SPOIL SYSTEM SEBAGAI TANTANGAN PENYELENGGARAAN

PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2

1378

SPOIL SYSTEM SEBAGAI TANTANGAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DI ERA DIGITALISASI

Fauzi Hafizh Rahardi1, Andi Bayu Daffa Tandri Ajeng2, Maudi Yuningsih Partotaruno3

Universitas Muhammadiyah Malang

Alamat Korespondensi: [email protected]

ABSTRAK

Reformasi birokarsi merupakan penataan ulang terhadap sistem terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan yang dijalankann aparatur negara baik pada level pemerintahan lokal maupun

nasioanal dalam penerapan reformasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas ASN. Dalam

birokrasi di Indonesia terdapat beberapa permasalahan yang terjadi salah satunya spoil system

yang merupakan sistem penetapan suatu jabatan ASN sesuai dengan kepentingan suatu individu

ataupun kelompok tertentu saja. Dalam era digitalisasi ini perlu adanya pengembangan ASN yang

mengutamakan E-government sehingga pemerintah perlu menggunakan sistem yang dapat

menopang hal tersebut yang dalam sistem ini juga terdapat solusi untuk mengatasi budaya spoil

system. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan

dengan menyelidiki fenomena secara menyuluruh melalui data yang diolah dan dianalisis. Hasil

penelitian ini menjelaskan bahwa di Indonesia masih menemukan permasalahan,tantangan dan

peluang munculya spoil system sehingga pemerintah perlu membuat suatu sistem yang dapat

bertahan di era digitalisasi ini . Secara garis besar peningkatan kualitas ASN di era digitalisasi

memerlukan perencanaan yang terstruktur dan efisien dalam rangka meminimalisisr peluang

intervensi dari luar sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat dilakukan sesuai dengan UU

yang berlaku.

Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Spoil System, E-Government

ABSTRACT

Bureaucratic reform is a rearrangement of the system of government administration systems

carried out by the state apparatus at both the local and national levels of government in

implementing reforms carried out in order to improve the quality of ASN. In the bureaucracy in

Indonesia, there are several problems that occur, one of which is the spoil system, which is a

system of determining an ASN position in accordance with the interests of a particular individual

or group. In this era of digitalization, it is necessary to develop an ASN that prioritizes e-

government so that the government needs to use a system that can support this, and in this system

there is also a solution to overcome the spoil system culture. This study uses a qualitative method

with a literature study approach by investigating the whole phenomenon through data that is

processed and analyzed. The results of this study explain that in Indonesia there are still problems,

challenges and opportunities for spoil systems to emerge, so the government needs to create a

system that can survive in this digitalization era. Broadly speaking, improving the quality of ASN

in the digitalisation era requires structured and efficient planning in order to minimize

opportunities for outside intervention so that the implementation of the government can be carried

out in accordance with applicable laws

Keywords : Bureaucratic Reform, Spoil System, E-Government

PENDAHULUAN

Jika kita berbicara tentang birokrasi di Indonesia, tentunya kita akan

melihat bagaimana para birokrat atau aparatur sipil negara (ASN) menjalankan

roda pemerintahan dengan benar untuk memperoleh kesejahteraan bagi

masyarakat Indonesia. Jalan yang ditempuh birokrasi Indonesia demi tujuan untuk


1379

mensejahterakan masyarakat Indonesia masih jauh dari kata sukses. Banyak sekali

kendala-kendala dalam birokrasi terutama permasalahan dalam kualitas aparatur

sipil negaranya, sehingga tujuan-tujuan mulia birokrasi masih belum

terealisasikan atau menjadi kenyataan.

Menurut mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Bapak Asman Abdur, beliau mengatakan bahwasannya kualitas dari

ASN masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah, kuantitas yang

ada pada pegawai negeri sipil (PNS) sekitar 4.5 juta orang dan dari kuantitas

tersebut mayoritas PNS adalah PNS golongan ke II ke bawah, sehingga dapat

dikatakan tidak mudah untuk dikatakan menjadi birokrasi yang berkualitas. Bapak

Asman Abdur juga mengatakan bahwa “Masih banyak ASN yang berpikir bukan

sebagai pelayan masyarakat, tetapi lebih mengedepankan kekuasaan,”1. Dari

penjabaran tersebut, bisa dikatakan bahwasannya birokrasi di Indonesia memiliki

kualitas yang tidak memuaskan untuk melaksanakan pelayanan publik. Dari total

PNS yang ada di Indonesia, 1,6 juta diantaranya bertugas di posisi administrasi,

maka dari itu ditahun 2019 ini tidak membuka rekrutmen CPNS. Menurut Kepala

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bapak Bima Haria Wibisana, “Mulai tahun

ini tidak ada lagi formasi tenaga administrasi. Sebab di era revolusi industri 4.0,

semua sudah menggunakan teknologi,”2. Dari hal itu dapat dikatakan

bahwasannya PNS di Indonesia masih banyak yang tidak mempunyai keahlian,

sehingga mereka hanya berkutat pada urusan administrasi saja.

Pada era digitalisasi sekarang, tentunya jika PNS di Indonesia tidak

memiliki keahlian teknologi maka hal tersebut akan menghambat jalannya

birokrasi di Indonesia yang seharusnya dapat mengikuti perkembangan zaman.

Banyaknya PNS yang tidak sesuai dengan kebutuhan birokrasi di Indonesia terjadi

karena dalam perekrutan PNS itu sendiri calon yang diterima sebagai PNS adalah

orang yang memiliki kedekatan sendiri dengan orang-orang yang ada dalam

lingkup birokrasi atau pemerintahan sehingga terjadinya politisasi didalam

birokrasi atau bisa disebut spoil system. Seharusnya perekrutan PNS di Indonesia

1 Tribunnews (2018). “Asman Abnur: Penyakit Birokrasi di Indonesia Harus Segera Diobati”.

https://www.tribunnews.com/regional/2018/03/30/asman-abnur-penyakit-birokrasi-di-indonesia-

harus-segera-diobati?page=2 2 Jawapos (2019). “1,6 Juta PNS Tak Memiliki Keahlian Spesifik”.

https://www.jawapos.com/nasional/03/11/2019/16-juta-pns-tak-memiliki-keahlian-spesifik/

https://www.tribunnews.com/regional/2018/03/30/asman-abnur-penyakit-birokrasi-di-indonesia-harus-segera-diobati?page=2

https://www.tribunnews.com/regional/2018/03/30/asman-abnur-penyakit-birokrasi-di-indonesia-harus-segera-diobati?page=2



1380

dilakukan secara merit system yang dimana calon PNS tersebut diterima

berdasarkan dari kemampuan atau kapasitasnya sebagai PNS. Jika sistem

perekrutan PNS yang ada di Indonesia dilakukan secara merit system, tentunya

para PNS yang bekerja pastinya sesuai dengan keahliannya masing-masing atau

mempunyai keahlian tersendiri sehingga birokrasi di Indonesia atau sistem

penyelenggaraan di Indonesia dapat menghadapi era digital seperti sekarang ini.

Dalam Undang-undang tentang aparatur sipil negara sendiri sudah

mengalami perubahan-perubahan yang signifikan yang bisa di lihat dari pasal-

pasalnya dan tujuan pembentukan undang-undang tersebut yang di awali pada

pembentukan undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegaiwan

yang dimana awal mula dari undang-undang No. 4 tahun 2014 tentang aparatur

sipil negara. Dalam undang-undang pokok –pokok kepegaiwan ini yang terdiri

dari 41 pasal menjelaskan tentang lebih mengarah pada hal-hal dasar menjadi

seorang pegawai negeri dalam arti berfokus pada pembentukan karakter namun

pembentukan undang-undang ini memiliki kelemahan seperti adanya intervensi

dari partai politik sehingga menyebabkan pegawai negeri tidak bersifat netral ,

kemudian menanggapi hal tersebut telah di terbitkan undang-undang baru atas

perubahan undang –undang No 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

yaitu undang-undang No 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegaiwan dalam

undang-undang inilah baru dimunculkan peraturan mengenai netralitas aparatur

sipil negara yang berada pada pasal 3 ayat 2 dan 3.

Kemudian permasalahan yang timbul undang-undang terkait aparatur sipil

negara yaitu mengenai kenaikan pangkat maupun penetapan pegawai negeri

dalam suatu jabatan dalam kedua undang-undang sebelumnya selalu yang menjadi

keputusan akhir dalam hal ini diserahkan kepada kepala daerah begitupun dengan

undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dalam undang-

undang aparatur sipil negara ini dijelaskan pada pasal 54 ayat 1,2,3 dan 4

menjelaskan tentang pelimpahan kewenangan dari presiden kepada kepala

pemerintahan dari tingkat provinsi hingga ke daerah dalam mengatur

manajemen ASN. Permasalahan akan muncul ketika manajemen ASN ini diatur

oleh kepala daerah yang merupakan jabatan politik sehingga memunculkan

adanya intervensi dari partai politik dalam proses pengangkatan maupun kenaikan


1381

jabatan yang akan menimbulkan spoil system yang dimana suatu jabatan bisa

ditempati oleh individu ataupun sekelompok orang sesuai dengan pilihan ataupun

rekomendasi dari kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah.

Dengan munculnya spoil system ini dapat merubah kinerja aparatur sipil negara

dikarenakan adanya perekrutan yang tidak sesuai standar kompetensi suatu

instansi sehingga merusak jalannya proses pelaksanaan tugas sesuai undang-

undang yang berlaku akibatnya kinerja aparatur sipil negara dalam melaksanakan

tugasnya sebagai abdi negara di era digitalisasi menjadi terhambat dikarenakan

adanya spoil system ini sehingga pemanfaatan digitalisasi di rana ASN udntuk

pelayanan publik menjadi terhambat diakarenakan tidak adanya kapasitas para

ASN untuk memanfaatkan era digitalisasi akibat penggunaan spoil system

tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

pendekatan studi pustaka. Sugiyono (2013: 39) mengatakan bahwa penelitian

kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis atau teori, sedangkan penelitian

kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis. Sugiyono (2013: 21-22)

mengatakan karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian

dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber daya, dan peneliti menjadi

instrumen kunci; menyajikan data-data dalam bentuk kata-kata atau gambar, dan

tidak menekankan pada angka-angka; mengutamakan proses dari pada produk;

melakukan analisis data secara induktif; dan lebih menekankan makna di balik

data yang diamati. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi

pustaka dengan mencari sumber-sumber kredibel untuk jadikan data-data yang

memiliki hubungan dengan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini.

Mardalis (1999) mengatakan bahwa studi pustaka adalah mengumpulkan

informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di

perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah dsb.

Sarwono (2006) mengatakan bahwa studi pustaka mempelajari berbagai buku

referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk

mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.


1382

Data-data yang sudah didapat, nantinya akan dianalisis lebih dalam agar

data-data yang nantinya disampaikan dalam penelitian ini adalah data yang

kredibel. Proses analisis tersebut menggunakan teknik analisis data yang

dinamakan metode analisis isi. Sabarguna (2005) mengatakan bahwa proses

dalam analisis ini bisa berupa proses untuk memilih, membandingkan data,

menggabungkan temuan, memilah berbagai pengertian, hingga ditemukan data

yang relevan. Teknik analisis ini dipilih agar penulis dapat menganalisis data yang

didapat secara mendalam terkait dalam penelitian ini. Metode ini bertujuan untuk

peneliti dapat memilah dan memilih informasi serta mampu mengkaji lebih

mendalam agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman pemaparan informasi yang

akan dipaparkan dalam penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Spoil Sytem

Spoil system adalah istilah yang aneg bagi beberapa orang terkecuali bagi

beberapa orang seperti pejabat publik, kandidat politik, ilmuwan dan cendekiawan

politik. Sistem ini dilakukan sebagai salah satu bentuk balas budi bagi sebagian

orang yang menduduki jabatan politik. Jika jabatan tersebut dimenangkan, bagi

para pendukung pemenang akan diberikan hadiah sebagai hasil bantuan yang telah

dilakukan. Spoils system (hubungan yang bersifat politik) adalah pengangkatan

atau penunjukan karyawan yang berdasarkan selera pribadi atau berdasarkan

kepentingan suatu golongan. Pada dasarnya spoil system diisi oleh kedekatan

politik sehingga menimbulkan politisasi birokrasi.

b. E-GOVERNMENT

E-government dapat didefinisikan sebagai seluruh tindakan dalam sektor

publik (baik pusat maupun daerah) yang melibatkan teknologi informasi

dan komunikasi dengan tujuan mengoptimalkan proses pelayanan publik yang

efisien, transparan, dan efektif telah menjadi bagian penting dalam usaha untuk

membangun tata pemerintahan yang baik (good govennance) di Indonesia3. E-

3 Rachman, Evinna Septiana, Beni Noviyanto (2017). “PEMANFAATAN E-GOVENMENT PADA

DESA WONOKARTO UNTUK MENINGKATKAN AKURASI DAN INFORMASI POTENSI

DESA”. Volume 08, Nomor 01, Juli 2017.

http://www.ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/JurnalTam/article/view/86/80



1383

government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan

hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi ini

kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti government to citizen

(G2C), government to business (G2B), government to government (G2G), dan

internal efficiency & effectiveness(IEE). Prasojo dalam Jurnal Ikhsan (2011)

mengatakan bahwa e-government setidaknya terdapat 3 faktor, yaitu: (1)

komunikasi elektronik antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bagi

keduanya bentuk baru untuk partisipasi dan interaksi; (2) ruang cyber dalam

pelayanan publik memudahkan penghapusan struktur birokrasi dan proses klasik

dari pelayanan yang berbelit-belit; (3) e-governmet dapat menawarkan juga

informasi di tingkat lokal.

c. Reformasi Birokrasi

Dalam amandemen yang terdapat pada Undang-Undang Dasar (UUD)

1945 reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan aparatur pemerintah baik pada

level pemerintahan lokal maupun nasional. Pendekatan reformasi birokrasi

berdasarkan amandemen UUD 1945 merupakan pendekatan sistematik yang

secara konseptual lebih mengutamakan kompregensi dibandingkan ekstensi4.

Reformasi birokrasi sudah dicetuskan dari zaman kepemimpinan pemerintahan

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2007 tentnag Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang berisikan

bahwasannya pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi

untuk meningkatkan profesionalisme di dalam aparatur negara itu sendiri dan

untuk menwujudkan tata pemerintahan yang baik dalam level pusat maupun

daerah agar hal tersebut dapat mendorong aspek-aspek keberhasilan pembangunan

di bidang lainnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI kemudian

mengintepresentasikannya ke dalam empat dimensi aspek yang seharusnya ditata

ulang melalui kebijakan-kebijakan, yaitu kebijakan restrukturisasi untuk

4 Harahap, Nurmalita Ayuningtyas (Desember 2016). “PENGUATAN KEDUDUKAN DAN

PERAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI

BIROKRASI”. Volume 01, Nomor 02.

http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/1418/pdf_6



1384

membenahi permasalahn kelembagaan/organisasi, kebijakan rasionalisasi dan

reloasi untuk mengatasi permasalahan SDM aparatur, kebijakan siplifikasi dan

otomatisasi untuk mengatasi permasalahan ketatalaksanaan/sistem prosedur,

kebijakan dekulturisasi budaya lama dengan menginkulturasi budaya baru untuk

mengatasi permasalahan budaya birokrasi.

Salah satu bentuk cara untuk memberhasilkan reformasi birokrasi tersebut,

dibentuklah sebuah lembaga yaitu Lembaga Nonstruktural yang bernama Komisi

Aparatur Sipil Negara (KASN). Pembentukan lembaga tersebut sudah

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara. Lembaga tersebut memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan kode

etik aparatur sipil negara, mendukung dan menerapan sistem merit dalam

maajemen aparatur sipil negara (ASN), sehingga bebas daru korupsi, kolusi dan

nepotisme atau KKN. Manajemen pemerintahan di daerah-daerah yang masih

menerapkan lelang jabatan, lembaga KASN ini lah yang mengawasi hal tersebut.

Lembaga KASN masih menemukan hal tersebut di level daerah walaupun sudah

dilakukan seleksi terbuka diseluruh instansi pemerintahan didalam pemerintahan

daerah. Kejadian ini masih marak terjadi dikarenakan belum adanya Lembaga

KASN di level daerah, sehingga tidak ada yang mengawasi secara menyeluruh

tentang roda pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Budaya Spoil System di Indonesia

Ada tiga sistem rekrutmen tenaga kerja (pegawai) yaitu5:

a. System patronage (kawan) yaitu sistem penarikan karyawan yang didasarkan

adanya hubungan subyektif yaitu: hubungan yang diperhitungkan antara

subyek-subyeknya. Dalam sistem ini, pada dasarnya terdapat beberapa

hubungan subyetif antara lain sebagai berikut :

1) Spoils system (hubungan yang bersifat politik) adalah pengangkatan atau

penunjukan karyawan yang berdasarkan selera pribadi atau berdasarkan

kepentingan suatu golongan.

5 Saksono, Slamet. (1995). Administrasi Kepegawaian, Yogyakarta: Kanisius,hlm.30.


1385

2) Nepotisme system (hubungan yang non politik) adalah sistem ini dalam

praktik pengangkatan pegawai didasarkan keluarga, kawan yang akrab atau

teman yang baik.

b. System meryt (kecakapan) yaitu penarikan karyawan yang didasarkan pada

kecakapan, bakat, pengalaman, kesehatan sesuai dengan kriteria yang telah

dibuat sebelumnya.

c. System carier (meningkat) yaitu memberikan kesempatan pada pegawai atau

karyawan untuk mengembangkan bakat serta kecakapan selama dia mampu

bekerja dengan harapan dapat naik jabatan sampai pada batas

kemampuannya.

Dalam ketiga sistem ini smenjadi dasar rekrutmen yang di lakukan oleh

Indonesia dan juga sudah berkembang bgeitu pun juga dengan dengan spoil

system menjadi salah satu budaya yang sudah ada di Indonesia dan juga menjadi

sebuah sistem birokrasi yang sudah cukup lama bertahan, hal ini terjadi

dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bisa

dibilang sangat bisa di intervensi oleh kaum-kaum elit ataupun kaum penguasa di

negara Indonesia dalam arti untuk mempertahankan sebuah kekuasaan.

Dalam sistem birokrasi di Indonesia sendiri khususnya pada pembentukan

seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) itu bermula pada dikeluarkannya undang-

undang yang mengatur tentang hal tersebut pertama kali yaitu Undang-Undang

No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang dimana dalam

undang-undang tersebut mengatur bagaimana menjadi seorang ASN yang baik

dan benar dan juga nengatur tentang prosedur atau tata cara penempatan seorang

ASN pada jabatannya. Dalam undang-undang dalam pengangkatan seorang ASN

sendiri di atur pada pasal 15 sampai dengan pasal 19 yang dimana fokus

pengangkatan dilihat dari daftar urut kepagkatan dan juga dilihat dari

pengharapan prestasi seorang ASN yang bersangkutan.

Namun dalam pelaksanaannya sendiri tidak berjalan sesuai dengan yang

sudah di atur oleh undang-undang dikarenakan adanya beberapa faktor seperti

adanya pemerintahan yang otoriter sehingga kebijakan pengangkatan seorang

ASN pada jabatan dapat terpengaruhi dalam artian adanya intervensi dari pihak

baik dari pemimpin negara sendiri maupun dari pihak partai penguasa sehingga


1386

hal ini membuat penempatan seorang ASN akan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan kedua intervensi di atas. Politisasi birokrasi hakikatnya pemerintahan

berada di 2 (dua) sisi, (1) berasal dari sisi partai politik yang mengintervensi

birokrasi, (2) berasal dari eksekutif itu sendiri yang mempolitisir birokrasi untuk

kepentingannya (kekuasaan) sendiri, tetapi keduanya memiliki kepentingan yang

sama yaitu melanggengkan atau mempertahankan kekuasaan6.

Setelah mengalami pergeseran kepala negara pada tahun 1998 yang

mengakibatkan adanya perubahan secara besar-besaran dalam sistem demokrasi di

Indonesia hal ini tentu saja mempengaruhi kinerja ASN yang dimana telah terjadi

perubahan undang-undang termasuk perubahan undang-undang No. 8 tahun 1974

yang di ubah menjadi Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas

undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Dalam

undang undang ini telah terjadi perubahan yang signifikan termasuk pada pasal-

pasal tentang pengangkatan para ASN.

Dalam undang-undang baru ini pemerintah selaku pembuat kebijakan

pertama kali memfokuskan aturan kepada ancaman spoil system yang mana bisa

dilihat dari pasal 3 poin ke (2) yang berbunyi dalam kedudukan dan tugas

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh

semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat7. Meskipun sudah di cantumkan dalam undang-

undang No. 43 tahun 1999 ini namun tidak menutup kemungkinan spoil system

ini masih bisa dilakukan oleh para oknum-oknum, hal ini bisa dilihat bahwasanya

terdapat kelemahan -kelemahan yang dimiliki seperti pada pasal 16 A poin (1)

yaitu Untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan, pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi Pegawai Negeri

6 Martini, Rina. (2014). Politisasi Birokrasi Di Indonesia. https://ejournal.undip.c.id /index.

php/politika/article/view/4879/4425 (diakses 21/11/2019 Pukul 14.00).

7 Pasal 3 poin 2 Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang No. 8

tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.


1387

Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan

Nasional8.

Dalam pasal ini merupakan salah satu kelemahan yang dimana Spoil

system bisa terjadi karena dalam pasal ini mengatakan akan mengangkat pergawai

negeri sipil secara langsung yang dimana untuk pengangkatan langsung seorang

pegawai itu dapat dilakukan atas kewenangan pejabat pembinaan kepegawaian

yang terdiri dari kepala daerah baik gubernur, walikota maupun bupati dan tentu

saja kepala daerah selaku pemimpin daerah yag diberikan langsung kewenangan

dari pusat dalam mengatur daerahnya dapat dengan muda mengatur

pengangkatan ataupun pemindahan jabatan seorang pegawai.

Hal ini tentu saja dapat terjadi dikarenakan kepala daerah baik tingkat

provinsi sampai dengan kabupaten/kota merupakan pejabat politik yang dimana

yang mengusungkan pihak partai politik sehingga biasanya terjadi feedback

ataupun balas budi yang dilakukan oleh kepala daerah dikarenakan partai politik

tersebut sudah mengusungkan dirinya menjadi calon kepala dari partai politik

tersebut, dikaitkan dengan spoil system sendiri tentu saja akan menbuat tatanan

pemerintah yang buruk dikarenakan adanya ketidakadilan dalam proses

penempatan jabatan terhadap suatu ASN di pemerintahan.

Tujuan penggunaan sistem kembali lagi kepada untuk memperbanyak

wilayah kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan yang sudah ada baik

kekuasaan yang dipegang oleh kepala daerah selaku penguasa maupun partai

politik yang memiliki power dalam mengatur tatanan pemerintah melalui anggota

partainya yang menjabat sebagai kepala daerah. Dalam memberikan pengaruh

sendiri memang power partai politik sangat kuat dikarenakan memiliki peran yang

penting dalam proses pemilu (Pemilihan umum) baik dari DPRD maupun kepala

daerah seperti gubernur, walikota/ bupati, sehingga para calon sudah menjabat

menjadi seorang kepala daerah sudah pasti akan terikat dengan partai politiknya

yang dimana partai politik memiliki peran yang penting.

8 Pasal 16 A poin 1 Undang- Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang

No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.


1388

Selain itu ada beberapa alasan-alasan lain, mengapa keputusan politisasi

diambil, diantaranya adalah politisi ingin dapat mengontrol apa yang dilakukan

birokrat dalam pemerintah. Selain itu, politisi juga membutuhkan pegawai negeri

sipil yang mensetujui sikap politisi (memiliki kesamaan sikap) dan pribadi loyal,

dan hal tersebut tidak selamanya berasal dari partisan9.

Seiring berjalannya waktu Dimana pemerintah sudah mengalami titik

dimana perlu adanya perubahan yang signifikan dalam menghilangkan spoil

system ini sehingga hal ini terjawab pada tahun 2014 telah di terbitkan Undang-

undang baru yaitu Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil

Negara. Dalam undang-undang ini dalam hal pengangkatan maupun pemindahan

suatu jabatan harus bersasarkan meryt system yang dimanaa telah diatur dalam

undang-undang ini dalam pasal 1 poin 22 , Sistem Merit adalah kebijakan dan

Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja

secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna

kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi

kecacatan10.

Dalam undang-undang ini juga pemerintah membuat suatu lembaga yang

dimana memiliki fungsi yang tercantum pada pasal 30 yaitu KASN berfungsi

mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta

penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi

Pemerintah11. Dengan terbentuknya lembaga ini nantinya akan dapat

menghilangkan spoil system yang terjadi di Indonesia.

Dalam undang-undang ini juga membahas tentang lembaga lain seperti

LAN dan BKN yang dimana akan membantu KASN dalam menghilankan spoil

system yang ada di Indonesia . Namun pada kenyataannya setelah

dilaksanakannya Undang-undang ini ternyata masih saja terdapat spoil system

yang terjadi salah satu contoh pada tahun 2018 tepatnya pada bulan oktober KPK

melakukan OTT ( Operasi Tangkap Tangan) terhadap Bupati Cirebon Sunjaya

Purwadisasatra yang antara lain terkait dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan

9 Peters, B. Guy. Pierre, Jon. (2004). “Politicization of the Civil Service in Comparative

Perspective ( Perspective The Quest For Control)”. New York: Routledge, 2004, hlm. 6-7 10 Pasal 1 poin 22 Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 11 Pasal 30 Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara


1389

dalam mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)12. Dengan adanya kasus ini

kita mengetahui bahwa dalam perubahan undang-undang tentang ASN ini

memiliki kelemahan pada pengawasan di sektor daerah ataupun daerah-daerah di

luar wilayah pemerintah pusat.

Dalam penulusurannya kita mengetahui bahwa terdapat pasal yang

memang cenderung dapat terjadi spoil system di dalamnya dan tentu saja dapat di

intervensi dari luar yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pejabat yang berwenang untuk menetapkan

mutasi disebut dengan pejabat pembina kepegawaian dalam pejabat pembina ini

diduduki oleh para kepala daerah sehingga para kepala daerah dapat dengan

mudah memilih sapa saja yang memang dia inginkan untuk di mutasi, sehingga

mereka dapat memanfaatkan kewenangan ini untuk kepentingan pribadi atau pun

untuk kepentingan golongan tertentu sehingga perlu adanya perubahan undang-

undang ASN ini ataupun perlu di tambahkan lembaga pengawasan yang berasal

dari jabaan karir sehingga tidak memungkinkan adanya intervensi dari pihak luar.

Dengan demikian jika dilihat dari kebijakannya sendiri bahwa memang

seakan kebijakan tersebut selalu dapat memberikan celah bagi para oknum yang

ingin melakukan spoil system jika dilihat dari kasus diatas kita bisa mengetahui

bahwa pasal yang bermasalah itu masih belum adanya dilakukan perubahan dari

undang-undang No. 43 tahun 1999 ke undang-undang No. 5 tahun 2014 mengenai

tentang penetapan mutasi selalu di percayakan kepada kepala daerah namun

dilihat dari implementasinya masih ada saja yang menyalagunakan kewenanganya

sehingga spoil system pun dapat bertahan dalam arti menjadi suatu kebudayaan

yang terus dilakukan sehingga kita perlu mengubah stigma ini agar mewujudkan

cita-cita bangsa.

Dan juga selain atas dasar untuk kepentingan sendiri spoil system ini dapat

juga terjadi apabila adanya intervensi dari pihak luar biasanya dari pihak partai

politik. Intervensi partai politik dalam institusi birokrasi akan mengacaukan

12 Ayuningtyas harahap, Nurmailta (2018, November 18). Polemik mutasi aparatur sipil negara,

Sindonews. Retrieved from

https://www.google.co.id/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/1354445/18/polemik-mutasi-

aparatur-sipil-negara-1542151369.

https://www.google.co.id/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/1354445/18/polemik-mutasi-aparatur-sipil-negara-1542151369



1390

tatakerja birokrasi yang harusnya berdasar pada prinsip-prinsip manajemen

pemerintahan (public sector management) yang sehat, rasional, dan berdasarkan

hukum. Apabila intervensi dilakukan, maka sistem pembinaan pegawai akan

rusak, karena pengangkatan pejabat hanya didasari oleh prinsip suka- tidak (like

and dislike) dalam konteks kepentingan politik, tidak didasari oleh pertimbangan

kemampuan, kapasitas, dan pengalaman kerja13.

Kedua hal ini yang menjadi sebuah tantangan besar bagi pemerintah

Indonesia dalam meningkatkan kualitas kinerja ASN dikarenakan apabila kedua

hal ini yakni adanya keinginan untuk melaksanakan tugas buat kepentingan

sendiri dan juga adanya intervensi dari luar, pastinya akan mempengaruhi kualitas

kinerja para ASN dan juga dengan adanya kedua faktor tersebut di dalam rana

pemerintahan pasti budaya spoil system bisa bertahan itu bisa dibuktikan dengan

implementasi dari kebijakan yang dahulu sampai sekarang dan tentu saja politisasi

ikut dalam perkara ini. Politisasi birokrasi seringkali memiliki konotasi negatif.

Politisasi dianggap menghilangkan kepercayaan dalam keadilan lembaga

pemerintahan. Selain itu politisasi dianggap kurang efisien daripada kompetensi

netral terkait dengan merit system14.

Dalam pemikiran ketika berbicara dengan politisasi sebenarnya akan

berdampak positif apabila dapat dilakukan dengan tujuan kepentingan umum nain

pada kenyataannya lebih cenderung kepada kepentingan partai politik ataupun

cuman merujuk kepada kaum-kaum ataupun suatu golongan tertentu dengan

demikian kita bisa dapat menarik suatu pemahaman terhadap budaya spoil system

ini bisa dikatakan sebagai penilaian terhadap landasan hukum ataupun dasar

kebijakan suatu pemerintahan di suatu negara apabila terdapat spoil system pasti

terjadi adanya kelemahan hukum atau pun kebijakam sehingga spoil system

tersebut dapat dengan mudah masuk ke dalam tatanan roda pemerintahan dan juga

ajan mempengaruhinya baik dalam segi kualitas kinerja aparatur maupun dari segi

pemberian pelayanan publik.

13 Setiyono, Budi. (2012). “ Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi”, Bandung :

Nuansa hlm. 77. 14 Peters, B. Guy. Pierre, Jon. (2004). “Politicization of the Civil Service in Comparative

Perspective ( Perspective The Quest For Control)”. New York: Routledge, hlm. 4


1391

Dampak yang diberikan oleh spoil system ini dapat merusak pola good

governance yang dimana memfokuskan efisiensi kenapa bisa bersangkutan

dikarenakan adanya ASN yang tidak berkompeten di jabatan tersebut sehingga

dapat menghambat suatu proses pelayanan publik dan dapat juga merusak citra

dari pemerintahan tersebut. Dengan demikian perlu adanya kebijakan yang kuat

yang dapat membuat kemungkinan spoil system itu tidak bisa masuk dan

mengintervensi dan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat kepada daerah-

daerah yang jauh dari ibukota negara dikarenakan peluang terjadinya spoil system

itu kemungkinan besar akan terjadi di daerah-daerah yang minim pengawasan dari

pusat hal ini biasanya dimanfaatkan oleh kepala daerah agar dapat membuat suatu

tatanan pemerintah yag berdasarkan atas kemauan suatu individu bukan atas meryt

system yang menggunakan metode penilaian yang berdasarkan atas kinerja yang

dilakukan ASN sehingga dengan menggunakan meryt system kita dapat dengan

mudah mengetahui kualitas ASN yang akan melakukan promosi kenaikan jabatan

ataupun mutasi.

B. Pengaruh Spoil System Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Era

Digitalisasi

Seperti yang kita ketahui bahwasannya spoil system adalah sebuah

penyakit di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Spoil system sendiri memiliki

pengertian bahwasannya birokrasi bisa dipolitisasi yang dimana hal tersebut bisa

menyebabkan orang yang masuk atau yang diterima sebagai aparatur sipil negara

bukanlah orang yang kompeten atau orang orang yang mempunyai keahlian di

bidangnya. Kumorotomo (2005:157) mengatakan bahwasannya bahwa politik dan

administrasi harus dipisah karena keduanya memiliki tugas yang berbeda.

Pemisahan diantara politik dan juga administrasi agar birokrasi publik dapat

bekerja secara fokus dan profesional melayani kepentingan umum tanpa dibebani

isu-isu politik. Hal ini tentu saja bisa menghambat pergerakan laju roda

pemerintahan yang dimana pada zaman digitalisasi sekarang, para aparatur sipil

negara harus mempunyai setidaknya keahlian di bidang teknologi agar bisa

menjalankan pelayanan publik yang maksimal. Perlu diketahui bahwasannya kita

sedang ada di dalam era digitalisasi, yang dimana para pemerintahan atau aparatur


1392

sipil negara di Negara Indonesia harus mengadakan yang namanya e-government,

hal ini bukanlah semata-mata keinginan negara untuk mengubah cara jalannya

roda pemerintahan akan tetapi hal ini adalah tuntutan dunia yang dimana kita

sudah memasuki yang namanya era digitalisasi sehingga pelayanan publik yang

diberikan oleh pemerintah juga haruslah memakai teknologi yang mempuni. E-

government sendiri bukanlah hal yang menyusahkan pemerintah karena harus

mengubah model mereka bekerja, akan tetapi e-government sendiri dapat

memudahkan pemerintah dalam bekerja karena sistem yang membantu mereka

dan juga bagi masyarakat sendiri hal ini adalah sebuah kemajuan dalam

mengawasi jalannya pemerintahan dikarenakan dengan adanya e-government kita

bisa dengan mudahnya untuk mengawasi atau memantau pekerjaan pemerintahan

di level nasional maupun di level daerah.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwasannya spoil system sendiri

dapat menghambat jalannya roda pemerintahan yang dimana roda pemerintahan

sekarang menggunakan model e-government, megapa demikian dikarenakan spoil

system sendiri dapat membuat orang-orang yang tidak kompeten dibidang

pemerintahan bisa masuk kedalam lingkup pemerintahan dikarenakan kedekatan

mereka terhadap pejabat-pejabat yang mempunyai kuasa yang tinggi sehingga jika

hal ini terjadi membuat terhambatnya roda pemerintahan yang sudah

menggunakan e-government karena mereka tidak mempunyai kompeten atau ilmu

yang mempuni untuk mengelola hal tersebut. Sehingga yang terjadi adalah

mereka hanya menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan di era

revolusi 4.0 seperti sekarang, karena kita tidak hanya memberikan pelayanan yang

terbaik untuk masyarakat yang ada di Indonesia, akan tetapi kita juga berlomba

dengan negara lain untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik untuk

masyarakat Indonesia.

Dari data yang didapat bahwasannya pada saat ini pegawai negeri sipil di

Indonesia ada 4,3 juta orang sedangkan 1,6 juta orang diantaranya bertugas di

posisi administrasi15. Penjelasan selanjutnya bahwasannya posisi administrasi

sendiri bisa dikatakan tugas-tugas mereka menjadi juru ketik, urus pembukuan,

dan pekerjaan umum lainnya. Mereka yang bekerja dibagian administrasi bisa

15 Jawapos (2019). “1,6 Juta PNS Tak Memiliki Keahlian Spesifik”.




1393

dikatakan tidak mempunyai kemampuan yang spesifik sehingga bisa dikatakan

mereka tida memiliki kemampuan yang spesifik atau bukan tenaga fungsional.

Agar terciptanya tenaga aparatur sipil negara yang berkualitas dunia, pemerintah

haruslah mencari orang-orang yang mempunyai kemampuan yang spesifik dan

fungsional. Dalam Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok

kepegawaian dijelaskan disini bahwasannya pegawai negeri adalah warga Negara

Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, diangkat

oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau

diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Jikalau pegawai negeri sipil itu tidak memiliki

kompetensi yang mempuni maka hal tersebut akan sangat berdampak terhadap

pelayanan mereka kepada masyarakat. Mengapa demikian, dikarenakan jikalau

mereka pegawai negeri sipil tidak memiliki kompetensi yang mempuni maka

pekerjaan mereka akan menjadi lambat, tidak maksimal, tidak efisien, bahkan

cenderung asal-asalan dalam mengerjakannya, dan apa yang mereka kerjakan

belum tentu sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Pemerintah sendiri memiliki upaya yang dilakukan agar meningkatkan

kompetensi itu sendiri, hal tersebut ada pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang

yang tertera diatas mengatur bahwasannya pengangkatan PNS dalam suatu

jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan

kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu

serya syarat objektif lainnya tanpa memberdakan jenis kelamin, suku, agama, ras,

atau golongan.

Terdapat beberapa tuntutan agar PNS memiliki kompetensi yang

mempuni, yaitu: (1) tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang

harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik; (2) pelaksanaan

pemerintahan yang baik (Good Governance); (3) dalam upaya mengimbangi

perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal

organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi; (4) perkembangan ilmu


1394

pengetahuan, teknologi dan era globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak

bisa di tolak dan dicegah lagi; (5) serta pelaksanaan otonomi daerah16.

Menurut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi

mengatakan bahwasannya lebih dari 1,5 juta aparatur sipil negara di Indonesia

memiliki kompetensi yang rendah17. Menurut belia jumlah PNS di Indonesia per

Juni 2015 sebanyak 4,5 juta orang atau 1,9% dari jumlah penduduk, beliau juga

mengatakan bahwa kondisi tersebut dipicu oleh kebijakan Presiden ke-6 Republik

Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 mengangkat 1,1 juta

tenaga honorer menjadi PNS. Beliau juga mengatakan bahwa berdasarkan indeks

membangun aparatu negara, Negara Indonesia memiliki nilai 46 dari skala 0

sampai 100, nilai 46 itu sendiri posisinya masih dibawah Singapura, Malaysia,

Filipina, dan Vietnam. Hal ini atau kebijakan ini menurut penulis sendiri adalah

keputusan yang kurang tepat. Karena tentu saja orang yang menjadi aparatur sipil

negara haruslah orang yang mempunyai kompetensi yang mempuni untuk

menyelenggarakan roda pemerintahan dengan benar dan dengan sebagaimana

mestinya. Penaikan honorer menjadi PNS bukanlah hal yang menjanjikan bagi

penulis, karena hal tersebut diukur dari lamanya orang tersebut menjadi honorer

bukan dari kompetensi yang mereka miliki sehingga tolak ukur yang dipakai

sangatlah kurang menguntungkan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Data yang penulis dapatkan, menurut Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mensyaratkan aparatur sipil

negara di masa mendatang harus dapat menguasai teknologi informasi atau IT.

Bagian Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, persyaratan

ini sejalan dengan visi Smart ASN 2024 yang terjadi Shifting kompetensi ke arah

digital. Menurut beliau, pemerintah saat ini juga sedang berupaya untuk

mengelola PNS dengan sistem berbasis IT. Hal ini tentunya sudah diterapkan atau

16 Bkpsdm (2019). “KOMPETENSI PNS, APA, MENGAPA DAN BAGAIMANA”.

https://bkpsdm.bulelengkab.go.id/artikel/kompetensi-pns-apa-mengapa-dan-bagaimana-18 17 Liputan6 (2017). “DUH, LEBIH DARI 1,5 JUTA PNS DI INDONESIA TAK KOMPETEN”.

https://www.liputan6.com/regional/read/2695086/duh-lebih-dari-15-juta-pns-di-indonesia-tak-

kompeten

https://bkpsdm.bulelengkab.go.id/artikel/kompetensi-pns-apa-mengapa-dan-bagaimana-18

https://www.liputan6.com/regional/read/2695086/duh-lebih-dari-15-juta-pns-di-indonesia-tak-kompeten



1395

dilakukan dalam proses perekrutan CPNS18. Menurut penulis sendiri pemerintah

haruslah bergerak secara maksimal untuk melakukan agar PNS yang ada

menguasai teknologi informasi.

Dalam hal perekrutan juga haruslah orang-orang yang direkrut adalah

orang yang kompeten dibidangnya bukan orang yang diterima karena dekat

dengan orang yang memiliki jabatan di dalam birokrasi. Penulis mendapatkan

data tentang problematika seleksi CPNS pada tahun 2018, dalam data yang

penulis dapatkan bahwa calon yang diterima haruslah sesuai degan kualitas dan

ketentuan yang sudah berlaku. Hal tersebut menyebabkan calon yang diterima

sangatalah sedikit sehingga menimbulkan masalah yaitu kekurangan orang.

Dalam seleksi CPNS 2018, ada 238.015 formasi yang dibutuhkan. Pusat

membutuhkan 51.271 sedangkan daerah membutuhkan 186.74419. Menurut

penulis sendiri memiliki pemandangan hal tersebut bukanlah hal yang buruk.

Karena memang seharusnya orang yang diterima untuk menjadi PNS adalah orang

yang berkompeten dalam menjalankan roda pemerintahan di Negara Indonesia

sendiri.

C. SMART ASN sebagai jawaban dari spoil system Indonesia di Era

Digitalisasi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-

ASN) bertujuan untuk mewujudkan ASN yang professional, bebas dari intervensi

politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu

menyelenggarakan pelayanan publik dan menjadi perekat serta pemersatu bangsa.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 telah ditegaskan bahwa Merit Sistem

adalah suatu kebijkan dengan tujuan agar ASN yang akan direkrut sesuai dengan

kebutuhan. Perekrutan yang dilakukan dimulai dari pengangkatan pegawai,

mutasi, promosi, penggajian, penghargaan dan pengembangan karier pegawai

yang dilakuakn melalui kualifkasi, kompetensi dan juga berdasrkan kinerja

18 Liputan6 (2019). “CATAT, PNS WAJIB KUASAI TEKNOLOGI INFORMASI”.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4087529/catat-pns-wajib-kuasai-teknologi-informasi 19 Affandi, Nurafni Kusumawardhani, Rima Lestari (2019). “PROBLEMATIKA SELEKSI CPNS

2018 DALAM PENGANGKATAN CPNS YANG TIDAK MEMENUHI PASSING GRADE”.

Volume 13, Nomor 01, Juni 2019. http://103.89.250.121/index.php/asn/article/view/214/189

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4087529/catat-pns-wajib-kuasai-teknologi-informasi

http://103.89.250.121/index.php/asn/article/view/214/189


1396

pegawai yang dilakukan tanpa membedakan latar belakan politik, ras, warna kulit,

agama, jenis kelamin, umur, bahkan kondisi kecacatan.

Sesuai dengan tujuan yang diatur menuru Pasal 1 Undang-Undnagn No.5

Tahun 2014, tujuan dari penerapan Merit Sistem dalam manajemen ASN adalah

sebagai berikut: (a) melakukan rekuitmen, seleksi, dan promosi berdasarkan

kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur

secara berkelanjutan; (b) memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara; (c)

mengelola pegawan ASN secara efektif dan efisien; (d) memberikan remunerasi

yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil

kinerja; (e) memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi; (f)

memberikan sanksi atas pelanggaran disiplin; (g) menjaga standar yang tinggi

untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat; (h)

menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi

jabatan yang dipersyarakat; (i) memberikan kesempatan untuk mengembangkan

kompetensi kepada pegawai ASN; (j) melaksanakan manajemen kinerja pegawai

untuk mencapai tujuan organisasi; (k) melindungi pegawai ASN dari intervensi

politik dan tindakan kesewnang-wenangan; (l) dan memberikan perlindungan

kepada pegawai. Dari tujuan diatas, Merit Sistem ini merupakan suatu dasar

pembentukan kebijakan untuk mengatur ASN berdasarkan nilai-nilai keadilan,

kepastian, komptensi, dan kinerja, bukan lagi sebuah kebijakan yang condong

terhadap kedekatan dan lebih mengutaman Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam

penyelenggaraannya.

Untuk menerapkan kebijakan yang telah disebutkan di atas, Peraturan

Pemerintah No. 11 Tahun 2017 metepkan prinsip Merit Sistem sebagai berikut: (a)

seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan; (b) perencanaan

kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja; (c) pelaksanaan seleksi dan

promosi dilakukan secara terbuka; (d) memiliki manajemen karier yang terdiri

dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan rencana suksesi yang diperoleh

dari manajemen talenta; (e) memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi

pada penilian kinerja yang objektif dan transparan; (f) menerapkan kode etik dank

ode perilaku pegawai ASN; (g) merencankan dan memberikan kesempatan

pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja; (h) memberikan


1397

perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan

(i) memiliki sistem informasi berbasi kompetensi yang terintegrasi dan dapat

diakses oleh seluruh pegawai ASN.

Namun dalam praktiknya, didalam proses rekrutmen yang dilakukan

pemerintah adalah tidak pernah serius untuk mendapatkan kandidat ASN yang

sesuai dengan kapabilitas. Praktik-praktik nepotisme dan kolusi masih sering

terjadi pada saat proses rekruitmen dan seleksi terutama di pemerintahan daerah.

Beberapa faktor yang terjadi yaitu pertama, praktik yang dilakukan oleh kepala

daerah ini merupakan praktik balas jasa kepada tim suskes maupun

pendukungnya. Namun hal tersebut tidak saja dilakukan oleh kepala daerah tetapi

juga dilakukan oleh politisi lokan maupun nasional. Hal yang dilakukan adalah

dengan menitipkan kerabat ataupun keluarga kepada panitia seleksi dalam proses

rekruitmen. Faktor kedua adalah proses rekruitmen merupakan sebuah ajang

untuk meng-ilegalkan dana melalui suap, pemerasan, dan pungutan liar. Faktor

yang terakhir adalah pasar kerja yang sangat kompetitif. Ketersediaan lapang kerja

yang ada tidak sesuai dengan jumlah pelamar calon PNS sehingga situasi tersebut

dimanfaatkan oleh para pemburu rente untuk menjadikan proses rekruitmen

tersebut sebagai komiditas yang illegal.

Sejalan dengan pengembangan kompetensi ASN, perkembangan teknologi

dunia yang telah berkembang begitu cepat ternyata berpengaruh terhadap

perkembangan teknologi di Indonesia. Perkembangan teknologi yang telah terjadi

menuntut adanya perubahan tenaga kerja dengan meningkatkan kompetensi sesuai

dengan apa yang dibutuhkan. Tantangan yang yang di hadapi oleh ASN di

Indonesia untuk masa depan seperti globalisasi, kompetisi antar negara, teknologi

informasi dan digitalisasi. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan dan

kompetensi ASN agar dapat bersaing ditingkat global, melalui pendidikan dan

pelatihan sesuai dengan jabatan yang diduduki. Perubahan zaman dan pengaruh

revolusi industry 4.0 (sistem teknologi digital) inilah yang menuntut agar ASN

memiliki daya saing dan memiliki kemampuan teknis (hard skill) agar

mendapatkan keterampilan dan dapat menggunakan teknologi informasi (TI).

Agar mampu bersaing dengan negara lain pada era digitalisasi saat ini

pemerintah telah meranang road map program SMART ASN yang ditargetkan


1398

akan terwujud pada tahun 2024. Manajemen ASN yang professional sesuai

dengan bidangnya adalah kunci dari keberhasilan ASN dalam menghadapi

revolusi industri 4.0. Dalam program pengembangan tersebut tujuan utamanya

adalah untuk menyiapkan SMART ASN dengan kriteria ASN yang perlu dibangun

adalah berintegritas, memiliki rasa nasionalisme tinggi, professional, berwawasan

global, memahami IT dan bahasa asing, hospitality, networking, serta jiwa

entrepreneuship.

Tiga sasaran utama untuk mewujudkan SMART ASN di tahun 2019, yaitu:

Pertama membuka kualifikasi ASN sesuai dengan arah pembangunan nasional

serta potensi daerah. Kembali lagi sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah mengamanatkan penyelenggaraan

kebijakan dan manajemen ASN harus dijalankan berdasarkan asas

profesionalisme, proposional, akuntabel, serta efektif dan efisien agar peningkatan

kinerja birokrasi dapat tercapai. Melalui UU ASN diharapkan akan lahir aparatur

negara yang berintegritas, professional, netral, bersih dari praktik korupsi, kolusi,

dan nepotisme. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pemetaan kualifikasi,

kompetensi dan kinerja PNS, sehingga akan melahirkan kandidat PNS yang baik.

Hasil dari pemetaan kualifkasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk

mengambil langkah kebijakan lebih dalam percepatan penataan PNS seperti

pengembengan kompetensi dan karier, mutasi/rotasi dan melakukan evaluasi bagi

ASN yang kualifikasi dan kompetensi serta kinerjanya kurang baik. Kedua,

pengadaan ASN perlu dilakukan secara transparan, objektif, dan fairness. Hal ini

perlu dilakukan agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus

dapat menjaring putra-putri terbaik bangsa. Ketiga, meningkatkan profesionalisme

dengan cara meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja sesuai dengan

amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam manajemen ASN juga perlu dilakukan penataan Aparatur Sipil

Negara yang bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu; analisis profil pegawai

terkait dengan analisis struktur organisasi; analisis kebutuhan pengembangan

kompetensi pegawai yang perlu ditingkatkan; distribusi pegawai melalui job

enrichment. Dengan demikian diharapkan penataan ini dapat mengisi gap untuk

menuju profil ideal ASN serta dapat mengoptimalkan kapasitas dari setiap ASN.


1399

KESIMPULAN

Dengan melihat Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara kita sudah mengetahui bahwa dengan menggunakan meryt system maka

penrapan penataan ASN bisa berjalan sesuai dengan undang-undang. Dengan

meryt system juga menopang penataan ASN yang diharapkan dapat membawa

sebuah optimisme sebagai langkah strategis dalam mempercepat proses

pembentukan aparatur negara dalam mencapai tingkat profesionalisme yang

seusai dengan undang-undang pula. Dalam meryt system ini akan digunakan

sebagai dasar pondasi pembentukan aparatur negara melalui smart asn yang

dimana memiliki sasaran : Perencanaan ASN, yang dimana dapat membuka

formasi/kualifikasi ASN yang sesuai dengan arah pembangunan nasional serta

potensi daerah, Pengadaan ASN yang transparan, dalam fungsi agar tdiak tejadi

hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam menghilangkan budaya spoil

system, objektif dan fairness untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat

sekaligus menjaring putra-putri terbaik bangsa, Meningkatkan profesionalisme,

yakni untuk menjalankan fungsi sebagai pelayan publik dan abdi negara dan

meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja sebagaimana yang diamanatkan

UU ASN.

Dalam penerapan smart ASN nantinya akan menutup peluang spoil system

untuk masuk ke dalam roda pemerintahan yang akan mempengaruhi peningkatan

kualitas pelayanan publik dan juga peningkatan kualitas ASN itu sendiri

dikarenakan melalui penerapannya juga memakai meryt system yang tentu saja

berlawanan dengan spoil system. Dengan adanya smart asn ini nantinya akan

meningkatkan ASN yang profesional yang dapat bertahan di era Rvolusi industri

4.0 sampai dengan target 20 tahun kedepan yang tentu saja proses pelaksanaannya

dilakukan pengawasan yang ketat dan berkesinambungan. Smart asn dilakukan

secara bertahap dan terstruktur agar terwujud SMART ASN yang memiliki

karakteristik berwawasan global, menguasai TIK dan bahasa, memiliki

kemampuan networking tinggi dengan kemampuan skill multitasking yang

proporsiona, penrapan ini fokuskan dikarenakan adanya perubahan era yang

dimana di era 4.0 ini sangat diperlukannya ASN yang seperti di jelaskan di atas

sehingga kualitas kinerja ASN dapat sesuai dengan UU ASN.


1400

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Nurafni Kusumawardhani, Rima Lestari (2019). “Problematika Seleksi

Cpns 2018 Dalam Pengangkatan Cpns Yang Tidak Memenuhi Passing

Grade”. Volume 13, Nomor 01, Juni 2019.

Ayuningtyas harahap, Nurmailta (2018, November 18). Polemik mutasi aparatur

sipil negara, Sindonews. Retrieved from

https://www.google.co.id/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/1354

445/18/polemik-mutasi-aparatur-sipil-negara-1542151369

Bkpsdm (2019). “Kompetensi Pns, Apa, Mengapa Dan Bagaimana”.

https://bkpsdm.bulelengkab.go.id/artikel/kompetensi-pns-apa-mengapa-

dan-bagaimana-18

Harahap, Nurmalita Ayuningtyas (Desember 2016). “Penguatan Kedudukan Dan

Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi

Birokrasi”. Volume 01, Nomor 02.


Jawapos (2019). “1,6 Juta PNS Tak Memiliki Keahlian Spesifik”.

https://www.jawapos.com/nasional/03/11/2019/16-juta-pns-tak-

memiliki-keahlian-spesifik/

Jawapos (2019). “1,6 Juta PNS Tak Memiliki Keahlian Spesifik”.

https://www.jawapos.com/nasional/03/11/2019/16-juta-pns-tak-

memiliki-keahlian-spesifik/

Liputan6 (2017). “Duh, Lebih Dari 1,5 Juta Pns Di Indonesia Tak Kompeten”.

https://www.liputan6.com/regional/read/2695086/duh-lebih-dari-15-juta-

pns-di-indonesia-tak-kompeten

Liputan6 (2019). “Catat, Pns Wajib Kuasai Teknologi Informasi”.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4087529/catat-pns-wajib-kuasai-

teknologi-informasi

Martini, Rina. (2014). Politisasi Birokrasi Di Indonesia.

https://ejournal.undip.c.id /index. php/politika/article/view/4879/4425

(diakses 21/11/2019 Pukul 14.00).

Pasal 1 poin 22 Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara















1401

Pasal 3 poin 2 Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas

undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Pasal 16 A poin 1 Undang- Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Pasal 30 Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara

Peters, B. Guy. Pierre, Jon. (2004). “Politicization of the Civil Service in

Comparative Perspective ( Perspective The Quest For Control)”. New

York: Routledge, 2004, hlm. 6-7

Rachman, Evinna Septiana, Beni Noviyanto (2017). “Pemanfaatan E-Govenment

Pada Desa Wonokarto Untuk Meningkatkan Akurasi Dan Informasi

Potensi Desa”. Volume 08, Nomor 01, Juli 2017.

http://www.ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/JurnalTam/article/view/8

6/80.

Ristyandi, Riski.(2020). Bureaucratic Disruption and Threats of Unemployment

in the Industrial Revolution 4.0 Era. Journal of Local Government Issues, 3(1),

86-97, DOI: https://doi.org/10.22219/logos.v3i1.10923.

Saksono, Slamet. (1995). Administrasi Kepegawaian, Yogyakarta:

Kanisius,hlm.30.

Setiyono, Budi. (2012). “ Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi”,

Bandung: Nuansa hlm. 77.



https://doi.org/10.22219/logos.v3i1.10923

Documents

SPOIL SYSTEM SEBAGAI TANTANGAN PENYELENGGARAAN