i

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR FAKTOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH PADA USAHA SARANG BURUNG WALET DI

KOTA MAKASSAR

Oleh

ARMAN MAULANA

105730516014

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2020

ii

SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR FAKTOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH PADA USAHA SARANG BURUNG WALET DI

KOTA MAKASSAR

Oleh

ARMAN MAULANA

105730516014

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi (SE) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2020

iii

MOTTO

Ada yang berubah, ada yang bertahan karena Zaman tak bisa dilawan, Yang

pasti kepercayaan harus diperjuangkan.

(Chairil Anwar)

PERSEMBAHAN

Rasa syukurku yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, atas karunia serta

kemudahan yang engkau berikan akhirnya tugas akhir ini dapat

terselesaikan.Sebuah karya kecil ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta

dan tersayang atas kasihnya yang berlimpah.

1. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta, tersayang, terkasih dan terhormat

2. Semua keluarga yang kumiliki, terima kasih atas doa dan dukungannya

3. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing hingga

saat ini dan menerima kelebihan maupun kekurangan saya.

4. Sahabat dan teman-temanku tersayang, terima kasih atas dorongan,

semangat, motivasi, saran-sarannya dan kebersamaannya selama ini.

vi

ABSTRAK

ARMAN MAULANA. 2020.“Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Pada Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Makassar.”. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh H.Andi Rustam dan Andi Arman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor kepatuhan wajib pajak daerah pada usaha sarang burung walet dan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kota makassar berdasarkan Peraturan Daerah No.3 Bab Xi Tahun 2010 entang Pajak Sarang Burung Walet.

Penelitian ini mengambil data pada Dinas Pendapatan Daerah Kota makassar Penulis mengumpulkan data dengan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemungutan pajak sarang burung walet di Kota Makassar sudah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No.3 Bab XI Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Waletdalam pelaksanaan pemungutan pajak atas pendapatan kota Makassar masihjauh dari target yang di tetapkan pengaruh ini bukan karna pengusaha tidak melapor melainkan jumlah penhasilan dari usaha mengalami defisit atau berkurang.

Kata Kunci : Sarang Burung Wallet.Pajak Daerah.Sistem.

vii

ABSTRACT

Arman Maulana.2020 "Analysis of Factors Affecting the Compliance of Local Taxpayers in the Swallow's Nest Business in Makassar City." Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by H. Andi Rustam And Andi Arman.

This study aims to determine the factors of local taxpayer compliance in the swallow's nest business and the implementation of swallow's nest tax collection in Makassar City based on Regional Regulation No.3 Chapter Xi Year 2010 concerning Swallow Bird Nest Tax.

This study takes data from the Makassar City Revenue Service The author collects data with library research, field research, and observation.

The results showed that the swiftlet nest tax collection process in Makassar City was in accordance with the Makassar City Regional Regulation No.3 Chapter Xi Year 2010 concerning the Swallow Bird Nest Tax. However, the implementation of tax collection in the city of Makassar has not gone well because of the lack of awareness of taxpayers in registering, reporting, calculating and paying their taxes considering the tax collection uses a self assessment system.

Keywords: Bird's Nest Wallet. Regional Tax. System.

viii

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat hidup dan

kesempatan menggenggang ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib

Pajak Daerah Pada Usaha Sarang Burung Walet Di Kota Makassar” sebagai

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Akuntansi

Strata Satu (S1).

Penulis menyadari bahwa suatu karya dibidang apapun tidak terlepas dari

kekurangan disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan

yang dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun

sangat diharapkan untuk revisi penelitian selanjutnya. Akhirnya dengan

selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan yang telah diberikan

berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini

penulis sampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga

kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Nikmat dan Hidayah-Nya, serta

untuk segala kekuatan, kemudahan, kelancaran, petunjuk dan untuk

segala anugerah terindah-Nya.

2. Untuk Ayahku (Mansur) dan Ibuku (Aisyah) tercinta, terima kasih selama

ini engkau telah menjadi suri tauladan untuk anakmu, dan terima kasih

telah memberikan kasih sayang, doa dan semangatnya.

ix

3. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan

persetujuan untuk mengadakan penelitian.

4. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.CA.CSP selaku Ketua Program

Studi Akuntansi yang telah memberikan arahan dan masukan bagi

peneliti.

5. Bapak Dr.H.Andi Rustam,Se,.Mm,.Ak.Ca.Cpa selaku Dosen pembimbing

I yang telah memberikan waktu dan kesempatannya dalam membimbing

memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.

6. Bapak Abd. Andi Arman, Se,.M.Si.Ak.Ca selaku Dosen pembimbing II

yang telah banyak memberikan bantuan baik waktu, masukan dan saran

dalam penyelesaian penelitian penulis.

7. Bapak/Ibu dosen yang telah begitu tulus membekali penulis ilmu

pengetahuan yang sangat berharga.

8. Seluruh staff dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

9. Kepala dinas pendapatan daerah (DISPENDA) kota Makassar, seluruh

staf dan karyawan yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini

dapat terlaksana.

10. Teman-teman kelas Resor Ak.1-2014 jurusan akuntansi terima kasih

untuk semuanya. Yang telah membantu , mendukung dan memotivasi

saya dalam menyelesaikan skripsi ini .

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah

banyak memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan

skkripsi.

x

Semoga Allah SWT membalas jasa serta budi baik yang setimpal

kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini. Harapan penulis, semoga karya sederhana ini dapat

memberikan sumbangan dan manfaat khususnya bagi pengembangan

dunia ekonomi. Aamiin.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 2020

Penulis,

Arman Maulana

xi

DAFTAR ISI

SAMPUL .............................................................................................. i

HALAMAN JUDUL............................................................................... ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN........................................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................ iv

SURAT PERNYATAAN ....................................................................... v

ABSTRAK ............................................................................................ vi

ABSTRACT.......................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ............................................................................ viii

DAFTAR ISI ......................................................................................... xi

DAFTAR TABEL .................................................................................. xiv

DAFTAR GAMBAR.............................................................................. xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .......................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian .................................................................... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak ......................................................................................... 7

1. Pengertian Pajak ................................................................. 7

2. Fungsi Pajak ........................................................................ 8

3. Kemauan Membayar Pajak.................................................. 8

4. Pembagian Jenis-Jenis Pajak.............................................. 9

5. Kesadaran Membayar Pajak................................................ 10

6. Sistem Pemungutan Pajak................................................... 12

7. Asas Pemungutan Pajak...................................................... 12

xii

B. Pajak Daerah ............................................................................ 13

C. Pajang Sarang Burung Walet.................................................... 15

D. Burung Walet ............................................................................ 16

E. Studi Penelitian Terdahulu ........................................................ 20

F. Hipotesis ................................................................................... 22

G. Kerangka Konsep...................................................................... 24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ......................................................................... 25

B. Fokus Penelitian........................................................................ 25

C. Lokasi dan Waktu Penelitian..................................................... 26

D. Teknik Pengumpulan Data ........................................................ 27

E. Metode Analisis Data ................................................................ 28

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar............................................. 29

1. Kondisi Geografis................................................................. 29

2. Luas Wilayah ....................................................................... 30

3. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 30

4. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar..... 31

5. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar ........................................................ 33

B. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 34

C. Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.............................................................. 36

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data.......................................................................... 44

1. Pendataan Pengusaha Sarang Burung Walet Kota Makassar ............................................................................. 44

xiii

2. Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 BAB XI Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet .. 46

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Walet Kota Makassar ............................................................................. 50

B. Pembahasan ............................................................................. 56

1. Data Realisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Sarang Burung Walet di Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet ....................................................................... 56

2. Penagihan............................................................................ 57

3. Realisasi Penerimaan dan Perbandingan Target Pajak Daerah Kota Makassar Terhadap Pengusaha Sarang Burung Walet ....................................................................... 58

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................... 63

B. Saran......................................................................................... 64

DAFTAR PUSTAKA............................................................................. 65

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu....................................................... 21

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi di Kota Makassar................................................................ 30

Tabel 5.1 Daftar Nama-Nama Pengusaha Sarang Burung Walet di Kota Makassar ............................................................ 45

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Makassar Sulawesi Selatan 2017/2018/2019 ................................. 56

Tabel 5.3 Perbandingan Target Dengan Realisasi Penerimaan Januari s.d Desember 2017-2018 Pajak Sarang Burung Walet............................................................................... 59

Tabel 5.4 Perbandingan Target Dengan Realisasi Penerimaan Januari s.d Desember 2018-2019 Pajak Sarang Burung Walet............................................................................... 60

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep................................................ 22

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar ........................................................................ 35

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan

dari berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari kebutuhan wajib pajak.

Baik pajak negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar

pendapatan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan

pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses

pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah seperti

masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak,

masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang bijak dengan

membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak

di negara kita ini sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan balas jasa secara

langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai

kesejahteraan umum, Priantara (2016:2).

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk

mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung

dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional

dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari

masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang

kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi.

2

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan

pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya

alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik

yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Berbagai macam

jenis pungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara,

seperti pajak penghasilan, pajak Pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang

mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,

pajak sarang burung walet, dan lain-lain.

Pajak sebagai penerimaan negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila

pajak ditingkatkan maka penerimaan negara pun meningkat, sehingga negara

dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan

pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat

masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang

miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan

dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan

tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan

lebih kecil.

Berhubungan dengan hal ini, jenis-jenis tarif pajak sebagaimana

dikemukakan oleh Priantara (2016:14) dapat dibagi empat: (1) Tarif tetap, yaitu

bukan berarti tarif pajak tidak pernah mengalami perubahan, melainkan besarnya

pajak yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan

berapapun dasar pengenaan pajaknya (DPP). (2) Tarif proporsional, yaitu suatu

tarif tertentu berupa persentase yang konstan yang diterapkan terhadap

berapapun DPP-nya sehingga pajak terutang meningkat apabila DPP meningkat

dan sebaliknya pajak terutang menurun apabila DPP menurun. (3) Tarif degresif,

3

yaitu suatu tariff tertentu berupa persentase yang semakin menurun yang

diterapkan apabila DPP-nya semakin meningkat. (4) Tarif progresif, yaitu suatu

tarif tertentu berupa persentase yang semakin meningkat yang diterapkan

apabila DPP-nya semakin meningkat. Penerapan tarif progresif untuk

menghitung pajak teurutang harus dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak.

Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam anggran

pendapatan dan belanja daerah (APBD) antara lain pajak penghasilan, pajak

pertambahan nilai, bea masuk, cukai, ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak

sarang burung walet, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Khususnya

untuk pajak sarang burung walet sebagian besar penerimaannya merupakan

pendapatan daerah. Objek yang dikenakan pada pajak sarang burung walet

adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pungutan

yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan pembagian sebagaimana diatur oleh

undang-undang yaitu bagi pemrintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Pemerintah Kota setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan

pajak sarang burung walet sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak

selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi

penerimaan pajak sarang burung walet jauh dibawah target yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang pajak Sarang Burung Walet yang menjadi objek pajak sarang

burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Tidak termasuk objek pajak sarang burung walet: (1) Pengambilan sarang

burung walet yang telah dikenakan PNBP. (2) Kegiatan pengambilan dan/atau

pengusahaan sarang burung walet yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Disamping itu yang disebut subjek sekaligus wajib pajak sarang burung

4

walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau

mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak, pajak sarang

burung walet adalah nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan

perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang belaku di

daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Tarif pajak

sarang burung walet ditetapkan dengan peraturan daerah 10%. Pajak sarang

burung walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan

dan/atau pengusahaan sarang burung walet, Priantara (2016:565).

Salah satu item pajak baru sesuai dengan diamanahkan dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

yakni pajak sarang burung walet untuk Kota Makassar ternyata masih menuai

banyak kendala. Hingga bulan Oktober 2012, realisasi pajak sarang burung walet

Kota Makassar yang ditarget sebesar Rp 50 juta masih berstatus nihil.

Sarang burung walet paling banyak di ekspor kesejumlah negara Asia

diantaranya Singapura. Manfaat sarang burung walet sendiri digunakan untuk

kebutuhan obat-obatan, makanan dan campuran bahan untuk perawatan

kecantikan. Menanggapi nihilnya realisasi pajak sarang burung walet oleh

Dispenda Makassar, anggota Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Makassar, pajak

sarang burung walet yang diatur sesuai Perda No. 3 Tahun 2010 mengarah

kepada objek tempat usahanya. Kepala bidang IV juga berterima kasih karena

telah ada kesadaran dan kesediaan beberapa pengusaha wajib pajak melakukan

kewajibannya walaupun masih sebagian. Pajak yang ditarik Pemerintah Kota

Makassar dari pengusaha wajib pajak sebesar 10% dari hasil panen sarang

burung walet. Dispenda Kota Makassar pernah berencana melakukan

pemungutan pajak dua kali dalam setahun terhadap wajib pajak namun,

5

beberapa pengusaha belum bisa menerima. Jadi untuk sementara pemungutan

pajak hanya dilakukan sekali dalam setahun. Pihak Dispenda lagi-lagi meminta

kesadaran pengusaha sarang burung walet dalam melakukan kewajiban mereka.

Apabila jenis pajak di Kota Makassar termasuk jenis pajak baru, sehingga kerja

sama wajib pajak sangat dibutuhkan demi kemajuan kota Makassar.

Di kota makassar sendiri, jumlah wajib pajak sarang burung walet yang

terdaftar secara resmi di dinas pendapatan daerah kota makassar sebanyak 40

penangkaran, dari 40 jumlah wajib pajak sarang burung walet yang terdaftar

tersebut 100% telah memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu faktor

pemicuhan wajib pajak tersebut dimaksudkan tidak lain untuk menambah

pendapatan daerah khususnya di kota makassar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas , maka penulisan

melakukan penelitian dengan judul “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Pada Usaha Sarang Burung Walet Di Kota

Makassar” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitan ini adalah “Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Pada Usaha Sarang

Burung Walet Di Kota Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui sistem dan prosedur kepatuhan wajib pajak daerah pada usaha

sarang burung walet di kota makassar.

6

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dilakukan di Daerah Kota

Makassar adalah :

1. Sebagai informasi dasar bagi penelitian berikutnya dengan pemasalahan

yang sama.

2. Menambah pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi pengalaman yang

sama bermanfaat dikemudian hari.

3. Bisa mempermudah petugas pajak dalam melakukan Kepatuhan wajib pajak

daerah pada usaha sarang burung walet di kota makassar.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, pajak adalah konstribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak,

sebagian besar kegiatan negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak

sifatnya dapat dipaksakan. Dalam UU 1945 pasal 23 ayat (2) dinyatakan

bahwa segala jenis pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan

Undang-Undang Sudirman dan Amiruddin (2016:2)

Menurut Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun menurut Priantara (2016:2), pajak adalah iuran masyarakat

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang)

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubung tugas negara untuk menyelenggaran pemerintahan.

8

Sedangkan menurut Sudirman dan Amiruddin (2016:3), pajak adalah

suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga

negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara

berupa pembangunan nasional yang pelaksanaanya diatur dalam undang-

undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

2. Fungsi Pajak

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa

ada realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi diantaranya adalah

sebagai berikut menurut Priantara (2016:3-4):

a. Fungsi budgetair (pendanaan)

Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi

fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke

kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang.

b. Fungsi regulair (mengatur)

Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak yang

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang

letaknya diluar bidang keuangan.

3. Kemauan Membayar Pajak

Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan

pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan

untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar

merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar,

mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan

jasa (Widaningrum, 2007 dalam Widayati dan Nurlis, 2010).

Berdasarkan definisi di atas, kemauan membayar pajak dapat diartikan

9

sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang

ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik

(kontraprestasi) secara langsung (Rantum dan Priyono, 2009). Dalam

penelitian ini kemauan membayar pajak ditujukan pada wajib pajak orang

pribadi dalam negeri. Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif pajak. Syarat subjektif pajak

dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia,

orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka

waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Sedangkan syarat objektif pajak untuk diri wajib pajak orang pribadi adalah

memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assessment

System, sistem ini memudahkan seseorang untuk melaksanakan kewajiban

perpajakannya, di mana Self Assessment System merupakan sistem

pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini

mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak

terutangnya.

4. Pembagian Jenis-Jenis Pajak

Menurut Priantara (2016:6) menyatakan jenis-jenis pajak yang dapat

dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) yaitu:

10

a. Menurut golongan

1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung

kepada wajib pajak yang berkewajiban membayar perpajakan atau

wajib pajak yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak

dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh:

PPh.

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat

dialihkan kepada pihak lain. Contoh PPN dan pajak penjualan.

b. Menurut sifatnya

1) Pajak subjektif adalah yang waktu pengenaannya yang pertama

diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjek diketahui

barulah menentukan objeknya. Contoh:PPh.

2) Pajak objektif adalah pajak pada waktu pengenaannya yang

pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objek diketahui

barulah menentukan subjeknya. Contoh PBB.

c. Menurut lembaga institusi pemungutan

1) Pajak pusat adalah pajak yang mengadministrasikan pemerintah

pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni DJP,

contoh PPh,PPN.

2) Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah

daerah.

5. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami

realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas tersebut.

Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri,

11

kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan” menyebutkan bahwa pajak adalah

kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak

mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak

yang dilakukannya. Irianto (2005) dalam Rantum dan Priyono (2009)

menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong

wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak

merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa

tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari

digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan

warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak

sangat merugikan negara.

Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa

penundaan pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang

dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga,

kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat

dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari

memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap

warga negara. Kesadaran masyarakat rendah dapat dikarenakan

12

ketidaktahuan meraka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang

dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini, seringkali menjadi kendala

dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak

atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kemauan membayar

pajak.

6. Sistem Pemungutan Pajak.

Sistem pemugutan pajak yang selama ini dikenal dan diterapkan

dalam pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam undang undang

pajak, sebagai berikut:

1. Sistem Self Assessment, wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh

diintervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan

dengan cara bagaimana wajib pajak menggunakan hak tersebut.

2. Sistem Official Assessment, pejabat pajak memiliki wewenang dalam

menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak.

3. Sistem semi Self Assessment, ada kerja sama antara wajib pajak dengan

pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pejabat pajak

yang bertugas mengelola pajak daerah untuk menentukan jumlah pajak

yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada negara.

4. Sistem With Holding, memberi kepercayaan kepada pihak ketiga untuk

melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang dterima atau

diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

7. Asas Pemungutan Pajak.

Dalam setiap pemungutan pajak, harus diperhatikan prinsip-

prinsip atau asas–asas pemungutan pajak yang mengacu pada prinsip

pemungutan pajak. Berikut asas-asas atau prinsip-prinsip pemungutan

13

pajak menurut Adam Smith yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Kesamaan (Equality).

Pemungutan pajak harus adil disesuaikan dengan kemampua wajib

pajak. Bagi perusahaan besar dikenakan pajak yang tinggi,

sedangkan bagi perusahaan kecil dikenakan pajak yang rendah

2. Prinsip Kepastian (Certainty)

Dalam pemungutan pajak harus jelas, tegas, dan pasti sehingga

dipahami wajib pajak. Hal ini akan memudahkan dalam perhitungan

dan pengadministrasian.

3. Prinsip Kekayaan (Convenience)

Pemungutan pajak jangan sekali-kali memberatkan wajib pajak.

Misalnya seseorang yang sedang mengalami kerugian usaha

sebaiknya tidak dikenakan pajak tinggi sehingga usahanya dapat

dipertahankan.

4. Prinsip Ekonomi (Economic)

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, hendaknya diperhatikan

prinsip ekonomi. Artinya, harus mempertimbangkan bahwa biaya

pemungutan tidak melebihi hasil pemungutan pajak .

B. Pajak Daerah

Pajak daerah secara umum adalah konstribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan pokok tentang pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang. Pajak

Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah bedasarkan peraturan pajak

14

yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan

rumah tangga pemerintah daerah Priantara (2016:555).

Menurut Priantara (2016:556) pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak provinsi yang terdiri dari:

a. Pajak kendaraan bermotor

b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

d. Pajak air permukaan

e. Pajak rokok

2. Pajak kabupaten/kota yang terdiri dari:

a. Pajak hotel

b. Pajak restoran

c. Pajak hiburan

d. Pajak reklame

e. Pajak penerangan jalan

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan

g. Pajak parkir

h. Pajak air tanah

i. Pajak sarang burung walet

j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Daerah dilarang memungut pajak selain dari jenis pajak yang telah

ditetapkan. Jenis pajak diatas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang

memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan

dengan peraturan daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat provinsi tetapi

15

tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota seperti DKI Jakarta, jenis pajak yang

dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak

untuk daerah kabupaten/kota.

C. Pajak Sarang Burung Walet

1. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dipungut atau dikenakan

bagi pengusaha/perorangan yang membudidayakan sarang burung walet

dengan peraturan bupati untuk menambah pendapatan kas daerah dari

dasar di atas dapat dilihat bahwa Kota Makassar membentuk peraturan

daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengeluarkan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota

Makassar.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak sarang burung walet ini

diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Pajak Daerah Kota Makassar.

2. Sumber Hukum Pajak Sarang Burung Walet.

Sumber hukum dari Pajak Sarang Burung Walet adalah Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A.

3. Dasar Hukum Pajak Sarang Burung Walet.

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Indonesia saat ini

didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan jelas, sehingga harus dipatuhi

16

oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Sarang

Burung Walet pada suatu Kabupaten/Kota sebagai berikut

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

c. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak

Sarang Burung Walet.

4. Subjek pajak burung wallet.

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan

yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung.

5. Objek pajak sarang burung wallet.

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/ atau

pengusahaan Sarang Burung Walet33. Tidak termasuk objek pajak adalah

pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan

Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

D. Burung Walet.

Keberadaan burung walet (Collocalia fushipaga) serta keistimewaan

sarangnya (bird nest) sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Khasiat

sarang walet bagi kesehatan tubuh di populerkan oleh orang Cina sejak

Dinasti Ming berkuasa pada tahun 1368-1644 M. Pada saat itu sarang walet

menjadi komoditas ekspor yang eksklusif dan telah memiliki nilai ekonomi

tinggi. Harga sarang burung walet yang relative tinggi saat itu, selain karena

khasiatnya yang istimewa, juga karena sulit diperoleh. Pada saat itu, sarang

17

burung walet semata-mata hasil alam, yang dihasilkan dari walet yang

bersarang didalam gua yang sulit dijangkau oleh manusia.

Burung walet adalah jenis Burung yang berkaki kecil, tetapi

memiliki otot dada yng kuat. Kemampuan terbangnya berjam-jam dengan

radius terbang puluhan kilometer. Burung ini tergolong burung lemah, tidak

memiliki alat atau senjata untuk mempertahankan diri dari serangan musuh

atau hewan pemangsa seperti, kalelawar dan elang. Karena itu, untuk

memperoleh rasa aman, walet hidup secara berkoloni atau berkelompok,

baik dalam membangun sarang, berkembang biak, maupun mencari

makanan

Burung walet (Callocalia vestita) juga merupakan burung dengan

sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah

tubuhnya cokelat. Burung walet hidup di pantai serta daerah permukiman,

menghuni gua atau ruang besar, bubungan kosong. Burung walet tidak

dapat bertengker karena memiliki kaki yang sangat pendek sehingga sangat

jarang berdiri diatas tanah tetapi bisa menempel pada dinding tembok atau

atap.

Mampu terbang ditempat gelap dengan bantuan Ekolokasi.

Bersarang secara berkelompok dengan sarang yang dibua dari air liur.

Sarang ini banyak di perdagangkan orang untuk dibuat sup dan obat-obatan.

1. Jenis-jenis wallet

Sistematika sarang burung wallet adalah sebagai berikut:

Kingdom : animal

Filum : Chordata

Subfilum : Verterbrata

18

Kelas : Aves

Ordo : Apodiformes

Famili :Apodidae

Genus : Aerodramus

Spesies

a. Aerodramus Fuciphagus (Walet Putih)

b. Aerodramus Gigas (Walet Besar)

c. Aerodramus Maximus/lowi (Walet Sarang Hitam)

d. Aerodramus Brevirostris (Walet Gunung)

e. Aerodramus Vanikorensis (Walet Sarang Lumut)

f. Aerodramus Esculata (Walet Sapi)

2. ciri-ciri wallet.

a. Aerodramus Gigas (Walet Besar)

Jenis wallet ini berwarna hitam dengan bulu dibagian bawah

berwarna cokelat gelap. Bulu ekor agak bercelah. Suaranya keras dan

berderik. Wallet besar merupakan jenis wallet yang berukuran paling

besar diantara yang lainnya. Panjang tubuhnya sekitar 16 cm. Wallet ini

terdapat di Semananjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa,

terutama didaerah perbukitan dan hutanhutan serta pegunungan.

b. Aerodramus Fuciphagus (Walet Putih)

Disebut wallet putih karena burung ini menghasilkan sarang

berwarna putih. Bulu wallet ini berwarna cokelat kehitam-hitaman

dengan bulu bagian bawah keabuan atau cokelat. Bulu ekor sedikit

bercelah. Tarsus tak berbulu atau berbulu sedikit.panjang tubuh sekitar

12 cm. Mata berwarna cokelat gelap, paruh hitam dan hitam. Wallet putih

19

ini banyak terdapat di Asia tenggara, Filipina, Kalimantan, sumatera,

Jawa dan Bali.kaki

d. Aerodramus Maximus/lowi (Walet Sarang Hitam)

Warna bulu wallet ini cokelat kehitam-hitaman dengan bulu ekor

cokelat kelabu. Bulu ekor bercelah sedikit. Kakinya berbulu rata dan

lebat. Panjangnya sekitar 12 cm. Sepintas mirip dengan wallet putih.

Matanya berwarna cokelat tua, paru hitam dan kaki hitam. Tidak seperti

wallet lain. Jenis ini suaranya terdengar mencicit. Seperti jenis wallet

lainnya. Wallet ini juga memakan serangga-serangga kecil yang

disambarnya ketika terbang.

e. Aerodramus Brevirostris (Walet Gunung)

Warna tubuh wallet ini hitam, tetapi ekornya berwarna abuabu

kehitaman, bulu ekor bercelah dalam. Kakinya sedikit berbulu atau tidak

berbulu sama sekali. Suaranya khas, suara alet yang berderik. Ukuran

tubuhnya tergolong besar panjangnya sekitar 14 cm. wallet ini terdapat di

Gunung Himalaya

f. Aerodramus Germanicus/Vestitus (Walet Gua).

Jenis wallet ini serupa dengan A Fuchiphagus dan sukar

dibedakan ketika berada di alam. Panjang tubuhnya sedang sekitar 12

Cm. burung ini bisa dikenali dengan sarangnya yang berwarna cokelat

kekuning-kuningngan. Sarangnya enak dimakan dan seluruhnya terbuat

dari air liur dengan sedikit bulu. Bentuk sarangnya seperti mangkuk.

.2. Sifat-sifat wallet.

Dengan memahami sifat-sifat wallet, proses budi daya akan lebih mudah

20

sehingga produksi sarang bisa optimal. Adapun sifat-sifat wallet sebgai

berikut

a. Kebiasaan Hidup;

b. Lokasi Tinggal;

c. Kebiasaan Mencari Pakan;

d. Perilaku Makan;

e. Lokasi Membuat Sarang;

f. Membuat Sarang;

g. Mengenali Sarang;

a. Homing Behavior;

b. Perilaku Kawin;

c. Pengeraman Telur; dan

d. Menyuapi Anak.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan

oleh peneliti lain atau peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang

akan dilakukan saat ini. Adapun ringkasan penelitian terdahulu sebagai berikut:

21

Tabel 2.1Penelitian Terdahulu

NoNama

Peneliti(Tahun)

Judul Penelitian Hasil Penelitian

1 Umi Pratiwi(2011)

Faktor – Faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melalakukan perkerjaan bebas

Hasil Penelitian Menunjukkan BahwaPenyajian laporan penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, Kabupaten Banyumas per Desember 2011. Populasi responden sebanyak 45.447 dan berdasarkan perhitungan Slovin sebanyak 120 responden yang dijadikan sampel.

2 Winda kurnia fikriningrum

(2012)

Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMASEMARANG CANDISARI).

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka penerapan Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauanmembayar pajak kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas.

3 Yani febriani(2015)

Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kepetuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sikap wajib pajak, pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak

4 Harjanti puspa arum.

(2012)

Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan

Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun bertambahnya jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

22

bebas ( Studi di wilayah KPP pratama cilacap ).

5 Jati purbo laksono(2011)

Analisis faktor – faktor yang mempegaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan industri manufaktur di semarang

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh dari: (1) sikap terhadap perilaku kepatuhan terhadap kepatuhan pajak badan adalah positif dan signifikan, (2) norma subyektif terhadap kepatuhan pajak badan adalah positif dan signifikan, (3) kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan pajak badan adalah positif dan signifikan, (4) kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan pajak badan adalah positif dan signifikan.

6 Susilawati

dan

Budiartha

(2013)

Pengaruh Kesadaran

Wajib Pajak,

Pengetahuan Pajak,

Sanksi Perpajakan

dan Akuntabilitas

Pelayanan Publik

pada Kepatuhan

Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor.

kesadaran wajib pajak,

pengetahuan pajak, sanksi

perpajakan dan akuntabilitas

pelayanan publik berpengaruh

positif pada kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor.

7 Esa dan Alit

(2014)

Kesadaran Wajib

Pajak, Sosialisasi

Perpajakan, Kualitas

Pelayanan pada

Kepatuhan Wajib

Pajak.

yaitu kesadaran wajib pajak,

sosialisasi perpajakan, kualitas

pelayanan secara serempak

berpengaruh signifikan positif

terhadap kepatuhan wajib pajak.

8 Pujiwidodo

Dwiyatmoko

(2016)

Persepsi Sanksi

Perpajakan Terhadap

Kepatuhan orang

penelitiannya yaitu sanksi

perpajakan memiliki pengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak

23

pribadi. orang pribadi secara signifikan.

9 Pancawati

(2013)

faktor-faktor yang

mempengaruhi

kemauan membayar

pajak.

kesadaran membayar pajak

berpengaruh positif.

Pengetahuan peraturan

perpajakan, pemahaman

peraturan perpajakan, persepsi

efektifitas system perpajakan

tidak berpengaruh dan kualitas

pelayanan perpengaruh positif

terhadap kemauan membayar

pajak.

10 Mahaputri

dan Noviari

(2016)

pengaruh

pemahaman

peraturan perpajakan,

kesadaran wajib pajak

dan akuntabilitas

pelayanan publik

terhadap kepatuhan

wajib pajak

pemahanan peraturan

perpajakan, kesadaran wajib

pajak dan akuntabilitas

pelayanan publik berpengaruh

positif pada kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor di

kantor samsat Denpasar.

Tabel .2.1 penelitian terdahulu

24

F. Kerangka Konsep

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Konsep

Usaha Sarang Burung Walet

Faktor-faktor yang menpengaruhi Pajak Daerahsarang burung

Hasil Analisis Data

Efisien

25

25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai analisa

Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Pada Usaha Sarang Burung Walet

Di Kota Makassar. ini adalah menggunakan jenis data kualitatif. menurut Patton

yang dikutip oleh lexi J Moloeng adalah proses mengatur urutan data,

mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, adalah upaya mencari serta menata

secara sistematis catatan hasil observasi, interview dan lainnya untuk

meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti. Menganalisis

data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian dengan tujuan

untuk mencari kebenaran data tersebut dan untuk mendapatkan suatu

kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan jenis data deskriftif kualitatif

Kualitatif adalah teknik analisa data dengan menggunaka data-data yang

berbentuk angka. Teknik ini biasa disebut dengan analisa statistik. model

matematika,dan model-model tertentu lainnya.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini fokus penelitian yaitu Analisis Faktor-Faktor

Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Pada Usaha Sarang Burung Walet Di Kota

Makassar.

26

C. Lokasi Dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pajak Pratama Makassar Dan Kantor

Dispenda Kota Makassar Pemilihan lokasi ini ditetapkan secara sengaja

(purposive), yaitu pengambilan lokasi berdasarkan kriteria yang dianggap

mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui

sebelumnya. Pemilihan lokasi penelitian di Kantor Pajak Pratama Makassar Dan

Kantor Dispenda Kota Makassar.

Pertimbangan bahwa di tempat tersebut telah mencatat pengusaha-

pengusaha sarang burung wallet kota Makassar. Dan waktu yang sudah di

tentukan daam penelitian ini yaitu 2 (bulan). Dimana dimulai pada tanggal

12/012/2019 sampai dengan waktu yang sudah di tentukan yaitu 12/02/2020.

Sesuai dengan surat penelitian

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini,jenis dan sumber data yang digunakan Data yang

digunakan ialah :

1. Data Primer yaitu data yang prertama kali di kumpulkan dan dicatat oleh

peneliti .Sanusi (2014:104).Data primer dalam penelitian ini dimana

didapatkan dengan memberikan kosioner kepada responden yaitu pegawai

Dispenda dan Pengusaha sarang burung wallet .Data primer ini dapat di

peroleh dari individu yang bersangkutan dalam penelitian ini. Adapun cara

peneliti memproleh data primer adalah sebagai berikut :

a. Catatan hasil wawancara

b. Hasil studi lapangan

c. Data –data pajak daerah

27

2. Data sekunder adalah data yang di kumpulkan dan di peroleh dari organisasi

atau peroangan, Data sekunder bentuk nya berupa sumber daftar pustaka

yang mendukung penelitian ilmiah serta di peroleh dari literatur yang relevan

seperti majalah.surat kabar.buku refrensi. jurnal. artikel dan website.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua metode dalam pengumpulan atau yang

terdiri dari:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara

pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan seksama dan sistematis,

yang kemudian di tindak lanjuti dengan pencatatan data secara cermat dan

sistematis pada suatuobjek yang diteliti. Metode observasi dalam penelitian ini

dilakukan dengan cra melihat dan mengamati secara langsung dokumen-

dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

2. Teknik Dokumntasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-halatau variabel berupa

catatan, transkip, buku, surat kabar, dan sebagainya (Arikunto, 2006). Metode

dokumentasiadalah pengumpula data dengan cara melihat, membaca,

mempelajari kemudian mencatat data yang sudah ada hubungan dengan objek

penelitian.

3. Teknik Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

pewancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2006).

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan

langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang.

28

F. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian

dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu memahami kebenaran masalah dan

pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu

data tersebut di uraikan dalam bentuk kalimat- kalimat yang disusun secara

terperinci dan sistematis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu

kesimpulan.

29

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

1. Kondisi Geografis

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, secara

administratif berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Pangkajene

Kepulauan, sebalah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa

dan Kabupaten Takalar, dan sebelah barat Selat Makassar. Kota Makassar

memiliki posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah

selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan barat ke

wilayah kawasan timur Indonesia, diapit oleh dua muara yaitu sungai Tallo yang

bermuara dibagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara selatan

kota.

Gambaran lokasi dan kondisi geografis kota Makassar memberikan

penjelasan bahwa letak kota Makassar sangat strategis untuk kepentingan

ekonomi dan politik. Dari sisi ekonomi, kota Makassar menjadi simpul jasa

distribusi yang lebih efisien dibandingkan daerah lain dikawasan timur Indonesia.

Kota Makassar kini telah diperhitungkan sebagai salah satu kota

metropolis di Indonesia dengan tingkat pembangunan yang cukup cepat.

Berbagai pembangunan dan infrastruktur terus dikembangkan seperti perluasan

pelabuhan laut makassar, bandar udara internasional sultan hasanuddin, jalan

bebas hambatan, kawasan industri Makassar (KIMA), dan berbagai proyek

lainnya tengah dilaksanakan. Secara demografis, kota ini memiliki penduduk dari

berbagai suku seperti suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Jawa, Tionghoa,

dll.

30

2. Luas wilayah

Luas wilayah kota Makassar adalah 175,77 km persegi yang terdiri atas

14 kecamatan, 143 kelurahan, 855 RW dan 4.446 RT, dengan jumlah penduduk

1.371.904 jiwa.

Tabel 4.1Luas wilayah dan pembagian daerah administrasi di kota Makassar

No Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%)

1 Mariso 1,82 1,042 Mamajang 2,25 1,283 Tamalate 20,21 11,504 Rappocini 9,23 5,255 Makassar 2,25 1,436 Ujung Pandang 2,63 1,507 Wajo 1,99 1,138 Bontoala 2,10 1,199 Ujung Tanah 5,94 3,38

10 Tallo 5,83 3,3211 Panakukang 17,05 9,7012 Manggala 24,14 13,7313 Biringkanaya 48,22 27,43

14 Tamalanrea 31,84 18,11

Jumlah 175,77 100,00Sumber : Badan pusat statistika kota makassar (2018)

Di akhir tahun 2016, terjadi pemekaran jumlah kecamatan dan

kelurahan. Sebelumnya memiliki 143 kelurahan karena pemekaran tersebut,

terjadi penambahan 10 kelurahan. Kecamatan juga bertambah satu, yakni

kecamatan Sangkarrang yang wilayah berbentuk pulau.

3. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Sebelum terbentuknya Dinas Pendapaatan Kotamadya Tingkat II

Makassar, dinas pasar, dinas air minum dan dinas penghasilan daerah dibentuk

berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Nomor 155/ Kep/A/V/1973 tanggal

31

24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub dinas pemeriksaan kendaraan tidak

bermotor dan sub dinas administrasi.

Dengan adanya kekputusan Walikotamadya Keputusan Daerah Tingkat

II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V1977 tanggal 1 April 1977 bersama

dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 September

1975 dan Instruktur Menteri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Dinas

Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang telah disempurnakan dan

ditetapkan perubahan namanya menjadi dinas penghasilan daerah yang

kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah

seperti dinas Perpajakan, dinas Pasar dan sub dinas pelelangan ikan dan semua

sub-sub dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit

penghasilan daerah dilebur dan dimsaukan pada unit kerja Dinas Pendapatan

Daerah Kotamadya Ujung Pandang, seiring dengan adanya perubahan

kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama

Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang berubah menjadi Dinas

Pendapatan Kota Makassar.

4. Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

a. Visi

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar merupakan orientasi

program-program Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 5 tahun

mendatang. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan

selaku merumuskan, membina, mengembangkan, mengkordinir,

mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi kebijakan bidang

pengelolaan pendapatan daerah maka Dinas Pendapatan Daerah Kota

32

Makassar dituntut untuk dapat menyusun dokumen perencanaan

pembangunan yang mampu mengantisipasi perubahan yang berkembang

setiap saat.

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan sebagaimana yang

tertuang dalam visi tersebut, maka setiap aparatur Dinas Pendapatan

Daerah Kota Makassar dan stake holder harus mampu memahami makna

dan visi tersebut, makna yang terkandung dalam visi Dinas Pendapatan

Daerah Kota Makassar tersebut merupakan hasilpen dalaman danrangkaian

antara kegiatan dan substansi tupoksi serta jati diri pelayanan yang

merupakan neksitensi dan Dinas Pendapatan Kota Makassar yang

diwujudkan dalam peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang diharapkan.

b. Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam 5 tahun

kedepan ( 2014-2019 ) yang bertumpu pada potensi dan sumber daya yang

dimiliki serta yang ditunjang oleh semangat kebersamaan tanggung jawab

yang optimal dan proporsional, maka misi Dinas Pendapatan Daerah Kota

Makassar adalah:

1) Mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal berbasis II secara

terpadu dan terintegrasi.

2) Mewujudkan sumber daya manusia yang professional dan memiliki

kompetensi dalam bidangnya.

3) Memantapkan koordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan

keuangan daerah

33

5. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi dinas pedapatan daerah kota

Makassar diatur dalam pasal 28 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3

Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota

Makassar, sebagai berikut.

a. Kedudukan

Dinas pendapatan merupakan unsur pelaksana pemerintah kota

dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada walikota mealaui sekretaris daerah.

b. Tugas pokok

Berkaitan dengan kedudukan dinas pendaptan daerah mempunyai tugas

pokok merumuskan, membina, mengendalikan, mengelola serta

mengkoordinasi kebijakan bidang pendapatan daerah.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, dinas pendapatan mempunyai

fungsi sebagai berikut.

1) Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan

pendapatan serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber

pendapatan daerah.

2) Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan

pendapatan daerah.

3) Pelaksaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional

bidang pendataan, penetapan, keberatan dan penagihan serta

pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir,

34

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengelolaan batuan

galian golongan C serta pajak atau pendapatan daerah dan retribusi

daerah lainnya.

4) Pelaksanaan perencaan dan pengendalian teknis operasional

bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan

ekstensifikasi.

5) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional

pengelolaan keuangan, kepengawaian, dan pengurusan barang

milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas

B. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari perusahaan, maka diperlukan

struktur organisasi yang baik dan sistem manajemen yang sistematis. Struktur

organisasi merupakan salah satu media bagi organisasi untuk menjelaskan

kepada setiap individu dalam lingkungan kerja mengenai tugas dan tanggung

jawab para pekerjanya. Struktur ini dibuat guna untuk menghindari

penyimpangan yang terjadi antar pekerja dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya masing-masing.

Struktur organisasi sangat penting dalam sebuah perusahaan atau

instansi, karena dalam struktur inilah digambarkan dengan sangat detail peran

dan wewenang serta tanggung jawab setiap bagian dalam suatu departemen.

Struktur organisasi sangat penting dalam pengetahuan delegasi, tugas

dan sistem lini koordinasi dimana masing-masing kepala divisi wajib bertanggung

jawab dalam pencapaian target atau tugas bersama dalam divisi nya.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

35

berbentuk garis lurus, perusahaan ini di pimpin oleh Direktur atau pimpinan yang

bersifat aktif dan menjadi tambuk tertinggi dari pengambilan keputusan yang ada

yang di bantu atau di support oleh masing-masing divisi atau bagian serta

karyawannya.

Berikut bagan atau gambar dari struktur organisasi Dinas Pendapatan

Daerah Kota Makassar Jalan Urip Sumoharjo No.8 Makassar, Sulawesi Selatan

adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1Struktur organisasi dispenda kota Makassar

Sumber: Dispenda Kota Makassar (2018)

Kepala Dinas

Subbagiankuangan

Subbagian perlengkapan

Sekretaris

Seksi Pendataan Pajak Restoran,

Parkir, dan Penerangan Jalan

Seksi Pendataan Pajak Hotel,

Hiburan, dan Air Bawah Tanah

Bidang Pajak Restoran, Parkir, dan Penerangan

Jalan

Bidang Pajak Hotel, Hiburan, dan Air Bawah

Tanah

Bidang Koordinasi, Pengkajian, dan

Pengawasan

Bidang Pajak Reklame dan Pajak

Lainnya

Seksi Penagihan Pajak Restoran,

Parkir, dan Penerangan Jalan

Seksi Penetapan Pajak Hotel,

Hiburan, dan Air Bawah Tanah

Seksi Penetapan data Pajak

Restoran, Parkir, dan Penerangan

Seksi Penagihan Pajak Hotel,

Hiburan, dan Air Bawah Tanah Seksi Penagihan

Pajak Reklame dan Pajak Lainnya

Seksi Penetapan Pajak Reklame dan

Pajak Lainnya

Seksi Pendataan Pajak Reklame dan

Pajak Lainnya

Seksi Pengkajian dan Hukum

Seksi Koordinasi Bagi Hasil Pajak dan Analisis Pendapatan

Seksi Verifikasi dan Pengawasan

Kepala Tata Usaha UPTD - BPHTB

Kepala Tata Usaha UPTD - PBB

UPTD - BPHTBUPTD - PBB

Subbagian umum dan

kepegawaian

36

C. Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

1. Kepala Dinas

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan

mengendalikan tugas desentrasi, dekosentrasi, dan tugas pembantu dibidang

pendapatan.

2. Sekretariat

Sekretariat dinas dipimpin sekretatis dibawah dan bertanggung jawab

langsung kepada kepala dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan

pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan dinas

pendapatan daerah kota makassar. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan kesekretariatan

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas

c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD

d. Pelaksanaan urusan perlengkapan

e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga

f. Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja dinas

pendapatan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepengawaian mempunyai tugas menyusun

rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola

administrasi kepengawaian serta melaksanakan urusan rumahtanggaan dinas.

Dalam melaksanakan tugas subbagian umum dan kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:

37

a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja subbagian

umum dan kepegawaian

b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan

meliputi surat menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan

mendistribusikan surat sesuai bidang

c. Melaksanakan urusan kerumah tangga dinas

d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat mutasi, dan pensiun

e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar, dan izin belajar

f. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan

dibidang kepegawaian dalam lingkup dinas

g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang

kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan

h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan

bidang tugasnya

i. Melakukan koordinasi pada sekretariat korpri kota makassar

j. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota korpri pada unit kerja

masing-masing

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

4. Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan mempun yai tugas menyusun rencana kerja dan

melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas subbagian

keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja subbagian keuangan

38

b. Mengumpulkan dan menyusun rencana kerja satuan kerja perangkat

daerah

c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja

anggaran (RKA) dan dokumen perencanaan anggaran (DPA) dari

masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan konsultasi

perencanaan ke Bapeda melalui kepala dinas

d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi

perbendaharaan dinas

e. Mengumpulkan dan menyiapakan bahan laporan akuntabilitasi kinerja

instansi dari masing-masing satuan kerja

f. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan

subbagian perlengkapan

g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

5. Subbagian Perlengkapan

Subbagian perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja,

melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi

semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas

subbagian perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana dan program kerja dinas pendapatan

b. Menyusun rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dinas

c. Membuat usulan rencana kerja kebutuhan barang unit (RKBU)

sekretariat dan bidang-bidang

d. Membuat daftar kebutuhan barang (RKB)

e. Membuat rencana tahunan barang unit (RTBU)

f. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan

39

bahan penyusunan APBD

g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada dinas

pendapatan

h. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang

barang investasi daerah

i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

6. Bidang I Pajak Hotel Dan Hiburan

Bidang I pajak hotel dan hiburan mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan,

pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak hotel dan pajak hiburan

menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya

b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, padataan, penetapan,

keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan,

pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak hotel dan pajak hiburan

c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu

7. Bidang II pajak restoran dan pajak parkir

Bidang II pajak restoran dan pajak parkir mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan,

penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak restoran dan pajak parkir.

Dalam melaksanakan tugas, bidang II pajak restoran dan pajak parkir

menyelenggarakan fungsi:

40

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dangan tugas pokok

fungsinya

b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan,

keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan,

pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak restoran dan pajak parkir

c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu

8. Bidang III Pajak Reklame Dan Retribusi Daerah

Bidang III pajak reklame dan retribusi daerah mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan,

penagihan, pembukuan dan pelaporan pajak reklame dan retribusi daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya

b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan,

keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan,

pembukuan, verifikasi dan pelaporan pajak reklame dan retribusi daerah

c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen pengelolaan pajak

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu

9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah Dan Bagi Hasil

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok

mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan,

41

evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi. Dalam

melaksanakan tugas, bidang IV koordinasi, pengendalian pajak penerangan

jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan C, pajak

daerah dan bagi hasil menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya

b. Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi

c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi

pajak-pajak dan retribusi

d. Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya

e. Melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkakitan dengan bidang

tugasnya

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

g. Pengelolaan administrasi urusan tertentu

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi Dan Bangunan

UPTD PBB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis,

pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pemungutan pendapatan

pajak bumi dan bangunan dalam daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPTD

PBB menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang

pemungutan pendapatan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

b. Melaksanakan kegiatan administrasi pemungutan pendapatan pajak

42

bumi dan bangunan

c. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan

pajak bumi dan bangunan

d. Melaksanakan menyuluhan, penagihan dan membantu melaksanakan

pendaftaran dan pendataan serta pemeriksaan objek dan subjek pajak

bumi dan bangunan

e. Melaksanakan pengaduan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan

distribusi peralatan serta barang kebutuhan UPTD PBB

f. Melakukan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian

penggunaan/pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam

penguasaan UPTD PBB

g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) BPHTB mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam

bidang pemungutan BPHTB dalam daerah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, UPTD BPHTB

menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang

pemungutan BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan

b. Melaksanakan kegiatan administrasi pemungutan BPHTB

c. Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ektensifikasi BPHTB

d. Melaksanakan penyuluhan penagihan dan membantu melaksanakan

43

pendaftaran dan pendataan serta pemeriksaan objek dan subjek

BPHTB

e. Melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpana, dan

distribusi peralatan serta barang kebutuhan UPTD BPHTB

f. Melakukan pengelolaan pengawasan dan pengendalian

penggunaan/pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam

penguasaan UPTD BPHTB

g. Melakukan koordinasian dengan instansi terkait

44

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Pendataan Pengusaha Sarang Burung Walet Kota Makassar

Pendataan adalah kenyataan menggambarkan kejadian-kejadian nyata,

yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengolah dan menyajikan

data sesuai dengan yang diharapkan. Pendataan merupakan salah satu kegiatan

diamana peniliti mengumpulkan semua nama-nama pengusaha sarang burung

burung wallet kota makasar

Pemungutan nama-nama wajib pajak pengusaha sarang burung wallet

sangat penting karena dari hasil pendataan ini akan menghasilkan data-data

subjek dari objek pajak yang jelas sehingan peniliti bisa meliat tingkat variasi dan

model-model sarang burung wallet di lapangan.

Aparatur kerja dinas pendapatan daerah kota Makassar berkontribusi

dalam melakukan pendataan terhadap setiap pengusaha sarang burung wallet

agar penerimaan akan pajak daerah untuk pengusaha sarang burung wallet

dapat terrealisasi tampa ada manifulasi akan ketidaklaporan akan penhasilan

yang di dapat pendataan ini mempermudah proses dalam mencari wajib pajak

sarang burung wallet dalam menemukan lokasi usaha nya. Pendataan disini ada

dua yaitu pendataan objek dan subjek sesuai dengan Peraturan perundang

undangan daerah kota makassar adapun nama-nama wajib pajak sarang burung

wallet kota Makassar yang telah di data dan benar –benar memiliki usaha

sarang burung wallet kota Makassar dapat kita liat pada tabel adalah sebagai

berikut:

45

Tabel 4.1Daftar Nama-Nama Pengusaha Sarang Burung Wallet Makassar

No Nama RespondenJenis

KelaminUmur Alamat

1 ADE BISONO P 39 JL.BARANG LOMPO 82 SUGIONO TANUWIJOYO L 40 JL.VETERAN 29 C3 SUDHAUS CHANDRA L 45 JL.VETERAN 29 C4 ARIFIN CHANDRA L 38 JL.SULAWESI NO.635 LIE FERDI L 46 JL. SERUI 126 LUSIANA CHANANTA P 40 JL.G.LOMPO BATTANG 1807 TJONG CHENG JEP L 35 JL.G.LOMPO BATTANG 1808 FRENDY L 50 JL.BURUH 15 A9 TONI YAUWRY L 43 JL.BANDANG 155

10 REYNOLD WUINARNO L 45 JL. BANDA 5711 JONI SUDIRMAN J L 51 JL. SANGIR LR.218/2112 FERRY.S L 40 JL.BANDA 5013 EDDI SANTOSO L 40 JL.BANDA LR.206/2214 HERRY HAMDJA L 52 JL.BANDA 6115 EMY PATRICIA P 39 JL.BANDA 2516 KWANDY JITA L 52 JL.BONERATE 717 KWANDY JITA L 52 JL.BONERATE 718 KWANDY JITA L 52 JL.BONERATE 719 KWANDY JITA L 52 JL.BONERATE 720 KWANDY JITA L 52 JL.BONERATE 721 KWANDY JITA L 52 JL.BONERATE 722 KWANDY JITA L 52 JL.BONERATE 723 HARRY L 45 JL.BACAN 7824 LIONG HENDRIK L 55 JL.G.MERAPI 15125 LIONG HENDRIK L 55 JL.G.MERAPI 15126 WILLIAM PROBOSETIO L 51 JL.BANDA 8427 BENNY L 39 JL.SAPULI 1828 SIDIK CENDANA L 47 JL.LOMBOK 60L29 EDWARD THENDEAN L 52 JL.NUSAKAMBANGAN 3030 EDWARD THENDEAN L 52 JL.NUSAKAMBANGAN 3031 HENDRA S.SALIMIN L 51 JL.NUSAKAMBANGAN 26/2832 HENDRA S.SALIMIN L 51 JL.NUSAKAMBANGAN 2833 ERIC R.SALIMIN L 50 JL.NUSAKAMBANGAN 2834 RAHMAT HIDAYAT L 52 JL.TARAKAN NO.835 MERRY P 45 JL.TANIMBAR NO.836 PAK JOHNY L 51 JL.SERUI37 RUSTAM L 39 JL.NUSANTARA 32B38 RONNY CHANDRA L 40 JL.SULAWESI NO.6539 RONNY CHANDRA L 40 JL.LEMBEH NO.55/61

40 H.AMBO ASSE L 55JL.RAPPOKALLING RAYA NO.45

Sumber: Dispenda Kota Makassar (2019)

Data diatas merupakan nama-nama pengusaha sarang burung wallet

kota Makassar sebanyak 40 orang yang mendirikan bangunan sarang burung

46

wallet berdasarkan dari wawancara terhadap salah seorang pengusaha sarang

burung wallet H.Ambo Asse”.

Apakah pemungutan pajak pada setiap bulannya tetap jumlah yang di bayarkan.dan sudah berapa lama bapak punya usaha sarang burung wallet di Makassar”

H. Ambo Asse mengatakan bahwa:

“Saya sudah mengusahakan sarang burung walet sejak 3 tahun terakhir,

mengenai pemungutan pajak tidak menentu, dikarenakan jumlah sarang yang

dihasilkan setiap bulannya itu berbeda-beda. Berbicara mengenai penjualan

pembeli yang datang langsung, pembeli biasanya berasal dari dalam kota dan

luar kota serta luar negeri, tapi kebanyakan pembeli berasal dari luar kota dan

luar negeri”

Mengingat pemungutan pajak menggunakan sistem self assessment

seharusnya pengusaha/wajib pajak mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan

dan melaporkan usahanya agar pejabat pajak bisa melakukan pendataan

dengan baik.

2. Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 BAB XI Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet

Proses pemungutan pajak di Kota Makassar berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Makassar Nomor 3 BAB XI Tahun 2010 tentang Pajak Sarang

Burung Walet yaitu Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak

membayar pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang

memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD,

SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) pemungutan tidak dibayarkan secara

langsung melainkan dibayar setiap bulannya. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2)

47

Pembayaran pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak mengingat sistem

pemungutan pajak menggunakan sistem Self Assessment yang dimana wajib

pajak diberi kepercayaan dalam melaporkan, mendaftarkan, menghitung dan

membayar pajaknya yang terurtang. Sedangkan maksud dari Pasal 8 ayat (3)

wajib pajak membayar sendiri pajaknya yang terutang dengan menggunakan

SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan

Peraturan Walikota. Mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD,

SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Walikota.

Tata cara penerbitan dan Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD,

SKPDKB, dan SKPDKBT berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun

2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Sarang Burung Walet diatur pada Bab III

Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT Pasal 4 Ayat (1) sampai dengan Ayat (8) yaitu Setiap wajib pajak,

harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas lengkap dan ditandatangani oleh

wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendataan,

Pendaftaran, dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah. Formulir SPTPD dapat

diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendataan, Pendaftaran.

Penetapan Dinas Pendapatan Daerah dan/atau dapat diakses melalui

website resmi Dinas Pendapatan Daerah. SPTPD memuat pelaporan tentang

nilai jual sarang burung walet, volume sarang burung walet dan harga pasaran

sarang burung walet. Penyampaian SPTPD dilakukan paling lama 10 (sepuluh)

hari setelah pengambilan atau pemanenan sarang burung walet. Apabila batas

waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu

penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya. Apabila batas waktu

48

penyampaian SPTPD terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib

pajak atau kuasanya. Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian

SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam lampiran III dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan walikota ini.

Bisa kita lihat Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pengelolaan Sarang Burung Walet pada Pasal 4 ini sudah

diatur dengan jelas tentang tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian

SPTPD.

Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran

pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat

terutangnya pajak. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah

pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan

harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

diterbitkan.

Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan. Mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,

tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam

Peraturan Walikota. Mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat

pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam

Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan

Sarang Burung Walet pada Pasal 7 (Tata Cara Pembayaran) dan Pasal 8 (Tata

49

Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak).

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, SUrat keputusan keberatan dan Putusan Banding, yang

tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan

surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Apabila wajib pajak tidak membayar atau

kurang membayar Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT,

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan

Banding maka dapat ditagih pada waktunya `dan dapat ditagih dengan surat

paksa. Surat paksa merupakan surat perintah kepada wajib pajak untuk

membayar pajak terutang sekaligus dengan biaya penagihannya.

Sedangkan Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Pelaksanaan penagihan pajak

dengan surat paksa diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penagihan

dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997

tentang Penagihan dengan Surat Paksa.

Tata penagihan juga diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun

2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Sarang Burung Walet pada Pasal 9 (Tata

Cara Penagihan).

Kita ketahui bahwa Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai

dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan

penyetorannya. Maksud dari penghimpunan data objek dan subjek pajak disini

adalah Pendataan, pendaftaran dan Pelaporan.

50

Dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pajak Sarang Burung Walet tidak jelas diatur mengenai Pendataan, pendaftaran

dan Pelaporan. Namun Pendataan, pendaftaran dan Pelaporan diatur dengan

jelas pada Pasal 2 dan 3 dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pengelolaan Sarang Burung Walet sebagai tindak lanjut dari

pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pajak Sarang Burung Walet

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Pemungutan Pajak Daerah Sarang Burung Wallet Kota Makassar

Berdasarkan dari asumsi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak daerah kota Makassar adalah

sebagai berikut:

a. Layanan Fiskus Terhadap Wajib Pajak.

Pelayanan berkualitas dan prima sebagai lanyanan jasa kepada

pengusaha sarang burung wallet kota Makassar agar wajib pajak taat

melaporkan dalam pemungutan pajak daerah dan pelayanan yang diberikan

kepada wajib pajak adalah sebagai berikut:

1) Prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami

oleh semua wajib pajak, pendaftaran NPWP, adanya sistem informasi

perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, sehingga sistem ini

pelayanan prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata.

2) Petugas pajak atau Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam

skill, knowledge, dan experience dalam hal kebijakan perpajakan,

administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan, pelayanan

petugas bank tempat pembayaran wajib melayani dan memberikan

51

penjelasan terhadap wajib pajak dengan ramah agar wajib pajak

benar-benar paham sesuai yang diharapkan atau diinginkan.

3) KPP memberikan kemudahan dalam pembayaran yang dilakukan

melalui e Banking yang bisa dilakukan dimana saja, Penyampaian

SPT melalui drop box yang dapat dilakukan dimana saja, tidak harus

di KPP tempat wajib pajak terdaftar, disediakan sistem pelaporan

melalui e-SPT dan e-Filling. NPWP yang dapat dilakukan secara

onlinemelalui e-Register dari website pajak.

4) KPP memberikan perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), dengan

perluasan ini dapat meningkatkan pelayanan wajib pajak dengan

menetapkan suatu pelayanan yang terpadu untuk setiap KPP,

sehingga dapat memberikanpelayanan kepada wajib pajak tanpa

harus mendatangi masing-masing seksi.

Berdasarkan dari layanan di atas peniliti menemui salah satu

pengusaha sarang burung wallet kota Makassar yaitu Ade Bisono dan

peniliti mewawancarai “ apakah kebijakan pemerintah daerah kota

Makassar dalam layanan fiskus terhdap wajib pajak terutama pada

pengusaha sarang burung wallet sangat membantu dalam

mempengaruhi wajib pajak untuk melapor pajak daerah”

“Pak ade bisono mengatakan lanyanan fiskus merupakan kebijakan

pemerintah yang sangat bagus dan sangat bermamfaat di karnakan kami

pengusaha contoh nya saya pengusaha burung wallet menerima dan

mendapatkan lanyanan jasa tehadap melaporkan,konsultasi,pemberian

arahan terpadu dalam pembayaran pajak daerah. Sehingga saya tidak

terlalu lama menungu untuk membayar pajak daerah atas penhasilan

sarang burung wallet”

52

b. Kemauan Membayar Pajak

Konsep kemauan membayar pajak (willingness to pay tax) diartikan suatu

nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan

peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi

sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak,

penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak

c. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan

meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan

perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap

kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang

dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk

perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam

membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu

akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar

pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana

untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Meskipun sistem pemungutan pajak self assessment system sudah

dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang

diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya

wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih

rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan

53

melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan

kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan hasil

pendapatan sarang burung wallet dalam tiap bulan nya ataupun tahunan nya.

d. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku

seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan

formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib

pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem

perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan

kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan,

membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi

pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang

dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan

perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna

untuk membangun negara.

e. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara

wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak

yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan

menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak

terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap

54

sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Wajib

pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi adminstrasi dan sanksi

pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

f. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian,

penginteprestasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga

merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri

individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang

menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai.

Persepsi wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak menyatakan bahwa

persepsi masyarakat terhadap kinerja Badan Perpajakan Nasional Swedia, ini

dilihat dari: kesadaran prosedur yang bermanfaat bagi wajib pajak, kebutuhan

bagi wajib pajak, perlakuan yang adil, keahlian aparat dalam mendeteksi

kesalahan,serta dalam mengoreksi laporan pajak. Hasil penelitian menyimpulkan

bahwa persepsi wajib pajak yang positif dapat mempengaruhi perilaku wajib

pajak dalam membayar pajak.

g. Kualitas Layanan terhadap Wajib Pajak

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan

kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang

dapat dipertangggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus.

Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang

berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang

memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pelayanan

perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM),

ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas

55

pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM

melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan.

Kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan

kepadanya, maka mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban

membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan

perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka

pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan

secara efektif dan efisien. Dengan demikian sistem informasi perpajakan dan

kualitas SDM yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang

semakin baik.

h. Denda Administrasi Dan Penutupan Usaha

Denda merupakan kebijakan pemerintah pusat terhadap pengusaha

ataupun karyawan perusahaan terutama terhadapa pengusaha sarang burung

wallet kota Makassar dimana pemerintah setempat menegaskan untuk

melakukan penutupan usaha kepada wajib pajak yang tidak taat membayar

pajak daerah dan denda admistrasi sebanyak 0.1% berdasarkan Berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 3 BAB XI Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung

Walet.

Setelah penulis mewawancarai salah satu staf dispenda kota Makassar

peniliti bertanya kepada Pak Gunawan ‘’apakah pengusaha sarang burung wallet

jika tidak melapaporkan hasil pendapatannya dalam satu bulan bagaimana

sanksinya.’’

“Menurut pak Gunawan mengatakan bahwa denda terhadap pengusaha sarang burut wallet Makassar kota Makassar berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaporkan dan membayar pajak nya, serta adanya ancaman terhadap pengusaha sarang burung wallet apabila tidak melaporkan laporan pendatannya maka akan di tutup kegiatang usaha nya.”

56

B. Pembahasan

1. Data realisasi pemungutan Pajak daerah dan Sarang Burung Walet di Kota makassar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet

Pemungutan itu berkaitan dengan pendataan, penagihan, pembayaran

dan lain sebagainya..

Dari wawancara kepada Bapak Ayyub selaku kepala bidang penagihan.”:

“Pemungutan pajak sarang burung walet Di Dinas Pendapatan Daerah

Kota makassar menggunakan sistem self asessment dalam

pemungutannya dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam

mendaftarkan, melaporkan, menghitung dan membayar pajaknya,

sehingga kami hanyamengandalkan kejujuran dari wajib pajak”.

Perolehan data yang di dapat di lapangan atas dasar rincian pendapatn

daerah dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta dana perimbangan

adalah sebagai berikut:

Table 4.2Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Makassar Sulawesi Selatan

2017/2018/2019

No Nama skpd kota Makassar

Realisasi pendapatan daerah 2017

Realisasi pendapatan daerah 2018

Realisasi pendapatan daerah 2019

A. Hasil pajak daerah Rp. 759.579.142.170 RP. 938.786.384.191 Rp. 942.551.891.961

1. pajak hotel Rp. 70.521.682.850 Rp. 92.970.091.185 Rp. 103.142.302.558

2. pajak restaurant Rp. 115.009.325.364 Rp. 140.867.931.061 Rp. 166.283.919.526

3. pajak hiburan Rp. 27.233.725.456 Rp. 31.602.486.375 Rp. 38.710.026.743

4. pajak reklame Rp. 18.354.864.487 Rp. 41.663.920.073 Rp. 44.880.644.293

5. pajak penerangan jalan

Rp. 168.408.682.038 Rp. 93.822.350.300 Rp. 212.023.911.244

pajak non pln Rp. 30.124.868

6. pajak mineral bukan logam/batuan

Rp. 453.975.700 Rp. 98.634.599

7. pajak parker Rp. 15.283.622.944 Rp. 16.495.485.771 Rp. 907.817.255

57

8. pajak air bawah tanah Rp. 828.320.349 Rp. 1.850.006.866 Rp. 2.763.829.566

9. pajak sarang burung wallet

Rp. 58.217.917 Rp. 47.026.000 Rp. 33.713.400

10. pajak BPHBT Rp. 188.933.945.304 Rp. 272.826.084.740 Rp. 210.360.574.161

11. PBB sector Rp. 154.166.898.178 Rp. 146.511.051.430 Rp. 147.431.840.645

B. hasil retrubusi daerah

Rp. 10.730.746.003 Rp. 10.881.320.025 Rp. 4.819.976.443

retribusi jasa usaha Rp. 10.730.746.003 Rp. 10.881.320.025 Rp. 4.819.976.443

retribusi pemakaian kekayaan daerah

Rp. 10.730.746.003

1. pemakaian tanah untuk K5

2. Pengg tanah untuk reklame

Rp. 4.185.191.403 Rp. 4.189.516.443

3. ret. Penawaran titik reklame

Rp. 6.545.554.600 Rp. 630.460.000

C. Dana perimbangan

Rp. 109.645.984.333

1. bagi hasil dari PBB Rp. 13.986.091.199

2.Bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh 21

Rp. 95.659.893.134

total pendapatan 2017

Rp. 879.579.142.506 Rp. 949.677.704.216 Rp. 947.371.868.404

Sumber Data: Dispenda Kota Makassar

2. Penagihan

Penagihan yaitu serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi

utang pajak dengan menegur atau memperingatkan. Dalam hal penagihan, saat

sudah masuk masa pajak pejabat pajak memberikan Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah kepada wajib pajak.

58

Dari hasil wawancara Bapak Firdaus, selaku pejabat pajak yang

menangani pajak sarang burung walet terkait penagihan pajak sarang burung

wallet mengatakan bahwa”

“Tagihan itu dibayar sendiri oleh wajib pajak, kami selaku pejabat pajak hanya membawakan wajib pajak surat pemberitahuan pajak daerah”

Dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa kurangnya peran dari

pejabat pajak dalam hal penagihan. Kurangnya peran dari pejabat pajak dalam

hal penagihan ini maka wajib pajak bisa saja memasukkan data yang tidak valid

dalam pembayaran pajak dan hal ini bisa saja terus berlanjut jika pejabat pajak

tidak berperan aktif dalam melakukan penagihan.

Dari wawancara kepada saudara Ani selaku pejabat pajak di bidang

penagihan bahwa surat pemberitahuan pajak daerah”

“STPD itu diisi oleh wajib pajak. Setelah itu keluarlah surat ketetapan

pajak daerah. Surat ketetapan pajak daerah adalah surat keputusan yang

menentukan besarnya jumlah pajak terutang. Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD), biasanya meliputi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD),

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan

Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)”

3. Realisasi penerimaan dan perbandingan target pajak daerah kota Makassar terhadap pengusaha sarang burung wallet.

Pajak sarang burung walet adalah jenis pajak yang dibayar sendiri oleh

wajib pajak. Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama

30 hari kerja setelah saat terutang pajak.

Cara pembayaran pajak sarang burung walet yaitu wajib pajak

menghitung sendiri pajaknya yang terutang dengan cara hasil dari penjualan

sarang burung walet diambil 10% (sepuluh persen) untuk dibayarkan pajak. 10%

59

ini sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan ketentuan ini sudah benar dan

tidsak bertentangan dengan Peraturan-peraturan diatasnya, seperti Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan

untuk memperkuat kenyakinan penulis peneiliti memwawancarai salah satu staff

Dispenda kota Makassar yaitu.

Menurut Salamat, staff di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.”

“Pak Salamat menambahkan bahwa:

“Dalam pemungutan pajak sarang burung walet, pemungutan yang

dilakukan oleh pejabat pajak, dia tidak berpatokan pada berapa jumlah

sarang yang dihasilkan tapi berdasarkan hasil jual beli sarang burung

walet, dan hasil dari jual beli tersebut dikenai pajak 10% (sepuluh persen)

untuk dibayarkan”.

Pemungutan pajak daerah khusus nya terhadap pengusaha sarang

burung wallet kota Makassar adapun data yang di peroleh peniliti pada saat

penilitian dapat di liat di table adalah sebagai berikut:

Table 4.3Perbandingan Target Dengan Realisasi Penerimaan Januari S/D Desembar

2017-2018 Pajak Sarang Burung Walet

NoBulan/Tahun

2017 Target BulanRealisasi

Penerimaan %Bulan/Tahun

2018Target

PerbulanRealisasi

Penerimaan

1 Januari 8.333.333 0 ,0% Januari 8.333.333 1.830.000

2 februari 8.333.333 0 ,0% februari

8.333.333 0

3 Maret 8.333.333 0 ,0% Maret

8.333.333 0

4 April 8.333.333 0 ,0% April

8.333.333 0

5 Mei 8.333.333 20.047.200 240,57% Mei

8.333.333 12.964.000

6 Juni 8.333.333 0 ,0% Juni

8.333.333 8.550.000

7 Juli 8.333.333 16.908.957 202,91% Juli

8.333.333 0

60

8 Agustus 8.333.333 20.067.680 240,81% Agustus

8.333.333 0

9 September 8.333.333 0 ,0% September

8.333.333 8.800.000

10 Oktober 8.333.333 1.194.080 14,33% Oktober

8.333.333 0

11 November 8.333.333 0 ,0% November

8.333.333 2.000.000

12 Desember 8.333.333 0 ,0% Desember

8.333.333 12.882.000

JUMLAH 100.000.000 58.217.917 58,22% JUMLAH 100.000.000 47.026.000Sumber: Data Olah

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pendapatan pajak daerah

terhadap pajak sarang burung wallet pada tahun 2017 sebanyak RP 58.217.917

sedangakan pada tahun 2018 sebesar RP 47.026.000.pendapatan daerah

mengalami penurunan secara drastis yaitu sekitar Rp 11.026.000.

Dalam melihat kurung waktu selama 1 tahun periode 2018 mengalami

tingkat penurunan pendapatan daerah pajak sarang burung wallet kota Makassar

maka pemerintah setempat menaikkan target agar pendapatan pajak daerah

sarang burung wallet dapat meningkat adapun realisasi pendapatan pajak

burung walet adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4Perbandingan Target Dengan Realisasi Penerimaan Januari S/D Desembar

2018-2019 Pajak Sarang Burung Walet

No bulan/tahun 2018

target per bulan

realisasi penerimaan

% bulan/tahun 2019

target perbulan realisasi penerimaan

1 Januari 8.333.333 1.830.000 21,96% Januari

20.833.333 0

2 februari 8.333.333 0 0,% februari

20.833.333 0

3 Maret 8.333.333 0 0,% Maret

20.833.333 2.810.000

4 April 8.333.333 0 0,% April

20.833.333 6.433.400

5 Mei 8.333.333 12.964.000 155,57% Mei

20.833.333 0

6 Juni 8.333.333 8.550.000 102,6% Juni

20.833.333 5.350.000

61

7 Juli 8.333.333 0 0,% Juli

20.833.333 0

8 Agustus 8.333.333 0 0,% Agustus

20.833.333 1.935.000

9 September 8.333.333 8.800.000 105,6% September

20.833.333 1.700.000

10 Oktober 8.333.333 0 0,% Oktober

20.833.333 0

11 November 8.333.333 2.000.000 24,% November

20.833.333 0

12 Desember 8.333.333 12.882.000 154,58% Desember

20.833.333 15.485.000

JUMLAH 100.000.000 47.026.000 47,03% JUMLAH 250.000.000 33.713.400Sumber Data: Data Olah.

Table diatas menjelaskan bahwa pendapatan daerah atas pajak sarang

burung wallet mengalami penurunan dari tiap tahun karna reaslisasi yang di

tetapkan dalam pemerintah setempat jauh dari tercapai nya target malahan

terjadi penurunan secara sigfnifikan dimana kita liat table diatas pendapatan

pajak daerah sarang burung wallet tahun 2018 sebesar RP 42.026.000.

sedangkan tahun 2019 sebesar Rp 33.713.400. artinya perbandingan dengan

tahun lalu sebesar Rp 8.312.600. mengalami defisit.

Berdasarkan dari data di atas peneliti meliat pendapatan pajak daerah

khusus nya sarang burung wallet kota Makassar mengalami defisit secara

berangsur angsur dari tahun ke tahun.defisit terjadi bukan karna akan ketidak

patuhan wajib pajak membayar pajak daerah atas pendapatan sarang burung

wallet akan tetapi melainkan karna tingkat populasi wallet di Makassar tidak

seperti dulu yang ramai

Kesadaran membayar pajak menimbulkan sikap patuh, taat, dan disiplin

semata, tetapi diikuti sikap yang kritis, kesadaran dan kepedulian sukarela wajib

pajak. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting

dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

62

Pandangan di atas meruapakan asumsi dari peneliti dari data yang di

kelola akan tetapi untuk memperkuat alasan peniliti sebelum mengambilan

kesimpulan peneliti wawancara salah satu pengusaha sarang burung kota

Makassar yaitu Rahmat Hidayat mengatakan”

“Bahwa wallet di kota Makassar sudah tidak produktif lagi di karnakan

faktor kebinsingan pabrik dan pecemaran lingkungan yang kurang

kondusif di sekitar tempat sarang burung wallet dan perkembangan

pengusaha sarang burung wallet sudah mekar di setia daerah yang

mengakibatkan terbagi nya burung untuk menetap dalam tempat

tertentu.”

Wawacara di atas merupakan bukti pendukung dimana bahwa yang

menjadi penyebat utama menurun nya tingkat pendapatan daerah kota

Makassar bukan karna akibat tidak patuh nya pengusaha sarang burung wallet

kota Makassar melainkan karna faktor-faktor lingkungan yang menjadi penyebat

utama dimana keadaan kota makasaar yang sudah sangat menjadi kota

produksi dan berdampat terhadap pencemaran lingkungan serta kebisingan

daerah setempat.

63

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemungutan pajak menggunakan sistem self assessment dimana wajib

pajak diberikan kebebasan dalam mendaftarkan, melaporkan,

menghitung dan membayar pajaknya yang terutang.Proses Pemungutan

pajak sarang burung walet di kota pareparesudah sesuai berdasarkan

peraturan daerah nomor No.3 Bab XI Tahun 2010 tentang pajak sarang

burung walet sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah

tentang Pajak Sarang Burung Walet dimulai dari penghimpunan data

objek dan subjek pajak seperti pendataan objek pajak, pendaftaran

subjek pajak, pelaporan objek pajak, penentuan besarnya pajak,

pembayaran, penagihan sampai pengawasannya penyetorannya.

2. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi pengetahuan dan pemahaman

peraturan perpajakan.Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau

semakin baik pengetahuan dan pemahaman pengusaha sarang burung

wallet Makassar mengenai peraturan perpajakan semakin tinggi pula

kepatuhan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh

persepsiatas efektifitas sistem perpajakan. Hal ini terjadi karena

berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelayanan fiskus

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.Semakin baik pelayan yang

diberikan oleh aparatur pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib

pajak.dan sanksi pajak dan pembangunan fasilitas publik mendukung

untuk digunakan sebagai pengontrol dalam penelitian mengenai

kepatuhan wajib pajak. Untuk pengusaha sarang burung wallet yang tidak

64

taat atau tidak melaporkan keterangan penhasilan pajak maka akan

dikenakan denda administrasi dan penutupan usahanya.

B. Saran.

1. Semoga pemerintah lebih terbuka mengenai pajak-pajak daerah dan

Sebaiknya para pejabat pajak melakukan sosialisasi secara rutin tentang

Peraturan Daerah No.3 Bab XI Tahun 2010 tentang Pajak Sarang

Burung Walet kepada masyarakat, agar masyarakat lebih paham dan

mengerti tentang pajak sarang burung walet tersebut.

2. Pemerintah ikut serta dalam menangani setiap masalah-masalah yang

terjadi di lingkungan pengusaha sarang burung wallet arti pemerintah

berkontribusi penuh dalam melestarikan lingkungan agar tidak terlalu

tercemari yang bisa mengakibatkan ketidaknyaman wallet. Serta

pemerintah terjung lansung memberikan arahan-arahan dan tehnik-tehnik

proses pemeliharaan sarang burung wallet dengan baik dan benar.

Memberikan seminar-seminar dan latihan khusus terhadap para

pengusaha sarang burung wallet kota makasar dimana pengusaha

tersebut dapat mengerti penuh bagaimana management pemeliharaan

burung wallet dengan baik dan benar.

65

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chidir. 2013. Hukum Pajak Elementer. Bandung: PT Eresco.

Arief Budiman, 2012. Pedoman Membangun Gedung Walet. Jakarta: PT Agro

Media Pustaka.

Arikunto, Suharsini. 2016. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Penerbit Bumi

Aksara

Basuki, Yoyok Rahayu. 2017. A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan. Jakarta:

Magic Entertaiment.

Bustamar Ayza. 2017. Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama. Depok: Kencana.

Eeng Ahman & Epi Indriani. 2007.Membina Kompetensi Ekonomi Buku Pelajaran

untuk SMA/MA Kelas IX Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Grafindo

Media Pratama. Bandung.

Eman Rustandi, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah R Panuju. Perencanaan dan

Pengembangan Wilayah. Yayasan. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Hakim, Lukman. 2013. Analisis Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di

Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus Kecamatan Tembilahan).

Idris, Amiruddin. 2016. Ekonomi Publik. Yogyakarta: Deepublish.

Juli Ratnawati dan Retno Indah. 2015. Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta:

Deepublish.

K. Judisseno, Rimsky. 2017. Pajak dan Strategi Bisnis suatu Tinjauan tentang

Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia.. Jakarta: PT

GRamedia Pustaka Utama.

Lubis, Irwansyah. 2013. Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan

Pelaksanaan Hukum. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Penerbit Andi, Yogyakarta.

66

Mila Saraswati & Ida Widaningsih. 2008. Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial

(Geografi. Sejarah. Sosiologi. dan Ekonomi) untuk Kelas VIII Sekolah

Menengah Pertama. PT Grafindo Medi Pratama. Jakarta.

Nafriani. 2016. Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru..

Nurmatu, Safri. 2015. Pengantar Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Granit.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Kota Makassar.

Prabowo, Yusdianto. 2014. Akuntansi Perpajakan Terapan Edisi Revisi. PT

Grasindo. Jakarta

Priantara, Diaz. 2016. Perpajakan Indonesia Edisi 3. Penerbit Mitra Wacana

Media, Jakarta.

Rakyat, Sulsel. 2012. Dewan Soroti Dispenda, Terkait Pajak Sarang Burung

walet, dalam http://webcache.googleusercontent.com, 10 September

2017.

Rosdiana, Haula., dan Irianto, Selamet. 2012. Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan

dan Implementasi di Indonesia, Jakarta, Rajawali september 2017.

Shintia, Saerang. 2017. Analisis Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di

Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus Kecamatan Tembilahan.

Sudirman, Rismawati., dan Amiruddin, Antong. 2016. Perpajakan Pendekatan

Teori dan Praktek. Penebit Empat Dua Media, Malang.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sujaweni, wiratna. 2014. Metodologi Penelitian, Lengkap, Praktis, dan Mudah.

Penerbit Alfabeta, Bandung..

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

LAMPIRAN

Nama Jabatan/pengusaha Ungkapan Wawancara

H. Ambo Asse Pengusaha sarang brung walet

Saya sudah mengusahakan sarang burung walet sejak 3 tahun terakhir, mengenai pemungutan pajak tidak menentu, dikarenakan jumlah sarang yang dihasilkan setiap bulannya itu berbeda-beda. Berbicara mengenai penjualan pembeli yang datang langsung, pembeli biasanya berasal dari dalam kota dan luar kota serta luar negeri, tapi kebanyakan pembeli berasal dari luar kota dan luar negeri”

“Pak ade bisono Pengusaha sarang brung walet

“Pak ade bisono mengatakan lanyanan fiskus merupakan kebijakan pemerintah yang sangat bagus dan sangat bermamfaat di karnakan kami pengusaha contoh nya saya pengusaha burung wallet menerima dan mendapatkan lanyanan jasa tehadap melaporkan,konsultasi,pemberian arahan terpadu dalam pembayaran pajak daerah. Sehingga saya tidak terlalu lama menungu untuk membayar pajak daerah atas penhasilan sarang burung wallet”

pak Gunawan staff di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

“Menurut pak Gunawan mengatakan bahwa denda terhadap pengusaha sarang burut wallet Makassar kota Makassar berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaporkan dan membayar pajak nya, serta adanya ancaman terhadap pengusaha sarang burung wallet apabila tidak melaporkan laporan pendatannya maka akan di tutup kegiatang usaha nya.”

Pak Ayyub staff di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

“Pemungutan pajak sarang burung walet Di Dinas Pendapatan Daerah Kota makassar menggunakan sistem self asessment dalam pemungutannya dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung dan membayar pajaknya, sehingga kami hanyamengandalkan kejujuran dari wajib pajak”.

Pak salama staff di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

“Dalam pemungutan pajak sarang burung walet, pemungutan yang dilakukan oleh pejabat pajak, dia tidak berpatokan pada berapa jumlah sarang yang dihasilkan tapi berdasarkan hasil jual beli sarang burung walet, dan hasil dari jual beli tersebut dikenai pajak 10% (sepuluh persen) untuk dibayarkan”.

Rahmat Hidayat Pengusaha sarang brung walet

“Bahwa wallet di kota Makassar sudah tidak produktif lagi di karnakan faktor kebinsingan pabrik dan pecemaran lingkungan yang kurang kondusif di sekitar tempat sarang burung wallet dan perkembangan pengusaha sarang burung wallet sudah mekar di setia daerah yang mengakibatkan terbagi nya burung untuk menetap dalam tempat tertentu.”