FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB …1).pdf · faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan pendapatan masyarakat

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN PENDAPATAN MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Studi Pada Wajib Pajak di Kota Medan)

TESIS

Oleh :

A N A N D A 137071049/Akt

MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2015




TESIS

Oleh :

A N A N D A 137071049/Akt


MEDAN 2015




TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Ilmu Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

Oleh :

A N A N D A 137071049/Akt


MEDAN 2015

Telah diuji pada

Tanggal : 28 Juli 2015

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Dr.Ir.Tavi Supriana, M.Si

Anggota : 1. Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak, CA

2. Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, CPA, CA

3. Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak, CA

4. Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak, CA

Judul Tesis : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN PENDAPATAN MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Pada Wajib Pajak di Kota Medan)

Nama Mahasiswa : ANANDA

Nomor Pokok : 137017049

Program Studi : Akuntansi

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

(Dr. Ir.Tavi Supriana, M.Si) (Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak, CA)

Ketua Anggota

Ketua Program Studi, Dekan Fakultas Ekonomi,

(Prof.Dr.Ade Fatma Lubis,MAFIS,MBA,CPA,CA) (Prof.Dr.Azhar Maksum,M.Ec,Ac,Ak,CA)

Tanggal Lulus : 28 Juli 2015

PERNYATAAN

Judul Tesis




Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini disusun sebagai syarat untuk

memperoleh gelar Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara adalah

benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu

dari hasil karya orang lain dalam penulisan tesis ini, telah penulis cantumkan sumbernya

secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan

hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis

bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-

sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 28 Juli 2015

Penulis,

ANANDA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan pendapatan masyarakat sebagai variabel moderating. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yang menunjukkan hubungan sebab akibat pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan, pendapatan terhadap kepatuhan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak di Kota Medan. Teknik pengambilan sampel dengan cara accidental sampling. Jumlah populasi sebanyak 467.090. Besarnya sampel diperoleh menggunakan Rumus Slovin sebanyak 100 responden. Analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara parsial sanksi, pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan pelayanan dan NJOP berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pendapatan bukan merupakan variabel moderating yang dapat memoderasi hubungan pelayanan, sanksi, NJOP, dan pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.Secara simultan pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan, dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara parsial sanksi, pengetahuan, dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci : Pelayanan,Sanksi,NJOP,Pengetahuan,Kepatuhan,Pendapatan

ABSTRACT

This research is The objective of the study was to analyze some factors which influence taxpayers’ compliance in paying tax on land and building with people’s income as moderating variable. The study used causal comparative method which indicated the correlation of cause and effect of services, sanction, NJOP (tax objects selling price), knowledge, and income with compliance. The population was 467,090 taxpayers in Medan, and 100 of them were used as the samples, taken by using accidental sampling and Slovin Formula technique. The data were analyzed by using multiple linear regression analysis. The result of the study showed that, simultaneously, services, sanction, NJOP, and knowledge had significant influence on taxpayers’ compliance in paying tax on land and building. Partially, sanction and knowledge had significant influence on compliance, while services and NJOP did not have any significant influence on taxpayers’ compliance in paying tax on land and building. Income was not moderating variable which could moderate the correlation of services, sanction, NJOP, and knowledge with taxpayers’ compliance in paying tax on land and building. Partially, sanction, knowledge, and income had the influence on taxpayers’ compliance in paying tax on land and building. Keywords: Service, Sanction, NJOP, Knowledge, Compliance, Income

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul“ Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan Pendapatan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Wajib Pajak di

Kota Medan) “ dapat selesai sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Selama penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan

bimbingan dari berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Subhilhar, Ph. D selaku Pj. Rektor Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Prof. Dr. Erman Munir, M.Sc, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas

Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec, Ac, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Sumatera Utara.

4. Ibu Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, CPA, CA selaku Ketua Program Studi

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, sekaligus selaku

Komisi Pembanding.

5. Ibu Dr. Ir. Tavi Supriana, M.Si selaku Ketua Pembimbing yang telah membimbing,

mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

6. Bapak Drs. Zainul BahriTorong, M.Si, Ak, CA selaku Komisi Pembimbing yang telah

membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan

tesis ini.

7. Ibu Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak, CA selaku Komisi Pembanding yang telah

memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam menyusun tesis ini.

8. Bapak Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak, CA selaku Komisi Pembanding yang telah

memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam menyusun tesis ini.

9. Orang Tua Penulis Ibu Rasidah Hanum yang telah banyak memberikan motivasi,

dukungan baik secara moril maupun materil. Keluarga penulis M. Damhury ST, Asry

Nurul Jannah dan Rivaldy SB, SE.

10. Bapak Husni, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan.

11. Dinas Pendapatan Kota Medan dan jajarannya, Badan Penelitian dan Pengembangan

Kota Medan.

12. Sahabat-sahabat Lia Agustina, SE, M.Si, Citra Dewi, SE, Ak, M.Si dan Reza Hanafi,

SE, M.Si.

13. Ibu Masnura, SH selaku Sektim Kecamatan Denai bertugas untuk UPT Wilayah I Dinas

Pendapatan Kota Medan

14. Rekan-rekan Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang tidak

dapat satu per satu yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulis tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan

masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga Allah SWT melimpahkan rizki dan karunia-

Nya sehingga tesis ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan pembaca dan penulis.

Medan, 28 Juli 2015

Penulis

ANANDA

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

1. Nama : A N A N D A

2. Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 Juni 1990

3. Jenis Kelamin : Perempuan

4. Agama : Islam

5. Orangtua

a. Ibu : Rasidah Hanum

b. Bapak : Ir. Edi Saputra

6. Anak : ke 1 dari 2 bersaudara

7. Alamat : Jl. Sumber Amal Komplek Grand Gading

Mas No.5 MM Marindal Medan

Pendidikan

a. Tahun 1994-1995 : lulus dari TK Swasta Pertiwi Medan

b. Tahun 1995-2001 : lulus dari SD Swasta Pertiwi Medan

c. Tahun 2001-2004 : lulus dari SLTP Negeri 12 Medan

d. Tahun 2004-2007 : lulus dari SMA Negeri 3 Medan

e. Tahun 2007-2011 : lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)

Harapan Medan

f. Tahun 2011-2012 : lulus dari Pendidikan Profesi Akuntansi

Universitas Sumatera Utara

DAFTAR ISI

ABSTRAK ................................................................................................ i ABSTRACT ............................................................................................... ii KATA PENGANTAR .............................................................................. iii RIWAYAT HIDUP .................................................................................. v DAFTAR ISI ............................................................................................ v DAFTAR TABEL..................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR ................................................................................ vii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ............................................................... 6 1.3 Tujuan Penelitian ................................................................ 7 1.4 Manfaat Penelitian .............................................................. 7 1.5 Originalitas Penelitian ......................................................... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................. 10 2.1 Landasan Teori ................................................................... 10 2.1.1 Theory of Planned Behavior .................................... 10 2.1.2 Social Learning Theory ........................................... 12 2.1.3 Ruang Lingkup Pajak .............................................. 13 2.1.3.1 Dasar-dasar Hukum Pajak dan Yurisdiksi Pemajakan ................................................. 15 2.1.3.2 Asas-asas Pemungutan Pajak ..................... 18 2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan ....................................... 23 2.1.4.1 Tata Cara Pembayaran PBB ...................... 26 2.1.5 Penjelasan Variabel-variabel Penelitian ................... 26 2.1.5.1 Pelayan Pajak Bumi dan Bangunan ........... 26 2.1.5.2 Sanksi ....................................................... 32 2.1.5.3 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) .................. 36 2.1.5.4 Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan .... 36 2.1.5.5 Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan ....... 40 2.1.5.6 Pendapatan Masyarakat ............................. 45 2.2 Review PenelitianTerdahulu................................................ 50 BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS .............................. 52 3.1 Kerangka Konsep ................................................................ 52 3.2 Hipotesis Penelitian ............................................................. 55

BAB IV METODE PENELITIAN .......................................................... 57 4.1 Jenis Penelitian ................................................................. 57 4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................... 57 4.3 Populasi dan Sampel ........................................................... 58

4.4 Metode Pengumpulan Data ................................................. 60 4.5 Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel ....... 61 4.6 Metode Analisis Data .......................................................... 63 4.6.1 Uji Kualitas Data ..................................................... 65 4.6.1.1 Uji Validitas .............................................. 65 4.6.1.2 Uji Reliabilitas .......................................... 66 4.6.2 Uji Asumsi Klasik ................................................... 66 4.6.2.1 Uji Normalitas .......................................... 66 4.6.2.2 Uji Multikolineritas ................................... 67 4.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas .............................. 68 4.6.3 Uji Hipotesis Penelitian ........................................... 69 4.6.3.1 Koefisien Determinasi (R-Square) ............. 69 4.6.3.2 Uji F-statistik (Overall Test)...................... 69 4.6.3.3 Uji T-statistik (Partial Test) ....................... 70 4.6.3.4 Uji Residual .............................................. 70

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......................... 71 5.1 Karakteristik Wajib Pajak Responden ................................. 71 5.2 Deskripsi Variabel Penelitian .............................................. 75 5.3 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 76 5.4 Pengujian Asumsi Klasik .................................................... 78 5.4.1 Uji Normalitas ......................................................... 78 5.4.2 Uji Multikolineritas ................................................. 81 5.4.3 Uji Heteroskedastisitas ............................................ 81 5.5 Uji Hipotesis Penelitian ....................................................... 82 5.5.1 Koefisien Determinasi (R-Square) ........................... 83 5.5.2 Uji F-statistik (Overall Test) .................................... 83 5.5.3 Uji T-statistik (Partial Test) ..................................... 84 5.5.3.1 Hasil Hipotesis Pertama ............................ 84 5.5.3.2 Hasil Hipotesis Kedua ............................... 87 5.5.3.3 HasilHipotesis Ketiga ................................ 88 5.6 Pembahasan Hasil Penelitian ............................................... 91 5.6.1 Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepatuhan................ 92 5.6.2 Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan ..................... 93 5.6.3 Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Kepatuhan ............................................................... 93 5.6.4 Pengaruh Penegtahuan Terhadap Kepatuhan ............ 94 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ................................................. 96 6.1 Kesimpulan ................................................................. 96 6.2 Keterbatasan Penelitian .................................................... 97 6.3 Saran ................................................................. 97 DAFTAR PUSTAKA ................................................................. 99 KUISIONER PENELITIAN ................................................................. 104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung terpenting dalam

upaya percepatan pembangunan. Minimnya, realisasi PAD secara otomatis akan

menghambat laju percepatan pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Realisasi

PAD ini masih sangat minim terutama di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Pajak

bumi dan bangunan merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah sebagai

sumber pendapatan daerah yang sangat potensial dalam rangka membiayai penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang penerimaannya

dapat dioptimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan mengingat objek dari Pajak

Bumi dan Bangunan itu sendiri adalah meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang berada di

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pentingnya pajak sebagai sumber

pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai peraturan pemerintah dimana

dalam Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditentukan penerimaan negara

dalam pembangunan. Salah satu jenis pajak yang pemungutannya menjadi wewenang

pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, dengan wajib pajak adalah Wajib

Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, dengan kewajiban pembayaran Pajak hanya 1

(satu) kali dalam setahun.

Pajak bumi dan bangunan merupakan satu primadona pajak daerah yang

memberikan kontribusi cukup tinggi di antara seluruh komponen pendapatan asli daerah

Kota Medan, untuk itu ketersediaan sumber daya perpajakan yang memiliki kompetensi

penilaian pajak bumi dan bangunan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam

rangka peningkatan kemampuan daerah didalam menilai pajak daerah. Pajak bumi dan

bangunan Kota Medan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan selaku Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Medan Nomor 3 Tahun 2011 dan mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kota

Medan Nomor 6 Tahun 2012. Penagihan pajak bumi dan bangunan dilakukan sejak menjadi

pajak daerah sesuai UU No.28 tahun 2009.

Berdasarkan laporan keuangan Pemko Medan tahun 2012, tunggakan pajak bumi dan

bangunan sangat signifikan yakni Rp 448.152.920.986. Kondisi itu menyebabkan

penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target yang ditentukan. Untuk Juni

2014 ini saja realisasi PAD sektor Pajak Bumi dan Bangunan baru 8 persen atau sekitar Rp

29,2 Miliar dari target Rp 365 Miliar.

Tabel 1.1

Pencapaian Pajak Bumi Bangunan 5 tahun terakhir

2010 Rp. 164.338.784.961 53 %

2011 Rp. 128.507.763.569 50 %

2012 Rp. 182.070.214.635 66 %

2013 Rp. 183.707.146.240 81 %

2014 Rp. 251.842.120.795 72 %

Sumber : Daftar realisasi penerimaan PBB sampai akhir per Desember

Dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Medan melibatkan struktur pemerintahan

dalam pencapaian tujuannya yang mana melibatkan camat, lurah, kepala lingkungan, serta

seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menagih tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Diharapkan bisa menghasilkan formulasi maupun solusi yang efektif, terhadap pengutipan

tunggakan pajak bumi dan bangunan masyarakat sebagai wajib pajak (WP).Dapat dilihat

terjadi penurunan dan kenaikan dalam realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Dengan adanya wacana pemerintah di awal tahun 2015 penghapusan pajak bumi dan

bangunan untuk tahun 2016 juga berdampak buruk terhadap penerimaan pajak bumi dan

bangunan tahun 2015.

Penentuan penerimaan pajak bumi dan bangunan sangat penting karena sebagai titik

awal menentukan besarnya jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dicapai didalam

satu tahun pajak dan keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat diketahui

dengan adanyakepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka

dapat dilihat apakah pelayanan pajak bumi dan bangunan yang diberikan oleh Dinas

Pendapatan, sanksi tegas yang diberikan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak

memberatkan, dan pengetahuan pajak bumi dan bangunan dapat mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sebagai pemoderasi pendapatan

masyarakat apakah dapat memperlemah atau memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan.

Handayana (2012), salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam

rangka meningkatkan penerimaan negara adalah melalui optimalisasi ekstensifikasi dan

intensifikasi pemungutan pajak.Agenda aksi Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru berupa

usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana usaha ekstensifikasi perpajakan

dilakukan melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan

yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Sedangkan usaha intensifikasi dapat

dilakukan dengan cara: Pertama, memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan

untuk memperluas basis penerimaan yang dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi

pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek,

memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Kedua,

memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses

pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya

tarif retribusi dan peningkatan SDM. Ketiga, meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat

ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala,

memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi

terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pambayaran pajak dan pelayanan yang diberikan

oleh fiskus. Keempat, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain memperbaiki prosedur administrasi

pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari

setiap jenis pemungutan. Kelima,meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan

yang lebih baik.Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi

terkait di daerah.

Penelitian-penelitian yang menganalisis yang berkaitan dengan pajak bumi dan

bangunan yakni penelitianElisyah(2014) melakukan analisis sejumlah faktor yang

mempengaruhi kepatuhan masyarakat desa dan kota dalam membayar pajak bumi dan

bangunan di kota Padangsidimpuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial

pelayanan perpajakan, sanksi, kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan

bangunan.Pengetahuan perpajakan dan pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan

tidak signifikan.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh negatif dan tidak signifikan

terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa secara simultan pelayanan perpajakan, sanksi pajak, Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP), kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pendapatan wajib pajak

terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak

bumi dan bangunan, baik di daerah desa maupun daerah kota.Hasil uji mann whitney

menunjukkan terdapat perbedaan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan antara

masyarakat yang tinggal di daerah desa dengan daerah kota.

Jatmiko (2006), Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin

bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan tax ratio,

kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance).Namun kebanyakan

penelitian yang telah dilakukan cenderung hanya meneliti kepatuhan wajib pajak untuk

Pajak Bumi dan Bangunan saja. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan WP OP di Kota

Semarang dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam

penelitian sebelumnya seperti sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap

pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan. Variabel ini dipilih karena

cenderung lebih sesuai dengan WP OP dibandingkan variabel-variabel yang juga telah

digunakan pada penelitian tentang WP PBB.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

pengaruh sikap WP terhadap sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap

WP terhadap kesadaran perpajakan pada kepatuhan WP.Berdasarkan hasil analisis yang

dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda,

sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan dengan pendapatan masyarakat sebagai

variabel moderating “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka rumusan masalah dalam

penelitian iniadalah :

1. Apakah pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

dan pengetahuan pajak bumi dan bangunan secara simultan dan parsial berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

2. Apakah pendapatan masyarakat dapat memoderasi hubungan pelayanan pajak bumi dan

bangunan, sanksi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan pengetahuan pajak bumi dan

bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

3. Apakah pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),

pengetahuan pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan masyarakat secara simultan dan

parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisispelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP), dan pengetahuan pajak bumi dan bangunan berpengaruh secara simultan dan

parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Untuk menganalisis pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP), dan pengetahuan pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan pendapatan masyarakat sebagai

variabel moderating.

3. Untuk menganalisis pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP), pengetahuan pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan masyarakat secara

simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak bumi dan bangunan?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Medan :

Mewujudkan masyarakat Kota Medan taat pajak dan retribusi, dan meningkatkan

pengelolaan pendapatan Kota Medan.

2. Bagi Pengembangan Ilmu (Akademisi) :

Sebagai pembelajaran mengenai proses penyampaian pajak bumi dan bangunan,

mengetahui perkembangan baik informasi maupun teknologi yang sedang dipakai, dan

sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat melengkapi

temuan-temuan empiris yang berhubungan dengan penelitin ini.

3. Bagi Peneliti :

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dijadikan

sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh calon peneliti

berikutnya.

1.5 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Elisyah (2014) yang

berjudul Analisis sejumlah faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat desa dan kota

dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Padangsidimpuan. Perbedaan penelitian

yang akan dilakukan dengan penelitian Elisyah (2014)adalah :

1. Dalam penelitian Elisyah (2014) menggunakan variabel independen yaitu pelayanan

perpajakan, sanksi pajak, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), kesadaran perpajakan

pengetahuan perpajakan dan pendapatan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian ini

variabel independen yang digunakan yaitu pelayanan pajak bumi dan bangunan,

sanksi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pengetahuan pajak bumi dan bangunan.

Pengukuran variabel dependen yang digunakan Elisyah (2014) yaitu kepatuhan wajib

pajak. Pada penelitian ini variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak.

2. Objek yang dijadikan sampel. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Padangsidimpuan yang dijadikan sampel pada penelitian Elisyah (2014)

sedangkan dalam penelitian ini adalah berfokus pada Dinas Pendapatan Kota Medan.

Disamping itu, Padangsidimpuan merupakan salah satu daerah Kabupaten di

Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Medan yang merupakan Ibukota dari Provinsi

Sumatera Utara yang menjadi kota terbesar ketiga di Indonesia.

3. Perbedaan lainnya adalah penambahan variabel moderating. Dalam penelitian ini

pendapatan masyarakat digunakan sebagai variabel moderating.

Peneliti menilai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih banyak yang belum terungkap, inilah

yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang

ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan

munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari 2007 dalam

Elisyah dan Arum), yaitu:

a. Behavioral Beliefs

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan

evaluasi atas hasil tersebut.

b. Normative Beliefs

Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi

untuk memenuhi harapan tersebut.

c. Control Beliefs

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung

atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa

kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived

power).

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan.Penelitian sebelumnya

yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian Mustikasari (2007).Dikaitkan dengan

penelitian ini, Theory of Planned of Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu,

individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari

perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan

melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib

pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya

membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (behavioral

beliefs). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan

normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative beliefs).

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan

yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-

penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan

membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Sanksi pajak

terkait dengan control beliefs. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib

pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan

persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib

pajak untuk taat pajak. Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga

faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut,

maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah behavior.

Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk

berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari,

2007).Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang

menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar

pajak, termotivasi oleh fiskus dan sanksi pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk

membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

2.1.2 Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat

pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko:2006). Menurut Bandura (1977) dalam

Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses perhatian (attentional)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika

mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.

2. Proses penahanan (retention)

Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak

lagi mudah tersedia.

3. Proses reproduksi motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

4. Proses penguatan (reinforcement)

Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan

rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model (Bandura,

1977 dalam Jatmiko, 2006).

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk

menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan

pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada

pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh

perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait

dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau

ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model, tampaknya cukup relevan apabila

dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

2.1.3 Ruang Lingkup Pajak

Menurut Djajadiningrat (1988) dalam Dianasari (2013), pajak adalah suatu

kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian,

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.Pungutan tersebut bukan sebagai

hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat

dipaksakan.Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk

memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Dianasari (2013), pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai

beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan

gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah.Pertama,

berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan

penguasaan barang dan jasa.Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam

penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (1988),

merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan

timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu

kepada negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut

dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah.Dari pendekatan hukum ini

memperhatikan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga

menjamin adanya kepastian hukum baik bagi pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai

pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tatacara Perpajakan adalah “ Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat

timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat “. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan dua hal, yakni iuran yang

dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung.

Fungsi pajak terbagi atas 2 (dua) yakni fungsi penerimaan danfungsi

mengatur.Fungsi penerimaan sendiri diartikan sebagai alat untuk memasukkan uang

sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiaya pengeluaran Negara

yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.Sedangkan fungsi mengatur diartikan sebagai alat

untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan.

Selain kedua fungsi diatas menurut Dianasari (2013), fungsi pajak bertambah yakni

fungsi stabilitas, fungsi retribusi pendapatan, dan fungsi demokrasi. Fungsi stabilitas adalah

dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang

berhubungan dengan stablitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa

dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan

pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi retribusi pendapatan adalah pajak

yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan

umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja,

yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Fungsi demokrasi

adalah pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong

royong.Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat

pembayar pajak.

Dari pernyataan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa manfaat uang

pajak sangat besar kontibusinya terhadap pembangunan Negara.Pajak merupakan salah satu

sumber penerimaan Negara, pajak merupakan salah satu alat pemerataan, pajak merupakan

salah satu alat untuk mendorong investasi.Maka sebaiknya mengetahui dasar hukum dalam

pajak.

2.1.3.1 Dasar-dasar Hukum Pajak dan Yurisdiksi Pemajakan

Dasar hukum Negara telah menempatkan landasan pemungutan pajaknya dalam

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut : “ Segala

pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang “. Menurut Mansyury (2002),

hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan

pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada

masyarakat dengan melalui kas negara. Karena itu hukum pajak merupakan bagian dari

hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang

atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak. Menurut Brotodiharjo (1993),

hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Yang termasuk dalam hukum publik

adalah hukum tata negara, hukum pidana dan hukum administrasi meskipun ada beberapa

ahli antara lain Adriani (1949)dalam Dianasari (2013), yang menghendaki agar hukum pajak

diberi tempat tersendiri di samping hukum administrasi karena hukum pajak mempunyai

tugas lain yang berbeda dengan hukum administrasi.

Menurut Haula (2011), dalam Buku Pengantar Ilmu Pajak, Hukum pajak adalah

keseluruhan peraturan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil

kekayaan seseorang dan badan untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada masyarakat

melalui kas Negara. Hukum pajak memuat pula unsur hukum tata negara, hukum pidana,

dan acara pidananya.

Yurisdiksi pemajakan yang dianut suatu Negara akan mempengaruhi perlakuan

perpajakan terhadap subjek dan objek luar negeri. Yurisdiksi pemajakan menurut Owen dan

Ongwamuhana sebagaimana dikutip oleh Gunadi (1997), adalah kewenangan suatu Negara

merumuskan dan melakukan ketentuan perpajakan. Menurut Martha (1989), terdapat empat

teori justifikasi legal hak pemajakan suatu negara, yaitu :

1. Teori Realistis atau Empiris, menyatakan bahwa yurisdiksi setara dengan kewenangan

fisik, (physical power), yaitu kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap

orang dan harta yang berada dalam wilayah kekuasaan Negara yang bersangkutan.

Namun secara empiris, yurisdiksi pemajakan bukanlah semata karena kewenangan

fisik, tetapi berdasarkan ketentuan perundangan dan meluas sampai kepada orang yang

secara fisik berada diluar kewenangan administrasi pengenaan pajak.

2. Teori Etis atau Retributif, menyatakan bahwa pemajakan merupakan kontraprestasi

(return) atas manfaat dan kemudahan yang diperoleh dari Negara. Teori ini pada

dasarnya lebih menekankan kepada manfaat ekonomis (economic allegiance) sebagai

justifikasi pemajakan, dengan mendasarkan pada asumsi bahwa keberadaan Negara

adalah masalah esensial politis.

3. Teori Kontraktual, menyatakan bahwa pemajakan sepertinya merupakan pembayaran

atas barang dan jasa yang diterima dari Negara pemungut pajak berdasarkan anggapan

adanya kontrak (perjanjian tak tertulis) antara pemegang yurisdiksi pemajakan dengan

subjek pajak. Namun, dalam berbagai hal teori tersebut kurang tepat sehubungan

dengan adanya konsensus atau kesepakatan dari kedua pihak sehingga merupakan

penyimpanan dari kebebasan atau kesukarelaan salah satu dari kedua pihak dalam

perjanjian kontrak tersebut.

4. Teori Soverenitas, menyatakan bahwa pemajakan adalah suatu bentuk pelaksanaan

dari yurisdiksi dan yurisdiksi merupakan atribut (kelengkapan) dari soverenitas.

Sumber dari hak pemajakan (taxing right) suatu Negara berasal dari soverenitas

(kedaulatan) Negara tersebut. Sebagai kebutuhan historis akan adanya suatu Negara,

hak dan kewajiban utama suatu Negara adalah untukmengamankan dan melestarikan

keberadaannya. Untuk keperluan itu, negara mempunyai hak untuk meminta sesuatu

atau kontribusi dari siapa saja yang berada dibawah kewenangan hukumnya. Dengan

kata lain, berbeda dengan teori etis atau retributif, teori soverenitas cenderung

memberikan justifikasi pemajakan berdasarkan keterkaitan politis (political

allegiance).

Sistem pajak di Indonesia juga membangunyurisdiksi pemajakannya berdasarkan

dua kaitan (pertalian) fiskal, yaitu subjektif dan objektif.

2.1.3.2 Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus

diperhatikan dalam sistem pemungutan pajak tersebut.Mansury (2002), menyatakan bahwa

dari pengalaman ternyata, bahwa apabila tidak setiap ketentuan rancangan undang-undang

pada saat penyusunannya selalu diuji apakah sejalan tidaknya dengan tujuan dan asas yang

harus dipegang teguh, ketentuan tersebut mudah sekali mengatur sesuatu yang sebenarnya

tidak sejalan dengan asas yang harus dipegang teguh. Banyak pendapat ahli yang

mengemukakan tentang asas-asas perpajakan apa saja yang harus ditegakkan dalam

membangun suatu sistem perpajakan. Diantara pendapat para ahli tersebut, yang paling

terkenal adalah four maxims dari Adam Smith.Teori Klasik tentang sistem perpajakan yang

baik dimulai sejak Adam Smith dalam bukunya ”The Wealth of Nations” (Waluyo 2006),

yang menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

A. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang

pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay

dan sesuai dengan manfaat yang diterima.Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak

menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan

dan manfaat yang diminta.

B. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang.Oleh karena itu, wajib pajak

harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus

dibayar, serta batas waktu pembayaran.

C. Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak

menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh

penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut pay as you earn.

D. Economy

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak

diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.Azas

keadilan dalam sistem perpajakan telah banyak didiskusikan secara luas, dan hal ini

merupakan bagian terpenting dalam mengevaluasi setiap pengajuan dalam pembuatan

kebijakan perpajakan.

Musgrave (1989), memberikan pandangan yang adil tentang distribusi beban pajak,

beban administrasi dan pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan pajak. Diantara

keempat azas diatas, Musgrave juga menekankan pada tiga azas lainnya, yaitu : azas

netralitas (neutrality), azas perbaikan (reformation), dan azas kestabilan dan pertumbuhan

(growth and stability). Sedangkan Dora Hancock (1997) dalam bukunya taxation : policy

and practice.

Dalam Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun 1984,

ditetapkan enam sasaran utama, yaitu :

1. Penerimaan Negara dari sektor perpajakan menjadi bagian dari penerimaan Negara

yang mandiri dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional.

2. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak.

3. Menjamin adanya kepastian.

4. Sederhana.

5. Menutup peluang penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak oleh wajib pajak

dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.

6. Memberikan dampak positif dalam bidang ekonomi.

Dasar pijakan penentuan sasaran-sasaran reformasi tersebut tidak lain adalah asas-

asas perpajakan yaitu Revenue productivity, Equity/equality dan Ease of

administrasition.Sebagai dasar berpijak, sudah seharusnya ketiga asas-asas perpajakan itu

dipegang teguh dan dijaga keseimbangannya agar tercapai sistem perpajakan yang baik.

Dengan demikian, bila digambarkan secara sederhana sistem perpajakan yang baik (ideal)

adalah seperti sebuah segitiga sama sisi. Pada perkembangan di tingkat implementasi,

tampaknya keseimbangan tersebut tidak lagi terjaga, sering kali karena alasan kepentingan

(penerimaan) Negara.

Menurut Brotodiharjo (1993), ada beberapa teori yang mendasari adanya

pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori Asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi

warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan

harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam

perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaranpremi. Pembayaran pajak ini

dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena

negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya

kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam

perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka

semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena

pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi

daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain.

Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Cara Pemungutan Pajak Dalam memungut pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan

Mardiasmo (2001), yaitu :

1. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus

dibayar.

3. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang

terhadap wajib pajak.

Sedangkan Tjahjono dan Husein (2000), mengutarakan bahwa pemungutan pajak

dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu :

1. Stelsel Nyata (riil stelsel) adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek

(penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir

tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui

sehingga cenderung lebih realistis tapi pengenaan pajak tidak bisa pada saat langsung,

jadi pengenaannya baru bisa dilakukan pada akhir periode.

2. Stelsel Anggapan (fictive stelsel) adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Pada sistem ini pajak dapat dibayar selama

tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun jadi terkesan agak ringan sehingga lebih

meringankan wajib pajak. Di lain sisi bila pajak dapat dibayarkan pada akhir tahun

adanya kecenderungan bahwa pajak tidak dibayar berdasarkan keadaan yang

sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran (accrual stelsel) adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang

sebenarnya. Apabila dalam suatu tahun didapat bahwa pajak lebih besar dari anggapan

maka wajib pajak harus menambah, bila pada kenyataannya yang dibayar terlampau

besar maka wajib pajak bisa meminta pengembalian kelebihan.

Dari penjelasan diatas, di Indonesia pada umumnya menggunakan metode stelsel

campuran dengan sistem self assessment, yaitu wajib pajak memeperhitungkan sendiri

besarnya kewajiban perpajakan, dimana pada akhir tahun apabila terdapat kekurangan, wajib

pajak harus membayar kekurangan tersebut dengan media yang dapat digunakan, sedangkan

apabila pajak yang telah disetor wajib pajak melebihi dari yang seharusnya, maka wajib

pajak dapat mengajukan pengembalian dengan sarana restitusi.

2.1.4 Pajak Bumi Bangunan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 3569). Undang-Undang 12 Tahun 1985 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1994 yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan

Perkotaan masih tetap berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada

Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berkaitan dengan Perdesaan dan

Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Dianasari (2013), adalah merupakan

pajak yang bersifat objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan

oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan.Kondisi dan keadaan dari

subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar pajak bumi dan bangunan)

tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang.

Oleh karena itu pajak ini disebut pajak objektif. Menurut Mardiasmo(2006), dalam

kaitannya dengan pajak bumi dan bangunan ada 4 (empat) asas utama yang harus

diperhatikan, yaitu:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan, dengan pengertian mudah dimengerti

dan dapat dilaksanakan.

2. Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan pajak bumi dan

bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Yang dimaksud dengan

keadaan horizontal adalah pembayar pajak dengan keadaan yang sama harus

dikenakan pajak yang sama besarnya. Sedangkan keadaan vertikal adalah pembayar

pajak yang lebih besar kemampuannya harus dibebani pajak yang lebih besar pula.

3. Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan pajak bumi dan

bangunan diatur dengan Undang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah,

sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum.

4. Menghindari pajak berganda, pengenaan pajak bumi dan bangunan tidak terjadi dua

kali atau lebih atas suatu obyek pajak yang sama. pajak bumi dan bangunan dikenakan

atas Objek Pajak berupa Bumi dan / atau bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan

oleh orang pribadi. Yang dimaksud dengan Bumi dalam Undang-undang No. 12 tahun

1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh yang ada

dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-

rawa, tambak, pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Yang dimaksud

bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada

tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang

diusahakan.

Pajak bumi dan bangunan di kota Medan merupakan bagian dari kegiatan unit satuan

kerja Dinas Pendapatan Kota Medan dengan tugas pokoknya yang mengelola bidang

penerimaan/pendapatan daerah. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Perda Kota

Medan No 3 Tahun 2011.

Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ini menggunakan sistem pemungutan

official assessment.official assessment merupakan suatu sitem pemungutan pajak yang

memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

yang harus dibayarkan oleh pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan

menunggu penetapan pajak oleh pemerintah, kemudian membayar pajak yang terutang

sesuai dengan besarnya ketetapan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Asas pajak bumi dan bangunan adalah :

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.

2. Adanya kepastian hukum.

3. Mudah dimengerti dan adil.

4. Menghindari pajak berganda.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajakkebendaan atas bumi dan bangunan

dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara nyata :

1. Mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau

2. Memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.1.4.1 Tata Cara Pembayaran PBB

Wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),

Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Dinas Pendapatan atau

disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat

pembayaran yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendapatan. Pajak yang terutang pada saat jatuh

tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar

2% (dua persen) sebulan, yang terhitung dari saat jatu tempo sampai saat pembayaran untuk

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh

1 (satu) bulan.

2.1.5 Penjelasan Variabel-variabel Penelitian

2.1.5.1 Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Arum (2012), pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau

menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan

petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam

membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang

dalam hal ini adalah wajib pajak Jatmiko (2006).

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menjelaskan mengenai pentingnya

pelayanan fiskus.Karanta et al(2000) dalam Suryadi(2006), menekankan pada pentingnya

kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Forest

dan Sheffrin (2002) yang dikutip oleh Suryadi (2006), meneliti pentingnya sistem

perpajakan yang simplifying. Hal ini karena kompleksitas dari sistem perpajakan akan

berpengaruh pada ketidakpatuhan wajib pajak, meskipun sistem perpajakan yang sederhana

juga tidak menjamin wajib pajak akan patuh Suryadi (2006).

Menurut Elisyah (2014), pelayanan adalah suatu cara yang dilakukan untuk

membantu atau mengurus segala keperluan yang dibutuhkan seseorang. Menurut Boediono

(2003), pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu

yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan

keberhasilan. Pelayanan perpajakan dapat diartikan sebagai cara atau tindakan yang

dilakukan untuk membantu atau memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam hal perpajakan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar

kewajiban pajaknya adalah kualitas pelayanan yang diterimanya.Pelayanan yang berkualitas

harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian

hukum.Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang

memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan

sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak menurut Supadmi (2009).

Ada lima dimensi pelayanan yang sering digunakan untuk menilai kualitas pelayanan

menurut Parasuraman (1988), yaitu :

a. Tangibles (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan

eksistensinya kepada pihak eksternal meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan

peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.

b. Reliability (keandalan) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan

sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

c. Responsiveness (ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan

pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi

yang jelas.

d. Assurance (jaminan) yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para pegawai

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.

e. Emphaty (perhatian) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual

kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginannya.

Petugas pajak (fiskus) memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyedia

pelayanan perpajakan.Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar

pajak tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang baik kepada

wajib pajak. Terkait dimensi pelayanan yang dikemukakan oleh Parasuraman (1988),

pelayanan perpajakan dalam hal ini dapat berupa kemudahan dalam akses pembayaran,

penetapan SPPT yang adil, ketanggapan fiskus terhadap keberatan wajib pajak, adanya

penyuluhan yang diberikan kepada wajib pajak, dan pelayanan perpajakan yang baik dan

cepat.

Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas maka wajib pajak akan senang dan

patuh dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Suyatmin (2004), Fraternesi (2002), dan Kahono (2003) yang mengungkapkan bahwa sikap

wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak. Oleh karena itu, variabel pelayanan perpajakan relevan digunakan

sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.

Dalam pelayanan harus adanya sarana dan prasarana yang cukup, agar menjadi

penunjang bagi terlaksananya penerimaan pajak bumi dan bangunan yang baik terutama

adalah :

1. Menyiapkan database dan teknologi agar administrasi penyimpanan data dapat

tersimpan baik.

2. Peralatan kantor untuk administrasi dan arsip yang baik.

3. Kepustakaan yang memadai melaksanakan pelayanan informasi pajak.

4. Ruangan-ruangan yang cukup untuk seluruh kegiatan pelayanan pajak baik gudang,

ruang administrasi, maupun arsip.

5. Penerangan, sarana air.

Sarana dan prasarana merupakan bagian dari kebutuhan wajib pajak.Agar pelayanan

memiliki kualitas dan memberikan kepuasan kepada wajib pajak, maka Dinas Pendapatan

harus memperhatikan berbagai dimensi yang dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas

pelayanannya yang menjadi kebutuhan wajib pajak.

Dalam hal pelayanan ini diperlukan juga kepatuhan akan mekanisme pemungutan

yang mana terdiri dari :

1. Penyampaian SPPT.

2. Pembayaran pajak terhutang.

Pada dasarnya pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan oleh setiap

wajib pajak melalui 3 (tiga) cara sebagi berikut :

1. Pembayaran langsung ke Bank tempat pembayaran.

2. Pembayaran menggunakan mekanisme pengiriman uang/transfer.

3. Pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui petugas pemungut atau pemerintah

daerah (dalam hal ini bertindak kelurahan menunjuk kepala lingkungan).

4. Pengajuan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan

banding.

Pelayanan perpajakan akan tercipta dengan adanya mutu dari pelayanan. Mutu

pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalaminteraksi langsung

antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik,dan menyediakan kepuasan

pelanggan. Dalam kamus besar bahasa Indonesiadijelaskan pelayanan sebagai usaha

melayani kebutuhan orang lain. Sedangkanmelayani adalah membantu menyiapkan

(mengurus) apa yang diperlukanseseorang. Kep.MenPan No. 81/93 menyatakan bahwa

pelayanan umumadalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah

pusat/daerah,BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan

atauperaturan perundang-undangan yang berlaku.Pelayanan merupakan serangkaian

kegiatan, karena itu pelayanan jugamerupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan

berlangsung secara rutindan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang

dalammasyarakat. Pada prinsipnya pelayanan yang baik harus memuat beberapaaspek,

antara lain :

1. Keterbukaan, yaitu adanya informasi pelayanan yang berupa loketinformasi yang

dimilikinya dan terpampang dengan jelas.

2. Kesederhanaan, yaitu mencakup prosedur pelayanan dan persyaratanpelayanan.

3. Kepastian, yaitu menyangkut informasi waktu, biaya dan petugaspelayanan yang jelas.

4. Keadilan, yaitu memberi perhatian yang sama terhadap pelanggantanpa adanya

diskriminasi yang dapat dilihat dari materi ataukedekatan seseorang.

5. Keamanan dan kenyamanan hasil produk pelayanan.

6. Perilaku petugas pelayanan menyenangkan pelanggan.Pentingnya kualitas aparat

(SDM) perpajakan dalam memberikanpelayanan kepada wajib pajak. All in all a good

job berarti aparat pajak harusbenar-benar mampu dan ahli pada semua keahlian

dibidangnya masing-masing.

Menurut pendapat Dianasari (2013) pelayanan dan bantuan wajib pajak harus dapat

berkembang dan meningkatkan pelayan terhadap wajib pajak, dan harus merupakan

kebijakan-kebijakan yang saling melengkapi. Para petugas pada instansi pajak, hendaknya

dilatih untuk memahami bahwa wajib pajak bukanlah merupakan lawan akan tetapi lebih

merupakan anggota masyarakat yang perlu ditolong dalam rangka memenuhi kewajiban

perpajakannya atau dengan perkataan lain, rasa hormat-menghormati dan respek hendaknya

muncul dari kedua belah pihak. Dari sudut pandang lain, hal ini mempunyai nilai tambah

untuk tidak membiarkan adanya dalih bagi pembayar pajak untuk tidak membayar pajak dan

hal ini berarti pula bahwa tidak cukup kalau hanya meminta kepada pembayar pajak agar

mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan, akan tetapi sesungguhnya instansi

pajak pun bertugas bertanggung jawab atas segala pemberian informasi yang diperlukan dan

petugas pajak harus siap setiap saat untuk membantu para pembayar pajak mengisi Surat

pemberitahuan dan lain-lain yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.1.5.2 Sanksi

Sanksi adalah denda yang diberikan terhadap wajib pajak karena telah melanggar

ketetapan jangka waktu yang telah diberikan.

Menurut Arum (2012), sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan

kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-

rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa

yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang

tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan Mardiasmo (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2010).

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator Yadnyana

(2009) dalam Muliari dan Setiawan (2010) sebagai berikut :

a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

b. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.

c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib

pajak.

d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi

perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang

membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi

administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana.Secara konvensional,

terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif.Sanksi positif merupakan

suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman Soekanto (1988) dalam

Ilyas dan Burton (2010).Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah

memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan.Saat ini Dirjen

Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh

terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku,

menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para

wajib pajak, yaitu :

1. Dituntut kepatuhan (compliance) wajib pajak dalam membayar pajak yang

dilaksanakan dengan kesadaran penuh.

2. Dituntut tanggung jawab (responsibility) wajib pajak dalam menyampaikan atau

memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor

6/1983.

3. Dituntut kejujuran (honesty) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai

dengan keadaan sebenarnya.

4. Memberikan sanksi (law enforcement) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak

taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal di atas, paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010) adalah

dengan menerapkan sanksi (law enforcement) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara

konsekuen.

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan

akan lebih banyak merugikannya Jatmiko (2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka

akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Elisyah (2014), sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang

melanggar perauran. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak

ataupun pejabat karena melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak. Sanksi

perpajakan menurut Mardiasmo (2009), merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak

tidak melanggar norma perpajakan.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.Ada 2 (dua) jenis sanksi pajak yang

dikenakan kepada wajib pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.Sanksi

administrasi meupakan pembayaran kerugan kepada negara, khususnya berupa bunga dan

kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat

terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi

menurut Mardiasmo (2009).

Sanksi administrasi yang paling banyak diterapkan adalah dengan denda, yaitu

sebesar 2% (dua persen) dari pokok ketetapan pajak terutangnya pada tahun yang

bersangkutan.Denda pajak bumi dan bangunan ini diberlakukan jika wajib pajak tidak

membayar pajak terutang pada saat jatuh tempo atau kurang dibayar, terhitung dari saat

jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 174, sanksi pidana dapat

dikenakan pada wajib pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling

banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan

tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar

sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling 2

(dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar.

Pengenaan sanksi perpajakan oleh wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya

kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

itu sendiri. Menurut Suyatmin (2004) masyarakat akan mematuhi pembayaran pajak bumi

dan bangunan bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin

banyak sisa tunggakan pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka

akan semakin berat bagi wajib pajak bumi dan bangunan untuk melunasinya. Oleh sebab itu,

sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan

maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan.

2.1.5.3 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli

yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan

melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau

NJOP pengganti menurut Mardiasmo (2009).

Penentuan luas tanah, luas bangunan, dan jenis bangunan adalah hak wajib pajak

bumi dan bangunan. Namun fiskus dapat mengoreksinya berdasarkan bukti-bukti sah yang

diperoleh fiskus dari sumber lain. Fiskus berhak menetapkan Nilai Jual Objek

Pajaknya.Penetapan NJOP ini berdasarkan informasi yang didapat dari Pejabat Pembuat

Akte Tanah (PPAT), aparat pemerintah daerah setempat, dan dari kegiatan pemerintah untuk

mecari data tersebut ke lapangan.

Penetapan NJOP harus penuh keadilan karena semakin tinggi NJOP maka semakin

tinggi pula jumlah pajak PBB yang harus dibayarkan.Hal ini dapat mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak karena ada kecenderungan wajib pajak tidak sanggup membayar

pajaknya. Selain itu, dalam penelitian Fraternesi (2002), apabila tanah dan rumah yang

dianggap wajib pajak sama ukuran dan konstruksinya, tetapi penetapan pajaknya berbeda

maka mereka merasa keberatan. Perbedaan perhitungan NJOP antara fiskus dan wajib pajak

ini dapat menyebabkan penundaan pembayaran pajak oleh wajib pajak.Oleh karena itu,

variabel NJOP dianggap perlu untuk digunakan dalam penelitian ini.

2.1.5.4 Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Elisyah (2014), pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu

atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang berwujud barang-

barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia

berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan perpajakan

adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal

tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang

akan berguna bagi kehidupan mereka.

Menurut Noormala (2008) dalam Utomo (2011), semua wajib pajak tanpa tergantung

dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu

meningkatkan kepatuhan pajak. Sesorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai

pengetahuan tentang perpajakan. Adanya pengetahuan perpajakan akan membantu

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh

sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar akan

patuh karena mengetahui manfaat membayar pajak tersebut yang pada akhirnya akan

mereka nikmati.

Penelitian Utomo (2011), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan. Untuk itu, pengetahuan perpajakan relevan untuk digunakan sebagai variabel

bebas dalam penelitian ini.Informasi mempunyai manfaat dan peranan yang sangat dominan

dalam suatu instansi. Tanpa adanya suatu informasi dalam suatu instansi, para Kepala Dinas

tidak dapat bekerja dengan efisien dan efektif. Tanpa tersedianya informasi pun para Kepala

Dinas tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat dan mencapai tujuan dengan efisien

dan efektif. Sehingga bisa dibilang bahwa informasi merupakan sebuah keterangan yang

bermanfaat untuk para pengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang

sudah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Dianasari (2013), baik program jangka pendek maupun jangka panjang

memerlukan dukungan program informasi yang tersebar luas yang meliputi :

1. Apa yang diperoleh pembayar pajak dari uang pajaknya.

2. Peranannya sebagai pembayar pajak dalam pembangunan.

3. Pendidikan bagi anak-anak usia muda di sekolah-sekolah tentang perlunyapajak.

4. Semua tindakan penerangan lainnya yang perlu untuk meletakkan dasar-dasar bagi

diterimanya pajak sebagai suatu keharusan dimasa-masa sekarang dan masa-masa

mendatang.

Keberhasilan suatu kegiatan tidak lepas dari partisipasi sumber daya manusia, yang

dalam hal ini aparat pemungut pajak sangat penting guna kelancaran jalannya proses

pemungutan pajak bumi dan bangunan. Kualitas dan kuantitas aparat pemungutan pajak

tentunya menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya proses dan keluaran yang

akan dihasilkan. Mengenai kualitas dan kuantitas aparat pemungut pajak tentu erat kaitannya

dengan pendidikan yg mereka miliki. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Supeno,

Kasi Pembangunan Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai : “Dalam pemungutan PBB,

petugas diambil dari kepala lingkungan kelurahan masing-masing daerah atau wilayah.

Tidak terlalu ditentukan kepala lingkungan yang mana yang harus melakukan, dilihat dari

situasi dan kondisi wilayah kelurahan juga.Kalau bicara soal kualitasnya, biasanya selalu

yang terbayang pertama tingkat pendidikannya.Kualitas biasanya berbanding lurus dengan

tingkat pendidikan.Disini yang pendidikan tinggi saja masih jarang, jadi kualitas juga

seadanya”.Dan menurut peneliti pemanfaatan sumber daya manusia ini termasuk juga di

dalamnya petugas pelayanan teknis.

Menurut Dianasari (2013), reputasi petugas pajak harus baik mencakup kecakapan

teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Maksudnya

disini petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak, haruslah

berkaliber tinggi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi. Masyarakat pembayar pajak

mengganggap para petugas pajak sebagai golongan elite, kelompok non-politik yang setiap

saat akan membantunya pada saat diperlukan serta tidak akan mengelabuinya. Hal ini berarti

pula bahwa keputusan instansi pajak betul-betul tidak dapat diubah oleh karena ditelepon

atau surat politis. Bagaimana pun juga semua petugas pajak hendaknya menyadari bahwa

semua tindakan yang dilakukan serta sikapnya terhadap pembayar pajak dalam rangka

pelaksanaan tugasnya, mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat

akan sistem perpajakan secara keseluruhan. Tindakan yang dilakukan para petugas pajak

serta sikapnya dalam menghadapi para pembayar pajak, dalam banyak hal melibatkan

“kontak pribadi” yang memerlukan keahlian tersendiri dengan cara-cara pendekatannya,

karena antara petugas pajak dan pembayar pajak mempunyai kepentingan yang bertentangan

satu sama lain.

Menurut Mardikanto (2005), berbagai pemahaman yang terjadi di masyarakat dalam

mengartikan penyuluhan, hanya sebatas kegiatan penyampaian informasi, perkunjungan,

sosialisasi, tetapi dalam perspektif ilmu penyuluhan memiliki makna yang tidak sesederhana

itu. Sebagai proses, maka kegiatan penyuluhan mencakup kegiatan edukasi,

diseminasi/penyebarluasan informasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, serta monitoring dan

evaluasi. Sedangkan tujuan penyuluhan juga tidak sekedar penyampaian informasi,

melainkan sampai dengan terjadinya perubahan perilaku penerimanya. Perubahan tersebut

tidak dilakukan melalui pemaksaan, melainkan proses belajar mengajar menurut Mardikanto

(2005).

2.1.5.5 Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan

Kepatuhan pajak bumi dan bangunan adalah sikap yang berpengaruh terhadap

keberhasilan pencapaian pajak bumi dan bangunan.

Menurut Julianti (2014), Teori Atribusi, kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap

wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk

membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun

eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud

tersebut.Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu–individu mengamati

perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan

karena pengaruh internal atau eksternal. Menurut Ikhsan Lubis (2010), perilaku yang

disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi

individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku

yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena tuntutan

situasi atau lingkungan. Penentuan apakah penyebab perilaku secara internal atau eksternal

tergantung pada tiga faktor Ikhsan Lubis (2010) yaitu :

1. Perbedaan (Distinctiveness) perbedaan mengacu pada apakah seorang individu

bertindak sama dalam berbagai keadaan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu

hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan

memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut dan sebaliknya.

2. Konsensus (consensus) konsesnsus mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang

individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama. Jika setiap orang

yang dihadapkan pada situasi yang sama menanggapi situasi tersebut dengan cara

yang sama, kita dapat mengatakan perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Ketika

konsensus tinggi, satu atribusi eksternal diberikan terhadap perilaku seseorang.

Namun, jika perilaku seseorang berbeda dengan orang lain, kita akan menyimpulkan

penyebab perilaku individu adalah internal.

3. Konsistensi (consistency) seorang pengamat melihat konsistensi pada tindakan yang di

ulangi sepanjang waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan

hal tersebut dengan sebab–sebab internal, dan sebaliknya Ikhsan Lubis (2010).

Menurut Pratama (2012), kepatuhan pajak dengan adanya kepatuhan maka secara

tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan denganlancar karena kepatuahn wajib pajak

telah menunjukan bahwa wajib pajak telah melaksanakankewajiban perpajakannya dengan

baik.Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu

keadaandimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan

hakperpajakannya.

Menurut Elisyah (2014) kepatuhan berarti tunduk atau taat pada ajaran atau

aturan.Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan.Kepatuhan perpajakan

berarti tunduk atau taat terhadap aturan perpajakan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada

ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiatmanto (1999)

sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang,

kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang

ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan.Jadi,

kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap

peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Menurut Simon James et al yang dikutip oleh Gunadi (2005), pengertian kepatuhan

pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi

kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya

pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi

baik hukum maupun administrasi. Nurmantu (2003) dalam Santoso (2008), mendefinisikan

kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim”

kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi

Devano (2006) dalam Supadmi (2010) sebagai berikut :

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut

Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai

berikut :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun

terakhir.

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap

wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir

untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan

publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian

sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana masyarakat atau wajib

pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya

sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban

secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif atau

hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa

undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Pada umumnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak.Namun, kepatuhan

membayar pajak harus tetap ditegakkan apabila ingin dipelihara oleh efektifitas pelayanan

pemerintah. Menurut Kusumawati (2006) dalam Utomo (2011), faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah :

1. Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan

wajib pajak.

2. Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak

dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih

harus dibiayai.

3. Faktor pelayanan aparatur pajak, pelayanan penyampaian informasi, pelayanan

pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.

4. Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam

penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.

5. Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah kesadaran yang mempengaruhi kemauan

membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kepatuhan akan membayar pajaknya dengan

tepat waktu dan tidak menunggak pembayaran, sedangkan dalam diri wajib pajak yang tidak

patuh akan timbul keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan

pelalaian pajak yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Menurut Siahaan (2010), kepatuhan masyarakat membayar pajak dapat diukur dari beberapa

keadaan berikut :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami undang-undang pajak.

2. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap, jelas, dan

mengembalikannya tepat waktu.

3. Wajib pajak menghitung pajak dengan jumlah yang benar.

4. Wajib pajak membayar pajak dengan benar, dan.

5. Wajib pajak menyampaikan laporan tepat waktu dengan disertai dokumen yang

dibutuhkan.

Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak

seperti, membayar dengan tepat waktu, wajib pajak tidak mempunyai tunggakan, wajib

pajak membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera pada SPPT, dan kesediaan wajib

pajak memberikan informasi tentang objek pajaknya.

2.1.5.6 Pendapatan Masyarakat

Dalam pengertian umum pendapatan adalah hasil pencarian usaha. Budiono

(1992:180) mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor

produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Sedangkan menurut Winardi pendapatan

adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan

faktor-faktor produksi.Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

pendapatan merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu badan

usaha dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, pendapatan juga dapat di definisikan

sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka

waktu tertentu (biasanya satu tahun), pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga

kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer

atau penerimaan dari pemerintah seperti tujangan sosial atau asuransi pengangguran

(Samuelson dan Nordhaus, 1996).

Adapun menurut Lipsey pendapatan terbagi dua macam, yaitu pendapatan

perorangan dan pendapatan disposable.Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang

dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak

penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan perorangan dibayarkan untuk pajak,

sebagian ditabung oleh rumah tangga ; yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak

penghasilan. Pendapatan disposible merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat di

belanjakan atau ditabung oleh rumah tangga ; yaitu pendapatan perorangan dikurangi

dengan pajak penghasilan.

Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan maupun

natura.Pendapatan atau juga disebut juga income dari seorang warga masyarakat adalah hasil

“penjualan”nya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dan

sektor produksi ini”membeli” faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input

proses produksi dengan harga yang berlaku dipasar faktor produksi. Harga faktor produksi

dipasar faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang dipasar barang) ditentukan

oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan.

Menurut Elisyah (2014), pendapatan merupakan total dari penerimaan (uang dan

bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu (Raharja dan

Manurung, 2006:292). Pendapatan berupa uang merupakan penghasilan yang diterima

biasanya sebagai balas jasa, sumber utama gaji atau upah serta lain-lain balas jasa, misalnya

dari majikan, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan dari pekerjaan bebas. Pendapatan dari

penjualan barang yang dipelihara dari halaman rumah, hasil investasi seperti modal tanah,

uang pensiun, jaminan sosial serta keuntungan sosial berupa barang merupakan segala

penghasilan yang diterimakan dalam bentuk barag dan jasa.

Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan

wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan (Imtikhanah dan

Sulistoyowati, 2010). Pendapatan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam

pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun, pendapatan wajib pajak tidaklah

mempengaruhi pengenaan besar atau kecilnya pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan

bangunan merupakan pajak objektif yang tidak melihat kondisi wajb pajak. Pendpatan yang

merupakan penghasilan dapat dikelompokkan sebagai berikut (Munawir, 2003:48) :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, seperti gaji, honorarium,

penghasilan dari pekerjaan bebas, seperti praktek dokter, notaris, akuntan, aktuaris,

pengacara dan sebagainya.

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan lain.

3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak maupun tak gerak seperti bunga,

dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan

untuk usaha dan lain sebagainya.

4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, hadiah undian atau lotre,

pengembalian pajak yang sudah diperhitungkan sebagai biaya, keuntungan dari

pengalihan harta, dan lain sebagainya yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut

diatas.

Pada umumnya seseorang yang bekerja dan kemudian menghasilkan uang, secara

naluriah akan mempergunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri

dan keluarganya. Kepentingan untuk pribadi akan dimenangkan oleh masyarakat jika

dihadapkan dengan kepentingan negara (misalnya, pembayaran pajak). Keadaan seperti ini

menjadi salah satu penyebab terhalangnya kepatuhan masyarakat, sehingga faktor

pendapatan dianggap akan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak,

baik positif maupun negatif, Menurut Elisyah (2014).

Fraternesi (2002) dalam penelitiannya telah membuktikan bahwa faktor pendapatan

mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal itu terjadi karena

apa yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk pajak bumi dan bangunan bersumber dari

penghasilan wajib pajak itu sendiri, sehingga besar kecilnya pendapatan wajib pajak akan

mempegaruhi ketaatannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan juga akan

berpengaruh pada keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan itu sendiri. Fraternesi

mengartikan pendapatan wajib pajak sebagai disposable incomerata-rata perbulan, yang

berelemen belanja untuk pangan, papan/rumah, transportasi, pendidikan, listrik, PDAM (air

bersih), telepon dan tabungan.

Masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan tinggi seharusnya tidak akan memiliki

masalahdalam membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya, namun berbeda untuk

masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Masyarakat yang pendapatannya rendah bisa

mengalami kesulitan dalam membayar pajak karena masih banyaknya kebutuhan ekonomi

lain yang harus didahulukan, dibanding dengan membayar kewajibannya. Oleh karena itu,

faktor pendapatan wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.2 Review Peneliti Terdahulu

Dalam hal ini peneliti menuliskan beberapa peneliti terdahulu antara lain dari nama

peneliti terdahulu, berasal dari tahun, masalah yang diteliti, variabel yang diamati, metode

yang digunakan, hasil penelitian :

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

No. Nama Peneliti/Tahun

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian

1.

Nina Elisyah Siagian, Universitas Sumatera Utara, 2014

Analisis Sejumlah Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Desa dan Kota Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padangsidimpuan

Variabel Independen : Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak, NJOP, Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak Dependen : Kepatuhan.

Secara Parsial Pelayanan Perpajakan, Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan. Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan WP Berpengaruh Positif dan Tidak Signifikan Terhadap Kepatuhan. NJOP Berpengaruh Negatif dan Tidak Signifikan. Secara Simultan Semua Variabel Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan.

2. Harjati Puspa Arum, Universitas Diponegoro Semarang, 2012

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)

Variabel Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Memiliki Pengaruh yang Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Rully Dwi Seftiawan, Universitas Brawijaya 2009

Analisis Faktor yang Berpengaruh Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak PBB di Desa Semboro Kabupaten Jember)

Variabel Independen : Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Dependen : Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Semboro Kabupaten Jember.

Faktor SPPT, Sanksi, Pelayanan Pajak dan Jangka Waktu Berpengaruh Positif dan Signifikan. Berdasarkan Analisa Regresi Berganda Menyatakan Bahwa Pelayanan Pajak Berpengaruh Dominan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB.

No. Nama Peneliti/Tahun

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian

4. Sulud Kahono, Universitas Diponegoro, 2003

Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (studi empiris di wilayah KP.PBB Semarang)

Varibel Independen : Sikap Wajib Pajak dan Wajib Pajak. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.

Secara Umum, Penelitian Menyimpulkan Bahwa Sikap Wajib Pajak Terhadap Pembangunan Daerah, Sikap Wajib Pajak Tentang Sanksi Denda PBB, Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelayanan Fiskus, Serta Sikap Wajib Pajak Bahwa Penghindaran PBB Telah Umum, Telah Terbukti Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Semarang.

5. Agus Nugroho Jatmiko, Universitas Diponegoro, 2006

Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).

Variabel Independen : Sikap Wajib Pajak pada Sanksi Denda, Sikap Wajib Pajak pada Pelayanan Fiskus dan Sikap Wajib Pajak pada Kesadaran Perpajakan. Variabel Dependen :Kepatuhan Wajib Pajak.

Sikap WP Terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda, Sikap WP Terhadap Pelayanan Fiskus dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Perpajakan Memiliki Pengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan WP.

6. Fitri Daniati, Universitas Negeri Medan, 2014

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Variabel Independen : Penerimaan Pajak. Variabel Dependen : Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak.

Tidak Ada Pengaruh yang Signifikan antara Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak, Hanya Jumlah Wajib Pajak yang Memiliki Pengaruh Signifikan.

7. Murni Julianti, Universitas Diponegoro Semarang, 2014

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang).

Variabel Independen : Kuliatas Pelayanan dan Pengetahuan WP Tentang Peraturan Perpajakan. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.

Menunjukkan Bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Perpajakan Serta Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak juga Berperan Sebagai Pure Moderator yang Memperkuat Maupun Memperlemah Hubungan Antara Variabel Dependen dan Independen.

BAB III

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 KerangkaKonsep

Berdasarkan perumusan masalah, landasan teori dan berbagai penelitian terdahulu

yang mendukung, maka kerangka konseptual menunjukkan hubungan antara variabel

independen (bebas) dengan variabel dependen (tergantung). Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan variabel independen terdiri dari

pelayanan pajak bumi dan bangunan (X1), sanksi (X2), NJOP (X3), dan pengetahuan pajak

bumi dan bangunan (X4), sedangkan pendapatan masyarakat sebagai pemoderasi (Z).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan dengan pendapatan masyarakat sebagai variabel moderating disajikan pada tahun

2014, dapat digambarkan sebagai berikut :

H1

H2

Gambar 3.1 Kerangka Konsep I

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (X1)

Pendapatan Masyarakat (Z)

Sanksi (X2)

NJOP (X3)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan

(X4)

H3

Gambar 3.2 Kerangka Konsep II

Menurut Arum (2012), pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau

menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas

pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu,

mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini

adalah wajib pajak Jatmiko (2006).

Menurut Arum (2012), sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan

kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-

rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa

yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang

tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan Mardiasmo (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2010).

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (X1)

Pendapatan Masyarakat (Z)

Sanksi (X2)

NJOP (X3)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan

(X4)

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli

yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan

melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau

NJOP pengganti menurut Mardiasmo (2009).

Menurut Elisyah (2014), pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu

atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang berwujud barang-

barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia

berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan perpajakan

adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal

tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang

akan berguna bagi kehidupan mereka.

Menurut Elisyah (2014), pendapatan merupakan total dari penerimaan (uang dan

bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu (Raharja dan

Manurung, 2006:292). Pendapatan berupa uang merupakan penghasilan yang diterima

biasanya sebagai balas jasa, sumber utama gaji atau upah serta lain-lain balas jasa, misalnya

dari majikan, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan dari pekerjaan bebas. Pendapatan dari

penjualan barang yang dipelihara dari halaman rumah, hasil investasi seperti modal tanah,

uang pensiun, jaminan sosial serta keuntungan sosial berupa barang merupakan segala

penghasilan yang diterimakan dalam bentuk barag dan jasa.

Kepatuhan pajak bumi dan bangunan adalah sikap yang berpengaruh terhadap

keberhasilan pencapaian pajak bumi dan bangunan. Menurut Elisyah (2014) kepatuhan

berarti tunduk atau taat pada ajaran atau aturan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah

aturan perpajakan. Kepatuhan perpajakan berarti tunduk atau taat terhadap aturan

perpajakan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada

ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiatmanto (1999)

sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang,

kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang

ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi,

kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap

peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

3.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah :

1 = Pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, NJOP, pengetahuan pajak bumi dan

bangunan secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2 = Pendapatan masyarakat dapat memoderasi hubungan pelayanan pajak bumi dan

bangunan, sanksi, NJOP, pengetahuan pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3 = Pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, NJOP, pengetahuan pajak bumi dan

bangunan, dan pendapatan masyarakat secara simultan dan parsial berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (hubungan sebab akibat).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemungkinan hubungan sebab

akibat yang berdasarkan dari pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali

faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu, Suryabratha (2003).

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Kota Medan, Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Dinas Pendapatan Kota Medan bagian pajak bumi dan bangunan. Objek penelitiannya

adalah jumlah wajib pajak Kota Medan sesuai ketetapan pajak bumi dan bangunan tahun

2014. Penelitian bertempat di21 wilayah Kecamatan yang berada di wilayah Kota Medan

yang terdiri dari Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan

Maimun, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Belawan,

Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Sunggal,

Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Selayang,

Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Helvetia,

Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Area, Kecamatan

Medan Kota, Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Tuntungan.

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi didefinisikan sebagai seperangkat unit analisis yang lengkap dan yang

sedang diteliti Sarwono (2006). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah bagian

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiyono (2007). Populasi

pada penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak di Kota Medan yang menerima

ketetapan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT) pada tahun 2014 dan bertempat pada Kota Medan. Melihat luasnya Kota Medan

maka perlu dilakukan pembatasan wilayah penelitian.Untuk itu, peneliti mengambil

keseluruhan wajib pajak di tiap kecamatan secara purposive yang diharapkan dapat

mewakili populasi.

Penetapan besarnya sampel menggunakan rumus menurut Slovin, Sugiono (2007),

yaitu :

n =N______

1 + N (e)²

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidak telitian yang masih dapat di tolerir

(ditetapkan 10%)

Populasi untuk keseluruhan wajib pajak di 21 Kecamatan Kota Medan pada tahun

2014 sebanyak 467.090 WP. Dengan menggunakan rumus Slovin jumlah sampelnya

diperoleh :

n = 4 6 7 . 0 9 0

1 + 467.090 (10%)²

= 467.090

4671,90

n = 99,7 dibulatkan menjadi 100 WP

Berdasarkan perhitungan, total sampel yang diperoleh adalah sebanyak 100 WP.

Pembagian sampel kemudian dilakukan secara proporsional per Kecamatan sesuai dengan

jumlah wajib pajaknya. Menurut data pemerintah Kota Medan semua Kecamatan terdapat

wajib pajak, sehingga pembagian sampelnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Sampel Wajib Pajak Per Kecamatan

No Kecamatan Populasi Proporsional Sampel

1 Medan Marelan 31.072 (31.072: 467.090) x 100 7

2 Medan Polonia 11.949 (11.949: 467.090) x 100 3

3 Medan Maimun 10.681 (10.681: 467.090) x 100 2

4 Medan Baru 9.745 (9.745: 467.090) x 100 2

5 Medan Barat 17.901 (17.901: 467.090) x 100 4

6 Medan Belawan 16.072 (16.072: 467.090) x 100 3

7 Medan Deli 26.449 (26.449: 467.090) x 100 6

8 Medan Labuhan 21.695 (21.695: 467.090) x 100 5

9 Medan Sunggal 28.632 (28.632: 467.090) x 100 6

10 Medan Denai 25.514 (25.514: 467.090) x 100 5

11 Medan Johor 33.530 (33.530: 467.090) x 100 7

12 Medan Selayang 27.161 (27.161: 467.090) x 100 6

13 Medan Tembung 23.311 (23.311: 467.090) x 100 5

14 Medan Amplas 20.722 (20.722: 467.090) x 100 4

15 Medan Helvetia 32.069 (32.069: 467.090) x 100 7

16 Medan Petisah 19.071 (19.071: 467.090) x 100 4

17 Medan Timur 25.071 (25.071: 467.090) x 100 5

18 Medan Area 20.123 (20.123: 467.090) x 100 4

19 Medan Kota 21.035 (21.035: 467.090) x 100 5

20 Medan Perjuangan 17.532 (17.532: 467.090) x 100 4

21 Medan Tuntungan 27.755 (27.755: 467.090) x 100 6

Total 467.090 100

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Dalam menentukan calon responden sebagai sampel, digunakan teknik Accidental

sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Siapa saja yang kebetulan

bertemu dengan peneliti didaerah peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang

orang yang ditemui itu cocok dengan sumber data Sugiyono (2006). Responden yang

dimaksudkan dalam penelititian ini adalah wajib pajak PBB yang menerima SPPT.

4.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjelaskan bagaimana peneliti memperoleh data

penelitiannya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (Field

Research). Data diperoleh menggunakan kuisioner, dan kuisioner dirancang oleh peneliti.

Variabel pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, NJOP, pengetahuan pajak bumi dan

bangunan, kepatuhan wajib pajak dan pendapatan masyarakat sebagai variabel pemoderasi

yang merupakan pengembangan dari kuisioner peneliti Elisyah (2014). Untuk mengukur

setiap jawaban responden digunakan skala likert 5 poin, yaitu mulai angka 5 untuk Sangat

Setuju (SS), angka 4 untuk Setuju (S), angka 3 untuk Ragu-ragu (R), angka 2 untuk Tidak

Setuju (TS) dan angka I untuk Sangat Tidak Setuju (STS).

Data penelitian ini juga diperoleh dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi melalui telaah berbagai literatus

yang relevan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dapat diperoleh dari

buku, jurnal, tesis, internet, dan lain-lain. Sedangkan studi dokumentasi yatu mengadakan

pencatatan langsung terhadap dokumentasi atau arsip yang berhubungan dengan masalah

yang diteliti.

4.5 Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik

yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep

yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang

dapat diamati dan yang dapat diujidan ditentukan kebenarannya oleh orang lain (Sarwono,

2006).

Definisi operasional diperlukan untuk menjelaskan variabel penelitian, sehingga

terdapat kesamaan persepsi terhadap konsep penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini

adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah pelayanan pajak bumi

dan bangunan, sanksi, NJOP, pengetahuan pajak bumi dan bangunan, dan sebagai variabel

pemoderasi pendapatan masyarakat. Definisi operasionalnya dijelaskan sebagai berikut :

a. Pelayanan pajak bumi dan bangunan adalah cara atau kegiatan yang dilakukan petugas

pajak dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat

membayar pajak. Pelayanan perpajakan diukur dengan skala likert 5 poin yang terdiri

dari 5 item pertanyaan.

b. Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak karena

melakukan pelanggaran, baik yang disengaja ataupun tidak. Variabel sanksi pajak

diukur dengan menggunakan skala likert 4 poin yang terdiri dari 4 item pertanyaan.

c. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata dari objek pajak yang ditetapkan sebagai

dasar perhitungan pajak. Variabel NJOP diukur dengan skala likert 5 poin yang terdiri

dari 4 pertanyaan.

d. Pengetahuan pajak bumi dan bangunan adalah kemampuan wajib pajak untuk

mengetahui dan memahami aturan-aturan dibidang perpajakan (khusus pajak bumi dan

bangunan). Variabel pengetahuan perpajakan diukur dengan skala likert 5 poin yang

terdiri dari 6 pertanyaan.

e. Kepatuhan pajak bumi dan bangunan adalah sikap taat masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Variabel kepatuhan diukur dengan skala likert 5 poin yang terdiri atas 5 item

pertanyaan.

f. Pendapatan masyarakat adalah besarnya jumlah penghasilan uang wajib pajak baik

dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingannya selama satu bulan. Variabel

pendapatan dapat diukur dalam Rupiah perbulan yang dikategorikan dengan skala

likert 5 kelas interval.

Tabel berikut menjelaskan operasional variabel penelitian, pengukuran dan indikator

pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini secara ringkas.

Tabel 4.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No. Variabel Definisi Indikator Pertanyaan Pengukuran 1. Pelayanan pajak

bumi dan bangunan (X1)

Cara petugas pajak untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan

1. Tempat pembayaran 2. Pelayanan 3. Besarnya pajak bumi

dan banguan terutang 4. Penyelesaian

permohonan 5. Penyuluhan

Skala likert

2. Sanksi pajak (X2) Tindakan atau hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak karena melakukan pelanggaran

1. Sanksi dan denda 2. Denda 2% tiap bulan 3. Sanksi memberatkan 4. Keterlambatan

Skala likert

3. NJOP (X3) Harga rata-rata dari objek pajak yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan

1. Petugas adil 2. Penetapan NJOP 3. Perhitungan NJOP

tidak sesuai dan menunda pembayaran

4. NJOPTKP Kota Medan Rp.15.000.000

Skala likert

4. Pengetahuan pajak bumi dan bangunan (X4)

Kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami aturan-aturan dibidang perpajakan

1. Iuran 2. Tata cara

mendaftarkan diri 3. Tata cara pembayaran 4. Tarif 5. Dasar pengenaan

pajak bumi dan

Skala likert

Tabel 4.2 Lanjutan

bangunan 6. Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT)

5. Kepatuhan pajak bumi dan bangunan (Y)

Ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan

1. Tunggakan pajak bumi dan bangunan

2. Tepat waktu 3. Membayar pajak

bumi dan bangunan 4. Tidak membayar

dikenakan sanksi 5. Infomasi

Skala likert

6. Pendapatan masyarakat (Z)

Jumlah pengahsilan uang wajib pajak dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan

1. Upah, gaji dan keuntungan tiap bulan

Skala likert

Sumber: Elisyah (2014)

4.6 Metode Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis

yang telah diajukan. Penelitian ini adalah penelitian statistik induktif berusaha membuat

berbagai inferensi terhadap sekumpulan data yang berasal dari suatu sampel. Tindakan

inferensi tersebut seperti melakukan perkiraan besaran populasi, uji hipotesis, peramalan,

dan dilaksanakan dengan pendekatan menurut sifat data kualitatif. Data yang tidak

berbentuk angka. Untuk itu, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi

berganda yang pengolahannya menggunakan alat bantu program SPSS versi 16. Hair et al.

(1988) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik

statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel

bebas.

Model analisis data yag digunakan untuk menguji hipotesis pertama adalah regresi

linier berganda, dan hipotesis kedua dengan menggunakan uji residual. Berdasarkan

hipotesis yang diajukan, maka model penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat pengaruh pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, NJOP, dan

pengetahuan pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak digunakan

model sebagai berikut :

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ei

Keterangan : Y = Kepatuhan Wajib Pajak X1 = Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan X2 = Sanksi

X3 = NJOP X4 = Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan α = Konstanta β1–β4 = Koefisien Regresi ei = Error Estimasi

2. Untuk melihat pengaruh pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, NJOP, dan

pengetahuan pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan

pendapatan sebagai variabel moderating digunakan model sebagai berikut :

Z = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ei

Keterangan :

Z = Pendapatan Masyarakat X1 = Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan X2 = Sanksi

X3 = NJOP X4 = Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan α = Konstanta β1–β4 = Koefisien Regresi e i = Error Estimasi | e | = α + b1 Y Keterangan : | e | = Absolut Residual Α = Konstanta Y = Kepatuhan Wajib Pajak

3. Untuk melihat pengaruh pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi, NJOP,

pengetahuan pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan masyarakat terhadap

kepatuhan wajib pajak digunakan model sebagai berikut :

Y = α + β1X1 +β2X2 +β3X3 +β4X4 +βZ+ ei

Keterangan : Y = Kepatuhan Wajib Pajak X1 = Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan X2 = Sanksi

X3 = NJOP X4 = Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Z = Pendapatan Masyarakat

α = Konstanta β1–β4 = Koefisien Regresi ei = Error Estimasi

4.6.1 Uji Kualitas Data

4.6.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Suatu

kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan

sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2013). Untuk mengetahui apakah

suatu sistem item valid atau gugur dapat dilakukan dengan mengkorelasikan skor masing-

masing butir pertanyaan terhadap skor variabel. Pengujian validitas dalam penelitian ini

dengan cara melihat nilai Corrected Item-Total Correlation (r hitung) dari butir pertanyaan

pada setiap variabel. Jika nilainya > 0,30 dan positif, maka dikatakan valid. Kriteria

penilaiannya juga berdasarkan perbandingan dengan menggunakan nilai Sig 2-Tailed. Jika

sig. (2-tailed) < 0,05 maka item dinyatakan valid dan sebaliknya.

4.6.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Suatu

kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Pengukuran reliabilitas dalam

penelitian ini dilakukan dengan cara one shot (pengukuran sekali saja). Suatu konstruk atau

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach‘s Alpha > 0,70.

4.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi berganda

memenuhi kriteria Blue (Best, Liniear, Unbiased, Estimator). Uji asumsi klasik ini terdiri

dari uji normalitas data, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

4.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan

memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari

uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik artinya sebelum melakukan analisis

sesungguhnya, data penelitian harus diuji kenormalan distribusinya. Cara melakukan uji

normalitas melalui Kolmogorov Smirnov (K-S) yang tersedia pada SPSS versi 16.

Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji

normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang

telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya

uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data

normal baku. Jika kesimpulan memberikan hasil yang tidak normal, maka tidak bisa

menentukan transformasi seperti yang digunakan untuk normalisasi. Jadi gunakan plot

grafik atau Skewness dan Kurtosis sehingga transformasi tepat untuk digunakan.

Menurut Singgih (2002:393), dasar pengambilan keputusan pada uji Kolmogorov

Smirnov dapat dilakukan berdasarkan nilai probabilitas (significane), yaitu :

Jika nilai probabilitas > 0,05 maka distribusi dari data adalah normal

Jika nilai probabilias ≤ 0,05 maka distribusi dari data adalah tidak normal

4.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas betujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas. Sebuah model regresi dikatakan terkena

multikolinieritas apabila terjadi hubungan linier yang sempurna diantara beberapa atau

semua variabel independen dari model regresi tersebut. Uji multikolinieritas dapat dilihat

dari nilai tolerancedan Variance Inflating Factor (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai

tolerance value adalah 0,1. Suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah jika

mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolenrance value diatas 0,1 (Ghozali:2006).

Bila ada variabel independen yang terkena multikolinieritas, maka penanggulangannya salah

satu variabel tersebut dikeluarkan dari model.

4.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variancedari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas

dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:105).

Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi gejala

Heteroskedastisitas dengan dua cara, yaitu menggunakan Uji Glejser dan Uji Grafik Plot.

Dalam Uji Glejser, model regresi linier yang digunakan diregresikan untuk mendapatkan

nilai residualnya. Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi

dengan semua variabel independen. Apabila variabel independen yang mempengaruhi

variabel dependen nilai absolute secara signifikan pada tingkat kepercayaan di atas 5% (sig

> 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Sedangkan Uji Grafik Plot dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu antara nilai

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Jika tidak ada pola

yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali:2006).

4.6.3 Uji Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis berupa uji perbedaan antara nilai sampel dengan populasi atau nilai data

yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis) peneliti (Erlina, 2008). Pengujian hipotesis

dalam penelitian ini menggunakan koefesien Determinasi (R2), uji F, uji t dan uji residual

(moderating).

4.6.3.1 Koefesien Determinasi (R2)

Mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Nilai koefesien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai R2 yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen

amat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen

(Ghazali, 2012).

4.6.3.2 Uji F

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terdahap variabel dependen.

Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah :

Ha: β ≠ 0, maka mekanisme pelayanan, sanksi, NJOP dan pengetahuan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

secara simultan.

Kriteria pengujian :

P Value (Sig) < 0,05 = Ha dapat diterima

P Value (Sig) > 0,05 = Ha tidak dapat diterima

4.6.3.3 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen

secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat. Adapun langkah-

langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah:

Ha : β ≠ 0, maka mekanisme pelayanan, sanksi, NJOP dan pengetahuan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

secara parsial.

Kriteria pengujian :

P Value (Sig) < 0,05 = Ha dapat diterima.

P Value (Sig) > 0,05 = Ha tidak dapat diterima.

4.6.3.4 Uji Residual

Pengujian variabel moderating dengan uji residual digunakan untuk mengatasi

kecenderungan akan terjadi multikolinieritas yang tinggi antar variabel independen

(Ghozali, 2012). Uji residual menguji pengaruh deviasi dari suatu model regresi dengan

melihat Lack of Fit (ketidakcocokan) yang ditunjukkan oleh nilai residual. Adapun langkah-

langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji residual adalah :

Ha : β ≠ 0, maka pendapatan mampu memoderasi hubungan mekanisme pelayanan, sanksi,

NJOP dan pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

bumi dan bangunan.

Kriteria uji residual adalah P Value (Sig) < 0,05 dan nilai Koefisien parameternya

negatif , maka dapat memoderasi. Tetapi, apabila P Value (Sig) > 0,05 dan nilai koefisien

parameternya positif, maka tidak dapat memoderasi.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh pelayanan pajak bumi dan bangunan, sanksi,

NJOP, pengetahuan pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan masyarakat mampu

memoderasi hubungan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak di Kota Medan yang

menerima ketepatan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT) di 21 Kecamatan Kota Medan pada tahun 2014 sebanyak 467.090. Jumlah

sampel yang diperoleh berdasarkan Rumus Slovin adalah 100 sampel wajib pajak pada

tahun 2014.

Tabel 5.1 Pengumpulan Data Keterangan Kuesioner (eks)

Jumlah Kuesioner yang dikirim 100

Kuesioner yang tidak kembali 0

Kuesioner yang kembali 0

Kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian 100


Berkaitan dengan Tabel, penulis menampilkan Daftar Populasi dan Sampel yang

berkaitan dengan pengumpulan data kuesioner yang dapat dilihat pada Lampiran 2.

5.1 Karakteristik Wajib PajakResponden

Suatu jawaban responden dapat dijadikan sebagai data penelitian apabila

jawaban tersebut memiliki karakteristik subjektif atau tanpa mendiskusikannya dengan

orang lain, dikembalikan tepat waktu dan dijawab secara lengkap. Pengumpulan data

kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan secara langsung kepada

Wajib Pajak di 21 Kecamatan di Kota Medan. Distribusi ke 100 kuesioner tersebut ditujukan

pada responden yang memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda, seperti

ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)

Laki-laki 49 49%

Perempuan 51 51%

Jumlah 100 100,0


Berdasarkan Tabel terlihat bahwa dilihat dari karakteristiknya, responden dalam

penelitian ini didominasi oleh responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak

51 responden (51%), dan sisanya laki-laki sebanyak 49 responden (49%).

Tabel 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Umur Responden Frekuensi Persentase (%)

≤ 20 Tahun 0 0

21 – 30 Tahun 31 – 40 Tahun

13 20

13% 20%

41 – 50 Tahun 28 28%

> 50 Tahun 30 39%

Jumlah 100 100,0


Dilihat dari karakteristik umur, responden dalam penelitian ini didominasi oleh

responden yang berusia diatas 50 tahun, yaitu sebanyak 39 responden (39%), kemudian

diikuti oleh responden yang berusia diantara 41-50 tahun sebanyak 28 responden (28%),

responden yang berusia diantara 31-40 tahun sebanyak 20 responden (20%), responden yang

berusia diantara 21-30 tahun sebanyak 13 responden (13%), responden yang berusia lebih

kecil dibawah 20 tahun menjadi responden yang tidak ditemui dalam penelitian.

Tabel 5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Responden

Frekuensi Persentase (%)

Tidak Tamat SD 0 0

SD SMP

7 2

7% 2%

SMA 51 51%

D3/ S1/ S2 40 40%

Jumlah 100 100,0


Dilihat dari karakteristik tingkat pendidikan, responden terbanyak dalam penelitian

ini adalah responden yang berpendidikan SMA sebanyak 51 responden (51%), kemudian

diikuti responden yang berpendidikan D3/ S1/ S2 sebanyak 40 responden (40%), responden

yang berpendidikan SD sebanyak 7 responden (7%), responden yang berpendidikan SMP 2

responden (2%), dan responden yang tidak memiliki pendidikan tidak ditemui dalam

penelitian.

Tabel 5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Tinggal Lama Tinggal Responden Frekuensi Persentase (%)

≤ 5 Tahun 34 34%

6 – 10 Tahun 11 – 15 Tahun

13 16

13% 16%

16 – 20 Tahun 11 11% > 20 Tahun 26 26% Jumlah 100 100,0


Lama tinggal responden menjadi salah satu karakteristik penelitian ini. Responden

yang terbanyak dari karakteristik tersebut adalah responden yang memiliki lama tinggal

dibawah 5 tahun yaitu sebanyak 34 responden (34%), kemudian diikuti oleh responden

dengan lama tinggal diatas 20 tahun sebanyak 26 responden (26%), lama tinggal 11-15

tahun sebanyak 16 responden (16%), lama tinggal 6-10 tahun sebanyak 13 responden (13%)

dan responden yang paling sedikit adalah yang memiliki lama tinggal 16-20 tahun sebanyak

11 responden (11%).

Tabel 5.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Tingkat Pendapatan Responden Frekuensi Persentase (%)

0 – Rp. 1.000.000,- 1 1%

Rp. 1.100.000,- - Rp. 3.000.000,- Rp. 3.100.000,- - Rp. 4.000.000,-

43 17

43% 17%

Rp. 4.100.000,- - Rp. 5.000.000,- 16 16%

Lebih dari Rp. 5.100.000,- 23 23%

Jumlah 100 100,0


Selanjutnya, tingkat pendapatan wajib pajak juga menjadi karakteristik penelitian.

Responden yang terbanyak dari karakteristik ini adalah responden yang berpendapatan Rp.

1.100.000,- - Rp. 3.000.000,- sebanyak 43 responden (43%), diikuti responden yang

berpendapatan diatas Rp. 5.100.000,- sebanyak 23 responden (23%), responden yang

berpendapatan Rp. 3.100.000,- - Rp. 4.000.000,- sebanyak 17 responden (17%), responden

yang berpendapatan Rp. 4.100.000,- - Rp. 5.000.000,- sebanyak 16 responden (16%), dan

responden yang berpendapatan dibawah Rp. 1.000.000,- sebanyak 1 responden (1%).

5.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Data deskriptif memberikan gambaran tentang data seperti nilai tertinggi

(maksimum), nilai terendah (minimum), rata-rata (mean), dan standar deviasi dari varians

data yang diteliti baik itu variabel independen, variabel dependen maupun variabel

moderating. Pada Tabel menunjukkan statistik deskriptif dari variabel penelitian.

Tabel 5.7 Deskripsi Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic

x1 (pelayanan) 100 7 25 17.89 3.360

x2 (sanksi) 100 8 20 14.79 3.251

x3 (NJOP) 100 8 20 13.09 2.854

x4 (pengetahuan) 100 9 30 22.26 3.583

Y (kepatuhan) 100 10 31 19.29 3.611

Z (pendapatan) 100 1.000.000 20.000.000 4.080.000 2401313.424

Valid N (listwise) 100 Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa jumlah data penelitian (N) adalah 100 unit

analisis. Masing-masing variabel memiliki nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata

(mean) dan nilai standar deviasi yang bervariasi.

1. Kepatuhan (Y), untuk tahun 2014 memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai

maksimum sebesar 31. Nilai mean kepatuhan untuk tahun 2014 sebesar 19,29 dengan

nilai standar deviasi sebesar 3,611.

2. Pelayanan (X1), untuk tahun 2014 memiliki nilai minimum sebesar 7 dan nilai

maksimum sebesar 25. Nilai mean pelayanan untuk tahun 2014 sebesar 17,89 dengan

nilai standar deviasi sebesar 3,360.

3. Sanksi (X2), untuk tahun 2014 memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum

sebesar 20. Nilai mean sanksi untuk tahun 2014 sebesar 14,79 dengan nilai standar

deviasi sebesar 3,251.

4. NJOP (X3), untuk tahun 2014 memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum

sebesar 20. Nilai mean NJOP untuk tahun 2014 sebesar 13,09 dengan nilai standar

deviasi sebesar 2,854.

5. Pengetahuan (X4), untuk tahun 2014 memiliki nilai minimum sebesar 9 dan nilai

maksimum sebesar 30. Nilai mean pengetahuan untuk tahun 2014 sebesar 22,26

dengan nilai standar deviasi sebesar 3,583.

6. Pendapatan (Z), untuk tahun 2014 memiliki nilai minimum sebesar 1.000.000 dan nilai

maksimum sebesar 20.000.000. Nilai mean pendapatan untuk tahun 2014 sebesar

4.080.000 dengan nilai standar deviasi sebesar 2401313,424.

5.3 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabelitas Instrumen Penelitian

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel untuk

degree of freedom (df)= n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada kasus uji

reliabilitas dan validitas dalam penelitian ini, jumlah sampel (n) = 100. Maka, besarnya df

dapat dihitung 100-2 = 98 dan signifikan 5% (lihat rtabel pada df = 98 dengan uji dua sisi).

Bandingkan nilai rhitungdengan hasil perhitungan rtabel= 0,195. Jika rhitung lebih besar dari rtabel

dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil

uji validitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel.

Tabel 5.8 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

No. Variabel Penelitian Instrumen Penelitian rhitung rtabel

(n100,α5%) Kriteria

1 Pelayanan (X1) 1 0,621 0,195 valid 2 0,790 0,195 valid 3 0,557 0,195 valid 4 0,708 0,195 valid 5 0,698 0,195 valid 2 Sanksi (X2) 1 0,794 0,195 valid 2 0,577 0,195 valid

3 0,720 0,195 valid

4 0,741 0,195 valid

3 NJOP (X3) 1 0,840 0,195 valid

2 0,816 0,195 valid

3 0,541 0,195 valid

4 0,712 0,195 valid 4 Pengetahuan (x4) 1 0,536 0,195 valid

2 0,767 0,195 valid

3 0,659 0,195 valid

4 0,769 0,195 valid

5 0,697 0,195 valid

6 0,659 0,195 valid

5 Kepatuhan (Y) 1 0,863 0,195 valid

2 0,813 0,195 valid

3 0,695 0,195 valid

4 0,736 0,195 valid

5 0,598 0,195 valid Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Berdasarkan hasil uji validitas dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan instrumen

pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam

penelitian ini dinyatakan valid, hal ini terlihat dari nilai rhitung seluruh indikator variabel lebih

besar dari rtabel n100, α5% = 0,195. Dari tampilan hasil terlihat bahwa korelasi masing-

masing indikator terhadap total pada setiap variabel menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi

dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

Uji reliabilitas adalah salah satu alat ukur yang berhubungan dengan sejumlah hasil

dari suatu pengukuran yang dapat dipercaya. Suatu angket dikatakan reliabel (andal) juka

jawaban dari pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran

realibel pada dasarnya bisa dilakukan dengan : (1) Repeated Measure, (2) One Shot. Dalam

penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan satu kali pengukuran saja (one shot), karena

pengukuran yang dilakukan berulang membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar.

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha >

0,70. (Ghozali 2013). Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini

ditunjukkan pada Tabel.

Tabel 5.9 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No. Instrumen Variabel Penelitian

Nilai Cronbach's Alpha

N of Items

Keterangan

1 Pelayanan (X1) 0,706 5 Reliabel 2 Sanksi (X2) 0,783 4 Reliabel 3 NJOP (X3) 0,728 4 Reliabel 4 Pengetahuan (X4) 0,767 6 Reliabel

5 Kepatuhan (Y) 0,831 5 Reliabel

Sumber : Hasil Penelitian, 2015 Terlihat bahwa data yang telah dilakukan uji reliabilitas dinyatakan bahwa data

tersebut reliabel (dapat dipercaya) untuk masing-masing kuisioner pelayanan, sanksi, NJOP,

pengetahuan dan kepatuhan. Hal ini terlihat dari nilai Cronbach’s Alpha yang berada di atas

0,70.

5.4 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas,

uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

5.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah model regresi, variabel pengganggu

atau residual berdistribusi normal. Suatu data dikatakan berdistribusi secara normal, apabila

nilai Assymp Sig Kolmogrov – Smirnov > 5%. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian

menggunakan uji one sample Kolmogorov Smirnov Test. Pada penelitian ini uji normalitas

residual dapat dilakukan dengan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov

(K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H0 : Data residual terdistribusi normal

H1 : Data residual tidak terdistribusi normal

Untuk menentukannya maka kriterianya adalah :

H0 diterima apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig) > 0,05

H1 diterima apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig) < 0,05

Dengan hasil pengujian terdapat pada Tabel.

Tabel 5.10 Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized

Residual

N 100

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 2.42768853

Most Extreme Differences Absolute .063

Positive .042

Negative -.063

Kolmogorov-Smirnov Z .630

Asymp. Sig. (2-tailed) .823

a. Test distribution is Normal.


Berdasarkan Tabelnilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,630 dan signifikansinya

pada 0,823 nilainya diatas α = 0,05 (Asymp.Sig = 0,823 > 0,05) sehingga hipotesis H0

diterima, yang berarti data residual terdistribusi normal.

Gambar 1 Histogaram


Gambar 2 Normal P-P Plot


Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2 dapat disimpulkan bahwa grafik histogram

berbentuk lonceng sempurna dan grafik normal P-P Plot tersebar sepanjang garis diagonal.

Kedua grafik ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

5.4.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan variance inflation factor

(VIF). Data dikatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai Tolerance ≥ 0,10 dan

nilai VIF ≤ 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 5.11 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance. VIF

1 x1 (pelayanan) .550 1.820

x2 (sanksi) .465 2.149

x3 (NJOP) .605 1.653

x4 (pengetahuan) .563 1.777

a. Dependent Variable: y Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki

Tolerance ≥ 0,10 dannilai VIF ≤ 10 sehingga data penelitian ini tidak mengalami

multikolinearitas.

5.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik Scatterplot yang

disajikan yang terdapat pada Gambar 3 di bawah, terlihat titik-titik menyebar secara acak,

tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di

bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model

regresi (Homoskedastisitas). Bentuk grafik Scatterplot terdapat pada Gambar.

Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas


Berdasarkan Gambar menunjukkan bahwa tidak ada gangguan heteroskedastisitas

yang terjadi dalam parameter model penduga, dimana nilai signifikansi seluruh variabel

lebih dari 0,05 (p > 0,05). Dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

5.5 Uji Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis berupa uji perbedaan antara nilai sampel dengan populasi atau nilai data

yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis) peneliti (Erlina, 2008). Pengujian hipotesis

dalam penelitian ini menggunakan uji F, uji t, uji residual (moderating).Uji hasil kelayakan

menggunakan model koefesien Determinasi (R2).

5.5.1 Koefesien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel

independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R2) dapat

dilihat pada Tabel.

Tabel 5.12 Hasil Uji Koefesien Determinasi (R2)

Model Summaryb

Model R R

Square

Adjuste

d R

Square

Std. Error

of the

Estimate

R

Square

Change

F

Change

Sig. F

Change

Durbin-

Watson

1 .740

a .548 .529 2.478 .548 28.783 .000 1.895


Berdasarkan Tabel nilai Koefisien (R) sebesar 0,740 yang menunjukkan besarnya

hubungan antara variabel, dengan koefisien determinasi (Adjusted R square) sebesar 0,548

atau 54,8%. Hal ini berarti variabel pelayanan, sanksi, NJOP, dan pengetahuan dapat

menjelaskan variabel kepatuhan sebesar 54,8%. Sedangkan sisanya 45,2% dijelaskan oleh

variabel lain diluar model estimasi ini.

5.5.2 Uji F

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terdahap variabel dependen.

Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 5.13 Hasil Uji F

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 707.117 4 176.779 28.783 .000a

Residual 583.473 95 6.142

Total 1290.590 99

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2

b. Dependent Variable: y Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Berdasarkan Tabel diketahui bahwa nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05

sehingga dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel independen (pelayanan, sanksi,

NJOP, dan pengetahuan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pada

taraf signifikansi α = 5%.

5.5.3 Uji t

5.5.3.1 Hasil Hipotesis Pertama

Hasil pengujian statistik t (uji parsial) untuk variabel pelayanan, sanksi, NJOP, dan

pengetahuan diperoleh hasil berikut. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 5.14Hasil Uji t

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients Standardized Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 2.879 1.706 1.688 .095

x1 (pelayanan) -.077 .100 -.071 -.767 .445

x2 (sanksi) .290 .112 .261 2.586 .011

x3 (NJOP) .081 .112 .064 .723 .471

x4 (pengetahuan) .558 .093 .554 6.026 .000 Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa variabel independen sanksi dan pengetahuan

yang mempunyai p Value (sig) lebih kecil dari pada 0,05 dalam nilai absolute pada taraf

signifikansi α = 5%, dengan rincian variabel sanksi sebesar 0,011 < 0,05, artinya variabel

sanksi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan secara parsial (H0 diterima).

Selanjutnya rincian variabel pengetahuan sebesar 0,000 < 0,05, artinya variabel pengetahuan

berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan secara parsial (H0 diterima). Sedangkan

variabel independen pelayanan dan NJOP yang mempunyai p Value (sig) lebih besar dari

pada 0,05 dalam nilai absolute pada taraf signifikansi α = 5%, dengan rincian variabel

pelayanan sebesar 0,445 > 0,05, artinya variabel pelayanan berpengaruh tidak signifikan

terhadap variabel kepatuhan secara parsial (H0 ditolak). Selanjutnya rincian variabel NJOP

sebesar 0,471 > 0,05, artinya variabel NJOP berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel

kepatuhan secara parsial (H0 ditolak). Dari nilai-nilai koefisien tersebut, maka dapat disusun

persamaan regresi sebagai berikut :

Y = 2,879 – 0,077 X1 + 0,290 X2 + 0,081 X3 + 0,558 X4

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pelayanan (X1)

Berdasarkan nilai signifikan dengan alpha 0,05 variabel pelayanan memiliki nilai 0,445

lebih besar dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel pelayanan berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh negatif menunjukkan

bahwa semakin meningkat pelayanan sebesar 1% maka menurunnya kepatuhan sebesar

0,077. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya pelayanan sebesar 1% maka

semakin meningkat kepatuhan sebesar 0,077.

b. Sanksi (X2)

Berdasarkan nilai siginifikan dengan alpha 0,05 variabel sanksi memiliki nilai

signifikan 0,011 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel sanksi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh positif

menunjukkan bahwa semakin meningkat sanksi sbesar 1% maka akan semakin

meningkat kepatuhan sebesar 0,290. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya

sanksi sebesar 1% maka semakin menurun kepatuhan sebesar 0,290.

c. NJOP (X3)

Berdasarkan nilai signifikan dengan alpha 0,05 variabel pelayanan memiliki nilai 0,471

lebih besar dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel NJOP berpengaruh positif

dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa

semakin meningkat NJOP sebesar 1% maka meningkat kepatuhan sebesar 0,081.

Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya NJOP sebesar 1% maka semakin

menurun kepatuhan sebesar 0,077.

d. Pengetahuan (X4)

Berdasarkan nilai siginifikan dengan alpha 0,05 variabel pengetahuan memiliki nilai

signifikan 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel pengetahuan


menunjukkan bahwa semakin meningkat pengetahuan sbesar 1% maka akan semakin

meningkat pengetahuan sebesar 0,558. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya

pengetahuan sebesar 1% maka semakin menurun kepatuhan sebesar 0,558.

5.5.3.2 Hasil Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua yaitu menganalisi apakah pendapatan dapat menjadi

variabel pemoderasi yang memperkuat atau memperlemah pengaruh pelayanan, sanksi,

NJOP, dan pengetahuan terhadap kepatuhan dengan menggunakan uji residual.Hasil analisis

dapat dilihat pada Tabel Uji Residual.

Tabel 5.15 Uji Residual (Pemoderasi)

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 2.754.000 1.647.000 1.673 .098

x1 (pelayanan) -10681.304 96538.614 -.015 -.111 .912

x2 (sanksi) 153239.754 108415.137 .207 1.413 .161

x3 (NJOP) 100647.757 108359.425 .120 .929 .355

x4 (pelayanan) -92732.719 89450.694 -.138 -1.037 .303

a. Dependent Variable: z


Tabel 5.16 Uji Residual (Pemoderasi)

Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) 2.515.000 841579.319 2.988 .004

Y -39210.027 42890.297 -.092 -.914 .363

a. Dependent Variable: Moderating


Berdasarkan tabel di atas, persamaan pada model uji residual adalah sebagai berikut :

Z = 2.754.000 -10681,304 x1 + 153239,754 x2 + 100647,757 x3 -92732,719 x4

| e | = 2.515.000-39210,027 y

Tabel menggambarkan nilai koefisien parameternya bernilai negatif yaitu -

39210,027 dengan nilai signifikan 0,363 lebih besar dari alpha 0,05. Kesimpulan dari

pengujian residual ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan tidak dapat menjadi variabel

pemoderasi bagi hubungan pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan dengan kepatuhan.

5.5.3.3 Hasil Hipotesis Ketiga

Hasil pengujian statistik t (uji parsial) untuk variabel pelayanan, sanksi, NJOP,

pengetahuan, dan pendapatan diperoleh hasil berikut. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 5.17Hasil Uji t

Coefficientsa

Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) 3.440 1.706 2.017 .047

x1 (pelayanan) -.079 .099 -.073 -.800 .425

x2 (sanksi) .322 .112 .290 2.876 .005

x3 (NJOP) .102 .111 .080 .915 .363

x4 (pengetahuan) .539 .092 .535 5.873 .000

Z (pendapatan) -20.039.000 .000 -.136 -1.947 .055

a. Dependent Variable: y


Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa variabel independen sanksi dan pengetahuan

yang mempunyai p Value (sig) lebih kecil dari pada 0,05 dalam nilai absolute pada taraf

signifikansi α = 5%, dengan rincian variabel sanksi sebesar 0,005 < 0,05, artinya variabel

sanksi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan secara parsial (H0 diterima).

Rincian variabel pengetahuan sebesar 0,000 < 0,05, artinya variabel pengetahuan

berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan secara parsial (H0 diterima).

Selanjutnya rincian variabel sebesar 0,000 < 0,05, artinya variabel pendapatan berpengaruh

signifikan terhadap variabel kepatuhan secara parsial (H0 diterima). Sedangkan variabel

independen pelayanan dan NJOP yang mempunyai nilai (sig) lebih besar dari pada 0,05

dalam nilai absolute pada taraf signifikansi α = 5%, dengan rincian variabel pelayanan

sebesar 0,425 > 0,05, artinya variabel pelayanan berpengaruh tidak signifikan terhadap

variabel kepatuhan secara parsial (H0 ditolak). Selanjutnya rincian variabel NJOP sebesar

0,363 > 0,05, artinya variabel NJOP berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel

kepatuhan secara parsial (H0 ditolak). Dari nilai-nilai koefisien tersebut, maka dapat disusun

persamaan regresi sebagai berikut :

Y = 3,440 – 0,079 x1 + 0,322 x2 + 0,102 x3 + 0,539 x4 -20.039.000 z

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pelayanan (X1)

Berdasarkan nilai signifikan dengan alpha 0,05 variabel pelayanan memiliki nilai

0,425 lebih besar dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel pelayanan

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh negatif

menunjukkan bahwa semakin meningkat pelayanan sebesar 1% maka menurunnya

kepatuhan sebesar 0,079. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya pelayanan

sebesar 1% maka semakin meningkat kepatuhan sebesar 0,079.

b. Sanksi (X2)

Berdasarkan nilai siginifikan dengan alpha 0,05 variabel sanksi memiliki nilai

signifikan 0,005 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel sanksi


menunjukkan bahwa semakin meningkat sanksi sbesar 1% maka akan semakin

meningkat kepatuhan sebesar 0,322. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya

sanksi sebesar 1% maka semakin menurun kepatuhan sebesar 0,322.

c. NJOP (X3)

Berdasarkan nilai signifikan dengan alpha 0,05 variabel pelayanan memiliki nilai

0,363 lebih besar dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel NJOP berpengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh positif menunjukkan

bahwa semakin meningkat NJOP sebesar 1% maka meningkat kepatuhan sebesar

0,102. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya NJOP sebesar 1% maka

semakin menurun kepatuhan sebesar 0,102.

d. Pengetahuan (X4)

Berdasarkan nilai siginifikan dengan alpha 0,05 variabel pengetahuan memiliki nilai

signifikan 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel

pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh

positif menunjukkan bahwa semakin meningkat pengetahuan sbesar 1% maka akan

semakin meningkat pengetahuan sebesar 0,539. Demikian juga sebaliknya semakin

menurunnya pengetahuan sebesar 1% maka semakin menurun kepatuhan sebesar

0,539.

e. Pendapatan (Z)

Berdasarkan nilai signifikan dengan alpha 0,05 variabel pendapatan memiliki nilai

0,055 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel pendapatan

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan. Berpengaruh negatif

menunjukkan bahwa semakin meningkat pendapatan sebesar 1% maka menurunnya

kepatuhan sebesar 20.039.000.Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya

pendapatan sebesar 1% maka semakin meningkat kepatuhan sebesar 20.039.000.

5.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan analisis regresi

berganda menyimpulkan bahwa variabel independen pelayanan, sanksi, NJOP dan

pengetahuan secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

kepatuhan. Secara parsial, variabel independen sanksi dan pengetahuan berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan, sedangkan variabel independen pelayanan

dan NJOP secara parsial tidak berpengaruh siginifikan terhadap variabel dependen

kepatuhan.

Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan analisis residual

menyimpulkan bahwa variabel moderating pendapatan menunjukkan hasil bahwa

pendapatan bukan pemoderasi kepatuhan, yaitu dapat memperlemah hubungan variabel

independen pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan dengan variabel dependen kepatuhan.

Hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan analisis regresi berganda

menyimpulkan bahwa variabel independen pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan dan

pendapatan secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

kepatuhan. Secara parsial, variabel independen sanksi, NJOP, pendapatan berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan, sedangkan variabel independen pelayanan

dan NJOP secara parsial tidak berpengaruh siginifikan terhadap variabel dependen

kepatuhan.

5.6.1 Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepatuhan

Hasil pengujian variabel pelayanan terhadap kepatuhan pada penelitian ini

menunjukkan, variabel pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Negatif dilihat

dari nilai koefisien regresi -0,077 dan tidak signifikan 0,445 lebih besar dari alpha 0,05.

Pengaruh negatif menunjukkan bahwa pelayanan tidak searah dengan kepatuhan, dimana

semakin meningkat pelayanan maka menurunnya kepatuhan. Demikian juga sebaliknya

semakin menurun pelayanan maka semakin meningkat kepatuhan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Elisyah (2014) yang menyatakan

bahwa pelayanan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Padangsidimpuan dan tidak

sejalan dengan penelitian Jatmiko (2006) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus

memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil

yang diperoleh dalam penelitian ini pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan

terhadap kepatuhan. Hal ini dikarenakan meningkatnya pelayanan pajak yang diberikan

Dinas Pendapatan Kota Medan belum dapat memberikan kesadaran manfaat dan kepuasan

langsung bagi wajib pajak yang mana dalam hal ini Dinas Pendapatan mengelola pajak bumi

dan bangunan untuk percepatan pembangunan Kota Medan.

5.6.2 Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan

Hasil pengujian variabel sanksi terhadap kepatuhan dalam penelitian ini

menunjukkan, sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Positif dilihat

dari nilai koefisien regresi 0,290 dan nilai signifikan 0,011 lebih kecil dari alpha 0,05.

Pengaruh positif menunjukkan bahwa sanksi searah dengan kepatuhan, dimana semakin

meningkat sanksi maka akan semakin meningkat kepatuhan. Demikian juga sebaliknya

semakin menurunnya sanksi maka semakin menurun kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elisyah (2014) yang menyatakan

bahwa sanksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat

dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Padangsidimpuan dan sejalan dengan

penelitian Arum (2012) yang menyatakan sanksi memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sanksi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini dikarenakan meningkatnya

sanksi pajak yang diberikan Dinas Pendapatan Kota Medan dapat memberikan tingkat

kesadaran yang lebih bagi wajib pajak yang mana dalam hal ini Dinas Pendapatan

mengelola pajak bumi dan bangunan untuk percepatan pembangunan Kota Medan.

5.6.3 Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Terhadap Kepatuhan

Hasil pengujian variabel NJOP terhadap kepatuhan pada penelitian ini menunjukkan,

NJOP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Positif dilihat dari nilai

koefisien regresi 0,081 dan nilai tidak signifikan 0,471 lebih besar dari alpha 0,05. Pengaruh

positifmenunjukkan bahwa NJOP searah dengan kepatuhan, dimana semakin meningkat

NJOP maka meningkat kepatuhan. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya NJOP

maka semakin menurun kepatuhan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Elisyah (2014) yang menyatakan

bahwa NJOP memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan masyarakat

dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Padangsidimpuan. Dari hasil yang

diperoleh dalam penelitian ini NJOP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

kepatuhan. Hal ini dikarenakan meningkatnya NJOP pajak yang diberikan Dinas Pendapatan

Kota Medan belum dapat memberikan tingkat kesadaran yang lebih bagi wajib pajak yang

mana dalam hal ini Dinas Pendapatan mengelola pajak bumi dan bangunan untuk percepatan

pembangunan Kota Medan.

5.6.4 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan

Hasil pengujian variabel pengetahuan terhadap kepatuhan dalam penelitian ini

menunjukkan, pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Positif

dilihat dari nilai koefisien regresi 0,558 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05.

Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengetahuan searah dengan kepatuhan, dimana

semakin meningkat pengetahuan maka akan semakin meningkat kepatuhan. Demikian juga

sebaliknya semakin menurunnya pengetahuan maka semakin menurun kepatuhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Julianti (2014) yang menyatakan bahwa

persepsi wajib pajak tentang pengetahuan dan pemahaman memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan

tidak sejalan dengan penelitian Elisyah (2014) yang menyatakan pengetahuan memiliki

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil yang

diperoleh dalam penelitian ini pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan. Hal ini dikarenakan meningkatnya pengetahuan wajib pajak maka dapat

memahami dan mengerti Dinas Pendapatan Kota Medan mengelola pajak bumi dan

bangunan untuk percepatan pembangunan Kota Medan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara simultan pelayanan, sanksi, NJOP dan pengetahuan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara parsial

sanksi dan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan pelayanan, NJOP berpengaruh tidak

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan.

2. Pendapatan bukan merupakan variabel moderating yang dapat memoderasi hubungan

pelayanan, sanksi, NJOP, dan pengetahuan dengan kepatuhan.

3. Secara simultan pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan, dan pendapatan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara

parsial sanksi, pengetahuan, dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dan pelayanan, NJOP

berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

bumi dan bangunan.

6.2 Keterbatasan Penelitian`

Hasil penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam penelitian yaitu :

1. Penelitian ini dihasilkan dari penggunaan instrument kuisioner yang mendasarkan

pada persepsi jawaban responden. Hal ini akan menimbulkan masalah jika persepsi

responden berbeda dengan realita yang ada dan mengandung unsure subjektif dan

jawaban yang dibuat tidak jujur.

2. Penelitian ini tidak mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mungkin dapat

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di

Kota Medan.

3. Penelitian ini tidak mempertimbangkan jumlah populasi dan sampel.

6.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan keterbatasan penelitian disarankan agar :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan metode wawancara, agar

penulis dapat mengkomunikasikan item-item penting dari penelitian tersebut secara

langsung kepada responden sehingga tidak salah persepsi dalam memberikan

jawaban.

2. Penelitian berikutnya diharapkan menambah jumlah variabel independen yang

sedang menjadi fenomena yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Medan, sebagai masukan menggunakan

variabel pajak terutang, ada faktor pengurang lain atau Nilai Jual Objek Tidak Kena

Pajak (NJOPTKP), wacana pemerintah menghapus pajak bumi dan bangunan.

3. Penelitian berikutnya diharapkan membatasi populasinya dan tidak lagi

menggunakan Rumus Slovin.

DAFTAR PUSTAKA

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

_____, Peraturan Walikota Medan Nomor 32 Tahun 2012 Tata Cara Kompensasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2012.

_____,Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

______, Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Adriani, P.J.A. 1949. Het belastingrecht: zijngrondslagen en ontwikkeling (dalambahasaBelanda). Amsterdam: Veen.

Arum, Harjati Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Semarang: Universitas Diponegoro.

Bird, Richard m. dan Oliver Oldman (Editor). 1967. Readings on Taxation in Development Countries. Baltimore: The John Hopkins Press.

Boediono, B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Darwin, MBP. 2013. Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.

Daniati, Fitri. 2014. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Medan: Universitas Negeri Medan.

Elisyah, Nina Siagian. 2014. Analisis Sejumlah Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Desa dan Kota Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padangsidimpuan. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Fraternesi. 2002. Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-faktor yang Melekat pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu. Semarang: Universitas Diponegoro, Program Pascasarjana.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Giri Agung W. 2011. Teori kesadaran Carl Gustav Jung for mengenal Tipe kepribadian dan kesadaran manusia.

Gunadi. 2007. Pajak Internasional. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI. Haula Rodiana, Edi Slamet Irianto. 2012. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan

Implementasi di Indonesia. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta.

Hancock, Dora. 1997. Taxation: Policy & Practice. 1997/1998 Edition. UK: Thomson Business Press.

Handayana, Sarita. 2012. Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Pekanbaru. Riau: Universitas Riau.

Ilyas, Wirawan & Waluyo (2003). Perpajakan Indonesia.Jakarta: Salemba Empat.

Irianto, Edi Slamet. 2009. Pajak, Negara dan Demokrasi: Konsep dan Implementasinya di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Ismail, Tjip. 2005. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Departemen Keuangan-Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional-Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah.

Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). Semarang: Universitas Diponegoro, Program Pascasarjana.

Julianti, Murni. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang). Semarang: Universitas Diponegoro.

Kahono, Sulud. 2003. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP.PBB Semarang). Semarang: UniversitasDiponegoro, Program Pascasarjana.

Lubis, Ade Fatma. 2012. Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis. USU Press. Medan.

Lubis Hari dan Husein Martani. 1998. Teori Organisasi. Pusat-pusat antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial.Universitas Indonesia.

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi 2. UPPST IM YKPN :

Yogyakarta.

Mansyury, R., Ph. D. 2005. Memahami Ketentuan Perpajakan Dalam Tax Treaties Indonesia, Edisi Revisi. Yayasan Pengembangan dan Penyembaran Pengetahuan Perpajakan: Jakarta.

_____, 2002. Panduan Lengkap Tax Treaties Indonesia Jilid X Royalti. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4): Jakarta.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Penerbit ANDI. Jakarta.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Penerbit ANDI. Jakarta.

Mardiasmo. 1992. Perpajakan Edisi 2. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Martha, Rutsel Silvestre J. 1989.The Juridiction to Tax in Internasional Law: Theory and Practice of Legislative Fiscal Juridiction, Series on Internasional Taxation, No.9. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers.

Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol.6 No.1.

Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave. 1989. Public Finance in Theory an Practice. New York: McGraw Hill Company.

Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X. Makassar: UNHAS.

Parasuraman.A., V. A. Zeithaml, dan L.L. Berry. 1998. SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, Vol.64, No.1.

Pratama, Margaret Ros. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan di Kota Tangerang Selatan. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.

R. Santoso Brotodiharjo. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Edisi 21 Refika Aditama R. Santoso Brotodiharjo. 1995. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Edisi 21 Refika Aditama Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. Perilaku Organisasi. Edisi 12. Jakarta:

Pearson Education dan Salemba Empat.

Rochmat Soemitro. 1088. Pajak dan Bangunan. Bandung. Eresco.

_____, 1988. Pajak Ditinjau dari Segi Hukum. Bandung. Eresco.

_____, 1990. Asas dan Dasar Perpajakan 1. Bandung. Eresco.



_____, 1992. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung. Eresco.

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Smith, Adam (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (dalambahasaInggris). London.

Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol.4 No.2.

Suyatmin.2004. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Wilayah KP.PBB Surakarta). Semarang: Universitas Diponegoro, Program Pascasarjana.

Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Penerbit Refika Aditama. Bandung.

Sugiyono.2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan. UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Waluyo.2007. Perpajakan Indonesia Edisi 7. Jakarta: SalembaEmpat.

Winardi.2003. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta 14240

Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia 2014. Rida Dwi Astuti (2011). KESADARAN DAN

TINGKATANNYA .http://reedhadhori.blogspot.com/2011/11/kesadaran-dan-tingkatannya.html. DiaksesAgustus 2012.

https://dearmandoo.wordpress.com/2012/10/10/sumber-sumber-penerimaan-negara-

indonesia/

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136053-T%2028058-Dampak%20penyaluran-Tinjauan%20literatur.pdf (Dampakpenyaluran..., Sri EssaRamadhani, FE UI, 2010.)

http://www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html

http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-akuntansi/article/viewFile/319/pdf

http://eprints.undip.ac.id/35890/1/SKRIPSI_ARUM.pdf

http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/610/595

http://eprints.uny.ac.id/7889/3/BAB%202-09409134015.pdf

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39496/3/Chapter%20II.pdf

http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/93/jbptunpaspp-gdl-banuwicaks-4613-2-babii.pdf

http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Pentingnya-Kepatuhan-Pajak-dalam-Meningkatkan.pdf

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123

http://reedhadhori.blogspot.com/2011/11/kesadaran-dan-

https://dearmandoo.wordpress.com/2012/10/10/sumber-sumber-penerimaan-negara-

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/136053-T%2028058-Dampak%20penyaluran-

http://www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html

http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-akuntansi/article/viewFile/319/pdf

http://eprints.undip.ac.id/35890/1/SKRIPSI_ARUM.pdf

http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/610/595

http://eprints.uny.ac.id/7889/3/BAB%202-09409134015.pdf

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39496/3/Chapter%20II.pdf

http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/93/jbptunpaspp-gdl-banuwicaks-4613-2-babii.pdf

http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Pentingnya-Kepatuhan-Pajak-dalam-

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDgQFj

456789%2F1744%2FBAB%2520II.docx%3Fsequence%3D3&ei=KhwxVd_wDOLTmgXZmYDoDQ&usg=AFQjCNFzqlE0UR5HYN6DW1R5_Id1bRVqkw&sig2=UiWovxdtxw5Hd0SGCWgvMQ&bvm=bv.91071109,d.dGY&cad=rja

http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/chapter_iii/06610042.pdf

http://www.scribd.com/doc/53163069/22/Teori-kesadaran-Carl-Gustav-Jung. DiaksesAgustus 2012.

http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/chapter_iii/06610042.pdf

http://www.scribd.com/doc/53163069/22/Teori-kesadaran-Carl-Gustav-Jung.

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Umum Pengisian :

Agar tidak ada kesulitan dalam analisis dan penafsiran data, maka kami mohon dengan

hormat kepada Bapak/Ibu untuk :

a. Menjawab semua pertanyaan di bawah ini dengan cara melengkapi isinya dan/atau

memberikan tanda centang (√) pada tempat yang tersedia.

b. Satu jawaban untuk satu pernyataan.

c. Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, harap memilih jawaban yang

paling sesuai atau mendekati dengan keadaan Bapak/Ibu.

I. IDENTITAS RESPONDEN

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuisioner ini, mohon Bapak/Ibu mengisi identitas diri

terlebih dahulu (Jawaban yang Bapak/Ibu berikan akan diperlakukan secara rahasia).

1. Nama / Inisial : ________________________________________

2. AlamatResponden :

_________________________________________________________ Kel/Desa : _-

_________________ Kec : Medan____________________________________

3. Usia dan Jenis Kelamin : ____________ Tahun, (L/P)

4. Status : Menikah / Lajang

5. Pendidikan Terakhir :

Tidak tamat SD SD SMP SMA D3/ S1 / S2

6. Pekerjaan : _______________________________

7. Lamanya Tinggal di Alamat Responden :

_______________________________________

8. Pendapatan per bulan :Rp.__________________________________

1 2.

3 4 5

II. DAFTAR PERTANYAAN

Petunjuk pengisian :

Semua pernyataan dibawah ini merupakan tanggapan Bapak/Ibu terhadap hal-hal

mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Setiap butir pernyataan terdiri atas 5 plilihan

jawaban, yaitu :

1. STS = Sangat Tidak Setuju

2. TS = Tidak Setuju

3. R = Ragu-ragu

4. S = Setuju

5. SS = Sangat Setuju

A. PELAYANAN PAJAK

NO PERTANYAAN 1 2 3 4 5

1. Saya merasa tempat-tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di

kota Medan sudah sangat mudah dijangkau

2. Menurut saya pelayanan yang diberikan oleh Petugas Penerima

Pembayaran di tempat-tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

sudah sangat baik

3. Saya merasa besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang

ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sudah adil

4. Penyelesaian permohonan Wajib Pajak berkaitan dengan balik nama

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pembetulan luas dan kelas

tanah/bangunan, keberatan dan pengurangan atas pajak terutang sudah

tepat waktu, mudah dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan

5. Petugas pajak telah memberikan penyuluhan perpajakan yang menambah

pemahaman saya

B. SANKSI PAJAK


1. Sanksi dan denda Pajak Bumi dan Bangunan memacu saya untuk

membayar pajak tepat waktu

2. Menurut saya pengenaan sanksi pajak harus dilakukan secara tegas kepada

semua pihak yang melakukan pelanggaran

3. Menurut saya pengenaan denda 2% per bulan apabila terlambat membayar

pajak adalah wajar

4. Sanksi pajak mampu membuat saya tidak mengulangi kesalahan atas

keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

C. NILAI JUAL OBJEK PAJAK


1. Menurut saya petugas pajak telah adil dalam menetapkan

besarnya NJOP

2. Menurut saya penetapan NJOP yang tertera dalam Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sesuai dengan

kondisi objek pajak sesungguhnya

3. Perhitungan NJOP yang tidak sesuai mempengaruhi saya

untuk menunda pembayaran pajak

4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Kota

Medan yang ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- telah

mencerminkan keadilan

D. PENGETAHUAN PERPAJAKAN


1. Saya menyadari bahwa pajak adalah iuran rakyat yang digunakan untuk

dana pembangunan dan perbaikan fasilitas umum

2. Saya mengerti tentang cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Pajak

Bumi dan Bangunan

3. Saya mengerti tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

4. Saya mengetahui tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang akan saya bayar

5. Saya mengetahui dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

6. Saya mengetahui dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Pajak Bumi dan Bangunan tertera tanggal jatuh tempo pembayaran pajak

dan pembayarannya tidak boleh melewati tanggal tersebut

E. KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

N

O

PERTANYAAN 1 2 3 4 5

1. Saya tidak mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan

2. Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu sebelum tanggal

jatuh tempo

3. Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan jumlah yang

tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan

Bangunan

4. Saya setuju apabila terlambat atau tidak membayar Pajak Bumi dan

Bangunan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan perundang-

undangan

5. Saya bersedia memberi informasi tentang objek pajak yang saya miliki

kepada petugas pajak

Terima kasih saya ucapkan atas bantuan Bapak/Ibu karena bersedia mengisi

kuisioner ini. Jika ada pesan dan saran yang ingin disampaikan oleh Bapak/Ibu, silahkan

dituliskan dibawah ini.

Pesan dan Saran :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Lampiran 2

Daftar Populasi dan Sampel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Periode 2014 Kota Medan

No Kecamatan Populasi Proporsional Sampel

1 Medan Marelan 31.072 (31.072 : 467.090) x 100 7

2 Medan Polonia 11.949 (11.949 : 467.090) x 100 3

3 Medan Maimun 10.681 (10.681 : 467.090) x 100 2

4 Medan Baru 9.745 (9.745 : 467.090) x 100 2

5 Medan Barat 17.901 (17.901 : 467.090) x 100 4

6 Medan Belawan 16.072 (16.072 : 467.090) x 100 3

7 Medan Deli 26.449 (26.449 : 467.090) x 100 6

8 Medan Labuhan 21.695 (21.695 : 467.090) x 100 5

9 Medan Sunggal 28.632 (28.632 : 467.090) x 100 6

10 Medan Denai 25.514 (25.514 : 467.090) x 100 5

11 Medan Johor 33.530 (33.530 : 467.090) x 100 7

12 Medan Selayang 27.161 (27.161 : 467.090) x 100 6

13 Medan Tembung 23.311 (23.311 : 467.090) x 100 5

14 Medan Amplas 20.722 (20.722 : 467.090) x 100 4

15 Medan Helvetia 32.069 (32.069 : 467.090) x 100 7

16 Medan Petisah 19.071 (19.071 : 467.090) x 100 4

17 Medan Timur 25.071 (25.071 : 467.090) x 100 5

18 Medan Area 20.123 (20.123 : 467.090) x 100 4

19 Medan Kota 21.035 (21.035 : 467.090) x 100 5

20 Medan Perjuangan 17.532 (17.532 : 467.090) x 100 4

21 Medan Tuntungan 27.755 (27.755 : 467.090) x 100 6

Total 467.090 100

Lampiran 3 Data Penelitian dan Data Pendapatan (Z)

Kecamatan Usia Pendidikan Terakhir Lamanya

Tinggal Z = Pendapatan 1 2 3 4 5 Medan Marelan 29 5 6500000 Medan Marelan 45 3 5400000 Medan Marelan 51 15 2000000 Medan Marelan 32 2 3000000 Medan Marelan 36 15 6000000 Medan Marelan 65 20 5000000 Medan Polonia 56 44 1851000 Medan Polonia 27 2 3500000 Medan Polonia 57 25 5600000 Medan Maimun 72 40 2500000 Medan Maimun 35 5 4500000

Medan Baru 52 26 6000000 Medan Baru 48 12 4800000 Medan Barat 62 35 6000000 Medan Barat 29 29 5000000 Medan Barat 50 15 5250000 Medan Barat 55 30 6500000

Medan Belawan 27 2 2000000 Medan Belawan 45 3 1500000 Medan Belawan 60 30 5000000 Medan Belawan 70 5 7500000

Medan Deli 63 20 2000000 Medan Deli 47 6 2500000 Medan Deli 43 35 1851000 Medan Deli 48 6 2000000 Medan Deli 50 20 4000000 Medan Deli 38 15 3000000

Medan Labuhan 46 4 7000000 Medan Labuhan 37 20 7500000 Medan Labuhan 56 20 7500000 Medan Labuhan 42 26 6000000 Medan Labuhan 50 10 3500000 Medan Sunggal 60 20 5500000 Medan Sunggal 53 20 2000000 Medan Sunggal 30 15 4500000 Medan Sunggal 46 3 5000000 Medan Sunggal 60 15 4500000 Medan Sunggal 64 5 10000000 Medan Denai 51 2 1800000

Medan Denai 57 20 1750000 Medan Denai 52 15 3500000 Medan Denai 33 33 1500000 Medan Denai 24 6 1500000 Medan Johor 50 4 3500000 Medan Johor 25 2 2500000 Medan Johor 40 3 8000000 Medan Johor 33 4 15000000 Medan Johor 35 8 4500000 Medan Johor 37 2 8000000 Medan Johor 32 3 7000000

Medan Selayang 33 5 3500000 Medan Selayang 45 4 4000000 Medan Selayang 54 10 5000000 Medan Selayang 32 2 4600000 Medan Selayang 60 20 3000000 Medan Selayang 48 8 3000000 Medan Tembung 53 2 4000000 Medan Tembung 46 12 3000000 Medan Tembung 30 5 3000000 Medan Tembung 48 15 5000000 Medan Tembung 52 8 4800000 Medan Amplas 60 10 2000000 Medan Amplas 40 8 2800000 Medan Amplas 48 5 2000000 Medan Amplas 28 7 2500000 Medan Helvetia 66 15 10000000 Medan Helvetia 48 9 4000000 Medan Helvetia 50 15 4000000 Medan Helvetia 47 3 3800000 Medan Helvetia 60 35 5000000 Medan Helvetia 58 15 3600000 Medan Helvetia 49 3 1500000 Medan Petisah 26 19 2000000 Medan Petisah 48 3 1000000 Medan Petisah 55 20 5800000 Medan Petisah 52 5 3500000 Medan Timur 30 15 3500000 Medan Timur 53 8 5000000 Medan Timur 32 2 2500000 Medan Timur 51 2 2500000 Medan Timur 48 2 4000000 Medan Area 50 10 12500000

Lampiran 3 Lanjutan

Medan Area 56 25 5000000 Medan Area 25 65 2500000 Medan Area 56 23 5000000 Medan Kota 44 44 3500000 Medan Kota 39 39 1500000 Medan Kota 29 29 1851000 Medan Kota 55 55 1851000 Medan Kota 24 24 2000000

Medan Perjuangan 37 37 2700000 Medan Perjuangan 36 36 1851000 Medan Perjuangan 32 32 1800000 Medan Perjuangan 46 46 1851000 Medan Tuntungan 46 5 6500000 Medan Tuntungan 89 50 2800000 Medan Tuntungan 72 15 1800000 Medan Tuntungan 40 5 2500000 Medan Tuntungan 89 50 2800000 Medan Tuntungan 51 4 1800000

Lampiran 3 Lanjutan

Lampiran 4 Data Pelayanan (X1), Data Sanksi (X2) dan Data NJOP (X3)

X1 = pelayanan pajak total

X2 = sanksi pajak total

X3 = NJOP total 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4

5 5 5 5 5 25 5 4 5 4 18 5 5 4 5 19 3 4 4 3 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 18 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 5 5 4 3 21 4 5 5 4 18 5 4 5 4 19 4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 16 3 3 4 3 13 4 4 5 4 5 22 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 5 2 5 2 2 16 1 5 4 1 11 2 2 2 2 8 3 3 3 3 2 14 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 4 4 4 3 4 19 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 4 3 4 3 18 2 5 4 3 14 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 15 2 4 3 3 12 3 3 3 3 12 4 4 3 3 4 18 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 3 4 4 4 3 18 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 4 3 4 4 3 18 4 4 2 4 14 4 4 4 2 14 4 3 4 4 3 18 4 4 2 4 14 4 4 4 2 14 4 5 1 4 4 18 3 4 5 5 17 2 3 4 1 10 4 4 5 4 4 21 5 5 5 5 20 4 4 4 3 15 2 2 3 3 3 13 3 3 2 3 11 2 2 2 2 8 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 5 4 4 4 5 22 4 5 5 5 19 5 5 1 5 16 1 1 2 3 3 10 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 14 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 1 2 3 3 2 11 1 2 1 4 8 4 2 4 4 14 5 2 5 2 2 16 1 5 4 1 11 2 2 2 2 8 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 3 3 2 2 10 3 3 3 3 12 4 4 4 3 4 19 5 5 5 5 20 4 4 4 3 15 4 4 3 3 4 18 4 4 3 4 15 3 3 3 3 12 3 4 4 4 5 20 5 5 3 4 17 3 4 1 3 11 4 3 3 3 3 16 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 5 5 4 3 4 21 5 4 3 4 16 4 3 4 5 16 4 4 3 3 4 18 4 3 2 4 13 4 3 2 3 12 3 3 4 4 3 17 5 5 5 4 19 3 3 3 3 12 2 3 3 2 4 14 3 1 4 4 12 4 4 4 4 16 3 3 3 2 3 14 3 4 4 4 15 3 3 3 3 12 2 3 3 2 2 12 3 4 3 4 14 3 3 3 3 12 3 1 3 1 3 11 1 1 4 4 10 3 4 4 5 16 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 4 5 4 18 4 4 3 3 4 18 5 5 5 5 20 3 3 3 4 13

4 4 3 3 4 18 5 5 5 5 20 3 3 3 4 13 4 5 5 3 4 21 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 4 3 3 4 18 4 4 4 4 16 3 4 2 4 13 4 3 2 3 4 16 4 5 4 3 16 3 3 2 3 16 2 3 2 3 3 13 2 3 3 4 12 3 2 5 2 12 2 3 4 3 3 15 4 4 5 4 17 3 4 4 4 15 4 4 3 4 4 19 5 4 4 4 17 4 4 2 4 14 4 4 4 3 4 19 4 3 2 4 13 4 3 3 3 13 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 2 2 3 3 14 4 5 4 5 18 3 4 2 1 10 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 1 4 13 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 12 2 3 3 2 10 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 1 1 1 1 3 7 3 1 2 3 9 2 2 2 2 8 4 4 3 3 3 17 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 20 4 4 3 3 14 4 4 2 3 18 5 4 4 4 4 21 4 4 4 3 15 4 4 2 4 14 4 4 3 4 4 19 2 3 3 4 12 3 3 4 3 13 5 2 5 2 2 16 1 5 4 1 11 2 2 2 2 8 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 4 4 4 3 15 4 5 4 4 3 20 5 4 3 4 16 4 4 4 4 16 4 2 2 2 2 12 4 4 4 3 15 2 2 4 2 10 4 5 4 4 4 21 5 4 2 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 2 4 18 4 2 2 2 10 2 4 4 4 14 4 4 4 4 4 20 4 5 4 3 16 4 4 2 4 14 2 2 3 3 3 13 3 2 2 3 10 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 20 3 4 4 3 14 4 4 2 4 14 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 3 3 3 16 2 4 2 3 11 3 4 3 3 13 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 15 4 4 2 4 14 3 3 4 3 3 16 3 2 2 3 10 3 3 3 3 12 5 4 4 4 4 21 4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 5 4 4 4 5 22 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 3 3 18 3 4 4 4 15 4 3 4 3 14 5 5 2 2 3 17 4 4 2 4 14 2 2 4 2 10 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 16 3 4 3 3 13 4 4 4 3 4 19 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 5 5 5 3 4 22 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 5 5 5 4 5 24 5 5 5 5 20 4 4 4 3 15 2 3 4 3 4 16 3 3 3 3 12 3 3 4 3 13 5 3 4 2 4 18 4 3 4 4 15 4 4 5 1 14

Lampiran 4 Lanjutan

4 4 3 3 4 18 2 4 2 4 12 3 4 4 4 15 2 3 3 2 3 13 3 1 4 4 12 3 3 3 3 12 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 2 2 3 2 9 5 2 5 2 2 16 1 5 4 1 11 2 2 2 2 8 5 2 5 2 2 16 1 5 4 1 11 2 2 2 2 8 5 2 5 2 2 16 1 5 4 1 11 2 2 2 2 8 5 2 5 2 2 16 1 5 4 1 11 2 2 2 2 8 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 16 4 4 5 3 16 5 4 4 4 5 22 5 5 5 5 20 3 3 1 3 10 5 2 5 2 2 16 1 5 4 1 11 2 2 2 2 8 5 2 5 2 2 16 1 5 4 1 11 2 2 2 2 8 5 2 5 2 2 16 1 5 4 1 11 2 2 2 2 8 4 4 3 2 4 17 4 4 2 2 12 2 2 4 3 11 2 4 3 5 4 18 2 3 5 3 13 1 3 2 5 11 4 3 2 4 5 18 4 2 1 3 10 1 3 5 2 11 4 5 2 1 4 15 4 5 1 3 13 3 4 3 2 12 1 4 5 3 4 17 3 4 1 3 11 5 4 3 2 14 1 2 4 5 4 16 4 5 3 2 14 4 5 3 2 14

Lampiran 4 Lanjutan

Lampiran 5 Data Pengetahuan (X4) dan Data Kepatuhan (Y)

X4 = pengetahuan pajak total

Y = kepatuhan wajib pajak total 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

5 5 5 5 4 5 29 5 5 5 5 5 25 5 3 3 4 3 4 22 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 4 5 29 5 4 4 4 4 21 5 3 3 3 4 4 22 4 4 4 4 4 20 5 3 3 4 3 4 22 4 4 4 4 3 19 5 4 4 4 4 4 25 5 5 5 5 5 25 5 3 4 2 2 3 19 4 4 4 2 3 17 4 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 15 5 4 4 4 4 4 25 5 5 5 5 4 24 4 3 4 4 4 4 23 2 3 4 2 4 15 4 2 3 4 4 4 21 3 3 4 2 4 16 5 4 4 4 4 4 25 4 5 5 5 4 23 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 3 18 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 3 4 5 4 2 1 19 4 5 4 4 5 22 5 4 5 5 4 5 28 5 5 5 5 5 25 2 2 3 4 4 4 19 2 3 4 2 3 14 4 4 4 5 5 4 26 4 4 4 4 5 21 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 2 3 3 4 4 4 20 3 3 4 3 3 16 4 3 3 4 3 4 21 4 4 4 4 5 21 4 3 4 3 3 4 21 4 4 5 3 2 18 5 3 4 2 2 3 19 4 4 4 2 4 18 5 4 4 4 4 5 26 5 5 5 5 5 25 5 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 15 5 4 5 5 4 5 28 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 20 5 4 4 5 3 3 24 5 5 5 4 4 23 4 4 5 5 3 4 25 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 3 4 27 5 5 5 3 5 23 1 2 1 1 2 2 9 2 2 2 3 2 11 4 4 4 4 4 5 25 5 4 4 4 4 21 4 3 2 3 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 3 3 3 3 3 19 3 3 4 4 5 19 4 3 3 4 4 4 22 4 4 4 4 5 21 5 5 3 3 3 3 22 4 4 5 5 5 23 5 4 4 4 4 5 26 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 4 4 27 4 4 4 5 5 22

5 5 5 4 4 4 27 4 4 4 5 5 22 5 4 4 4 4 4 25 5 5 4 4 4 22 4 4 4 3 3 4 22 4 3 4 4 4 19 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 19 2 3 3 2 2 4 16 2 4 3 3 3 15 4 3 3 3 3 4 20 4 4 4 5 4 21 5 4 4 4 4 5 26 4 4 4 4 4 20 1 2 1 1 2 2 9 2 2 2 2 2 10 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 4 4 22 5 4 4 4 3 4 24 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 3 3 4 4 4 4 22 2 3 4 3 3 15 4 4 4 4 4 4 24 5 5 5 4 5 24 2 3 4 4 4 4 21 3 3 4 2 3 15 3 4 4 4 4 4 23 3 3 4 2 3 15 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 4 4 20 5 3 4 3 2 3 20 4 4 4 2 4 18 5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 3 19 5 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 3 5 28 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 4 4 25 5 5 5 4 3 22 3 2 4 2 4 4 19 4 4 4 2 4 18 5 4 4 4 4 4 25 5 5 5 3 2 20 4 4 4 3 3 4 22 4 4 4 4 2 18 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 4 19 2 3 4 4 4 4 21 2 3 4 2 4 15 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 2 2 4 4 4 4 20 2 3 4 2 4 15 4 2 4 4 4 4 22 2 2 4 2 4 14 3 2 4 4 4 4 21 2 2 4 2 4 14 4 4 4 5 4 5 26 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 5 4 21 3 2 2 4 2 5 18 3 3 2 2 3 13 3 2 3 3 3 4 18 2 3 4 3 4 16 5 3 3 4 3 3 21 3 3 3 3 4 16 5 3 3 4 3 4 22 4 3 3 3 4 17 4 3 3 3 3 4 20 3 3 3 4 4 17 5 4 4 5 4 5 27 4 4 3 3 4 18 4 3 3 4 3 4 21 5 4 4 4 4 21 4 4 5 4 4 4 25 2 4 2 1 4 13

Lampiran 5 Lanjutan

4 3 4 4 2 3 20 4 4 4 4 5 21 4 3 2 3 3 4 19 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 1 1 18 4 4 4 4 4 20 5 2 4 2 2 3 18 4 4 4 2 4 18 5 2 4 2 2 3 18 4 4 4 2 4 18 5 3 4 2 2 3 19 4 4 4 2 4 18 5 2 4 1 2 3 17 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 3 4 23 5 5 5 4 4 23 3 4 4 4 4 4 23 5 5 4 5 4 23 5 3 4 2 2 3 19 4 4 4 2 4 18 5 2 4 2 3 4 20 4 4 4 2 4 18 5 3 4 2 2 3 19 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 2 4 17 4 4 5 3 1 2 19 3 2 1 4 3 13 4 1 5 4 3 2 19 3 4 5 2 3 17 5 2 4 5 2 1 19 4 5 5 2 3 19 5 4 4 4 4 3 24 4 5 5 2 4 20 4 2 5 5 3 2 21 5 4 5 4 2 20

Lampiran 5 Lanjutan

Lampiran 6 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pelayanan

Correlations

x1 x11 x12 x13 x14 x15

x1 Pearson Correlation 1 .621** .790** .557** .708** .698**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

x11 Pearson Correlation .621** 1 .351** .448** .093 .147

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .359 .144

N 100 100 100 100 100 100

x12 Pearson Correlation .790** .351** 1 .157 .546** .679**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .119 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

x13 Pearson Correlation .557** .448** .157 1 .219* .048

Sig. (2-tailed) .000 .000 .119 .029 .638

N 100 100 100 100 100 100

x14 Pearson Correlation .708** .093 .546** .219* 1 .600**

Sig. (2-tailed) .000 .359 .000 .029 .000

N 100 100 100 100 100 100

x15 Pearson Correlation .698** .147 .679** .048 .600** 1

Sig. (2-tailed) .000 .144 .000 .638 .000

N 100 100 100 100 100 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based on

Standardized

Items N of Items

.706 .710 5

Sanksi

Correlations

x2 x21 x22 x23 x25

x2 Pearson Correlation 1 .794** .577** .720** .741**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100

x21 Pearson Correlation .794** 1 .204* .255* .736**

Sig. (2-tailed) .000 .042 .010 .000

N 100 100 100 100 100

x22 Pearson Correlation .577** .204* 1 .520** .008

Sig. (2-tailed) .000 .042 .000 .939

N 100 100 100 100 100

x23 Pearson Correlation .720** .255* .520** 1 .311**

Sig. (2-tailed) .000 .010 .000 .002

N 100 100 100 100 100

x25 Pearson Correlation .741** .736** .008 .311** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .939 .002

N 100 100 100 100 100




Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based on

Standardized

Items N of Items

.783 .826 5

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Correlations

x3 x31 x32 x33 x34

x3 Pearson Correlation 1 .840** .816** .541** .712**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100

x31 Pearson Correlation .840** 1 .760** .292** .533**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .000

N 100 100 100 100 100

x32 Pearson Correlation .816** .760** 1 .254* .546**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .011 .000

N 100 100 100 100 100

x33 Pearson Correlation .541** .292** .254* 1 .140

Sig. (2-tailed) .000 .003 .011 .165

N 100 100 100 100 100

x34 Pearson Correlation .712** .533** .546** .140 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .165

N 100 100 100 100 100




Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based on

Standardized

Items N of Items

.728 .744 4

Pengetahuan

Correlations

x4 x41 x42 x43 x44 x45 x46

x4 Pearson Correlation 1 .536** .767** .659** .769** .697** .659**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100 100

x41 Pearson Correlation .536** 1 .381** .412** .190 .018 .133

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .058 .862 .186

N 100 100 100 100 100 100 100

x42 Pearson Correlation .767** .381** 1 .475** .498** .383** .388**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100 100

x43 Pearson Correlation .659** .412** .475** 1 .481** .237* .125

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .018 .214

N 100 100 100 100 100 100 100

x44 Pearson Correlation .769** .190 .498** .481** 1 .567** .394**

Sig. (2-tailed) .000 .058 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100 100

x45 Pearson Correlation .697** .018 .383** .237* .567** 1 .675**

Sig. (2-tailed) .000 .862 .000 .018 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100 100

x46 Pearson Correlation .659** .133 .388** .125 .394** .675** 1

Sig. (2-tailed) .000 .186 .000 .214 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100 100




Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based on

Standardized

Items N of Items

.767 .769 6

Kepatuhan

Correlations

Y y11 y12 y13 y14 y15

Y Pearson Correlation 1 .863** .813** .695** .736** .598**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

y11 Pearson Correlation .863** 1 .817** .597** .584** .376**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

y12 Pearson Correlation .813** .817** 1 .699** .501** .399**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

y13 Pearson Correlation .695** .597** .699** 1 .360** .338**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001

N 100 100 100 100 100 100

y14 Pearson Correlation .736** .584** .501** .360** 1 .415**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 100 100 100 100 100 100

y15 Pearson Correlation .598** .376** .399** .338** .415** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000

N 100 100 100 100 100 100



Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based on

Standardized

Items N of Items

.831 .838 5

Lampiran 7Hasil Uji Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

x1 100 7 25 17.89 3.360 -.314 .241 .631 .478

x2 100 8 20 14.79 3.251 .053 .241 -1.019 .478

x3 100 8 20 13.09 2.854 -.127 .241 -.367 .478

x4 100 9 30 22.26 3.583 -.766 .241 2.274 .478

Y 100 10 31 19.29 3.611 .105 .241 .357 .478

Z 100 1000000 2.E7 4.08E6 2401313.424 1.728 .241 4.565 .478

Valid N (listwise) 100

Variables Entered/Removedb

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 x4, x1, x3, x2a . Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: y

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .740a .548 .529 2.478 1.895



ANOVAb


1 Regression 707.117 4 176.779 28.783 .000a

Residual 583.473 95 6.142

Total 1290.590 99



Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) 2.879 1.706 1.688 .095

x1 -.077 .100 -.071 -.767 .445

x2 .290 .112 .261 2.586 .011

x3 .081 .112 .064 .723 .471

x4 .558 .093 .554 6.026 .000


Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 11.27 24.75 19.29 2.673 100

Std. Predicted Value -3.001 2.045 .000 1.000 100

Standard Error of Predicted

Value .281 1.224 .529 .164 100

Adjusted Predicted Value 11.35 24.74 19.28 2.664 100

Residual -7.946 7.526 .000 2.428 100

Std. Residual -3.206 3.037 .000 .980 100

Stud. Residual -3.237 3.125 .002 1.003 100

Deleted Residual -8.098 7.968 .008 2.545 100

Stud. Deleted Residual -3.413 3.281 .000 1.018 100

Mahal. Distance .286 23.148 3.960 3.535 100

Cook's Distance .000 .115 .010 .017 100

Centered Leverage Value .003 .234 .040 .036 100


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 100

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 2.42768853

Most Extreme Differences Absolute .063

Positive .042

Negative -.063

Kolmogorov-Smirnov Z .630

Asymp. Sig. (2-tailed) .823

a. Test distribution is Normal.


Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method




Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 x1 .550 1.820

x2 .465 2.149

x3 .605 1.653

x4 .563 1.777


Collinearity Diagnosticsa

Model

Dimensio

n Eigenvalue Condition Index

Variance Proportions

(Constant) x1 x2 x3 x4

1 1 4.929 1.000 .00 .00 .00 .00 .00

2 .024 14.259 .49 .00 .20 .19 .02

3 .022 14.881 .00 .11 .25 .73 .00

4 .015 18.378 .00 .75 .24 .03 .22

5 .010 22.342 .51 .14 .31 .05 .75



Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method



b. Dependent Variable: z

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .217a .047 .007 2392719.278



ANOVAb


1 Regression 2.698E13 4 6.745E12 1.178 .325a

Residual 5.439E14 95 5.725E12

Total 5.709E14 99



Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) 2.754E6 1.647E6 1.673 .098

x1 -10681.304 96538.614 -.015 -.111 .912

x2 153239.754 108415.137 .207 1.413 .161

x3 100647.757 108359.425 .120 .929 .355

x4 -92732.719 89450.694 -.138 -1.037 .303


Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 2.92E6 5.21E6 4.08E6 522032.574 100

Residual -3.356E6 9.983E6 .000 2343883.135 100

Std. Predicted Value -2.234 2.154 .000 1.000 100

Std. Residual -1.403 4.172 .000 .980 100



Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 ya . Enter


b. Dependent Variable: Moderating

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .092a .008 -.002 1.54082E6

a. Predictors: (Constant), y

ANOVAb


1 Regression 1.984E12 1 1.984E12 .836 .363a

Residual 2.327E14 98 2.374E12

Total 2.346E14 99

a. Predictors: (Constant), y

b. Dependent Variable: Moderating

Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) 2.515E6 841579.319 2.988 .004

y -39210.027 42890.297 -.092 -.914 .363

a. Dependent Variable: Moderating


Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 z, x4, x1, x3, x2a . Enter



Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .752a .565 .542 2.443

a. Predictors: (Constant), z, x4, x1, x3, x2

ANOVAb


1 Regression 729.727 5 145.945 24.460 .000a

Residual 560.863 94 5.967

Total 1290.590 99

a. Predictors: (Constant), z, x4, x1, x3, x2


Coefficientsa

Model


Standardized

Coefficients


1 (Constant) 3.440 1.706 2.017 .047

x1 -.079 .099 -.073 -.800 .425

x2 .322 .112 .290 2.876 .005

x3 .102 .111 .080 .915 .363

x4 .539 .092 .535 5.873 .000

z -2.039E-7 .000 -.136 -1.947 .055


Lampiran 8 Nilai r tabel

N Taraf Signif

N Taraf Signif

N Taraf Signif

5% 1% 5% 1% 5% 1%

3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345

4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330

5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317

6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306

7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296

8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286

9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278

10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270

11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263

12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256

13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230

14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210

15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194

16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181

17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148

18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128

19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115

20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105

21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097

22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091

23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086

24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081

25 0.396 0.505 49 0.281 0.364

26 0.388 0.496 50 0.279 0.361

Sumber: https://teorionline.files.wordpress.com/2010/01/tabel-r.doc

https://teorionline.files.wordpress.com/2010/01/tabel-r.doc

Documents

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB …1).pdf · faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan pendapatan masyarakat