1

“Mendorong Pengembangan Islamic Social Finance dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sejahtera“

M. Anwar BashoriKepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

Festival Ekonomi SyariahMakassar, 25 Agustus 2017

2

1

2

3

• Nilai-nilai ekonomi syariah.

• Prinsip dasar dan mekanisme ekonomi syariah.

Nilai-nilai & Prinsip Dasar EKSyar

Urgensi & Kerangka Pengembangan EKSyar

• Potensi Islamic Social Finance.

• Model optimalisasi wakaf produktif.

• Model integrasi keuangan komersial dan sosial syariah.

Optimalisasi Islamic Social Finance

• Potensi pasar industri halal Indonesia.

• Kondisi kesenjangan penduduk.

• Kerangka Pengembangan EKSyar

1. Konsepsi Ekonomi & Keuangan Syariah

Nilai-nilai Ekonomi Syariah

Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI

1. Kepemilikan

2. Keadilan dalam

Usaha dan Konsumsi

3. Kebersamaan dalam

kebaikan dan kemaslahatan

4. Keseimbangan

dalam pertumbuhan

• Segala sesuatu adalah milik absolut Allah (QS Yunus: 55,66; QS Ibrahim: 2), manusia sebagai khalifah dipercaya untuk

mengelolanya (QS Al Baqarah:195; QS Ali Imran: 180). Manusia mendapatkan hak kepemilikan pribadi terhadap hasil usaha, tenaga

dan pemikirannya, maupun yang didapatkan dari hasil pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun warisan.

Islam menghormati hak kepemilikan dengan menjaga keseimbangan hak pribadi, kolektif dan negara.

• Manusia didorong untuk berusaha (QS Al Jumuah:10; QS Al Isra: 12; QS An Nahl: 14) memanfaatkan segala sumber daya yang

berlimpah yang telah diciptakan Allah untuk manusia (QS Al Baqarah: 29; QS Ibrahim: 34)

• Kepemilikan pribadi tidak diperbolehkan untuk menjadi akumulasi kekayaan yang berlebihan (QS Al Humazah: 1-3), namun

karena manusia mempunyai kecenderungan (inherent) cinta terhadap harta (QS Ali Imron: 14; QS Al Fajr: 20; QS Asy Syura: 27;

QS Al-Fajr-20), maka penumpukkan harta harus dikendalikan dengan mendorong sedekah dan perniagaan (QS An Nisa: 29).

• Sementara tujuan individual atas hasil usaha ekonomi dibatasi agar tidak berlebihan, tujuan sosial diupayakan maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama (QS Al Hadid: 7; QS An Nur: 33; QS Al Baqarah: 267-268).

• Kegiatan ekonomi tersebut dijalankan berdasarkan kerjasama dengan tolong menolong dalam kebaikan

(QS Al Maidah: 2) dan berkeadilan (QS Shaad: 24).

• Kompetisi tetap didorong namun tetap berdasarkan kerjasama (co-operative competition) berlomba-

lomba dalam kebaikan (QS Al Baqarah: 148; QS Al Maidah: 48).

• Dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaannya di dunia yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak-

banyaknya kepada kemanusiaan sebagai rahmatan lil ’alamin (QS Al Anbiya 107, QS Al Ankabut: 51),

pertumbuhan ekonomi menjadi penting. Pertumbuhan yang dimaksud tetap menjaga keseimbangan

kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam (QS Al Baqarah: 11,12).

3

5

PRINSIP DASAR EKONOMI SYARIAH

Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI

Pelarangan judi

Pelarangan riba

Fungsi instrumen zakat

Fungsi instrumen infaq, sedekah dan wakaf

Prinsip transaksi muamalat

x Keterangan: berkaitan dengan prinsip no.x pada slide selanjutnya

6Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI

Tanah

Rumah,

Emas,

dsb.

PAJAK : PBB,

PKB

HARTA

P

R

O

D

U

K

S

I

G

YI

CPoor

UANG

PENDAPATAN

K

O

N

S

U

M

S

I

PASAR

PASAR

PASAR

PASAR

ZAKAT HARTA

PAD APBD/N

Z

RIBA

JUD

I

Z

Z

1

3

4

6

2

Rich

ISWaf 5Nisab Zakat

CARA ISLAM MENGHIDUPKAN EKONOMI

Pelarangan judi (maysir)

Riba menghambat investasi produktif

Partisipasi sosial (ISWaf)

untuk kepentingan

publikFungsi zakat dalam

distribusi pendapatan

Fungsi zakat mendorong harta mengalir produktif

Kegiatan ekonomi sesuai prinsip transaksi

muamalat

2. Urgensi & Kerangka Pengembangan EKSyar

8

Sumber: Laporan GIEI-Thompson Reuters 2014 s.d 2017, diolah

III

III IV

Kuadran II

(Lower expenditure, Top Player)

Kuadran I

(Lower expenditure, Low Player)

Kuadran III

(Higher expenditure, Top Player)

Kuadran IV

(Higher expenditure, Low Player)

Industry 2015 2021 IndonesiaExpend.

Rank

Player

Rank

Halal Food 1,17 1,91 0,16 1 -

Islamic Finance 2,00 3,46 0,02 10 10

Halal Travel 0,15 0,24 0,01 5 -

Halal Fashion 0,24 0,37 0,01 5 -

Halal Media &

Recreational 0,19 0,26 0,01 6 -

Halal Pharmacy &

Cosmetics 0,08 0,13 0,01 4 8

TOTAL (USD trillion)3,84 6,38 0,22 - -

Total Expenditure for Muslim Market dan Ranking Indonesia

INDONESIA

Masuk Top 10 Expenditure di tiap industri, namun tidak

sebagai player.

2

1

3

POSISI INDONESIA SEBAGAI PASAR BESAR PRODUK HALAL

TANTANGAN KETAHANAN NERACA PEMBAYARAN IBNDONESIA (NPI)

9

-4,24 -4,26

-1,96 -1.96

-5,0-4,5-4,0-3,5-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,50,00,51,01,52,02,53,03,54,0

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

*

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% GDP

STRUKTUR NERACA PEMBAYARAN

1. Defisit transaksi berjalan terus berlangsung.

2. Besarnya impor barang konsumsi (produk halal) memperlemah struktur NPI.

Gini Index 90’s 00’s Sumber: World Bank (2016)

Ketimpangan pendapatan1. Indonesia termasuk Negara Asia Timur

dengan peningkatan Gini indeks ter-tinggi dalam satu dekade terakhir

2. Share pendapatan Top 20% mencapai43.6% total pendapatan (World Bank,2010)

SEMAKIN LEBARNYA KESENJANGAN

10

TINGKAT KESEJAHTERAAN RATA-RATA NEGARA MUSLIM RENDAH

11

Human development groupsMin.

HDINo.of OIC

CountriesNotes

Very high human development 0,892 - Ave. OIC 0,620

High human development 0,746 13 Min. OIC 0,353

Medium human development 0,631 25 Max. OIC 0,865

Low human development 0,497 18 Ave. World 0,717

HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI)

1. Ukuran kesejahteraan PBB yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

2. Umumnya negara anggota OKI (OIC) memiliki HDI lebih rendah dari non-OIC.

3. Terdapat variasi yang cukup tinggi antar negara OIC.

4. Perlu upaya kolaborasi untuk pembiayaan negara OIC dengan non-OIC, maupun dengan negara OIC yang lebih sejahtera.

OIC

Sumber: UNDP(2016), diolah

Sumber: Askari and Rehman, Economic Development and Islamic Finance (2013)

VISI DAN MISI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Akidah

Akhlak

Syariah

Fondasi

Berkembangnya ekonomi dan keuangan Indonesia yang adil,

bertumbuh sepadan, dan berkesinambungan sesuai dengan

nilai-nilai syariah.

Visi

Misi1. Mendorong mengalirnya faktor produksi (harta, tenaga kerja, inovasi teknologi),

untuk kegiatan produktif/investasi bagi bertumbuhnya perekonomian yang sepadan

dengan produktivitas.

2. Mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor riil secara langsung yang seimbang

berdasarkan kerjasama yang mengutamakan bagi hasil.

3. Memberdayakan dana sosial syariah (ZISWAF) untuk meningkatkan keseimbangan

dan pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan.

4. Mengembangkan kebijakan untuk mendorong terkelolanya kesinambungan aktivitas

ekonomi dan keuangan sesuai nilai-nilai syariah.

5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah

2. Distribusi pendapatan

yang inklusif.

3. Bertransaksi produktif

dan berbagi hasil

4. Transaksi keuangan

terkait erat sektor riil

1. Pengendalian harta

individu

Guiding

Principles

Kepemilikan Allah

secara absolut

Berusaha dengan

berkeadilanPertumbuhan yang

seimbang

Nilai-nilai Ekonomi Syariah* 12

6. Bertransaksi atas

dasar kerjasama dan

keadilan.

Kerjasama dalam

kebaikan

5. Partisipasi sosial untuk

kepentingan publik

13 13

Kebijakan Eksyar NasionalKebijakan Eksyar Daerah Kebijakan Eksyar Internasional

Sumber Daya Insani Data dan Informasi Koordinasi dan Kerjasama

Halal Supply

Chain

Kelembagaan

Infrastruktur

Pendukung

Instrumen

Infrastruktur

Regulasi

Basis

Investor

Riset dan

Asesmen

Edukasi

Pert. Aset Usaha

Syariah (%/Th)

Share Keu. Syariah

(% Total Keu.)

Share outstanding pasar

uang syariah (% PDB)Indeks Literasi

Inisiasi

Internasional

Pemberdayaan

Ekonomi

Syariah

Penguatan Riset,

Asesmen &

Edukasi

Pendalaman

Pasar Keuangan

Syariah

Peningkatan Aset

Usaha Syariah

Pembiayaan

Keuangan Syariah

Tk. Kedalaman

Pasar KeuanganTk. Literasi Int’l Standing

Berkembangnya ekonomi

dan keuangan Indonesia yang adil,

bertumbuh sepadan, dan berkesinambungan sesuai dengan nilai-nilai syariah

Target Capaian

IndikatorUtama

StrategiUtama

Program Kerja

Utama

StrategiDasar

KERANGKA DASAR PENGEMBANGAN EKSYAR

14 14

INDIKATOR KEUANGAN SYARIAH

14

No Keterangan TW IV 2016 TW I 2017 Sumber

1 Kapitalisasi ISSI 3,170.07 3,323.62 BEI

2 Sukuk Pemerintah&Korporasi 424.98 493.10 Kemenkeu

3 Pembiayaan Bank Syariah 249.09 251.60 OJK

4 IKNB Syariah 88.57 92.46 OJK

Total Aset Keuangan Syariah 3,932.61 4,446,96

Share Keuangan Syariah (%)

Total Aset Keuangan Syariah*)

Total Aset Keuangan Nasional

*)tidak termasuk aset tanah waqaf

No Keterangan TW IV 2016 TW I 2017 Sumber

Total Aset Keuangan Domestik 24,411.17 24,514.35 NFABS – BI^

Share Keuangan Syariah 16,11% 17,84%

dalam Rp Trilliun

dalam Rp Trilliun

TW IV 2016 TW I 2017

^National Financial Accounts and Balance Sheet, mencakup:Instrumen : monetary gold & SDR, currency & deposits, loans, equity, insurance

& pensions, financial derivatives, dan other account receivables;Sektor : bank sentral, Pemerintah, korporasi, perbankan, IKNB dan rumah tangga.

3. Optimalisasi Islamic Social Finance

KINERJA ZISWAF MENUTUP KESENJANGAN BELUM OPTIMAL

16

1 Peraturan Pemerintah

(Kelembagaan BAZNAS)

1 Instruksi Presiden

(Otimalisasi Pengumpulan

Zakat)

6 Peraturan Baznas

(Kelembagaan dan

operasional BAZDA dan

LAZ)

1 Peraturan pemerintah

(tantang wakaf)

2 Peraturan Menteri Agama

(tata cara perwakafan dan

administrasi pendaftaran wakaf

uang)

3 Peraturan BWI (Prosedur

perubahan status wakaf, pergantian nazhir, dan

Pengelolaan wakaf uang)

Peraturan turunan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan turunan UU No. 23 tahun 2011 tentang Zakat

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Pengumpulan zakat Potensi zakat Kebutuhan gap kemiskinan

Rp

mili

ar

Nazhir wakaf uang 135

Lembaga keuangan 18 13.3%

Non lembaga keuangan 117 86.7%

Yang melaporkan pengumpulan wakaf uang 52 38.5%

Jumlah Tanah Wakaf (ha) 435768

Sudah bersertifikat 287160 65.9%

Belum bersertifikat 148608 34.1%

Sudah dalam proses AIW 73090 49.2%

Belum proses AIW 19403 13.1%

Tidak jelas 56115 37.8%

Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2016)

Sumber: data kemiskinan BPS (diolah); data pengumpulan zakat BAZNAS (diolah)

Tahap pemberdayaan:1. Penilaian2. Capacity buliding3. Penyaluran zakat4. Pendampingan

ZIS

Kerangka optimalisasi keuangan sosial syariah (ZISWAF) dalam pengentasan kemiskinan danmencapai beberapa Sustainable Development Goals (SDGs).

Wakaf(tanah, uang dll)

konsumtif

produktif

Mustahik

Fasilitas Sosial

Investasi dan Bisnis Usaha

Muzakki

Profit

Awqaf-linked sukuk

meningkatpemberdayaan

awqaf utilization

Keterangan SDGs:#1 No poverty#2 No hunger#3 Good health#4 Quality education#10 Reduced inequality

KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

17

OPTIMALISASI WAKAF

18

Social and philanthropic

spirit

Corporate management

Legal base

Managing awqaf-asset productively

Providing broader social

benefits

Maintaining validity & solid accountability

Berbagai upaya mendorong optimalisasi wakaf:

1. UU Wakaf 2004 dan kerangka pengaturan terkait pengelolaan wakaf dan wakaf tunai.

2. Pengumpulan wakaf tunai melalui lembaga sosial dan LKSPWU untuk memperluas jangkauan.

3. Kolaborasi pengelola wakaf (nazir) dengan korporasi untuk meningkatkan produktifitas.

4. Model Sukuk-linked wakaf sebagai alternatif sumber pembiayaan.

5. Penyusunan kerangka akuntabilitas: Waqf Core Principle (WCP) .

Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf, dibutuhkan kerangka tata kelolayang baik: Zakat Core Principle (ZCP) and Waqf Core Principle (WCP).

Pengembangan sistem keuangan syariah dapat berjalan secara optimal ketika telah menjadi bagian dalam kebijakan nasional dan telah selaras dengan kerangka pengaturan sektor keuangan secara keseluruhan.

Area Pengaturan Prinsip-prinsip

Landasan Hukum ZCP-1, ZCP-2, ZCP-3

Pengawasan Zakat ZCP-4, ZCP-5, ZCP-6

Tata Kelola ZCP-7, ZCP-8

Proses Penyaluran ZCP-9, ZCP-10

Manajemen Risiko ZCP-11, ZCP-12, ZCP-13, ZCP-14

Penerapan Prinsip Syariah ZCP-15, ZCP-16, ZCP-17, ZCP-18

ZCP telah selesai disusun, langkah selanjutnya adalah WCP

PENGUATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN SOSIAL SYARIAH

19

20

1. Apabila pembangunan aset infrastruktur di atas tanah wakaf membutuhkan dana yang besar, Nadhzir dapat menerbitkan Sukuk.

2. Proceed sukuk digunakan untuk membangun infrastruktur dengan menggunakan jasa kontraktor3. Pembiayaan dilakukan bertahap sampai dengan aset infrastruktur selesai.4. Kontraktor telah selesai membangun infrastruktur5. Aset infrastruktur dikelola oleh Nadzhir (shohibul maal) bersama management company (mudharib)6. Pendapatan sewa diperoleh dari penyewa.7. Pendapatan sewa dibagi hasilkan dengan Nadhzir dan investor sukuk.

SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR [1]

20

Nazhir(Pemilik Tanah)

SukukInvestor

ManagementCompany

Kontraktor Bangunan

1a. Penerbitan Sukuk

4. Pembangunan

2. K

on

trak

3. Pem

bayaran

termin

1b. Investasi Sukuk

6. B

iayaSew

a

7. Bagi Hasil

5. Perjanjian Bagi Hasil

MODEL SUKUK LINKED AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR1. Nazhir melakukan long lease dengan lembaga pemerintah (mis BUMN).2. BUMN menerbitkan Sukuk Ijarah sale and lease back untuk menghimpun dana investor.3. Investor berinvestasi di Sukuk linked awqf.4. BUMN menggunakan kontraktor untuk membangun infrastruktur di atas tanah wakaf5. Kontraktor membangun infrastruktur.6. BUMN menyewakan infrastruktur tersebut untuk mendapatkan cash flow (pendapatan sewa).7. Pendapatan sewa dibagikan kepada Nazhir, BUMN dan investor8. Nazhir “mencicil” kepada investor untuk memiliki infrastruktur di atas tanah wakaf.

21SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2)SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR [2]

21

Nazhir BUMN Investor

Kontraktor

Penyewa

Bangunan

1. Perjanjian Sewa Jk. Panjang

3. Menyerahkan Dana Sukuk Ijarah

2. Menerbitkan Sukuk IjarahSale dan lease back

4. Ko

ntrak

5. Pembangunan

6. Sew

a

7. PendapatanSewa

8. Cicilan dan Fee Ijarah9. Transfer KepemilikanSetelah 35 Tahun

Wakalah Pemberi Sewa

Pengalihan ManfaatLong Lease Object Waqf

Repo,Outright

Repo

Dukungan &Rekomendasi

NazhirCredit Enhancement

Pasar Keuangan Sharia

MODEL SUKUK LINKED AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR 21SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2)REALISASI PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN WAKAF [2]

22

• BWI menginisiasi proyek wakaf produktif kerjasama Nazhir Wakaf Yayasan RaudatulMuta’alimin dengan PT. Provera Development untuk pengembangan wakafproduktif Tower Office Building di Jalan HR. Rasuna Said Kav. Z-18, Jakarta Selatan.Total project cost USD20 juta (tenor 12 tahun), kontribusi funding dari IDB sebesarUSD15,5 juta.

• Pengembangan wakaf ini dapat mengakselerasi pendapatan Nazhir dari Rp200 juta/th menjadi Rp1,6 miliar/th dan potensi kenaikan setiap tahun sesuai kenaikan harga properti. Setelah masa kerjasama dengan Provera, Nazhir akan mendapat pendapatan Rp6 miliar/bulan atau Rp72 miliar/th.

• Saat ini proyek Globak Wakaf Tower, IMB telah didapat dan rencana Ground Breaking Oktober 2017

Global Wakaf TowerJl. HR. Rasuna Said, Jakarta - Indonesia

Aset Wakaf Saat ini Relokasi Penghuni Aset Wakaf nanti

MODEL SUKUK LINKED AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR 21SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2)CONTOH LAIN REALISASI PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN WAKAF

23

WAREES (MUIS – Singapore)

Aset Wakaf Sebelumnya Aset Wakaf Saat ini

1. Warees (Majelis Ugama – Singapore) telah melakukan beberapa proyek renovasi aset wakaf (masjid, dll) dengan menggunakan akad dan skema pembiayaan wakaf.

2. Pelaksanaan pembangunan melibatkan Warees (MUIS) sebagai Nadzhir aset wakaf, kontraktor (yang akan membangun aset wakaf) dan wakif (pemberi dana wakaf).

3. Di akhir periode, aset wakaf MUIS menjadi lebih produktif dan menghasilkan peningkatan perolehan Nadzhir dan layanan bagi umat Islam yang lebih maksimal.

MODEL SUKUK LINKED AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR 21SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2)CONTOH LAIN REALISASI PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN WAKAF

24

ZAM ZAM TOWER

King Abdul Azis Waqf sebagai Nazhir tanah wakaf dari Raja Arab Saudi di kompleks Masjidil Haram, menandatangani kontrak sewa jangka panjang 28thn dengan kontraktor bangunan Bin Ladin Group untuk membangun multipleks gedung bertingkat di bawah proyek Zam Zam Tower.

MODEL SUKUK LINKED AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR 21SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2)CONTOH MODEL INTEGRASI KEUANGAN KOMERSIAL&SOSIAL SYARIAH

25

1. Bank Syariah mendirikan Baitul Maal sebagai LAZ dan sebagai Nazir wakaf uang.2. Bank Syariah berperan sebagai LKS dan LKS-PWU menerima setoran/pengumpulan dana ZIS dan

wakaf uang.3. Sebagian dana yang ditempatkan di bank syraiah kemudian disalurkan untuk berbagai program

produktif maupun program konsumtif. 4. Tata kelola berdasarkan ZCP dan WCP untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana ZISWAF.

MODEL SUKUK LINKED AWQF UNTUK INFRASTRUKTUR 21SUKUK WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2)PENTINGNYA OPTIMALISASI ISLAMIC SOCIAL FINANCE (ISF)

26

POIN POIN KESIMPULAN

1. Terdapat urgensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung ketahan dan mencapai kesejahteraan bangsa.

2. Islamic Social Finance (Keuangan Sosial Syariah) memiliki potensi yang besar sebagai salah satu solusi.

3. Upaya optimalisasi ISF menjadi penting:

Peningkatan akuntabilitas tata kelola : ZCP dan WCP

Pengembangan model-model optimalisasi ZISWAF

Integrasi keuangan komersial dan sosial syariah untuk memperluas inklusifitas.