Upload
sidik-abdullah
View
1.385
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
SosialisasiImplementasi PMK No. 85/PMK.03/2012
di PT. Pertamina (Persero)
Jakarta, 20 Juli 2012
Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Pemungut PPN
Page 2
Dasar Hukum
Pasal 1 angka 27
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.
Pasal 16A
1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(PMK No 85 /PMK.03/2012)
Undang-Undang No 8 Tahun 1983 stdtd Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM
Page 3
Objek PPN
PPN dikenakan atas:
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
Pasal 4 (1) UU PPN
Page 4
Skema Umum Pemungutan PPN
NEGARA
PENJUALPKP
Faktur Pajak
Barang/ Jasa
Harga + PPN
PEMBELI
PPN Rp
Page 5
Skema Pasal 16A UU PPN (Pemungut PPN)
NEGARA
PENJUALPKP
Faktur Pajak
Barang/ Jasa
Harga tanpa PPN
PEMBELIPEMUNGUT PPN
PPNRp
Page 6
Pemungutan PPN oleh BUMN (1)
Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN.
pembuatan Faktur Pajak oleh Rekanan dan Pemungutan PPN oleh BUMN harus dilakukan pada saat:
1. penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
2. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP; atau
3. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
Page 7
Saat Penyerahan
Page 8
BKP
Bergerak
diserahkan secara langsung kepada pembeli/pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli
diserahkan secara langsung kepada penerima barang, untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang;
diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
Psl 17 ayat (3) a PP No.1/2012
1. Saat penyerahan BKP/JKP (dalam hal pembayaran diterima setelah saat penyerahan).
PenyerahanBKP/JKP
01/07/2012
Pembayaran
01/08/2012
FPditerbitkan
Page 9
1. A. Saat penyerahan BKP Bergerak
PT Berkah yang berkedudukan di Jakarta menjual BKP kepada PT Ceria di Surabaya dengan syarat pengiriman (term of delivery) loco gudang penjual (fob shipping point). BKP dikeluarkan dari gudang PT Berkah dan dikirim ke gudang PT Ceria pada tanggal 10 Juli 2012 dengan menggunakan perusahaan ekspedisi dengan tanggal DO (delivery order) 10 Juli 2012. Barang diterima oleh PT Ceria pada tanggal 12 Juli 2012.
FP : 10 Juli 2012
PT Cantik di Jakarta menjual BKP kepada PT Sentosa di Semarang dengan syarat pengiriman (term of delivery) franco gudang pembeli (fob destination). Barang dikeluarkan dari gudang PT Cantik dan dikirim ke gudang PT Sentosa pada tgl 12 Agustus 2012 dengan menggunakan perusahaan ekspedisi. Barang diterima oleh PT Sentosa pada tanggal 13 Agustus 2012. PT Cantik menerbitkan faktur penjualan (invoice) pada tanggal 16 Agustus 2012
FP : 13 Ags 2012 atau paling
lama tgl 16 Ags 2012
Page 10
Saat Penyerahan
Page 11
BKP Tidak Bergerak
Terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli
Pasal 17 ayat (3) b PP No.1/2012
1. B. Saat penyerahan BKP tidak Bergerak
Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Juli 2012.Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal 1 September 2012.
FP : 1 Sep 2012
Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani, barang tidak bergerak telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka Faktur Pajak harus diterbitkan pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang.
Page 12
Saat Penyerahan
Page 13
Harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau
kontrak atau perjanjian ditandatangani atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya,dalam hal saat sebagaimana dimaksud diatas tidak diketahui.
BKP Tidak Berwujud
Pasal 17 ayat (3) c PP No.1/2012
Saat Penyerahan
Page 14
JKP
a) Harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
b) kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak diketahui; atau
c) saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata,baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri JKP.
Pasal 17 ayat (5) PP No. 1/2012
1. C. Saat penyerahan JKP
PT Toryung mengontrak Firma Cerah Konsultan untuk memberikan jasa konsultasi manajemen dan pelatihan kepada staff marketing PT Toryung selama 6 (enam) bulan dengan nilai kontrak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pembayaran jasa konsultasi akan dilakukan setiap bulan. Firma Cerah Konsultan mulai memberikan jasa konsultasi sejak tanggal 1 Juli 2012. Pada tanggal 10 Agustus 2012, Firma Cerah Konsultan mengajukan tagihan untuk pembayaran jasa konsultasi bulan Juli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). PT Toryung melakukan pembayaran atas tagihan tersebut pada tanggal 20 Agustus 2012.
FP : 10 Ags 2012
1. PT Setiyakom adalah suatu perusahaan jasa telekomunikasi.2. PT Setiyakom melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan periode pemakaian
selama satu bulan.3. Pengumpulan data-data pemakaian dari pelanggan memerlukan waktu beberapa hari,
sehingga faktur penjualan baru dapat diterbitkan beberapa hari setelahnya.4. Untuk pemakaian oleh pelanggan pada tanggal 1 — 30 Juni 2012, PT Setiyakom
menerbitkan faktur penjualan (melakukan penagihan) pada tanggal 5 Juli 2012.FP : 30 Jun 2012
atau paling lama
tgl 5 Jul 2012
Page 15
PenyerahanBKP/JKP
01/07/2012 01/08/2012
FPditerbitkan
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.
Pembayaran (DP)
Page 16
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
Pembayaran Termin 1
01/04/2012
Pembayaran Termin 2
15/07/2012
PenyerahanBangunan
01/09/2012
FPditerbitkan
FPditerbitkan
Page 17
Pemungutan PPN oleh BUMN (2)
Jumlah PPN dan PPnBM yang harus dipungut oleh BUMN adalah :
a. PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak; dan
b. PPnBM sebesar tarif PPnBM yang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (dalam hal selain terutang PPN juga terutang PPnBM).
Jika dalam kontrak tidak disebutkan nilai kontrak tersebut termasuk PPN dan PPnBM, maka kewajiban PPN 10% dan PPnBM dihitung dari nilai kontrak.
BUMN yang melakukan pemungutan harus membubuhkan cap "Disetor Tanggal ......" dan menandatanganinya pada Faktur Pajak.
Page 18
Dikecualikan dari Pemungutan PPN oleh BUMN
PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh BUMN dalam hal:
a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
b. pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
c. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
d. pembayaran atas rekening telepon;
e. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
f. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan tidak dikenai PPN dan PPnBM.
PPN dan PPnBM yang terutang di atas dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Page 19
Pasal 5 PMK No. 85/PMK.03/2012
Page 20
Cut Off Transaksi1 Juli 2012
Tgl FP > 1 Juli 2012 Tgl FP < 1 Juli 2012
1. Berlaku PMK No.85/2012 : Pertamina sebagai Pemungut PPN atas transaksi selain yang diatur pada Pasal 5.
2. Kategori transaksi:a. Kontrak/PO yang dibuat per 1 Juli
2012 dan b. Kontrak/PO sebelum 1 Juli 2012 dan
masih berjalan setelah Juli 2012
1. Hanya akan diproses sebagai transaksi Non WAPU paling lambat tgl 31 Juli 2012 (Posting date MIRO).
Page 21
Dokumen Penagihan
No.Tagihan untuk Kontrak/PO
diatas IDR 10 JutaTagihan untuk Kontrak/PO
< IDR 10 Juta
1 Invoice dirinci nilai tagihan plus PPN(110%)
Invoice dirinci nilai tagihan plus PPN (110%)
2 Kuitansi sebesar nilai tagihan (100%) Kuitansi sebesar nilai tagihan plus PPN (110%)
3 Faktur pajak asli rangkap 4 ( kode faktur pajak 03)
Faktur Pajak asli rangkap 3 ( kode faktur pajak 01)
4 SSP asli rangkap 6 Copy bukti lapor SPT Masa bulan terakhir danlampiran SPT Masa PPN form 1111 A yangmencantumkan transaksi dengan Pertamina (jikaada)
5 Dokumen lain tetap sesuai denganpersyaratan pembayaran Pertamina
Dokumen lain tetap sesuai dengan persyaratanpembayaran Pertamina
6 Termasuk Tagihan Telepon dan JasaAngkutan Udara oleh PerusahaanPenerbangan (tanpa melihat besaran nilaitagihan)
1. Dokumen dari Vendor:
2. Dokumen dari User: SP3 sesuai dengan persyaratan dari Pertamina.
Faktur Pajak
Dokumen Pajak
Lembar 1 : untuk BUMN, Arsip di Fungsi/Unit
Lembar 2 : untuk Vendor
SSP
Lembar 1 : untuk Vendor
Lembar 2 : untuk KPPN
Lembar 3: untuk Vendor, Lampiran SPT
Lembar 4 : untuk Bank Persepsi/Kantor Pos
Lembar 5 : untuk BUMN, Lampiran SPT
Lembar 6 : untuk BUMN, Arsip
Lembar 4 : untuk BUMN, Arsip Fungsi Tax
Lembar 3 : untuk BUMN, Lampiran SPT
Tata Cara Pengisian Faktur Pajak
0 3 0 . 0 0 0 – 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Transaksi
Kode Status
Tahun Penerbitan Nomor Urut
Nomor Seri FPKode FP
Kode Cabang
Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak yang dibuat oleh Rekanan mengacu pada ketentuan yang berlaku (kode transaksi “03”)
Page 23
Page 24
Jumlah Rp………………………
…………%…………% Rp………………………
Rp………………………
Rp………………………
Nama XXXXXXXX
Rp………………………Rp………………………
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Tarif DPP PPnBM
Rp………………………Rp………………………Rp………………………
JAKARTA tgl 1 JULI 2012
Dikurangi Potongan HargaDikurangi Uang Muka yang telah diterimaDasar Pengenaan PajakPPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak
…………%
…………%
9,500,000,000 950,000,000
Nama : PT. PERTAMINA (PERSERO)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *) 9,500,000,000
No. Urut (Rp)
- -
Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
Nama : SINAR SURYA TEKNOLOGI
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak
Alamat : MENARA GLOBAL LT. 5 JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.27 JAKARTANPWP : 02.901.606.0-063.000
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.000-12.00000014
DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YG TERDAFTAR DI KPP
FAKTUR PAJAK
Pengusaha Kena Pajak
Alamat : JL. MEDAN MERDEKA TIMUR No. 1A GAMBIR-GAMBIR JAKARTA PUSAT 10110NPWP : 01.001.664.0-051.000
Harga Jual/Penggantian/Uang
PENYERAHAN ATAS INVOICE NO. 025/SST/2012 9,500,000,000
Muka/Termin
Contoh FP
LEMBAR
Untuk Arsip Wajib Pajak
:
:
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran :Terbilang :
…………………………………………… , Tanggal ……………...………….Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : …………………………………………..
F.2.0.32.01
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Tanggal
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
Wajib Pajak/Penyetor………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
Cap dan tanda tangan
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Masa Pajak
ALAMAT WP
/
ALAMAT OP
NOP
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
Uraian Pembayaran : ……………………………………………...……………………………….
:
NAMA WP :
:
1
OktSep Nov Des Tahun Pajak
/
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
:
Jan Feb Mar Apr Ags
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran……………………………………………...…………………..…………………………………………………….
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan
Diisi dengan rupiah penuh
……………………………………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………
………………………………….……………………………………………...…………………………...……………………………………………………………………
/
…………………………………………………………………………….…………………………………….
/
Mei Jun Jul
Diisi dengan Identitas PKP Rekanan
Diisi dengan nama dan tanda tangan pengurus, serta nama dan NPWP
BUMN
Kode Akun Pajak: - PPN DN: 411211- PPN Impor: 411212- PPnBM DN: 411221- PPnBM Impor: 411222- PTLL: 411619
Kode Jenis Setoran: 900 Uraian pembayaran mandatory diisi no FP dan Invoice
Pengisian SSP
25
Page 26
Contoh Pengisian SSP
LEMBAR
Untuk Arsip Wajib Pajak
2 0 0 6 0
:
:
4 1 1 2 1 1 9 0 0
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran :Terbilang :
…………………………………………… , Tanggal ……………...………….Cap dan tanda tangan
PT.PERTAMINA PERSERO
NPWP: 01.001.664.0-051.000
Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : …………………………………………..
0 1 2
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan
Diisi dengan rupiah penuh
SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU JUTA RUPIAH
/
Rp. 950.000.000
/ /
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
:
Mei Jun Jul Ags
1
OktSep Nov Des Tahun Pajak
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Kode Jenis SetoranFAKTUR PAJAK NO. 030.000-12.00000014 ATAS INVOICE NO:025/SST/2012……………………………………………...…………………..……………………………………………………
2
Uraian Pembayaran : ……………………………………………...……………………………….
:
NAMA WP :
:
0
Kode Akun Pajak
JL. JEND.GATOT SUBROTO KAV.27 JAKARTA
SINAR SURYA TEKNOLOGI
MENARA GLOBAL LT. 5
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP 61 6 0 0 0 0
/
ALAMAT OP
NOP
X
Jan Feb Mar Apr
Cap dan tanda tangan
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Tanggal
9
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
Wajib Pajak/PenyetorJAKARTA
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
Masa Pajak
ALAMAT WP
3
Penyetoran PPN Yang Telah Dipungut oleh BUMN
BUMN wajib menyetorkan PPN dan PPnBM yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
SSP diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama Rekanan.
FP lembar 2 serta SSP lembar 1 dan lembar 3 yang sudah dibayar oleh Pertamina diambil langsung oleh Vendor.
Page 27
Page 28
Contoh Kewajiban Pemungutan & Penyetoran oleh BUMN
FP 1 Juli 2012
Harus Setor PPN ke Negara paling lambat Tgl 15 Ags 2012
Vendor BUMN
FP 31 Juli 2012
s.d
Jika penyetoran > tgl 15 Ags 2012:Sanksi : 2%X bln keterlambatan X PPN
terlambat disetor
Sanksi di Pemungut: 2% X bln keterlambatan X PPN
terlambat disetor Tidak bisa dikreditkan
Terlambat menerbitkan FP (> 3 Bln):
Sanksi : 2% X DPP PPN
Pelaporan PPN Yang Telah Dipungut dan Disetor oleh BUMN
• BUMN wajib melaporkan PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat BUMN terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
• Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
• Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM dilakukan setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN 1107 PUT).
Page 29
TERIMA KASIHLunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya