PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA CIKARANG SKRIPSI Diajukan dalam Memenuhi Persyaratan untuk Gelar Sarjana Akuntansi Oleh : Yosi Saputri Febrina Ramadhani 008201505005 FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI CIKARANG, BEKASI 2019
PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA CIKARANG
SKRIPSI
Akuntansi
Oleh :
PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA CIKARANG
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEPATUHAN WAJIB
PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN
Penelitian skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan
penelitian saya sendiri
dan juga arahan dan bimbingan dari pembimbing dan benar – benar
bukan
merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila
dikemudian
hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia
menerima
sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Demikian surat ini dibuat sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana
mestinya.
Skripsi ini disusun dan diserahkan oleh :
Nama : Yosi Saputri Febrina Ramadhani
NIM : 008201505005
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di
KPP
Pratama Cikarang Utara).
Telah ditinjau dan telah memenuhi persyaratan untuk skripsi oleh
karena itu, kami
merekomendasikan mahasiswa tersebut untuk mengikuti sidang
sebagai
pemenuhan sebagian persyaratan untuk gelar Sarjana Akuntansi.
Cikarang, 30 Maret 2019
(Andi Ina Yustina, M.Sc., CMA) (Andi Ina Yustina, M.Sc., CMA)
xi
PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN DI KPP PRATAMA CIKARANG
Disampaikan oleh Yosi Saputri Febrina Ramadhani, Program Studi
Akuntansi,
Fakultas Bisnis, telah dinilai dan terbukti lulus ujian lisan yang
diadakan pada 24
April 2019.
Dewan Penguji,
Penguji 1 Penguji 2
(Dr. Ika Pratiwi Simbolon, SE., MM) (Setyarini Santosa, SE.,
MAFIS.,Ak)
Disetujui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat
serta
kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
judul
“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak,
Kegiatan
Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan
Pajak
Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Cikarang Utara ”.
Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak
pihak, sehingga
pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa
hormat
penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua
pihak yang
telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun
tidak
langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama
kepada yang saya
hormati:
1. Ibu Maria Jacinta Arquisola, PhD .MHRM selaku Dekan Progam
Studi
Akuntansi, Fakultas Bisnis, President University.
2. Ibu Andi Ina Yustina, M.Sc., CMA selaku Ketua Progam Studi
Akuntansi,
Fakultas Bisnis, President University.
3. Ibu Imas Nurani Islami, S.Pd., M. Sc selaku Dosen Pembimbing
yang telah
banyak meluangkan waktu dan perhatian untuk memberikan bimbingan
dan
pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Bisnis President University yang
telah
memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Teristimewa kepada kedua Orang tua saya Mama dan Papa yang
sangat saya
sayangi dan cintai, terimakasih selalu mendoakan, memberikan
motivasi
xiii
sehingga mampu menghantarkan penulis sampai titik ini. Serta adik
tersayang
Fadhila yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga
penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk Sahabat – sahabat saya Vivi, Yuli, Urbach, Selvi, Danik
dan Anisa
yang selalu mendukung saya dalam kondisi apapun dan seluruh teman
–
teman jurusan Akuntansi angkatan 2015 yang telah bersama – sama
belajar
dan berjuang selama 3,5 tahun.
Saya berharap kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini dan
semoga
skripsi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.
Cikarang, 30 Maret 2019
Deklarasi orisinalitas
------------------------------------------------------------------
ix
Lembar pengesahan
-------------------------------------------------------------------
xi
Kata pengantar
-------------------------------------------------------------------------
xii
Daftar isi
---------------------------------------------------------------------------------
xiv
Daftar gambar
--------------------------------------------------------------------------
xix
Daftar tabel
------------------------------------------------------------------------------
xx
Daftar lampiran
-------------------------------------------------------------------------
xxi
1.3. Tujuan penelitian
------------------------------------------------------------
6
1.4. Batasan penelitian
----------------------------------------------------------- 7
1.5. Manfaat penelitian
----------------------------------------------------------- 7
2.1. Landasan teori
----------------------------------------------------------------
9
2.1.2. Wajib pajak
---------------------------------------------------------- 13
2.1.2.4. Tata cara pemungutan pajak ----------------------------
17
2.1.2.5. Tarif
pajak-------------------------------------------------- 18
2.1.3. Penerimaan pajak
--------------------------------------------------- 19
2.1.4.1. Pengertian
-------------------------------------------------- 19
2.1.5.1. Pengertian kepatuhan wajib pajak ---------------------
21
2.1.5.2. Indikator kepatuhan wajib pajak -----------------------
22
2.1.6. Kegiatan sosialisasi perpajakan
---------------------------------- 22
2.1.7. Pemeriksaan pajak
-------------------------------------------------- 24
2.1.8. Pajak penghasilan
--------------------------------------------------- 28
2.1.8.5. Penghasilan tidak kena pajak ---------------------------
35
2.1.8.6. Pajak penghasilan orang pribadi -----------------------
38
xvi
2.1.9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ------------------------
41
2.1.9.1. Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 41
2.1.9.2. Tarif Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ---------
43
2.2.Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak,
kegiatan
sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap
penerimaan pajak penghasilan
--------------------------------------------
pajak penghasilan
--------------------------------------------------- 45
pajak penghasilan
--------------------------------------------------- 46
penerimaan pajak penghasilan -----------------------------------
48
penghasilan
-----------------------------------------------------------
49
2.3.Kerangka
konseptual---------------------------------------------------------
51
3.1. Populasi dan sampel penelitian
------------------------------------------- 52
3.2. Definisi operasional dan pengukuran variabel
------------------------- 53
3.3. Teknik pengumpulan
data-------------------------------------------------- 56
3.4.1. Statistika deskriptif
------------------------------------------------- 57
3.4.2.1. Uji asumsi
klasik------------------------------------------ 58
xvii
4.1. Deskripsi responden
--------------------------------------------------------- 63
4.1.2. Karakteristik responden berdasarkan usia
---------------------- 64
4.1.3. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan --------------
64
4.1.4. Karakteristik responden berdasarkan penghasilan ------------
65
4.2. Deskripsi statistik variabel
------------------------------------------------- 66
4.2.1. Variabel kesadaran wajib pajak
---------------------------------- 67
4.2.2. Variabel kepatuhan wajib pajak
---------------------------------- 69
4.2.3. Variabel sosialisasi perpajakan
----------------------------------- 71
4.2.4. Variabel pemeriksaan pajak
-------------------------------------- 72
4.2.5. Variabel penerimaan pajak
---------------------------------------- 73
4.3. Analisis hasil penelitian
---------------------------------------------------- 74
4.3.1. Pengujian asumsi klasik
------------------------------------------- 75
4.3.1.1. Uji normalitas
--------------------------------------------- 75
4.3.1.2. Uji autokorelasi
------------------------------------------- 76
4.3.1.3. Uji multikolinieritas
-------------------------------------- 77
4.3.1.4. Uji heteroskedastisitas
----------------------------------- 78
4.3.5. Koefisien determinasi
---------------------------------------------- 86
xviii
pajak
-------------------------------------------------------------------
88
pajak
-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
89
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN
------------------------------------------ 92
5.1. Kesimpulan
-------------------------------------------------------------------
92
5.2. Saran
---------------------------------------------------------------------------
93
DAFTAR PUSTAKA
-----------------------------------------------------------------
94
Gambar 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
------------ 63
Gambar 4.2 Karakteristik responden berdasarkan usia
------------------------ 64
Gambar 4.3 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan
----------------- 65
Gambar 4.4 Karakteristik responden berdasarkan penghasilan
-------------- 65
xix
tahun 2007-2015
------------------------------------------------------- 2
Tabel 4.2 Deskripsi variabel kesadaran wajib pajak
------------------------ 67
Tabel 4.3 Deskripsi variabel kepatuhan wajib pajak
------------------------ 69
Tabel 4.4 Deskripsi variabel sosialisasi perpajakan
------------------------- 71
Tabel 4.5 Deskripsi variabel pemeriksaan pajak
----------------------------- 73
Tabel 4.6 Deskripsi variabel penerimaan pajak
------------------------------ 74
Tabel 4.7 Output uji normalitas
------------------------------------------------- 76
Tabel 4.8 Output uji autokorelasi
----------------------------------------------- 77
Tabel 4.9 Output uji multikolinieritas
----------------------------------------- 78
Tabel 4.10 Output uji heteroskedastisitas
--------------------------------------- 79
Tabel 4.11 Model regresi
---------------------------------------------------------- 80
Tabel 4.12 Output uji serentak
---------------------------------------------------- 81
Tabel 4.13 Output uji parsial kesadaran wajib pajak
------------------------- 82
Tabel 4.14 Output uji parsial kepatuhan wajib pajak
------------------------- 83
Tabel 4.15 Output uji parsial sosialisasi perpajakan
-------------------------- 84
Tabel 4.16 Output uji parsial pemeriksaan pajak
------------------------------ 85
Tabel 4.17 Output koefisien determinasi
--------------------------------------- 86
xx
Lampiran 3 Rekapitulasi jawaban responden
----------------------------------- 103
Lampiran 4 Data penerimaan PPh 25 orang pribadi KPP Pratama
Cikarang 108
Lampiran 5 Output statistika deskriptif
------------------------------------------ 108
Lampiran 6 Output uji normalitas
------------------------------------------------- 108
Lampiran 7 Output uji autokorelasi
----------------------------------------------- 109
Lampiran 8 Output uji multikolinieritas
----------------------------------------- 109
Lampiran 9 Output uji heteroskedastisitas
--------------------------------------- 109
Lampiran 10 Output pengujian serentak (F-test)
--------------------------------- 110
Lampiran 11 Output pengujian parsial (t-test)
------------------------------------ 110
Lampiran 12 Output koefisien determinasi
--------------------------------------- 110
xxi
COMPLIANCE, TAX SOCIALIZATION ACTIVITIES, DAN
TAX AUDITS TO THE INCOME TAX ADMISSION IN TAX
OFFICE PRATAMA CIKARANG
ABSTRACTS
The purpose of this study is to define the effect of taxpayer
awareness, taxpayer
compliance, tax socialization activities, and tax audits to the
income tax
admission. People awareness about taxpayer is really important in
order to
increase the country revenue. In the tax socialization activities,
the benchmark
taken is the total activities of socialization in Tax Office
Pratama Cikarang. For
the taxpayer awareness will be measured based on the percentage of
total SPT
Masa from the timely income tax 25. Moreover, income tax audits
will also be
done with measuring the total of STP income tax 25 published for
the taxpayer
awareness. These will have an effect to the income tax admission in
Tax Office
Pratama Cikarang and will be tested how is the effect from these
three variables to
the income tax in Tax Office Pratama Cikarang.
Keywords: taxpayer awareness, taxpayer compliance, tax
socialization activities,
tax audits, income tax admission
xxii
PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA CIKARANG
INTISARI
kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan penghasilan
(PPh).
Kesadaran masyarakat akan wajib pajak sangat penting untuk
dilakukan dengan
maksud agar pendapatan negara bisa naik. Dalam kegiatan sosialisasi
perpajakan,
tolak ukur yang dilakukan yaitu jumlah kegiatan sosialisasi yang
diadakan
dinKPP Pratama Cikarang. Untuk kesadaraniwajib pajak sendiri
akan
diukuriberdasarkan presentaseijumlah SPT Masa dari PPh 25iyang
tepat waktu.
Selain itu pemeriksaan PPh juga akan dilakukan dengan mengukur
jumlah STP
PPh 25 yang diterbitkan untukiwajib pajak. ketiganya ini secara
keseluruhan akan
berpengaruh pada penerimaan PPh di KPP Pratama Cikarang dan akan
diuji
bagaimana pengaruh dari ketiga variabel ini terhadap PPh dinKPP
Pratama
Cikarang.
sosialisasiiperpajakan, pemeriksaan pajak, penerimaan PPh
1
akan tercapai apabila program-program yang telah direncanakan
pemerintah dapat
terlaksana dan berjalan dengan lancar. Dalam rangka melaksanakan
program-
programnya, pemerintah memerlukan dana yang besar. Dana tersebut
diperoleh
dari pendapatan negara yang mana salah satunya didapatkan dari
pajak menurut
Badan Pusat Statistik Penerimaan Pajak pada Tahun 2017 adalah
1.498.871.000
rupiah. Pajak merupakan pendapatan negara yang mendominasi cukup
besar.
Modal berupa dana bisa juga berasal dari potensi alam, laba,
royaltiapemerintah
retribusi, kontribusi, beaadan cukai, serta sanksiadanadenda
(Rahayu, 2010)
Dominasi sektor pajak bagi penerimaan negara ini salah satunya
yaitu Pajak
Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan biasa atau disebut juga pajak
penghasilan
pasala25 atau PPhaadalah pajak yang dibebankan pada penghasilan
perorangan,
perusahaanaatau badanahukum lainnya yang diberlakukanasecara
progresif,
proporsional, atauaregresif. Dasarahukum tentang pajakapenghasilan
terdapat
pada (Pemerintah, 2000) dan kemudianamengalami perubahanahingga
terakhir
terdapat pada Undang-UndangaNomor 36aTahun 2008 (Indonesia, Undang
-
Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan pajak penghasilan, 2008)
. Pada
undang-undang ini dibahas mengenai objek dan subjek pajak yang
selanjutnya
disebut sebagai wajib pajak. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan
Negara
2
Tabela1.1
memenuhi kewajibannya. Rasio kepatuhan tersebut dihitung dari
perbandingan
antara jumlah SPT yang diterima terhadap jumlah wajib pajak yang
wajib
3
pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sepanjang 2018 adalah
sebesar
71%. Rasio tersebut turun dibanding tahun 2017. Bila dibandingkan,
rasio
kepatuhan wajib pajak di 2018 lebih rendah dibandingkan rasio
kepatuhan di 2017
yaitu sebesar 72,60% atau 96,8% dari target yang sebesar 75%
(Yuniartha, 2019).
Hal tersebut menunjukkan bahwa belum semua potensi pajak yang ada
dapat
terpenuhi. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum memiliki
kesadaran akan
pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun
bagi
mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.
Agar penerimaan di sektor pajak bisa optimal dapat dilakukan sistem
self-
assessment untuk pemungutan pajak. Dalam penerapannya, sistem ini
bertujuan
agaraadministrasi dalam perpajakanamenjadi lebihamudah, murah,adan
juga
efisien (Jam'an & dkk, 2009) .Sistemainialebih
membutuhkanakesadaran
WajibaPajak untukapatuh melaksanakanakewajiban
perpajakanasehingga
pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif. Hal ini akan
berdampak pada semakin
besarnya penerimaan pajak negara apabila kesadaran Wajib Pajak
tinggi untuk
menyetor pajak.
Dalam rangka memenuhi tujuan kesadaran masyarakat akan Wajib Pajak
untuk
kelancaran pembangunan nasional dalam program pemerintah
diperlukan
sosialisasi tentang pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
pemahaman dan
juga kesadaran masyarakat terkait Wajib Pajak. Selain itu dengan
adanya
sosialisasi tentang pajak diharapkan juga dapat
meningkatkanapengetahuan dan
wawasanamasyarakat mengenaiaperaturan perpajakan serta sistemayang
berlaku.
4
pajak dan manfaat yang dapat dirasakan menjadikan masyarakat acuh
dengan
pajak dan tidakamemahami bagaimanaacaranya melaksanakan
kewajibanaperpajakan merekaadan akan berdampakapada
penerimaanapajak
negara (Marsiya, 2012).
adalahadengan menggaliapotensi pajak seoptimalamungkin dan
meningkatkan
kepatuhanawajibapajak. Dengan jumlah penduduk dan potensi sumber
daya yang
melimpah, sangat mungkin untuk dapat menggali potensi pajak yang
ada. Hal ini
berimplikasi dengan peningkatan jumlah wajib pajak aktif serta
peningkatan
kesadaran wajib pajak. Hal ini menjadi sangat penting untuk
meningkatkan
penerimaan pajak untuk pembangunan nasional (Sidawati, 2016).
Dalamarangka meningkatkanakesadaran WajibaPajak dalam membayar
pajak
untuk kelancaran pembangunan nasional, maka pemerintah perlu
melakukan
sosialisasi perpajakan. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting
untuk meningkatkan
pemahaman dan juga kesadaran masyarakat terkait perpajakan di
Indonesia.
Dariasosialisasi ini pemerintah harusadapat menunjukan bahwa
pajakayang
dibayarkan oleh masyarakat memang digunakan untuk kepentingan
bersama. Hal
ini dapat dilakukan melalui transparasi administrasi perpajakan.
Sehingga dengan
adanya sosialisasi tentang pajak diharapkan dapat
meningkatkanapengetahuan
danawawasan masyarakatamengenai peraturan perpajakan serta
sistemayangaberlaku. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat
tentang
pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dapat dirasakan
menjadikan
5
melaksanakanakewajiban perpajakan mereka dan akan berdampak
padaapenerimaan pajakanegara (Sidawati, 2016).
sosialisasiaperpajakan berpengaruhasignifikan positif
terhadapapenerimaan
Selain meningkatkan kesadaran danapengetahuan tentang perpajakan,
hal lain
yang tak kalah penting dan juga turut membantu dalam peningkatan
penerimaan
pajak adalah disiplin terhadap aturan pemerintah yang sudah
ditetapkan.
Penegakan hukum yang ketat oleh aparatur perpajakan dirasa penting
untuk
mengurangi segala tindak kecurangan terhadap pajak. Penegakan
hukumaini dapat
dilakukanadengan melakukanapemeriksaan terhadap wajib pajak.
Berdasarkan
(Indonesia, Undang - Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan
Tata Cara Perpajakan, 1983), yangakemudian diubah dengan
(Indonesia, Undang
- Undang No. 16 Tahun 2000 tentang perubahan Ketentuan Umum dan
Tata Cara
Perpajakan, 2000) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
pemeriksaanapajak
adalah serangkaianakegiatan untuk mencari,amengumpulkan,
mengolahadata
dan/atau keteranganalainnya untuk mengujiakepatuhan
kewajibanaperpajakan
danauntuk tujuan lainnyaadalam rangkaamelaksanakan
ketentuanaperaturan
perundang-undanganaperpajakan.
perpajakanqmerupakan hal yangqpenting dalam rangka meningkatkan
peneriman
6
telahadilakukan (Sutanto, 2009) telah disimpulkanabahwa
pemeriksaan
berpengaruhaterhadap penerimaanapajak di KPPaMataram, yangadapat
dilihat
dariameningkatnya jumlahapenerimaan PPh diatahun
berikutnyaasetelah
SKPKBadikeluarkan.
juga turut membantu dalam peningkatan pajak adalah disiplin
terhadap aturan
pemerintah yang sudah ditetapkan. Penegakanahukum yang
ketataoleh
aparaturaperpajakan dirasa penting untuk mengurangi segala tindak
kecurangan
terhadap pajak. Penegakanahukum ini dapat dilakukanadengan
melakukan
pemeriksaanaterhadap wajib pajak. Dalamapenelitian yangatelah
dilakukan
(Sutanto, 2009) telahadisimpulkan bahwaapemeriksaan
berpengaruhaterhadap
penerimaanapajak di KPPaMataram, yangadapat dilihatadari
meningkatnya
jumlahapenerimaan PPhadi tahun berikutnyaasetelah
SKPKBadikeluarkan.
Dari uraian yangatelah disebutkan, Dengan demikian Penelitian ini
telah
membahasatentang “PengaruhaKesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan
Wajib
Pajak, Kegiatana Sosialisasi Perpajakan,a dan Pemeriksaan aPajak
terhadap
PenerimaanaPajak Penghasilanadi KPPaPratama Cikarang”.
berikut:
7
KPPaPratama Cikarang?
di KPPaPratama Cikarang?
penerimaanaPPh di KPPaPratama Cikarang?
diaKPP Pratama Cikarang?
PPh di KPPaPratama Cikarang.
penerimaanaPPh di KPPaPratama Cikarang.
terhadapapenerimaan PPhadi KPPaPratama Cikarang.
penerimaanaPPh di KPPaPratama Cikarang.
wajibapajak yangaakan mempengaruhi penerimaan PPh. Selain itu
dalam
8
penelitian ini juga akan membahas sosialisasi perpajakan untuk
menyadarkan juga
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wajib pajak
beserta
pengaruh pemeriksaan pajak untuk penerimaan PPh. Hal-hal tersebut
ditujukan
untuk salah satu objek pengamatan yaitu KPP Pratama Cikarang.
1.5. Manfaatapenelitian
danapemeriksaan pajakaterhadap penerimaanapajak penghasilan.
informasi terkait dengan perpajakan terutama peraturan
perundang-undangan
pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
mematuhi
pembayaran pajak penghasilan.
mempelajari perpajakan khususnya mengenaiakesadaran
wajibapajak,
kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan
pajak
terhadapapajakapenghasilan. Selain itu diharapkan, penelitian ini
dapat
referensi dalam melakukan pengembangan terhadap penelitian
selanjutnya.
9
10
BABaII
KAJIANaTEORI
mempunyaiamaksud danatujuanayang samaayaituamerumuskan pengertian
pajak
agar mudahs dipahami. Di bawah sini akan
diuraikansdefinisi-definisi tersebut:
Menurut (Indonesia, Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007) Pajakaadalah kontribusiawajib
pajak
kepadasnegara yangsterutang olehsorang pribadisatau badan yang
bersifat
memaksa sberdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkanaimbalan
secara langsung danadigunakan untukakeperluan negaraabagi
sebesar-
besarnyaakemakmuranarakyat (Zulkarnain & Rizki, 2015).
wajibsmembayarnya menurutaperaturan-peraturan, dengan
gunanyaAadalah untuk membiayaiApengeluaran-pengeluaransumum
pajaksmenurut penulissadalah kontribusiswajib pajak baiksorang
pribadi
maupunsbadan kepada negarasyang bersifat memaksa dengan tidak
11
masyarakat.
dapatadipaksakan) dapataditarik kesimpulanatentang ciri-ciri
yangaterdapat
padaapengertian pajak (Zulkarnain & Rizki, 2015)
sebagaiaberikut:
1) Pajakadipungut olehaNegara, baikaoleh pemerintah pusat
maupunaoleh
pemerintahadaerah berdasarkanaUndang-Undang serta
aturanapelaksanaanya.
(pemungutapajak/administrasiapajak).
umumapemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan,
baikarutin
maupunapembangunan.
pemerintahaterhadap pembayaranapajak yang dilakukanaoleh para
wajibapajak.
yangadiperlukan untuk menutupapembiayaan
penyelenggaraanapemerintahan,
12
(fungsiamengatur/regulatif).
terlihataada dua fungsiapemungutan pajak menurut (Resmi,
2011)ayaitu:
1) FungsiaBudgetair
banyaknyaauntuk kasanegara. Upayaatersebut ditempuhadengan
2) FungsiaRegularend
kebijakanApemerintah di bidangAsosial dan ekonomi, sertaamencapai
tujuan-
tujuanatertentu diluarabidang keuangan
2) SyarataYuridis, yaituapemungutan pajakaharus berdasarkan
Undang-Undang.
13
perekonomian.
(Zulkarnain & Rizki, 2015).
2.1.1.5 Sistemapemungutan pajak
pemungutanapajak menurut (Mardiasmo, 2009) ketigassistem pemungutan
pajak
tersebut yaitu:
memberiawewenang kepadaapemerintah untuk menentukanabesarnya
untukamenghitung, memperhitungkan, membayar danamelaporkan
wewenangAkepada pihak ketiga untuk memotongaatauamemungut
besarnyaapajak yangaterutang oleh wajib pajak.
Dalam penjelasan atas Undang-UndangaRepublik IndonesiaaNomor
6
Tahuna1983 tentangaKetentuan Umumadan Tata CaraaPerpajakan dan
telah
direvisi oleh Undang-UndangaNomor 28 Tahuna2007, yang berbunyi
sebagai
14
adalah (Zulkarnain & Rizki, 2015)
perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaanaNegara
danapembangunan
nasional.
dengan fungsinya berkewajiban melakukanapembinaan,
penelitian,
danapengawasanaterhadap pelaksanaanakewajiban
perpajakanaWajib
undanganaperpajakan.
dapatamelaksanakan kegotongaroyongan nasionalAmelalui
2.1.2. Wajibapajak
2.1.2.1. Pengertianawajibapajak
Denganakata lainatidak akan adaapajak apabilaatidak ada
WajibaPajak. Menuruta
15
(Indonesia, Undang - Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum
Perpajakan, 2009) “WajibaPajak adalahaorang pribadiaatau
badan,
meliputiapembayar pajak, pemotongapajak dan pemungutapajak yang
mempunyai
hak danakewajiban perpajakanasesuai denganaketentuan
peraturanaperundang-
undanganaperpajakan”.
Berdasarkan (Indonesia, Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 tentang
Pajak
Penghasilan, 2008), maka wajibapajak orang pribadiadapat
dibagiamenjadi
delapanayaitu:
pekerjaan. Contoh: PegawaiaSwasta,aPNS.
usaha. Contoh:aPengusaha toko emas, PengusahaaIndustri
MieaKering.
3) Wajibapajak orang pribadi yangasemata-mata menerima
penghasilanadari
pekerjaanabebas. Contoh:aDokter, Notaris, Akuntan,aKonsultan.
yang tidakabersifat final.aContoh:asehubungan
denganapemodalan
yang bersifatafinal. Contoh: sepertiaBunga deposito,
hadiahaundian.
6) Wajibapajak orang pribadi yang semata-mataamenerima
penghasilanayang
bukanaobjek pajak. Contoh:aSepertiabantuan, sumbangan.
16
berbagaiasumber. Contoh:aPegawai Swasta tetapiajuga
mempunyaiausaha
rumah makan, PNS tetapi membukaapraktek dokter.
Sebagaimanaatelah diketahuiabanyak WajibaPajak terdaftar yang
tidakamemenuhi kewajibanaperpajakannya. Olehakarena itu
adaabeberapa
istilahaseperti WajibaPajak Efektifadan WajibaPajak NonaEfektif.
Adapun
pengertianAWajib Pajak Efektif adalahaWajib Pajak
yangAmemenuhi
kewajibanAperpajakannya, berupaamemenuhi
kewajibanamenyampaikan
memenuhiakewajibanaperpajakannya.
1) Mendaftarkanadiri untukamendapatkanaNPWP
(PKP)
4) Mengisi denganabenar SPT (SPTadiambil sendiri), dan
memasukkanake
KantoraPelayanan Pajakadalam batasawaktu yangatelah
ditentukana
5) Menyelenggarakanapembukuan danapencatatan
17
pekerjaanabebas WajibaPajak atau objekayang terutang pajak;
b. Memberikanakesempatan untukamemasuki tempat atau ruang
yangadipandang perluadan memberiabantuan guna kelancaran
pemeriksaan;
1) Mengajukanasurat keberatanadan suratabanding
2) Menerimaatanda buktiapemasukan SPT
3) Melakukanapembetulan SPTayang telahadimasukkan
4) Mengajukanapermohonan penundaanapenyampaian SPTa
ketetapanapajak
sertaapembetulan surataketetapan pajakayang salah
10) Memintaabukti pemotonganaatau pemungutanapajak
pemungutanapajak dapatadilakukan denganatiga stelsel, yaitu:
1) StelselaNyata (Riil) ini menyatakanabahwa pengenaanapajak
didasarkanapada
objekasesungguhnya terjadiA(untuk PPh maka
objeknyaaadalahApenghasilan). OlehAkarena itu,
pemungutanapajaknya
baruadapat dilakukanapada akhir tahun
padaasuatu anggapan yangadiatur oleh undang-undang.
3) StelselaCampuran menyatakanabahwa pengenaan pajak
didasarkanapada
kombinasiaantara stelselanyata danatelsel anggapan.
pemungutanapajak. Menurut (Mardiasmo, 2009) ketigaasistem
pemungutan
pajakatersebut yaitu:
yangamemberi wewenangakepada pemerintahauntuk menentukan
memberikanawewenang, kepercayaan, tanggungajawab kepada
WajibaPajak
untukamenghitung, memperhitungkan, membayar danamelaporkan
memungutabesarnya pajakayang terutangaoleh WajibaPajak.
1) Tarifasebanding/proporsionalaadalah tarif pajakayang
merupakan
persentaseayang tetapiajumlah pajakayang terutangaakan
berubah
secaraaproporsional atauasebanding pengenaanapajaknya.
jikaadasar pengenaan pajaknyaameningkat, jumlahapajak
yangaterutang
akanaberubah sesuaiadengan perubahanatarif dan
perubahanadasar
pengenaanapajaknya.
pengenaanapajaknya meningkat, jumlahapajak yang terutangaakan
berubahasesuai denganaperubahan tarifadan perubahanadasar
pengenaanapajaknya berbeda/berubah,asehingga jumlah
pajakayang
20
1 Angkas3 UU Nomor 4sTahun 2012sTentang PerubahansKetiga Atas
Undang-
UndangsNomor 22ATahun 2011 TentangAAnggaran Pendapatansdan
BelanjaANegara TahunAAnggaran 2012, “Penerimaan
perpajakansadalah
semuaspenerimaan negarasyang terdirisatas pajak dalam negerisdan
pajak
perdagangansinternasional”. Dari beberapa pendapat menurutspara
ahlisdi atas,
maka pengertianspenerimaan pajaksmenurut penulissadalah
semuaspenerimaan
perpajakansyang digunakan untuk belanjasrutin maupunspembangunan
negara
2.1.4. Kesadaranswajib pajaka
mengakui, menghargaisdan menaatisketentuan perpajakan
yangsberlaku
sertasmemiliki kesungguhansdan keinginansuntuk memenuhi
membayarspajak masihsbelum mencapaistingkat yangsdi inginkan.
Rata-
rataamasyarakat masih beranggapan membayar pajak itu sangat
memberatkan,
dalamapembayaran masih sering kesulitan, tidak mengertinya
masyarakat
dalamapembayarannya, menghitung dan melaporkanapajak
yangadirasa
sangatasulit. Namunadengan demikian masih adaajalan keluar
yangadapat
ditempuhaagar masyarakatasadar denganssepenuhnya
akandkewajiban
Kesadaranamerupakan unsuradalam diri manusiaauntuk memahami
realitasadan
bagaimanaamereka bertindakaatau bersikapaterhadap realitas.
(Febriani, 2016)
21
mendorongawajib pajakauntuk membayarapajak. Pertama,
kesadaranabahwa
pajakamerupakan bentukapartisipasi dalam menunjangapembangunan
negara.
Denganamenyadari halaini, wajibapajak mauamembayar
pajakakarena
merasaatidak dirugikanadari pemungutan pajakayang dilakukan.
Kesadaranawajib pajakamerupakan faktoraterpenting
dalamasistem
membayarsdan melaporkansjumlah pajaksterutangnya.
2.1.4.2. Indikator kesadaran
1) Tingkatapengetahuan fungsiapajak untukapembiayaan negara.
2) Tingkatapemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus
dilaksanakanasesuai
denganaketentuan yangaberlaku.
2.1.5. Kepatuhanawajib pajaka
2.1.5.1. Pengertianakepatuhan wajibapajak
ajaransatau aturan. JadisKepatuhan WajibsPajak dapat diartikan
sebagaistunduk,
taatsdan patuhnyasWajib Pajaksdalam melaksanakanshak dan
22
mengatakansbahwa Kepatuhansperpajakan dapatsdidefinisikan sebagai
suatu
keadaansdi mana WajibsPajak dalamsmemenuhi semuaskewajiban
perpajakansdan melaksanakanshak perpajakannya.
adalah tindakanaWajib Pajakadalam pemenuhanakewajiban
perpajakannyaasesuai
denganAketentuan peraturan perundang-undanganAdan peraturan
WajibaPajak dapatadipengaruhi olehadua jenis faktorayaitu
faktorainternal dan
faktoraekternal.
faktorapendidikan, faktorakesadaranAkeberagaman, faktor
kesadaran
perpajakan,afaktor pemahamanaterhadap undang-undangadan
peraturan
eksternalaadalah faktorayang berasal darialuar diri WajibaPajak,
seperti
situasiadan lingkunganadi sekitar WajibaPajak (Jotopurnomo &
Mangoting,
2013).
1) Kepatuhanawajib pajakadalam mendaftarkanadiri.
23
4) Kepatuhanadalam pembayaranatunggakan
2.1.6 Kegiatanasosialisasi perpajakan
DalamaSurat Edaran (Indonesia, Dirjen Pajak No. 98 Tahun 2011
tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan,
2011),
disebutkanabahwa upayaauntuk meningkatkanapemahaman
danakesadaran
karenaabeberapa alasan, antaraalain (Herryanto & Toly, 2013)
program
ekstensifikasiayang terusamenerus dilakukanaDirektorat
JenderalaPajak
membutuhkanasosialisasi/penyuluhan,
untukaditingkatkan,
meningkatkanabesarnya taxaratio,
Dalamarangka mencapaiatujuannya, makaakegiatan
sosialisasiaatau
danakegiatan sosialisasiabagi Wajib Pajakaterdaftar. Kegiatan
sosialisasiabagi
calon Wajib Pajakabertujuan untukamembangun awareness
tentangapentingnya
pajak sertaamenjaring Wajib Pajakabaru. Kegiatan sosialisasiabagi
Wajib Pajak
baru bertujuan untuk meningkatkan pemahamanadan
kepatuhanauntuk
24
menyampaikanaSPT dan belum melakukanapenyetoran pajakauntuk yang
pertama
kali. Sedangkan kegiatan sosialisasiabagi Wajib Pajakaterdaftar
bertujuanauntuk
menjagaakomitmen Wajib Pajakauntuk terusapatuh (Herryanto &
Toly, 2013).
Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan
dengan dua cara
sebagai berikut (Herryanto & Toly, 2013) :
1) Sosialisasialangsung
Bentukasosialisasi langsung yang pernah diadakan antaraalain
perlombaanaperpajakan (Cerdas Cermat, Debat, PidatoaPerpajakan,
Artikel),
sarasehan/ taxagathering, kelasapajak/ klinikapajak,
seminar/adiskusi/
ceramah,adan workshop/ bimbinganateknis.
2) Sosialisasiatidak langsunga
kepadaamasyarakat dengan tidakaatau sedikitamelakukan
interaksiadengan
peserta. Contohakegiatan sosialisasiatidak langsungaantara
lainasosialisasi
melaluiaradio/ televisi, penyebaranabuku/ booklet/
leafletaperpajakan.
Bentuk-bentuk sosialisasiatidak langsung dapat
dibedakanaberdasarkan
medianya. Denganamedia elektronikadapat berupaatalkshow TV,
built-
inaprogram, danatalkshow radio. Sedangkanadengan mediaacetak
(koran/
majalah/atabloid/ buku) dapataberupa suplemen,
advertoriala(booklet/
leafletaperpajakan), rubrik tanyaajawab, penulisanaartikel
pajak,
25
komikapajak).
mobilakeliling, danakonsultasi perpajakan merupakanakegiatan
yangapenting
untukadilakukan akanatetapi tidak tergolongasebagai
kegiatanasosialisasi
perpajakan.
Indonesia. Definisiapemeriksaan menuruts (Indonesia, Undang -
Undang No. 28
Tahun 2007 tentang Definisi Pemeriksaan Pajak, 2007)
adalahsserangkaian
kegiatanjmenghimpun dan mengolahsdata, keterangan, dan/ataudbukti
yang
dilaksanakandsecara objektifddan profesionaldberdasarkan
suatudstandar
(Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 199 Tahun 2007,
2007)
menyebutkan, “Ruangdlingkup pemeriksaanduntuk
mengujidkepatuhan
jenisdpajak, baik untukdsatu ataudbeberapa masadpajak, bagiandtahun
pajak,
26
Toly, 2013)
Dalamapasal 29sayat (1) (Indonesia, Undang - Undang No. 28 Tahun
2007, 2007)
disebutkan bahwa DirektursJenderal Pajaksberwenang melakukan
pemeriksaan
untuk menguji kepatuhanspemenuhan kewajibansperpajakan WajibsPajak
dan
untuk tujuanslain dalamsrangka melaksanakansketentuan
perundang-undangan
perpajakan. Selainsitu, menurut (Indonesia, Peraturan Menteri
Keuangan No. 82
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, 2011),
pemeriksaansuntuk
mengujiskepatuhan pemenuhanskewajiban perpajakan WajibsPajak
kelebihans(restitusi) pembayaranspajak (pasal 3 ayat 2)
dansdapat
dilakukansdalam hal WajibsPajak (Herryanto & Toly, 2013)
menyampaikansSPT
yangsmenyatakan lebihsbayar, termasuksyang telahsdiberikan
tetapismelampaui jangkaawaktu yangatelah ditetapkanadalam
SurataTeguran.
3) Melakukanapenggabungan, peleburan,apemekaran, likuidasi,
mengindikasikanaadanya kewajibanaperpajakan WajibaPajak yang
disebutkanajuga bahwaapemeriksaanadapat dilakukanauntuk
tujuanalain.
Pemeriksaanauntuk tujuanalain dalamarangka
melaksanakanaketentuan
peraturanaperundang-undangan perpajakanadilakukan denganakriteria
antara
2) PenghapusanaNomor PokokaWajib Pajak;
4) WajibaPajak mengajukanakeberatan;
8) Penentuanasatu ataualebih tempataterutang PajakaPertambahan
Nilai;
9) Pemeriksaanadalam rangkaapenagihan pajak;
waktuakompensasi kerugian sehubunganAdengan pemberian
PajakaBerganda.
pemeriksaanapajak dibedakanamenjadi pemeriksaanalapangan dan
28
sebelumnyaadan atau untukatujuan lainayang dilakukanadi
tempataWajib Pajak.
PemeriksaanAlapangan dibagiAmenjadi dua, yaituapemeriksaan
lengkap
denganAjangka waktuApemeriksaan dua bulanadan dapat
diperpanjangApaling
lama menjadiadelapan bulan sertaApemeriksaan sederhana
denganAjangka
waktuApemeriksaan satu bulanAdan dapat diperpanjangapaling
lamaamenjadi
dua bulan. Pemeriksaanakantor meliputi suatuAjenis pajakatertentu
baik
tahunaberjalan dan atauatahun-tahun sebelumnyaAyang
dilakukanAdi
kantorADirektorat JenderalAPajak. PemeriksaanAkantor hanya
dapatAdilaksanakan denganApemeriksaan sederhanaadengan
jangkaawaktu
enamaminggu.
manaalaporan pemeriksaanapajak merupakanalaporan tentang
hasilapemeriksaan
yangadisusun olehapemeriksa pajakasecara ringkasadan jelasaserta
sesuaiadengan
ruangalingkup dan tujuanapemeriksaan. Laporan pemeriksaanaini
nantinyaaakan
digunakanasebagai dasarapenerbitan Surat KetetapanaPajak (SKP),
SurataTagihan
Pajak (STP), atauauntuk tujuanalain dalamArangka
pelaksanaanAketentuan
peraturanAperundang-undangan perpajakana(Herryanto & Toly,
2013).
masyarakatayang berpenghasilanaatau atas hasilayang diterimaaatau
yang
29
masyarakatadalam hidupaberbangsa dan bernegara sebagai suatu
kewajiban yang
harusAdilaksanakannya. Dasar hukumAyang mengatur Pajak
PenghasilanAadalah
Undang-UndangANomor 17ATahun 2000 yang diberlakukanAper
1aJanuari
2001. Undang-undangatersebut merupakan perpaduanAdari
beberapa
ketentuanAyang sebelumnya diaturAterpisah sebagaimanaatelah
diuraikanadiatas.
Berbagaiadefinisi PajakaPenghasilan (PPh) yangadikemukakan
olehapara ahli,
semuanyaamempunyai maksud dan tujuanayang samaayaitu
merumuskanapengertian PajakaPenghasilan (PPh) agaramudah
dipahami.
Diabawah iniamerupakan definisiaPajak Penghasilan (PPh)
menurutaahli
perpajakan.
dikenakanAterhadap subjekApajak atas penghasilanAyang
diterimaaatau
diperolehnyaadalam suatu tahunapajak”. (Fitriani & Mahardika,
2009)
pengertianaPajak Penghasilanaadalah pajakayang dikenakanaterhadap
orang
pribadiaatau perseoranganadan badan berkenaanadengan
penghasilan
yangaditerima atauadiperolehnya selamaasatu tahun”.aMenurut
(Suandy, 2011)
“PajakaPenghasilan adalahSpajak yang dikenakanaterhadap
penghasilan,
dapatadikenakan secaraaberkala danaberulang-ulang dalam
jangkaawaktu
tertentuabaik masaapajak maupunatahun pajak”.
PajakaPenghasilan (PPh) menurutapenulis adalah pajakayang
dikenakan
terhadapapenghasilan yangadiperoleh selamaasatu tahunapajak.
mempunyaiapotensi untukamemperoleh penghasilanadan
menjadiasasaran
dapatadibedakan menjadiadua menurut (Resmi, 2011),
keduaasubjek
pajakatersebut yaitu:
waktua12 (duaabelas) bulan, atauayang dalamasuatu tahunapajak
beradaadi Indonesia dan mempunyaianiat untukabertempat
tinggalsdi
Indonesia.
meliputiaPerseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
perseroanalainnya,
BadanaUsaha MilikaNegara atauaDaerah dengananama dan
dalamabentuk
apapun,afirma, kongsi, koperasi, danaapensiun,
persekutuan,aperkumpulan, yayasan, organisasiamassa,
organisasiasosial
memenuhiakriteria:
31
undangana
atauaPemerintah Daeraha
Indonesiaatidak lebihadari 183 (seratusadelapan puluhatiga)
hariadalam
jangkaawaktu 12 (duaabelas) bulan, danabadan yangatidak didirikan
dan
tidakabertempat kedudukanadi Indonesiaayang menjalankanausaha
atau
melakukanakegiatan melaluiaBUT diaIndonesia.
Indonesiaatidak lebih daria183 hariadalam jangka waktua12
bulan,
danabadan yangatidak didirikanadan tidak bertempatakedudukan
diaIndonesia yangadapat menerima atauamemperoleh
panghasilanadari
Indonesia bukanadari menjalankanausaha atauamelakukan
kegiatanamelalui BUT di Indonesia.
yangatidak termasukaSubjek Pajakaadalah:
1) Kantoraperwakilan negaraaasing;
darianegara asing danaorang-orang yang diperbantukan kepada
merekaayang
bekerjaapada dan bertempatatinggal bersama-sama mereka,
denganasyarat:
a. Bukanawarga NegaraaIndonesia; dan
luarajabatan atauapekerjaannyaatersebut; serta
3) Organisasi-organisasiaAinternasional yangAditetapkan
dengan
paraaanggota;
KeputusanaMenteri Keuanganadengan syarat:
untukamemperoleh penghasilanadari Indonesia.
penghasilanayaitu setiapatambahan kemampuanaekonomis yangaditerima
atau
33
luaraIndonesia, yang dapatadipakai untukakonsumsi atau untuk
menambahakekayaan Wajibapajak yang bersangkutanadengan nama
dan
dalamabentuk apapun.
(Resmi, 2011), penghasilanadapat dikelompokanamenjadi:
bebasaseperti gaji,ahonorarium, penghasilanadari praktikadokter,
notaris,
aktuaris,aakuntan, pengacara, danasebagainya
gerakaseperti binga, dividen, royalti, sewa,akeuntungan
penjualanaharta
atauahak yang tidakadipergunakan untukausaha, dan
lainasebagainya.
4) Penghasilanalain-lain, sepertiapembebasan utang,ahadiah,
dan
lainasebagainya.
2011), penghasilanayang dikenakanapajak, antaraalain :
yangaditerima atau diperolehatermasuk gaji, upah,
tunjangan,ahonorarium,akomisi, bonus, gratifikasi, uang
pensiunaatau
imbalanadalam bentukalainnya kecualiaditentukan lain
alamaUndang-
Undang PajakaPenghasilan;
2) Hadiaha dari undiana atau pekerjaan atau kegiatana dan
penghargaan;
3) Labaausaha;
a. Keuntunganakarena pengalihanAharta kepadaAperseroan,
persekutuan,
danabadan lainnyaasebagai penggantiasaham atau
penyertaanamodal.
b. Keuntunganayang diperolehaperseroan, persekutuan, dan
badanalainnya
karenaapengalihan hartaakepada pemegang saham, sekutuaatau
anggota.s
c. Keuntunganakarenaslikuidasi,spenggabungan,apeleburan,
pemekaran,
garissketurunan lurusssatu derajat, dansbadan keagamaansatau
badan
pendidikansatau badanssosial atau pengusahaskecil
termasukskoperasi
yangsditetapkan oleh MenterisKeuangan, sepanjangstidak ada
hubungansdengan usaha, pekerjaan, kepemilikansatau penguasaan
antara
pihak-pihaksyang bersangkutan.
penambangan, tandaaturut serta dalam pembiayaan,s atau
permodalan
dalam perusahaan pertambangan.
sebagaiabiaya;
perusahaanaasuransi kepadaapemegang polisadan pembagianasisa
hasil
usahaakoperasi ;
10) Penerimaanaatau perolehanapembayaran berkalas
jumlahatertentu yangaditetapkan denganaPeraturan Pemerintah;
13) Selisihalebih karenaapenilaian kembaliaaktiva;
terdiriadari WP yangamenjalankan usahaaatau pekerjaanabebas;
16) Tambahanakekayaan netoayang berasaladari penghasilanayang
belumadikenakan pajak;
19) SurplusaBanksIndonesia.
Penghasilanayang tidakadikenakan pajak menurut (Resmi, 2011),
dikutipadari
Pasal 4aayat 3 (Indonesia, Undang - Undang No. 36 Tahun 2008,
2008), yaitu:
36
zakat ataualembaga amilazakat yangadibentuk atau
disahkanaoleh
Pemerintahadan paraapenerima zakat yangaberhak atauasumbangan
keagamaanayang sifatnya wajib bagiapemeluk agamaayang diakui
diaIndonesia;
lurusasatu derajat, dan oleh badan keagamaanaatau badanapendidikan
atau
badanasosial atau pengusahaakecil termasukakoperasi
atauaorang
pribadiayang menjalankanausaha mikroadan kecil
yangaketentuannya
diaturadengan atauaberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
sepanjangatidak ada hubunganadengan usaha,
pekerjaan,akepemilikan,
atauapenguasaan antaraapihak-pihakayangabersangkutan;
3) Warisana;
sahamaatau sebagai penggantiapenyertaan modal;
diterimaaatau diperolehadalam bentukanatura dan
atauakenikmatan
dariaWajib Pajak atauaPemerintah, kecualiayang diberikanaoleh
bukanaWajib
Pajak, wajib Pajak yangadikenakan pajakasecara finalaatau
WajibaPajak yang
menggunakananorma penghitunganakhusus ;
sehubunganadengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransiajiwa,
asuransiadwiguna danaasuransi beasiswa;
sebagai WPADalam Negeri, koperasi, BUMN atauaBUMD dari
penyertaanamodal padaabadan usaha yangadidirikan
danabertempat
kedudukanadi Indonesia denganasyarat :
b. BagiAperseroan terbatas,aBUMN dan BUMDAyang
menerimaadividen,
kepemilikanasaham padaabadan yang memberikanadividen
palingarendah
25% (duaapuluh lima persen) dariajumlah modalayang disetor;
8) Iuranayang diterima atau diperoleh dana pensiun yang
pendiriannyaatelah
disahkanaoleh MenteriaKeuangan , baik yangadibayar
olehapemberi
kerjaamaupun pegawai;
bidangAtertentu yangAditetapkan dengan
KeputusanaMenteriaKeuangan;
perseroanAkomanditer yangAmodalnya tidakAterbagi atas
saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firmaadan kongsi, termasukApemegang
unitApenyertaan kontrakAinvestasi kolektif .
tersebut:
38
kegiatanAdalam sektor-sektorAusaha yang ditetapkanAdengan
pemberiabeasiswa dalamarangka mengikuti pendidikanaformal/
b. Tidakamempunyai hubunganaistimewa denganapemilik,
komisaris,
direksiaatau pengurusadari wajib pajak pemberiabeasiswa;
c. Komponenabeasiswa terdiriadari biayaapendidikan yang
dibayarkanake
sekolah, biayaaujian, biayaapenelitian yang berkaitanadengan
bidangastudi yangadiambil, biaya untuk pembelianabuku,
dan/atauabiaya
hidupayang wajar sesuaiadengan daerahalokasi tempatabelajar;
13) Sisaalebih yang diterimaaatau diperolehabadan ataualembaga
nirlaba
yangabergerak dalamabidang pendidikanadan/atau penelitianAdan
bidang pendidikanAdan/atau penelitianadan pengembangan, dalam
jangkaawaktu palingalama empat tahun sejak diperolehnyaasisa
lebihatersebut;
39
Penyelenggaraajaminan Sosialakepada WajibaPajak tertentu,
MenteriaKeuangan.
PajakAPenghasilan OrangAPribadi adalahApajak yang dikenakan
terhadapasubjek pajakaorang pribadiaatas penghasilanayang
diterimaaatau
diperolehnyaadalam tahunapajak atauadapat pulaadikenakan
pajakauntuk
penghasilanadalam bagian tahunApajak apabilaAkewajiban pajak
subjektifnyaadimulai atauAberakhir dalam tahunApajak.
Berdasarkan
(Pemerintah P. , Undang - Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan,
2000) wajibapajak orangapribadi yang menjalankanausaha atau
pekerjaanabebas
denganaperedaran bruto diabawah Rp 4.800.000.000,00 dalamasatu
tahunaboleh
menyelenggarakanapencatatan, kecuali wajib pajak
yangabersangkutan
memilihAuntuk melakukanApembukuan. Wajib pajakayang
memilikiaperedaran
brutoadi atas Rp 4.800.000.000,00 dalam satuAtahun
wajibAmenyelenggarakan
pembukuan. Wajibapajak yang mengadakan pencatatan,a mengitung
penghasilan
aneto usaha atauapekerjaan bebasnya denganamenggunakan
normaapenghitungan
penghasilananeto. Wajib pajak yangamengadakan
pembukuanamenghitung
penghasilan kenaapajaknya denganamengurangkan penghasilanabruto
usaha
atauapekerjaan bebasnya denganabiaya yangadapat
dikurangkanadan
penghasilanatidak kenaapajak.
pribadi selama tahun pajak berjalan. Ada beberapa definisi Pajak
Penghasilan
pasal 21 yang dikemukakan para ahli, diantaranya :
Menurut (Pemerintah P. , Direktorat Jenderal Pajak No. 57 Tahun
2009 Bab I
Pasal 1 No. 2 tentang Pajak Penghasilan, 2009) Pajak Penghasilan
sehubungan
dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
orang
pribadi. Subjek pajak dalam negeri adalah pajak atas penghasilan
berupa gaji,
upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk
apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
yang
dilakukan oleh orang pribadi. Subjekapajak penghasilanapasal
21
adalahapenerima penghasilan yangadipotong PPh Pasala21,
terdiriAatas pegawai
yangAmemperoleh penghasilanadari pemberiakerja secaraaberkala,
penerima
pensiun, penerimaahonorarium, penerimaaupah, dan orang pribadi
yang
memperoleh penghasilanAsehubungan denganApekerjaan, jasa,
atauAkegiatan
dari pemotongapajak. Pajakapenghasilan pasala21 merupakan pajak
yang
bersifatawithholding system, yaituapajak yang dipotongaoleh
orangalain
atauapihak ketiga. Perhitunganajumlah pajakapenghasilan pasala21
yang
harusAdibayar oleh wajibApajak dilakukanAdengan cara
mengalikan
penghasilanAkena pajakadengan tarif pajakaberdasarkan pasala17
Undang-
Undangapajak penghasilan. Besarnyaajumlah penghasilanakena
pajakadari
wajibapajak dihitungaberdasarkan penghasilananetonya
dikurangiadengan
41
25amerupakan pembayaranapajak di mukaaatau pembayaranacicilan
setiapabulan.
Tujuan pembayaranapajak secaraaangsuran adalahauntuk
meringankanabeban
WajibaPajak, karenaapajak yang terutang harus dilunasiadalam
waktuasatu tahun.
Besarnyaaangsuran PPHaPasal 25 dalamatahun berjalan (tahun
pajakAberikutnya
setelah tahunAyang dilaporkanAdi SPT tahunan PPh) dihitungasebesar
PPhayang
terutangapajak tahunalalu, yang dikurangi dengan:
1) Pajakapenghasilan yangadipotong sesuaiaPasal 21 (yaituasesuai
tarif pasal
17sayat (1) bagiapemilik NPWPadan tambahan 20%abagi yang
tidakamemiliki NPWP) danaPasal 23 (15% berdasarkanAdividen,
bunga,
royalti, danAhadiah - serta 2%Aberdasarkan sewaAdan
penghasilanalain
sertaaimbalan jasa) - sertaapajak penghasilanayang
2) PajakApenghasilan yangAdibayar atau terutangAdi luar negeri
yangaboleh
dikreditkanasesuai pasala24; laluadibagi 12 atauAtotal
bulanadalam
pajakamasa setahun.
MenurutA (Pemerintah P. , Direktorat Jenderal Pajak No. 22 Tahun
2008, 2008)
(dikutip dalamaWalandouw, 2013), pembayaranaPPh Pasal 25aharus
dilakukan
palingalambat tanggala15 bulan berikutnya, danapelaporannya
paling
lambatAtanggal 20 bulanAberikutnya setelahAmasa
pajakAberakhir.
PembayaranAPPh Pasala25 melaluiamodul penerimaananegara (MPN) dan
SSP
PPhaPasal 25ayang telahamendapat validasiaNTPN (nomor
transaksi
42
melakukanApelaporan PPhaPasal 25.
2.1.9.1. PengertianaPenghasilan TidakaKena Pajaka(PTKP)
PenghasilanaTidak KenaaPajak (PTKP) merupakanapengurangan
No. 7 Tahun 1983, 1983)adan kemudian mengalami perubahanh hingga
terakhir
terdapat pada (Pemerintah P. , Undang - Undang No. 36 Tahun 2008
tentang
Pajak Penghasilan , 2008), PTKPahanya diberikan kepadaaWajib
Pajakaorang
pribadi/perseoranganasesuai (Pemerintah P. , Undang - Undang No. 36
Tahun
2008 pasal 6 ayat 3, 2008). Tidak ada pengertianamengenai
definisiapenghasilan
tidakakena pajakaatau dalam bahasaainggris disebutaPersonal
Exempation.
Namunakarena PTKPahanya diberikanakepada orangapribadi
yangamembutuhkan
biayaahidup sehari-hari danatidak diberikanakepada WajibaPajak
Badan,
makaaPTKP dapat diartikanasebagai biayaahidup minimalayang
dibutuhkanaorang pribadi atauaperseorangan yangaditentukan
UUaPPh.
PenghasilanaTidak KenaaPajak atau PTKPatelah diaturadalam
(Pemerintah P. ,
Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 7, 2008)
yangamenjelaskan
keluargaasedarah danasemenda dalamagaris keturunanalurus
yangamenjadi
tanggunganasepenuhnya antaraalain orang tua,amertua, anakakandung
danaanak
angkat. Sedangkanaanggota keluarga yangamenjadi
tanggunganasepenuhnya
adalahaanggota keluargaayang tidakamempunyai penghasilanadan
seluruh
biayaahidupnya ditanggung oleh WajibaPajak. Mulai 1aJanuari
2013abatas
43
kena Pajak) dinaikkanamenjadi Rpa24.300.000.
Setelahaberkonsultasi
denganawakil rakyatadi DPRapemerintah melaluiaKemenkeu
diubah menjadi Rp 24.300.000aatau jikaadihitung per bulannyasadalah
Rp
2.025.000. Sehingga setiapaorang yangamendapatkan
penghasilanatidak
lebihadari dua juta setiapabulannya dibebaskanadari
pengenaanapajak
penghasilan.
mendapatatambahan PTKPamasing-masing sebesaraRp
2.025.000/tahun.
3aanak kandungayang sepenuhnyaaditanggung biayaahidupnya
dapatadilihat padaatabel 2.1:
2008 PMK.162/PMK.011/2012
TK1. Lajang dengan 1 tanggungan Rp17.160.000 Rp26.325.000
TK2. Lajang dengan 2 tanggungan Rp18.840.000 Rp28.350.000
TK3. Lajang dengan 3 tanggungan Rp19.800.000 Rp30.375.000
K. Menikah tanpa tanggungan Rp17.160.000 Rp26.325.000
K1. Menikah dengan 1 tanggungan Rp18.840.000 Rp28.350.000
K2. Menikah dengan 2 Rp19.800.000 Rp30.375.000
44
tanggungan
Sumber : pajak.go.id
rumusasebagai berikut:
pajakadalam negeri dalamamenghitung penghasilanakena pajak
yang
menjadiaobjek pajak penghasilanayang harusadibayar wajib pajakadi
Indonesia.
2.1.9.2. Tarif Pajak PenghasilanaTidak KenaaPajak (PTKP)
(Pemerintah P. , Peraturan Menteri Keuangan No.162 Tahun 2012
tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, 2012),
makaabesarnya
PenghasilanATidak KenaAPajak (PTKP) tahunA2012
berubahAmenjadi
sebagaiAberikut :
2) Rp2.025.000,00 tambahanauntuk WajibaPajak yangakawin;
3) Rp24.300.000,00 tambahanAuntuk seorangAisteri yang
penghasilannyaadigabung denganapenghasilan suami;
TargetaPenerimaan PajakaPenghasilan
keluarga.
berlakuamulai 1 Januaria2013. Sedangkan untukalapisan
PenghasilanaKena Pajak
pada tahunA2013 masih tetapAdan tidak ada perubahanAyaitu tarif
Pajak
Penghasilana(PPh) yang berlakuadi Indonesiaasesuai denganaPasal 17
ayat 1,
Undang-Undangatentang PajakaPenghasilan, adalahApada tabel
2.2
sepertiAberikut:
Sampai dengan 50 Juta 5%
Di atas 50 Juta sampai 250 Juta 15%
Di atas 250 Juta sampai 500 Juta 25%
Di atas 500 Juta 30%
Sumber : Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008
2.2. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak,
kegiatan
sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap
penerimaan
pajak penghasilan
penghasilan
sendirinyaAmelakukan kewajibanAperpajakannya seperti
mendaftarkanadiri,
46
bahwa kesadaranAwajibApajakaberpengaruh terhadap penerimaan
pajak
kendaraan bermotor di Denpasar. Jikaapemahaman wajibapajak
semakinamembaik terhadap fungsiapajak makaawajib pajakaakan
bersediaamembayar pajak dengana kesadarannya sendiriasehingga
dengan
atingkat kesadaran ayang tinggi adiharapkan jugaadapat
meningkatkanakepatuhan
wajibapajak dalam pemenuhanakewajibannya.
Penelitian oleh (Sutanto, 2009) menunjukkan hasil bahwa kesadaran
wajib pajak
berpengaruhasignifikan terhadapapenerimaan pajakadi Kantor
Pelayanan Pajak
Mataram. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa apabila kesadaran
wajib pajak
meningkat, maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Hal tersebut
disebabkan
karena apabila Wajib Pajak se, maka tentunya hal makin sadar dan
dengan tepat
waktu membayar pajak terutangtersebut dapat meningkatkan penerimaan
pajak
negara.
Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa. Penelitian tersebut menyebutkan
bahwa
apabila tingkatakesadaran WajibaPajak semakin tinggi,
makaapamahaman dan
pelaksanaanakewajiban perpajakanasemakin baik sehinggaahal
tersebut
dapatameningkatkan penerimaan pajak.
kesadaranAwajib pajak merupakanAsalah satu faktorAyang dapat
47
adalahasebagai berikut.
pajakapenghasilan di KPPaPratama Cikarang.
penghasilan
memenuhiakewajibannya dalamamembayar pajak. SurataKetetapan Pajak
(SKP)
diterbitkanasetelah prosesapemeriksaan selesaiadilakukan dan
belum
dilakukanApenyidikan. SuratAKetetapan Pajak (SKP)
memilikiAfungsi.
Beberapaapenelitian pengukuranayang digunakanadalam
pemeriksaan
(SKPKB), SurataKetetapan PajakaLebih Bayar (SKPLB),
Surataketetapan
PajakaNihil (SKPN) yangaditerbitkan.
SurataKetetapan Pajakayang dikeluarkanaoleh KPP Pratama
MalangaUtara
mempunyaiapengaruh terhadapajumlah pencairan tunggakan
PajakaPenghasilan
Badan.
Seperti yang kita ketahui bahwa pencairan tunggakan pajak memiliki
dampak
terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian
yang dilakukan
oleh (Fitriani & Mahardika, 2009) hasil penelitiannya
mengatakan rasio pencairan
tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Penghasilan
orang
pribadi di wilayah kerja KPP Batu sebesar 55,9%.
48
tingkatakepatuhan wajibapajak badan berpengaruhAsignifikan
positif
terhadapApeningkatan penerimaanApajak padaAKPP Pratama Padang.
Penelitian
tersebut menjelaskan bahwa denganatingginya tingkat kepatuhan
wajibapajak
badan, peningkatanapenerimaan pajakamenjadi lebihabesar.
Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa
kepatuhan wajib
pajak merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap
penerimaan
wajib pajak. Maka, hipotesis yang diajukan adalah:
H2 : Kesadaranswajib pajaksberpengaruh signifikansterhadap
penerimaan
pajakspenghasilan di KPPsPratama Cikarang.
penghasilan
DirektorataJenderal Pajakauntuk bertujuanamemberikan
informasiaterbaru
dilakukanAdengan tujuan agarAmasyarakat pahamamengenai pajak,
semakinAmasyarakat mengetahuiApajak maka akanAsemakin banyak
masyarakatAmembayar pajak danAsemakin pula peningkatanAdalam
penerimaanapajak (Kopong,2016).
sosialisasiaperpajakan berpengaruhasecara signifikanaterhadap
penerimaan
perpajakan semakin meningkat, maka penerimaan pajak juga akan
meningkat.
49
perpajakanAberpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak
pada KPP
Pratama Wonosari Yogyakarta. Penelitian tersebut menyebutkan
bahwaAsemakin
banyak sosialisasiaperpajakan yangadilakukan, makaaakan
semakinabanyak pula
wajib pajakayang memenuhiakewajiban perpajakannyaadan
berakibatapada
penerimaanapajak yangajuga akan semakinatinggi.
efektivitasasosialisasi perpajakanaberpengaruh secara signifikan
terhadap
penerimaanapajak pada KPP Pratama Bandung. Artinya, apabila
efektivitas
kegiatan sosialisasi semakin meningkat, hal itu dapat menyebabkan
penerimaan
pajak juga akan semakin meningkat.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi
perpajakan
merupakan afaktor yanga dapat mempengaruhi penerimaan pajak.
Hipotesis dari
pernyataan tersebut adalah sebagai berikut.
H3 : Sosialisasiqperpajakan berpengaruhqsignifikan
terhadapqpenerimaan pajak
penghasilanqdi KPP PratamaqCikarang.
penghasilan
sertaamendeteksi adanyaakecurangan yangadilakukan olehawajib pajak
dan
mendorongamereka untukamembayar pajakadengan jujurasesuai
dengan
ketentuanayang berlaku Dalam (Pemerintah P. , Undang - Undang No.
184 Tahun
2015 Pasal 1 Ayat 2, 2015) definisiApemeriksaan adalah:
“PemeriksaanAadalah
50
suatuAstandar pemeriksaanAuntuk menguji kepatuhanapemenuhan
kewajibanaperpajakan dan/atauauntuk tujuanalain dalamarangka
atas pajak penghasilanAterutang yang terus dimonitoring,
akanameningkatkan
penerimaanapajak penghasilanayang signifikan. Halaini
disebabkanaoleh sifat
pelaporanapajak yang bersifat self assessmentasystem,
sehinggaadibutuhkan
suatuakesadaran dari wajib pajak untukAdapat
memenuhiAkewajibannya
danAdidukung oleh adanya pemeriksaanapajak sertaapajak
penghasilanayang
terutang.
yangaditerbitkan, sepertiayang dikemukakanaoleh (Herryanto &
Toly, 2013)
yaitu: “Salahasatu tolakajumlah pemeriksaanapajak adalah
denganamelihat
jumlah STPayang diterbitkanaDJP diawilayah kerjaaKPP tertentu.”
Makaadalam
penelitianaini penulisamenggunakan STPaPPh pasal 25
sebagaiaindikator
pemeriksaanapajak. Dalamapenelitian tersebut juga
disimpulkanabahwa
pemeriksaan pajakaberpengaruh terhadapapenerimaan pajakadengan
studiakasus
pada KPPaPratama SurabayaaSawahan.
pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan
studi kasus
pada KPP Pratama Mataram. Dalam penelitian tersebut dijelaskan
bahwa apabila
51
jumlah pemeriksaan pajak semakin tinggi maka hal tersebut akan
berpengaruh
terhadap penerimaan pajak yang juga akan semakin meningkat.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka disimpulkan bahwa
pemeriksaan
pajakAmerupakan faktorAyang dapat mempengaruhi
penerimaanApajak.
Hipotesis dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut.
H4 : Pemeriksaan pajak merupakan faktor yang berpengaruh signifikan
terhadap
penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Cikarang.
2.3. Kerangka konseptual
maka berikut ini adalah kerangka konseptual yang menjelaskan
hubungan antara
variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, kepatuhan
wajibApajak,
sosialisasiAperpajakan, dan pemeriksaanApajak
terhadapAvariabel
terdaftaradi KPP PratamaaCikarang untukaperiode 2017 sampai
dengana2018.
Termasukadalam pengertianaWajib Pajak OrangaPribadi
pengusahaaadalah orang
pribadiayang menjalankanakegiatan usaha dan pekerjaanabebas.
Penelitian
iniamemilih KPP PratamaaCikarang sebagai tempatapenelitian
karenaawilayah
kerja KPPaini meliputiakawasan pusat bisnis atau usahaayang
dijalankanaoleh
orangapribadi.
penentuanasampel berdasarkanakebetulan yaitu siapaasaja yang
secara
kebetulanabertemu denganapeneliti dapatadigunakan sebagaiasampel,
apabila
53
pengambilanasampel. Penentuanajumlah sampelApenelitian
menggunakan
Berdasarkan data dari KPP Pratama Cikarang diperoleh bahwa jumlah
Wajib
Pajak Orang Pribadi adalah sebanyak 16217. Error margin yang
ditentukan
adalah sebesar 10%. Berdasarkan rumus tersebut, berikut merupakan
perhitungan
jumlah sampel pada penelitian ini.
2
2
1 ( )
99,38 sampel atau dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 100
sampel.
3.2. Definisi operasional dan pengukuran variabel
Menurut (Sugiyono, 2013) , variabelapenelitian adalahasuatu atribut
atau
sifataatau nilaiadari orang, objek, atauakegiatan yangamempunyai
variasi
tertentuayang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik
kesimpulannya.
54
danavariabel independenadengan rincianasebagai berikut.
1) Variabel Dependen (Y)
variabeladependen adalahapenerimaan pajak. Penerimaanapajak adalah
semua
penerimaananegara yang terdiriaatas pajakadalam negeri dan
pajakaperdagangan internasional. Padaapenelitian ini,
penerimaanapajak
diukur dariajumlah penerimaanaangsuran PPh 25adari Wajib
PajakaOrang
Pribadiaakan tetapiatidak termasukapenerimaan atas pembayaran
bunga,
denda, danakenaikan.
variabel lain. Variabelaindependen padaapenelitian iniaadalah
kesadaran
wajibapajak, kepatuhan wajibapajak, kegiatan
sosialiasaiaperpajakan, dan
pemeriksaanapajak.
mengetahui, mengakui, menghargaiAdan menaatiAketentuan
perpajakanayang berlakuaserta memilikiAkesungguhan dan
keinginanauntuk memenuhi kewajibanApajaknya. Variabel
55
ketentuanaperpajakan.
Menghitung, membayar, melaporkanApajak denganAbenar.
b. KepatuhanAwajib pajak (X2)
pemenuhanAkewajiban perpajakannyaAsesuai denganAketentuan
perpajakanayang berlaku dalamasuatu negara. Dalamapenelitian
ini,
variabelAkepatuhan wajibApajak diukurAdengan
indikatoraberikut
Wajibapajak melakukanaperhitungan denganabenar.
Wajibapajak melakukanapembayaran tepatawaktu.
Wajibapajak melakukanapelaporan tepatawaktu
Kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan rangkaian kegiatan
untukameningkatkan pemahamanadan kesadaran masyarakat tentang
hak
56
PenyuluhanS
masyarakat.
kegiatanamenghimpun danamengolah data,aketerangan, dan/atau
berdasarkanasuatu standar pemeriksaanauntuk mengujiakepatuhan
pemeriksaanapajak atauatidak.
dataasekunder, denganapenjelasan sebagaiaberikut.
(Sugiyono, 2013). Metode pengumpulan dataaprimer yang
digunakanadalam
penelitianaini adalahamelalui wawancara dengan menggunakan
kuesioner.
Wawancaraadengan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama
Cikarang
dilakukanadengan tujuan mendapatkan informasiayang dapat
bergunaauntuk
penelitian. Kuesioner yang digunakanaterdiri dari pertanyaan
yang
diukuramenggunakan skala Likert. SkalaaLikert digunakanauntuk
mengukurasikap, pendapatadan persepsiaseseorang
atauasekelompok
beberapa butir pertanyaan untuk mengukur perilaku individu
dengan
merespon lima titik pilihan pada setiap butir pertanyaan, yaitu
sangat setuju,
setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.
2) DataaSekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber
yang
sudah tersedia. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini
berupa data
penerimaanaPPh 25 DariaWajib PajakaOrang Pribadiadi KPP
PratamaaCikarang.
deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Statistika
deskriptif digunakan
untuk mendeskripskan hasil penelitian, sedangkan regresi linier
berganda
digunakanauntuk mengujiapengaruh variabelaindependen
terhadapavariabel
menggambarkan dataayang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2013).
Statistika
deskriptif bertujuan untuk memperjelas karakteristik secara umum
setiap variabel
agar mudah dipahami secara kontekstual. Kegiatanayang dilakukan
pada statistika
deskriptif meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian
data, dan
analisis sederhana berupa penghitungan nilai tengah, variasi,
rata-rata, rasio, dana
persentase.
hipotesis.
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian
telah
memenuhi kriteria asumsi klasik dan juga terhindari dari estimasi
bias. Uji asumsi
klasik yang digunakan terdiri dari empat pengujian yaitu uji
normalitas, uji
multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas
sebagai berikut:
1) UjiaNormalitas
2013). Uji normalitasamenggunakan ujiaKolmogorov-Smirnov
dengan
hipotesisasebagai berikut.
59
0,05aSebaliknya, apabila nilaiasignifikan lebihakecil dari
0,05amaka
dataadikatakan tidak mengikuti distribusianormal.
korelasiadiantara variabel 0avariabel bebasnya, karenaahal tersebut
dapat
menyebabkan tingkat kesalahan akan sangat besar dan pengujian
individunya
menjadi tidak signifikan (Ghozali, 2013). Pengujian
multikolinearitas
menggunakan metode perhitungan nilai Variance Inflation Factor
(VIF) dari
tiap-tiap variabel bebas. Multikolinearitas terjadi jika nilai VIF
lebih besar
dari 10 atau nilai Tolerance lebih kecil dari 0,1.
Hipotesis untuksuji multikolinearitasayaitu:
residual pada periode t (sekarang) dengan residual pada periode
t-1
(sebelumnya). Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak
memiliki
masalah autokolerasi (Ghozali, 2013).
Hipotesis uji autokorelasi yaitu:
b. Ha : Ada autokorelasi
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah varians dari
residual
suatu observasi ke observasi lainnya adalah sama. Model regresi
yang baik
seharsnya tidak mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).
Pengujian
heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah Uji
Gletsjer Test
untuk meregresikan antara absolute residual dengan masing-masing
variabelin
dependen (bebas).
hubunganAantara variabel-variabel tersebut.
menentukan seberapa besar variabilitas dalam variabel dependen
yang
dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi
memiliki
interval diantara nol dan satu (0 < R 2
< 1). Semakin besar nilai koefisien
determinasi maka variabel-variabelaindependen memberikanainformasi
yang
61
(Ghozali, 2013).
2) UjiaF
simultan terhadap variabel independen (Ghozali, 2013).
Hipotesis dari ujisF adalah sebagaisberikut.
a. H0 : b1a= b2 = b3 = b4 = 0, artinyaatidak terdapatapengaruh
yang
signifikanasecara simultan antara variabelaindependen
terhadap
variabeladependen.
b. Ha : b1 ≠ab2 ≠ b3 ≠ab4 ≠ 0, artinya secaraaterdapat
pengaruhayang
signifikanasecara simultan antara variabel
independenaterhadap
variabeladependen.
Hasil dari uji F dapat diperoleh dari tabel ANOVA di kolom
signifikansi yang
menunjukkan nilai probabilitas dan dibandingkan dengan taraf
signifikansi
yang digunakan. Keputusan yang dapat diambil untuk uji F adalah H0
ditolak
jika signifikansi F kurang dari 0,05, dan H0 diterima jika
signifikansi F lebih
besar dari 0,05.
apakah masing-masingavariabel independent amempunyai pengaruh
signifikanaterhadap variabeladependennya (Ghozali, 2013).
62
a. H0 : bi = 0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari
variabel
independen terhadap variabel dependennya.
b. Ha : bi ≠ 0, artinya terdapat pengaruh signifikan dari variabel
independen
terhadap variabel dependennya.
Keputusan yang dapat diambil untuk uji t adalah H0 ditolak jika
signifikansi t
kurang dari 0,05, danAH0 diterima jikaAsignifikansi t lebih
besarAdari 0,05.
4) Persamaan regresi
Setelah dilakukan uji asumsi dan uji hipotesis, diperoleh persamaan
model
regresi sebagai berikut.
1 1 2 2 3 3 4 4'Y a b X b X b X b X
Keterangan:
a = Konstanta
b1,b2,b3,b4 = koefisienaregresi
karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, usia,
pekerjaan, dan jumlah
penghasilan dalam sebulan.
berdasarkan jenis kelamin.
Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa berdasarkan 100
responden pada
penelitian ini, 76% responden adalah laki-laki sedangkan 24%
responden adalah
perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar
responden wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang memiliki jenis
kelamin laki-
laki.
Berikut merupakan gambaran karakterisik responden yang
dikategorikan
berdasarkan usia.
Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa berdasarkan 100
responden pada
penelitian ini, 25% responden memiliki rentang usia 12-30 tahun.
Sedangkan 37%
responden memiliki rentang usia 31-40 tahun. Sisanya sebesar 38%
responden
memiliki rentang usia di atas 40 tahun. Dengan demikian, dapat
disimpulkan
bahwa sebagian besar responden wajib pajak pada KPP Pratama
Cikarang
memiliki rentang usia di atas 40 tahun.
4.1.3. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan
Selanjutnya berikut merupakan gambaran karakterisik responden
yang
dikategorikan berdasarkan pekerjaan.
25%
37%
Berdasarkan Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa 74% responden pada
penelitian
ini berprofesi sebagai pegawai swasta. Sedangkan 26% responden
bekerja sebagai
wirausaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
responden
wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang adalah pegawai swasta.
4.1.4. Karakteristik responden berdasarkan penghasilan
Selanjutnya berikut merupakan gambaran karakterisik responden
yang
dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan dalam satu
bulan.
Gambar 4.4 Karakteristik responden berdasarkan penghasilan
Berdasarkan Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa 24% responden pada
penelitian
ini memiliki penghasilan antara Rp5-10 juta dalam satu bulan.
Sedangkan 48%
responden memiliki penghasilan Rp10-15 juta dalam satu bulan.
Kemudian 28%
responden memiliki penghasilan di atas Rp15 juta dalam satu bulan.
Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden wajib
pajak pada
KPP Pratama Cikarang memiliki penghasilan dalam rentang Rp 10-15
juta dalam
satu bulan.
penelitian yaitu variabel independen yang terdiri dari kesadaran
wajib pajak (X1),
kepatuhan wajib pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3),
pemeriksaan pajak (X4),
dan variabel dependen yaitu penerimaan pajak (Y).
Kriteria rata-rata setiap indikator dapat ditentukan dengan
interval kelas pada
setiap skala likert. Interval kelas tersebut diperoleh berdasarkan
rumus berikut:
Nilai tertinggi - Nilai terendah 5 1 Interval kelas 0,8
Jumlah kelas 5
seperti pada Tabel 4.1 berikut ini:
67
Gambaran mengenai keseluruhan penilaian responden terhadap
variabel
kesadaran wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai
berikut:
68
Indikator
Pajak ditetapkan
dengan undang-
Pajak berfungsi
untuk pembiayaan
Membayar pajak
harus dilaksanakan
sesuai dengan
ketentuan yang
Saya menghitung,
membayar, dan
69
Total 3,84 Baik
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik
terhadap
indikator-indikator variabel kesadaran pajak. Nilai rata-rata yang
paling tinggi
sebesar 3,99 terdapat pada indikator ketiga yaitu membayar pajak
harus
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai rata-rata
terendah
sebesar 3,75 terdapat pada indikator pajak berfungsi untuk
pembiayaan Negara.
Secara keseluruhan nilai rata-rata skor adalah sebesar 3,84 yaitu
termasuk dalam
kategori baik, dengan demikian memberikan kesimpulan bahwa
responden
memiliki persepsi yang baik terhadap kesadaran wajib pajak.
4.2.2. Variabel kepatuhan wajib pajak
Gambaran mengenai keseluruhan penilaian responden terhadap
variabel
kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai
berikut:
70
Indikator
Saya selalu
mengisi formulir
Saya selalu
Saya selalu 0 11 29 24 36 3,85 Baik
71
melakukan
Saya tidak pernah
Total 3,71 Baik
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik
terhadap
indikator-indikator variabel kepatuhan wajib pajak, kecuali pada
indikator
keempat yaitu responden selalu melaporkan formulir SPT yang telah
diisi dengan
tepat waktu, yang termasuk pada kategori cukup. Nilai rata-rata
yang paling tinggi
sebesar 3,85 terdapat pada indikator kedua yaitu responden selalu
melakukan
perhitungan pajak tepat waktu. Nilai rata-rata terendah sebesar
3,38 terdapat pada
indikator keempat yaitu responden selalu melaporkan formulir SPT
yang telah
diisi dengan tepat waktu. Secara keseluruhan nilai rata-rata skor
adalah sebesar
3,71 yaitu termasuk dalam kategori baik, sehingga memberikan
kesimpulan
bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap kepatuhan
wajib pajak.
72
sosialisasi perpajakan dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai
berikut:
Tabel 4.4
Saya mengikuti
Saya melakukan
diskusi dengan
petugas pajak.
Saya menerima
Saya mengetahui
73
Total 3,81 Baik
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik
terhadap
indikator-indikator variabel sosialisasi perpajakan. Nilai
rata-rata yang paling
tinggi sebesar 3,94 terdapat pada indikator keempat yaitu responden
mengetahui
adanya iklan di media mengenai kewajiban membayar pajak. Nilai
rata-rata
terendah sebesar 3,54 terdapat pada indikator pertama yaitu
responden selalu
mengikuti penyuluhan perpajakan di KPP Pratama Cikarang. Secara
keseluruhan
nilai rata-rata skor adalah sebesar 3,81 yaitu termasuk dalam
kategori baik,
dengan demikian memberikan kesimpulan bahwa responden memiliki
persepsi
yang baik terhadap sosialisasi perpajakan.
4.2.4. Variabel pemeriksaan pajak
pemeriksaan perpajakan dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai
berikut:
74
pajak adalah sebanyak 54 responden, sedangkan responden yang tidak
pernah
menjalani pemeriksaan pajak adalah sebanyak 46 responden. Dengan
demikian,
dapat disimpulkan bahwa sebagian responden pada penelitian ini
pernah
menjalani pemeriksaan pajak.
PPh 25 pada KPP Pratama Cikarang.
75
Standar
Deviasi
Penerimaan
Pajak
100
Rp
178.335
Variabel penerimaan pajak merupakan jumlah angsuran PPh 25 yang
dibayarkan
oleh responden setiap bulannya. Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui
bahwa jumlah
penerimaan PPh 25 dari responden memiliki nilai minimum sebesar
Rp
178.335/bulan dan maksimum sebesar Rp 664.585/bulan, serta
rata-rata
penerimaan pajak adalah Rp 446.375/bulan dengan standar deviasi
sebesar Rp
146.591.
pajak dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.
4.3.1. Pengujian asumsi klasik
76
heteroskedasitas. Hasiladari masing-masingapengujian asumsi klasik
adalah
sebagaiaberikut.
4.3.1.1. Ujianormalitas
Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah
residual dari model
regresi telah berdistribusi normal atau tidak. Karena, model
regresi yang baik
adalah memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati
normal.
Pengujian dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil analisis
pengujian
normalitas adalah sebagai berikut.
Taraf Signifikan : α = 0.05
Berikut adalah output uji normalitas yang didapatkan melalui
software.
Tabel 4.7
77
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,20, yaitu lebih besar
dari nilai
α=0,05. Artinya, data telah berdistrubusi normal. Dengan demikian
data telah
memenuhi salah satu asumsi klasik sehingga dapat dilanjutkan.
4.3.1.2. Uji autokorelasi
pengaruh data dari pengamatan sebelumnya dalam suatu model regresi.
Model
regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.
Pengujian
autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson.
Berikut
merupakan hasil pengujian yang diperoleh.
Hipotesis :
H1 : Ada autokorelasi antar variabel
Statistik uji :
Berikut adalah data hasil pengujian autokorelasi.
Tabel 4.8
Durbin Watson Nilai du (batas bawah) Nilai 4-du (batas atas)
2,077 1,76 2,24
78
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai statistik uji Durbin Watson yaitu
2,077 lebih
besar dari nilai batas bawah (du) yakni 1,76 dan kurang dari batas
atas (4-du)
yaitu 2,24 sehingga diputuskan mendukung H0. Artinya, tidak
terdapat
autokorelasi antar variabel. Dengan demikian model regresi yang
akan didapat
telah memenuhi asumsi tidak ada autokorelasi.
4.3.1.3. Uji multikolinieritas
yang tinggi antar variabel independen tersebut, maka hubungan
antara variabel
dependen dan independen menjadi terganggu. Model regresi yang baik
adalah
model regresi yang tidak terjadi multikolinieritas. Pengujian
multikolinieritas
dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation
factor (VIF). Jika
nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10, maka
dikatakan tidak
ada multikolinieritas. Hasil analisis pengujian multikolinieritas
adalah sebagai
berikut :
Tabel 4.9
Sosialisasi Perpajakan 0,510 1,961
Pemeriksaan Pajak 0,607 1,647
Berdasarkan Tabel 4.9, diperoleh hasil bahwa nilai VIF dan nilai
tolerance yang
diperoleh masing-masing variabel adalah VIF kurang dari 10 dan
nilai tolerance
lebih dari 0,10. Dengan demikian, diperoleh hasil bahwa tidak
terjadi
multikolinieritas pada data hasil penelitian.
4.3.1.4. Uji heteroskedastisitas
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan
ke
pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak
mengandung gejala
heteroskedastisitas atau mempunyai varians yang homogen.
Pengujian
heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glejser
yaitu dengan
meregresikan variabel independen terhadap absolute residual. Hasil
analisis
pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :
Hipotesis :
H1 : Terjadi heteroskedastisitas antara variabel bebas
independen
Taraf Signifikan : α = 0.05
80
Berdasarkan Tabel 4.10, p-value untuk variabel kesadaran wajib
pajak adalah
0,763, p-value untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0,097,
p-value untuk
variabel sosialisasi perpajakan adalah 0,586 dan, p-value untuk
variabel
pemeriksaan pajak adalah 0,119, di mana semua nilai tersebut lebih
besar dari
nilai α= 0.05. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah
mendukung H0
yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas antara variabel
bebas independen.
Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh kesimpulan bahwa data pada
penelitian ini
telah memenuhi keempat asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji
autokorelasi, uji
multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Artinya, data telah
berdistribusi
normal, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi multkolinieritas
dan tidak terjadi
heteroskedastisitas. Dengan demikian, analisis dapat dilanjutkan
untuk
menentukan model regresi.
dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Model regresi yang
terbentuk
adalah sebagai berikut.
Wajib Pajak + 9275 Sosialisasi Perpajakan + 60869 Pemeriksaan
Pajak
4.3.3. Pengujian serentak (F-test)
dalam model yaitu kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak,
sosialisasi
perpajakan, dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh secara
keseluruhan
terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Hasil dari
pengujian serentak
adalah sebagai berikut.
(Tidak ada pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak (X1),
kepatuhan
wajib pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3), dan pemeriksaan
pajak (X4)
terhadap penerimaan pajak)
82
(Ada pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak (X1),
kepatuhan wajib
pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3), dan pemeriksaan pajak (X4)
terhadap
penerimaan pajak)
Daerah Kritis : Tolak H0 jika Fhitung ≥ Ftabel atau P-value <
α
Berikut adalah output uji serentak yang didapatkan melalui
software.
Tabel 4.12
Output uji serentak
F-hitung F-tabel P-value
61,869 0,176 0,000
Tabel 4.12 menunjukkan hasil analisis uji serentak dengan nilai
F-hitung adalah
61,869 lebih besar dari nilai F-tabel yaitu 0,176, dan nilai
p-value adalah 0,000
yang lebih kecil dari α= 0,05. Dengan demikian, dapat diambil
keputusan tolak H0
yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib
pajak (X1),
kepatuhan wajib pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3), dan
pemeriksaan pajak
(X4) terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Pratama Cikarang.
4.3.4. Pengujian parsial (t-test)
Setelah melakukan pengujian serentak, diperoleh keputusan tolak H0
yang artinya
terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran wajib pajak,
kepatuhan wajib pajak,
sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan
pajak.
Berikutnya, analisis dilanjutkan pada pengujian parsial untuk
mengetahui
koefisien atau masing-masing variabel yang berpengaruh pada
pemodelan regresi.
83
Berikut adalah hasil analisis uji parsial pada kesadaran wajib
pajak, kepatuhan
wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap
penerimaan
pajak.
Hipotesis :
H0 : β1 = 0 (Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran
wajib pajak
terhadap penerimaan pajak)
H1 : β1 ≠ 0 (Ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib
pajak terhadap
penerimaan pajak)
Daerah Kritis : Tolak H0 jika |Thitung| ≥ Ttabel atau p-value <
α
Berikut adalah output uji parsial kesadaran wajib pajak yang
diperoleh melalui
software.
Kesadaran
17323 5,260 1,984 0,000
Tabel 4.13 menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari
nilai
α=0,05, dan nilai thitung sebesar 5,260 lebih besar dari nilai
ttabel 1,984, sehingga
dapat diambil keputusan yaitu tolak H0 yang berarti terdapat
pengaruh signifikan
antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan PPh 25 di KPP
Pratama
Cikarang.
84
Hipotesis :
H0 : β2 = 0 (Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepatuhan
wajib pajak
terhadap penerimaan pajak)
H1 : β2 ≠ 0 (Ada pengaruh yang signifikan antara kepatuhan wajib
pajak terhadap
penerimaan pajak)
Daerah Kritis : Tolak H0 jika |Thitung| ≥ Ttabel atau p-value <
α
Berikut adalah output uji parsial kepatuhan wajib pajak yang
diperoleh melalui
software.
Kepatuhan
9165 2,926 1,984 0,004
Tabel 4.14 menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,004 lebih besar dari
nilai
α=0,05, dan nilai thitung sebesar 2,926 lebih besar dari nilai
ttabel 1,984, sehingga
dapat diambil keputusan yaitu tolak H0 yang berarti terdapat
pengaruh signifikan
85
antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh 25 di KPP
Pratama
Cikarang.
Hipotesis :
H0 : β3 = 0 (Tidak ada pengaruh yang signifikan antara sosialisasi
perpajakan
terhadap penerimaan pajak)
H1 : β3 ≠ 0 (Ada pengaruh yang signifikan antara sosialisasi
perpajakan terhadap
penerimaan pajak)
Daerah Kritis : Tolak H0 jika |Thitung| ≥ Ttabel atau p-value <
α
Berikut adalah output uji parsial sosialisasi perpajakan yang
diperoleh melalui
software.
Prediktor Koefisien thitung t tabel p-value
Sosialisasi
Perpajakan
9276 3,127 1,984 0,002
Tabel 4.15 menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,002 lebih kecil dari
nilai
α=0,05, dan nilai thitung sebesar 3,127 lebih besar dari nilai
ttabel 1,984, sehingga
dapat diambil keputusan yaitu tolak H0 yang berarti terdapat
pengaruh signifikan
antara sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan PPh 25 di KPP
Pratama
Cikarang.
86
Hipotesis :
H0 : β4 = 0 (Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan
pajak
terhadap penerimaan pajak)
H1 : β4 ≠ 0 (Ada pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak
terhadap
penerimaan pajak)
Daerah Kritis : Tolak H0 jika |Thitung| ≥ Ttabel atau p-value <
α
Berikut adalah output uji parsial pemeriksaan pajak yang diperoleh
melalui
software.
Prediktor Koefisien thitung t tabel p-value
Pemeriksaan
Pajak
60869 2,999 1,984 0,003
Tabel 4.16 menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,003 lebih kecil dari
nilai α=
0,05, dan nilai thitung sebesar 2,999 lebih besar dari nilai ttabel
1,984, sehingga dapat
diambil keputusan yaitu tolak H0 yang berarti terdapat pengaruh
signifikan antara
pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Pratama
Cikarang.
4.3.5. Koefisien determinasi
Setelah pengujian signifikan model, analisis selanjutnya adalah
pengujian R-
Square atau nilai koefisien determinasi (R 2 ). Pengujian ini
bertujuan untuk
87
mengukur secara serempak dampak variabel bebas terhadap variabel
terikat. Jika
(R 2 ) yangadiperoleh mendekatia1 (satu), makaadapat
dikatakanasemakin kuat
model tersebutamenerangkan variasiavariabel bebas terhadapavariabel
terikat.
Berikutaadalah data hasilapengujian koefisienadeterminasi
Tabel 4.17 menunjukkan bahwa penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh
variabel
prediktor dengan persentase sebesar 72,3%, sementara sisanya
dijelaskan oleh
faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Presentase sebesar
72,3% dapat
dikatakan cukup tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model
yang
digunakan pada penelitian ini telah baik sehingga model yang
dihasilkan dapat
diterapkan.
Variabel kesadaran wajib pajak pada penelitian ini diukur dengan
menggunakan
lima indikator dalam kuesioner yang dibagikan, yaitu (1) pajak
ditetapkan dengan
undang-undang (UU) yang berlaku, (2) pajak berfungsi untuk
pembiayaan negara,
(3) membayar pajak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, (4)
responden menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan suka
rela, dan
(5) responden menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan
benar. Hasil
88
kategori baik, yang artinya responden memiliki persepsi kesadaran
wajib pajak
yang baik.
Hasil pengujian statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa
kesadaran wajib
pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
penerimaan PPh 25
di KPP Pratama Cikarang. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib
pajak, maka
penerimaan pajak juga akan semakin meningkat. Hasil yang diperoleh
tersebut
telah sesuai dengan hasil pada penelitian sebelumnya ole