TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA KOTA

YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2012 (STUDI KASUS KENAIKAN HARGA

RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KAWASAN WISATA KOTA

YOGYAKARTA)

SKRIPSI

SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK

MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA

STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM.

OLEH:

IRA FATUNNISA

NIM: 11380086

PEMBIMBING:

MUHRISUN M.Ag.,M.SW

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2015

i

ABSTRAK

Yogyakarta merupakan kota yang banyak menyediakan tempat-tempat

wisata, dimana lokasi tersebut disediakan tempat parkir yang diperuntukan untuk

pengunjung. Banyak orang dari berbagai daerah hanya untuk berwisata di kota

Yogyakarta ini. Namun demikian, tidak sedikit masalah yang dialami para pendatang

di kota ini. Salah satu masalah yang ada adalah sistem tata kota terkait sistem parkir.

Namun dalam kenyataanya, asas keadilan kurang tercapai,seperti tarif retribusi parkir

yang telah di tentukan dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 belum

telaksanakan. Dalam hal ini juru parkir di kawasan kota Yogyakarta menaikan harga

dua kali lipat.

Tujuan penelitianmenjelaskan dan mendalami permasalahan terkait kenaikan

harga retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir. Kemudian menjelaskan dan

mendiskripsikan peraturan daerah kota Yogyakarta No.5 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum dimana retribusi parkir ada pada bab VIII.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field

research), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di tempat parkir

wisata Kota Yogyakarta diantaranya : kawasan wisata Malioboro, Alun-Alun

Selatan, dan Keraton. Selain di tempat wisata tersebut penulis juga mencari data di

Dinas Perhubungan Yogyakarta dengan cara wawancara dan meminta data-data

statistik yang berkaitan dengan sistem parkir.

Dalam pelaksanaanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tidak

diimplementasikan dengan benar pada area parkir kawasan wisata di Daerah

Istemewa Yogyakarta terutama Malioboro, Alun-alun selatan dan Keraton, karena

terjadi kenaikan tarif antara Rp.2000 sampai dengan Rp.3000 untuk kendaraan

bermotor. Dalam kartu parkir sebenarnya telah tertera harga retribusi parkir sebesar

Rp.1000, tapi pada kenyataanya juru parkir memungut retribusi dua kali lipat dari

harga asli yang telah tertera. Sikap memaksa yang dijalankan oleh juru parkir

menjadikan banyak penitip kendaraan tidak mampu menolak harga retribusi tersebut.

Menurut hukum Islam, menaikan retribusi parkir tidak diperbolehkan serta tidak

memenuhi syarat sahnya akad.

v

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain.

Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalih hurufan dari bahasa

Arab ke bahasa Indonesia Latin. Transltiterasi Arab-Latin yang digunakan dalam

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik

Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :

158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan tunggal

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dengan latin

HURUF

ARAB NAMA HURUF LATIN KETERANGAN

alȋf tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

bȃ‟ B Be ب

tȃ‟ T Te ت

sȃ‟ ṡ es (dengan titik di atas) ث

jȋm J Je ج

hȃ‟ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

khȃ‟ Kh ka dan ha خ

dȃl D De د

zȃl Ż zet (dengan titik di atas) ر

rȃ‟ R Er ر

zai Z Zet ز

sin S Es ش

vi

syin Sy es dan ye ش

sȃd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

dȃd ḍ de (dengan titik di bawah) ض

tȃ‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

zȃ‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

ain „ koma terbalik di atas„ ع

gain G Ge غ

fȃ‟ F Ef ف

qȃf Q Qi ق

kȃf K Ka ك

lȃm L `el ل

mȋm M `em و

nûn N `en

wȃwû W W و

hȃ‟ H Ha ه

hamzah ' Apostrof ء

yȃ‟ Y Ye ي

B. Vokal

1. Vokal pendek

Fathah ditulis A

ditulis fa‟ala فعم

Kasrah ditulis I

vii

ف ditulis Kaifa ك

Dammah ditulis U

ditulis Żukira ركر

2. Vokal panjang

1 Fathah + alif Ditulis Ā

Ditulis jāhiliyyah جا ههة

2 Fathah + ya‟ mati Ditulis Ā

Ditulis tansā تنسى

3 Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī

Ditulis karīm كرى

4 Ḍammah + wawu mati Ditulis Ū

Ditulis furūḍ فروض

3. Vokal rangkap

1 Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai

Ditulis bainakum بنكى

2 Fathah + wawu mati Ditulis Au

Ditulis Qaul قول

C. Ta’marbutah

Transliterasi untuk ta‟marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta‟marbutah hidup

Ta‟marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah dan dhammah,

transliterasinya adalah “t”.

viii

2. Ta‟marbutah mati

Ta‟marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka

ta‟marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl - روضة األطفال

- rauḍatul aṭfāl

نورة نةان ذ al-Madīnah al-Munawwarah - ان

- al-Madīnatul-Munawwarah

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbanā - ربنا

nazzala - نسل

al-ḥajj - انحج

ix

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال,

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang

diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan

sesuai aturan yang digarskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.

Contoh:

ar-rajulu - انرجم

as-sayyidu - انسذ

al-qalamu - انقهى

F. Hamzah

Huruf hamzah ditransliterasikan dengan lambing apostrof. Namun, itu

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah

terletak diawal kata, tidk dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

x

ta‟khużūna - تأكم

ء syai‟un - ش

inna - إ

umirtu - أيرت

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

م وانسا wa aufūl-kaila wal mȋzāna - وأوفوا انك

م ى انخه ibrāhȋmul-khalȋl - إبراه

xi

MOTTO

Kecukupan itu bukan dinilai dari kuantitas

Tapi dinilai dari kualitasnya

xii

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada semua pihak yang telah menjadi penyemangat dan telah

mendukung penuh, sehingga sekripsi ini dapat diselesaikan, dan secara khusu karya

ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, bapak ibu serta kakak adik saya yang telah memberi

semangat penuh dan motivasi.

2. Bapak Muhrisun, M.Ag., M.Sw selaku dosen pembimbing dan Dosen serta

Staff jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Teman-teman Muamalat angkatan 2011 serta teman-teman KKN 83

Girikerto, Turi yang telah memberikan bantuan dan doanya.

4. Teman terkasih yang selalu menemani dan membantu saya dalam proses

penyelesaian ini.

xiii

KATA PENGANTAR

اهلل وبركاتهانسالو عهكى ؤرحة

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala kelimpahan rahmatnya sehingga

penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam semoga selalu

tercurahka kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman

jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menyadari bahwa tidak mengkin dapat

menyelesaikan dengan baik tanpa dukungan dari pihak lain. Ucapan terimakasih ini

secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji, MA., Ph.D., selaku rektor Universitas

Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari‟ah da

Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

3. Bapak Muhrisun, M.Ag., M.SW selaku pembimbing dan pengarah yang telah

berkenan meluangkan waktunya memberikan arahan, bimbingan dan koreksi

dalam penyusunan skripsi ini.

4. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

5. Keluargaku serta teman-teman handai taulan yang telah memberikan dukuangan

dan penyemangat, semoga Allah mengekalkan ikatan kasih ini.

xiv

6. Kepada kepala UPT Malioboro dan UPT Dinas Perhubungan Kota Yoyakarta

yang telah bersedia memberikan ilmu dan dukunganya, serta petugas juru parkir

yang telah bersedia memberikan bantuan demi kelancaran proses sekripsi ini.

Penyusun menyadari sebagai karya ilmiah skripsi ini masih jauh dari

sempurna, karena itu kritik dan saran sangat penyusun harapakan.

Akhirnya, semoga kaya sederhana ini dapat bermanfaat dan menjadi amal

baik di hadapan Illahi Robbi. Amiin…

Yogyakarta, 4 Sya‟ban 1436 H

23 Mei 2015

Penyusun

Ira Fatunnisa

11380086

xv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL….. .............................................................................................. i

ABSTRAK .................................................................................................................... i

HALAMAN SURAT PERNYATAAN ...................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................................. iii

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................... iv

PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN...........................................................v

HALAMAN MOTTO………………………………….............................................xi

HALAMAN PERSEMBAHAN…………………………………………………...xii

KATA PENGANTAR…………………………………………………………….xiii

DAFTAR ISI………………………………………………………………………..xv

DAFTAR LAMPIRAN.………………………………………………………….xviii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................................... 1

B. Pokok Masalah ................................................................................................... 4

C. Tujuan dan Kegunaan ........................................................................................ 5

D. Telaah Pustaka ................................................................................................... 5

E. Kerangka Teori................................................................................................... 8

F. Metode Penelitian............................................................................................. 12

G. Sistematika Pembahasan .................................................................................. 16

BAB II AKAD PENITIPAN BARANG DAN RETRIBUSI PARKIR

A. Perjanjian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif ......................................... 18

B. Akad Wadiah .................................................................................................... 22

C. Jenis-jenis Akad Wadi’ah ................................................................................ 27

D. Pemungutan Pajak dalam Islam ....................................................................... 30

xvi

E. Teori Retribusi di Indonesia ............................................................................. 34

BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI SISTEM PARKIR DI KAWASAN

WISATA KOTA YOGYAKARTA

A. Pelaksanaan retribusi menurut Perda Kota Yogyakarta No.5 Tahun 2012 ...... 37

1. Publikasi dan Tujuan .................................................................................... 37

2. Dasar Hukum ................................................................................................ 38

3. Besaran Retribusi Parkir ............................................................................... 41

4. Surat Tugas Juru Parkir ................................................................................ 43

5. Tata Cara Penugasan Juru parkir ................................................................. 45

B. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Kawasan Wisata Kota

Yogyakarta .............................................................................................................. 45

a. Letak Geografis ............................................................................................ 45

b. Lokasi Parkir Menurut Peraturan Daerah ..................................................... 48

c. Mekanisme Pelaksanaan ............................................................................... 48

d. Kewajiban Pengelola Parkir ......................................................................... 51

e. Ganti Rugi Atas Kehilangan dan Kerusakan dan Penyelesaianya ............... 53

f. Penegakan Terhadap Juru Parkir Yang Melanggar ...................................... 54

g. Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum ........................................ 54

h. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pengelola .................................................... 55

i. Sanksi Hukum .............................................................................................. 57

BAB IV ANILISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI

PERTURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG

RETRIBUSI

A. Materi Peraturan Daerah .................................................................................. 58

B. Analisis Akad dan Syarat Barang Titipan ........................................................ 62

C. Anilis Tanggung Jawab Pengelola Jasa Parkir................................................. 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ...................................................................................................... 67

B. Saran ................................................................................................................. 68

xvii

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 70

DAFTAR TERJEMAH ........................................................................................... 75

CURRICULUM VITAE. ......................................................................................... 76

BIOGRAFI ULAMA ............................................................................................... 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................................... 79

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DAFTAR PERTANYAAN

LAMPIRA 2 DATA NARASUMBER

LAMPIRAN 3 PERDA DIY NOMOR 5 TAHUN 2012

LAMPIRAN 4 SURAT IZIN PENELITIAN

LAMPIRAN 5 BUKTI KARCIS PARKIR

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penataan parkir adalah salah satu bagian dari kerja pemerintah

daerah terkait penataan kota. Untuk mewujudkan sistem parkir yang rapi dan

aman juga membutuhkan biaya. Biaya parkir masuk dalam retribusi daerah yang

dipungut oleh juru parkir kepada pemakai jasa parkir. Yogyakarta merupakan

kota yang banyak menyediakan tempat-tempat wisata, pada lokasi tersebut

disediakan tempat parkir yang diperuntukkan untuk pengunjung. Banyak orang

dari berbagai daerah hanya untuk berwisata di kota Yogyakarta.

Namun demikian, tidak sedikit masalah yang dialami para pendatang di

kota Yogyakarta. Salah satu masalahnya adalah sistem tata kota terkait sistem

parkir. Sistem Parkir merupakan tata tertib yang masuk dalam peraturan daerah

dan kota. Masalah sistematika dan retribusi besaran biayanya ditetapkan dalam

sebuah Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 Kota Yogyakarta. Retribusi jasa

parkir masuk dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya ditentukan oleh

pemerintah daerah ataupun pemerintah kota. Asas pemungutan retribusi tidak

jauh beda dengan asas pemungutan pajak, di antaranya dengan asas keadilan dan

teori ekonomi.

2

Namun dalam kenyataanya asas keadilan kurang tercapai, karena timbal

balik yang terjadi antara juru parkir dan pengguna tidak tercapai ketika terjadi

suatu pelanggaran. Hampir semua juru parkir di kawasan kota Yogyakarta

menaikan harga dua kali lipat. Harga awal retribusi parkir kendaraan roda dua

yang telah ditetapkan pemerintah kota adalah sebesar Rp.1000. Namun dalam

kenyataannya juru parkir memungut uang parkir sebesar Rp.2000 padahal dalam

karcis parkir tertera harga parkir Rp.1000.

Dari harga retribusi Rp.2000 itu masih ada beberapa kejadian yang

menimbulkan kerugian yang lebih mahal. Salah satunya adalah faktor ketidak

sengajaan juru parkir sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami pihak

pengguna, terutama kendaraan roda dua. Di antaranya kehilangan helm, sperpart

kendaraan, lecetnya kendaraan, kerusakan atau bahkan sampai kehilangan

kendaraan yang sedang dititipkan. Namun tidak semua pihak penyedia layanan

berupaya mengganti dan menyelesaikan masalah kerugian tersebut.

Terkait sistem pajak di Indonesia, terdapat dua jenis pajak yaitu pajak

pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh

pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk

menunjang penerimaan pendapatan asli daerah, dimana hasil penerimaan tersebut

masuk dalam APBD.1 Menurut UU Nomor 34 tahun 2000 Jenis pajak

kabupaten/kota di antaranya ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame,

penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Dalam

1 Sunarto, Pajak dan Retribusi Daerah, (Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka, 2005), hlm. 38.

3

mengukur potensi parkir dapat ditempuh melalui jumlah marka yang tersedia

atau jumlah kendaraan yang ada di daerah tersebut, di samping memerhatikan

prosentasi kendaraan yang datang dari luar kota yang bersangkutan.

Pada awal pemerintah memberlakukan pajak daerah, penetapan kebijakan

perparkiran ditetapkan oleh masing-masing daerah kabupaten. Dalam lingkup

perkotaan biasanya pengenaan parkir waktunya dibatasi, misalnya 2 jam pertama

dengan tarif dasar dan jam-jam berikutnya dihitung dengan tarif tambahan sesuai

dengan peraturan daerah yang diberlakukan. Pada daerah perkotaan, penyedia

lahan parkir tidak menjadi monopoli pemerintah daerah, tetapi swastapun

dimungkinkan untuk menyediakan jasa pelayanan ini karena kebutuhan layanan

parkir yang semakin meningkat.

Dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan di tempat parkiran

swasta, harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah kota Yogyakarta bisa

dibilang murah. Retribusi yang dipungut oleh parkiran swasta sekitar Rp.1500 –

2000, namun pelayanan yang diberikan juga sebanding dengan harga retribusi.

Di tempat parkir tersebut sistem parkir sudah diberlakukan dengan teknologi

canggih dan terawasi dengan CCTV. Selain itu, disebagian besar tempat parkir

swasta sudah diberlakukan sistem asuransi kendaraan, sehingga pengunjung

cukup merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan dari pihak penyedia jasa

parkir di tempat tersebut.

Juru parkir di kawasan wisata Kota Yogyakarta sendiri harus terdaftar

pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagaimana peraturan yang ada.

4

Selain itu juru parkir juga harus mendapat surat ijin parkir untuk bekerja di

wilayah lahan parkir yang sudah ditentukan. Namun yang menjadi peraturan

adalah sejauh mana Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam mengawasi

sistem kerja juru parkir tersebut, dan apa alasan juru parkir menaikkan harga

retribusi menjadi Rp.2000, padahal setiap bulan juru parkir harus membayarkan

75% dari keseluruhan pendapatan parkir kepada Dinas Perhubungan. Dari

permasalahan inilah penulis melakukan penelitian dalam skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan pokok-pokok

masalahnya sebagai berikut:

1. Apa alasan pengelola parkir di kawasan wisata kota Yogyakarta menaikkan

harga restribusi hingga dua kali lipat?

2. Sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota

Yogyakarta terhadap pelaksanaan sistem parkir yang ada?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kenaikan retribusi parkir di

kawasan wisata Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

5

a. Menjelaskan dan mendalami permasalahan terkait kenaikan harga

retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir.

b. Menjelaskan dan mendiskripsikan peraturan daerah kota Yogyakarta No.5

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dimana retribusi parkir ada

pada bab VIII.

c. Mendiskripsikan pandangan hukum Islam terhadap kenaikan harga

retribusi parkir.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan mengkaji

ulang dalam melihat kembali kebijakan Pemerintah Daerah terkait produk

yang telah dikeluarkan khususnya terkait hukum Islamnya.

b. Secara ilmiah penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan

pemikiran dalam bidang hukum Islam.

c. Untuk menambah wawasan dan memberikan saran dalam meningkatkan

keamanan dan ketertiban parkir di kawasan Kota Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran yang telah penyusun lakukan, belum ada pembahasan

yang secara khusus dan rinci membahas tentang harga retribusi parkir di kawasan

wisata Kota Yogyakarta berkaitan dengan Perda Kota Yogyakarta No.05 Tahun

6

2012, namun demikian ada beberapa skripsi yang dijadikan pedoman adalah

sebagai berikut :

Skripsi karya Farida Hidayat yang berjudul “Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dalam Perspektif Hukum Islam : Studi atas Pasal 1 dan 18 UU No.34

Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah”. Dalam skripsi ini juga

masih bersifat umum yaitu menjelaskan tentang macam-macam pajak daerah dan

retribusi daerah dan tidak secara khusus membahas tentang parkir.2

Skripsi karya Bayung Ari Rusadi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam

terhadap Tanggung Jawab Pengelola Tempat Parkir (Studi Pelaksanaan Perda

Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2009 tantang Penyelenggaraan Perparkiran)”.

Skripsi ini mengkaji tentang mekanisme pelaksanaan manajemen perparkiran

sesuai Perda Sistem Parkir.3

Skripsi karya Umi Hanifah yang berjudul “Aplikasi Peraturan daerah

No.19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kota

Yogyakarta di tinjau dari Hukum Islam”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang

2 Farida Hidayat, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam : Studi atas

pasal 1 dan 18 UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah”, Skripsi mahasiswa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

3 Bayung Ari Rusadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Tempat

Parkir (Studi Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2009 tantang Penyelenggaraan

Perparkiran)”, Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

7

implementasi prinsip-prsinsip hukum Islam dalam peraturan daerah kota

Yogyakarta No.19 tahun2002.4

Skripsi karya Murlan Suryanto, dengan judul “Pengeruh Retribusi Parkir

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi tersebut

menjelaskan mengenai adanya pengaruh terhadap pendapatan asli masyarakat di

daerah Kabupaten Sidoarjo.5

Skripsi karya M Niam Al-Faiz yang berjudul “Penyelenggaraan

Perparkiran Di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Perda No.18 Tahun 2009

Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”. Skripsi ini lebih menekankan pada

bagaimana penyelenggaraan perparkiran yang sesuai dengan Peraturan Daerah

Kota Yogyakarta yang menjelaskan tentang mekanisme pelaksanananya.6

Artikel karya Sheila Ratna Dewi Fakultas Ilmu Hukum Atmajaya yang

berjudul “Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah Kota Magelang”. Artikel ini menjelakan upaya yang dilakukan

Pemerintah Kota Magelang dalam mengoptimalkan penerimaan dari retribusi

parkir. Dalam peranannya retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar

4 Umi Hanifah, “Aplikasi Peraturan daerah No.19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi

Jalan Umum Di Kota Yogyakarta di tinjau dari Hukum Islam”, Skripsi mahasiswa Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

5 Murlan Suryanto, “Pengeruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Sidoarjo”, Skripsi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (2010).

6 M Niam Al-Faiz, “Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Perda

No.18 Tahun 2009 Tenteng Penyelenggaraan Perparkiran)”, Skripsi mahasiswa Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

8

dibandingkan dengan retribusi daerah dan pajak daerah lainnya di Kota

Magelang.7

Sedangkan dalam skripsi ini penyusun membahas mengenai kenaikan

harga retribusi parkir menurut Perda Kota Yogyakarta No.5 Tahun 2012.

Mengapa kenaikan harga retribusi parkir ini dimanfaatkan oleh penyedia jasa

parkir untuk menaikan kembali dua kali lipat dari harga penetapan aslinya,

karena harga retribusi parkir tersebut tidak sesuai dengan layanan yang diberikan.

Sejauh Ini penulis belum menemukan skripsi yang mengkaji masalah tersebut.

E. Kerangka Teori

Dalam kajian ekonomi dan fikih Islam dikenal istilah kata muamalat.

Menurut Muhammad Yusuf Musa pengertian fikih muamalat yaitu, Peraturan-

peraturan Allah yang harus diikuti dan dita’ati dalam hidup bermasyarakat untuk

menjaga kepentingan manusia.8 Namun belakangan ini pengertian muamalah

lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan

manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Jadi pengertian Fikih muamalat adalah hukum-hukum yang berkaitan

dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan

7 Sheila Ratna Dewi, “Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Kota Magelang”, Jurnal Skripsi (2013) . Diakses melalui Atmajaya.ac.id, pada 25 November 2014

19:35.

8 KH. Basyir Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Muamalat(hukum perdata islam), (Yogyakarta:

UII pres, 2000,2004). hlm.7.

9

jual beli (bay’), kerjasama (musya>rakah), sewa-menyewa (ija>rah) dan penitipan

barang (wadi>’ah). Penitipan kendaraan bermotor masuk dalam fiqh muamalah

dengan akad wadi>’ah. Wadi>’ah berasal dari bahasa Arab dari kata wad’u berarti

meninggalkan. Wadi>’ah menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada

orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.9

Wadi>’ah menurut bahasa adalah wadi>’a asy-asya’i yang berarti

meninggalkannya. Dinamai wadi>’a asy-asya’i karena sesuatu yang ditinggalkan

seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan qadi>’ah lantaran ia

meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.10

Dalam hadis juga

ditemukan beberapa riwayat, antara lain: "Serahkanlah amanah orang yang

mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang

mengkhianatimu.”11

Wadi>’ah menurut jenisnya terbagi menjadi dua macam, yaitu wadi>’ah yad

dhama>nah dan wadi>’ah yad ama>nah. Wadi>’ah ini mempunyai ciri masing-masing

pada proses penerapanya, bahkan konseskuensi yang dihasilkanpun berbeda-

beda.12

9 Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari’ah, (Jakarta, PT. Grasindo,

2005), hlm. 196.

10

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz 13, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT.Al-

Ma’arif, 1997), hlm. 74.

11

H.R. Abu Dawud, Turmudzi dan al-Hakim.

12

Fitriyah, Tazqiyatul. "Aplikasi Akad Wadiah pada Tabungan iB Tunas Hasanah di BNI Syariah

Kantor Cabang Semarang." jurnal (2013).

10

Sistem hukum yang bersangkutan dalam hal pemungutan retribusi ini

diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang. Dalam undang-undang

dijelaskan secara umum tentang definisi pajak, jenis-jenis pajak dan sistematika

pajak. Kemudian dari undang-undang tersebut dijabarkan lebih spesifik pada

peraturan daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah.

Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ketiga

dinyatakan, “Pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan

Negara diatur dengan Undang-Undang”. Pajak dan pungutan itu masuk dalam

keuangan Negara. Keuangan Negara adalah yang berkaitan dengan badan-badan

kenegaraan itu seperti pemerintah (presiden atau parlemen-parlemenya).

Hubungan di antara badan-badan kenegaraan itu meliputi pembagian tugas,

wewenang pertanggung jawaban dan lain-lain. Sedangkan hubungan dengan

administrasi negara meliputi teknik penyusunan anggaran, proses pengesahan,

sumber-sumber keuangan, pajak retribusi, sumbangan, aspek pemasukan dan

pengeluaran, sumber pendapatan daerah, aktiva dan hutang negara dan

sebagainya. Di dalam literatur keuangan negara, kita temukan teori-teori yang

memberikan dasar pembenaran landasan filosofi wewenang negara untuk

memungut pajak dengan cara yang dipaksakan.13

Pengertian lainnya yang berkaitan dengan pemungutan biaya adalah

retribusi. Pemungutan retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat

dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk paksaan disini

13

H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 36.

11

bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari

pemerintah, tidak dikenakan iuran, misalnya retribusi pasar dan retribusi parkir

tempat khusus.14

Pemerintah daerah selain mememungut pajak juga melakukan

pemungutan retribusi. Retribusi itu pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah

untuk kepentingan pribadi atau badan.15

Jenis-jenis retribusi yang dipungut oleh

pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat

dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk paksaan di sini

bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari

pemerintah, tidak dikenakan iuran, misalanya retribusi pasar dan retribusi parkir

tempat khusus.16

Kota Yogyakarta dengan kewenangan wilayahnya menyelenggarakan

semua kegiatan pajak dan retribusi jasa umum sesuai Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta yang telah diberlakukan. Seperti halnya pemberlakuan harga

14

Muhammad Djafar Saidi, Pembaharuan Hukum Pajak (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) hlm. 26.

15

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.53.

16

Muhammad Djafar Saidi, Pembaharuan Hukum Pajak (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) hlm. 26.

12

retribusi parkir yang telah diatur dalam Perda Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012

Tentang retribusi Jasa Umum.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field

research), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di tempat

parkir wisata Kota Yogyakarta di antaranya: kawasan wisata Malioboro,

Alun-Alun Selatan, dan Keraton. Selain di tempat wisata tersebut penulis juga

mencari data di Dinas Perhubungan Yogyakarta dengan cara wawancara dan

meminta data-data statistik yang berkaitan dengan sistem parkir.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Menggali informasi dari

beberapa narasumber terkait kenaikan harga retribusi. Penelitian deskriptif

merupakan penelitian yang tujuannya memberikan gambaran mengenai

keadaan populasi secara sistematik dan akurat.17

Dalam penelitian ini Penulis

berusaha menggambarkan kondisi atau keadaan yang terjadi pada saat proses

parkir berlangsung di kawasan wisata Malioboro, Alun-alun Selatan dan

Keraton.

17

Yuyun Wahyuni, Metodelogi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan, cet ke-1 (Yogyakarta:

Fitramaya, 2009), hlm. 15.

13

3. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan hukum Islam dengan tujuan

mendekati masalah-masalah yang ada, dengan cara melihat keadaan

masyarakat yang melakukan penitipan sepeda motor.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi populasi yaitu para

pengguna jasa parkir, Juru Parkir di area parkir Malioboro, Alun-Alun

selatan dan Keraton, dan pihak UPT serta Dinas Perhubungan Kota

Yogyakarta.

b. Sampel

Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek

penelitian, penyusun menggunakan metode non acak yaitu metode

pengambilan sampel dimana setiap objek yang ada di populasi tidak

mempunyai kesempatan (peluang) yang sama untuk dijadikan sampel.18

Penyusun mengambil tiga tempat obyek wisata dari dua belas

tempat wisata di kota Yogyakarta, disebabkan tiga tempat tersebut

merupakan tempat wisata yang paling terkenal dengan frekuensi

pungunjung paling banyak. Dalam hal ini penyusun memilih observasi di

tempat kawasan wisata kota yaitu Malioboro, Alun-Alun Selatan dan

Keraton yang lokasinya dekat dengan dinas Perhubungan dan UPT yang

18

Ibid.,hlm. 71.

14

memungkinkan untuk lebih mudah dilakukan pengawasan oleh dinas

Perhubungan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer

dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi

penelitian.19

Penulis melakukan observasi secara langsung di tiga tempat

wisata di kawasan Kota Yogyakarta yang paling sering di kunjungi yaitu:

Malioboro, Alun-Alun Selatan dan Keraton, dengan cara menjadi

konsumen secara langsung serta memperhatikan sistem parkir yang

berjalan dan melakukan interview dengan pengunjung lain serta juru

parkir yang sedang bertugas di kawasan wisata tersebut.

b. Interview

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data primer yang

diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden.20

Metode ini

dilakukan dengan cara menanyakan secara bertatap muka langsung

kepada responden yang berkedudukan sebagai pelaku atau juru parkir,

konsumen, dan narasumber, dalam hal ini jawaban-jawaban dari

wawaancara tersebut dicatat untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

19

Ibid., hlm. 95.

20

Ibid., hlm. 98.

15

Responden yang penulis interview terdiri dari tiga orang juru parkir

yang bertugas di kawasan wisata yang merupakan sample dari tiga tempat

tersebut. Narasumber lain yaitu dari pihak UPT Malioboro Kota

Yogyakarta yang terkait dalam sistem parkir. Dari narasumber penyusun

dapat memperoleh data statistik pendapatan parkir dan mengetahui

kepastian harga retribusi parkir serta hal-hal terkait lainya.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif, sehingga tidak

mempergunakan perhitungan angka-angka tetapi dengan menarik kesimpulan

dari sumber informasi yang relevan sebagai pelengkap data. Metode yang

digunakan dalam menganalisis data adalah dengan metode content analysis

(analisis isi), yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis dokumen-

dokumen atau teks serta data-data hasil wawancara dengan partisipan di

lapangan. Analisis dilakukan untuk mengetahui isi dari pesan-pesan tersirat

serta membantu dalam memahami maksud dari interaksi-interaksi sosial

dengan menghubungkan kepada konteks sosial dari pesan yang dibuat.21

21 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset

Media, Public Relatons, advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta:

Kencana, 2006), hlm. 249.

16

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap pembahasan

permasalahan yang diangkat penyusun, maka pembahasan ini disusun secara

sistematis sesuai dengan tata urutan permasalahan yang ada. Penyusun

membaginya menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa

sub bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab

yang isinya latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini, telaah

pustaka dari penelitian yang sebelumnya sudah ada, kerangka teori yang akan

digunakan dalam pelaksanaan penelitian, metode penelitian yang digunakan saat

penelitian dan yang terahir sistematika pembahasan yang merupakan dasar-dasar

pengkajian yang saling berkaitan dengan bab-bab berikutnya.

Bab kedua penyusun menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan hukum

Islam mengenai akad yang digunakan dalam perparkiran di kawasan wisata Kota

Yogyakarta, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai akad wadi>’ah, definisi

wadi>’ah, rukun dan syarat sahnya wadi>’ah, pembagian dan jenis-jenis akad

wadi>’ah, implementasi akad wadi>’ah dalam kehidupan sehari-hari, keterkaitanya

retribusi parkir dengan jizyah, khara>j dan ‘Usyr. Selanjutnya dijelaskan sekilas

mengenai pengertian retribusi dan pajak di Indonesia serta jenis-jenis dan

penetapan retribusi yang dilakukan di Indonesia.

17

Bab ketiga akan dipaparkan gambaran umum mengenai tinjauan Hukum

Islam terhadap kenaikan harga retribusi Parkir di Kawasan Wisata Kota

Yogyakarta. Dalam bab ini akan diuraikan tentang dasar hukumnya, mekanisme

dan tujuan pembuatan Perda Nomor 5 Tahun 2012, aplikasi dari perda yang telah

diberlakukan sebagi patokan harga reribusi parkir.

Bab keempat menganalisa tenteng kenaikan harga retribusi parkir di

Kawasan Wisata Kota Yogyakarta dalam tinjauan Hukum Islam.

Bab kelima penutup merupakan bab terahir memuat kesimpulan yang

merupakan jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini, dan ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada para pihak

yang dianggap berkepentingan untuk menjelaskan hambatan dan tantangan

dalam masalah ini.

68

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang hukum Islam terhadap Peraturan Daerah

Nomor 05 Tahun 2012 dalam masalah kenaikan harga retribusi parkir di kawasan

wisata kota Yogyakarta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tidak

diimplementasikan dengan benar pada area parkir kawasan wisata di Daerah

Istemewa Yogyakarta terutama Malioboro, Alun-alun selatan dan Keraton,

karena terjadi kenaikan tarif antara Rp.2000 sampai dengan Rp.3000 untuk

kendaraan motor. Dalam kartu parkir sebenarnya telah tertera harga retribusi

parkir sebesar Rp.1000, tapi pada kenyataanya juru parkir memungut

retribusi dua kali lipat dari harga asli yang telah tertera. Sikap memaksa yang

dijalankan oleh juru parkir menjadikan banyak penitip kendaraan tidak

mampu menolak harga retribusi tersebut.

2. Pihak UPT dan Dinas Perhubungan sendiri telah mengetahui adanya banyak

kecurangan yang dilakukan juru parkir, namun tidak mengetahui secara jelas

siapa dan di wilayah manakah juru parkir itu melakukan pelanggaran. Hal itu

terjadi karena pihak UPT dan Dinas Perhubungan belum mampu mengawasi

secara perseorangan maupun secara perwilayah kawasan. Sedangkan yang

dapat dilakukan oleh pihak UPT dan Dinas perhubungan tersebut yaitu

69

melakukan tindak pengawasan sekilas dan pembinaan terhadap juru parkir

dan melaksanakan operasi gabungan dengan dinas penertiban.

3. Menurut hukum Islam, tindakan menaikan tarif retribusi di luar pengetahuan

pihak yang berwenang adalah tidak diperbolehkan, karena dapat merusak tali

silaturrahmi yang dapat menjadikan konflik kerukunan. Pada prinsipnya

hukum Islam itu bersifat konstan, tidak terpengaruh dengan ruang dan

waktu. Pemikiran dan interpretasi umat Islamlah yang senantiasa berubah,

sesuai dengan perubahan kondisi sosiohistoris, dan dinamika kemajuan

zaman. Menurut hukum Islam, mencari keuntungan pribadi secara diam-

diam tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang adalah hukumnya haram,

seperti jual beli yang yang tidak transparan. Dalam fikih muamalat, setiap

umatnya diwajibkan untuk berdagang secara jujur dan transparan supaya

antar pihak saling mengetahui kondisinya.

B. Saran

1. Untuk UPT dan Dinas Perhubungan supaya lebih diperketat lagi segi

pengawasannya, semisal dalam kartu karcis diberi tulisan peringatan atau

nomer pengaduan.

2. Untuk Pemerintah Dearah perlu mengkaji peraturan baru dengan melihat

kondisi lingkungan, kemajuan zaman dan terutama masalah ekonomi.

70

3. Akan lebih baik jika pembayaran kartu parkir dilakukan secara elektronik

seperti yang telah diterapkan di beberapa kota lain, sehingga juru parkir

hanya bertugas menata ketertibannya saja.

71

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadits

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan,

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Penterjemah Imam Ghazali Zaid, A. Zainudin,

Jilid IV, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-1, 1995. Ibn Khaldun, al-

Muqaddimah, (Beirut: Dar al-Fikr,tt).

Ibn-Alqayyim, I’lam-Almuwaaqqi’in, 4 jilid, (kairo:sa’dah, 1995), III:14.

Syaikh al-Albani, Shahihul Jami’(Al Maktab Al Islami: cetakan III), Versi

Indinesia: Shakhil Al Jami’ Ashaghir, Jilid V, no. 7518.

B. Fiqh atau Ushul Fiqh

Afandi, M. Yazid, Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga

Keuangan Syaria’ah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al- Zuhaili, Wahbah, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Terj. Agus Efendi dan

Baharuddin Fananny), Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2000.

Azhar, Basyir Ahmad, Asas-asas Hukum Muamalat (hukum perdata islam),

yogyakarta: UII pres, 2000.

Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,

2010.

Ghafur, W.Muhammad, Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia,

Yogyakarta: Biruni Press, 2008.

Inayah, Ghazy, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak, Yogyakarta :

Tiara Wacana, 2003.

72

Khatib, Ahmad, Hukum Islam dan Perubahan Masyarakat, Jakarta: Intermasa,

1980.

Nawawi, Ismail, Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi, Surabaya,

Putra Media Nusantara, 2010.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012.

Ash Shadieqy, Muhammad Hasbi, Pedoman Zakat menurut Al-Qur’an Dan As

Sunnah, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2006.

Sahrini, Sohari., dkk, Fikih Muamalah, Bogor:Ghalia Indonesia, 2011.

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Juz 13, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki,

Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1997.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

C. Buku-buku Lain

Azmi, Sabahuddin, Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought

(Goodword Books, New Dehli, 2002), Edisi terj. Oleh Widyawati,

Ekonomi Islam, Keuangan Publik Dalam Pemikiran Islam Awal, Bandung:

Nuansa, 2005.

Ali Hasan, M, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah),

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2007.

B.Ilyas, Irawan & Richard Burton, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Daud Ali, Muhammad, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 1995.

73

Arifin, Zainur, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah, Jakarta: Alvabet, 2003.

Ensilkopedia Indonesia, Jakarta: Ikhtiar baru van Houve, 1990.

Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Huda, Miftahul, Syari’ah Sosial: Etika-Pranata-Kultur, (LEPPIM IAIN

Mataram, 2011.

Sunarto, Pajak dan Retribusi Daerah, Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka,

2005.

Saidi, Muhammad Djafar, Pembaharuan Hukum Pajak, Jakarta: Raja Grafindo,

2007.

Tebba, Suderman, Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press).

Wahyuni, Yuyun, Metodelogi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan, Yogyakarta:

Fitramaya, 2009.

Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari’ah, Jakarta, PT.

Grasindo, 2005.

Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktis Perbankan Syari’ah, Jakarta: Zikrul Hakim,

2003.

D. Skripsi dan Artikel

Al-Faiz, M. Niam, Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta (Studi

Pelaksanaan Perda No.18 Tahun 2009 Tenteng Penyelenggaraan

Perparkiran), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Hidayat, Farida, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Hukum

Islam : Studi atas pasal 1 dan 18 UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak

74

daerah dan Retribusi Daerah, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Dewi, Sheila Ratna, Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah Kota Magelang, Jurnal Skripsi (2013).

Hanifah, Umi, Aplikasi Peraturan daerah No.19 Tahun 2002 tentang Retribusi

Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta di tinjau dari Hukum

Islam, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Rahmadiani, Rani, Alternatif Pengelolaan Perparkiran Kendaraan Bermotor Roda

Dua Di Itenas Bandung, Paper, (2012).

Rusadi, Bayung Ari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab

Pengelola Tempat Parkir (Studi Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.18

Tahun 2009), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Rositawati, Rona, Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi (Studi

Kasus di Kabupaten Bogor), thesis, 2009.

Suryanto, Murlan, Pengeruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Sidoarjo, Skripsi, Fakultas Sosial Politik Universitas

Pembagunan Nasional Yogyakarta (2010).

Tazqiyatul, Fitriyah, "Aplikasi Akad Wadiah pada Tabungan iB Tunas Hasanah

di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang." Jurnal Skripsi (2013).

Widodo, Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box Pada PT.Bank Rakyan

Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta, Tesis Program Studi Kenotariatan

Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.

E. Website

Wikipedia.Org

75

F. Undang-Undang

Subektin, R dan R Tjiptosudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

cet. Ke-39, Jakarta: Pradnya Pramita, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Peraturan Daerah Istemewa Yogyakarta Nomor 05 Tahun 2012, Tentang

Retribusi Jasa Uumum

Peraturan Daerah Istemewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009,

Pelaksanaan Sistem Parkir.

Peraturan Daerah Istemewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009, Retribusi

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2009, Tentang

Pendirian UPT.

76

DAFTAR TERJEMAH

BAB Halaman Fotnoote Terjemahan

2

23 32

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar

lagi Maha Melihat.

24 33

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).

24 34 Siapa saja yang dititipi sebuah tititpan, maka ia tidak berkewajiban

menjamin.

4

58 85 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya

mereka mengabdi kepada-Ku.

68 98

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar

lagi Maha melihat.

77

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : IRA FATUNNISA

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat & Tanggal Lahir : Batang, 14 Juli 1993

Alamat : Ds.Candigugur, Kec.Bawang, Kab.Batang,

Jawa tengah.

Telepon : 085 842 051 867

Agama : Islam

B. Pendidikan

• Tahun 2011 – 2015 : Menempuh S1 Jurusan MUAMALAT UIN

Sunan Kalijaga Yogayakarta

• Tahun 2008 – 2011 : SMA N 1 Bawang ( IPA )

• Tahun 2005 – 2008 : SMP N 1 Bawang

• Tahun 1999 – 2005 : SD N 1 Candigugur

78

BIOGRAFI ULAMA

IBNU KHALDUN

Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad

bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan yang kemudian masyhur dengan

sebutan Ibnu Khaldun. lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H./27 Mei 1332

M. adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal

Alquran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai

bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi

yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith

(1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori

ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah

menyebar ke mana-mana.

(diakses melalui http://indo-sejarah.blogspot.com/2010/06/biografi-ibnu-

khaldun.html, pada 12 Juni 20015, 01:25.)

YUSUF al-QARADAWI

Yusuf al-Qaradawi (lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September

1926; umur 88 tahun) adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari

Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini.

79

Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua

majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai

bahan Referensi atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang

mengkritik fatwa-fatwanya.

Diakses melaui https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi pada

tanggal 24 Juni 2015, 01:16

IBNU TAIMIYAH

Ibnu Taimiyah saja (lahir: 22 Januari 1263/10 Rabiul Awwal 661 H –

wafat: 1328/20 Dzulhijjah 728 H), adalah seorang pemikir dan ulama Islam

dari Harran, Turki. Ia berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin bin

Taimiyah adalah seorang syaikh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin

Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani adalah

seorang ulama yang menguasai fiqih, hadits, tafsir, ilmu ushul dan penghafal

Al Qur'an (hafidz). Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan

pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika

berusia enam tahun (tahun 1268), Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke

Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak.

Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taimiyah pada tanggal 24

Juni 2015, 01:22