DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI - ubico.id · syariah oleh suatu Lernbaga Keuangan Syariah kepada Lernbaga Keuangan Syariah lain atau kepada lernbaga konvensional dan Dewan Syariah Nasional

~J:~DEWAN SYARIAH NASIONAL MUINational Sharia Board - Indonesian Council of UlamaSekretariat: JI. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp.: (021) 3904146 Fax.: (021) 31903288

FATWADEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 94/DSN-MUI/IV/2014

Tentang

REPO SURA T BERHARGA SYARIAH (SBS)BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

Menimbang

Mengingat

a. bahwa di antara Lembaga Keuangan Syariah ada yang mengalamikesulitan likuiditas karena terjadi gap (jangka waktu) antara aspekpenghimpunan dana (jangka pendek) dan penyaluran dana (jangkamenengah dan panjang);

b. bahwa instrumen untuk menanggulangi kesulitan likuiditas yang adabelum memadai, maka diperlukan instrumen repo SBS sebagaipilihan;

c. bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait dengan instrumen likuiditasbagi Lembaga Keuangan Syariah belum mengatur tentang statushukum repo SBS;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, DSN-MUImemandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Repo SuratBerharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Firman Allah S.W.t.

a. Q.S. al-Nisa' [4]: 29:

~/~ 0°50 0r ~\ \1~dG~; ':0/ °SJ\/or \o!<--G\f \O~/T -;0JJ\ I~~r t~ / 'Y < ~.. ., """"" iJ-A ~ ~ Cr.!/ ~ •....-,/,.; \

?O /... r--~vOt;; ~'"

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan(mengambil) harta sesama kalian dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukareladi antara kalian ... ".

b. Q.S. al-Baqarah [2]: 275:

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

94 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Antarbank. .. 2

"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirimelainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setanlantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yangdemikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allahtelah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orangyang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, laluberhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telahdiambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya(terserah) kepada Allah. Dan siapa saja yang mengulangi(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghunineraka; mereka kekal di dalamnya. "

c. QS. al-Baqarah [2]: 278:J.. ;. 0,.; .;J 0 J.."'-' 0 CIi J:~

-: . ~" . ~~('JI \J~II -: / -/ tA 1 })/ ill 1 1 -~I 1 ~/T -: jJI I -::;~I\J~y r- ~!J ~ c,p! '-'J :) ~ ~ rJ../ ~ -

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dantinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalahorang-orang yang beriman. "

d. QS. al-Ma'idah [5]: 1

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ... "

e. Q.S al-Isra' [17] :34 :

" ... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akandimintai pertanggungjawaban ... "

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud :

I~I : J}o~/ ~/w/ ~ ~I f/_1Ill J/ s > ~ : J/tj /~-.ol .j:.• ~ :) /- ~ / 'YJ / J~ '.I cr

o ;.0... /. J. '" 0 /o~, ~ ~ 0;."..,SI-::J 1 ~~v-/, 0":\L, 0_ . // , :/\\0ld 0·....1.>:-1/,UL, o.o/t:;~ rJ'-' t;dJ':- ~J-' r· ("'-'/-/:-~ .,~-,b l}.i ~) r--~~Jl ~;; J;.. ~?~~~~ ill11L,

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia


C ,~\ )~ 'r.?~j~\ ~~\ ~jb y.\ ~~\ J. 0~

(" i./' ,ii

"Dari Ibn Umar. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullahs.a. w. bersabda, "Ketika kalian saling berjualbeli dengan cara'inah, mengikuti ekor-ekor sapi, rela dengan bercocok tanam(daripada beribadah), dan meninggalkanjihad maka Allah akanmenimpakan kehinaan pada kalian. Dia tidak akan mencabutnyasampai kalian kembali kepada (ajaran) agama kalian." (HR.Abu Dawud)

b. Hadis Nabi riwayat At Tirmidzi:0; /"", ~ ,..." ill /.;:;i~

~~L>..~" \ JL; ~/ / ~ ~\ I/~ '" ~\\ 0\ jo/.o 0/ ~/); j /~ ~ 19."'" ~ Y J. j~ ,y-.." ;';'

,/" ':G "£ ~ •..• "v:I ',-. 0:, "10 "\\/ ~\// '"1..::....\ 0\ '1'1/ /,"/ I~ 1". 'iI ~...\o'''q ~o/U Y<>:-w. w<>-I) , 'r- u- j ].JI>- i..r- ~ ] ~ ,~ J.:-!

~ ~~/ ~ t:Z J,/,r- ~ ~q .) ~\// '"1..::....\ 0\ ,,-..1/ /,"/ Lbo/~'iI ~~~ s :: I~_'y JU o-: 'r- .r: j ].JI>- i..r- »-:» ~ ~jr ~

QIjJ\ ~~l )~ ,~\ r.?~jJ\ ~ y.\ ~ J. ~

(i it uP .r C '~.r-l\

"Dari 'Amr bin 'Auf bahwa Nabi s.a.w. bersabda, "Shulh(penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat)dapat dilakukan di an tara kaum muslimin kecuali shulh yangmengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dankaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecualisyarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yangharam. " (HR. At Tirmidzi)

3. Kaidah:a. Kaidah Fikih

4-i! ~ ~~ j~ of ~~ i>.4~\ '?~~\ ~. ~~\

"Pada prinsipnya dalam setiap muamalah adalah diperbolehkankecuali dalil menunjukkan pelarangannya."

b. Kaidah Usul Fikih

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

Memperhatikan 1. Pendapat Ibnu Taimiyah:

"" J c ".. "" "o~" /\-:::::. 0 -: 0\ ~ ~\ (S:: u > 0\ ~/ o~l>.d\ "L.:::·~ ,." ,.... ~ J~ /J ,.... .r+":

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia-


;' ,/ 0 -;. o"C. (:;i 0 /.,., 0

\ i;;A \1~l:JL 8\ J\/O\ /\('"'\ -! ;;;/.:> GjJ\ ' 0/\\ : ,,)8\ "_:1\/~ c..J":' • :- if /'Y u ~ ./ ~ I.,;> ~'-';' ,/ ~/

J, ~

.'('"' It-:. ~\ uGT '.'~' I) ~' // ~\ ~;;;/ ,/"jJ\~ ~ ~ . ~ .. J. . ')-"")J '? y /

uP ," C 'i' '\'\i / .,a,, t 'v 'JJ~_I :~I 'uPl:)I 'D)I ? c >-L..1J\

(V ••

Risiko terbagi menjadi dua. Pertama, risiko bisnis, yaitu seseorangmembeli barang dengan tujuan menjualnya kembali dengan tujuanuntuk mendapat keuntungan, dan selanjutnya dia bertawakkalkepada Allah atas hal tersebut. Risiko ini tidak bisa dihindari olehpara pebisnis. Pebisnis bertawakkal kepada Allah, meminta dari-Nyaagar seseorang datang membeli barang dan dia dapat menjualnyadengan mengambil keuntungan. Meskipun kadang-kadang dia rugi.Bisnis (perniagaan) memang demikian.

Kedua risiko untung-untungan (maisir), yaitu risiko yangmengandung unsur memakan harta orang lain secara bathil. Risikoini yang diharamkan oleh Allah dan RasuINya." (Tafsir AyatAsykilat 'ala Katsirin minal 'Ulama', Ibn Taymiyyah, Jil. 2, hIm.700)

2. Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI Nomor: 66 tentangBai' al-wafa dalam sidangnya yang ke 7, yang diselenggarakan padatanggal 9-14 1992 di Jeddah :

J.;.,,/ ,\,J1\ \::'- "\~ti/,-:,(\.~ ;;;/.".0::) .0/\\ \~ a~o;;>- 0\ : ~ iC :--' ir ~ <y W F <..T'~ ~ -/ ~ J

.~O/' '<L>.- ,0< ~\ \~ 0\ : 'LG .>-\ J;.J\ ~~~~ Jij ~.r: j! r.? < - )~-. // /~ /

"Pertama, sesungguhnya substansi bai' al-wafa' adalah pinjamanberbunga dan termasuk cara ber-hilah riba. Mayoritas ulama menilaibai' al-wafa' tidak sah. Kedua, akad ini (bai' al-wafa ') tidakdibolehkan dalam syariat Islam;

3. Keputusan Lembaga Fikih Internasional OK! No. 157



Pertama, pada dasamya muwa 'adah yang dilakukan oleh duabelah pihak bersifat mengikat secara agama dan tidak mengikatsecara hukum.

Kedua, muwa 'adah yang dilakukan oleh kedua belah pihakuntuk melakukan suatu akad sebagai hilah ribawi, antara laintransaksi jual-beli 'inah, dan tr~saksi bai' wa salaf, adalahdilarang dalam syariat Islam.

Ketiga, dalam kondisi akad jual-beli tidak mungkindilaksanakan karena obyeknya belum dimiliki oleh penjual;sementara ada haj at yang masif untuk mengikat setiap pihakyang berakad untuk melakukan akad di mas a yang akandatang, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan,ketentuan lainnya, atau berdasarkan tradisi perdaganganinternasional seperti pembukaan LlC (Letter of Credit) untukimpor barang, maka dalam kondisi tersebut boleh diberlakukanmuwa 'adah dapat bersifat mengikat bagi kedua belah pihak,baik dengan cara membuat undang-undang atau dengankesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam sebuahkesepakatan yang mengakibatkan muwa 'adah bersifatmengikat bagi keduanya.

o J. ~ ,,; ::; ".,. 0 0 ,0 0 ,/ 0 0 0 ./ 0 ~ ::;.c: -.G:.tJ '.1 WG ~\ ..~ ;;;0 <"l.J\ aJtL\ ..~ ~.I}I\ ;;l;:.\;} II 0\ :b\r-'~ ,,; ";' ~ /~-Y" .... ~:r ~ ~ .!)

J! c:;~I\ ~ ~ j(2 ~ 'J)::o.~:J\ J! ~~\ ~\

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia -


Keempat, muwa 'adah yang bersifat mengikat dalam kondisisebagaimana yang disebut dalam poin ketiga, tidak berstatussama dengan hukum jual-beli yang efektif di masa yang akandatang. Dengan demikian, kepemilikan barang tidak berpindahkepada (calon) pembeli dan harganya tidak menjadi utang(beban) pembeli, dan transaksi jual-beli ini tidak berlaku (sah)kecuali dengan ijab dan qabul pada waktu yang disepakati.

~I ~ ~j¥UI ,?\JtJ..I ~ ,~~~I ~j l>.r ~ I~l :LL>.

p jI ,~I jUl ~ ~\~~ ~~,~~j ~ ,~tS",.. ,/ ..•. / ""

&", .:;; ~ I) 0

~j:.~ ~ ->. ~I Jpl :J.. (.5.ll1 '" ~0~~1'" \;:,;1\ >"'-11v // .;.; .r": '" .. '" ~ ~ -J~...-: ,0 '"

.(~L:',aJI~;lJI 0j~) ~~j

Kelima, jika salah satu pihak melanggar janji pada kondisi-kondisi yang disebutkan pada poin ketiga, maka pengadilan(atas permintaan pihak yang dirugikan) dapat menetapkan agarpihak yang menyalahi janji menunaikan janjinya ataumenanggung kerugian nyata yang menimpa pihak lainnyaakibat janji tersebut termasuk mengajukan ganti rugi (nyata)karena ingkar janji tersebut (dengan cara mengganti kerugiannyata, bukan kerugian potensial/opportunity lost)." (KeputusanLembaga Fikih Intemasional OKI No. 157 tentang al-Muwa 'adah wa al-Muwatha 'ah ji al- 'Uqud dalam sidang ke-17,24-28 Juni 2006 di Amman)

4. Pendapat Syeikh Yusuf Al-Syubaili:~ /.,/ ~.1- /' -:: ~ "" i;i"" /' '!.II 'llI /. ,.. ""01a,:.,)l:.,I.!.l° ~ L;I/ol} 0- I-::~ aJ°}~II tJ~ ~ .•} ~G;.I I~~

j ~.." ~~ :J-' C:.:t ~:; ....~ .. '" y ~"' .... :;::/./::://f 0" .J././f .J.o", 0/" ~~/ t1 [( ,~G' J.:."-L.o ·~-~}II ~"-.L.o }\;';:7/ ,\1I..li,j . /. }o I

:) :- -/ / (.5~ -/ / U""'"") C? / ~ e+" ~o 0" -:fa """, .J. ..-i.o0}~1\ u~1 }o . } / l)°:;I}' 0- ~~ ~.~(( ,~y-} ~ 1-:01-;:"

/-;~ / -/ J~) <;:J ~ / ~ :- ,,~~ ~e 0 ~ J.... 0 ...-: ~..w. }\~..,t;j/ ,JWI 1/ o:)l)' ,'~ ~~I/ ::J -0-~I\/ } 0:;1 ~.~

/ v./) / '-f'J / !.J ~ ') '-' ~-r-''-' ~ ~utj;-:a.~11 ajl5'i , } 0 \II 0/~ ~"~.l\ '" ~ \II tk:.11/ 0 t31/ :) e+ /')/ / / / ~ C '-' ~

OJ" J 0 '£'. ..~/f (;;i /. J,/\/; ~ ~/ .~~\I..w. 0~-// .JI/o:;1 o-lA ~ ~/ 881 a.:;o·wl~ ~ " :Jj. ~ ~) /'J) // /-/ / cY' / / /-;y~ J. 0/"; ...- 0 'f. 0 0 ~. 0 0

o:)~ o/~ J)l>. <UI J":;I -=..u~ JI/o:;1 o-lA 0/ (.5j ~.~I9 / ",.. y. ",..J ",.."" ""'''''' ~-' ",..,/ ~ •• "

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia -


"Jika lembaga keuangan perlu likuiditas, maka lembaga tersebutdapat menjual surat berharga seperti sukuk atau saham secara tunai.Dengan jual beli ini, maka kepemilikan surat berharga tersebutberpindah ke tangan pernbeli secara penuh dengan berbagai akibathukurnnya, seperti mendapatkan keuntungan, menanggung risikokerugian, hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, hak suara,hak dalam penambahan modal, pengubahan akta perusahaan,pengubahan anggaran dasar/anggaran rurnah tangga perusahaanpenerbit saham, serta seluruh hak dan perbuatan hukurn lain yangmelekat pada surat berharga tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi jual ini disertai dengan janji dari pembeli untukrnenjual kernbali surat berharga tersebut kepada penjual pertamaselama periode tertentu." (Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili,Adawat Idarat al-Makhathir al-Suyulah wa Bada'il IttifaqiyatiI'adati al-Syirafi al-Mu 'assasati al-Maliyah al-Islamiyah, hlm, 15)

5. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 38/DSN-MUIIX/2002 tentangSertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA), No.37/DSN-MUIIX/2002 tentang Pasar Uang Antarbank BerdasarkanPrinsip Syariah, No. 71/DSN-MUIIVII2008 tentang Sale and LeaseBack, No. 72IDSN-MUINII2008 tentang SBSN Ijarah Sale andLease Back, dan Fatwa DSN-MUI No. 78/DSN-MUI/IXI 2010tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang AntarbankBerdasarkan Prinsip Syariah,

6. Substansi Opini DSN tentang Repo SBSN & FASBI Syariahsebagaimana surat No. B-332/DSN-MUIIX/2008 tertanggal 27Oktober 2008.

7. Surat dari Departernen Kebijakan Makro Prudensial Bank IndonesiaNo. 15/25/DKMP tanggal 23 September 2013 perihal PermohonanPersetujuan Terhadap Instrumen Repo Antar Bank Berbasis Syariah.

8. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - MajelisUlama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Fatwa tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) BerdasarkanPrinsip Syariah

Pertama Ketentuan Umum

Dalarn fatwa ini yang dirnaksud dengan:

1. Transaksi Repo SBS adalah transaksi penjualan surat berhargasyariah oleh suatu Lernbaga Keuangan Syariah kepada LernbagaKeuangan Syariah lain atau kepada lernbaga konvensional dan

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.


sebaliknya dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masayang akan datang;

2. Surat berharga syariah adalah surat berharga yang diterbitkanberdasarkan prinsip syariah, baik oleh Pemerintah maupunkorporasi, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan (~) aset

surat berharga syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valutaasmg;

3. Jual/beli secara outright adalah jual beli sesungguhnya (al-bai' al-haqiqi) atas surat berharga;

4. Wa'd (janji) adalah pemyataan kehendak untuk membeli SBS yangdijualnya pada mas a yang akan datang; dan pemyataan kehendakuntuk menjual SBS yang dibelinya pada mas a yang akan datang;

Kedua Ketentuan HukumTransaksi Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkanPrinsipSyariah dibolehkan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa ini.

Ketiga Ketentuan Transaksi Repo

1. Transaksi Repo SBS dilakukan dengan akad al-bai' ma 'a al-wa'dbi al-syira ';

2. Akad Jual beli atas SBS harus dilakukan dengan akad jual beliyang sesungguhnya (al-bai' al-haqiqi) yang antara lain ditandaidengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikanberikut segala hak dan akibat hukum lain yang melekat padanya;

3. Penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut padamasa yang akan datang; dan Pembeli juga berjanji untuk menjualkembali SBS tersebut pada masa yang akan datang (salingberjanjilmuwa 'adah);

4. Jual-beli SBS yangmenggunakan/mengacudisepakati;

5. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga KeuanganKonvensional (LKK) boleh menjadi penjual dan/atau pembeli repoSBS;

dilakukan lembaga keuangan haruspada harga pasar atau harga yang

6. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) yang melakukan jual-beli SBS harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang terdapatdalam fatwa ini;

7. Dalam hal janji tidak dipenuhi, maka pihak yang mengingkari janjidapat dikenakan sanksi;



Keempat Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadiperselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukanmelalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelahtidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kelima Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan, akan diubah dandisempumakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: JakartaPada tanggal : 24 Jumadil Tsani 1435 H

02 April 2014 M

DEWAN SYARIAH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

p

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Documents

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI - ubico.id · syariah oleh suatu Lernbaga Keuangan Syariah kepada Lernbaga Keuangan Syariah lain atau kepada lernbaga konvensional dan Dewan Syariah Nasional