STANDAR AKUNTANSI MUDHARABAH DAN URGENSINYA PADA …repository.iainbengkulu.ac.id/3203/1/Skripsi M. Asri... · 2019. 5. 9. · STANDAR AKUNTANSI MUDHARABAH DAN URGENSINYA PADA LEMBAGA

1

STANDAR AKUNTANSI MUDHARABAH DAN URGENSINYA

PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH

M. ASRI SETIAWAN

NIM. 1316140386

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

TAHUN, 2017 M/1438 H

2

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Standar Akuntansi mudharabah dan Urgensinya pada

Lembaga Keuangan Syari‟ah”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk

mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan

Tinggi Lainnya.

2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan

yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.

3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis

atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan

dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama

pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi

lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 24 Juli 2017 M

30 Syawal/1438 H

H

Mahasiswa yang menyatakan

M. Asri Setiawan

NIM 1316140386

3

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Asri Setiawan NIM 1316140386 dengan judul

“Standar Akuntansi Mudharabah dan Urgensinya pada Lembaga Keuangan

Syari‟ah”, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran

pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak

untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


26 Syawal/1438 H

Pembimbing II

(Yunida Een Fryanti, M.Si)

NIP. 198106122015032003

Pembimbing I

(Dr. Asnaini, MA)

NIP. 197304121998032003

4

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul ‘’Standar Akuntansi Mudharabah dan Urgensinya

pada Lembaga Keuangan Syari’ah,’’ oleh M. Asri Setiawan NIM. 1316140386,

Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan

dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum‟at

Tanggal : 28 Juli 2017 M/ 04 Dzulkaidah/ 1438 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai

syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syari‟ah, dan diberi

gelar Sarjana Ekonomi Syari‟ah (SE).

Bengkulu, 10 Agustus 2017 M

17 Dzulhijjah/1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M.Ag

NIP 195707061987031003

Penguji II

Rini Elvira, SE, M.Si

NIP 197708152011012007

Sekretaris

Yunida Een Fryanti, M.Si

NIP 198106122015032003

Mengetahui,

Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP 197304121998032003

Penguji I

Dr. H.M. Zaini Da‟un, MM

NIP 195403231976121001

5

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka

apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah

bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada

Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah (94) : 5-8)

Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,

maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga

( H.R Muslim)

v

6

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini

sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada:

1. Rasa bersyukur kepada Allah SWT. atas segala

kenikmatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani

kehidupan.

2. Ayah (Marlon Dani, S.Pd.I) dan Ibu (Meri Susiyanti,

S.Pd.I) tercinta yang tak pernah letih mendidik dan

mengasihiku, pagi siang malam tiada henti mereka kerja

keras demi menyongsong masa depanku, walaupun panas,

hujan mereka tiada pernah mengeluh, semangat mereka

yang tak pernah luluh, pengorbanannya sungguh sangat

berarti walaupun berat beban yang harus mereka tempuh

tetapi mereka tetap semangat serta senantiasa

mendo’akan kesuksesanku.

3. Adik-adikku (Rizki Pratika) dan adikku (Rizki Pradita)

tersayang yang selalu memotivasi aku untuk tetap maju

dan tetap semangat dalam menghadapi segala hal.

4. Untuk Nurlaila yang selalu memberikan pengarahan

bantuan tenaga dan pikiran

5. Sahabat-sahabatku Ramadhan, Erik, Firdaus, Fauzul,

Nurlela, Handika, Ade, Meki, Syafiq, Dani, yang selalu

memberiku dukungan dan memberi semangat dan

mendampingiku disaat aku susah maupun senang.

6. Rekan-rekan seperjuanganku Perbankan Syariah

Angkatan 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

7. Terima kasih Almamaterku.

vi

7

ABSTRAK

Standar Akuntansi Mudharabah dan Urgensinya Pada Lembaga Keuangan Syari‟ah

oleh M. Asri Setiawan, NIM 1316140386

Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuian standar akuntansi

mudharabah dengan DSN (Dewan Syari‟ah Nasional) MUI sebagai organisasi yang

menaungi salah satu masalah transaksi keuangan syari‟ah khususnya PSAK

(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) syari‟ah 105 dengan berpedoman pada

standar akuntansi internasional AAOIFI (Accounting and Auditing for Iclamic

Financial Institutions (AAOIFI). Untuk mengungkap persoalan tersebut secara

mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

dengan teknik pengumpulan data dengan teknik studi pustaka cara teknik analisis isi .

Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah

Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang

atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi adalah salah

satu jenis metode penelitian yang bersifat objektif, sistematis, dan kualitatif serta

berkait dengan isi. Dalam analisis isi, yang dibedah adalah pesan atau “message”nya.

Studi analisis isi ini menekankan pada bahasa dan menghendaki adanya netralitas.

Jadi penulis menganalisa kesesuaian akuntansi mudharabah dengan DSN (Dewan

Syari‟ah Nasional) MUI dengan memperhatikan aturan yang dikeluarkan oleh

AAOIFI sebagai organisasi akuntansi internasional di dunia, sehingga dihasilkan

bahwa ada kesesuaian akuntansi yang ada di Indonesia dengan fatwa yang

dikeluarkan oleh DSN.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Mudharabah, Urgensi, Lembaga Keuangan Syari’ah

vii

http://menulisproposal.blogspot.com/search/label/penelitian%20kualitatif

8

TRANSLITERASI

Huruf Arab Alih Aksara Keterangan

A a ا

B b ب

T t ت

Ts ts ث

J j ج

Ḥ ḥ h dengan satu titik dibawah ح

Kh kh خ

D d د

Dz dz ذ

R r ر

Z z ز

S s س

Sy sy ش

Sh sh ص

Dh dh ض

Th th ط

Zh zh ظ

A'a´ voiced pharyngeal fricative' ع

Gh gh غ

F f ف

Q q ق

K k ك

L l ل

M m م

N n ن

H h ه

W w و

tidak dilambangkan ء

atau '

Y y ي

vokal panjang āī ū ditandai dengan garis di atas vocal

Ay Diftong ييااَي

ااَي Aw Diftong ووْ

viii

9

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadirat Allah SWT.atas segala nikmat dan karuniaNya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Standar Akuntansi

Mudharabah dan Urgensinya pada Lembaga Keuangan Syari‟ah”. Shalawat dan

salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad

SAW. yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Program Studi Perbankan Syariah

Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis

mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis

mengucapkan rasa terima kasih teriring do‟a semoga menjadi amal ibadah dan

mendapat balasan dari Allah SWT. kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku Plt. Rektor IAIN Bengkulu yang

telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dikampus hijau tercinta.

2. Dr. Asnaini, MA selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah sabar dalam mendidik selama

proses belajar dan senantiasa mendo‟akan kesuksesan penulis, sekaligus selaku

pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, dorongan, dan motivasi

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

ix

10

3. Idwal B, MA selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah

memotivasi dan membagikan ilmunya.

4. Yunida Een Fryanti, M. Si, selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dan tabah

dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi.

5. Kedua Orang tuaku yang mendo‟akan kesuksesan penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan

berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal

administrasi.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan

dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan

penulis ke depan.


10 Syawal/ 1438 H

M. Asri Setiawan

NIM 1316140386

x

11

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i

SURAT PERNYATAAN ................................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................................... iii

PENGESAHAN .................................................................................................. iv

MOTTO .............................................................................................................. v

PERSEMBAHAN ............................................................................................... vi

ABSTRAK ......................................................................................................... vii

TRANSLITERASI .............................................................................................. viii

KATA PENGANTAR ........................................................................................ ix

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................ 7

C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 7

D. Kegunaan Penelitian......................................................................... 8

E. Penelitian Terdahulu ........................................................................ 8

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian................................................. 12

2. Waktu Penelitian ........................................................................ 12

3. Sumber Data Penelitian .............................................................. 13

4. Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 13

5. Teknik Analisis Data .................................................................. 13

G. Sistematika Penulisan ..................................................................... 15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Akuntansi ....................................................................... 17

B. Pengertian PSAK ............................................................................. 18

C. Pengertian PSAK 105 ...................................................................... 19

D. Pengertian Mudharabah ................................................................... 22

E. Pengertian DSN MUI ....................................................................... 25

F. Pengertian AAOIFI ......................................................................... 35

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Lembaga Keuangan Syari‟ah ........................................................... 38

B. AAOIFI ............................................................................................

47

C. PSAK Syari‟ah ................................................................................. 51

D. Fatwa DSN (Dewan Syari‟ah Nasional) MUI .................................

54

xi

12

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian ................................................................................. 62

B. Pembahasan ...................................................................................... 65

BAB V PENUTUP

A. Simpulan .......................................................................................... 72

B. Saran ................................................................................................. 73

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xii

13

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jaringan kantor Perbankan Syari‟ah (Posisi Juli 2016) ............... 37

Tabel 3.2 Sejarah Akuntansi Syari‟ah ........................................................ 38

xiii

14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ketentuan Pengawasan DSN MUI .................................................. 25

Gambar 2.2 Mekanisme Kerja DSN MUI ......................................................... 28

Gambar 2.3 AAOIFI Structutre .......................................................................... 37

xiv

15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 2. Bukti Menghadiri Seminar Proposal

Lampiran 3. Lembar Judul Skripsi

Lampiran 4. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa

Lampiran 5. Catatan Perbaikan Proposal Skripsi

Lampiran 6. Halaman Pengesahan Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 7. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 8 Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 Fatwa DSN MUI Pembiayaan Mudharabah

Lampiran 10 Fatwa DSN MUI Mudharabah Musytarakah

Lampiran 11 Standar Akuntansi AAOIFI

xv

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan dan

penginterprestasian segala kejadian dan transaksi keuangan untuk memberikan

informasi kepada manajemen dan pihak berkepentingan lain yang membutuhkan

sebagai dasar untuk mengambil keputusan.1

Secara normative, masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan

perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 282

1 Sinaga, Yahya. Metode Instant kuasai Akuntansi Dasar. (Jakarta; Langit Publisher, 2016) h.

16

2

Artinya:

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179]

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya

sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di

antaramu), jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan

dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang

lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu

membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa

bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika

kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu;

dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

3

[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa

menyewa dan sebagainya.

Perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik

pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh

seseorang dengan orang lainnya. “Substansi”dari perintah ini adalah : (1)Praktik

pencatatan yang harus dilakukan dengan (2) benar (adil dan jujur). Substansi dalam

konteks ini, sekali lagi, berlaku umum sepanjang masa; tidak dibatasi oleh ruang dan

waktu.2

Di Indonesia untuk muamalah berdasarkan syari‟ah memiliki Dewan Syari‟ah

Nasional MUI yang Fungsi utamanya adalah meneliti dan memberi fatwa bagi

produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari‟ah. Produk-produk

baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan

Pengawas Syari‟ah.3

Dewan Syariah Nasional MUI bertugas memberikan rekomendasi para ulama

yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional MUI pada suatu lembaga

keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional MUI dapat memberi teguran kepada

lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari

panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah

menerima laporan dari Dewan Pengawas Syari‟ah pada lembaga yang bersangkutan

mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syari‟ah tidak mengindahkan teguran

2 Iwan Triyuwono. Akuntansi Syari’ah edisi kedua. (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada,

2012) h. 318 3 Kautsar, Riza Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah Berbasis PSAK Syari’ah.

(Jakarta:@kademia, 2014) h. 13

4

yang diberikan, Dewan Syari‟ah Nasional MUI dapat mengusulkan kepada otoritas

yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk

memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembankan lebih jauh

tindakan yang tidak sesuai dengan syari‟ah. Fatwa DSN membuat transaksi di

lembaga keuangan syari‟ah berubah, sehingga standar keuangan untuk lembaga jadi

berubah.

Kerangka dasar penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari‟ah

dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Perbankan Syari‟ah

merupakan standar teknis dalam pencatatan, penyajian, pelaporan, pengungkapan,

pengakuan segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan keuangan suatu bank

syari‟ah. Selama ini penyusunan laporan keuangan yang disusun sangat tergantung

pada jenis industry serta aturan lain yang berkaitan dengan industry itu, Ini berarti

aturan bank yang masih “copot sini copot sana” juga akan memengaruhi standard

bentuk laporan keuangannya. Memang kedua standar ini banyak mengadopsi

kerangka dan standar yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organizations

for iclamic financial institions (AAOFIFI, 1998) yang berpusat di Manama Bahrain.4

Terhitung Sejak 1992-2002 atau 10 tahun lembaga keuangan baik bank

syari‟ah maupun entitas syari‟ah yang lain tidak memiliki PSAK khusus yang

mengatur transaksi dan kegiatan berbasis syari‟ah. PSAK 59 sebagai produk pertama

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) – Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

untuk entitas syari‟ah dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi keberadaan

4 Harahap, Sofyan. TEORI AKUNTANSI. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 517

5

akuntansi syari‟ah di Indonesia. PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syari‟ah dan

kerangka dasar penyusunan laporan keuangan Bank Syari‟ah ini disahkan tanggal 1

Mei 2002 dan yang resmi berlaku mulai 1 Januari 2003.5

Adapun Kronologis Penyusunan PSAK Perbankan Syari‟ah di jelaskan oleh

yanto (2003) sebagai berikut:6

Pada bulan Januari – Juli 1999, masyarakat mulai memberi usulan mengenai

standar Akuntansi bank syari‟ah, Juli 1999, usulan masuk agenda dewan konsultan

SAK Agustus 1999, dibentuk tim penyusunan pernyataan SAK bank syariah,

Desember 2000, Tim penyusunan menyelesaikan konsep exposure draft, 1 Juli 2001,

exposure draft disahkan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan

keuangan bank syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah, 1 Mei 2002,

pengesahan kerangka dasar penyusunan dan penyusunan dan pengajian laporan

keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah, 1 Januari 2003,

mulai berlaku krangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank

syariah dan PSAK Akuntansi Syariah.

PSAK 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah hanya di sektor

perbankan syariah, ini sangat ironis karena ketika itu sudah mulai menjamur entitas

syariah selain dari perbankan syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah,

koperasi syariah. Maka seiring tuntutan akan kebutuhan akuntansi untuk entitas

syariah yang lain maka Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntasi

5 Harahap, Sofyan. TEORI…, h. 517

6 Sofyan, Syarif Harahap. Teori Akuntansi edisi revisi 2011.(Jakarta; Rajawali Pers, 2015)

h. 499

6

Keuangan (KAS DSAK) menerbitkan enam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syariah (LKS) yang disahkan tanggal 27 Juni

2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir

tahun 2008. Penulis tertarik untuk menelaah PSAK 105 tentang mudharabah yang

telah dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tahun 2007, apakah sudah sesuai

dengan Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Mudharabah, kajian mengenai ini

belum penulis dapatkan pada penelitian sebelumnya.

Akuntansi syari‟ah Internasional memliki standar internasional, yang

diterbitkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organizatition for Iclamic

Financial Institutions), dalam penelitian ini penulis juga ingin menelaah ada

perbedaan antara standar Indonesia yakni PSAK 105 dengan Standar Internasional

AAOIFI.

Mudharabah dalam AAOIFI adalah Akad kerja sama antara pihak pertama

(malik, shahibul mal, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (‘amil,

mudharib, atau Bank Syari‟ah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan

membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Oleh sebab itu PSAK 105 harus sesuai dengan fatwa DSN MUI karena

menjadi acuan dalam perbankan syari‟ah dalam masalah transaksi keuangan

mudharabah dan sesuai dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menelaah

mengenai kesesuaian standar akuntansi mudharabah PSAK 105 dengan Dewan

7

Syari‟ah Nasional MUI. Selain itu, penulis juga ingin membandingkan standar

akuntansi mudharabah PSAK 105 dengan standar mudharabah dalam AAOIFI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah standar akuntansi mudharabah PSAK 105 sudah sesuai dengan

fatwa DSN MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000?

2. Apakah standar akuntansi mudharabah PSAK 105 sudah sesuai dengan

AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for iclamic Financial

Institutions)?

3. Apakah Urgensi Standar akuntansi mudharabah PSAK 105 terhadap

lembaga keuangan syari‟ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian standar akuntansi mudharabah PSAK 105

pada lembaga keuangan syari‟ah dengan fatwa DSN MUI dan standar

mudharabah dalam AAOIFI.


dengan Fatwa DSN MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

mudharabah

8


dengan AAOIFI (Accounting and uditing Organizations for Iclamic

Financial Institutions)

4. Untuk mengetahui Urgensi Standar akuntansi mudharabah terhadap

lembaga keuangan syari‟ah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan dalam akuntansi mudharabah pada lembaga keuangan

syari‟ah.

b. Bagi kalangan akademisi atau praktisi diharapkan dapat dijadikan

referensi dan dasar untuk melakukan penelitian sejenis dimasa yang

akan datang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perbankan Syariah diharapkan dapat memberikan manfaat dalam

pengembangan penerapan PSAK 105 pada akuntansi mudharabah.

b. Bagi masyarakat bisa dijadikan informasi tentangstandar akuntansi

mudharabah.

E. Penelitian terdahulu

Untuk mendukung permasalahan yang lebih mendalam mengenai

pembahasan diatas, maka peneliti melakukan kajian pustaka yang

9

berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun pustaka yang

terkait dalam hal ini adalah:

Kusniasari, Penelitian ini berjudul Evaluasi Penerapan Akuntansi

Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK no. 59 dan PSAK no. 105 pada Kjks-

BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan pada

KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta.Penelitian ini bertujuan untuk

mengevaluasi penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang

meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas praktik

pembiayaan mudharabah pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera

Yogyakarta berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis

deskriptif dengan membandingkan perlakuan akuntansi pembiayaan

mudharabah yang diterapkan KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta

dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105.Hasil dari penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada

KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta yang meliputi (1) Pengakuan

akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang terdiri dari pengakuan

investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban telah

sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Namun pengakuan

10

keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 karena

dihitung berdasarkan proyeksi (2) Pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan

mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 (3)

Penyajian akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan

PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. (4) Pengungkapan akuntansi terhadap

pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan

PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan

penyisihan kerugian investasi mudharabah dan pengungkapan kerugian akibat

penurunan nilai aktiva mudharabah.Yang membedakan penelitian ini dengan

penelitian yang akan penulis lakukan adalah teknis analisis data yang

digunakan, judul penelitian, objek penelitian dan lokasi penelitian.7

Rohana, Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan PSAK no. 105

tentang Akuntansi Mudharabah pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah

Airtiris. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data

dan informasi lainnya dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada

pihak-pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan

penjelasan mengenai penerapan akuntansi mudharabah di perusahaan

tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. BPRS

Berkah Dana Fadhlillah, ditemukan beberapa kelemahan dalam penerapan

akuntansi mudharabah pada perusahaan ini diantaranya yaitu: cara

7Wahyu Astri Kusniasari,Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan

PSAK no. 59 dan PSAK no. 105 pada Kjks-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta.(Skripsi,

Fakultas Ekonomi, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, 2013)

11

perhitungan bagi hasil perusahaan menggunakan total pendapatan

usaha(omset), seharusnya perusahaan menggunakan laba bruto (gross profit),

perusahaan tidak mencatat dana yang diterima sebagai dana syirkah temporer

melainkan mencatatnya dalam dana investasi tidak terikat, perusahaan masih

menggabungkan dana syirkah temporer dalam neraca pada bagian dana

investasi tidak terikat dan belum memisahkan pencatatan antara dana syirkah

temporer yang berasal dari bank dan dari bukan bank, dan perusahaan belum

menyajikan laporan keuangan secara lengkap, karena hanya menyajikan

Neraca, Laporan laba rugi, Laporan sumber dan penggunaan ZIS, Laporan

sumber dan penggunaan Qardh. Setelah melakukan penelitian, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa dalam penerapan akuntansi mudharabah PT. BPRS

Berkah Dana Fadhlillah Airtiris belum sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan

dilakukan judul penelitian, objek penelitian, dan lokasi penelitian.8

Indrawati, Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan PSAK No. 105

Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Surya Maspul Belajen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan

PSAK No 105 terhadap pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat

Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen. Jenis penelitian ini merupakan

8 Siti Rohana, Analisis Penerapan PSAK no. 105 tentang Akuntansi Mudharabah pada PT

BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan

Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013)

12

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Data penelitian

ini diperoleh adalah data primer yang dilakukan melalui observasi dan

wawancara langsung dengan pihak khususnya bagian pembiayaan. Adapun,

data sekunder diperoleh dengan cara telaah pustaka dan literature ilmiah

lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan

mudharabah oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen

telah sesuai dengan PSAK No. 105. Yang membedakan penelitian ini dengan

penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian, jika penelitian ini

dilakukan di BMT, maka penulis meneliti melalui kepustakaan, judul

penelitian, metode penelitian dan objek penelitian.9

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan metode

pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Studi Pustaka adalah kajian

teoritis, refernsi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya,

nilai dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti (Sugiyono,

2012).

9Indrawati, Analisis Penerapan PSAK No. 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen.(Skripsi, Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi

dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. 2012)

13

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2016 sampai dengan

Juli 2017 (jadwal terlampir).

3. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah data sekunder

dalam bentuk PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), Fatwa DSN

MUI, dan AAOIFI yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk

mendukung penulisan pada penelitian ini adalah dokumen atau kajian literatur

dari buku-buku, artikel, jurnal serta situs internet yang berhubungan dengan

permasalahan yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka yakni, didapat dari bacaan dan literatur terkait yang

digunakan dalam penelitian ini. Sebagian besar literatur yang digunakan

dalam penelitian ini merupakan buku-buku, jurnal penelitian, internet search.

Penulis melakukan teknik ini dengan menggunakan berbagai referensi yang

sesuai dengan pembahasan di dalam skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah,

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis. Analisis ini biasanya

14

digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D.

Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang

atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi adalah

salah satu jenis metode penelitian yang bersifat objektif, sistematis.10

Dalam analisis isi, yang dibedah adalah pesan atau “message”nya.

Studi analisis isi ini menekankan pada bahasa dan menghendaki adanya

netralitas. Akan tetapi, sedikit kelemahan dari analisis isi ini adalah sangat

berpengaruh pada subjektivitas peneliti. Namun, suatu hal yang membuat

metode analisis isi ini patut menjadi pilihan karena sangat efisien dari segi

biaya. Di sisi lain, analisis isi tidak perlu menggunakan responden sehingga

dapat menghemat biaya dan waktu, narasumber terkadang diperlukan untuk

memperkuat pendapat semata. 11

10

Burhan, Bungin. Analisis Data Penelitian Kualitatif pemahaman metodologis ke arah

penguasaan model aplikasi. (Jakarta; Rajawali Pers, 2015) h. 8 11

Burhan, Bungin. Analisis Data Penelitian Kualitatif…, h. 85

http://menulisproposal.blogspot.com/search/label/penelitian%20kualitatif

15

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terbagi dalam 5 (lima) bab sebagai

berikut :

Bab pertama, berisi latar belakang masalah mengenai masalah standar

akuntansi mudharabah psak 105 dengan fatwa DSN MUI , rumusan masalah

mengenai kesesuaian standar akuntansi mudharabah PSAK 105 dengan Fatwa

DSN MUI, tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian standar akuntansi

mudharabah PSAK 105 terhadap fatwa DSN MUI, kegunaan penelitian

menjelaskan kegunaan teoritis dan praktis, penelitian terdahulu menjelaskan

mengenai permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, metode penelitian

ini yakni penelitian kualitatif evaluatif dengan menggunakan teknik analisis

isi, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, kajian teori berisi tentang teori-teori yang digunakan

diantaranya pengertian akuntansi secara umum dan syari‟ah, mudharabah,

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 105 dan AAOFI

(Accounting and uditing Organizations for Iclamic Financial Institutions).

Bab ketiga, gambaran umum berisi tentang lembaga keuangan

syari‟ah, PSAK Syari‟ah khususnya 105 mengenai akuntansi mudharabah,

AAOIFI ((Accounting and uditing Organizations for Iclamic Financial

Institutions), dan Fatwa DSN (dewan syari‟ah nasional) MUI mengenai

pembiayaan mudharabah.

16

Bab keempat, hasil dan pembahasan berisi tentang hasil dari

perancangan akuntansi mudharabah, kesesuaian antara DSN MUI dengan

PSAK 105 akuntansi mudharabah, AAOIFI dengan PSAK 105, serta Urgensi

PSAK 105 pada lembaga keuangan syari‟ah.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari

penelitian ini menjelaskan mengenai kesesuaian antara Fatwa DSN MUI

dengan PSAK 105 akuntansi mudharabah, AAOIFI dengan PSAK, Urgensi

standar akuntansi mudharabah PSAK 105 pada lembaga keuangan syari‟ah.

17

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem yang mengukur aktivitas-aktivitas

bisinis, memproses informasi tersebut kedalam bentuk laporan

mengkomunikasinya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi adalah

suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas

transaksi keuangan perusahaan serta implementasinya.12

Akuntansi menurut American Instititue of Certified Public

Accountants (AICPA).“Akuntansi adalah suatu kegiatan saja. Fungsinya

adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat

keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam

pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-

alternatif dari suatu keadaan”13

12

Kusrini, Koniyoa, Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi…,h 27. 13

Sugiri, Eni. Akuntansi dan aplikasinya pada MYOB Accounting.(Yogyakarta: Graha Ilmu,

2008) h. 1

17

18

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah berarti didalam proses akuntansi terjadi implikasi

atas nilai-nilai yang dikandung dalam ayat-ayat Al-Qur‟an.14

Prinsip Umum Akuntansi Syari‟ah

Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah:282:

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Wujud

pertanggung jawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

b. Prinsip Keadilan

Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas

dan energy untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

c. Prinsip Kebenaran

Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui,

mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.15

B. PSAK

1. Pengertian PSAK

PSAK diterapkan secara utuh pada tahun 2012. Pada PSAK ini wajib

diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas public seperti : Emiten,

perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Pernyataan ini

14

Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005), h. 11 15

Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah…, h. 12

19

bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan transaksi mudharabah.16

Dalam PSAK 59 tentang akuntansi Bank syari‟ah, dijelaskan acuan

akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengugkapan

trannsaksi mudharabah, bank sebagai pengelola dana atau mudharib

dana.17

2. PSAK 105 – Akuntansi Mudharabah

Akuntansi untuk Mudharabah dan penghimpunan dana bentuk

lainnya yang menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu

pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya nyang terkait

dengan akuntansi untuk penegelolaan dana. Berdasarkan PSAK 105

paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana

(nasabah) dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer

sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang diterima. Pada

akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diakui sebagai nilai

tercatatnya.18

Ketentuan tentang akuntansi Mudaharabah diatur dalam PSAK

105 tahun 2007 tentang Akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur

16

Ikatan Akuntan Indonesia.PSAK 105 Akuntansi Mudharabah.(Jakarta, Dewan Standar

Akuntansi Keuangan, 2007) paragraf 01 17

Wiroso. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah. (Jakarta:PT

Grasindo, 2005) h. 177 18

Yaya, Martawireja, Abdurahim. Akuntansi Perbankan Syari’ah.(Jakarta, Salemba Empat,

2004)h. 92-93

20

pengakuan dan pengukuran transaksi, baik sisi pemilik dana maupun

pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan

dan pengukuran transaksi adalah mengenal dana mudharabah yang

disalurkan, jenis investasai berupa kas maupun non kas, penurunan nilai

investasi sebelum usaha dimulai, dana penghasilan usaha, kerugian akibat

kelalaian pengelola, hak pihak ketiga atas dana bagi hasil syirkah,

penyertaan dana pengelola dalam skema musyarakah, dan pembagian

hasilpada mudharabah musyarakah.

3. Akuntansi Mudharabah bagi Bank Syari’ah selaku pemilik dana

(PSAK 105)19

Pengenalan akun-akun di neraca

a. Investasi Mudharabah

Rekening ini digunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah

diberikan oleh pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola

(mudharib), baik modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai

maupun asset non kas. Rekening ini di kredit pada saat penerimaan

kembali modal mudharabah dari pengelola dana.

b. Piutang Pendapatan Bagi Hasil

Rekening ini digunakan untuk mencatat bagi hasil yang telah dihitung

oleh nasabah tetapi belum diberikan kepada bank syari‟ah sebagai

19

Kautsar Riza Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah berbasis PSAK Syari’ah.

(Jakarta;Indeks, 2014) h. 213

21

pemilik dana. Rekening ini didebit pada saat dilakukan pengakuan

pendapatan. Rekening ini dikredit pada saat penerimaan atau

pembayaran bagi hasil diterima dari pengelola dana.

c. Penyisihan Kerugian investasi Mudharabah

Rekening ini digunakan untuk mencatat pembentukan penyisihan atau

cadangan kerugian atas investasi mudharabah. Rekening ini di kredit

pada saat pengakuan untuk membentuk penyisihan kerugian atas

investasi mudharabah.Rekening ini didebit pada saat dilakukan

pencatatan untuk penghapusan investasi mudharabah.

d. Keuntungan Mudharabah tangguhan

Rekening ini digunakan untuk mencatat selisih lebih dari nilai wajar

atas nilai tercatat dari asset non kas yang diserahkan.Rekening ini

dikredit pada saat pembentukan keuntungan mudharabah

tangguhan.Rekening ini didebit pada saat dilakukan amortisasi

keuntungan tangguhan menjadi keuntungan yang dapat direalisasi.20

4. Pengenalan Akun-akun di laporan Laba Rugi21

a. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah

Rekening ini digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil

mudharabah, baik yang diterima secara tunai maupun akrual.

Rekening pendapatan bagi hasil dikredit pada saat penerimaan dan

20

Kautsar Riza Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah Berbasis PSAK Syari’ah.

(Jakarta:Indeks, 2012), h. 226 21

Kautsar Riza Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah…, h.227

22

pengakuan pendapatan bagi hasilmenjadi hak pemilik dana. Rekening

ini di debit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar Laba Rugi pada

akhir periode laporan keuangan.

b. Kerugian Investasi Mudharabah

Rekening ini digunakan untuk mencatat kerugian yang timbul dalam

investasi mudharabah yang disebabkan karena kehilangan, kerusakan,

penurunan nilai sebelum dimulai usaha, dan bukan kelalaian atau

kesalahan pengelola (mudharib). Rekening ini didebit pada saat timbul

kerugian dari investasi mudharabah. Rekening ini di kredit pada saat

dipindahkan ke rekening ikhtisar Laba Rugi pada akhir periode laporan

keuangan.

c. Keuntungan (Penyerahan Aset Mudharabah)

Rekening ini untuk mencatat keuntungan mudharabah atass

penyerahan modal asset non kas sebesar amortisasi keuntungan

tangguhan. Rekening ini dikredit pada saat dipindahkan ke rekening

ikhtisar Laba Rugi pada akhir periode laporan keuangan.

C. MUDHARABAH

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan.

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses

23

seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.22

Mudharabah merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut

bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah qirad. Dalam istilah fiqh

muamalah, mudharabah atau sebagaian ahli menyebutnya qirad, adalah

suatu bentuk perniagaan dimana si pemilik modal yang disebut dengan

sahibul maal menyetorkan modalnya kepada pengusaha, yang selanjutnya

disebut mudharib, untuk diusahakan dengan keuntunga dibagi bersama

sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan kerugian,

jika ada, ditanggung oleh si pemilik modal. 23

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua

pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul

maal) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lannya

sebagai pengelola usaha (mudharib). Keuntungan usaha yang di dapatkan

dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan

dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk persentase.24

Dalam hal ini, terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai

diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu

wadiah dan mudharabah. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja

sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal)

22 Neneng Nurhasanah. Mudharabah dalam Teori dan Praktik. (Bandung; Refika Aditama,

2015) h. 103 23

Institut Bankir Indonesia. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah

(Jakarta: Djambatan, 2003), h. 61 24

Lukman Hakim. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. (Surakarta; Penerbit Erlangga, 2012),

h. 104

24

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi

pengelola dana (mudharib) dalam suatu kegiatan produktif.25

2. Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah26

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha,

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Mudharabah Mutlaqah (Investasi tidak terikat)

b. Mudharabah Muqaidah/Muqayyadah (Investasi terikat)

3. Akuntansi Penghimpunan Mudharabah Mutlaqah (Investasi Tidak

Terikat)27

Pencatatan Mudharabah Mutlaqah untuk tabungan dan deposito

Mudharabah berdasarkan transaksi bisa menambah saldo rekening

tabungan atau mengurangi. Untuk transaksi yang menambah saldo

rekening tabungan Mudharabah ada empat hal:

a. Setoran tunai nasabah,

b. Transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah,

c. Transfer dari bank lain ke rekening nasabah,

d. Penerimaan bagi hasil Mudharabah ke rekening nasabah.

Untuk transaksi yang mengurangi saldo rekening tabungan

mudharabah ada empat hal:

25

Khotibul Umam. Perbankan Syariah …, h. 89 26

Wiroso. Penghimpunan Dana dan Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syari’ah. (Jakarta:

IKAPI, 2006) h. 32 27

Sofyan, Wiroso, Muhammad. Akuntansi Perbankan Syari’ah. (Jakarta; Graha Ilmu, 2015)

h. 134

25

a. Penarikan tunai oleh nasabah,

b. Transfer ke rekening lain pada bank yang sama,

c. Transfer kepada nasabah bank lain,

d. Penarikan biaya administrasi tabungan, pajak, dan lainnya oleh bank.

D. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syari‟ah Nasional MUI dibentuk pada tahun 1977 dan

merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana syari‟ah pada bulan juli

tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah Majelis

Ulama Indonesia dan sekretaris (ex-officio). Kegiatan sehari-hari Dewan

Syari‟ah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang

ketua dan sekretaris serta bebrapa anggota.28

Faktor utama pendorong keberadaan bank syari‟ah adalah keinginan

pengguna jasa untuk secara kaffah menghindari larangan dan melaksanakan

ketentuan syari‟ah dan seluruh aktifitas perbankan yang dilakukan. Oleh

karena itu salah satu kunci keberhasilan dan kesinambungan eksistensi bank

syari‟ah juga adalah adanya jaminan norma dan prinsip syari‟ah secara benar

dan istiqomah, selain itu perkembangan pesat lembaga keuangan syari‟ah

dengan prinsip- prinsip syari‟ah . Persoalan kemudian muncul karena institusi

regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga

keuangan syari‟ah, yaitu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan tidak

28

Kautsar Riza Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah berbasis PSAK Syari’ah.

(Jakarta;@kademia, 2014) h. 13

26

dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syari‟ah. Kedua lembaga

pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-

prinsip syari‟ah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk

peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syari‟ah

selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undang yang

mengatur tentang otoritas dalam mengurusi masalah syari‟ah.

Gambar 2. 1

Pengawasan Ketentuan Syariah Dalam Perbankan Syariah Indonesia29

Sumber : Darsono, dkk. (2015)

Adapun DPS adalah badan terafiliasi yang ditempatkan oleh DSN dalam

setiap lembaga keuangan syari‟ah. DPS terdiri dari pakar di bidang syari‟ah yang

29

Ichwan, Hasanudin, Cecep, Setiawan, Endy. Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah.

(Jakarta; Erlangga, 2014) h. 15

BANK INDONESIA

BANK SYARIAH

PRODUK BANK

SYARIAH

DEWAN SYARIAH

NASIONAL

DEWAN

PENGAWAS

SYARIAH

27

memiliki pengetahuan di bidang perbankan. DPS dalam menjalankan tugasnya

ajib mengikuti fatwa DSN.30

Setelah disahkanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan

yang menyebutkan keberadaan bank bagi hasil sebagai landasan hukum dari

berdirinya bank syari‟ah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia

(BMI), maka penjelasan dan pelaksanaan teknis dari undang-undang tersbut

adalah tentang bank berdasarkan peraturan pemerintah ini, maka dibentuknya

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMI dimana DPS ini berfungsi pula sebagai

Dewan fatwa. Fungsi ini tidak bisa dihindarkan mengingat saat itu belum ada

otoritas fatwa. Dalam pendirian dan menjalankan fungsinya DPS melakukan

konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia, yaitu

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hal seperti ini berpotensi menimbulkan

kekawatiran umat. 31

Oleh karenanya MUI menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah

yang bersifat nasional, sekaligus membawahi seluruh lembaga keuangan syari‟ah.

Upaya pengembangan perbankan syari‟ah didukung secara intensif oleh tiga

lembaga yaitu BI (Bank Indonesia), Dewan Syari‟ah Nasional, dan Dewan

Standar Akuntansi Syari‟ah-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI).32

30

Rizal, Airlangga, Ahim. Akuntansi Perbankan Syari’ah Teori dan Praktik Kontemporer

edisi kedua. (Jakarta; Salemba Empat, 2014) h. 25 31

Andri, Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah. (Jakarta; KENCANA, 2012)

h. 43 32

Rizal, Airlangga, Ahim. Akuntansi Perbankan Syari’ah…, h. 25

28

Sehubungan dengan hal itu Bank Indonesia berinisiatif memperkasai

berdirinya lembaga otoritas fatwa yang kemudian dikenal dengan nama Dewan

Syariah Nasional (DSN) MUI. Dengan pertimbangan bahwa bank Indonesia

cenderung berfungsi sebagai otoritas yang mengurusi prudential banking

sedangkan otoritas fatwa merupakan lembaga yang mengurusi aspek kepatuhan

pada prinsip syari‟ah, maka pendirian lembaga otoritas fatwa tersebut sepatutnya

dilakukan oleh MUI. Penyerahan pendirian MUI didasarkan pemikiran bahwa isu

Shariah Compliance menjadi domain ulama dalam hal ini MUI, sebagai kajian

awal Muhammad Syafi‟i Antonio merancang tata kerja lembaga DSN MUI dan

kemudian mempresentasikan konsep tersebut dihadapan pimpinan MUI dan BI.

Peran BI dalam pengembangan Perbankan Syari‟ah adalah dalam menyediakan

instrument keuangan guna membantu bank syari‟ah menyimpan kelebihan

likuiditasnya. Saat ini, jenis instrument yang digunakan oleh BI adalah sertifikat

Bank Indonesia Syariah.33

Akhirnya pada tahun 1999 Dewan Syariah Nasional (DSN) didirikan

berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No.Kp-754/MUI/II/1999

tanggal 10 Februari 1999 yang ditandatanggani oleh KH.Ali Yafie dan Nazri

Adlani masing-masing selaku ketua umum dan sekretaris MUI. Pendirian DSN

dilakukan setelah melalui serangkaian pertemuan yang kemudian menghasilkan

keputusan diantaranya lokal karya ulama pada 29-31 juli 1997 dijakarta dan hasil

rapat tim.

33

Rizal, Airlangga, Ahim. Akuntansi Perbankan Syari’ah ..,h. 25

29

Gambar 2. 2

Mekanisme kerja DSN MUI34

34

Kautsar, Riza Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah Berbasis PSAK Syari’ah edisi

kedua.(Jakarta; Indeks, 2017) h. 21

PLENO DSN

MUI

Badan

Pelaksanaan

Harian DSN

MUI

DPS sebagai

Wakil DSN MUI

DIREKSI Bag/Dep Terkait

Pengajuan

Pembahasan

Jawaban

Pembahasan

Pengajuan

Jawaban

Pengajuan Rancangan

Produk/Jasa/Pernyataan

Jawaban

Usulan

Jawaban

Implementasi dan Sosialsai

Rapat DPS Dengan

Direksi dan

Bag/Dep. Terkait

30

Mekanisme Kerja DSN MUI

1. Dewan Syari‟ah Nasional MUI mensahkan rancangan fatwa yang

diusulkan oleh Badan Pelaksana harian DSN MUI.

2. Dewan Syari‟ah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali

dalam 3 bulan, atau bilamana diperlukan.

3. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan

tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syari‟ah yang

bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syari‟ah sesuai

dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari‟ah Nasional MUI.35

E. Fatwa DSN tentang Pembiayaan Mudharabah

Menurut fatwa ini, mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha

diantara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS)

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (‘amil, mudharib,

nasabah) bertindak selaku pengelol, dan keuntungan usaha dibagi diantara

mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.36

Pertama : Ketentuan Pembiayaan: 37

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS

kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

35

Ichwan, Hasanudin, Cecep, Setiawan, Endy. Himpunan Fatwa…, h. 14 36

Nurhasanah, Neneng. Mudharabah dalam Teori dan Praktik. (Bandung; Refika Aditama,

2015) h. 105 37

Fatwa DSN MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

31

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana)

membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha

(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS

dengan pengusaha).38

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati

bersama dan sesuai dengan syari‟ah, dan LKS tidak ikut serta dalam

manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan.

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai

dan bukan piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibatdari

mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang

disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun

agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan

dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah

disepakati bersama dalam akad.

38


32

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian

keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat

ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:39

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap

hukum.

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan

memperhatikan hal-hal berikut:40

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan

kontrak (akad).

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan

menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana

kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

39

Fatwa DSN MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah 40


33

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal

diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu

akad.

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada

mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan

kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari

modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya

untuk satu pihak.

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan

dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk

prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan

nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah,

dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali

diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran

kesepakatan.

2. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan

(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus

memperhatikan hal-hal berikut:41

41


34

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan

penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan

pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola

sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan

mudharabah, yaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari‟ah Islam dalam

tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus

mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:42

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu‟allaq) dengan sebuahkejadian di masa

depan yang belum tentu terjadi.

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karenapada

dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari

kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.

42


35

F. AAOIFI

1. Peran dan Fungsi AAOIFI

The Accounting and auditing Organization for iclamic Financial

Instiutions (AAOIFI) adalah badan organisasi internasional Islami yang

bersifat otonom yang bertujuan untuk menyusun standar akuntansi,

auditing, tata kelola (governance), etika dan syari‟ah untuk lembaga

keuangan dan industry keuangan islam. 43

Disamping itu, untuk

memperluas dan memperbanyak SDM di industry ini serta memperkuat

struktur organisasi industry syari‟ah, AAOIFI juga melaksanakan program

pendidikan dan setifikasi professional seperti CIPA, Pengawas Syari‟ah,

auditor CSAA, dan program kepatuhan korporasi.44

AAOIFI didirkan berdasarkan kesepakatan asosiasi yang telah di

tandatangani oleh beberapa lembaga keuangan dari berbagai Negara

istitusi sekarang ini ada 200 anggota dari 45 negara, termasuk Bank

Sentral, lembaga keuangan Islam, dan pihak lain dari industry keuangan

dan bank internasional.45

Standar yang disusun AAOIFI telah mendapat emdorsmen dan

dukungan dalam mengimplementasi standar tersebut di kerjaan bahran,

Dubai international financial center, Jordan, Lebanon, Qatar, Sudan,

43

Rizal, Airlangga, Ahim. Akuntansi Perbankan Syari’ah Teori dan praktik kontemporer

berdasarkan PAPSI 2013 edisi 2. (Jakarta; Salemba Empat, 2014) h. 16 44

Sofyan, Syafri harahap. Teori Akuntansi. (Jakarta; Rajawali Press, 2015) h. 503 45

Sofyan, Syafri harahap. Teori …,h. 503

36

Kenya dan Syria. Beberapa otoritas Australia, Indonesia, Malaysia,

Pakistan, Kerajaan Arabia, dan Afrika selatan telah menyusun standar

mereka berdasarkan dan merujuk kepada standar yang dikeluarkan

AAOIFI.46

Untuk mencapai tujuannnya AAOIFI mendasarkan sistem kerjanya

pada syari‟at Islam yang merupakan sistem yang komprehensif, lengkap,

sebagai pedoman untuk seluruh aspek kehidupan sesuai dengan

lingkungan dimana lembaga keuangan islam itu berada. Aktivitasnya

dimaksudkan baik untuk meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan

keuangan lembaga keuangan islam atas informasi yang dikeluarkannya

tentang lembaga tersebut. Serta mendorong para pemakai laporan ini

menjadikan laporan lembaga keuangan islam sebagai tempat untuk

investasi, mendepositkan dananya, dan menggunakan jasa-jasa yang

ditwawarkan lembaga keuangan islam ini.47

Secara lebih lengkap tujuan dari AAOIFI adalah sebagai berikut :48

1. Mengembangkan pemikiran yang sesuai untuk akuntansi dan

auditing bagi lembaga keuangan islam

2. Mengeluarkan pemikiran tentang akuntansi dan iauditing yang

relevan dengan lembaga keuangan islam dan penerapannya

46

Rizal, Airlangga, Ahim. Akuntansi Perbankan Syari’ah.., (Jakarta; Salemba Empat, 2014)

h.17 47

Harahap, Sofyan . Teori Akuntansi edisi revisi 2011. (Jakarta; Rajawali Press, 2015) h. 503 48

Harahap, Sofyan . Teori Akuntansi…,h. 504

37

dilakukan melalui training, seminar, publikasi periodic, news

letter, dan pelaksanaan penelitian

3. Menyajikan, mengeluarkan, dan menginterprestasikan standar

akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan islam

4. Review dan mengubah standar akuntansi dan auditing untuk

lembaga keuangan islam.

GAMBAR 2.3

AAOIFI Structure49

hskjjjjkk

49

Harahap, Sofyan . Teori Akuntansi…, h. 504

General Assembly

Board of Trustess

Accounting and

Auditing Standard board

Shari‟a Board

Auditing and

Governance Standard

Committe

Accounting Standards

Committee

Secretariat General Shari‟a Standards

Review Commite (1)

Shari‟a Standards

Review Commite (2)

Shari‟a Standards

Review Commite (3)

38

BAB III

GAMBARAN UMUM

1. Lembaga Keuangan Syari’ah

A. Awal Mula Berdiri

Ide untuk menggunakan bank dengan sistem bagi hasil telah muncul

sejak lama ditandai dengan munculnya para pemikir islam yang menulis

mengenai bank syari‟ah, mereka diantaranya Anwar Quraeshi (1946),

Naeim Siddqi(1948), dan Mahmud Ahmad (952) dan ditulis kembai

secara terperinci oleh Mawdudi (1961). Selain itu, tulisan-tulisan yang

dibuat oleh Muhammad Hamisullah pada tahun 1944-1962 bisa dikatakan

sebagai pendahulu mengenai perbankan syari‟ah.50

Perkembangan bank syari‟ah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia

sekitar tahun 1940, yang pada waktu itu adalah usaha pengelolaan dana

jamaah haji secara non konvensional. Pada tahun 1940 di mesir didirikan

Mit Ghamr Lokal Saving Bank oleh Ahmad El-Najar yang dibantu oleh

Raja Faisal dari Arab Saudi. Dalam jangka waktu 4 tahun Mit Ghamr

berkembang dengan membuka 9 cabang dengan nasabah mencapai satu

juta orang.51

50

Kautsar, Riza Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah Berbasis PSAK Syari’ah. (Jakarta;

Indeks, 2014) h. 1 51

Kautsar, Riza Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah…, h. 2

38

39

Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syari‟ah

pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia-timur

Tengah pada tahun 1974 dan seminar internasional 1976. Bank syari‟ah

pertama di Indonesia adalah Bank Muamallat yang merupakan kerja tim

perbankan MUI yang ditanda tanagani pada tanggal 1 November 1992. 52

a. Alasan didirikannya lembaga keuangan syari‟ah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan

dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syari‟ah dan

tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang

terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syari‟ah adalah prinsip

hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa

yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam

penetapan fatwa dibidang syari‟ah. Prinsip syari‟ah dianut oleh lembaga

keuangan syari‟ah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,

keseimbangan, dan keuniersalan (rahmatan lil ‘alamin). 53

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi

hasil dan pengambilan margin keuntungan disepakati bersama antara

lembaga keuangan syariah dan nsabah kemanfaatan tercermin dari

kontribusi maksimum lembaga keuangan syari‟ah bagi pengembangan

ekonomi nasional disamping aktivitas social yang diperankannya.

52 Kautsar Riza Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah…, h. 1

53 Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah. (Jakarta; KENCANA,2012) h. 36

40

Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha

yang berbagi keuntungan dan risiko secara berimbang. Keuniversalan

tercermin dari dukungan bank syari‟ah yang tidak membeda-bedakan

suku, agama, ras, golongan agama dalam masyrakat dengan prinsip islam

sebagai rahmatan Lil alamin.

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syari‟ah dalam

menjalankan kegiatan usahanya adalah :54

1. ‘’Maysir”

Maysir (spekulasi);secara bahasa maknanya judi secara umum,

mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan

(spekulasi). Kata maysir dan derivasinya berulang sebanyak 44 kali

dalam al-qur‟an. Sedangkan kata maysir sendiri ditemukan pada Qs.

Al-Baqarah /2:29, dan al-maidah/5:90-91. Dalam sejarahnya praktik

maysir sudah sangat mengakar dalam tradisi masyarakat dan sulit

untuk dihilangkan. Al-Qur‟an mengakui bahwa terdapat manfaat

material dari maysir berupa memperoleh keuntungan besar dan harta

secara mudah, namun kerusakan yang ditimbulkannya baik bersifat

materi maupun immateri jauh lebih besar. Maysir merupakan transaksi

yang digantungkan kepada suatu keadaaan yang tidak pasti dan

sifatnya untung-untungan. Secara ekonomi, pelarangan judi membuat

investasi ke sector produktif makin terdorong karena tidak ada

54

Andri, Soemitra. Bank dan Lembaga …, h. 35

41

investasi yang digunakan ke sector judi dan spekulatif. Perjudian

merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait

langsung dengan sector riil dan tidak memberikan dampak

peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.

2. Gharar

Secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpatian. Gaharar

adalah sesuatu yang memperdayakan mausia didalam bentuk harta,

kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya. Dalam Al-

qur‟an kata gharar dan derivasinya disebut 27 kali antara lain dalam

Qs. Ali Imran/3:185 dan Qs. Al-anfal/8:49. Alqur‟an menyebut gharar

ini sebagai perbuatan tercela. Gharar berarti menjalankan suatu usaha

secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau

menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa

mengetahui dengan pasti akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa

memikirkan konsekuensinya. Gharar dapat terjadi pada transaksi yang

objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya,

atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali

diatur lain dalam syari‟ah secara ekonomi, pelarangan gaharar akan

mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan

operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.55

55


42

3. Haram

Secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul

karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh tuhan dan bias juga

karena adanya pertimbagan akal. Kata haram dengan segala

pecahannya disebutkan sebanyak 83 kali dalam Al-Qur‟an antara lain

Qs. Al-baqarah/2:73, Qs. An-Nahl/16:115 dan Qs. Al-Maidah/5:3.

Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari

semua yang haram, zatnya maupun haram selain zatnya. Umat islam

diharapkan hanya memproduksi, mengkonsumsi dan mendistribusikan

produk dan jasa yang halal saja, baik dari segi cara memperolehnya,

cara mengolahnya maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi,

pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan

dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.56

4. Riba

Secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh kata riba dengan

berbagai bentuknya disebutkan 20 kali dalam Al-Qur‟an antara lain

dalam Qs. Ali-Imran/3:130, Qs. An-Nisa/4:160-161, dan Qs. Al-

Baqarah/2:270-280. Riba dalam sejarahnya merupakan praktik yang

juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit

untuk dihilangkan sampai sekarang. Riba adalah penambahan

56


43

pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi

pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan

waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang

mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas menegmbalikan dana

yang diterima melebihi pokok peminjaman karena berjalannya waktu

(nasi’ah). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi

lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat

arus investasi ke sektor produktif.57

5. Bathil

Secara bahasa artinya batal, tidak sah dalam aktivitas jual beli. Allah

menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil

sebagaimana tersebut dalam Qs. Al-Baqarah/2:188. Hal ini

menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan

dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan,

mencampurkan barang rusak diantara barang yang baik untuk

mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu

atau memaksa. Secara ekonomi, pelarangan batil ini akan semakin

mendorongnya moral hazard dalam berekonomi yang terbukti telah

banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.58

57

Kautsar, Riza Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah …, h. 61 58


44

C. Lembaga Keuangan Syari’ah menurut DSN

Lembaga Keuangan Syari‟ah (LKS) menurut Dewan Syari‟ah

Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk

keuangan syari‟ah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga

keuangan syari‟ah (DSN-MUI, 2003). Ada unsur legalitas operasi sebagai

lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki

kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara

lain sebagai berikut:59

1. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi

bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat

2. Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan

mengawasi asuransi dan pasar modal.

3. Kantor menteri koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan

mengawasi koperasi

Dalam melakukan Muamallah, terdapat beberapa prinsip yang perlu

diperhatikan, beberapa prinsip hukum muamallah sebagai berikut:60

1. Pada dasarnya segala bentuk muamallah adalah mubah, kecuali

ditentukan lain oleh Al-Qur‟aan dan As-Sunnah Rasul (prinsip

mubah).

59

Kautsar, Riza Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah …, h. 40 60

Kautsar, Riza Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah…, h. 40

45

2. Muamallah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung

unsur-unsur paksaan (prinsip sukarela)

3. Muamallah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan

manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat

(prinsip mendatangkan dan menghindarkan mudarat)

4. Muamallah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,

menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsure-unsur

pengambilan kesempatan dalam kesempitan (prinsip keadilan)

D. Contoh lembaga keuangan syari’ah

Sampai dengan akhir Juli 2016, jumlah bank umum syari‟ah menjadi

12 diantaranya meliputi Bank Muamalat Indonesia, Bank Syari‟ah Mega

Indonesia, Bank Syari‟ah Bukopin, Bank Panin Syari‟ah, Bank Syari‟ah

Mandiri, Bank Syari‟ah BRI, Bank Victoria Syari‟ah, Bank BCA

Syari‟ah, Bank Jabar Banten Syari‟ah, dan PT Maybank Indonesia

syari‟ah, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syari‟ah. Berikut ini

adalah jumlah jaringan kantor Bank Umum Syari‟ah (BUS) mulai dari

kantor Kas (KK), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan kantor Cabang

(KC).61

61

Kautsar, Riza Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah …, h. 6

46

Tabel 3. 1

Jaringan Kantor Perbankan Syari’ah (Posisi Juli 2016)62

NO Nama Bank Umum Syari‟ah (BUS) Jumlah Kantor

KC KCP KK

1 PT Bank Syari‟ah Muamalat Indonesia 83 224 88

2 PT Bank Syari‟ah Mandiri 136 438 55

3 PT Bank Syari‟ah Mega Indonesia 35 46 0

4 PT Bank syari‟ah BRI 53 204 12

5 PT Bank Syari‟ah Bukopin 12 7 4

6 PT Bank Panin Syari‟ah 14 5 1

7 PT Bank Victoria Syari‟ah 9 5 0

8 PT BCA Syari‟ah 10 6 3

9 PT Bank Jabar dan Banten 9 56 1

10 PT Bank Syari‟ah BNI 68 167 18

11 PT Maybank Indonesia syari‟ah 1 0 0

12

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

syari‟ah 26 3 0

Total 456 1.161 182

62

Statistika OJK dalam Kautsar, Riza Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah Berbasis PSAK

Syari’ah Edisi Kedua. (Jakarta; Indeks, 2017) h. 7

47

Ket: KC = Kantor Cabang

KCP = Kantor Cabang Pembantu

KK = Kantor Kas

2. AAOIFI

Accounting and Auditing Organization for Iclamic financial

Institution (AAOIFI) merupakan lembaga internasional bersifat otonom dan

non-profit yang menyiapkan berbagai standar akuntansi, audit, tata kelola

(governance), etika, dan syari‟ah bagi lembaga-lembaga keuangan Islam.

AAOIFI didirikan berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani beberapa

lembaga keuangan islam pada tanggal 26 februari 1990 di Aljazair dan resmi

didirikan pada tanggal 27 Maret 1971 di Bahrain. Pendirian lembaga tersebut

dilatarbelakangi oleh tidak memadai standar akuntansi internasional yang ada

selama ini dalam memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga keuangan syari‟ah

dunia.63

Hingga tahun 2009, AAOIFI telah menerbitkan 23 standar akuntansi,

5 standar audit, 6 standar tata kelola, 2 standar kode etik, dan 30 standar

syari‟ah. Standar yang disusun oleh AAOIFI dirancang agar memperoleh

dukungan kuat dari berbagai pihak secara internasional. Adapun untuk

menjaga kesesuaian standar yang dibuat dengan syari‟at islam, AAOIFI

bekerja dibawah pengawasan dewan syari‟ah yang beranggotakan 15 anggota

63

Sofyan, Syafri Harahap. Teori Akuntansi Edisi Revisi Cetakan ke 14.(Jakarta; Rajawali

Press, 2015) h. 503

48

dari berbagai Negara, diantaranya adalah Sheikh Muhammad Taqi Usmani,

mantan hakim agung Pakistan ; Dr. Wahba Zuhaili, dekan fakultas syari‟ah

Universitas Damaskus Syria; dan Dr. Husein Shehata dari Universitas Al-

Azhar. Pada awal pendirian AAOIFI, juga pernah turut serta ulama

terkemuka Dr. Yusuf Qardawi dalam dewan syari‟ah lembaga tersebut.64

Dewan syari‟ah AAOIFI ini memiliki peran strategis dalam

pengembangan bank syari‟ah dunia. Peran tersebut adalah melakukan

berbagai upaya untuk mengharmonisasikan konsep dan penerapan fatwa-

fatwa diantara dewan pengawas syari‟ah (DPS) di berbagai lembaga keuangan

untuk menghindari adanya kontradiksi dan inkonsistensi. Hal ini penting,

mengingat kontradiksi dan inkonsistensi merupakan isu yang sangat krusial

dalam aspek syari‟ah, mengingat dalam perkembangan Islam terdapat cukup

banyak madzhab yang berkembang dan masing-masing mazhab memiliki

pendukung masing-masing, dapat dipahami bahwa sekiranya kontradiksi dan

inkonsistensi mendominasi perkembangan bank syari‟ah, maka bank syari‟ah

akan sulit berkembang di level internasional.65

a. Tujuan dari AAOIFI adalah:

Untuk mengembangkan pemikiran akuntansi dan audit yang relevan

dengan lembaga-lembaga keuangan Islam; Untuk menyebarluaskan pikiran

akuntansi dan audit yang relevan dengan lembaga-lembaga keuangan Islam

64

Yaya, Martawireja, Ahim. Akuntansi Perbankan Syari’ah Teori dan Praktik Kontemporer

berdasarkan PAPSI 2013.(Jakarta; Salemba Empat, 2014) h. 17 65

Yaya, Martawireja, Ahim. Akuntansi Perbankan Syari’ah…, h. 17

49

dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, penerbitan surat kabar berkala,

melaksanakan penelitian dan sarana lainnya; Untuk menyiapkan,

menyebarkan dan menafsirkan standar akuntansi dan audit untuk lembaga

keuangan Islam; Untuk meninjau dan mengubah standar akuntansi dan audit

untuk lembaga keuangan Islam. 66

AAOIFI melaksanakan tujuan tersebut sesuai dengan ajaran syariat

Islam yang merupakan sistem yang komprehensif untuk semua aspek

kehidupan, sesuai dengan lingkungan di mana institusi keuangan Islam telah

berkembang.67

Kegiatan ini dimaksudkan baik untuk meningkatkan

kepercayaan pengguna dari laporan keuangan lembaga keuangan Islam dalam

informasi yang dihasilkan tentang lembaga-lembaga ini, dan untuk

mendorong para pengguna untuk melakukan investasi atau deposito dana

mereka di lembaga keuangan Islam untuk menggunakan layanan mereka.

b. AAOIFI selaku lembaga penyusun standar akuntansi internasional telah

berhasil menyusun beberapa hal, yakni :68

1. Financial Accounting Standard (FASs)

2. Sharia Standards ( SSs)

3. Interpretasi standar yang dikeluarkan

4. Exposure Drafts atas berbagai standar yang akan dikeluarkan

66

Sofyan, Syarif Harahap. Teori Akuntansi edisi ke 10. (Jakarta; Rajawali Pers, 2008) h. 521 67

Sofyan, Syarif Harahap. Teori Akuntansi edisi ke 11.(Jakarta; Rajawali Pers, 2015) h. 503 68

Sofyan, Syafri Harahap. Teori Akuntansi edisi…, h. 505

50

Berbagai standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI dijadikan sebagai

acuan oleh lembaga regulator diberbagai Negara. Beberapa negara bahkan

menjadikan standar AAOIFI bersifat wajib (mandatory) untuk diikuti. Untuk

Indonesia, Bank Indonesia (BI) sebagai regulator bank syari‟ah bersama

Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi berwenang

mengeluarkan standar akuntansi, telah menjadikan berbagai standar yang

dikeluarkan oleh AAOIFI sebagai acuan dalam membuat standar akuntansi

bagi bank syari‟ah di Indonesia. Adapun ketika belum ada standar akuntansi

yang khusus bagi bank syari‟ah, Bank Muamallat Indonesia banyak mengacu

pada standar yang digunakan oleh AAOIFI dan dalam hal ini dibolehkan oleh

BI.69

Saat ini, AAOIFI sedang mendorong dikembangkannya audit syari‟ah

bagi perbankan syari‟ah. Upaya mendorong ini diwujudkan dengan program

sertifikasi akuntan public syari‟ah atau Certified Islamic Public Accountant

(CIPA). Hal lain yang terus dikembangkan oleh AAOIFI adalah bekerja sama

dengan berbagai lembaga internasional dan penyusun standar lain bagi

pengembangan industri perbankan syari‟ah.70

69

Rizal, Airlangga, Ahim. Akuntansi Perbankan Syari’ah Teori dan Praktik Kontemporer.

(Jakarta; Salemba Empat, 2014) h. 17 70

Rizal, Airlangga, Ahim. Akuntansi Perbankan Syari’ah …, h. 16

51

3. PSAK SYARI’AH

a. Pengertian

Penyusunan standar akuntansi keuangan syari‟ah dilakukan sesuai

dengan perkembangan fatwa DSN MUI dan dengan mempertimbangkan

dinamika aktivitas ekonomi berbasis syari‟ah, terutama aktivitas bisnis

keuangan syari‟ah. Standar akuntansi keuangan syari‟ah mengatur transaksi

berbasis syari‟ah yang belum diakomodasi dalam standar akuntansi keuangan

umum. Standar akuntansi keuangan syari‟ah melengkapi standar keuangan

umum dengan mengatur akuntansi untuk transaksi syari‟ah. 71

Standar akuntansi keuangan syari‟ah berbasis pada konsep-konsep

akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari‟ah.

Konsep ini tercermin dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian

Laporan Keuangan Syari‟ah sebagai dasar pengembangan standar akuntansi

keuangan syari‟ah. Hal yang diatur dalam standar akuntansi keuangan syar‟ah

adalah transaksi-transaksi syari‟ah yang berlaku untuk para pihak yang

melakukan transaksi tersebut.72

71

Dewan Standar Akuntansi Syari‟ah IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) efektif per 1 Januari

2017 72


2017

52

b. Sejarah Akuntansi dalam PSAK Syari‟ah

Tabel 3.2

Sejarah Akuntansi Syari‟ah73

(Sumber Ikatan Akuntan Indonesia, 2017)

PSAK

TANGGAL

PENGESAHAN

TANGGAL

EFEKTIF

KETERANGAN

PSAK 59 (2002)

Akuntansi

Perbankan Syari‟ah

1 Mei 2002 1 Jan 2003

Sebagian Psak 59 digantikan

dengan PSAK 101-107

Kerangka Dasar

Penyusunan dan

Penyajian Laporan

Keuangan Syari‟ah.

27 Juni 2007 1 Jan 2008

Menggantikan Kerangka dasar

Penyusunan dan Penyajian

Laporan Keuangan Syari‟ah

PSAK 101 (2007)

Penyajian laporan

keuangan syari‟ah

27 Juni 2007 1 Jan 2008

Menggantikan PSAK 59 yang

terkait dengan penyajian dan

pengungkapan laporan

keuangan (paragrap 152-200)

PSAK 101 (2011)

Penyajian Laporan

Keuangan Syari‟ah

15 Desember 2011 1 Jan 2012

PSAK 101 (2011) telah

diselaraskan dengan PSAK 1

(2009)

PSAK 101 (2014)

Penyajian Laporan

Keuangan Syari‟ah

15 Okt 2014 1 Jan 2015

PSAK 101 (2014) telah

diselaraskan dengan PSAK 1 (

2013)

PSAK 101(2016)

Penyajian Laporan

Keuangan Syari‟ah

25 Mei 2016 1 Jan 2017

Lampiran B PSAK 101 (2017)

telah mengakomodir revisi

atas PSAK 108 (2016)

PSAK 102 (2007)

Akuntansi

Murabahah

27 Juni 2007 1 Jan 2008

Menggantikan PSAK 59 yang

terkait dengan pengakuan dan

pengukuran murabahah

(paragraph ke 52-68) serta

penyajian dan pengungkapan

yang terkait akad murabahah

73


2017

53

PSAK 102 (2013)

Akuntansi

Murabahah

13 Nov 2014 1 Jan 2014

Menambahkan pengaturan

untukpembiayaan murabahah.

PSAK 102 (2016)

Akuntansi

Murabahah

25 mei 2016 1 Jan 2017

Penyesuian atas defenisi nilai

wajar selaras dengan PSAK

68 : Pengukuran Nilai Wajar

PSAK 103 (2007)

Akuntansi Salam

27 Jun 2007 1 Jan 2008

Menggantikan PSAK 59

(paragraph 69-80) serta


yang terkait akad salam.

PSAK 103 (2016)

Akuntansi Salam

25 Mei 2016 1 Jan 2017 Penyesuian atas defenisi nilai



PSAK 104 (2007)

Akuntansi Istishna‟

27 Jun 2007 1 Jan 2007




yang terkait akad istishna‟

PSAK 104 (2016)

Akuntansi Istishna

25 Mei 2016 1 Jan 2017 Penyesuaian atas defenisi nilai


68 : Pengukuran nilai wajar

PSAK 105 (2007)

Akuntansi

Mudharabah

27 Jun 2007 1 Jan 2008




yang terkait akad mudharabah

PSAK 106 (2007)

Akuntansi

Musyarakah

27 Jun 2007 1 Jan 2008




yang terkait akad musyarakah

PSAK 107 (2009)

Akuntansi Ijarah

21 April 2009 1 Jan 2010




yang terkait akad Ijarah

PSAK 107 (2016)

Akuntansi Ijarah

25 Mei 2016 1 Jan 2017 Penyesuian atas defenisi nilai



PSAK 108 (2009)

Akuntansi

Transaksi Asuransi

Syari‟ah

21 April 2009 1 Jan 2010 -

PSAK 108(2016)

Akuntansi

Transaksi Asuransi

Syari‟ah

25 Mei 2016 1 Jan 2017

Revisi atas pengaturan

kontribusi peserta, dana

investasi wakalah, dan

penyisihan teknis

PSAK 109 (2010)

Akuntansi zakat dan

6 April 2010 1 Jan 2012 -

54

Infak/Sedekah

PSAK 110 (2011)

Akuntansi Sukuk

26 Oktober 2011 1 Jan 2012 -

PSAK 110 (2014)

Akuntansi Sukuk

24 Februari 2015 1 Jan 2016

Menambah klasifikasi diukur

pada nilai wajar melalui

penghasilan komprehensif

lain.

4. DEWAN SYARI‟AH NASIONAL DAN FATWA DSN MUDHARABAH

a. DSN MUI

Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) merupakan bagian dari MUI yang

membuat Fatwa terkait produk keuangan syari‟ah. DSN MUI memiliki tugas dan

kewenangan sebagai berikut:74

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk

sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syari‟ah.

2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan

3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari‟ah

4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan.

b. Alasan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI Tentang Mudharabah

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga

keuangan syari‟ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada

pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara

dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan

74

Rizal, Airlangga, Ahim. Akuntansi Perbankan Syari’ah …, h. 25

55

seluruh modal, sedang pihak kedua („amil, mudharib, nasabah) bertindak

selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;75

c. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah dan Mudharabah

Musytarakah

Dasar yang digunakan DSN MUI tentang kebolehan mudharabah ini

adalah:76

1. Firman Allah Qs. An-Nisa (4): 29

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu.

75

Ichwan, Hasanudin, Cecep, Maskanul, Setiawan, Endy. Himpunan Fatwa Keuangan

Syari’ah Dewan Syari’ah Nasional (DSN) MUI. (Jakarta; Erlangga, 2014) h. 77 76

Nurhasanah, Neneng. Mudharabah dalam Teori dan Praktik. (Bandung; Refika Aditama,

2015) h. 106

56

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) ini adalah sebagai berikut :77

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS

kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai

100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah)

bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan

ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan

pengusaha).

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati

bersama dan sesuai dengan syari‟ah; dan LKS tidak ikut serta dalam

managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai

dan bukan piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari

mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang

disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.78

77

Nurhasanah, Neneng. Mudharabah…,h. 108 78

Nurhasanah, Neneng. Mudharabah…,h. 108

57

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun

agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan

dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila


disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian

keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN MUI.

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau

melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat

ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

11. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.

12. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan

memerhatikan hal-hal berikut:79

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan

kontrak (akad).

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan

menggunakan cara-cara komunikasi modern.

79


58

13. Modal ialah sejumlah uang dan/asset yang diberikan oleh penyedia dana

kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:80

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal

diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada

waktu akad.

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada

mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan

akad.

14. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari

modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

a. Harus diperuntukkkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya

untuk satu pihak.

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan

dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk

presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah

harus berdasarkan kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan

pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan

dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

80


59

15. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil)

modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memerhatikan hal-hal

berikut:81

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan

penyedian dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengellola sedemikian

rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu

keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari‟ah islam dalam tindakannya

yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan

yang berlaku dalam aktifitas itu.

16. Mudharabah boleh dibatasi periode tertentu.

17. Kontrak tidak boleh dikaitkan (muallaq) dengan sebuah kejadian di masa

depan yang belum tentu terjadi.

18. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya

akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan

disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.


perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

81


60

melalaui Badan Arbitrase Syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.82

Fatwa Dewan Syari‟ah nasional No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad

mudharabah musyatarakah

Mudharabah Musyatarakah adalah bentuk akad mudharabah dimana pengelola

(mudharib) menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari‟ah (LKS)

karena merupakan bagian dari hukum mudharabah.

Ketentuan Akadnya adalah:83

1. Akad yang digunakan adalah Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari

akad mudharabah dan akad musyatrakah

2. LKS sebagai mudharib meyertakan modal atau dananya dalam investasi

bersama nasabah.

3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) memperoleh

bagian keuntungan berdasarkan porsi modal atau yang disertakan.

4. Nagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi

antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah

yang disepakati.

82

Nurhasanah, Neneng. Mudharabah…,h. 110 83


61

5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian

sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Ketentuan Lainnya adalah :


perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrase Syari‟ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan

sebagaimana mestinya.84

84


62

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Adapun hasil penelitian yang dilakukan dalam penulis menganalisa adalah

sebagai berikut:

1. Kesesuaian PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI

Penjelasan DSN MUI PSAK 105 Keterangan

Pengukuran Modal Modal ialah

sejumlah uang

dan/ asset yang

diberikan oleh

pemilik dana

kepada mudharib

dapat berbentuk

uang atau barang

yang dinilai. Jika

modal diberikan

dalam bentuk

asset, maka asset

tersebut harus

dinilai pada

waktu akad

Dana

mudharabah

yang disalurkan

oleh pemilik

dana diakui

sebagai investasi

mudharabah

pada saat

pembayaran kas

atau penyerahan

asset nonkas

kepada pengelola

dana.

Terdapat

kesesuaian

dalam hal

pengukuran

modal yakni

pada PSAK 105

paragraf 12

dengan fatwa

DSN no 3 poin b

tentang rukun

dan syarat

pembiayaan.

Proses Penyaluran Pada prinsipnya,

dalam

pembiayaan

mudharabah

tidak ada

jaminan, namun

agar mudharib

tidak melakukan

penyimpangan,

LKS dapat

meminta jamnan

dari mudharib

Pada prinsipnya

dalam penyaluran

mudaharabah

tidak ada

jaminan, namun

agar pengelola

dana tidak

melakukan

penyimpangan

maka pemilik

dana dapat

meminta jaminan

Terdapat

kesesuaian

dalam proses

penyaluran dana

ini terbukti pada

PSAK 105 pada

paragraph 8 dan

Fatwa DSN

MUI no 7

mengenai

pembiayaan

mudharabah

62

63

tidak atau pihak

ketiga. Jaminan

ini hanya dapat

dicairkan apabila

mudharib tebukti

melakukan

pelanggaran

terhadap hal-hal

yang telah

disepakati

bersama dalam

akad

dari pengelola

dana atau pihak

ketiga. Jaminan

ini hanya dapat

dicairkan apabila

pengelola dana

terbukti

melakukan

pelanggaran

terhadap hal-hal

yang telah

disepakati

bersama dalam

akad.

Bagi Hasil Dalam

Pembiayaan

mudharabah

LKS sebagai

shahibul maal

(pemilik dana)

membiayai 100%

kebutuhan suatu

proyek (usaha),

sedangkan

penguasaha

(nasabah)

bertindak sebagai

mudharib.

Pembagian hasil

usaha

mudharabah

berdasarkan

prinsip bagi hasil

atau bagi laba.

Jika berdasarkan

prinsip bagi hasil,

maka dasar

pembagian hasil

usaha adalah laba

bruto gross

profit) bukan

total pendapatan

usaha (omset).

Terdapat

kesesuaian di

PSAK paragraph

ke 11 dan fatwa

DSN MUI no 2

mengenai

ketentuan

pembiayaan

mudharabah.

64

Keuntungan dan

Kerugian

Mudharabah

Jika pengelolaan

dana

mudharabah

menghasilkan

keuntungan,

maka porsi

berdasarkan

nisbah

disepakati,

sebaliknya jika

menimbulkan

kerugian, maka

kerugian

finansial menjadi

tanggungan

pemilik dana.

Keuntungan

adalah kelebihan

dari modal,

Penyedia dana

menanggung

semua kerugian

akibat dari

mudharabah, dan

pengelola tidak

boleh

menanggung

kerugian apapun

kecuali

diakibatkan dari

kesalahan

disengaja,

kelalaian atau

pelanggaran

kesepakatan.

Terdapat

kesesuaian yakni

pada paragraf 10

pada PSAK 105

terhadap fatwa

DSN MUI ke 4

poin b dan c

mengenai rukun

dan syarat

pembiayaan

mudharabah.

Dana Pembiayaan Jumlah Dana

Pembiayaan

mudharabah

harus dinyatakan

dengan jelas

dalam bentuk

tunai dan bukan

piutang

Jika akad

mudharabah

berakhir sebelum

atau saat akad

jatuh tempo dan

belum dibayar

oleh pengelola

dana, maka

investasi

mudharabah

diakui sebagai

piutang.

terdapat tidak

ada kesesuaian

antara fatwa

DSN MUI No. 5

tentang

pembiayaan

mudharabah

dengan PSAK

105 paragraf

19.

Mudharabah

musytarakah

Mudharabah

musytarakah

adalah bentuk

akad

mudharabah

dimana peneglola

(mudharib)

menyertakan

modalnya dalam

Mudharabah

musytarakah

adalah bentuk

akad

mudharabah

dimana pengelola

dana

menyertakan

modal atau

Terdapat

kesesuaian

mengenai

Mudharabah

musytarakah

pada fatwa DSN

MUI Pertama

mengenai

ketentuan umum

65

kerja sama

investasi

tersebut.

dananya dalam

kerja sama

investasi.

Mudharabah

musytarakah

dengan PSAK

105 paragraf ke

04.

2. Kesesuaian PSAK 105 dengan AAOIFI (Accounting and Auditing

Organization for Iclamic Institutions)

PSAK 105 AAOIFI KETERANGAN

Standar akuntansi

keuangan syari‟ah

105 berbasis pada

konsep-konsep

akuntansi umum

yang telah

disesuaikan dengan

prinsip-prinsip

syari‟ah. Konsep ini

tercermin dalam

Kerangka Dasar

Penyusunan dan

Penyajian Laporan

Keuangan Syari‟ah

sebagai dasar

pengembangan

standar akuntansi

keuangan syari‟ah.

Accounting and Auditing

Organization for Iclamic

financial Institution (AAOIFI)

merupakan lembaga

internasional bersifat otonom

dan non-profit yang

menyiapkan berbagai standar

akuntansi, audit, tata kelola

(governance), etika, dan

syari‟ah bagi lembaga-

lembaga keuangan Islam.

Hubungan PSAK 105

syari‟ah dengan

AAOIFI terdapat

keseuaian dalam

pelaksanaan akuntansi

mudharabah

disebabkan keduanya

relevan dengan

lembaga keuangan

syari‟ah.

3. URGENSI PSAK 105 PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH

PSAK 105 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, dan

pengungkapan transaksi mudharabah pada lembaga keuangan syari‟ah, sehingga

aturan-aturan yang dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) harus ditaati dan tidak

66

boleh dilanggar oleh lembaga keuangan syari‟ah karena telah disepakati bersama

beberapa akuntan dengan DSN (Dewan Syari‟ah Nasional) MUI. Dapat disimpulkan

bahwa standar akuntansi mudharabah PSAK 105 ini sangat penting agar transaksi

keuangan pada lembaga keuangan syari‟ah di Indonesia sesuai dengan prinsip

syari‟ah.

B. PEMBAHASAN

1. Kesesuaian PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syari‟ah)

dengan DSN (Dewan Syari‟ah Nasional) MUI

a. Pengukuran Modal

Adanya kesesuaian pada poin pengukuran modal pembiayaan

mudharabah dalam lembaga keuangan syari‟ah, ini terbukti pada PSAK

paragraf 12 yang berbunyi “Dana mudharabah yang disalurkan oleh

pemilik dana diaukui sebagai investasi mudharabah pada saat

pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana

dan Fatwa DSN MUI no 3 poin b mengenai rukun dan syarat

pembiayaan mudharabah yang berbunyi “modal adalah sejumlah uang

dan/ asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk

tujuan usaha dengan syarat salah satunya pada poin b adalah modal

dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan

dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

67

Dengan demikian bahwa dalam hal tersebut terdapat kesesuaian antara

PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI.

b. Proses Penyaluran

Adanya kesesuaian pada poin proses penyaluran dana pada PSAK

paragraf ke 08 menyatakan bahwa “Pada prinsipnya dalam penyaluran

mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak

melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan

dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan

apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal

yang telah disepakati bersama dalam akad” dan Fatwa DSN MUI no 07

yang berbunyi ” Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak

ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan,

LKS (lembaga Keuangan Syari‟ah) dapat meminta jaminan dari

mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila


disepakati bersama dalam akad. Dengan demikian dalam hal tersebut

antara PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI terdapat kesesuaian.

c. Bagi Hasil

Adanya kesesuaian pada poin Bagi hasil ini terbukti pada PSAK

paragraph ke 11 yang berbunyi “Pembagian hasil usaha mudharabah

dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika

68

berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah

laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset).

Sedangkan jika berdasarkan prinsip pembagian adalah laba neto (net

profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan

pengelolaan dana mudharabah.

Contoh

Uraian Jumlah Metode Bagi Hasil

Penjualan 100

Harga pokok Penjualan 65

Laba Bruto 35 Gross Profit Margin

Beban 25

Laba Rugi Neto 10 Profit Sharing

Sedangkan dalam fatwa DSN MUI mengenai bagi hasil dijelaskan

dalam Fatwa no 2 dijelaskan bahwa “Dalam Pembiayaan mudharabah

LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan

suatu proyek (usaha), sedangkan penguasaha (nasabah) bertindak

sebagai mudharib atau pengelola usaha” . dengan demikian dalam

masalah Prinsip Bagi hasil antara PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI

telah sesuai.

69

d. Keuntungan dan Kerugian mudharabah

Adanya kesesuaian pada poin kerugian mudharabah ini terbukti pada

PSAK paragraf ke 10 yang berbunyi “ Jika dari pengelolaan dana

mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil

untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah

yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.

Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka

kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana”. Sedangkan di

dalam Fatwa DSN mengenai keuntungan dan kerugian mudharabah

dijelaskan pada Fatwa no 4, serta 4 poin c

Yang berbunyi “keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat

sebagai kelebihan dari modal”. Syarat keuntungan salah satunya poin b

dan c yang menyatakan :

1. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui

dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam

bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.

Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

2. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari

mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau

pelanggaran kesepakatan.

70

Dengan demikian dalam hal keuntungan dan kerugian mudharabah

antara PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI terdapat kesesuaian.

e. Dana Pembiayaan

Tidak Adanya kesesuaian pada poin Dana Pembiayaan karena dijelaskan

di dalam PSAK pada paragaraf 19 yang menyatakan bahwa “Jika akad

mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum

dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai

piutang. Berbeda dengan Fatwa DSN MUI NO 5 yang berbunyi “

Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk

tunai bukan piutang”. Disini kita dapat melihat bahwa adanya perbedaan

pandangan anatara PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI karena dalam

PSAK 105 “diakui sebagai piutang” sedangakan dalam Fatwa DSN MUI

“bukan piutang”.

f. Mudharabah Musytarakah

Adanya kesesuaian pada poin Mudharabah Musytarakah ini terbukti di

dalam PSAK 105 pararaf ke 04 yang berbunyi “Mudharabah

Musytarakah adalah bentuk akad mudharabah dimana pengelola dana

menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi, sedangkan

dalam fatwa DSN MUI Mudharabah Musytarakah dijelaskan pada poin

b yakni, Mudharabah Musytarakah adalah salah satu bentuk akad

mudharabah dimana pengelola (mudharib) turut menyertakan modalnya

71

dalam kerjasama investasi. Dengan demikian dalam hal pengertian

Mudharabah Musytarakah terdapat kesesuaian.

2. Kesesuaian PSAK 105 dengan AAOIFI (Accounting and Auditing

Organization for Iclamic Institutions)

AAOIFI ini adalah lembaga yang bersifat otonom dan non profit yang

mana lembaga ini adalah lembaga tertinggi internasional yang menangani

masalah transaksi keuangan akuntansi keuangan khususnya akuntansi

berbasis syari‟ah. Kesesuaian antara PSAK 105 dengan AAOIFI ini ialah

sama-sama mengembangkan standar akuntansi syari‟ah diman AAOIFI

berperan penting sebagai acuan atau pedoman akuntan-akuntan yanga ada di

Indonesia yakni, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), AAOIFI ini juga berperan

sebagai induk/pusat dari aturan standar akuntansi syari‟ah internasional.

PSAK 105 secara tidak langsung lebih banyak mengadopsi/ mengacu pada

aturan-aturan yang terdapat dalam aturan yang diterapkan oleh lembaga

AAOIFI. Ini terbukti dengan IAI mengeluarkan buku edisi terbaru mengenai

Standar Akuntansi Syari‟ah efektif per 1 Januari 2017 yang di terbitkan oleh

para akuntan Indonesia IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

3. Urgensi Standar Akuntansi Mudharabah PSAK 105 pada Lembaga

Keuangan Syari‟ah

Pentingnya adanya standar akuntansi mudaharabah terhadap lembaga

Keuangan Syari‟ah adalah :

72

a. Aturan dari Lembaga Keuangan Syari‟ah itu sendiri yang menetapkan

standar akuntansi mudharabah PSAK 105 sebagai acuan didalam

bertransaksi keuangan khususnya, masalah mudharabah.

b. Agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan

kegiatan perekonomian pada Lembaga Keuangan Syari‟ah pada saat

melaksanakan transaksi mudharabah.

c. Agar Lembaga Keuangan Syari‟ah sesuai dengan prinsip syari‟ah, bukan

malah sebaliknya.

d. Sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan Syari‟ah yang ingin

melakukan kegiatan perekonomian dalam perbankan syari‟ah dalam

masalah transaksi keuangan mudharabah.

e. Agar LKS tidak seenaknya mentapkan aturan standar akuntansi

mudharabah PSAK 105 dalam melakukan kegiatan perbankan tanpa

adanya dasar acuan yang mendalam mengenai hal tersebut.

73

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa, penulis menyimpulkan:

1. Standar akuntansi mudharabah 105 telah sesuai dari 9 sudah sesuai 8 dan 1

yakni mengenai Dana Pembiayaan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI

sehingga aturan-aturan yang telah dibuat oleh IAI yakni PSAK khususnya

PSAK 105 mengenai akuntansi mudharabah telah linear dengan apa yang

dituangkan dalam fatwa dsn NO:07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai

pembiayaan mudharabah.

2. Standar Akuntansi mudharabah PSAK 105 telah sesuai dengan aturan yang

dibuat oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization Iclamic

financial Institutions) karena aturan yang adalam PSAK 105 mengadopsi

aturan-aturan yang dibuat oleh AAOIFI.

3. Urgensi Standar akuntansi mudharabah PSAK 105 pada lembaga keuangan

syari‟ah ini yakni agar lembaga-lembaga keuangan syari‟ah dapat

melaksanakan kegiatan perbankan sesuai dengan aturan syari‟ah yang telah

dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yakni dengan berpedoman pada

standar akuntansi internasional dengan DSN (Dewan Syari‟ah Nasional).

73

74

B. SARAN

Adapun saran yang diberikan oleh penulis kepada pembaca dan DSN,

AAOIFI, dan PSAK adalah sebagai berikut :

1. Perlunya Diperbaiki aturan-aturan yang dibuat oleh IAI yakni PSAK mengenai

akuntansi mudharabah Karena ada beberapa aturan yang tidak sesuai dengan

Fatwa DSN MUI mengenai Dana Pembiayaan sehingga aturan-aturan yang

dibuat sesuai dengan aturan fatwa DSN MUI.

2. Perlunya pengkajian lebih mendalam yang dilakukan oleh IAI mengenai PSAK

haruslah mengikuti aturan-aturan standar akuntansi keuangan internasional yang

dikeluarkan oleh AAOIFI melalui pertimbangan Dewan Syari‟ah Nasional,

sehingga aturan dalam IAI sesuai dengan AAOIFI dan dapat berjalan dengan

baik dan sesuai dengan prinsip syari‟ah

3. Pelunya Lembaga Keuangan Syari‟ah hmentaati aturan-aturan yang telah

ditetapkan oleh DSN MUI sebagai pedoman untuk memasyaratkan ekonomi

syari‟ah dalam hal transaksi keuangan mudharabah, sehingga terbebas dari

berbagai unsur, gharar, maysir, riba, bathil.

75

DAFTAR PUSTAKA

Aziz,Abdul. Manajemen Investasi Syariah, Bandung: Alfabeta, 2010.

Bungin, burhan. Penelitian kualitatif edisi kedua. Jakarta: KENCANA, 2008

Bungin, Burhan. Analisis data Penelitian Kualitatif pemahaman filosofis dan

Metodologis ke arah penguasaan model aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Dewi, Genmala,.Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransi

Syariah di Indonesia.Jakarta : Kencana, 2013

Harahap, Sofyan Syafri. Teori Akuntansi Edisi Revisi 10. Jakarta: Rajawali Pers,

2008

Harahap, Sofyan Syarif. Teori Akuntansi edisi revisi 2011. Jakarta: Rajawali Pers,

2015

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Standar Akuntansi Keuangan Syari’ah per 1 Januari

2017. Jakarta, 2017

Institut Bankir Indonesia. Konsep, Produk, dan Implementasi operasional Bank

Syari’ah. Jakarta: DJAMBATAN, 2003

Ismanto, Daryanto. Panduan Praktis Penelitian ilmiah. Yogyakarta: GAVA MEDIA,

2015.

Indrawati, Analisis Penerapan PSAK No. 105 Terhadap Pembissayaan Mudharabah

Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen.(Skripsi, Jurusan

Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar.

2012)

ISRA. Sistem Keuangan Islam. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Ichwan, Hasanudin, Cecep, Setiawan, Endy. Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah.

76

Jakarta: Erlangga, 2014

Kautsar, Rizal Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah berbasis PSAK syari’ah edisi

Kedua. Jakarta: Indeks, 2017

Kautsar, Rizal Salman. Akuntansi Perbankan Syari’ah berbasis PSAK syari’ah edisi

Pertama. Jakarta: Indeks, 2014

Kusniasari,Wahyu Astri.Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah

dengan PSAK no. 59 dan PSAK no. 105 pada Kjks-Bmt Bina Ummat

Sejahtera Yogyakarta. (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Pendidikan

Akuntansi, Program Studi Akuntansi, 2013)

Kusrini,Koniyoa.Pemrograman Microsoft Visual Basic 6.O. Yogyakarta: Andi, 2007.

Muhammad. Pengantar Akuntansi Syariah, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005.

Muthaher,Osmad. Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Nurhasanah, Neneng. Mudharabah dalam Teori dan Praktik. Bandung: Refika

Aditama, 2015.

Prahadi, Toto. Laporan keuangan bagi pemula. Jakarta: PPM, 2014

Rizal, Airlangga, Ahim. Akuntansi Perbankan Syari’ah Teori dan Praktik

Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat, 2014

Rahandhita,Hapsari.Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi

Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus

pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember).Skripsi, Jurusan Akuntansi,

Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ), 2014. Rohana,Siti. Analisis Penerapan PSAK no. 105 Tentang Akuntansi Mudharabah

Pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris, (Skripsi, Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial, Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim, Riau, 2013)

77

Sinaga, Yayah. Metode Instan Kuasai Akuntansi Dasar. Jakarta: Langit Publisher,

2016.

Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah. Jakarta: KENCANA,

2012

Supriyono. Teori Akuntansi Perumusan teori dan Tujuan Akuntansi. Yogyakarta:

BPFE, 1985

Sugiri, Eni. Akuntansi dan aplikasinya pada MYOB Accounting.Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2008

Sofyan, Wiroso, Muhamad. Akuntansi Perbankan Syari’ah. Jakarta: Graha Ilmu,

2012.

Samyrn. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Tegar Andianto.Muchammad.Penerapan (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin,

Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota

Surakarta).(Skripsi, Fakuktas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, 2014) Triwuyono, Iwan.Perspektif Metodologi dan Perspektif.Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2006.

Triyuwono, Iwan. Akuntansi Syari’ah edisi kedua. Jakarta:PT. Raja Grafindo

Persada, 2012.

Umam,Khotibul. Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di

Indonesia.Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Wiroso. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari’ah. Jakarta:

PT. Grasindo, 2005

Winwin, Ilham. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Kencana, 2008

Documents

STANDAR AKUNTANSI MUDHARABAH DAN URGENSINYA PADA …repository.iainbengkulu.ac.id/3203/1/Skripsi M. Asri... · 2019. 5. 9. · STANDAR AKUNTANSI MUDHARABAH DAN URGENSINYA PADA LEMBAGA