i

SKRIPSI

HUKUMAN MATI TERKAIT KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM

PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

I KOMANG GEDE ARIMBAWA

NIM. 1103005145

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2015

ii

SKRIPSI

HUKUMAN MATI TERKAIT KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM

PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

I KOMANG GEDE ARIMBAWA

NIM. 1103005145

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2015

iii

HUKUMAN MATI TERKAIT KEJAHATAN

NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF

HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana

I Komang Gede Arimbawa

NIM.1103005145

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2015

iv

Lembar Persetujuan Pembimbing

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 17 SEPTEMBER 2015

Pembimbing I

Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MS.

NIP. 19461231 197403 1 025

Pembimbing II

v

Halaman Penetapan Panitia Penguji Skripsi

SKRIPSI INI TELAH DIUJI

PADA TANGGAL 2 JULI 2015

Panitia Penguji Skripsi

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas

Udayana

Nomor : 413/UN 14.1.11.1/PP.05.02/2015 Tanggal 9 Oktober 2015

Ketua : Prof. Dr. I Made Pasek Diantha ...…………….

NIP. 194612311974031025

Sekertaris : A.A. Sri Utari, SH., MH ...…………….

NIP. 197702172001122001

Anggota : 1. Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH., MH ….......……….

NIP. 197302202003121001

2. I Made Mahartayasa, SH.,MH ...…………….

NIP. 197304151998021001

3. I Gde Putra Ariana, SH., M.Kn ...…………….

NIP. 197807042008011009

vi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadapat Ida Sang Hyang Widhi

Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerja Nugraha-Nyalah penulis dapat

menyelesaikan Skipsi yang berjudul “Hukuman Mati Terkait Kejahatan

Narkotika Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional”.

Penulis menyadari bahwa materi yang penulis sajikan dalam skripsi ini

adalah jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan

kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu

kritik, saran dan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dari semua pihak sangat

penulis harapkan guna kelengkapan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan

dukungan moral dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana SH.,MH., selaku Dekan

Fakultas Hukum Universitas Udayana.

2. Bapak I Ketut Sudiartha, SH.,MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH.,MH., selaku Pembantu Dekan

II Fakultas Hukum Universitas Udayana.

4. Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH., selaku Pembantu Dekan III

Fakultas Hukum Universitas Udayana.

vii

5. Bapak Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH., MH., selaku Ketua Bagian

Program Kekhususan Hukum internasional Fakultas Hukum

Universitas Udayana.

6. Bapak I Made Dedy Priyanto, SH., MKn., selaku Pembimbing

Akademik yang membimbing dan menuntun penulis sejak awal kuliah

di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

7. Bapak Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MS., sebagai Dosen

Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang

berarti selama penyusunan skripsi ini.

8. Ibu A.A. Sri Utari, SH.,MH., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan bimbingan dan arahan yang berarti selama penyusunan

skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang

selama ini telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis

mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

10. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Administrasi di lingkungan Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

11. I Ketut Sukarata, Ni Made Werni, Ni Luh Putu Ekayani, Ni Made

Yuliantari, selaku kedua orang tua dan kakak yang tidak pernah

berhenti untuk selalu mendoakan, menyemangati dan memenuhi segala

kebutuhan yang diperlukan penulis.

12. Para sahabat selama kuliah yang selalu memberikan senyum dan tawa

serta selalu saling mendukung dalam pembuatan skripsi, Jik Wasistha,

viii

Gus De Angga, Dana, Dek Badut, Kompeni, Wahyu Bebek Ela

Suprisma, De Mangku Bolang, Wira Kusuma, Arif, Gus Dana, Zainul,

Dektra, Dedok, Ari Martana, Adwara Adiet, Hendra Rusliyadi, Jangki,

serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan

satu persatu, yang telah banyak mendukung selama proses

penyelesaian skripsi ini.

13. Teman-teman AP Club, We Are Friend, serta ST. Satya Bina Kencana

yang sangat membantu memberi penulis bantuan secara langsung

dalam hal bahan-bahan pendukung penyusunan skripsi ini, rekan

diskusi dan menjadi semangat serta energi positif penulis dalam

mengerjakan skripsi ini.

14. Serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu

yang telah mendukung penulis baik secara materi, moril dan doa,

sehingga segala kelancaran selalu menyertai penulis dalam

mengerjakan skripsi ini hingga terselesaikan.

Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat

bagi semua pihak pada umumnya, dan bagi perkembangan ilmu hukum pada

khusunya.

Denpasar, September 2015

Penulis

ix

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa karya Ilmiah/Penulisan Hukum/

Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang percis

sama pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan

tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya dan pendapat

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis

dicantumkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila Karya Ilmial/ Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan

duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja

mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka

penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban

ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Denpasar, Agustus 2015

Yang menyatakan

(I Komang Gede Arimbawa)

NIM. 1103005145

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN ..................................................................... i

HALAMAN SAMPUL DALAM ................................................................... ii

PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ................................................ iii

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... iv

KATA PENGANTAR .................................................................................... v

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................... viii

DAFTAR ISI ................................................................................................... ix

ABSTRAK ...................................................................................................... xii

ABSTRACT ...................................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

1.2.Rumusan Masalah ......................................................................... 9

1.3.Ruang Lingkup Masalah ............................................................... 9

1.4.Tujuan Penelitian .......................................................................... 10

A. Tujuan Umum ......................................................................... 10

B. Tujuan Khusus ........................................................................ 11

1.5.Manfaat Penelitian ........................................................................ 11

1.5.1 Manfaat Teoritis ............................................................... 11

1.5.2 Manfaat Praktis ................................................................. 11

1.6.Landasan Teoritis .......................................................................... 12

1.7.Metode Penelitian .......................................................................... 19

xi

1.7.1. Jenis Penelitian ................................................................. 19

1.7.2. Jenis Pendekatan ............................................................... 20

1.7.3. Sumber Bahan Hukum ..................................................... 21

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ............................... 22

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum ......................................... 22

BAB II Tinjauan Umum Tentang Hukuman Mati Sebagai Sanksi Kejahatan

Penyalahgunaan Narkotika

2.1.Pengertian Hukuman Mati ............................................................ 24

2.1.1.Sejarah Hukuman Mati ....................................................... 27

2.1.2.Landasan Umum Tentang Hukuman Mati ......................... 31

2.2.Pengertian Narkotika ................................................................... 32

2.2.1.Klasifikasi Narkotika .......................................................... 36

2.2.2.Jenis-jenis Narkotika .......................................................... 36

2.3.Pengertian Kejahatan ................................................................... 43

2.3.1.Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika ................................ 46

BAB III Pengaturan Hukuman Mati Terhadap Kejahatan Narkotika dalam

Hukum Internasional

3.1.Kejahatan Narkotika Sebagai Salah Satu Kejahatan Narkotika .. 50

3.2.Pengaturan Kejahatan Narkotika Dalam Hukum Internasional .. 59

3.2.1.Pengaturan dalam Single Convention on Narcotic drugs

1961 ................................................................................. 64

3.2.2.Pengaturan dalam United Nations Conventions Against

xii

Illict Traffic in Narcotic Drugs and Pasychotropic Substances

1988 .................................................................................. 65

3.3. Hukuman Mati Dikaji Berdasarkan International Convenant on

Civil and Political Rights 1966 dan Universal Declarations of

Human Rights 1948 ..................................................................... 77

3.4. Pro Kontra Hukuman Mati dari Dunia Internasional ................. 81

BAB IV Pengaturan Hukuman Mati Terhadap Kejahatan Narkotika dalam

Sistem Hukum Indonesia

4.1.Pengaturan Hukuman Mati .......................................................... 85

4.1.1.Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 ......................................................................... 90

4.1.2.Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi ..................................................................................... 93

4.1.3Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ............ 95

4.1.4.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika ............................................................................ 96

4.2.Hukuman Mati dari Sudut Pandang Negara Pancasila ............... 100

4.3.Pro Kontra Hukuman Mati ..................................................... 101

BAB V PENUTUP

5.1.Kesimpulan .................................................................................. 104

5.2.Saran ............................................................................................ 105

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 107

xiii

HUKUMAN MATI TERKAIT KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM

PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Abstrak

Perkembangan kualitas tindak pidana menunjukkan bahwa batas-batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun beda kawasan sudah semakin menghilang. Kejahatan organisasi transnasional merupakan suatu ancaman terhadap negara dan masyarakat internasional. Salah satu bentuk permasalahan kejahatan yang terorganisasi adalah perdagangan gelap narkotika. Pro kontra terhadap penjatuhan hukuman mati yang berkaitan terhadap pelaku kejahatan narkotika dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional narkotika masih menjadi suatu masalah. Seiring dengan perkembangan konsep hak asasi manusia, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimanakah pengaturan hukuman mati terhadap kejahatan dibidang narkotika dalam perspektif hukum internasional dan bagaimanakah pengaturan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakuakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dalam hal ini adalah hukum internasional yang terdapat dalam berbagai sumber dan perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan tinjauan terhadap penjatuhan hukuman mati dalam pemberantasan kejahatan narkotika.

Pengaturan hukuman mati terkait kejahatan narkotika berdasarkan perspektif hukum intenasional tidak serta merta diatur dalam konvensi-kovensi narkotika antara lain Single Convention on Narcotics Drugs 1961 dan United Nations Conventions Against Illict Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Namun, mengenai pengaturan hukuman mati terhadap kejahatan secara umum dalam perspektif hukum internasional diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) lebih jelasnya dalam Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (Protokol Opsional II Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, bertujuan untuk menghapus hukuman mati).Pengaturan hukuman mati terkait kejahatan narkotika berdasarkan perspektif hukum nasional secara umum dicantumkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 11 KUHP . Secara lebih khusus pengaturan hukuman mati terkait kejahatan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata kunci : Hukuman mati, Kejahatan Narkotika, Hukum Internasional, Hukum Nasional

xiv

DEATH PENALTY RELATED ON NARCOTICS CRIME IN PERSPECTIVE

OF INTERNATIONAL LAW AND NATIONAL LAW

Abstract

The development of the quality of criminal acts indicate that the territorial boundaries between one country and the other countries in the world, both in the region and regional differences are increasingly disappearing. Organization of transnational crime is a threat to the nation and the international community. One form of organized crime problem is the illicit trade in narcotics. Pros and cons of the imposition of the death penalty with regard to the perpetrators of narcotics within the framework of the prevention and combating transnational drug crime is still a problem. Along with the development of the concept of human rights, it is necessary to study more about how setting capital punishment for crimes in the field of narcotics in the perspective of international law and how the settings death penalty in the Indonesian legal system. This type of research that will be used in the writing of this research is normative law. Normative legal research done by working out library materials or mere secondary data. In this case international law contained in various sources and international legal instruments relating to the review of the imposition of the death penalty in combating narcotics. Setting the death penalty drug-related crime by international legal perspective is not necessarily set in convention-narcotics conventions among others Single Convention on Narcotics Drugs 1961 and the United Nations Conventions Against Illict Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. However, on setting capital punishment for crimes in general in the perspective of international law stipulated in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) details in the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (Optional Protocol II to the International Covenant and Civil Rights politics, aiming to abolish the death penalty). The rules of death penalty related on narcotics crime from the perspective of national law is generally included in Article 10 of the Code of Penal (Penal Code) and Article 11 of the Criminal Code. More specifically setting capital punishment narcotics related crimes regulated i Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. Keyword : Death Penalty, Narcotics Crime, International Law, National Law

xv