus operandi, motif, waktu

kejadian dan menentukan langkah-langkah mana yang

harus didahulukan (prioritas tindakan).

3) Pemotretan dan pembuatan sketsa.

a) Pemotretan.

(1) Pemotretan dilakukan dengan maksud untuk :

(a) Mengabadikan situasi TKP termasuk korban

dan barang bukti lain pada saat ditemukan.

(b) Memberikan gambaran nyata tentang situasi

dan kondisi TKP.

(c) Membantu dan melengkapi kekurangan-

kekurangan dalam pengolahan TKP termasuk

kekurangan-kekurangan dalam pencatatan dan

pembuatan sketsa.

(2) Obyek pemotretan.

(a) TKP secara keseluruhan dan berbagai sudut.

(b) Detail/Close up terhadap setiap obyek dalam

TKP yang diperlukan untuk penyidikan

(digunakan skala/penggaris, dapat dilakukan

bersama dengan penanganan barang bukti).

(3) Membuat catatan sebagai penjelasan hasil

pemotretan, yang memuat :

(a) Hari, tanggal, bulan, Tahun dan jam

pemotretan.

(b) Merk dan type kamera, lensa dan film.

(c) Speed kamera dan diafragma.

(d) Sumber cahaya.

(e) Filter yang digunakan

(f) Jarak kamera terhadap obyek (dilengkapi

sketsa kasar TKP yang memuat letak kamera

dan obyek yang dipotret).

(g) Tinggi kamera.

(h) Nama, Pangkat, NRP petugas yang melakukan

pemotretan.

b) Pembuatan sketsa.

(1) Sketsa dibuat dengan maksud untuk

menggambarkan TKP dan sebagai bahan untuk

mengadakan rekonstruksi.

(2) Sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan di TKP,

maka pembuatan sketsa tersebut dilakukan sebagai

berikut :

(a) Mempergunakan kertas berukuran (kertas

milimeter)

(b) Menentukan tanda/arah utara kompas.

(c) Dibuat dengan skala.

(d) Untuk setiap obyek diberi tanda dengan huruf

balok dan dijelaskan pada keterangan gambar.

(e) Mengukur jarak benda-benda bergerak dengan

cara menghubungkan 2 buah titik pada benda-

benda tidak bergerak yang dipergunakan

sebagai patokan.

(f) Untuk otentifikasi sketsa dicantumkan :

- Nama pembuat

- Tanggal pembuatan

- Peristiwa apa.

- Dimana terjadi.

(1) memberikan tanda garis pada letak posisi mayat

sebelum dikirim ke Rumah Sakit.

(2) Setelah diambil sidik jarinya segera dikirim ke rumah

sakit untuk dimintakan Visum Et Repertum dengan

terlebih dahulu diberi label pada ibu jari kakinya atau

bagian tubuh lain. (Pengambilan sidik jari dapat

dilakukan di rumah sakit, juga identitasnya)

a) Penanganan terhadap Saksi :

(1) Melakukan interview/wawancara dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-

orang / pihak-pihak yang diperkirakan/diduga

melihat, mendengar dan mengetahui kejadian

tersebut.

(2) Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat

dari hasil interview yang dilakukan dapat diperoleh

beberapa orang yang dapat digolongkan sebagai

saksi atau orang-orang yang diduga sebagai

tersangka.

(3) Melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi dan

orang-orang yang diduga sebagai tersangka guna

mendapatkan keterangan dan petunjuk-petunjuk

lebih lanjut.

b) Penanganan terhadap Pelaku

(1) Melakukan penangkapan, penggeledahan badan

dan pengamanannya.

(2) Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat

pada pelaku dan atau melekat pada pakaiannya.

(3) Melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh

keterangan sementara mengenai hal-hal baik yang

dilakukannya sendiri maupun keterlibatan orang lain

sehubungan dengan kejadian.

4) Penanganan barang bukti secara Umum.

a) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan

barang bukti :

(1) Setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan

selalu terjadi pemindahan material dari masing-

masing obyek, walaupun jumlahnya mungkin sangat

kecil/sedikit. Karenanya pelaku pasti meninggalkan

jejak/bekas di TKP dan atau pada tubuh korban.

(2) Makin jarang dan tidak wajar suatu barang ditempat

kejadian, makin tinggi nilainya sebagai barang bukti.

(3) Barang-barang yang umum terdapat akan

mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila

terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang

tersebut.

(4) Harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak

berarti bagi kita, mungkin sangat berharga sebagai

barang bukti bagi orang yang ahli.

(5) Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh

secara bersama-sama dan sebanyak mungkin

macamnya serta dihubungkan satu sama lain dapat

menghasilkan bukti yang berharga.

b) Pencarian Barang Bukti.

(1) Dilakukan di TKP dan sekitarnya apabila perlu

dengan disertai penggeledahan badan, yang

dilaksanakan secara teliti, cermat dan tekun.

(2) terhadap barang bukti yang sulit diketemukan oleh

petugas Polri di lapangan maka sejak tahap

pengolahan TKP sampai dengan pemeriksaan

secara ilmiah sebaiknya dilakukan oleh pemeriksa

ahli dan identifikasi, Labfor, Dokpol sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Pe

me

da

(a)

(b)

(c)

encarian b

etode seba

n jumlah p

) Metode

- Ca

me

ma

be

te

be

- Me

be

) Metode

- Ca

pe

da

ba

te

pe

- Me

ata

) Metode

metode

- Ca

be

lai

(se

barang bu

agai beriku

petugas).

e Spiral (Sp

aranya 3

enjelajahi

asing berd

elakang y

rtentu, ke

entuk spira

etode ini b

ersemak at

e Zone (Zo

aranya :

erkara diba

ari tiap ba

agian. Un

rsebut di

etugas untu

etode ini b

au tempat

e Strip da

e and doub

aranya 3 o

erdampinga

in dalam j

ejajar) kem

ukti dapat

ut :(tergan

piral Metod

orang pe

tempat

deret kebel

yang lain

emudian b

al berputar

baik untuk d

tau berhuta

ne Method

luasnya

agi menjad

agian dib

ntuk tiaqp

tunjuk 2

uk mengge

baik untuk

tertutup.

n metode

ble strip me

orang petu

an yang

arak yang

mudian be

dilakukan

tung kond

dha)

etugas a

kejadian,

lakang (ya

) deng

bergerak

kearah da

daerah yan

an.

dhe)

tempat

di empat ba

bagi-bagi m

p-tiap 1/1

sampai

eledahnya.

k pekarang

e strip gan

etode)

ugas masin

satu den

g sama da

ergerak ser

n dengan

disi tempat

atau lebih

masing-

ang satu di

gan jarak

mengikuti

alam

ng lapang,

kejadian

agian dan

menjadi 4

6 bagian

4 orang

.

gan rumah

nda (Strip

ng-masing

gan yang

an tertentu

rentak dari

n

t

h

-

i

k

i

n

n

4

n

g

h

p

g

g

u

i

sisi lebar yang satu ke sisi yang lain di

tempat kejadian perkara.

- Apabila dalam gerakan tersebut sampai

di ujung sisi lebar yang lain maka masing-

masing berputar ke arah semula.

- Metode ini baik untuk daerah yang

berlereng.

(d) Metode Roda (Wheel Methode)

− Caranya beberapa petugas bergerak

bersama-sama kearah luar dimulai dari

titik tengan tempat kejadian, dimana

masing-masing petugas menuju ke arah

sasarannya sendiri-sendiri sehingga

merupakan arah delapan penjuru angin.

− Metode ini baik untuk ruangan (Hall).

(e) Metode kotak yang diperluas.

Dimulai dari titik tengah TKP dalam bentuk

kotak sesuai kekuatan personil yang kemudian

dapat dikembangkan/diperluas sesuai dengan

kebutuhan sampai seluruh TKP dapat

ditangani.

c) Pengambilan dan pengumpulan barang bukti.

(1) Pengambilan dan pengumpulan barang bukti harus

dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan

dengan bentuk/macam barang bukti yang akan

diambil/dikumpulkan yang dapat berupa benda

padat, cair dan gas.

(2) Pengambilan dan pengumpulan barang bukti dalam

kasus-kasus :

(a) Tindak pidana dengan/disertai pembongkaran

dan memasuki tempat tertutup.

- Pada jalur masuk / keluar pelaku.

• Bekas ban kendaraan.

• Bekas kaki/sepatu/sandal.

- Ceceran puntung/bungkus rokok, sandal,

sapu tangan dll.

- Tetesan/bekas tetesan darah.

- Pada tempat masuk/keluar (jendela,

pintu).

• Sidik Jari.

• Bekas kaki.

• Bekas alat pembongkar (obeng,

linggis dll)

• Rambut

• Bekas kaki

• Bekas gigitan pada makanan/buah-

buahan

• Darah

• Peluru, senjata tajam/senjata api, tali

alat pemukul dan lain-lain.

- Pada korban mati :

• Darah

• Pakaian

• Bekas-bekas perlawanan seperti

rambut, hasil goresan kuku, serat

pakaian.

• Luka-luka atau cidera pada korban

• Benda-benda asing bukan berasal

dari tubuh

• pengambilan sidik jari pada kulit

tangan, badan dan bekas cekikan

pada leher.

- Pada pelaku/orang yang dicurigai

(termasuk tempat kediamannya)

• Darah

• Pakaian-pakaian, sepatu, sandal

(termasuk rumput, tanah yang

melekat)

• Sidik jari, cakaran kuku dan bekas

gigitan

• Rambut dan bekas-bekas luka

• kendaraan tersangka

• Alat-alat senjata yang ada kaitannya

dengan pelaku/tersangka yang

dicurigai.

(b) Pembakaran (kebakaran yang disengaja),

Kebakaran (kelalaian), antara lain harus diambil

dan dikumpulkan barang bukti sebagai berikut :

- Di jalur mendekat/keluar :

• Ceceran bahan bakar minyak tanah,

bensin, thiner dan lain-lain.

• Ceceran alat pembakar korek api,

kayu, kain,.

• Ceceran tempat bahan bakar :

kaleng, botol kaca/plastik

• Jejak kaki/sepatu/sandal, puntung

rokok

- Di TKP

• Bekas/sisa bahan bakar :

minyaktanah,bensin,thiner, bahan

peledak

• Bekas/sisa obat pembakar korek api,

detonator?fuse.

• Potongan kawat listrik yang

sambungannya tidak sempurna,

sekering dan kotak sekering

• Sambungan pipa gas/klep

pengaman yang bocor.

• Gas, sisa/hasil bakar/media bakar

• Sisa kompor/lampu/obat nyamuk/alat

bakar.

- Pada tersangka (terrmasuk tempat

kediamannya).

• Bekas/sisa dan bau bahan bakar.

• Sisa alat pembakar

• Rokok

• Obat-obatan/racun(pada

badan/pakaian)

- Di TKP

• Obat-obatan berbahaya (daftar G)

• Sisa Makanan/minuman

• Sisa racun termasuk racun tikus/

serangga/ tumbuh-tumbuhan

• Desinfektan (karbol, glysol)

- Pada Tersangka

• Obat-obatan berbahaya (daftar G)

• Sisa racun.

(c) Kejahatan susila

- Pada korban.

• Noda darah, sperma

• Rambut, serat pakaian

• Pakaian termasuk pakaian dalam

• Bekas-bekas perlawanan seperti :

benda-benda yang melekat

dikuku/tangan.

- Di TKP

• Noda darah, sperma

• Sidik jari, bekas kaki

• Rambut, tanah yang tercecer

• Barang-barang yang tertinggal dari

pelaku seperti : sapu tangan, kertas-

kertas, puntung rokok, korek api,

botol minuman.obat-obatan

bius,senjata tajam/api,alat pengikat

• Bekas-bekas perlawanan

(d) Kecelakaan lalu lintas (sengaja atau tidak,

termasuk tabrak lari)

- Pada Korban : (termasuk kendaraan

miliknya).

• Barang/benda yang terpindah dari

kendaraan bermotor, seperti : cat

mobil, minyak oli dan rem, pecahan

kaca, bekas bau pada pakaian

korban.

• Pakaian korban

- Di TKP

• Bekas rem dan jejak-jejak lain dari

kendaraan

• Cat mobil, minyak oli, pecahan kaca.

• Pecahan-pecahan kaca dari

kendaraan bermotor.

- Pada kendaraan bermotor yang dicurigai.

• Barang yang terpindah dari korban

atau kendaraannya seperti : serta

pakaian, darah kering, rambut,

daging/kulit korban.

• Bekas kerusakan yang baru terjadi,

contoh : Cat Mobil, minyak oli dan

rem serta kaca.

a) Senjata api yang diperkirakan terdapat sidik jari.

(1) Pungutlah senjata api tersebut dengan

menggunakan ujung ibu jari dan jari telunjuk pada

bagian pelindung penarik, kemudian angkat

perlahan-lahan.

(2) Letakkan senjata apui tersebut pada sehelai karton

yang tebal, ikat dengan benang atau tali yang cukup

kuat pada bagian-bagian pemegang dan pangkal

larasnya.

(3) Apabila pada ujung laras senjata api didapat bekas-

bekas sobekan kain, rambut maka ini harus dijaga

jangan sampai rusak atau hilang.

(4) Pada ujung laras hendaknya ditutup dengan kertas

dan diikat agar tidak kemasukan kotoran.

(5) Masukan senjata api tersebut pada sebuah kotak

yang sesuai ukurannya agar tidak dapat bergerak.

(6) Kemudian tutup, bungkus segel dan beri label.

b) Anak peluru (bullet) yang ditemukan di TKP.

(1) Ambil dengan hati-hati menggunakan telunjuk dan

ibu jari pada kedua ujung anak peluru tersebut dan

jangan sampai menambah goresasn.

c) Mesiu/serbuk.

(1) Parafin/lilin yang telah dicairkan, balutkan atau

tumpahkan pada bagian yang terdapat mesiunya.

(2) Setelah kering (padat kembali) buka parafin tersebut

dan masukkan pada kantong plastik yang bersih

dan segel.

(3) Bungkus, segel dan beri label.

d) Peluru yang belum terpakai.

(1) Sama dengan anak peluru dan selongsong.

(2) Jika masih terdapat dalam silinder, supaya dibiarkan

dan jangan dikeluarkan.

(3) Jika masih terdapat dalam magazen maka magazen

tersebut harus dikeluarkan dari senjatanya, dengan

menggunakan alas sapu tangan dan jangan

merusaki menghilangkan sidik jari yang mungkin

terdapat pada senjatanya.

(4) Bungkus, segel dan beri label.

e) Pecahan logam, peluru/serpihan (bahan peledak, kaca dll)

(1) Membungkus secara terpisah baik menurut jenisnya,

waktu maupun tempat diketemukannya.

(2) Pengambilan dan pengumpulannya seperti pada

anak peluru.

(3) Bungkus, segel dan beri label.

f) Pakaian si Korban.

(1) Dibungkus tersendiri terutama bila ada lobang

peluru, sobek karena pisau, noda darah, sperma

pada pakaian tersebut.

(2) Bungkus, segel dan beri label.

g) Dokumen atau surat

(1) Semua dokumen yang ada hubungannya dengan

tindak pidana dan yang disita harus dijaga

keasliannya.

(2) Jangan sampai terjadi kerusakan-kerusakan yang

ditimbulkan akibat kecerobohan cara mengambil,

mengumpulkan dan menyimpannya.

(3) Lipatlah sesuai dengan lipatan aslinya.

(4) Jangan mengadakan coretan-coretan pada

dokumen tersebut.

(5) Jika hendak memberi tanda/code berikan pada

sampul dimana dokumen tersebut disimpan.

(6) Simpanlah dokumen dalam sampul/amplop

cellopane.

(7) kemudian dibungkus diikat, diberi label dan segel.

(a) Jumlah besar.

Pindahkan darah yang tergenang itu kedalam

botol/bejana dengan menggunakan pipet,

tambahkan cairan saline kedalamnya kira-kira

1/5 dari jumlah darahnya, tutup rapat, bungkus,

beri label dan segel.Bekas genangan agar

dibungkus.

(1) Darah basah yang diketemukan pada benda keras

antara lain ubin, besi dan batu.

(a) Jumlah kecil.

Usahakan memindahkan sebanyak mungkin

darah tersebut didalam botol yang

bersih.Berikan cairan saline sejumlah 1.5 dari

darah yang ada.Tutup yang rapat, bungkus,

beri label dan segel.Sisanya biarkan

mengering, kemudian korek dengan pisau/silet

secukupnya. Masukkan dalam lipatan kertas

putih, masukan dalam amplop, beri label dan

segel.

(b) Jumlah besar.

Contoh darah yang diambil dalam jumlah yang

lebih banyak.Caranya sama dengan pada

jumlah yang kecil.

(2) Darah kering yang diketemukan pada benda keras

antara lain ubin, besi dan batu.

(a) Jumlah kecil.

Kerik seluruhnya, masukan kedalam

bejana/botol. Tuangkan cairan saline

secukupnya dan botol ditutup rapat. Bungkus,

beri label dan segel.

(b) Jumlah besar.

Keriklah sebanyak mungkin dengan pisau/silet.

Masukkan kedalam bejana/botol, tuangkan

cairan saline secukupnya. Tutup rapat, bungkus

beri label dan segel.Sisanya masukan dalam

lipatan kertas putih, masukan dalam amplop

beri label dan segel.

(c) Cairan yang lain.

Cara pengambilan dan pengawetan dapat

dilakukan sama dengan cara pengambilan

darah dan sperma.

h) Sisa makanan/muntahan makanan.

Pindahkan kedalam botol /kantong plastik yang diangkat

dengan cara menggunakan sendok atau alat lain

kemudian ditutup/diikat dan disegel.

i) Jejak jari.

(1) Jejak jari latent (jejak jari yang perlu dikembangkan

terlebih dahulu sebelum dapat dilihat), jenis ini

merupakan jejak jari terbanyak yang dapat dijumpai

di TKP.

(2) Jejak jari ini sangat tinggi nilai buktinya, dalam suatu

perkara pidana karena :

(a) Tidak ada orang yang memiliki sidik jari yang

sama.

(b) Sidik jari tidak pernah berubah seumur hidup.

(c) Sidik jari dapat dirumus.

(3) cara pengambilan jejak jari yang ditemukan di TKP

dilakukan sebagai berikut :

(a) Potret jejak jari yang ditemukan (bila latent

harus dikembangkan terlebih dahulu dengan

metode serbuk atau metode kimia)

(b) Angkat (lifting), jejak jari yang ditemukan

dengan lifter bagi jejak jari latent yang telah

dikembangkan dengan serbuk, kemudian

tempelkan pada kartu “pendapatan sidik jari di

TKP”

(c) Cetak jejak jari plastik yang ditemukan dengan

silikon dan turunkan hasil cetakannya dalam

kotak yang sesuai dengan ukurannya.

(d) Bagi jejak jari nyata, usahakan untuk dikirim

bersama benda/barang, dimana ia melekat.

(e) Bila barang/benda tersebut terlalu besar untuk

dibawa seluruhnya, lakukan pemotongan dan

potongan benda / benda tersebutlah yang

harus dikirimkan (dipertimbangkan baik-baik

kepentingannya karena anda selaku petugas

terpaksa melakukan pengrusakan atas milik

seseorang).

j) Jejak alat/perkakas (tool marks)

(1) Alat-alat/perkakas yang digunakan dalam kejahatan,

hampir selalu meninggalkan bekas di TKP.

(2) Pada umumnya berupa goresan-goresan atau

lekukan pada benda-benda tertentu yang menjadi

sasaran kejahatan.

(3) Jejak/jejak alat/perkakas ini membawa segala ciri

atau tanda tanda-tanda istimewa yang ada pada alat

perkakas aslinya (obeng yang telah rusak ujungnya,

meninggalkan jejak bekas yang berbeda dengan

obeng lain yang masih baru atau yang kerusakannya

berbeda.

(4) Cara mengambil jejak alat / perkakas ini dengan cara

menuangkan/mencetaknya dengan silikon.

k) Jejak kaki, sepatu, ban mobil

(1) Diatas permukaan tanah yang lembek gembur, atau

berpasir injakan kaki sepatu dan gilasan roda

kendaraan meninggalkan bekas, berupa cetakan dari

pada bentuk asalnya.

(2) Jejak-jejak ini merupakan alat bukti yang dapat

menunjang pengungkapan suatu tindak pidana,

karena dapat dilakukan perbandingan antara jejak

yang ditemukan kemudian didalam penyidikan.

(3) Cara pengambilan jejak ini adalah dengan

mencetak/menuangnya dengan gips.

l) Pengambilan dan pengumpulan barang bukti gas.

(1) Berhubung cara-cara pengambilan dan pengawetan

sukar dilakukan, lebih-lebih banyak jenis gas yang

sangat membahayakan manusia dan makhluk hidup

lainnya maka dalam pemeriksaan harus didatangkan

ahli.

(2) yang dapat dilakukan oleh petugas lapangan dengan

memperhatikan bahaya yang mungkin ada, bila

mungkin yaitu dengan mengumpulkan gas termasuk

gas hasil kebakaran dengan cara mengumpulkan

dalam kantong plastik atau nilon (yang tidak tembus

udara) di beberapa tempat TKP sebagai sampel.

a) Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer wajib

memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

(1) Penanganan barang bukti komputer, yang berkaitan

dengan data yang tersimpan dalam harddisk atau

penyimpanan adat (storage) lain, dari sejak

penanganan pertama harus sesuai dengan tata cara

yang berlaku, karena barang bukti memiliki sifat yang

mudah hilang/berubah (volatile), dan bila penyidik

tidak memahami tata cara penyitaan barang bukti

komputer, dapat meminta bantuan Labfor Polri;

(2) Barang bukti dikirimkan secara lengkap dengan

seluruh sistemnya;

(3) Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan

diberi label; dan

(4) Pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat

melalui pos paket atau kurir.

b) Tata cara penyitaan barang bukti komputer yang sedang

digunakan untuk melakukan kejahatan adalah sebagai

berikut:

(1) Mematikan aktivitas komputer dari server untuk

komputer yang terhubung dengan network;

(2) Mencabut kabel input komputer dari sumber arus

listrik sebelum komputer di shut down (mematikan

secara kasar), untuk laptop/notebook dicabut pula

baterainya;

(3) Mematikan saklar pasokan listrik dan segel saklar itu

untuk menghindari menghidupkantanpa sengaja;

(4) Mencatat spesifikasi komputer dan peralatan

input/output (I/O) yang terpasang pada komputer itu;

(5) Mencabut semua kabel yang terpasang pada

komputer dan I/O-nya, masing-masing diberi tanda

yang berbeda agar memudahkan pada

pemasangannya kembali;

(6) Menyita barang bukti lain yang ada hubungannya

dengan komputer, antara lain disket, CD/DVD,

magnetic tape, memory card, flash disk, external

hard disk, dan buku petunjuk ;

(7) Mencatat tanggal dan waktu penyitaan; dan

(8) Memperlakukan barang bukti dengan hati-hati

seperti barang pecah pada saat pengangkutan.

c) Tata cara penyitaan barang bukti komputer yang sudah

dimatikan adalah :

(1) Mencari informasi kapan komputer digunakan

tersangka untuk melakukan kejahatannya;

(2) Mencari keterangan mengenai pengunaan komputer

yang dijadikan sebagai barang bukti sesudah

digunakan untuk melakukan kejahatan; dan

(3) Mematikan saklar pasokan listrik dan segel saklar itu

untuk menghindari menghidupkantanpa sengaja;

(4) Mencatat spesifikasi komputer dan peralatan

input/output (I/O) yang terpasang pada komputer itu;

(5) Mencabut semua kabel yang terpasang pada

komputer dan I/O-nya, masing-masing diberi tanda

yang berbeda agar memudahkan pada

pemasangannya kembali;

(6) Menyita barang bukri lain yang ada hubungannya

dengan komputer, seperti disket, CD/DVD, magnetic

tape, memory card, flash disk, external harddisk, dan

buku petunjuk ;

(7) Mencatat tanggal dan waktu penyitaan; dan

(8) Memperlakukan barang bukti dengan hati-hati

seperti barang pecah pada saat pengangkutan.

Selain pemeriksaan secara laboratoris yang

dilakukan oleh Unit Cyber Crime Bareskrim Mabes,

penyidik dapat memeriksakan kepada Laboratorium

Forensik Mabes Polri dengan memenuhi persyaratan

formal sebagai berikut :

(a) permintaan tertulis dari kepala kesatuan

kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;

(b) laporan polisi;

(c) BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan;

(d) BA pengambilan, penyitaan dan

pembungkusan barang bukti.

d) Terhadap para tersangka agar dilakukan pemeriksaan

dengan beberapa hal yang perlu ditanyakan:

(1) identitas lengkap;

(2) riwayat hidupnya;

(3) Kronologi perbuatan tersangka dalam hal melakukan

perjudian melalui media elektronik.

(4) kemampuan menjalankan komputer,gadget dan

media elektronik yang terhubung dengan Internet

dan lain-lain sesuai dengan kasus;

(5) Para tersangka yang memenuhi unsur dalam

ketentuan ditahan sesuai dengan KUH Acara

Pidana.

(6) Para saksi yang mungkin sekaligus tersangka

diperiksa dan hasilnya dituangkan dalam berita

acara yang memenuhi persyaratan formal dan

materiel. Hal yang perlu dipertanyakan:

(a) Proses saling mengenal dengan tersangka;

(b) jumlah karyawan perjudian on-line dan

tugasnya;

(c) dan lain-lain sesuai dengan kasus;

e) Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap

barang bukti, penyidik meminta keterangan kepada saksi

ahli dari Depkominfo:

(1) kepada ahli bidang hukum khusus UU ITE tentang

pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan;

(2) kepada ahli secara teknis tentang permasalahan

yang disangkakan;

f) setelah mempunyai alat bukti yang sah dari pemeriksaan

secara laboratoris terhadap barang bukti digital alat bukti

lain yang secara keseluruhan dituangkan dalam Berita

Acara Pengolahan TKP, penyidik melanjutkan penyidikan

dengan melengkapi berkas dan melakukan serangkaian

penyidikan lain.

5) Penangan barang bukti yang berkaitan dengan perkara Hak

atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

(a) Hak atas Kekayaan Intelektual meliputi perihal yang

berikut:

(1) Paten

(2) Merek

(3) Desain Industri

(4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

(5) Rahasia Dagang

(6) Varietas Tanaman.

(b) Sasaran yang di cari dalam Olah TKP adalah:

(1) Orang

Orang yang melihat, mendengar, mengetahui, atau

mengalami sendiri hal yang kegiatan memproduksi

dan memperdagangkan barang hasil pelanggaran

merek.

(2) Benda/Barang

(a) Benda/barang baik barang jadi ataupun bahan

baku yang digunakan dalam proses produksi.

(b) Alat yang digunakan dalam proses produksi.

(c) Dokumen tentang hasil produksi dan penjualan

(kuitansi, faktur, DO, PO, dll.).

(d) Dokumen lain yang terkait dengan merek (akta

perusahaan, SITU, SIUP, salinan lisensi,

somasi/komplain dari pemegang hak yang lain).

(3) Tempat

Rumah, pabrik, gudang, toko, atau tempat lain yang

digunakan untuk memproduksi, menyimpan, dan

memperdagangkan barang hasil pelanggaran merek.

6) Penanganan barang bukti yang berkaitan dengan perkaraUang

dan Dokumen Palsu (UDPAL)

a) Jenis-Jenis dokumen palsu

(1) Kelompok Bukti Pelunasan / Penyetoran:

(a) perangko, Meterai temple, Kertas bermeterai;

(b) pita Cukai: rokok, tembakau, minuman;

(c) stiker Lunas PPN;

(d) fiskal;

(e) visa / stiker visa;

(f) airline ticket

(g) cetakan tanda lunas bea meterai pada cek dan

giro;

(h) karcis, kartu parker, dan tol;

(i) rekening listrik / PAM / telepon dan PBB;

(j) wesel;

(k) bukti penyetoran Uang / Pembayaran.

(2) Kelompok Alat Pembayaran:

(a) encoding kartu telepon;

(b) uang kertas;

(c) uang Logam;

(d) nota debet / kredit;

(e) voucher;

(f) surat bukti pembayaran transfer.

(3) Kelompok Bukti Pemilikan:

(a) sertifikat tanah;

(b) sertifikat Bank Indonesia;

(c) BPKB .

(d) sertifikat deposito dan saham;

(e) obligasi;

(f) polis asuransi;

(g) kartu kredit / ATM.

(4) Kelompok Bukti Pencapaian Prestasi:

(a) STTB / NEM;

(b) Ijazah;

(c) SIM;

(d) sertifikat lembaga pendidikan;

(e) sertifikat uji barang;

(f) kertas gesek untuk nomor kendaraan bermotor.

7) Penanganan barang bukti perkara tindak pidana lingkungan

hidup dilaksanakan bersamaan dengan proses penindakan

Kepolisian, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Penanganan Barang Bukti

(1) Penyitaan barang bukti

Penyitaan dilakukan dengan Surat Perintah

Penyitaan dalam keadaan yang sangat mendesak

dan perlu karena memerlukan tindakan segera,

penyitaan dapat dilakukan tanpa izin Ketua

Pengadilan Negeri tetapi terbatas pada benda-benda

bergerak daan sesudahnya segera melaporkan

kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(2) Barang bukti yang disita :

(a) Dokumen-dokumen perusahaan, dokumen

IPAL, perijinan lain yang terkait;

(b) Barang-barang lain yang berkaitan dengan

tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

b) Pengambilan Barang Bukti :

(1) Pengambilan barang bukti sample

pencemaran/perusakan lingkungan dilakukan oleh

petugas yang telah memiliki sertifikasi dan

disaksikan oleh pemilik/penguasa perusahaan;

(2) Penyitaan terhadap barang sample

pencemaran/perusakan lingkungan dan atau

dokumen dilakukan oleh penyidik dari

pemilik/penguasa atau dari tersangka dengan

disaksikan dua orang saksi;

(3) Membuat surat perintah penyitaan, tanda terima,

berita acara penyitaan;

(4) Mengajukan permintaan persetujuan penyitaan

barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri.

c) Pemeriksaan Labotarium :

(1) Sample baik berupa limbah cair/padat, dilakukan

pengujian di Labotarium yang telah memiliki

akreditasi komite akreditas nasional (KAN);

(2) Hasil pengujian digunakan sebagai bukti penyidikan.

8) Penanganan barang bukti perkara tindak pidana perikanan

dilaksanakan bersamaan dengan proses penindakan

Kepolisian, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Penyitaan Barang Buktidilakukan dengan Surat Perintah

Penyitaan dalam keadaan yang sangat mendesak dan

perlu karena memerlukan tindakan segera, penyitaan

dapat dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri tetapi

terbatas pada benda-benda bergerak dan sesudahnya

segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri

setempat.

b) Barang Bukti yang dapat disita :

(1) Alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan

(jaring dan kelengkapannya);

(2) Alat-alat yang digunakan untuk mengangkut ikan

(Kapalnya);

(3) Ikan hasil penangkapan tanpa dilengkapai ijin;

(4) Dokumen-dokumen (Perizinan Perusahaan, Kapal

dll);

(5) Barang-barang lain yang berkaitan dengan kegiatan

Tindak Pidana Bidang Perikanan;

(a) Penyitaan Barang ikan :

- Pada saat menemukan barang bukti

Kapal penangkap ikan, segera cek fisik

ikan dan lakukan penyitaan dan kalau ada

cold storage (tempat pendingin ikan

didarat yang dimiliki oleh perusahaan ikan

dibongkar dan dipindahkan selanjutnya

dilakukan penghitungan oleh petugas KKP

setempat disaksikan oleh

pemilik/Nahkoda dan penyidik. Dan

apabila tidak ada cold storage

penghitungan dilakukan dari Palka kapal

tersebut ke Palka kapal kosong lainya dan

tetap pada alat pendingin kapal tersebut

dan pembongkaran serta penghitungan

tersebut dilakukan pada malam hari

karena menjaga kualitas ikan;

- Membuat surat perintah penyitaan, tanda

terima, berita acara penyitaan;

- Barang bukti ikan diberitanda Police Line;

- Membuat surat ke KKP stempat untuk

meminta bantuan pemeriksaan dan

penghitungan barang bukti ikan;

- Mengajukan permintaan persetujuan

penyitaan barang bukti ke Pengadilan

Negeri;

- Membuat surat perintah penitipan barang

bukti, tanda penerimaan penitipan dan

berita acara penitipan barang bukti;

(b) Penyitaan barang bukti alat angkut :

- Membuat surat perintah penyitaan, tanda

penerimaan dan berita acara penyitaan;

- Barang bukti diberikan tanda Police Line;

- Mengajukan permintaan persetujuan

barang bukti ke Pengadilan Negeri;

- Membuat surat perintah penitipan barang

bukti, tanda penerimaan penitipan dan

berita acara penitipan barang bukti.

c) Setelah dilakukan penyitaan harus segera dibuat Berita

Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik atau

orang dari mana benda itu disita dengan disaksikan oleh

dua oarang saksi, dan turunan dari Berita Acara Penyitaan

disampaikan kepada pemilik Kapal, serta diberikan Surat

Tanda Penerimaan dari mana benda itu disita.

9) Penanganan barang bukti perkara tindak pidana bidang

pertambangan dilaksanakan bersamaan dengan proses

penindakan Kepolisian yaitu berupa Penyitaan barang bukti

terhadap :

a) Sarana dan peralatan penambangan, yaitu : Excavator;

Dozer; Grader; Loader; Dump truck;

b) Instalasi pengolahan dan pemurnian, yaitu : Washing

plant; Stone crusher;

c) Hasil penambangan, yaitu : batubara, nikel dsb yang ada

dibukaan tambang, stockpile maupun pelabuhan;

d) Dokumen : akta perusahaan, NPWP, TDP, IUP, IPR,

IUPK; rekapitulasi produksi dan penjualan hasil tambang,

SPK, perjanjian/kontrak/kerja sama.

10) Penanganan barang bukti perkara pidana bidang kehutanan

dilaksanakan bersamaan dengan proses penindakan

Kepolisian yaitu berupa :

a) Penyitaan dilakukan dengan Surat Perintah Penyitaan

dalam keadaan yang sangat mendesak dan perlu karena

memerlukan tindakan segera, penyitaan dapat dilakukan

tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri tetapi terbatas pada

benda-benda bergerak dan sesudahnya segera

melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Barang bukti yang disita antara lain :

(1) Penebangan pohon tanpa ijin :

(a) Alat-alat yang digunakan untuk menebang

pohon seperti gergaji sand sow;

(b) Alat-alat berat yang digunakan antara lain

tracktor, buldozer, loder truk dan alat angkut

lainnya yang digunakan langsung (kapal laut,

truk, dll);

(c) Kayu log hasil tebangan;

(d) Dokumen dan benda lain yang terkait dengan

tindak pidana tersebut.

(2) Penebangan pohon diluar areal perijinan :

(a) Alat-alat yang digunakan dalam penebangan

pohon seperti gergaji sand sow dll;

(b) Alat berat yang digunakan antara lain tracktor,

buldozer, loder, loging truk, truk dll;

(c) Perizinan yang dimiliki antara IUPHHK, IPK

atau perijinan lainnya;

(d) Peta kerja;

(e) Dokumen TUK antara lain buku ukur, LHP,

LMKB dll;

(f) Dokumen pengangkutan antara lain SKSKB /

FA-KB;

(g) Barang-barang lain/dokumen yang berkaitan

dengan kegiatan yang dilakukan;

(h) Kayu log hasil tebangan;

(i) Dokumen dan benda lain yang terkait dengan

tindak pidana.

(3) Menerima, memiliki, menyimpan, menguasai hasil

hutan tanpa ijin.

(a) Perijinan yang dimiliki bagi perusahan atau

badan atau industri yang menerima, memiliki,

menyimpan, menguasai hasil hutan tanpa ijin;

(b) Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut

hasil hutan tersebut seperti kapal, tongkang,

takboat, truk dll;

(c) TUK antara lain LMKB/ LMKO, buku ukur;

(d) Dokumen keluar masuk kayu antara lain

SKSKB, FA-KB, FA-KO;

(e) Mesin produksi yang digunakan antara lain

band sow, dll;

(f) Kayu yang ada.

(4) Mengangkut hasil hutan tanpa dokumen

(a) Dokumen alat angkut;

(b) alat angkut;

(c) kayu yang diangkut;

(d) Dokumen dan benda lain yang terkait dengan

kejahatan.

b) Setelah dilakukan penyitaan harus segera dibuat Berita

Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan

orang menguasai benda tersebut dengan disaksikan oleh

dua orang saksi, dan lampiran dari Berita Acara Penyitaan

disampaikan kepada orang yang menguasai benda

tersebut yang ikut menandatangani Berita Acara

Penyitaan tersebut.

11) Penanganan barang bukti perkara tindak pidana Korupsi

dengan tindakan pengumpulan barang bukti berupa : a) benda bergerak dapat dilakukan sebelum adanya

penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat

selanjutnya dimohonkan persetujuan atas penyitaan

dimaksud.

b) benda tidak bergerak dapat dilakukan setelah adanya

penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan setempat.

c) surat atau tulisan lain mereka yang berkewajiban menurut

Undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak

menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan

penyitaan atas persetujuan mereka atau izin khusus Ketua

Pengadilan Negeri setempat kecuali Undang-undang

mengatur lain.

d) informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, disimpan

secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa

dengan itu maka terhadap informasi tersebut dapat

dilakukan dengan membuat Berita Acara Pemisahan

terhadap Objek yang diperlukan dari alat yang digunakan.

e) dokumen berupa rekaman data info yang didapat dilihat,

dibaca, didengar, dikeluarkan dengan atau bantuan

sarana yang tertuang diatas kertas, benda fisik selain

kertas maupun yang terekam secara elektronik, yang

berupa suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda,

angka atau informasi yang memiliki makna dapat

dilakukan dengan membuat Berita Acara Pemisahan

terhadap objek yang diperlukan dari alat yang digunakan.

f) uang hasil kejahatan yang berada dalam rekening

nasabah menyimpan terlebih dahulu dilakukan

pemblokiran rekening senilai hasil kejahatan selanjutnya

dilakukan penyitaan setelah mendapat penetapan

pengadilan.

g) uang hasil kejahatan yang secara fisik ada pada

tersangka / saksi dapat dilakukan penyitaan secara fisik

sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun

1981 tentang KUHAP.

h) barang / benda / dokumen milik Negara dalam

penguasaan Negara yang berwenang dilakukan dengan

cara :

(1) Pengumpulan barang bukti milik negara dilakukan

berupa barang / benda dilakukan dengan cara

melakukan penyitaan terhadap copy dilegalisir bukti

kepemilikan barang / benda.

(2) Pengumpulan barang bukti milik negara dilakukan

berupa dokumen milik negara dalam penguasaan

negara yang berwenang dilakukan dengan cara

melakukan penyitaan terhadap copy legalisir

dokumen.

i) Pengumpulan barang bukti milik negara dibawah

kekuasaan pihak– pihak lain yang tidak berwenang

menguasai barang tersebut dapat dilakukan dengan cara

melakukan penyitaan secara fisik sebagaimana diatur

dalam Undang-undang.

(1) Perbuatan Membawa, mengirim, mengang-kut

Narkotika, maka barang bukti yang dicari :

(a) Zat/bahan yang diduga Narkotika;

(b) Tempat/tas untuk membawa;

(c) Tiket pesawat/boarding pass;

(d) Bukti pengiriman/penerimaan paket kiriman;

(e) Alat angkut;

(f) Catatan-catatan;

(g) Pasport;

(h) HP;

(i) Benda / barang lain yang diduga ada kaitan

dengan pidananya.

(2) Menggunakan Narkotika untuk diri sendiri (Narkotika

habis terpakai), maka barang bukti yang dicari :

(a) Bungkus bekas Narkotika.

(b) Alat Suntik;

(c) Bong;

(d) Sedotan;

(e) Kompor pembakar;

(f) Korek api;

(g) Alat untuk mecampur;

(h) Alat untuk menghaluskan;

(i) Alat untuk menyendok;

(j) Alumunium foi;l

e. Pengakhiran penanganan TKP 1) Konsolidasi

Setelah pengolahan TKP selesai dilaksanakan, maka dilakukan

pengecekan tehadap personil, perlengkapan dan segala hal

yang diketahui, ditemukan dan dilakukan di TKP, dan untuk

mengetahui sejauh mana penanganan TKP sudah dialkukan,

maka harus dapat menjawab “Ya” atas pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut:

a) Apakah semua macam barang bukti yang ditemukan

telah dapat petunjuk-petunjuk dikumpulkan dalam jumlah

yang maksimal.

b) Apakah pembungkusan barang bukti telah sesuai dengan

yang ada.

c) Apakah dalam tindakan-tindakan yang dilakukan cukup

berhati-hati dan cermat.

d) Apakah pemotretan-pemotretan yang dilakukan dan

sketsa yang dibuat telah cukup untuk menggambarkan

keadaan yang sebenarnya (rekonstruksi).

e) Apakah keterangan – keterangan saksi dan tersangka

sudah memperhatikan jawaban-jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang berkaitan

dengan pemenuhan alat bukti.

2) Pembukaan/ pembebasan TKP. a) Pembukaan/pembebasan TKP dilakukan oleh Perwira

Siaga setelah mendapat pemberitahuan dari penyidik

bahwa pengolahan TKP telah selesai.

b) Dalam hal petugas pengolahan TKP baik dari Reserse

maupun dari Bantuan Tehnis (Identifikasi, Labfor, Dokpol,

Jibom dan Satwa) masih memerlukan waktu untuk

pengolahan TKP, maka pembukaan/pembebasan TKP

selanjutnya dapat dilakukan oleh penyidik setelah

mendapat pemberitahuan dari penyidik atau Bantuan

Tehnis dari Identifikasi, Labfor, Dokpol , Jibom dan Satwa

bahwa pengolahan telah selesai.

3) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP. a) Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat oleh Penyidik

/Penyidik Pembantu yang melakukan pengolahan TKP

adalah merupakan :

(1) Hasil yang ditemukan di TKP baik TKP itu sendiri,

korban, saksi-saksi, tersangka maupun barang

bukti.

(2) Tindakan yang dilakukan oleh petugas (TPTKP dan

Pengolahan TKP) terhadap hasil yang ditemukan di

TKP.

(3) Sebagai bahan untuk pelaksanaan dan

pengembangan penyidikan selanjutnya.

(4) Bahan bagi penyidik selanjutnya.

(5) Bahan evaluasi bagi atasan.

b) Disamping Berita Acara Pemeriksaan di TKP, dibuat pula:

(1) Berita Acara Penemuan dan Penyitaan Barang Bukti

di TKP.

(2) Berita Acara Penemuan dan Pengambilan Jejak di

TKP (sidik jari, lutut,darah, sperma,dll) bila

ditemukan

(3) Berita Acara Memasuki Rumah di TKP.

(4) Berita Acara Pemotretan di TKP.

(5) Berita Acara lain-lain sesuai tindakan yang

dilakukan.

4) Evaluasi Kegiatan. Khusus terhadap TKP tertentu yang memerlukan penanganan

TKP lanjutan karena sifat dan kualitasnya dinilai tinggi perlu

melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan

sebagai dasar dan pertimbangan mulai dari tahap-tahap

sebagai berikut :

a) Tahap Persiapan

(1) Respons terhadap laporan (sikap penerimaan,

tindak lanjut).

(2) Kesiapan Alut/Alsus.

(3) Kelengkapan administrasi penanganan TKP

(4) APP sebelum berangkat.

b) Tahap pelaksanaan TP TKP.

(1) Pengamatan Umum.

(2) Pemasangan Police Line/Pembatas TKP.

(3) pembuatan jalan setapak.

(4) Pengecekan tanda-tanda kematian korban

(5) Penandaan korban hidup yang akan dibawa ke

Rumah Sakit.

c) Tahap Pelaksanaan Olah TKP.

(1) APP Awal

(2) Tehnik dan urut-urutan pemotretan.

(3) Tehnik pencarian barang bukti.

(4) Tehnik pengambilan barang bukti.

(5) Tehnik pengamanan barang bukti.

(6) Tehnik penanganan saksi.

(7) Tehik penanganan tersangka yang tertangkap

tangan.

d) Tahap pengakhiran olah TKP.

(1) Konsolidasi

(2) Pembukaan/pembebasan TKP

(3) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP berikut

kelengkapan meliputi :

(a) BAP di TKP

(b) Sket TKP umum/khusus

(c) Hasil Foto TKP

(d) Berita Acara Pemotretan

(e) Data Pemotretan

(f) Berita Acara pengambilan jejak jari/kaki/ban

(g) berita Acara penemuan dan penyitaan barang bukti

di TKP

(h) Berita Acara Penyegelan Barang Bukti.

(i) Berita Acara pembungkusan dan penyegelan barang

bukti.

(j) Label barang bukti.

5) Gelar pelaksanaan penanganan TKP Gelar terhadap pelaksanaan penanganan TKP sebagai sarana

untuk mencari dan menemukan cara dan tehnis pengolahan

TKP selanjutnya agar memperoleh hasil yang maksimal.

5. Hal-hal yang harus diperhatikan. a. Dalam penanganan dan pengolahan TKP harus tetap

mempertahankan status-quo;

b. Dalam pengolahan TKP barang bukti yang dikumpulkan hanya yang

berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi secara objektif,

transparan dan akuntabel;

c. Setiap tindakan yang dilakukan dalam proses penanganan TKP

harus dibuatkan berita acara;

d. Proses penanganan dan pengolahan TKP harus dapat menghasilkan

hubungan keterkaitan antara saksi, tersangka dan barang bukti

terhadap suatu peristiwa pidana;

e. Semua tindakan yang dilakukan lebih mengutamakan faktor

keselamatan;

f. Untuk memperlancar pelaksanaan penanganan dan olah TKP perlu

dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan;

6. Mekanisme Penanganan Tempat Kejadian Perkara

OLAH TKP SEBELUM PROSES

PENYIDIKAN

OLAH TKP SAAT

PROSES PENYIDIKAN

1. KATIM 2. PENYIDIK / PENYIDIK

PEMBANTU 3. FUNGSI PENDUKUNG (INAFIS,

LABFOR DLL)

TIM OLAH TKP

1. STATUS QUO 2. PENOMORAN LETAK BB DI TKP 3. GELEDAH/ SITA BB PADA TSK 4. AMANKAN TSK DAN SAKSI 5. PISAHKAN TSK DAN SAKSI 6. PUL BB DAN IDENTITAS TSK/SAKSI7. PERMINTAAN VISUM Et REPERTUM

8. PEMBERITAHUAN KEL KORBAN 9. MEMBUAT SKETSA TKP 10. BANTUAN TEKNIS

LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN

BARANG BUKTI, TSK, SAKSI DGN PERISTIWA

1. PENGAMATAN UMUM

2. PENGAMATAN KHUSUS

METODE : 1. SPIRAL 2. ZONE 3. STRIP/ STRIP

GANDA 4. RODA 5. KOTAK

PENANGANAN DAN PENGOLAHAN TKP

PENYIDIKAN

Demikian SOP (Standar Operating Procedure) ini dibuat untuk menjadi pedoman

bagi pengawasan penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Polda Kaltim dan Kabag

Wassidik Polda Kaltim dalam memberikan pelayanan pengawasan penyidikan atau

pelayanan oleh penyidik Polri.

 

Ditetapkan di : Balikpapan Pada tanggal : Pebuari 2013

Ditetapkan di Balikpapan Pada tanggal Pebuari 2013 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Drs. ANAS YUSUF, SH., MH., MM INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Paraf: 

1. Kasubdit Tipidter  : 

2. Dir Reskrimsus  : 

3. Kabidkum    : 

4. Kasetum    : 

5. Wakapolda    : 

a.n DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA KALTIM WADIR

Drs. BUDI PRASETYO, SH, MH AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62100827

Demikian SOP (Standar Operating Procedure) ini dibuat untuk menjadi pedoman

bagi pengawasan penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Polda Kaltim dan Kabag

Wassidik Polda Kaltim dalam memberikan pelayanan pengawasan penyidikan atau

pelayanan oleh penyidik Polri.

 

Ditetapkan di : Balikpapan Pada tanggal : Pebuari 2013

Ditetapkan di Balikpapan Pada tanggal Pebuari 2013 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Drs. ANAS YUSUF, SH., MH., MM INSPEKTUR JENDERAL POLISI

a.n DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA KALTIM WADIR

Drs. BUDI PRASETYO, SH, MH AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 62100827

Demikian SOP (Standar Operating Procedure) ini dibuat untuk menjadi pedoman

bagi pengawasan penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Polda Kaltim dan Kabag

Wassidik Polda Kaltim dalam memberikan pelayanan pengawasan penyidikan atau

pelayanan oleh penyidik Polri

Ditetapkan di : Balikpapan Pada tanggal : Pebuari 2013 DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA KALTIM

.

Drs. IMAN SUMANTRI, MSi KOMISARIS JENDERAL POLISI NRP 66070510

Ditetapkan di Balikpapan Pada tanggal Pebuari 2013 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Drs. ANAS YUSUF, SH., MH., MM INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Demikian SOP (Standar Operating Procedure) ini dibuat untuk menjadi pedoman

bagi pengawasan penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Polda Kaltim dan Kabag

Wassidik Polda Kaltim dalam memberikan pelayanan pengawasan penyidikan atau

pelayanan oleh penyidik Polri.

 

Ditetapkan di : Balikpapan Pada tanggal : Pebuari 2013 DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA KALTIM

Drs. IMAN SUMANTRI, MSi

KOMISARIS JENDERAL POLISI NRP 66070510

Ditetapkan di Balikpapan Pada tanggal Pebuari 2013 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Drs. ANAS YUSUF, SH., MH., MM INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Paraf: 

6. Konseptor: 

7. Kasubag Renmin: 

8. Dirreskrimsus: 

9. Kasetum: 

10. Waka Polda: