Upload
truongquynh
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Edisi
60 Tahun VI
2016
MEMBANGUN INKUBATOR BISNIS PESANTREN
POTRET
www.bi.go.id
TERDEPAN DALAM
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN
KEUANGAN SYARIAH
INDONESIA SHARIA ECONOMIC FESTIVAL 2016
SOROT
Gerai Info 60 ISEF-Cover.indd AGerai Info 60 ISEF-Cover.indd A 07/12/2016 15:46:4007/12/2016 15:46:40
DAFTAR ISI
22 PERSPEKTIF
Upaya Memajukan Pesantren Melalui Digitalisasi Pondok pesantren memilki potensi besar dalam memajukan
kehidupan bangsa. Salah satu upaya untuk memaksimalkan peran itu ialah melalui digitalisasi.
ISEF, Terdepan dalam Pengembangan Ekonomi
dan Keuangan Syariah Ekonomi syariah memiliki prospek yang menjanjikan di tengah ketidakpastian global.
06 SOROT
03 PEDOMAN
04 EDITORIAL
Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah
sebelum dipublikasikan. Naskah dikirim ke [email protected]
18 PERSPEKTIF
22 AKTIVITAS
26 ETALASE
28 PERISTIWA
30 APA KATA MEREKA
M. Anwar BashoriDirektur Departemen
Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia
Hal. 6
Yunita Resmi SariDirektur Departemen Pengembangan UMKM
Bank Indonesia
Hal. 18
Sri Mulyani IndrawatiMenteri Keuangan Republik Indonesia
Hal. 26
Penanggung Jawab: Tirta Segara
Pemimpin Redaksi: Arbonas Hutabarat
Redaksi Pelaksana: Edhie HaryantoWahyu Indra SukmaErnawati JatiningrumSurya NanggalaAny RamadhaningsihYadi YuhardinataT. Rafael Lardhana
Kontributor:Mualam NoorAngiola HarryRahmat Dwi CahyonoYusi Rahimah
Alamat Redaksi: Departemen Komunikasi Bank IndonesiaJl. M.H. Thamrin No.2JakartaTelp. Contact Center BICARA: (021) 131
e-mail: [email protected]
website: www.bi.go.id
@bank_indonesia
fl ip.it/7A9uk
bankindonesia
BankIndonesiaChannel
Gerai Info 60 ISEF-Cover.indd BGerai Info 60 ISEF-Cover.indd B 07/12/2016 15:46:4607/12/2016 15:46:46
Ed
isi
60
l t
ah
un
6 l
2
01
6G
er
ai i
nfo
l b
an
k in
do
ne
sia
3
Pedoman
SoluSi Menghadapi KriSiS
erekonomian global tengah menghadapi turbulensi yang berdampak signifikan terhadap keuangan global. Sistem keuangan global mengalami krisis yang berkepanjangan. Memasuki 2016, gejolak ekonomi global belum juga menunjukkan tanda-tanda akan reda. Di tengah kondisi ini, pemerintah memerlukan solusi yang mampu menjawab dan mengatasi tantangan ekonomi global. Sistem
ekonomi dan keuangan syariah pun dilirik sebagai sistem yang dinilai mampu menjawab tantangan ini.
Dalam rangka mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia (BI) menggelar “Indonesia Sharia Economic Forum (ISEF) 2016”. Forum yang digelar untuk yang ketiga kalinya ini diharapkan dapat memfasilitasi pertukaran ilmu dan pengalaman mengenai ekonomi dan keuangan syariah serta bisa untuk ajang merumuskan kebijakan dan langkah dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Menurut kajian BI, ada tiga sektor yang berperan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, yakni perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Ketiga sektor ini terbukti menunjukkan perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam hal volume usaha, produk keuangan maupun keleluasaan jaringan dalam melayani konsumen.
Perkembangan sistem keuangan syariah saat ini didorong oleh pesatnya kemajuan yang dicapai oleh sektor perbankan syariah. Hal itu tercermin dari dominasi perbankan syariah di sistem keuangan syariah global. Sebagai informasi, pangsa perbankan syariah telah mencapai 80% dari total sistem keuangan syariah.
Sektor perbankan syariah juga mampu menunjukkan ketahanan yang sangat baik dalam menghadapi krisis keuangan global. Hal itu tercermin dari kuatnya pertumbuhan perbankan syariah di tengah perlambatan keuangan global, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 17,1% dalam rentang 2008 sampai dengan 2011. Selama periode 2011-2014 perbankan syariah mampu tumbuh signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 13,8%. Sementara pada 2014 perbankan syariah tumbuh sebesar 10% secara tahunan jika dibandingkan dengan 2013.
Menyadari pentingnya peran dan besarnya potensi ekonomi syariah, BI menempatkan program pembangunan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu tujuan strategis Fungsi Strategis Bank Indonesia 2024. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia menjadi pusat keuangan Islam dunia.
Salam,
Agus D. W. MartowardojoGubernur Bank Indonesia
P
GeraiInfo Syariah Isi.indd 3 12/5/16 7:45 PM
BI terus melakukan inovasi dan inisiatif sebagai upaya memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Salah satunya terkait dengan sistem pembayaran.
Ed
isi 6
0 l
tah
un
6 l 2
01
6G
er
ai in
fo l b
an
k in
do
ne
sia
4
erekonomian Indonesia memiliki tantangan berupa kesenjangan dan kemiskinan. Ekonomi syariah dinilai dapat menjadi jawaban karena menitikberatkan pada distribusi pendapatan ke semua segmen masyarakat serta optimalisasi produksi. Ekonomi syariah diarahkan pada
pencapaian pertumbuhan yang tinggi dan merata, berbasis sinergi elemen masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan akan terkikis dan kemiskinan berkurang.
Besarnya potensi ekonomi dan keuangan syariah telah disadari oleh otoritas di Indonesia. Demikian pun dengan Bank Indonesia (BI), yang meresponsnya dengan melakukan salah satu kegiatan, yaitu “Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF)”.
Kegiatan yang telah dimulai sejak 2014 itu merupakan bentuk keseriusan BI dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Penyelenggaraan ISEF 2016 dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Shari’a Forum dan Shari’a Fair. Shari’a Forum diadakan untuk mengangkat dan berdiskusi mengenai berbagai topik dan kajian pengembangan ekonomi syariah. Sementara Shari’a Fair dirancang untuk meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah.
Dalam penyelenggaraan ISEF kali ini juga diluncurkan tiga inisiasi, yakni Islamic Financial Market Code of Conduct, model sukuk linked waqaf, dan pembentukan Satuan Tugas Akselerasi Ekonomi Syariah (Satu Akses) di Jawa Timur. Peluncuran ketiga inisiasi tersebut dilakukan oleh BI bersama-sama dengan lembaga-lembaga terkait.
Peluncuran Islamic Financial Market Code of Conduct mengawali diberlakukannya pedoman transaksi di pasar keuangan syariah yang menunjukkan perbedaan antara transaksi di pasar keuangan syariah dan pasar keuangan konvensional. Selanjutnya, peluncuran model sukuk linked waqaf merupakan inovasi untuk mengoptimal-kan pemanfaatan aset wakaf dengan sukuk. Semen ta ra itu, peluncuran Satu Akses merupakan inisiasi untuk menciptakan sinergisitas pengembangan mikro-makro ekonomi syariah. l
Komitmen BI Mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Editorial
Tirta SegaraKepala Departemen Komunikasi
Bank Indonesia
P
GeraiInfo Syariah Isi.indd 4 12/5/16 7:45 PM
Ed
isi
60
l t
ah
un
6 l
2
01
6G
er
ai i
nfo
l b
an
k in
do
ne
sia
5
Q: Jika perusahaan kami mendapat utang dari luar negeri, dan perusahaan lain (dalam negeri ) memberikan garansi/jaminan terhadap utang tersebut, apakah perusahaan pemberi jaminan harus menjadi pelapor juga ? Mohon informasinya.
A: Yth. Saudari Linda. Sehubungan dengan email Saudari terkait Pelaporan Utang Luar Negeri, dapat kami sampaikan bahwa mengacu pada SEBI 15/16/DInt tanggal 29 April 2013 menjelaskan pengertian Pelapor Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pelapor ULN adalah Penduduk yang memiliki kewajiban utang luar negeri kepada bukan Penduduk. Sehingga pihak sebagai penjamin tidak diwajibkan melakukan pelaporan ke Bank Indonesia (BI).
Q: Saya bermaksud mengajukan penghapusan historis Bank Indonesia (BI) Checking, karena kredit sudah saya lunasi. Saya sangat berharap historis BI Checking saya dihapuskan, karena semua pengajuan kredit saya, yakni kredit tanpa agunan (KTA), kredit pemilikan rumah (KPR), kredit usaha rakyat (KUR), dan lainnya, ditolak pihak bank/pemberi kredit, karena saya mempunyai historis kolektibilitas 5. Walupun sudah saya lunasi dari maret 2016, akan tetapi hal tersebut masih menjadi kendala.
A: Yth. Saudara Kriswanto, terima kasih telah mengirimkan email kepada Bank Indonesia (BI). Dapat kami sampaikan bahwa BI menyediakan Sistem Informasi Debitur (SID)/BI Checking yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan atas status pinjaman/kredit yang diterima oleh nasabah (Informasi Debitur Individual - IDI), sekaligus alat kontrol bagi nasabah terhadap kebenaran dan keakuratan data historis/riwayat
kreditnya yang disampaikan oleh peserta SID (bank dan non-bank) kepada BI.
Terkait kebijakan pemberian kredit merupakan kewenangan dari masing-masing bank/lembaga non-bank yang bersangkutan. Tidak ada larangan dari BI kepada Perbankan untuk menolak permohonan kredit apabila seseorang tercantum namanya dalam IDI Historis (BI Checking) dan pernah memiliki kredit macet. Status IDI Historis bukan satu-satunya alat pertimbangan dalam analisa penyediaan dana oleh bank/lembaga nonbank, karena bank/lembaga nonbank melakukan analisa dengan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Dalam hal Informasi “Rangkuman Fasilitas” pada output IDI Historis, kolom tersebut menampilkan kolektibilitas terendah dari debitur selama masa kredit berlangsung (tidak terbatas 24 bulan). Apabila debitur tercatat pernah memiliki kolektibilitas macet pada “Rangkuman Fasilitas”, bukan berarti debitur tersebut sedang bermasalah/mengalami permasalahan dan hal ini sudah dipahami oleh Perbankan.
GeraiInfo Syariah Isi.indd 5 12/7/16 3:57 PM
alam beberapa tahun terakhir ini perekonomian global terus dibayangi ketidakpastian dan masih berlanjut hingga saat ini. Di tengah ketidakpastian tersebut, ekonomi syariah
memiliki prospek yang menjanjikan. Ke depan, diharapkan ekonomi dan keuangan syariah bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yang berkesinambungan dengan berbagai kebijakan dan strategi.
Di tengah kondisi keuangan global yang masih penuh dengan ketidakpastian, ekonomi syariah nasional setidaknya mengirimkan sinyal positif—industri keuangan syariah sendiri saat ini tengah dalam tahap konsolidasi. Berdasarkan hasil laporan Thompson Reuters, “State of The Global Islamic Economy 2014-2015”, Indonesia secara keseluruhan berada di urutan ke-10. Menilik hasil laporan tersebut, sektor keuangan syariah nasional memiliki potensi pembiayaan syariah senilai Rp527,8 triliun seiring dengan terdepannya posisi Indonesia pada beberapa industri syariah, seperti fesyen Islami, travel Islami, dan media.
Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan. Hal itu bila melihat sumber daya alam dan populasi muslim yang besar yang didukung sumber daya manusia yang andal, kualitas riset yang unggul, pengembangan kerangka regulasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Belum lagi
ISEF, Terdepan dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan SyariahEkonomi syariah memiliki prospek yang menjanjikan di tengah ketidakpastian global.
potensi dana zakat dan aset wakaf yang besar untuk pengembangan Islamic social finance dengan potensi dana zakat sebesar Rp217 triliun (data Badan Amil Zakat Nasional) dan aset wakaf sebesar Rp414 triliun (data Kementerian Agama).
Melihat potensi yang dimiliki Indonesia dan seiring dengan kondisi perkembangan ekonomi syariah yang prospektif tersebut, untuk ketiga kalinya, Bank Indonesia (BI) menyelenggarakan serangkaian kegiatan “Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF)” di Surabaya. ISEF merupakan salah satu event tahunan ekonomi dan keuangan syariah terbesar dan terdepan di Indonesia yang mengintegrasikan pengembangan sektor keuangan syariah dengan perekonomian sektor riil.
Penyelenggaraan ISEF kali ini berlangsung pada 25-30 Oktober 2016 dengan mengangkat tema “Leading Roles in The Development of Islamic Economics and Finance to Achieve Prosperity of The Nation”, menyambung tema ISEF pada tahun sebelumnya yang memiliki spirit penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk kesejahteraan bangsa. Tema tersebut sejalan dengan peta jalan (roadmap) pengembangan ekonomi dan keuangan syariah BI untuk mendu-kung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kegiatan ISEF 2016 dirangkai secara tematik dengan tagline “The Beauty of Muamalah”, untuk bahu-membahu dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Secara garis besar, ISEF 2016 terbagi menjadi
Ed
isi 6
0 l
tah
un
6 l 2
01
6G
er
ai in
fo l b
an
k in
do
ne
sia
6
D
Sorot
GeraiInfo Syariah Isi.indd 6 12/5/16 7:45 PM
tiga kegiatan utama, yaitu opening ceremony, Shari’a Forum, dan Shari’a Fair. Kegiatan opening ceremony pada tahun ini secara simbolis menggaungkan deklarasi nasional akselerasi peran ekonomi dan keuangan syariah yang selaras dengan inisiasi pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) serta dilandaskan pada tema “Harmoni dalam Kebangkitan menuju Kemandirian Bangsa”.
Kegiatan Shari’a Forum diadakan sebagai forum bertukar pikiran mengenai berbagai topik dan kajian pengembangan ekonomi syariah. Berbagai kegiatan utama diselenggarakan, di antaranya seminar internasional dengan Journal of Islamic Monetary Economics and Finance ( JIMF) Call for Papers. Acara diramaikan dengan 96 call for paper dari 13 negara, antara lain Britania Raya, Jepang, Malaysia, Amerika Serikat, Nigeria, Pakistan, Filipina, dan Rusia. Selanjutnya,
diresmikan pula Satuan Tugas Akselerasi Ekonomi Syariah (SATU AKSES) yang diinisiasikan oleh Kantor Perwakilan BI Jatim, peluncuran buku Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah, forum diskusi “Pemberdayaan Ekonomi Pesantren”, dan seminar penda-laman pasar keuangan syariah. Selain itu, terdapat high level discussion (HLD) calon
dewan pengarah KNKS yang dilakukan secara terbatas sebagai bentuk sinergi antar lembaga pemerintah untuk menyusun rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah.
Sementara itu, kegiatan Shari’a Fair, yang dibuka untuk umum, dirancang untuk meningkat-kan minat dan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Shari’a Fair tahun ini mengangkat tema “Mendorong Pengembangan UMKM Industri Kreatif dan Ketahanan Pangan Berbasis Syariah”; dengan konsep 5F (finance, food, fashion, funtrepreneur, dan fundutainment), dengan kegiatan pameran produk UMKM industri kreatif dan ketahanan pangan syariah, yang ditampilkan dalam 156 booth.
Seluruh rangkaian kegiatan ISEF telah me-narik minat masyarakat yang tinggi. Karena itu, ISEF diharapkan dapat mendukung pengem bang-an ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas. BI meyakini kegiatan ISEF ini menjadi momentum untuk akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang akan ditindaklanjuti pada ISEF tahun depan. l
TujuAn ISEF
1. Menjadi ikon untuk pengembangan ekonomi Syariah nasional.
2. Menandakan peran aktif sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah nasional dan internasional.
3. Integrasi sektor riil dan sektor keuangan secara seimbang.
4. Membahas isu-isu strategis ekonomi dan keuangan syariah dalam shari’ah Economic forum.
Ed
isi
60
l t
ah
un
6 l
2
01
6G
er
ai i
nfo
l b
an
k in
do
ne
sia
7
Sorot
Oleh:Muhammad Anwar BashoriDirektur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia
Membangun pondasi Nasional dan Kerjasama
Internasional tentang Ekonomi Islam dan
Keuangan.
Memberdayakan Ekonomi dan
Keuangan Islam untuk Kesejahteraan Bangsa.
Memimpin Peran dalam Pembangunan
Ekonomi dan Keuangan Islam untuk Mencapai
Kemakmuran Bangsa.
Upacara Pembukaan
Harmoni dalam Kebangkitan
Menuju Kemandirian
Negeri
Forum SyariahMengintegrasikan Komersial Islam dan Keuangan Sosial untuk Memperkuat
Stabilitas Sistem Keuangan
Sharia FairFinance, Food,
Fashion, Fantrepreneur, Fundutainment
ISEF2014
MEMIMPIn InISIatIF naSIonal dan IntErnaSIonal
ISEF2015
ISEF2016
GeraiInfo Syariah Isi.indd 7 12/5/16 7:45 PM
Ed
isi 6
0 l
tah
un
6 l 2
01
6G
er
ai in
fo l b
an
k in
do
ne
sia
8
Sorot
engan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Jika dikelola dengan baik, potensi wakaf bisa mendorong kemajuan ekonomi bangsa. Salah
satunya melalui penerbitan sukuk linked waqaf. Dalam serangkaian Indonesia Shari’a Economic
Festival (ISEF) yang telah dilakukan sejak 2014, Bank Indonesia (BI) telah menginisiasi model sukuk linked waqaf. Hal itu didasari oleh besarnya potensi tanah wakaf di Indonesia yang belum dipergunakan secara maksimal. Misalnya saja, tanah-tanah wakaf umumnya hanya digunakan untuk pembangunan masjid, kuburan, pesantren, atau panti asuhan. Sejatinya, potensi yang ada
Potensi besar Sukuk Linked WakafWakaf berpotensi sebagai pendorong ekonomi bangsa.
dapat lebih dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mendorong kemajuan ekonomi dengan menggunakan sukuk (obligasi berbasis syariah) sebagai instrumen pendanaan (funding).
Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi tanah wakaf di Indonesia mencapai 414 hektare (ha) yang tersebar di 400.000 titik tanah wakaf. Jika diuangkan atau dinominalkan, potensi tanah wakaf tersebut ada sekitar Rp416 triliun.
Tentu saja, pengelolaan ataupun pemanfaatan yang belum maksimal terkait erat dengan pengelola wakaf tersebut atau nadzir. Kelemahan nadzir atau pengelola aset wakaf antara lain adalah ketidakmampuannya untuk menghimpun dana bagi pembangunan infrastruktur di atas tanah wakaf. Melihat kondisi tersebut, BI, BWI, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginisiasi model sukuk linked waqaf.
Secara sederhana, pemikiran sukuk linked waqaf adalah penggunaan aset atau tanah wakaf sebagai underlying asset untuk mendapatkan
D
Oleh:Rifki IsmailDepartemen Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia
GeraiInfo Syariah Isi.indd 8 12/5/16 7:45 PM
Ed
isi
60
l t
ah
un
6 l
2
01
6G
er
ai i
nfo
l b
an
k in
do
ne
sia
9
Sorot
pendanaan melalui penerbitan sukuk. Dana yang didapatkan dari penerbitan sukuk linked waqaf diperuntukkan bagi pembangunan tanah wakaf dengan proyek yang produktif. Kemudian, pendapatan yang diperoleh dari proyek tersebut dapat digunakan untuk membayar sewa dan cicilan pokok sukuk kepada investor.
Sebagai inisiator, BI mempunyai kepentingan untuk terus mengembangkan instrumen sukuk sebagai upaya mendukung pendalaman pasar keuangan syariah. Nah, salah satu instrumen yang digunakan dalam mengembangkan pasar keuangan syariah adalah sukuk, termasuk inisiatif me-link-kan sukuk dengan aset wakaf sebagai underlying penerbitannya. Sehubungan dengan itu, BI melakukan pembahasan secara intensif dengan BWI dan Kemenkeu dalam beberapa tahun terakhir.
Inisiasi juga dilakukan dalam rangka eksplorasi konsep pembangunan sistem keuangan syariah secara lintas negara (cross border) dan pengembangan sektor wakaf secara progresif. Secara ekonomi, pengembangan aset wakaf
dengan sistematis akan mampu menimbulkan efek menggelinding bola salju (snowball effect) bagi pengembangan aset wakaf lainnya. Pengembangan aset wakaf berpotensi menyediakan berbagai fasilitas sosial bagi kesejahteraan masyarakat, dan tentunya mendukung program ekonomi pemerintah.
Sukuk merupakan salah satu instrumen moneter BI yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pendalaman pasar keuangan syariah sendiri tidak hanya concern BI, tetapi juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pasar modal, termasuk pasar modal syariah dan Kemenkeu.
Dari hasil pembahasan BI, Kemenkeu, dan BWI, model sukuk linked waqaf ini juga telah dikomunikasikan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa perwakilan BUMN di bidang infrastruktur. Besar kemungkinan, BUMN dapat menjadi salah satu kandidat penerbit sukuk linked waqaf selain kandidat lainnya. l
Kerja sama antara nadzir sebagai pengelola aset wakaf
dengan BUMN sebagai penerbit sukuk untuk menyewakan aset
wakaf pada periode tertentu kepada BUMN.
BUMN menerbitkan Sukuk dan
menawarkan ke investor.
1
Dana yang dihimpun digunakan untuk
pembangunan infrastruktur di atas
tanah wakaf oleh kontraktor.
2
3 4
Apabila pembangunan sudah selesai aset tersebut kemudian disewakan kepada
pihak ketiga.
5Hasil sewa
tersebut dibagikan ke nadzir dan
investor Sukuk.
6Di akhir periode aset
wakaf kembali menjadi aset kelolaan nadzir.
Model Sukuk linked wakaf
GeraiInfo Syariah Isi.indd 9 12/5/16 7:45 PM
Ed
isi 6
0 l
tah
un
6 l 2
01
6G
er
ai in
fo l b
an
k in
do
ne
sia
10
Sorot
alam serangkaian kegiatan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF), Bank Indonesia (BI) berkolaborasi dengan Islamic Research Training Institute–Islamic
Development Bank (IRTI–IDB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan pertemuan international working group untuk merumuskan standar wakaf internasional serta pedoman teknis good amil governance dan manajemen risiko terkait dengan zakat. Anggota forum internasional ini terdiri atas BI, IDB, BAZNAS, BWI serta otoritas zakat dan wakaf internasional.
Saat ini islamic social finance menjadi topik yang hangat di industri keuangan syariah karena potensi zakat dan wakaf yang besar untuk kemaslahatan umat. Pusat Kajian Strategis BAZNAS mencatat, saat ini potensi pengumpulan dana zakat secara global telah mencapai sekitar Rp780 triliun.
International Working Group for Islamic Social FinanceRumusan International Working Group for Islamic Social Finance diharapkan menjadi acuan internasional bagi lembaga zakat dan wakaf secara internasional.
Potensi wakaf di Indonesia juga besar, saat ini mencapai sekitar Rp416 triliun dengan tanah wakaf seluas 414 hektare (ha) di semua penjuru Indonesia. Untuk itu, diperlukan adanya kerangka peraturan dalam meningkatkan peran zakat, wakaf, maupun lembaga sosial agar dapat berkontribusi aktif dalam mendorong perekonomian nasional.
BI sebagai inisiator dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah meluncurkan standar internasional Zakat Core Principles (ZCP) dalam World Humanitarian Summit pada forum tingkat tinggi United Nations (UN) di Istanbul, Turki, pada 24 Mei 2016. Peluncuran ZCP tersebut didukung penuh oleh negara anggota International Working Group of Zakat Core Principles (IWG–ZCP) yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, Turki, Saudi Arabia, Bosnia, Afrika Selatan, India, Pakistan, dan Sudan.
Proses perumusan ZCP sebelumnya telah diinisiasikan pada ISEF pertama kali, pada 2014. Oleh karena itu, sudah menjadi warna tersendiri pada setiap ISEF untuk melakukan perumusan standar internasional untuk islamic social finance. Pada ISEF 2016 ini telah dilaksanakan kegiatan pertemuan International Working Group of Waqf Core Principles (IWG–WCP) kedua dan International Working Group of Zakat Technical Notes yang terdiri atas good amil governance dan
Oleh:Jhordy Kashoogie NazarDepartemen Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia
D
GeraiInfo Syariah Isi.indd 10 12/5/16 7:45 PM
Ed
isi
60
l t
ah
un
6 l
2
01
6G
er
ai i
nfo
l b
an
k in
do
ne
sia
11
Sorot
manajemen risiko. Pertemuan IWG–WCP kedua dihadiri oleh
BWI, IRTI–IDB, dan negara anggota, yaitu Kuwait dan Afrika Selatan, untuk membahas perubahan draf standar internasional Waqf Core Principles (WCP). Adapun, masukan dari anggota pertemuan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengaturan wakaf tunai (cash waqf)
dimasukkan ke dalam standar, walaupun penerapannya belum merata di semua negara.
2. Setiap otoritas wakaf (lembaga negara/komunitas) harus memiliki ketentuan dan batasan terhadap: (i) masa berlaku pengelola wakaf (nadzhir) dan (ii) pengawasan atas operasi nadzhir.
3. Adanya mekanisme pergantian pengelola wakaf untuk keberlangsungan manajemen aset wakaf, misalnya (i) aset wakaf diserahkan kepada wakif (apabila wakif masih hidup), (ii) aset wakaf diserahkan kepada ahli waris wakaf, dan (iii) aset wakaf diambil alih negara.
4. Adanya ketentuan bagi negara dengan muslim minoritas agar memiliki “trust of nadzhir” atau komunitas nadzhir yang berfungsi selayaknya regulator (lembaga
negara) yang mengatur dan mengelola perwakafan.Standar internasional wakaf ini akan dibahas
lagi pada awal 2017 dengan negara anggota wakaf, dengan target untuk diluncurkan pada kegiatan IDB Annual Meeting di Jeddah, pada Juni 2017.
Untuk pertemuan International Working Group of Zakat Technical Notes yang pertama, pertemuan ini telah dihadiri oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS sebagai lead dari pertemuan ini, IRTI–IDB, dan negara anggota, yaitu Malaysia, yang terdiri atas Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Lembaga Zakat Selangor (LZS), dan India. Technical notes tersebut di area good amil governance dan manajemen risiko merupakan turunan dari standar internasional ZCP yang telah diluncurkan di forum tingkat tinggi UN.
Tujuan utama perumusan good amil governance dan manajemen risiko untuk lembaga zakat adalah mendorong tata kelola dan prinsip kehati-hatian lembaga zakat untuk operasionalisasi lembaga zakat yang dapat menjadi standar acuan dalam skala internasional. Adapun, poin masukan pembahasan pada pertemuan pertama adalah sebagai berikut.
Good AMIl GovErnAncE
A. Otoritas zakat atau amil di setiap negara (muslim mayoritas maupun minoritas) harus memiliki mekanisme assesment dan pengukuran risiko pengelolaan zakat, termasuk memberikan rating atas kinerja amil;
B. Otoritas zakat atau amil di setiap negara (muslim mayoritas maupun minoritas) harus memiliki mekanisme pengenaan sanksi atas kemungkinan pelanggaran manajemen zakat oleh amil.
MAnAjEMEn rISIko
A. Risiko informasi asimetris untuk dimasukkan dalam pedoman teknis, walaupun sebagian negara meyakini risiko ini relatif termitigasi sebelum pemberian atau penyaluran zakat dan adanya data base zakat yang baik;
B. Manajemen zakat termasuk dipengaruhi pula oleh risiko ekonomi, seperti risiko penurunan kinerja ekonomi dan krisis ekonomi. Sehingga, langkah antisipasi atas risiko tersebut harus dilakukan oleh amil dan pihak terkait.
Pertemuan pembahasan pedoman teknis ini akan dilanjutkan pada awal 2017 untuk improvisasi lebih lanjut berdasarkan masukan dari pertemuan pertama. Ke depan, diharapkan international working group for
Islamic social finance dilakukan secara berkesinambungan untuk mendorong lembaga zakat dan wakaf ke arah yang lebih baik demi penguatan sektor sosial dalam sistem keuangan syariah. l
GeraiInfo Syariah Isi.indd 11 12/5/16 7:45 PM
Ed
isi 6
0 l
tah
un
6 l 2
01
6G
er
ai in
fo l b
an
k in
do
ne
sia
12
Sorot
alam sistem ekonomi syariah, keuangan syariah bukan hanya tentang keuangan komersial, melainkan juga meliputi keuangan sosial. Oleh karena itu, di negara yang
mengadopsi sistem keuangan ganda, stabilitas sistem keuangan dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan keuangan komersial dan keuangan sosial Islam. Integrasi antara sektor sosial dan komersial tidak hanya dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi, dan meningkatkan inklusi keuangan holistik, tetapi juga dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan.
Salah satu contoh integrasi keuangan komersial dan sosial Islam yang diterapkan di lembaga keuangan syariah—dalam hal ini di perbankan—adalah model perbankan tiga sektor, yakni perbankan sukarela, perbankan nonformal, dan perbankan korporasi. Perbankan sukarela menggunakan model wakaf dan model Grameen Syariah yang didukung oleh dana wakaf. Perbankan nonformal menggunakan model Grameen Syariah dan model individu untuk usaha mikro. Sementara, perbankan korporasi menyediakan produk dan layanan perbankan biasa.
Model perbankan tiga sektor ini diterapkan
BMT, Memadukan Konsep Keuangan Sosial dan Keuangan Komersial IslamKeuangan sosial Islam memiliki konsep meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara, keuangan komersial Islam mengajak masyarakat lebih produktif.
oleh Sosial Islami Bank Limited (SIBL) dari Bangladesh yang didirikan pada 1995. SIBL mengembangkan model yang terjadi subsidi silang dan pembiayaan berbiaya rendah untuk usaha mikro.
Di Indonesia terdapat suatu jenis lembaga keuangan mikro Islam, yakni Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang berkembang dengan pesat. Dalam kegiatannya, BMT mampu menjangkau masyarakat berpendapatan rendah dan mening-katkan kesejahteraannya. BMT menggabungkan keuangan sosial (zakat, wakaf, infak, dan dana amal lainnya) dan keuangan mikro) untuk melayani anggotanya, serta UKM dan masyarakat . BMT adalah model ideal dari lembaga keuangan Islam dalam skala mikro-kecil.
Namun, BMT memiliki masalah struktural di sisi pendanaan yang belum independen. Dengan demikian, BMT merupakan lembaga yang ideal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wakaf tunai.
Tidak hanya akan mendukung BMT dalam pendanaan, dana wakaf juga dapat menurunkan risiko likuiditas serta mengurangi masalah mismatch, dan dalam jangka panjang akan meningkatkan stabilitas BMT dan ketahanan terhadap guncangan eksternal. Di lain sisi, ang-gota BMT dan UMK akan mendapat manfaat dari biaya yang lebih murah dari pembiayaan mikro.
Mengingat perannya yang strategis, BMT harus disahkan dan didorong dengan insentif dan regulasi yang diperlukan untuk mengelola wakaf tunai. Dengan demikian, BMT dapat meningkat-kan kinerja keuangan sosial dan komersial serta memberikan kontribusi untuk stabilitas sistem keuangan. l
Oleh:AscaryaDepartemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia
D
GeraiInfo Syariah Isi.indd 12 12/5/16 7:45 PM
Ed
isi
60
l t
ah
un
6 l
2
01
6G
er
ai i
nfo
l b
an
k in
do
ne
sia
13
Sorot
BMT BInA IhSAnul FIkrI YoGYAkArTA
Total aset pada 2015 sebesar Rp69 miliar. Hingga September 2016, asetnya telah mencapai
Rp76 miliar. BMT ini kini telah memiliki 12 cabang dan 32.632 anggota.
BMT Bina Ihsanul Fikri melakukan kegiatan penghimpunan dana wakaf. Dana tersebut kemudian disimpan di divisi Baitul Tamwil BIF dan digunakan untuk micro financing. Pembiayaan mikro yang diberikan biasanya mencapai Rp2,5 juta per orang. Pinjaman tersebut diberikan kepada mereka yang telah lulus dari pembiayaan qardh, yang kini jumlahnya telah mencapai 78 anggota.
Hingga 2014, BMT Bina Ihsanul Fikri telah menghimpun dana wakaf uang tidak langsung sebesar Rp19 juta. Pada 2015 angkanya meningkat menjadi Rp94 juta. Kemudian, pada September 2016 angkanya mencapai Rp155 juta. Dana wakaf uang langsung juga dikumpulkan dan digunakan untuk pembangunan rumah yatim. Total dana tersebut hingga kini mencapai Rp287,5 juta.
Dana wakaf yang dihimpun ditempatkan sebagai penyertaan (waqaf equity), yang imbal hasilnya digunakan untuk membantu biaya operasional rumah yatim.
BMT ITQAnTotal asetnya
hingga Septem-ber 2016 mencapai Rp35
miliar. Saat ini BMT ITQAN telah memiliki 8 cabang dan 12.000 anggota. Dalam pengopera-sian nya, BMT ITQAN mengimplementasikan model Grameen Syariah secara komersial.
Dana wakaf uang tidak langsung yang dihimpunnya disimpan di BT ITQAN dan digunakan untuk mendanai micro financing dengan rata-rata pembiayaan mencapai Rp2 juta
per orang, dengan maksimum pembiayaan Rp10 juta. Total dana wakaf uang tidak langsung yang dihimpun sampai dengan 2014 telah mencapai Rp51 juta. Pada 2015 jumlahnya meningkat menjadi Rp110 juta, dan per September 2016 telah mencapai Rp260 juta.
Dana wakaf uang tidak langsung ini kemudian ditempatkan sebagai penyertaan (waqaf equity), dan imbal hasil bulanannya digunakan untuk membiayai program sosial Baitul Maal.
BMT l-rISMATotal asetnya per September 2016 telah
mencapai Rp100 miliar. Saat ini BMT L-RISMA telah memiliki 21 cabang dan 16.000 anggota.
Hingga 2014, total dana wakaf uang tidak langsung yang dihimpunnya telah mencapai Rp28 juta. Pada 2015 jumlahnya melonjak menjadi Rp277 juta. Dan, pada September 2016 totalnya mencapai Rp345 juta. BMT L-RISMA juga mengumpulkan wakaf uang yang diinvestasikan ke sektor riil dalam bentuk kebun singkong dan kebun karet. Produk wakaf uangnya disebut Si Abad Keong (Simpanan Abadi Kebun Keong) dan Si Abad Kekar (Simpanan Abadi Kebun Karet), yang totalnya mencapai Rp1,5 miliar.
Dana wakaf uang tidak langsung ditempatkan di investasi jangka pendek (3, 6, dan 12 bulan) dan dana wakaf uang kebun singkong dan karet ditempatkan sebagai penyertaan wakaf (waqaf equity). Imbal hasil bulanan dan tahunannya digunakan untuk mendanai program-program sosial Baitul Maal.
BMT L-RISMA memiliki beberapa progam sosial, di antaranya tiga tahapan financing, yakni Sahabat Ikhtiar Mandiri dengan pembiayaan sebesar Rp100-Rp500.000, Sahabat Mudharabah Kebaikan dengan pembiayaan berkisar antara Rp600.000-Rp1,5 juta, dan Mentas Unggul dengan pembiayaan berkisar antara Rp1,6 juta-Rp2,5 juta.
Berikut adalah BMT yang sukses beroperasi sebagai lembaga sosial sekaligus lembaga keuangan komersial syariah.
GeraiInfo Syariah Isi.indd 13 12/5/16 7:45 PM
Mengulik StandardisasiKurikulum SyariahBelum adanya standardisasi kurikulum syariah di perguruan tinggi di Indonesia mendorong BI memfasilitasi perancangan standardisasi kurikulum syariah.
Ed
isi 6
0 l
tah
un
6 l 2
01
6G
er
ai in
fo l b
an
k in
do
ne
sia
14
ndustri syariah membutuh-kan ketersediaan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Sayangnya, kebutuhan akan besarnya
SDM ini masih sulit dipenuhi lantaran minimnya SDM yang memiliki kompetensi dan qualified di bidang keuangan syariah. Padahal, tren perkembangan dan potensi pasar syariah cukup besar.
Bank Indonesia (BI) mencatat, aset perbankan syariah, yang terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), hingga Agustus 2016 tumbuh 11,29% menjadi Rp305,29 triliun dari Rp274,31 triliun pada Agustus 2015. Jumlah bank syariah sendiri telah mencapai 34 bank, yang terdiri atas 12 BUS dan 22 UUS.
Kelangkaan SDM di industri syariah yang turut ditopang oleh minimnya sejumlah
perguruan tinggi di Indonesia melahirkan lulusan syariah dengan kompetensi yang andal. Salah satu kesulitan yang kini masih menjadi pekerjaan rumah perguruan tinggi adalah belum terstandardisasinya kurikulum syariah di perguruan tinggi.
Dalam rangka standardisasi kurikulum syariah di perguruan tinggi, pada rangkaian perhelatan Indonesia Sharia Economic Forum (ISEF) di Surabaya, awal November lalu, BI turut memfasi-li tasi penyusunan standardisasi kurikulum syariah di perguruan tinggi di Indonesia melalui workshop. Workshop tersebut dihadiri sekitar 23 dosen dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
Dalam workshop tersebut dibahas mengenai peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi di bidang keuangan syariah, penyelarasan kompetensi yang dibutuhkan industri melalui penetapan keterampilan di bidang ekonomi, dan keuangan syariah di perguruan tinggi berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Penyusunan KKNI didasarkan pada beberapa hal, di antaranya memerhatikan relevansi lulusan dan tantangan serta persaingan global. Targetnya adalah menjawab tantangan mengenai kecukupan kompetensi yang dimiliki lulusan perguruan tinggi di Indonesia.
I
Oleh.Dadang MuljawanDepartemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia
Sorot
GeraiInfo Syariah Isi.indd 14 12/5/16 7:45 PM
Ed
isi
60
l t
ah
un
6 l
2
01
6G
er
ai i
nfo
l b
an
k in
do
ne
sia
15
Sorot
Kementerian Riset Teknologi (Ristek) dan Perguruan Tinggi menyebutkan, saat ini ada lima top subjek dalam kurikulum abad ke-21. Yakni, global awareness atau kepedulian terhadap fenomena global, business dan entrepreneur literacy, civic literacy, health, dan enviromental literacy. Hal-hal tersebut harus masuk dalam kurikulum pendidikan tinggi, termasuk kurikulum syariah. Namun, titik krusial dalam menyusun kurikulum adalah pada saat merumuskan capaian pembelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan.
Saat ini Indonesia sudah memiliki time line pengembangan KKNI yang juga dapat diterapkan di bidang syariah. Tahun ini tujuan pengembangan KKNI adalah penyetaraan antara kualifikasi lulusan dengan kualifikasi KKNI.
Berdasarkan urgensi KKNI, BI sebagai inisiator meyakini pentingnya standardisasi kurikulum pembelajaran ekonomi dan keuangan syariah di lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar
sampai dengan perguruan tinggi. Dalam konteks tersebut, BI memiliki pilar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya, pilar sumber daya insani (SDI). Untuk pengembangan pilar SDI, BI memiliki strategi peningkatan kompetensi
para pelaku industri keuangan syariah dan regulator.
Dengan strategi pengembangan SDI, BI sebagai inisiator mengusulkan bahwa setidaknya ada sembilan kompetensi yang harus dimiliki lulusan dengan kompetensi syariah. Yakni, akhlak dan sharia compliance principles, konsep good governance, analisis nilai (value analysis), risk management, insentif berbasis kontrak, value added chains, pricing theory, teknologi informasi, dan pemasaran.
Menurut BI, tantangan yang dihadapi per-guruan tinggi saat ini adalah merancang desain kurikulum yang berjalan. Namun, ini bukanlah pekerjaan mudah. Sebab, user atau bisnis bergerak lebih cepat. Yang terjadi saat ini adalah perguruan tinggi selalu berusaha memenuhi user, tetapi permintaan terus bergerak. Artinya, perguruan tinggi harus bisa menangkap perkembangan bisnis saat ini dan ke depan. l
GeraiInfo Syariah Isi.indd 15 12/5/16 7:45 PM
ED
ISI 6
0
TTAH
UN
6
20
16
A
16
POTRET
apasitas ekonomi pondok
pesantren yang sangat besar—
mulai dari kepemilikan tanah
yang luas dan produktif,
perkembangan teknologi, hingga
banyaknya jumlah santri—bisa menjadi pendorong
kemajuan ekonomi masyarakat sekitarnya,
bahkan perekonomian bangsa. Dengan potensi
tersebut, pondok pesantren juga bisa menjadi
stimulan bagi pengembangan dan kemajuan
perekonomian dan keuangan syariah.
Untuk merealisasikan hal tersebut,
dibutuhkan wadah dan fasilitator pengembangan
pondok pesantren. Karena itu, Kantor Perwakilan
Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Timur
(Jatim) menginisiasi suatu wadah dan fasilitator
untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi
pondok pesantren. Pada 11 Oktober 2016, program
Inkubator Bisnis Pesantren Berbasis Syariah yang
bertempat di Pondok Pesantren Sunan Drajat di-
launching dan diikuti oleh 17 pondok pesantren
se-Jatim.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Benny
Siswanto, Kepala KPw BI Jatim; K.H. Abdul
Membangun Inkubator Bisnis
PesantrenProgram inkubator bisnis merupakan wadah
untuk membangun dan mendorong kemajuan ekonomi pondok pesantren.
Ghofur, pemimpin Pondok Pesantren Sunan
Drajat; K.H. Salahuddin Wahid, pemimpin Pondok
Pesantren Tebuireng; dan K.H. Hasib Wahab
Hasbullah, pemimpin Pondok Pesantren Bahrul
Ulum. Penandatanganan kesepakatan program
Inkubator Bisnis Pesantren Berbasis Syariah
disaksikan oleh Wakil Gubernur Jatim, Saifullah
Yusuf dan Wakil Bupati Lamongan, Hj. Kartika
Hidayati.
Kesepakatan itu meliputi beberapa hal.
Pertama, memperkuat koordinasi, komunikasi,
dan sinergitas dalam melaksanakan program
Inkubator Bisnis Pesantren Berbasis Syariah.
Kedua, mendukung adanya peningkatan
kesadaran, pengetahuan, dan motivasi para
santri, alumni, dan masyarakat, baik yang berada
di lingkungan pondok pesantren maupun
masyarakat umum, dalam berwirausaha. Ketiga,
membangun dan memperkuat basis, jaringan, dan
keterkaitan bisnis antarpesantren, terutama yang
berada di Jatim, serta memberikan kontribusi
terhadap penciptaan wirausaha dari kalangan
alumni santri dan masyarakat yang berada di
lingkungan pondok pesantren. Keempat,
KG
ER
AI IN
FO
BA
NK
IND
ON
ESSIA
RRETE
Program inkuntuk memba
POTRR
Gerai Info ISEF-Isi.indd 16Gerai Info ISEF-Isi.indd 16 05/12/2016 19:20:1105/12/2016 19:20:11
ISE
DI
60
TAH
U
N 6
20
16
GE
RA
I IN
FO
BA
NK
IND
O
NE
SIA
17
POTRET
mengembangkan rekomendasi kebijakan strategis
yang dapat mendukung terakselerasinya
pengembangan kewirausahaan di pondok
pesantren.
Inkubator bisnis merupakan tempat yang
secara khusus ditujukan untuk mendukung
kelahiran hingga pengembangan bisnis baru
melalui serangkaian bimbingan, pelatihan,
jaringan profesional, dan bantuan dalam
mengelola sekaligus memfasilitasi
perolehan sumber keuangan.
Program inkubator bisnis merupa-
kan salah satu upaya nyata yang
dilakukan BI untuk merealisasikan
potensi bisnis pesantren sehingga
implementasi ekonomi syariah
dapat diterapkan masyarakat Jatim.
Secara tematik, yang dirancang
dalam program tersebut ialah
keuangan mikro syariah, agrobisnis,
dan perdagangan/jasa. Ketiga tema
tersebut diharapkan bisa menjadi
perwujudan dari potensi yang
dimiliki oleh pondok pesantren.
Program inkubator bisnis ini akan berlangsung
selama tiga tahun, yang dilaksanakan bersama
dengan tim pendamping yang berasal dari
Universitas Airlangga (Unair) dan Institut
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Merujuk hasil kajian yang dilakukan BI, dari 17
pondok pesantren mitra strategis pengembangan
ekonomi syariah, 6 diantaranya (35,29%) dinilai
sudah memiliki bisnis yang baik dengan aset yang
besar. Karena itu, dalam launching inkubator
bisnis terdapat tiga pondok pesantren yang
menjadi pilot project, yaitu Pondok Pesantren
Bahrul Ulum dengan tema “Keuangan Mikro
Syariah”, Pondok Pesantren Sunan Drajat dengan
tema “Agrobisnis”, dan Pondok Pesantren Tebu
Ireng dengan tema “Perdagangan/Jasa”.
Program inkubator bisnis ini bisa berjalan
secara optimal dan sukses sehingga bisa
direplikasi oleh pondok pesantren lainnya.
Langkah atau program ini merupakan upaya
nyata BI untuk menciptakan pengembangan
ekonomi dan keuangan syariah yang menyentuh
sektor riil dan keuangan secara seimbang. Di
samping itu, program tersebut dapat
menciptakan ribuan santri yang berjiwa
entrepreneur (Santripreneur), dan untuk ke depan
dapat mengembalikan peran pesantren sebagai
lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan keberhasilan program inkubator bisnis
ini, diharapkan pondok pesantren bisa lebih
mandiri secara ekonomi serta lebih berkembang
lagi potensi ekonominya, baik para santri, alumni,
masyarakat sekitar, maupun unit-unit usaha yang
dimiliki pondok pesantren. Kemajuan tersebut
diharapkan bisa mendorong perekonomian
regional Jatim dan pada akhirnya dapat
mendorong perekonomian nasional.
Keberhasilan program ini bisa menjadi role
model bagi pengembangan ekonomi pondok
pesantren pada masa mendatang. Jumlah pondok
pesantren yang sangat banyak di negeri ini tentu
saja akan menjadi pendorong perekonomian yang
optimal.
Inkubator bisnis merupakan tempat yang secara khusus ditujukan untuk mendukung kelahiran hingga pengembangan
bisnis baru melalui serangkaian bimbingan, pelatihan, jaringan profesional, dan bantuan dalam mengelola sekaligus
memfasilitasi perolehan sumber keuangan.
Gerai Info ISEF-Isi.indd 17Gerai Info ISEF-Isi.indd 17 05/12/2016 19:20:1405/12/2016 19:20:14
ED
ISI 6
0
TAH
UN
6
20
16
GE
RA
I INFO
B
AN
K IN
DO
NE
SIA
18
PERSPEKTIF
Yunita Resmi SariDirektur Departemen Pengembangan UMKM
Bank Indonesia
ari perkembangan industri
kreatif di Indonesia, Bank
Indonesia (BI) bekerja sama
dengan World Bank
memeta kan sektor yang
potensial dan daerah mana saja yang
memiliki potensi tinggi. Berdasarkan data
yang dikumpulkan BI, sejak 2010 industri
kreatif mencatatkan pertumbuhan yang
positif. Hal itu terlihat dari peringkat
kontribusi sektor ekonomi kreatif pada
produk domestik bruto (PDB) nasional.
Industri tersebut menempati tujuh dari
10 sektor ekonomi dengan persentase
mencapai 7% pada 2013. Ekonomi kreatif
juga menyerap 10,53 juta tenaga kerja
dengan jumlah usaha 5,42 juta unit usaha.
Untuk industri kreatif skala menengah di
sektor industri kerajinan, berdasarkan
pemetaan, Sumatra Barat paling menonjol.
Daerah ini memiliki nilai tambah yang paling
tinggi dan pertumbuhan nilai yang makin
tinggi. Sementara, untuk industri kreatif
skala mikro dan kecil, ada Yogyakarta
dengan nilai tambah yang makin besar dan
pertumbuhan nilai yang makin tinggi.
BI juga melakukan pemetaan untuk
industri kreatif bidang desain dan fashion.
Dari hasil pe metaan, Kepulauan Riau (Kepri)
dan Kalimantan Timur ternyata memiliki
potensi yang sangat besar. Khusus di Kepri,
adanya dorongan dari pemerintah daerah
(pemda) setempat berupa pembinaan yang
begitu masif membuat potensi bidang
desain dan fashion di sana makin maju.
PEMBIAYAANSetelah didorong serta dilakukan
pembinaan dan pengembangan yang
integratif oleh semua pemangku kebijakan di
Indonesia, selanjutnya harus ada suatu
skema pembiayaan yang tepat bagi industri
kreatif. Karena, BI menemukan adanya
permasalahan pembiayaan bagi industri
kreatif. Ada tiga kesulitan utama dalam hal
kerangka pembiayaan, yakni akses pada
pembiayaan, akses pasar, dan keterampilan
sumber daya manusia (SDM).
Sejauh ini sebagian besar pengembangan
usaha masih menggunakan dana atau modal
pribadi pelaku usaha. Penggunaan dana
pribadi masih menjadi sumber utama.
Sedangkan, untuk program pembiayaan,
masih memerlukan dan bergantung pada
dana hibah. Dari sisi pelaku usaha, juga ada
tiga risiko, yakni risiko pasar, risiko keuangan,
dan risiko operasional.
Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, BI
pun melakukan konfi rmasi terhadap lembaga
keuangan atau perbankan. Mereka
memandang, manajemen dan kontrol
perusahaan dari para pelaku di sektor ini
masih lemah. Ada keraguan dari sisi kualitas
SDM, skala produksi, dan kualitas kreasi,
D
Peta Pengembangan Industri Kreatif di IndonesiaIndustri kreatif bisa menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia bila dilakukan pemetaan potensi dan tantangan yang ada serta strategi pengembangannya.
Gerai Info ISEF-Isi.indd 18Gerai Info ISEF-Isi.indd 18 05/12/2016 19:20:1605/12/2016 19:20:16
ED
ISI
60
TAH
UN
6
2
01
6G
ER
AI I
NFO
B
AN
K IN
DO
NE
SIA
19
PERSPEKTIF
serta belum ada kepastian terkait dengan
pendapatan usaha, yang menggambar kan
pesimisme dalam hal kemampuan pemba-
yaran cicilan pinjaman. Alhasil, lembaga
keuangan dan perbankan menjadi segan.
Alternatif pembiayaan pun melirik
crowd funding, seiring dengan tren yang
ada (di luar pembiayaan dari lembaga
keuangan atau perbankan). Crowd funding
merupakan peer to peer landing dari
sekumpulan orang yang kelebihan (surplus)
dana, kemudian dipinjamkan kepada
kelompok orang yang membutuhkan dana
dengan memanfaatkan teknologi internet.
Ada tiga jenis crowd funding, yaitu reward
base crowd funding, equity base crowd
funding, dan deep base crowd funding.
STRATEGIStrategi pengembangan industri kreatif
dan penyediaan pembiayaan dapat
dikelompokkan dalam beberapa tahap.
Dimulai dari saat awal, ketika usaha baru
berdiri atau start up, biasanya lewat modal
sendiri. Kemudian, satu-tiga tahun
setelahnya, mulai perlu pendampingan
dengan target pasar lokal.
Ketika sudah tiga-lima tahun, maka
sudah layak untuk pembiayaan micro crowd
funding, tetapi memerlukan akses
pemasaran nasional maupun internasional.
Begitu pelaku usaha sudah mulai bankable
dan memenuhi kriteria, maka sudah bisa
mendapatkan kredit dari bank komersial.
Kesimpulannya, masing-masing usaha
kreatif sesuai dengan tahapannya memiliki
atau membutuhkan karakteristik
pembiayaan tersendiri.
Di negara lain, misalnya Inggris,
pengembangan industri kreatif ditandai
dengan adanya inisiatif pembiayaan yang
diberikan oleh pemerintah sekaligus
memberikan akses pemasaran bekerja sama
dengan mitra jasa keuangan. Sementara, di
Malaysia, ada My Creative Ventures, sebuah
lembaga yang didirikan untuk memacu
pertumbuhan industri kreatif melalui
pendanaan strategis dan inovatif dalam
bentuk saham atau surat utang.
Selain My Creative Ventures, terdapat
MaGIC sebagai pusat one-stop shop bagi para
calon pengusaha. MaGIC menyediakan
permodalan perbankan atau modal ventura,
penyediaan inkubator, pendaftaran hak
intelektual properti, pelatihan, dan
mentoring. Ada juga 1MET yang
memperkenalkan konsep-konsep utama
kewirausahaan dan penciptaan usaha untuk
membangun dan menginspirasi calon
pengusaha. Program ini dilakukan Malaysia
untuk memacu pertumbuhan industri
kreatifnya.
Di Indonesia, lembaga sejenis adalah
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Bekraf
merupakan lembaga pemerintah
nonkementerian yang bertanggung jawab
membantu Presiden Republik Indonesia (RI)
dalam merumuskan, menetapkan,
mengoordinasikan, dan menyinkronkan
kebijakan ekonomi kreatif.
Bidang yang ditangani Bekraf adalah
aplikasi dan game developer, arsitektur,
desain interior, desain komunikasi visual,
desain produk, fashion, fi lm animasi dan
video, fotografi , kriya, kuliner, musik,
penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni
rupa, serta televisi dan radio. Pada intinya,
pengembangan yang dilakukan harus
berkolaborasi dan bersinergi. Namun,
motornya tetap dari pemerintah.
Gerai Info ISEF-Isi.indd 19Gerai Info ISEF-Isi.indd 19 05/12/2016 19:20:1605/12/2016 19:20:16
ED
ISI 6
0
TAH
UN
6
20
16
GE
RA
I INFO
B
AN
K IN
DO
NE
SIA
20
Upaya Memajukan Pesantren Melalui Digitalisasi
engan populasi penduduk
muslim di Indonesia mencapai
87%, yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia, kehadiran
pondok pesantren senantiasa
dekat dengan kehidupan masyarakat dan
menjadi panutan di lingkungannya. Namun,
sayang, sebagian besar pesantren belum
didukung dengan penetrasi perbankan syariah
dalam memfasilitasi transaksi keuangan
masyarakat. Masih rendahnya pangsa perbankan
syariah di Indonesia ditengarai karena hal ini.
Bank Indonesia (BI) meyakini, masih banyak
penduduk muslim di Indonesia yang belum ter-
sentuh bank (unbanked). Di lain sisi, kebutuhan
transaksi keuangan ritel di kalangan masyarakat
muslim makin meningkat, khususnya untuk
aktivitas pembayaran yang masih didominasi
dengan transaksi tunai. Mencermati berbagai
faktor tersebut, BI memandang perlu pengem-
bangan layanan nontunai sebagai bagian dari
upaya perluasan akses keuangan di kalangan
umat Islam.
Dalam kerangka kebijakan keuangan inklusif
sendiri, BI telah menyusun strategi Islamic
Financial Inclusion (IFI), sebagai bagian dari grand
design perluasan akses keuangan. IFI dapat
berperan sebagai sarana perluasan ekosistem
Layanan Keuangan Digital (LKD), melalui peranan
sektor informal, seperti Islamic center, jaringan
masjid, serta pondok pesantren, termasuk unit-
unit usaha yang dimiliki oleh pesantren. Sektor
informal tersebut mempunyai peran besar dalam
menciptakan ketertarikan masyarakat terhadap
layanan nontunai yang tersedia, dan perlahan
mulai mengenal untuk kemudian mencoba
bertransaksi dengan layanan tersebut.
Kemauan masyarakat untuk membuka diri
dan mencoba bertransaksi keuangan diharapkan
dapat menjadi entry point yang strategis untuk
melakukan edukasi keuangan, khususnya terkait
dengan transaksi nontunai yang mengarah ke
ekonomi berbasis teknologi/digital. Ke depan,
masyarakat diharapkan tidak hanya mahir
bertransaksi keuangan, tapi juga memiliki
pengelolaan keuangan yang andal.
Untuk mendukung transaksi keuangan
syariah dalam pengembangan konsep nontunai,
BI memfokuskan pada tiga aspek utama.
Pertama, pengembangan instrumen/layanan
nontunai dilakukan dengan mengacu pada prinsip
syariah dan sesuai dengan karakteristik masya-
rakat muslim. Kedua, pengembangan dilakukan
dengan berbasis pada inovasi sebagai motor
(innovative driven). Ketiga, dukungan ekosistem
e-payment merupakan faktor penting untuk
menjaga keberlangsungan layanan nontunai
karena dapat membuat transaksi keuangan
menjadi lebih mudah diakses dan efi sien.
Melalui ketiga aspek tersebut, diharapkan
layanan nontunai mampu memfasilitasi transaksi
keuangan di pesantren agar makin efi sien, tapi
Pondok pesantren memilki potensi besar dalam memajukan kehidupan bangsa. Salah satu upaya untuk memaksimalkan peran itu ialah melalui digitalisasi.
PERSPEKTIF
D
Pungky P. WibowoDirektur Departemen
Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia
Gerai Info ISEF-Isi.indd 20Gerai Info ISEF-Isi.indd 20 05/12/2016 19:20:1705/12/2016 19:20:17
ED
ISI
60
TAH
UN
6
2
01
6G
ER
AI I
NFO
B
AN
K IN
DO
NE
SIA
21
tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penyediaan
layanan nontunai di lingkungan pesantren akan
mendorong peningkatkan pemahaman dan
pengalaman masyarakat dalam bertransaksi
nontunai.
Sebagai salah satu wujud nyata, BI telah
melakukan uji coba digitalisasi layanan keuangan
di pondok pesantren, yang merupakan kolaborasi
antara pondok pesantren dan perusahaan
telekomunikasi. Uji coba ini merupakan upaya
mengimplementasikan model bisnis yang tengah
dikembangkan BI sebagai bagian dari strategi
pengembangan IFI.
Penerapan LKD di pesantren diharapkan
mampu mendorong aktivitas ekonomi yang
sebelumnya didominasi dengan transaksi tunai
beralih menjadi nontunai. Tingginya dominasi
transaksi tunai juga mengindikasikan masih
banyaknya masyarakat unbanked yang
berinteraksi dengan pondok pesantren. Aktivitas
pembayaran merupakan kegiatan yang tidak
terpisahkan dalam kegiatan sehari-hari di
pesantren. Interaksi yang terjadi di pesantren
dengan berbagai elemen masyarakat merupakan
peluang pembukaan akses, terutama bagi
masyarakat unbanked melalui hadirnya layanan
pembayaran nontunai.
Dalam uji coba tersebut, kehadiran agen LKD
mampu memberikan pengalaman bagi para
santri, karyawan pesantren, orang tua murid,
serta masyarakat sekitar, terkait dengan
kemudahan layanan pembayaran yang aman,
nyaman, dan efi sien. Pembayaran gaji karyawan
yang sebelumnya diterima tunai diujicobakan
melalui pembukaan rekening karyawan. Layanan
pembayaran dari rekening ini mempermudah
transaksi pembelian kebutuhan dasar yang juga
terjadi di lingkungan pesantren. Orang tua murid
juga diberikan kemudahan untuk melakukan
transfer uang sekolah.
Bagi pesantren, kehadiran layanan keuangan
ini meningkatkan efi siensi dan efektivitas
aktivitas transaksi pembayaran. Kiriman uang
sekolah dapat diterima lebih cepat dan
diadministrasikan dengan lebih baik, fi tur
pembatasan transaksi bagi santri juga mem-
bantu pesantren memantau agar santri tidak
menjadi konsumtif. Di lain sisi, hal ini juga
mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di
pesantren karena akses keuangan sudah mudah
dijangkau oleh masyarakat sekitar.
Selain itu, kemudahan pembayaran zakat,
infaq, dan sedekah telah dikembangkan dan
diharapkan ke depan penyaluran zakat dapat
dilakukan secara nontunai sehingga Islamic
fi nancial inclusion dapat tercipta dari peran aktif
pesantren. Pengembangan bisnis juga dapat
dilakukan melalui peran penyaluran bantuan
sosial yang ke depan akan didorong untuk
dilaksanakan secara nontunai.
BI mengapresiasi komitmen dan peran aktif
pondok pesantren dan perusahaan telekomuni-
kasi yang terlibat dalam kegiatan ini sehingga
konsep model bisnis dapat teruji dengan baik.
Hasil implementasi yang cukup positif terlihat
dari meningkatnya transaksi nontunai serta
perluasan transaksi nontunai atau pengem-
bangan ekosistem yang dapat difasilitasi. Pondok
pesantren dan perusahaan telekomunikasi yang
melakukan uji coba selama ini yaitu Pondok
Pesantren Daarut Tauhid dan Al Mawadah.
Sedangkan perusahaan telekomunikasinya yaitu
Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel.
BI percaya tiap-tiap pesantren memiliki nilai
keunikan masing-masing dan menjadi tantangan
bersama untuk mampu memberikan model bisnis
yang sesuai dengan kebutuhan pesantren. Hadir-
nya layanan keuangan di pesantren akan mampu
mempertegas peran sentral pesantren sebagai
layaknya mercusuar yang memberikan tuntunan
bagi masyarakat di sekitarnya untuk memper-
oleh akses layanan keuangan. Sementara,
perbankan syariah diharapkan mampu berperan
aktif seiring dengan telah diterbitkannya
peraturan terbaru mengenai LKD yang berusaha
memperluas hadirnya penyelenggara LKD.
Selanjutnya, dukungan dari seluruh pihak juga
diperlukan dalam rangka menyukseskan upaya
implementasi layanan nontunai terhadap
transaksi ritel syariah. Melalui komunikasi yang
baik, koordinasi yang intensif, serta kolaborasi
sinergis antara BI, pemerintah, otoritas terkait,
lembaga amil zakat, pondok pesantren, dan
pelaku industri sistem pembayaran, diyakini
awareness dan kesediaan masyarakat untuk
menggunakan layanan nontunai yang sesuai
dengan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi
sehari-hari di pesantren akan meningkat.
PERSPEKTIF
Gerai Info ISEF-Isi.indd 21Gerai Info ISEF-Isi.indd 21 05/12/2016 19:20:1805/12/2016 19:20:18
ED
ISI 6
0
TAH
UN
6
20
16
GE
RA
I INFO
B
AN
K IN
DO
NE
SIA
22
AKTIVITAS
Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di IndonesiaKeuangan syariah di Tanah Air terus berkembang, baik ragam produk, akad, maupun pelakunya. Agar terus berkembang, dibutuhkan suatu panduan untuk pengembangan.
erjalanan industri keuangan
syariah di Indonesia diwarnai
oleh beragam dinamika sejak
kelahirannya pada akhir abad
ke-20. Berbagai lembaga
keuangan syariah telah bermunculan, seperti
perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian,
serta lembaga keuangan mikro, koperasi, dan
Baitul Maal wa Tamwil. Perkembangan lembaga
syariah yang cukup signifi kan dari tahun ke tahun
membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap
keuangan syariah makin tinggi dan meluas.
Sejalan dengan dinamika yang ada, produk
keuangan syariah yang awalnya sangat sederhana
kini menjadi makin kompleks. Berbeda dengan
sistem keuangan konvensional, dalam sistem
keuangan syariah setiap produk yang dikeluarkan
selalu terikat pada akad-akad yang mendasarinya,
sebagai landasan fi losofi s produk keuangan
syariah. Akad syariah pun terus mengalami
dinamika untuk mengikuti perkembangan pasar.
Namun demikian, industri keuangan syariah di
Indonesia masih menghadapi tantangan. Pangsa
keuangan syariah terhadap keuangan nasional
maupun perekonomian masih sangat kecil. Di lain
sisi, ekonomi dan keuangan syariah dianggap
dapat menjadi alternatif bagi pengembangan
sistem ekonomi yang lebih aplikatif dan
berkesinambungan. Karena itu, akselerasi
pengembangan ekonomi syariah menjadi makin
penting.
Untuk kepentingan kemajuan tersebut, Bank
Indonesia (BI) telah meluncurkan Buku “Dinamika
Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia”. Ada dua perspektif yang melandasi penerbitan
buku tersebut.
Satu, perspektif refl ektif. Buku tersebut
merupakan proses berpikir kritis dan kreatif atas
suatu perjalanan teori serta praktik produk dan
akad keuangan syariah di Indonesia. Suatu proses
bagaimana keuangan syariah yang secara formal
diperkenalkan pada 1990 bisa tumbuh dan
berkembang di negara dengan jumlah penduduk
terbesar di dunia. Serta, bagaimana pilihan
pendekatan pengaturan dan pengembangan
keuangan syariah dilakukan dengan tetap
mengedepankan purity di tengah keinginan segera
membesarkan pangsa keuangan syariah telah
mewarnai setiap pemilihan akad yang dapat
diterima.
Hal itu menunjukkan komitmen BI bersama
stakeholders terkait dalam mewujudkan Indonesia
sebagai poros pengembangan ekonomi syariah
internasional, melalui berbagai inovasi produk
keuangan syariah sesuai dengan akad yang telah
dipastikan kesyariahannya. Sebelumnya BI juga
sudah beberapa kali mengeluarkan buku terkait
dengan ekonomi dan keuangan syariah. Di
antaranya, pada 2011 BI menerbitkan buku
“Ekonomi Islam”, kemudian menerbitkan buku
“Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia”.
Dua, perspektif ke depan. Buku tersebut
P
Gerai Info ISEF-Isi.indd 22Gerai Info ISEF-Isi.indd 22 05/12/2016 19:20:1805/12/2016 19:20:18
ED
ISI
60
TAH
UN
6
2
01
6G
ER
AI I
NFO
B
AN
K IN
DO
NE
SIA
23
AKTIVITAS
merupakan panduan untuk
pengembangan keuangan
syariah ke depan, khususnya
produk dan akad keuangan
syariah. Kekhususan prinsip
syariah menuntut produk
dan akad keuangan syariah
harus memiliki linked dengan
aktivitas sektor riil. Di sinilah
dibutuhkan pemahaman
tidak semata model bisnis,
tapi juga aspek fi qh
muamalah.
Selain itu, secara materi
penulisan, buku tersebut
menggambarkan dinamika
produk dan akad yang
digunakan oleh industri
keuangan syariah pada semua sektor dengan
beragam jenisnya, dari periode awal munculnya
industri ini sampai dengan saat ini. Dinamika
tersebut dipaparkan secara lengkap dimulai
dengan analisis sebab akibat; landasan hukum,
baik berupa ketentuan dari regulator maupun
fatwa dari otoritas fatwa; dan latar belakang
penerapannya.
Melalui paparan yang komprehensif tersebut,
pembaca akan memahami lebih dalam
pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam
penerapan produk dan akad. Jika ada produk dan
akad yang dinilai belum ideal, akan dapat
diidentifi kasi latar belakangnya dan faktor apa
saja yang memengaruhi hal tersebut.
Dengan demikian, semua pihak yang
membaca tidak hanya memahami dan
memaklumi aplikasinya, tetapi juga diharapkan
mampu mengidentifi kasi upaya-upaya apa lagi
yang perlu dilakukan dalam mewujudkan praktik
keuangan syariah yang lebih ideal. Selain itu,
mampu memberikan kontribusi yang maksimal
dalam kemanfaatannya bagi masyarakat dan bagi
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Sementara itu, dalam perspektif knowledge
management, penulisan buku “Dinamika Produk
dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia” ini
makin menegaskan tradisi penerbitan buku
literatur ekonomi dan keuangan syariah BI dalam
mempercepat inovasi di bidang keuangan syariah.
Penerbitan buku ini bukan hanya sekadar sebuah
output. Penerbitan buku ini merupakan awal dari
suatu upaya membentuk knowledge management
di bidang keuangan syariah.
Setidaknya, terdapat dua hal bagaimana
knowledge management mendukung inovasi di
bidang keuangan syariah. Satu, knowledge
management mengurangi potensi terjadinya
reinventing the weel. Dua, knowledge management
perlu ketika banyak terjadi knowledge walkout.
Penting untuk kita sadari bahwa keuangan
syariah di Indonesia masih berada pada tahap
awal. Pangsa keuangan syariah yang masih
rendah terhadap total aset perbankan
mengindikasikan belum banyak sumber daya
insani (SDI) terbaik di bidang keuangan yang
tertarik untuk masuk.
Penguatan knowledge management dalam
bentuk penulisan buku tersebut memungkinkan
pelaku maupun pengambil kebijakan di industri
keuangan syariah untuk berbagi pengalaman
dalam membangun atau mengimplementasikan
suatu produk keuangan syariah. Jadi, meskipun
SDI keluar dari ekosistem keuangan syariah,
knowledge-nya tetap tersimpan dan dapat
didayagunakan.
Harapannya, buku ini dapat memompa
semangat untuk mengembangkan industri
keuangan syariah menjadi industri yang lebih
sehat dan kuat serta memberikan inspirasi bagi
siapa saja untuk ikut berkontribusi dalam
pengembangan industri perbankan syariah di
Tanah Air. Juga, makin memperkaya pemahaman
tentang produk dan akad keuangan syariah.
Gerai Info ISEF-Isi.indd 23Gerai Info ISEF-Isi.indd 23 05/12/2016 19:20:1805/12/2016 19:20:18
ED
ISI 6
0
TAH
UN
6
20
16
NFO
B
AN
K IN
DO
NE
SIA
24
AKTIVITAS
Sharia Fair 2016, Mendorong Animo dan Membangun Kesadaran
Penyelenggaraan Shari’a Fair diharapkan bisa membangun animo dan kesadaran masyarakat dan segenap stakeholders terkait dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Indonesia Shari’a Economic
Festival (ISEF) 2016”
merupakan kegiatan tahunan
dan merupakan yang ketiga
sejak pertama kali
diselenggarakan pada 2014.
ISEF 2016 mengambil tema “Leading Roles in The
Development of Isalamic Economics and Finance
to Achieve Prosperity of The Nation”, merupakan
kelanjutan dari tema ISEF 2015, yaitu
“Empowering Islamic Economic and Finance for
The Prosperity of The Nations”.
ISEF 2016 berlangsung dari 25 Oktober
sampai dengan 30 Oktober 2016. Kegiatan ini
merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan
keuangan syariah yang menyatukan pengem-
bangan keuangan syariah dan kegiatan ekonomi
di sektor riil. Kegiatan ISEF 2016 ini menjadi
sarana untuk mendukung pengembangan dan
akselerasi ekonomi syariah, meningkatkan akses
keuangan masyarakat dan UMKM terhadap
layanan lembaga keuangan syariah, serta
mendukung pengembangan kemandirian pondok
pesantren melalui peningkatan edukasi dan
kewirausahaan berbasis syariah.
Secara garis besar, ISEF 2016 terbagi menjadi
dua kegiatan, yaitu Shari’a Forum dan Shari’a Fair.
Sharia Fair 2016 dibuka bersamaan dalam
rangkaian opening ceremony ISEF 2016 oleh
Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus D.W.
Martowardojo bersama dengan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin
Nasution, pada 27 Oktober 2016, dan berlangsung
sampai dengan 30 Oktober 2016.
Penyelenggaraan Shari’a Fair merupakan hasil
koordinasi dan kerja sama antara Departemen
Pengembangan UMKM (DPUM) dan Departemen
Regional II, Departemen Ekonomi Syariah dan
KPw BI Provinsi Jawa Timur, dalam rangka
mengintegrasikan pengembangan sektor riil dan
sektor keuangan dengan konsep 5F, yaitu fi nance,
fashion, food, fundutainment, dan funtrepreneur.
Shari’a Fair didukung pula oleh stakeholders
eksternal, yaitu kementerian dan lembaga
terkait, seperti Kementerian Agama, Kementerian
Perindustrian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Badan Ekonomi Kreatif, Lembaga Amil Zakat,
LPPOM MUI, pondok pesantren, perbankan,
pelaku e-commerce, IAEI, HIPSI, Kadin, pelaku
usaha, serta didukung oleh partisipasi dari seluruh
KPw DN. Selain itu, beberapa satuan kerja di
kantor pusat BI, seperti DKSP, DKOM, DEKS,
DPKL, DPU, DRK, dan BINS.
Kegiatan Shari’a Fair 2016 menjadi sarana
”
Gerai Info ISEF-Isi.indd 24Gerai Info ISEF-Isi.indd 24 05/12/2016 19:20:2005/12/2016 19:20:20
ED
ISI
60
TAH
UN
6
2
01
6G
ER
AI I
NFO
B
AN
K IN
DO
NE
SIA
25
AKTIVITAS
promosi dan mendekatkan produk dan jasa usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) industri
kreatif dan pangan berbasis syariah kepada
masyarakat, memperkenalkan produk-produk
keuangan syariah, serta menyediakan sarana
pertemuan antara pelaku UMKM industri kreatif
dan ketahanan pangan berbasis syariah dengan
calon investor/lembaga keuangan dan potensial
buyer. Selain itu, menyediakan sarana edukasi
bagi masyarakat dan memberikan hiburan religi
kepada masyarakat.
Kegiatan Shari’a Fair diharapkan dapat
membantu meningkatkan kesadaran serta
komitmen masyarakat dan stakeholders dalam
mendukung pengembangan dan akselerasi
ekonomi syariah. Ditambah lagi, memperluas
keuangan inklusif dalam rangka mendorong akses
keuangan masyarakat dan UMKM terhadap
layanan lembaga keuangan syariah. Dalam
kegiatan ini juga diperkenalkan pengembangan
sektor keuangan sosial secara islami (islamic
social fi nance) meliputi zakat dan wakaf.
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pameran
produk ekonomi kreatif dan keuangan syariah,
talkshow, pelatihan, dan edukasi produk ekonomi
& keuangan syariah, performance/hiburan serta
edukasi dan promosi. Kegiatan pameran diikuti
oleh 156 stan dengan 161 pengisi stan, terdiri atas
8 stan dari satuan kerja di kantor pusat BI, 18
stan dari lembaga keuangan syariah, 43 stan
UMKM binaan kantor perwakilan BI, 4 stan
UMKM binaan Pemprov Jatim dan Pemkot
Surabaya, 10 stan dari kementerian/lembaga
terkait, 17 stan dari pondok pesantren peserta
Deklarasi Surabaya, 47 stan UMKM kreatif, 4 stan
UMKM di bidang usaha wisata syariah, dan 10
stan kuliner.
Kegiatan talkshow dalam Shari’a Fair telah
mampu menarik animo peserta karena dihadiri
oleh pakar di bidangnya. Topik talkshow yang
diangkat antara lain “Kedahsyatan Zakat dan
Wakaf untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang
menghadirkan narasumber dari beberapa lembaga
amil zakat dan Dompet Dhuafa, lalu “Menakar
Masa Depan Industri Makanan Halal Indonesia”
dengan narasumber antara lain dari Kementerian
Perindustrian dan World Halal Food Council serta
“Indonesia Menuju Kiblat Fashion Muslim Dunia”
dengan narasumber anggota DPR RI, Bekraf, dan
pelaku usaha industri fesyen muslim.
Selama kegiatan Shari’a Fair juga dilangsung-
kan berbagai acara hiburan. Acara yang dimaksud
di antaranya penampilan kesenian islami
Nusantara (Tari Sufi , Tari Saman, Tari Nur Ilahi),
penampilan dari pondok pesantren di Jawa Timur
(Ponpes Sunan Drajat, Ponpes Qomarudin Gresik,
Ponpes Bahrul Ulum, Ponpes An Nur Malang,
Ponpes Miftachussunah, dan Ponpes Alfi trah
Surabaya), dan penampilan Kitakustic Band.
Selain itu, dilaksanakan sharing “Kisah Sukses
Ayam Bakar Mas Mono”, tausiyah dengan topik
“Kiprah Wanita Pengusaha dalam Perspektif
Islam” oleh Oki Setiana Dewi, dan workshop “Bijak
Kelola Keuangan Keluarga dan Inspirasi Usaha
Kreatif” dengan narasumber dari Ikatan Ahli Eko-
nomi Islam Indonesia (IAEI) dan Kilimata (Jewelry
& Craft), “Tutorial Make Over ala Hijabers” dengan
menghadirkan narasumber Dyan Nugra (make up
artis) dan Nurulita Berlianti (hijabers). Selain itu,
ada berbagai jenis lomba, antara lain Stand up
Comedy “Guyonan Ala Santri” dengan
menghadirkan Dzawin Nur Ikhram (stand up
comedy nasional), “Pemilihan Duta Ekonomi
Syariah” kerja sama antara KPw BI Provinsi Jatim
dan BMPD Provinsi Jatim serta “Pemilihan Stan
Terbaik dan Penjaga Stan Terbaik”.
Selama empat hari pameran, Shari’a Fair telah
berhasil menarik 11.582 orang pengunjung,
dengan total nilai transaksi untuk stan UMKM
mencapai Rp1.140.958.000. Stan perbankan dan
asuransi berhasil menghimpun lebih dari 220
nasabah dengan nilai transaksi lebih kurang
Rp1.238.995.000, dengan rincian sebagai berikut:
Rincian Jumlah Pengunjung dan Nilai Transaksi Jumlah Nominal No Jenis Nasabah (Rp)
1 Tabungan 199 1.106.495.000 2 Pengajuan Pembiayaan 12 127.000.000 3 Asuransi 9 5.500.000
Total 220 1.238.995.000
Jumlah No Tanggal Pengunjung Transaksi (Rp)
1 27 Oktober 2016 2.185 235.915.900 2 28 Oktober 2016 2.880 237.277.000 3 29 Oktober 2016 3.017 292.765.100 4 30 Oktober 2016 3.500 375.000.000
Total 11.582 1.140.958.000
Gerai Info ISEF-Isi.indd 25Gerai Info ISEF-Isi.indd 25 05/12/2016 19:20:2205/12/2016 19:20:22
ED
ISI 6
0
TAH
UN
6
20
16
GE
RA
I INFO
B
AN
K IN
DO
NE
SIA
26
ETALASE
Pengentasan kemiskinan menjadi program global. PBB pun mencanangkannya ke dalam program Sustainable Development Goals (SDGs).
Kontribusi Keuangan Syariah dalam Mencapai SDGsSri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Republik Indonesia
ustainable Development Goals
(SDGs) yang dilansir Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) pada 21
Oktober 2015, yang merupakan
lanjutan dari Millennium
Development Goals (MDGs), memiliki 17 sasaran,
di antaranya pengentasan kemiskinan. Deklarasi
SDGs maupun MDGs ini dilatarbelakangi oleh
tingkat kemiskinan penduduk dunia yang sangat
tinggi. Harapannya, jumlah kemiskinan bisa
berkurang signifi kan hingga 2030 mendatang.
Lalu, mengapa ini dikaitkan dengan ekonomi
dan keuangan syariah? Berdasarkan data,
penduduk miskin itu mayoritas berada di negara-
negara berpenduduk muslim, seperti Mali, Nigeria,
dan Senegal, yang berada di kawasan Afrika. Nah,
berbagai kegiatan pengembangan dan kemajuan
ekonomi dan keuangan syariah ini diharapkan bisa
berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan
di dunia.
Bagaimana dengan ekonomi dan keuangan
syariah di Indonesia? Saat ini jumlah aset
keuangan syariah Indonesia masih belum besar,
masih kalah jika dibandingkan dengan Malaysia.
Padahal, mayoritas penduduk Indonesia
beragama Islam. Walaupun penduduk muslimnya
besar, aset keuangan syariah Indonesia masih
US$40 miliar, bandingkan dengan Malaysia yang
sebesar US$415 miliar dan Iran yang sebesar
US$345 miliar.
Kendati demikian, keuangan syariah bisa
berkontribusi untuk mendorong perekonomian
Indonesia. Terlebih dalam satu dekade terakhir
perkembangan industri syariah di Indonesia
sangat pesat. Hingga Mei 2016, aset keuangan
syariah, yang terdiri atas perbankan syariah,
pasar modal syariah, dan IKNB syariah telah men-
capai Rp3.952,1 triliun, dengan rincian perbankan
syariah Rp297,9 triliun, IKNB syariah Rp74,8
triliun, dan pasar modal syariah Rp3.579,4 triliun.
Selain itu, peranan keuangan syariah dalam
berbagai sektor ekonomi terus meningkat, antara
lain melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), proyek-proyek swasta,
dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keuangan syariah juga telah hadir menjadi sarana
bagi perencanaan keuangan, investasi, dan
perlindungan risiko keuangan bagi masyarakat di
Tanah Air.
Peranan keuangan syariah yang terus me-
ningkat juga terlihat dari peningkatan rasio aset
keuangan syariah terhadap gross domestic
product (GDP). Total aset keuangan syariah jika
dibandingkan dengan GDP Indonesia juga terus
meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada 2011
total aset keuangan syariah hanya mencapai
30,4% dari GDP, pada 2015 meningkat menjadi
40,3%.
Sejatinya, peran ekonomi dan keuangan
syariah untuk mendorong kemajuan ekonomi dan
pengentasan kemiskinan bisa lebih dimaksimal-
kan. Hal itu mengingat mayoritas masyarakat
Indonesia adalah muslim.
Misalnya saja, tingkat likuid (cair) yang kurang
dari perdagangan obligasi syariah (sukuk).
Padahal, saat ini total sukuk yang dikeluarkan
S
Gerai Info ISEF-Isi.indd 26Gerai Info ISEF-Isi.indd 26 05/12/2016 20:30:5405/12/2016 20:30:54
ED
ISI
60
TAH
UN
6
2
01
6G
ER
AI I
NFO
B
AN
K IN
DO
NE
SIA
27
1122
344
5566
77899
1001111
1222131
1415
1617
ETALASE
oleh pemerintah sudah mencapai 26% dari total
utang negara.
Selain itu, untuk mendorong ekonomi dan
keuangan syariah di Tanah Air harus digiatkan
sosialisasi atau pengenalan instrumen keuangan
di pesantren-pesantren dan sekolah madrasah.
Yang juga penting ialah upaya memaksimalkan
fungsi dan manfaat zakat maupun wakaf dan
instrumen-instrumen syariah lainnya.
Melalui langkah dan dorongan tersebut,
diharapkan perkembangan ekonomi dan keuangan
syariah bisa lebih pesat lagi ke depannya. Per-
ekonomian Indonesia pun diharapkan bisa terus
meningkat dan bisa mengurangi kemiskinan.
• Tujuan pertama (7 target), yakni mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
• Tujuan kedua (8 target), yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
• Tujuan ketiga (13 target), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
• Tujuan keempat (10 target), yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
• Tujuan kelima (9 target), yakni menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
• Tujuan keenam (8 target), yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
• Tujuan ketujuh (5 target), yakni menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
• Tujuan kedelapan (12 target), yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
• Tujuan kesembilan (8 target), yakni membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi.
• Tujuan kesepuluh (10 target), yakni mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara.
• Tujuan kesebelas (10 target), yakni menjadikan kota dan permukiman manusia inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan.
• Tujuan kedua belas (11 target), yakni menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
• Tujuan ketiga belas (5 target), yakni mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
• Tujuan keempat belas (10 target), yakni melestarikan dan menggunakan samudra, lautan, serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
• Tujuan kelima belas (12 target), yakni melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
• Tujuan keenam belas (12 target), yakni mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
• Tujuan ketujuh belas (19 target), yakni memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
17 SASARAN SDGs
Gerai Info ISEF-Isi.indd 27Gerai Info ISEF-Isi.indd 27 05/12/2016 19:20:2305/12/2016 19:20:23
ED
ISI 6
0
TAH
UN
6
20
16
GE
RA
I INFO
B
AN
K IN
DO
NE
SIA
28
PERISTIWA
Launching Model
Wakaf Linked
Sukuk dan Seminar
Pendalaman Pasar
Keuangan Syariah
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W.
Martowardojo memberikan keterangan
kepada wartawan terkait ISEF 2016
Bincang Nasional Membangun Kemandirian Ekonomi Pesantren
Menteri Keuangan RI
Sri Mulyani Indrawati
memberikan Public
Lecture
Gerai Info ISEF-Isi.indd 28Gerai Info ISEF-Isi.indd 28 05/12/2016 19:20:2305/12/2016 19:20:23
ED
ISI
60
TAH
UN
6
2
01
6G
ER
AI I
NFO
B
AN
K IN
DO
NE
SIA
29
PERISTIWA
Pembukaan acara ISEF 2016 oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution,
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, Kepala Bappenas Bambang P.S.
Brodjonegoro, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, dan pejabat lainnya.
Pemilihan Duta Ekonomi Syariah
Talkshow Industri Kreatif di Sharia Fair 2016
Sambutan Wakil Gubernur
Jawa Timur Saifullah Yusuf.
Gerai Info ISEF-Isi.indd 29Gerai Info ISEF-Isi.indd 29 05/12/2016 19:20:2605/12/2016 19:20:26
ED
ISI 6
0
TAH
UN
6
20
16
GE
RA
I INFO
B
AN
K IN
DO
NE
SIA
30
Perempuan Bisa Menjadi Pengusaha
empat yang terbaik bagi
perempuan adalah
rumahnya. Meski begitu,
seorang perempuan bisa
berbisnis untuk menghasil-
kan pendapatan sendiri, tidak hanya meng-
andalkan pemberian dari suami. Dengan
menjadi pebisnis ataupun pengusaha, setiap
perempuan bisa lebih bersedekah dan
memajukan kehidupan ekonomi masyarakat
sekitarnya.
Di lingkup yang lebih besar, perempuan
juga memiliki kesempatan membuka
lapangan usaha atau pekerjaan bagi orang
lain, jika usaha yang dilakoninya terus
membesar. Memiliki penghasilan secara
mandiri juga merupakan ”bantalan” atau
persiapan bagi perempuan sejak dini, apabila
suaminya berhenti bekerja atau meninggal
dunia. Sebab, setiap orang tidak akan tahu
seperti apa kehidupannya pada masa depan
dan risiko apa yang akan dihadapi.
Dalam perspektif Islam pun tidak ada
yang melarang jika seorang istri atau
perempuan berbisnis atau menjadi
pengusaha. Istri Nabi Muhammad adalah
teladan mengenai pengusaha perempuan.
Siti Khadijah adalah seorang pengusaha
yang sukses bahkan bisa membantu
perjuangan Nabi Muhammad di dalam Islam
melalui harta yang dimilikinya.
Kendati demikian, apa pun yang akan
dilakukan istri harus seizin suami, sesuai
dengan landasan ajaran Islam. Jika istri
sudah meminta izin untuk menjalankan
bisnis ataupun membuka usaha, kemudian
suaminya mengizinkan, tentu akan lebih
mantap dan mudah untuk menjalankannya.
Lantas, mengapa harus berwirausaha?
Seorang perempuan jika terjun berwira-
usaha, selain ada peluang untuk menambah
atau menciptakan lapangan pekerjaan baru
bagi orang lain, juga bisa mengatur waktu
secara mandiri. Hal tersebut merupakan
sebagian manfaat jika seorang perempuan
mampu berwirausaha.
Sejatinya banyak yang dicontohkan
dalam sejarah Islam mengapa perempuan
harus berwirausaha atau menjadi saudagar.
Banyak sahabat Nabi yang kaya raya melalui
jalan berwirausaha. Melalui kekayaan yang
dimiliki, mereka bisa memberi derma dan
membantu perjuangan Islam.
Karena itu, mulailah dari sekarang
berwirausaha. Selama ada niat dan memiliki
pengetahuan yang mumpuni dalam bidang
usaha yang akan dijalani, tentu akan selalu
ada jalan. Jangan menunggu terpepet untuk
berwirausaha.
Seperti yang dilakukan Oki Setiana Dewi,
yang menggeluti bisnis fesyen dengan
merek OSD. Oki lahir di Batam, Kepulauan
Riau, 13 Januari 1989 (27 tahun), dari pa-
sangan berdarah Jawa-Palembang, Suliyanto
dan Yunifah Lismawati. Sejak usia 16 tahun,
Oki telah merantau ke Jawa dan menetap di
Depok. Alumni SMA Negeri 1 Depok ini
kemudian kuliah di Universitas Indonesia
jurusan Sastra Belanda pada 2007 dan lulus
pada 2012. Oki sempat bermain di beberapa
fi lm televisi (FTV) sebelum akhirnya me-
mutuskan untuk berjilbab pada 2005.
T
Oki Setiana DewiArtis/Pengusaha
APA KATA MEREKA
Gerai Info ISEF-Isi.indd 30Gerai Info ISEF-Isi.indd 30 05/12/2016 19:20:2905/12/2016 19:20:29
VISITOR CENTERJl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Pusat 10350
email:
@bank_indonesiafl ipboard:
flip.it/7A9uk
flip.it/7A9uk
fl ickr:
bankindonesiayoutube:
BankIndonesiaChannel
bankindonesia
@bank_indonesia
BankIndonesiaChannel
Gerai Info 60 ISEF-Cover.indd CGerai Info 60 ISEF-Cover.indd C 07/12/2016 15:46:4807/12/2016 15:46:48
GERAI INFO DIGITALSEGERA
DOWNLOAD APLIKASINYA
GRATIS!
Gerai Info 60 ISEF-Cover.indd DGerai Info 60 ISEF-Cover.indd D 07/12/2016 15:46:5007/12/2016 15:46:50