Embed Size (px)
Citation preview
PENGARUH OPINI AUDIT, TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH
DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
AUDIT DELAY
(SKRIPSI)
Oleh
MERYZA PURNAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019
ABSTRAK
PENGARUH OPINI AUDIT, TINGKAT KETERGANTUNGAN
PEMERINTAH DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP AUDIT DELAY
Oleh
MERYZA PURNAMA
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari opini audit,
tingkat ketergantungan pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah daerah terhadap
audit delaypada kabupaten/kota di Indonesia.
Peneliti menggunakan metode purposive samplingpada penelitian ini. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan kabupaten/kota yang terdapat di Indonesia
untuk tahun 2013 sampai dengan 2016. Sampel yang diperoleh adalah sebanyak 1664
kabupaten/kota di Indonesia. Hipotesis dalam penelitian ini diuji meggunakan metode
regresi logistik (logistic regression) untuk menguji bagaimana pengaruh variabel
opini audit, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah daerah
terhadap audit delay.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel opini audit, tingkat ketergantungan
pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan
terhadap audit delay.
Kata Kunci : Audit Delay, Opini Audit, Tingkat Ketergantungan Pemerintah
Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah
ABSTRACT
THE EFFECT OFAUDIT OPINION, LOCAL GOVERNMENT DEPENDENCE
AND LOCAL GOVERNMENT SIZE ON AUDIT DELAY
By
MERYZA PURNAMA
This study aims to examine whether there is an effect from audit opinion, local
government dependence, and local government size on audit delay in districts/cities
in Indonesia.
The researcher used a purposive sampling method in this study. The population used
in this study is the district/city found in Indonesia for 2013 to 2016. The samples
obtained were as many as 1664 districts/cities in Indonesia. The hypothesis in this
study was tested using the logistic regression method to examine how the effect of
audit opinion variables, local government dependence, and local government size on
audit delay.
The results showed that the audit opinion variable, local government dependence,
and local government size had a significant negative effect on audit delay.
Keywords : Audit Delay, Audit Opinion, Local Government Dependence And
Local Government Size.
PENGARUH OPINI AUDIT, TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH
DAERAH DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
AUDIT DELAY
Oleh
MERYZA PURNAMA
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI
Pada
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 25 Januari 1995
sebagai putri pertamadari dua bersaudara, buah hati dari
pasangan Bahrizal dan Kartina. Kakak dariSalsabila.
Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di
TK Sari Teladan pada tahun2001.Penulis menyelesaikan
pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri 1 Beringin
Rayapadatahun 2007, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bandar Lampung pada
tahun2010, dan kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas
(SMA) di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2013.
Padatahun 2013, penulisditerimasebagaimahasiswiJurusan Diploma III
AkuntansiFakultasEkonomidanBisnisUniversitas Lampung melaluijalur non-
SNMPTN.Kemudianpadatanggal7 Juli 2015 sampaidengan 4 September 2015
penulismengikutiPraktekKerjaLapangan (PKL) yang
diselenggarakanolehFakultasdanpenulisditempatkandi PT Astra International Tbk
- Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung, dan lulus padabulanmarettahun 2016.
Penulisterdaftarsebagaimahasiswa S1
AkuntansiFakultasEkonomidanBisnisUniversitas Lampung padabulan September
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 25 Januari 1995
sebagai putri pertamadari dua bersaudara, buah hati dari
pasangan Bahrizal dan Kartina. Kakak dariSalsabila.
Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di
TK Sari Teladan pada tahun2001.Penulis menyelesaikan
pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri 1 Beringin
Rayapadatahun 2007, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bandar Lampung pada
tahun2010, dan kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas
(SMA) di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2013.
Padatahun 2013, penulisditerimasebagaimahasiswiJurusan Diploma III
AkuntansiFakultasEkonomidanBisnisUniversitas Lampung melaluijalur non-
SNMPTN.Kemudianpadatanggal7 Juli 2015 sampaidengan 4 September 2015
penulismengikutiPraktekKerjaLapangan (PKL) yang
diselenggarakanolehFakultasdanpenulisditempatkandi PT Astra International Tbk
- Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung, dan lulus padabulanmarettahun 2016.
Penulisterdaftarsebagaimahasiswa S1
AkuntansiFakultasEkonomidanBisnisUniversitas Lampung padabulan September
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 25 Januari 1995
sebagai putri pertamadari dua bersaudara, buah hati dari
pasangan Bahrizal dan Kartina. Kakak dariSalsabila.
Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di
TK Sari Teladan pada tahun2001.Penulis menyelesaikan
pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri 1 Beringin
Rayapadatahun 2007, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bandar Lampung pada
tahun2010, dan kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas
(SMA) di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2013.
Padatahun 2013, penulisditerimasebagaimahasiswiJurusan Diploma III
AkuntansiFakultasEkonomidanBisnisUniversitas Lampung melaluijalur non-
SNMPTN.Kemudianpadatanggal7 Juli 2015 sampaidengan 4 September 2015
penulismengikutiPraktekKerjaLapangan (PKL) yang
diselenggarakanolehFakultasdanpenulisditempatkandi PT Astra International Tbk
- Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung, dan lulus padabulanmarettahun 2016.
Penulisterdaftarsebagaimahasiswa S1
AkuntansiFakultasEkonomidanBisnisUniversitas Lampung padabulan September
2016 melaluijalur Alih Program.
SelamadiperkuliahanpenulisterdaftarsebagaianggotaaktifKomunitas@JagoAkunta
nsi Indonesia Chapter Lampung.Padatanggal27 sampaidengan 30 September
2018penulismenghadirimusyawarahnasional ke-6 Komunitas @JagoAkuntansi
Indonesia yang diselenggarakan di Kota PalembangdandilantiksebagaiStaff Prodi
Auditing DirektoratAkademikKomunitas@JagoAkuntansi Indonesia.
PERSEMBAHAN
Alhamdulillahirobbilalamin
Pujisyukurkepada Allah SWT atassegalakarunia, berkahdanrahmat yang
begitubesarkepadapenulis.
Kupersembahkanskripsiinikepada :
Keduaorangtuakutercinta, Papa Bahrizaldan Mama Kartina.
Terimakasihkepada Mama dan Papa yang selalumemberikandoa yang
tiadahentiuntukMery, nasihat yang bermanfaat, kekuatandalamsegalakondisi,
danselalumemberikandukunganuntukMery. Semoga Allah SWT
senantiasamemberikanperlindungan di duniamaupundi akhiratuntuk Mama dan
Papa. Amin
Adik-adikku tersayang,Salsabila.
Terimakasihatassegalakeceriaan, candatawa, kasihsayang,
pengertiandandukungannyaselamaini.
Seluruhkeluarga, sahabatdanteman-temanku yang
selalumemberikansemangat, doa, dandukungantiadahenti.
Almamaterkutercinta, Universitas Lampung.
MOTTO
“Sesungguhnyasesudahkesulitanituadakemudahan, makaapabilakamutelah
selesai (darisuatuurusan), kerjakanlahdengansungguh-sungguh (urusan) yang
lain, danhanyakepada Allah lahhendaknyakamuberharap.”
(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)
“Barangsiapa yang mengikutijalanuntukmenuntutilmu, maka Allah
akanmempermudahjalannyamenujusurga.”
(HR. Muslim)
“Pengetahuanadalahkekuatan”
(MeryzaPurnama)
SANWACANA
Alhamdulillah, pujisyukurkehadirat Allah SWT yang
telahmelimpahkanrahmatdanhidayah-Nya
sehinggapenulisdapatmenyelesaikanskripsidenganjudul“PengaruhOpini Audit,
Tingkat KetergantunganPemerintah Daerah Dan UkuranPemerintahDaerah
TerhadapAudit Delay”
sebagaisalahsatusyaratuntukmemperolehgelarSarjanaEkonomipadaJurusanAkunta
nsiFakultasEkonomidanBisnisUniversitas Lampung.
Dalamkesempataninipenulismengucapkanterimakasihkepadasemuapihak yang
telahmemberikanbimbingan, dukungan, danbantuanselama proses
penyusunandanpenyelesaianskripsiini. Secarakhusus,
penulismengucapkanterimakasihkepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. SatriaBangsawan, S.E., M.Si.
selakuDekanFakultasEkonomidanBisnisUniversitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si.,Akt.
selakuKetuaJurusanAkuntansiFakultasEkonomidanBisnisUniversitas
Lampung.
3. IbuYuztityaAsmaranti, S.E., M.Si.,Akt.
selakuSekretarisJurusanAkuntansiFakultasEkonomidanBisnisUniversitas
Lampung.
4. IbuDr. Rindu Rika Gamayuni, S.E.,
M.Si..selakuDosenPembimbingUtamaataskesediaannyamemberikanwaktu,
bimbingan, saran,nasihatdansegalabantuanyang bermanfaatselamaproses
penyelesaianskripsiini. TerimakasihbanyakIbu.
5. IbuYunia Amelia, S.E., M.Sc.,
CA.selakupembimbingduaataskesediaannyamemberikanwaktu,
bimbingan, saran dannasihat yang bermanfaatselama proses
penyelesaianskripsiini.
6. Ibu Dr. RatnaSeptiyanti, S.E., M.Si.,Akt.selakuDosenPengujiUtama yang
telahmemberikan saran-saran yang
membangunmengenaipengetahuanuntukpenyempurnaanskripsiini.
7. BundaDr. AgriantiKomalasari, S.E., M.Si., CA., Akt..,
selakuDosenPembimbingAkademikyang telahmemberikan saran
dannasihatselamapenulismenjadimahasiswa.
8. SeluruhBapak/IbuDosen di FakultasEkonomidanBisnisUniversitas
Lampung yang telahmemberikanilmudanpengetahuannya,
sertapembelajaranselama proses perkuliahanberlangsung.
9. Seluruhkaryawan di FakultasEkonomidanBisnisUniversitas Lampung
yangtidakdapatpenulissebutkansatupersatu.
Terimakasihtelahmemberikanbantuandanpelayananterbaikselamapenulism
enempuhpendidikan diUniversitas Lampung.
10. Kedua orang tuaku; Papa
BahrizaldanMamakutersayangKartinauntuksegalabentukpengorbanan,
perjuangan, kasihsayang, support,sabardandidikan, sertadoanya. Semoga
kalian sehatselalu.
11. Adikku yang menyebalkan; Salsabila. Terimakasih untuk segala support-
nya danbantuanselamapengolahan data skripsiini.
Semogakamurajinbelajarnyasupaya IPK nyanaik.
12. Sahabatterbaik, Gita Marindra, S.P., AisyaRachmadieny, S.Psi.,
danIntanChairanissaLubis, S.AB.
TerimaKasihsudahmenjadisahabatselamalebihdari 10 tahun. Sahabat yang
selalumendengarkankeluhkesahkusetiaphari,
memberikanmotivasidanpelajaranterbaik,
selalumendukungdalampenyelesaianskripsiini.Akhirnyagw lulus jugagaes!
13. Sahabatterbaikusemasa SMA sampaisekarang,SitiAnnisaSalsabila,
MentariAnggraini, Silvia Anggraeni, Marseliana, MarlinaSimbolon,
Laprilla El. Terimakasihselalunyemangatinaku.Semogaapa yang kitacita-
citakandarimasa SMA secepatnyatercapaiya, amin.Cukupkitaaja yang tau
wkwk.
14. GrupSementaraSendiri, HurinAinindan Linda Lestari aliasMbakAik.
Terimakasihyagaestemanseperjuanganku, hurin yang
selalubikinnafsumakandanmbakaik yang selalumemberikannasehatnya
yang sangatberguna. Berjuangselaluuntukkita.
Semogagrupsementarasendiriinibeneransendirinyahanyasementara. Kita
tidakbolehmendahuluiMbakAikyarin!Aku saying kalian.
15. Sahabatterbaikkudarizaman DIII Akuntansi A2, Indah Monica yang
akhirnya lulus jugadenganskripsikerennya,
terimakasihyamonatassemuabantuandantebengannyaselamainidarinaik
BRT, motor, hinggamubil. Semogakegabutannyaberkurang. Dan
MelatiKoniChantika, teman yang namanyaselaluberdampingan,
terimakasihyamelatasbantuanselamamasamasaujianwkwk.
Terimakasihjugaatassegalapemberian.
16. Orang-orang dibalikterselesaikannyaskripsiini.TriaSaraswati,
terimakasihyayeksudahmembantuselamainidarizamanawalbimbingan,nem
eninke BPK bantungolah SPSS, bantu belajar, bantu
semuanyapokoknyasampe lulus juga,
buatBudedanPakdejugaterimakasihrumahnyaselaludiberantakinoleh kami.
RuriAnitamaaliasyuye, temanseperjuanganskripsiandariawal,
kerjanyakitadulu di perpusdaripagihinggapetang. Yuye yang
selalungeselinsekaligusngangenin, yang nemenindikampus, belajarbareng,
wisudabarengjugatentunya, terimakasihbanyakyuye!
17. Orang-orang dibalikterselesaikannyaskripsiiniseason 2. ArifKurniadi,
orang pertama yang
memulaimenggarapskripsisehinggamembuatkitasemuaterpacuuntukskripsi
an, terimakasihbanyakya rip selalustaydikampus,
jadiadatemenuntukmenemanibimbingandannunggudosenwkwk. Dimas
Ardyasatetanggakuh,
terimakasihbanyakmassudahmenebengidanmembantudalamsegalaproses
skripsiandarinyubuhbuatnungguinbuRatna, nyubuhbuatpendadaran,
sampainyubuhbuatKompresertabanyaklagi. HidupTaomingse!
18. SahabatGabutersku, RisayandaaliasIcha. Terimakasihbanyak cha
kamuselalumendengarkanceritasaya, menemanisaya,
membantusayadisaatsayatidakadakerjaan.
Terimakasihsudahmengantarsayasehabissayamengantarkamu cha
disaatmaghribitu.
19. Devia, S.E.,
temanseperjuangandarimasapendadaranhinggamenyusunberkaswisuda.
20. Teman-temanseperjuanganKonversiAkuntansi 2013, Aripuddin, Arifah,
Betik, Devia, Dimas, Dwinta, Dyah, Fesa, Humin, Icha, Monique,
MbakAik, Melati, Riska, Yuye, Iyek, Yogi, danMbakyul.
Terimakasihtimsuksesdisetiapacara, baik seminar hinggakompre. Hidup
HIMAKON!
21. Temanbaruseperjuanganskripsi, TiasParalel, Yuli, MbaSusi danKak Ferry.
22. Teman KKNDesa Sungai Langka, Komala, Viska, Cuwand, Tungki,
WiradanNiki.
23. Seluiruh teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,
yang telah membantu dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
Atasbantuandandukungannya, penulismengucapkanterimakasih,
semogamendapatbalasandari Allah SWT.
Penulismenyadarimasihbanyakkekurangandalam proses penulisanskripsiini,
makapenulismengharapkanadanyakritikataupun saran yang
dapatmembantupenulisdalammenyempurnakanskripsiini. Demikianlah,
semogaskripsiinidapatmemberikanmanfaatbagi yang membacanya.
Bandar Lampung,17 Januari 2019
Penulis,
MeryzaPurnama
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL .................................................................................... i
ABSTRAK ....................................................................................................... ii
DAFTAR ISI .................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ iv
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ................................................................................ 7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................. 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 8
2.1 Landasan Teori ..................................................................................... 8
2.1.1 Teori Kepatuhan ......................................................................... 8
2.1.2 Teori Agensi ............................................................................... 9
2.2 Audit Delay ........................................................................................... 10
2.3 Opini Audit ........................................................................................... 11
2.4 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah ....................................... 13
2.5 Ukuran Pemerintah Daerah .................................................................. 14
2.6 Penelitian Terdahulu ............................................................................. 14
2.7 Kerangka Konseptual ........................................................................... 18
2.8 Pengembangan Hipotesis ..................................................................... 18
BAB III METODE PENELITIAN................................................................... 23
3.1 Jenis Dan Sumber Data ........................................................................ 23
3.2 Populasi dan Sampel ............................................................................ 23
3.3 Variabel Penelitian ............................................................................... 24
3.4 Metode Analisis Data ........................................................................... 26
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif ....................................................... 26
3.4.2 Uji Hipotesis ............................................................................... 26
3.4.2.1 Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit .............. 27
3.4.2.2 Overall Fit Model .......................................................... 28
3.4.2.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) .............. 28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................... 29
4.1 Data dan Sampel .................................................................................... 29
4.2 Analisis Statistik Deskriptif ................................................................... 30
4.3 Hasil Pengujian Hipotesis .................................................................... 32
4.3.1 Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit ............................ 32
4.3.2 Overall Fit Model ........................................................................ 33
4.3.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) ........................... 34
4.3.4 Hasil Uji Regresi Logistik ........................................................... 35
4.4 Pembahasan .......................................................................................... 37
4.4.1 Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Delay ............................. 37
4.4.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah
Terhadap Audit Delay ................................................................. 38
4.4.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Audit Delay ..... 40
BAB V SIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 42
5.1 Simpulan ............................................................................................... 42
5.2 Keterbatasan Penelitian ........................................................................ 44
5.3 Saran ..................................................................................................... 44
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... vi
LAMPIRAN ..................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL
Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................................. 14
4.1 Kriteria Penerimaan Sampel ..................................................................... 29
4.2 Statistik Deskriptif .................................................................................... 30
4.3 Nilai Statistik Hosmer and Lemeshow’s Godness of Fit Test ................... 32
4.4 Nilai -2 Log Likehood (Block number = 0) ................................................ 33
4.5 Nilai -2 Log Likehood (Block number = 1) ................................................ 34
4.6 Nilai Nagelkerke R Square ......................................................................... 34
4.7 Hasil Uji Regresi Logistik .......................................................................... 35
DAFTAR GAMBAR
Halaman
1.1 Grafik Persentase Audit Delay Tahun 2011-2013 ..................................... 4
2.1 Gambar Kerangka Konseptual .................................................................. 18
4.1 Grafik Persentase Audit Delay di Indonesia Tahun 2013-2016 ................ 38
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban manajemen
dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Seperti yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan bahwa
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk
memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Salah satu syarat
agar laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika laporan keuangan tersebut
dapat dilaporkan secara tepat waktu (Ziza dan sukirman, 2016).
Berdasarkan pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kompartemen
Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) khususnya tentang standar
pekerjaan lapangan mengatur tentang prosedur dalam penyelesaian pekerjaan
lapangan seperti perlu adanya perencanaan atas aktivitas yang akan dilakukan,
pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern dan pengumpulan
bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan
pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan.
2
Dalam instansi pemerintahan di Indonesia proses audit hanya dapat dilakukan jika
pemerintah daerah telah menyerahkan laporan keuangannya kepada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK selanjutnya akan mengeluarkan surat tugas
audit kepada auditornya, surat tugas audit berisi lamanya waktu yang diberikan
untuk melakukan pekerjaan lapangan. Hal ini berbeda dengan proses audit yang
terjadi pada sektor swasta di mana auditor dalam melakukan pekerjaan lapangan
tidak diberikan batas waktu. Berdasarkan pada hal tersebut maka audit delay yang
terjadi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia lebih dipengaruhi oleh kapan
audit dimulai. Artinya lamanya audit delay dipengaruhi oleh lamanya pemerintah
daerah dalam menyusun laporan keuangan dan menyerahkan laporannya kepada
BPK (Ziza dan Sukirman, 2016).
Salah satu ciri khusus Akuntansi Sektor Publik adalah patuh terhadap peraturan
perundang-undangan (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan dengan Teori Kepatuhan
dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan bahwa kepatuhan
berasal dari kata patuh. Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah
atau aturan dan berdisiplin.
Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya teori kepatuhan ini dapat
diterapkan. Kepatuhan entitas pelaporan dalam menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak
dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi dalam laporan
keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Rosalin, 2011).
3
Hal ini berarti pemerintah mempunyai keterikatan untuk patuh pada peraturan
perundangundangan yang secara tegas telah memberikan batasan waktu
penyampaian laporan keuangan yaitu sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 31
ayat (1) : “Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir”.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,
Pasal 56 ayat (3): “Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): “Laporan hasil
pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh
BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari pemerintah daerah”.
Seperti yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan diatas
pemerintahan daerah seharusnya menyerahkan laporan keuangan kepada BPK
paling lambat 3 bulan setelah tahun anggran berakhir. Apabila terjadi
keterlambatan penyerahan laporan keuangan, maka akan menyebabkan BPK
terlambat untuk memberikan opini audit. Perbedaan waktu antara tanggal
penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah kepada BPK dengan
tanggal penyampaian opini audit oleh BPK disebut sebagai audit delay.
Dengan diberlakukannya undang-undang diatas, ternyata tidak dapat
menyelesaikan permasalahan yang terjadi salah satunya terkait dengan audit delay
di sektor pemerintahan. Terbukti banyaknya keterlambatan penyampaian laporan
keuangan selama 3 periode di provinsi di Indonesia seperti tertera di grafik
dibawah ini:
4
Sumber : Data yang diolah dari BPK RI
Gambar 1.1 Grafik Persentase Audit Delay di Indonesia Tahun 2011-2013
Berdasarkan informasi dari grafik diatas dapat dijadikan fenomena bahwa masih
ada beberapa provinsi yang mengalami audit delay serta adanya peningkatan audit
delay selama tahun 2011-2013. Hal ini dapat diartikan pula bahwa masih ada
beberapa pemerintah daerah yang tidak patuh terhadap peraturan
perundangundangan yang telah memberikan batasan waktu dalam penyampaian
laporan keuangan.
Penelitian ini replikasi dan kombinasi dari penelitian yang dilakukan oleh
Rachmawi, dkk. (2016) dan Siregar (2015). Berdasarkan penelitian
Rachmawi,dkk. (2016) menunjukkan bahwa variabel kemandirian daerah, lokasi
daerah, opini audit dan temuan audit pemerintah daerah memiliki pengaruh pada
ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah, penelitian ini dilakukan pada
pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten ataupun Kota tahun anggaran 2013.
Sedangkan, berdasarkan penelitian Siregar (2015) menunjukkan bahwa variabel
5
ukuran pemerintahan memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay, variabel
nilai APBD memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay dan variabel leverage
memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay. Penelitian ini meggunakan data
sekunder dengan populasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di DIY dan
Jawa Tengah, Indonesia pada tahun 2011 dan 2012.
Karena terdapat perbedaan variabel dan tahun anggaran antara beberapa penelitian
sebelumnya ini yang menjadi acuan penulis untuk meneliti mengenai
permasalahan audit delay dengan lingkup yang lebih luas daripada yang dilakukan
Rachmawi, dkk (2016) dan Sukirman, dkk (2016) yaitu seluruh Kabupaten dan
Kota di Indonesia yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan
pemerintah daerah dengan tahun anggaran 2013 sampai dengan 2016, dengan
mengkombinasi variabel kedua penelitian sebelumnya yaitu; opini audit, tingkat
ketergantungan pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah daerah.
Semakin baik opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD mencerminkan bahwa
penyajian LKPD semakin baik dan telah sesuai dengan SAP. Audit delay akan
berkurang pada pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dari BPK atas
LKPD-nya.
Semakin tingginya tingkat ketergantungan daerah dengan dana perimbangan yang
diberikan pemerintah maka pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dalam
melaporkan LKPD (Rachmawi dkk, 2016). Pemerintah daerah yang tingkat
ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin
tunduk untuk mematuhi peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Cohen dan Leventis, 2013).
6
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan pasal 75 ayat (1) disebutkan bahwa SKPD yang secara sengaja
atau lalai dalam menyampaikan laporan akan dikenakan sanksi kepada pemerintah
daerah berupa penundaan pencairan dana bantuan apabila pemerintah daerah
terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada Pemerintah Pusat dan
penghentian alokasi dana dan tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.
Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih
tepat waktu dan audit delay akan berkurang (Muladi, 2014).
Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka audit delay akan semakin rendah
(Sukirman dkk, 2016). Ukuran pemerintah yang lebih besar cenderung memiliki
kontrol internal yang lebih baik dan sumber daya manusia yang lebih terampil
dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan
(Carslaw dan Kaplan, 1991).
Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan menguji apakah variabel opini, tingkat
ketergantungan dan ukuran pemerintah berpengaruh terhadap audit delay di
pemerintah daerah kabupaten/kota dengan menggunakan data sekunder yang
diperoleh dari BPK dan DJPK untuk tahun 2013 sampai dengan 2016. Peneliti
memutuskan untuk mengambil judul : “Pengaruh Opini Audit, Tingkat
Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap
Audit Delay”
7
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin menguji pengaruh opini audit
,tingkat ketergantungan pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah daerah
terhadap audit delay. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap audit delay?
2. Apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap
audit delay?
3. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap audit delay?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti secara empiris
pada Kabupaten/Kota seluruh Indonesia mengenai rumusan masalah yang ada
serta dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah tersebut. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi Akademis
Sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi audit delay pada pemerintah daerah dan juga dapat sebagai
bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Bagi Praktisi
Penilitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada
pemerintah daerah dalam hal audit delay, agar pemerintah daerah dapat
menyajikan informasi laporan keuangan tepat waktu sehingga dapat
meningkatkan perkembangan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Kepatuhan
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan bahwa kepatuhan
berasal dari kata patuh. Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah
atau aturan dan berdisiplin.
Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya teori kepatuhan ini dapat
diterapkan di bidang akuntansi. Kepatuhan entitas pelaporan dalam
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan
suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan
informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan (Rosalin, 2011).
Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through
morality) berarti memenuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu
keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative-
commitment through legitimaty) berarti mematuhi peraturan karena otoritas
9
penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Rachmawi dkk,
2016).
Hal ini berarti pemerintah mempunyai keterikatan untuk patuh pada peraturan
perundangundangan nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-
undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
2.1.2 Teori Keagenan
Halim dan Abdullah (2010) menjelaskan bahwa hubungan keagenan terdapat dua
pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni yang memberikan
kewenangan atau kekuasaan disebut prinsipal dan yang menerima kewenangan
disebut agen. Hubungan keagenan dalam pemerintahan dapat ditunjukkan melalui
hubungan rakyat sebagai prinsipal dengan pemerintah sebagai agen. Hubungan
yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat yang
menggunakan pemerintah untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan
rakyat.
Menurut Siregar (2015) teori keagenan tidak hanya berkaitan dengan hubungan
pemegang saham dan manajemen. Teori keagenan juga tidak hanya relevan dalam
organisasi komersial. Hubungan yang dijelaskan dalam teori keagenan dapat
terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan. Asumsi
tentang sifat manusia, hubungan antar-anggota organisasi dan asimetri informasi
juga relevan dalam teori keagenan pada organisasi pemerintahan. Dalam
organisasi pemerintahan, publik adalah prinsipal. Dalam hal ini publik diwakili
10
oleh dewan yang mewakili rakyat, sedangkan pengelola atau manajemen adalah
pemerintahan atau eksekutif.
Pengaruh teori keagenan dipemerintahan yaitu ketika pemerintah daerah dituntut
oleh masyarakat untuk melakukan penyajian laporan keuangan yang tepat waktu
dan melakukan transpransi laporan keuangan agar terhidar dari pertentangan
masyarakat untuk lebih mempercayakan hasil kinerja yang telah diberikan agen
dalam melaporkan transparasi pelaporan keuangan untuk pihak principal agar
tercipta nya akuntabilitas publik.
Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik itu sendiri menjelaskan bahwa
kewajiban agen untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada prinsipal yang memiliki hak untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas
publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja
finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan
tersebut.
2.2 Audit Delay
Menurut Carslaw dan Kaplan (1991), audit delay didefinisikan sebagai periode
antara akhir tahun buku perusahaan dengan tanggal laporan audit diterbitkan.
Sejalan dengan Carslaw dan Kaplan, Payne dan Jensen (2002) menyebutkan audit
delay sebagai waktu antara akhir tahun buku pemerintah daerah dengan
penyelesaian laporan audit keuangan. Audit delay dapat dipengaruhi oleh dua hal
11
yaitu kapan dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan
audit tersebut (Carslaw dan Kaplan, 1991).
Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan UU No. 15 Tahun 2004 telah memisahkan
dengan tegas antara jangka waktu penyampaian laporan keuangan dari Pemerintah
Daerah kepada BPK dan jangka waktu pemeriksaan oleh BPK. Jangka waktu
tersebut telah ditetapkan bahwa jangka waktu dalam penyampaian laporan
keuangan dari Pemerintah Daerah kepada BPK adalah 3 bulan setelah tahun
anggaran berakhir dan jangka waktu pemeriksaan LKPD oleh BPK adalah 2 bulan
sejak LKPD tersebut diterima.
Dalam instansi pemerintahan di Indonesia proses audit hanya dapat dilakukan jika
pemerintah daerah telah menyerahkan laporan keuangannya kepada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK selanjutnya akan mengeluarkan surat tugas
audit kepada auditornya, surat tugas audit berisi lamanya waktu yang diberikan
untuk melakukan pekerjaan lapangan. Hal ini berbeda dengan proses audit yang
terjadi pada sektor swasta di mana auditor dalam melakukan pekerjaan lapangan
tidak diberikan batas waktu. Berdasarkan pada hal tersebut maka audit delay yang
terjadi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia lebih dipengaruhi oleh kapan
audit dimulai. Artinya lamanya audit delay dipengaruhi oleh lamanya pemerintah
daerah dalam menyusun laporan keuangan dan menyerahkan laporannya kepada
BPK (Ziza dan Sukirman, 2016).
2.3 Opini Audit
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit adalah
12
pernyataan profesional pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi keuangan
yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat kewajaran
tersebut didasarkan pada kriteria: kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas system pengendalian
intern.
Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) terdapat 5 (lima) jenis opini
yang diberikan oleh pemeriksa dalam pemeriksaan keuangan, yakni:
1. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) pendapat yang
diberikan ketika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan
standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang
terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan
bahan-bahan pembuktian (audit evidence) yang cukup untuk mendukung
opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas
penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, maka auditor dapat memberikan
pendapat wajar tanpa pengecualian.
2. Opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan
dalam laporan audit bentuk baku (unqualified opinion with explanatory
language), pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang
mengharuskan auditor menambahkan paragraph penjelasan (atau bahasa
penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat
wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.
3. Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), menyatakan bahwa
laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,
13
posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan
SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang
dikecualikan (ketiadaan bukti kompeten yang cukup).
4. Opini tidak wajar (adversed opinion), pendapat ini menyatakan bahwa
laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil
usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.
Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan
keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan
SAK/ETAP/IFRS.
5. Pernyataan tidak memberikan opini (disclaimer of opinion), pendapat ini
diberikan bila auditor tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu
pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan
SAK/ETAP/IFRS dan dalam dasar auditnya terdapat penyimpangan yang
material dari SAK/ETAP/IFRS serta dapat disebabkan oleh pembatasan ruang
lingkup audit
2.4 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah
Dalam rangka pemerataan pembangunan nasional, pemerintah pusat memberikan
bantuan kepada pemerintah daerah setiap tahun berupa Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan DAU dan DAK oleh
Pemerintah daerah telah diatur oleh pemerintah pusat. Menurut Cohen dan
Leventis (2013) pemerintah daerah yang tingkat ketergantungan yang tinggi
terhadap bantuan pemerintah pusat akan semakin tunduk untuk mematuhi
peraturan pemerintah pusat termasuk peraturan terkait ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
14
2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 75 ayat (1) disebutkan
bahwa SKPD yang secara sengaja atau lalai dalam menyampaikan laporan akan
dikenakan sanksi kepada pemerintah daerah berupa penundaan pencairan dana
bantuan apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan
kepada Pemerintah Pusat dan penghentian alokasi dana dan tugas pembantuan
untuk tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dan audit delay akan
berkurang (Muladi, 2014).
2.5 Ukuran Pemerintah Daerah
Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar suatu organisasi tersebut,
organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan dari pada
organisasi kecil (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Ukuran pemerintah
merupakan gambaran besar kecilnya pemerintah daerah yang ditentukan
berdasarkan jumlah aset yang dimiliki (Ilna, 2015). Ukuran pemerintah yang lebih
besar cenderung memiliki kontrol internal yang lebih baik dan sumber daya
manusia yang lebih terampil dalam melakukan pengelolaan keuangan dan
penyusunan laporan keuangan (Carslaw dan Kaplan, 1991).
2.6 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No. Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil
1. Rachmawi,
Rini, Fitri.
(2016)
Faktor - Faktor
YangMempengaruhi
Ketepatan Waktu
Pelaporan
Keuangan
Pemerintah Daerah
1. Ketepatan
waktu
2. Kemandirian
Daerah
3. Lokasi
Pemerintah
Berdasarkan hasil
uji regresi
logistik (logistic
regression)
menunjukkan
bahwa
15
Di Indonesia. Daerah
4. Keterpilihan
kembali kepala
daerah
5. Posisi
keuangan
daerah
6. Performa
keuangan
daerah
7. Temuan
auditor
8. Opini audit
kemandirian
daerah, lokasi
pemerintah
daerah, opini
audit dan temuan
audit pemerintah
daerah
berpengaruh
terhadap
ketepatan waktu
pelaporan
keuangan daerah
di Indonesia.
Sedangkan,faktor
lainnya tidak
berpengaruh pada
ketepatan waktu
pelaporan
keuangan daerah
di Indonesia.
2. Siregar,
(2015).
Pengaruh
Karakteristik
Pemerintahan
terhadap Audit
Delay Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah.
1. Ukuran
Pemerintah
2. Nilai APBD
3. Leverage
4. Audit Delay
Ukuran
pemerintahan dan
tingkat leverage
berpengaruh
negatif terhadap
audit delay
laporan keuangan.
Nilai APBD tidak
signifikan
mempengaruhi
audit delay
laporan keuangan.
3. Hardini,
Sukirman.
(2016).
Analisis Determinan
Audit Delay Pada
Pemerintah
Kabupaten/Kota Di
Indonesia.
1. Akuntabilitas
kinerja
2. Ukuran daerah
3. Opini audit
4. Audit delay
Hasil penelitian
membuktikan
bahwa
Akuntabilitas
kinerja tidak
berpengaruh
terhadap audit
delay, sedangkan
ukuran daerah
dan opini auditor
berpengaruh
signifikan negatif
terhadap audit
delay pada
pemerintah
kabupaten/kota di
Indonesia. Secara
16
simultan variabel
independen
berpengaruh
signifikan
terhadap variabel
dependen.
4. Kartiko,
Fitriany,
Siregar.
(2015)
Pengaruh Opini
Audit, Kualitas
Auditor, Dan Sistem
Informasi Akuntansi
Terhadap
Keterlambatan
Penerbitan Laporan
Hasil Pemeriksaan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.
1. Opini Audit
2. Kualitas
Auditor
3. Sistem
Informasi
Akuntansi
4. Keterlambatan
Penerbitan
LHP LKPD
Opini audit
WTPakan
menekan waktu
keterlambatan
penerbitan laporan
hasil pemeriksaan
atas laporan
keuangan Pemda
(LHP LKPD) oleh
BPK. Kualitas
auditor
berdasarkan
jenjang strata 2 di
bidang akuntansi
dan sertifikasi
audit yang
diperoleh oleh
manajer audit
turut
mempersingkat
waktu
keterlambatan
penerbitan LHP
LKPD.
Selanjutnya,
pemanfaatan
sistem informasi
akuntansi melalui
teknologi
informasi yang
terintegrasi
mampu
mempercepat
keterlambatan
waktu penerbitan
LHP LKPD.
Ketersediaan data
transaksi
akuntansi yang
dapat diperoleh
dengan cepat dan
lebih akurat dalam
data yang
terintegrasi
17
meningkatkan
kinerja
pemrosesan
informasi
akuntansi dan
audit.
5. Cohen dan
Laventis
(2013).
Effects of
Municipal,
Auditing and
Political Factors on
Audit Delay.
1. Pengalaman
pemerintah
dalam
akuntansi
akrual
2. Tingkat
ketergantungan
pemerintah
daerah
3. Lokasi wilayah
4. Posisi yang
kuat
5. Terpilihnya
kembali
walikota yang
lama
6. Akuntan
eksternal dan
akuntan internal
7. Jumlah temuan
audit
8. Tipe auditor
Kepala
pemerintah
daerah yang telah
berpengalaman
memimpin suatu
daerah selama
lebih dari empat
tahun, maka dia
akan cukup akrab
dengan standar
dan prosedur
akuntansi serta
langkah-langkah
persiapan yang
diperlukan untuk
memfasilitasi
prosedur audit.
Pemerintah
daerah dengan
tingkat
ketergantungan
yang tinggi
terhadap
bantuan
pemerintah pusat
akan semakin
tunduk untuk
mematuhi
peraturan
pemerintah pusat
termasuk untuk
melaporkan
keuangan daerah
secara tepat
waku.
6. Karlina,
Lindrianasari,
Gamayuni.
(2018)
Determinant
Analysis of Audit
Report Lag in
Regional
Governments in
Indonesia
1. Ukuran
Pemerintah
Daerah
2. Usia
Pemerintah
Daerah
3. Kepala Daerah
Ukuran
pemerintah
daerah, Kepala
Daerah,
pendapat, dan
DAK tidak
mempengaruhi
18
4. Temuan Audit.
5. Opini Audit
6. DAK
audit report lag.
Usia pemerintah
daerah
mempengaruhi
audit report lag.
Temuan Audit
mempengaruhi
audit report lag
Sumber : Rachmawi (2016), Siregar (2015), Sukriman (2016), Kartiko (2015),
Laventis (2013), Karlina (2018)
2.7 Kerangka Konseptual
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
2.8 Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh Opini Audit Terhadap Audit Delay
Opini Audit merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor atas hasil atau
laporan keuangan tahunan pada akhir tahun, pendapat ini dapat menjadi sebuah
penilaian akan kesuksesan suatu kinerja baik keuangan/non-keuangan
pemerintahan daerah. Terdapat 4 macam opini audit yang dikeluarkan oleh BPK
yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP),
Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Pendapat. Opini wajar dengan pengecualian
(WDP), tidak wajar ataupun tidak mengemukakan pendapat dapat dianggap sebuah
catatan buruk kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.
Opini Audit (X1)
Tingkat Ketergantungan Daerah (X2)
Ukuran Pemerintah Daerah (X3)
Audit Delay (Y)
19
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Pengecualian Dengan
Paragraf Penjelasan (WTP DPP) merupakan opini yang paling baik dikarenakan
hasil pemeriksaan menunjukan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan
laporan keuangan sesuai dengan standar laporan keuangan dan tidak ditemukannya
kesalahan atau penyimpangan. Hal ini didukung oleh McLelland & Giroux (2000)
yang menyatakan bahwa opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) merupakan
sebuah pertanda buruk bagi pengguna laporan keuangan, oleh karena itu proses
pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan akan berlangsung lebih lama guna
memastikan tidak ada kekeliruan pada laporan keuangan.
Penelitian yang dilakukan oleh Sukirman, dkk (2016) menyatakan bahwa Opini
Auditor secara parsial berpengaruh negatif terhadap Audit Delay pada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Payne dan
Jensen (2000) yang menyatakan bahwa semakin buruk opini yang didapatkan
maka semakin lama kemungkinan terjadinya audit delay. Penelitian dilakukan oleh
Rachmawi, dkk. (2016) yang menunjukan bahwa ketika suatu pemerintahan
mendapatkan opini WTP maka pemerintahan daerah tersebut akan berusaha untuk
mempertahankan kinerjanya dengan tetap tepat waktu. Berdasarkan teori
kepatuhan dan teori keagenan, apabila suatu pemerintah daerah telah patuh dengan
segala peaturan perundang undangan yang ada, maka audit delay tidak akan terjadi
dan opini audit pun akan mengarah ke opini yang baik, ini membuktikan bahwa
kinerja yang dilakukan pemerintah sebagai agen telah terlaksanakan dengan baik
sehingga masyarakat sebagai principal lebih mempercayai kinerja pemerintah
tersebut . Dengan asumsi tersebut, maka diajukan hipotesis:
20
H1 : Opini Audit WTP dan WTP DPP berpengaruh negatif terhadap audit
delay
2. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Audit Delay
Berdasarkan penelitian Cohen dan Leventis (2013) ketergantungan pemerintah
daerah terhadap bantuan pemerintah pusat berhubungan negatif terhadap audit
delay. Semakin tinggi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah semakin tunduk untuk mematuhi peraturan
Pemerintah Pusat. Sebagai akibatnya, penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah akan lebih tepat waktu dan akan mengurangi audit delay. Didukung dengan
penelitian Karlina, dkk (2018) yaitu DAK berpengaruh negatif terhadap Audit
Report Lag, terkait dengan penelitian Cohen dan Leventis (2013) ada kesamaan
nilai antara bantuan pemerintah dan DAK yang keduanya dukungan dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang digunakan untuk pendanaan
operasional dan investasi di daerah. Hasil penelitian Rachmawi dkk (2016)
menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pemda berpengaruh terhadap audit
delay.
Berdasarkan teori kepatuhan dan teori keagenan, hal ini berarti pemerintah sebagai
agen mempunyai keterikatan untuk patuh pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 75 ayat (1) disebutkan
bahwa SKPD yang secara sengaja atau lalai dalam menyampaikan laporan akan
dikenakan sanksi kepada pemerintah daerah berupa penundaan pencairan dana
bantuan apabila pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan
kepada Pemerintah Pusat dan penghentian alokasi dana dan tugas pembantuan
21
untuk tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah akan lebih tepat waktu dan audit delay akan berkurang, yang
berarti bahwa kinerja yang dilakukan pemerintah sebagai agen telah terlaksanakan
dengan baik sehingga masyarakat sebagai principal lebih mempercayai kinerja
pemerintah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan
hipotesis sebagai berikut :
H2: Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif
terhadap audit delay.
3. Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Audit Delay
Ukuran pemerintah yang lebih besar cenderung memiliki kontrol internal yang
lebih baik dan sumber daya manusia yang lebih terampil dalam melakukan
pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan (Carslaw dan Kaplan,
1991). Perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar melaporkan lebih cepat
dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih kecil, karena
terdapat pengawasan dari investor dan menyangkut pada value perusahaan di
kemudian. Dalam konteks organisasi pemerintah, pemerintah kabupaten/kota
besar yang cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar memungkinkan
pemerintahan untuk menerapkan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan
daerah juga terdapat tekanan olitis yang dialami oleh birokrasi pemerintah local
tersebut untuk lebih transparan dan tepat waktu dalam pengelolaan dan pelaporan
keuangan (Siregar, 2015).
Berdasarkan penelitian Siregar (2015), ukuran pemerintah daerah memiliki
hubungan negatif terhadap audit delay. Hal tersebut didukung oleh penelitian
Courtis (1976), penelitian Gilling (1977), penelitian Davies dan Whittered (1980)
22
dalam Imam (2001) yang menunjukkan bahwa audit delay memiliki hubungan
negatif dengan ukuran pemerintahan. Sehubungan dengan teori kepatuhan,
pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar biasanya lebih patuh dalam
melaporkan laporan keuangannya serta lebih cepat dibandingkan dengan
pemerintahan yang memiliki asset yang lebih kecil, dikarenakan pemerintahan
yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf
akuntansi, dan sistem informasi yang lebih canggih, sedangkan pemerintahan
yang lebih kecil lebih kurang mematuhi peraturan perundang undangan
dikarenakan masih minimnya SDM dan system informasi yang canggih. Artinya,
bahwa semakin besar asset pemerintahan maka kemungkinan akan terjadinya
audit delay semakin kecil. Dengan asumsi tersebut, maka diajukan hipotesis:
H3 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap audit delay.
III. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder
yang digunakan oleh peneliti berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
pemerintah daerah/kota yang ada di Indonesia tahun 2013 - 2016. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang memenuhi kriteria
purposive sampling untuk kebutuhan data penelitian.
3.2 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah se-Indonesia. Sampel
dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu pengambilan
sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria yang dibuat peneliti. Kriteria atas
sampel dalam penelitian ini adalah:
1. Menyajikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah
daerah secara lengkap sesuai dengan variabel yang dibutuhkan pada tahun
2013 sampai dengan 2016
24
3.3 Variabel Penelitian
1. Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah audit delay, berdasarkan instansi
pemerintahan di Indonesia proses audit hanya dapat dilakukan jika pemerintah
daerah telah menyerahkan laporan keuangannya kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). BPK selanjutnya akan mengeluarkan surat tugas audit kepada
auditornya, surat tugas audit berisi lamanya waktu yang diberikan untuk
melakukan pekerjaan lapangan. Hal ini berbeda dengan proses audit yang terjadi
pada sektor swasta di mana auditor dalam melakukan pekerjaan lapangan tidak
diberikan batas waktu. Berdasarkan pada hal tersebut maka audit delay yang
terjadi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia lebih dipengaruhi oleh kapan
audit dimulai. Artinya lamanya audit delay dipengaruhi oleh lamanya pemerintah
daerah dalam menyusun laporan keuangan dan menyerahkan laporannya kepada
BPK (Ziza dan Sukirman, 2016). Dalam penelitian ini audit delay dilihat
berdasarkan ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK. Dengan kata lain
apabila suatu pemerintah daerah menyelesaikan LKPD dengan tepat waktu maka
audit delay tidak akan terjadi. Dalam penelitian ini variabel audit delay
merupakan variabel dummy yang diukur dengan nilai 1 untuk pemerintah daerah
kabupaten/kota yang mengalami audit delay dan nilai 0 untuk yang tidak
mengalami audit delay.
25
2. Variabel Independen
a. Opini Audit
Merujuk pada penelitian yang dilakukan Rachmawi dkk, (2016) opini audit diukur
menggunakan skala dummy dengan angka 1 mewakili entitas yang menerima
WTP atau WTP-DPP dan angka 0 jika entitas \menerima opini selain WTP atau
WTP-DPP.
b. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah
Tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan rasio jumlah
realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah
daerah terhadap total realisasi pendapatan daerah yang tercantum dalam Laporan
Realisasi Anggaran pemerintah daerah pada tahun bersangkutan.
c. Ukuran Pemerintah Daerah
Ukuran pemerintah daerah merupakan kondisi dimana pemerintahan daerah
dilihat seberapa besar aset yang dimiliki. Karena aset dapat menunjukkan sumber
daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan
dapat diperoleh. Maka untuk mengukur ukuran pemerintah daerah pada penelitian
ini menggunakan rumus sebagai berikut :
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat ( DAU + DAK )
Total Pendapatan Daerah
Ukuran Pemerintah = Log Total Aset
26
3.4 Metode Analisis Data
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai maksimum, minimum, mean dan
standar deviasi dari setiap variabel independen dan dependen yang dijabarkan
dalam bentuk statistik (Ghozali, 2013). Analisis deskriptif digunakan untuk
mengetahui gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu audit delay,
opini audit, tingkat ketergantungan pemerintah daerah dan ukuran pemerintah
daerah.
3.4.2 Uji Hipotesis
Guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan memiliki pengaruh atau tidak,
pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan regresi
logistik (logistic regression) karena menurut Ghozali (2013) metode ini cocok
digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal
(nominal atau non metrik). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu audit delay dengan dikategorikan menjadi pemerintah yang tidak
mengalami audit delay dan pemerintah daerah yang mengalami audit delay.
Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel ukuran
pemerintah daerah, opini audit dan leverage mempengaruhi audit delay. Dalam
hal ini dapat dianalisis dengan Logistic Regression karena tidak perlu uji asumsi
klasik (normalitas, multikolinearitas, auotokorelasi, heteroskedastisitas) data pada
variabel bebasnya (Ghozali, 2013).
27
Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + ε
Keterangan :
Y = Audit delay
β0 = Konstanta
β1..β3 = Koefisien regresi
X1 = Opini Audit
X2 = Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah
X3 = Ukuran Pemerintah Daerah
ε = Residual (standar error)
3.4.2.1 Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit
Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa
data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model
dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer and
Lemeshow Goodness of fit test statistics sama dengan atau kurang dari 0.05, maka
hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan
nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak
dapat memprediksi nilai observasinya (Ghozali, 2013).
28
3.4.2.2 Overall Fit Model
Untuk menilai keseluruhan model (overall model fit) dengan menggunaan Log
likehood value yaitu dengan membandingkan antara -2 Log Likehood pada saat
model hanya memasukkan konstanta dengan nilai -2 Log Likehood (block number
= 0) dengan pada saat model memasukkan konstanta dan variabel bebas (block
number = 1). Apabila nilai -2 Log Likehood (block number = 0) > nilai -2 Log
Likehood (block number = 1), maka keseluruhan model menunjukkan model
regresi yang baik. Penurunan -2 Log Likehood menunjukkan model semakin baik
(Ghozali, 2013).
3.4.2.3 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)
Nagelkerke R Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui
seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan mempengaruhi
variabel dependen. Koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil
berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel
dependen sangat terbatas (Ghozali, 2013).
V. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil uji regresi logistik yang dilakukan oleh penulis maka dapat
disimpulkan bahwa :
1. Hasil pengujian terhadap variabel opini audit menyatakan bahwa variabel
opini audit WTP dan WTP DPP berpengaruh negatif terhadap audit delay.
Berdasarkan teori kepatuhan dan teori keagenan, daerah yang mendapatkan
opini WTP atau WTP-DPP mencerminkan bahwa daerah tersebut telah patuh
dengan segala peraturan yang ada termasuk patuh dalam menyusun laporan
keuangan secara tepat waktu sesuai dengan standar yang berlaku sehingga
audit delay tidak akan terjadi, dibandingkan dengan daerah yang
mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW),
dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sehingga masyarakat sebagai
principal tetap dapat percaya terhadap hasil kinerja yang diberikan oleh
pemerintah sebagai agen.
2. Hasil pengujian terhadap menyatakan bahwa variabel tingkat ketergantungan
pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hal ini
dikarenakan pemerintah daerah yang sangat bergantung pada pemerintah
43
pusat maka akan semakin tunduk pada peraturan yang berlaku, misalnya pada
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008. Berdasarkan teori kepatuhan dan
teori keagenan, hal ini berarti pemerintah mempunyai keterikatan untuk patuh
pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan pasal 75 ayat (1) disebutkan bahwa SKPD yang secara sengaja
atau lalai dalam menyampaikan laporan akan dikenakan sanksi kepada
pemerintah daerah berupa penundaan pencairan dana bantuan apabila
pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada
Pemerintah Pusat dan penghentian alokasi dana dan tugas pembantuan untuk
tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, pemerintah daerah akan patuh
dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu dan
audit delay tidak terjadi sehingga masyarakat sebagai principal tetap dapat
percaya terhadap hasil kinerja yang diberikan oleh pemerintah sebagai agen.
3. Hasil pengujian terhadap variabel ukuran pemerintah menunjukan bahwa
ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap audit delay. .
Berdasarkan dengan teori kepatuhan dan teori agensi, pemerintah yang
ukurannya besar biasanya memiliki aset yang besar serta memiliki lebih
banyak sumber informasi, sumber daya manusia yang terampil, serta sistem
informasi yang lebih canggih sehingga lebih patuh terhadap pelaporan
keuangan yang tepat waktu sehingga audit delay tidak terjadi sehingga
masyarakat sebagai principal tetap dapat percaya terhadap hasil kinerja yang
diberikan oleh pemerintah sebagai agen.
44
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan data tahun 2013
sampai dengan tahun 2016, tingkat audit delay di Indonesia sudah mengalami
penurunan yang baik disetiap tahunnya. Dengan penurunan audit delay disetiap
tahunnya berarti pemerintah daerah di Indonesia sudah lebih mematuhi
kewajibannya dalam melaporkan laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat
waktu.
5.2 Keterbatasan Penelitian
1 Penelitian ini menggunakan sumber data yang terbatas.
2 Penelitian ini tidak menyajikan secara lengkap seluruh pemerintah
kabupaten/kota di Indonesia karena penelitian ini didasarkan pada sumber
data skuender yang dipublikasikan dan terdapat beberapa pemerintah daerah
yang variabelnya tidak terpublikasikan sehingga tidak dimasukan ke data
penelitian oleh penulis
3 Penelitian ini hanya menguji tiga variabel, yaitu; opini audit, tingkat
ketergantungan pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah.
4 Penelitian ini tidak dapat menemukan faktor lain yang menyebabkan
penurunan signifikan tingkat audit delay disetiap tahunnya.
5.3 Saran
1 Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menyajikan secara lengkap
pemerintah daerah yang ada di Indonesia
2 Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel-variabel lain
yang dapat mempengaruhi terjadinya audit delay.
DAFTAR PUSTAKA
Afify, H. A. E. 2009. Determinants of Audit Report Lag: Does Implementing
Corporate Governance Have Any Impact? Empirical Evidence from
Egypt. Journal of Applied Accounting Research. 10(1): 56-86.
Carlsaw, C.A.P.N, dan S.E. Kaplan. 1991. An Examination of Audit Delay:
Further Evidence from New Zealand. Accounting and Business
Research,Volume 22 (85).
Cohen, Sandra. dan Laventis, Sergio. 2013. Effects of Municipal, Auditing and
Political Factors on Audit Delay. Accounting Forum Volume 37. Elsevier.
Eisenhardt, M. Kathleen. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. The
Academy of Management Review. Vol 14, No 1. ( 1 Jan, 1989), PP 57-74.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21.
Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Ilna, Nabila. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada
Pemerintah Daerah Se-Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung.
Imam, Shahed. 2001. Association of Audit Delay and Audit Firms International
Links: Evidence from Bangladesh. Managerial Auditing Journal,
Volume16.
Halim, A. 2011. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Yogyakarta.
Halim, A. dan Abdullah, S. 2010. Hubungan dan Masalah Keagenan di
Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No. 1.
Hardini, Ziza Gita & Sukirman. 2016. Analisis Determinan Audit Delay Pada
Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Accounting Analysis Journal,
Volume 5 (1).
Karlina, Lindrianasari, dan Gamayuni, 2018. Determinant Analysis of Audit
Report Lag in Regional Governments in Indonesia. International Journal
of Scientific & Technology Research Volume 1 (1).
Kartiko, W.S., Fitriany., dan Siregar, N.P.V.S. 2015. Pengaruh Opini Audit,
Kualitas Auditor, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Keterlambatan
Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keungan Pemerintah
Daerah.Simposium Nasional Akuntansi XVIII Universitas Sumatera Utara.
Kieso, Weygandt, dan Warfield. (2011). Akuntansi Intermediate, Edisi Kedua
Belas, Erlangga, Jakarta.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta: CV Andi Offset.
Muladi, Aris. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit delay Pada
Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi. Universitas
Diponegoro.
Rachmawi, S., Rini, Fitri, Y. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan
Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 9 (1).
Rosalin, Faristina. 2011 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan
Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Semarang:
Skripsi Fakultas Ekonomi Diponegoro.
Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara. DPR RI. Jakarta.
________________. 2004. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendendaharan Negara. DPR RI. Jakarta.
________________. 2004. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. DPR
RI. Jakarta.
________________. 2006. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2006 Tentang
Badan Pemeriksa Keuangan. DPR RI. Jakarta.
________________. 2008. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2008 Tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Jakarta.
________________. 2010. Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
www.bpk.go.id
www.djpk.kemenkeu.go.id
