96
SKRIPSI PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENGOPTIMALISASI PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN (Studi Kasus di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang) Oleh: SUKRAN Nomor Induk Mahasiswa: 10561 05391 15 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020

SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

SKRIPSI

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM

MENGOPTIMALISASI PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN

(Studi Kasus di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)

Oleh:

SUKRAN

Nomor Induk Mahasiswa: 10561 05391 15

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

Page 2: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

2

SKRIPSI

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM

MENGOPTIMALISASI PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN

(Studi Kasus di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

SUKRAN

Nomor Stambuk: 10561 05391 15

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

Page 3: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

3

Page 4: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

4

Page 5: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

5

Page 6: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

6

ABSTRAK

Sukran, Anwar Parawangi dan Adnan Ma’ruf. Peran Badan Pertanahan

Nasional Dalam Mengoptimalisasi Penyelesaian Konflik Lahan (Studi Kasus

Di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi dan Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Enrekang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten

Enrekang dalam mengoptimalisasi penyelesaiaan konflik lahan Desa Maroangin

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dilaksanakan dengan cara mengumpulkan

data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam

dan penelitian dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Enrekang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya dilihat dari sisi

regulator benar-benar mengatur untuk mencari tau kejelasan dari konflik yang terjadi antar

PT. PN XIV dan masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa, aspek dinamisator

pemerintah baik itu kecamatan ataupun pemerintah desa menggerakkan partisipasi untuk

memelihara dinamika konflik daerah apabila musyawara tidak mendapat titik temu. Ini

merupakan langkah yang di ambil oleh pemerintah, aspek fasilitator memfasilitasi

pemerintah dari kecamatan untuk berkumpul dan membahas permasalahan yang menjadi

dasar terjadinya konflik. dan sebagai aktor agar permasalahan ini belum terselesaikan samapi

saat ini namun konflik lahan ini meredah hingga saat ini.

Dari penelitian tersebut didapatkan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang dalam menangani masalah konflik lahan di

Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Kata kunci: peran konflik lahan, Penyelesaiaan konflik.

Page 7: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

7

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil „Alamin, puji syukur penulis panjatkan atas

kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “PERAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENGOPTIMALISASI

PENYELESAIAAN KONFLIK LAHAN (STUDI KASUS DI DESA

MAROANGIN KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG)”. Sebagai

salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Universitas

Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, terkadang penulis

dihadapkan dengan berbagai hambatan. Namun berkat kesabaran, ketekunan,

kerja keras, bantuan serta kerja keras dari berbagai pihak yang telah memberikan

motivasi, maupun secara materi kepada penulis. Sehingga pada kesempatan ini

dengan segala kerendahan dan ketulusan yang dimiliki penulis, ingin

menyampaikan terima kasih yang tak henti kepada kedua orang tua tercinta,

Rusman dan Hudia yang telah melahirkan, membesarkan, merawat dan

mencurahkan seluruh cinta, kasih saying, cucuran keringat, air mata, untaian do‟a

serta pengorbanan yang tiada henti yang hingga kapanpun penulis tidak akan bisa

membalasnya. Maaf jika Ananda sering menyusahkan, merepotkan serta melukai

hati Bapak dan Ibu, semoga selalu dalam lindungan ALLAH SWT. Dan

keselamatan dunia dan akhirat semoga selalu untukm. Kepada saudarahku

Page 8: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

8

Nurazikin, Suhaera dan Wardina yang selalu memberikan kasih sayang serta

dukungan kepada penulis, semoga kita menjadi kebanggaan kedua orang tua.

Serta penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada

yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar.

4. Bapak Dr. Andi Parawangi, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Adnan

Ma‟ruf, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan.

5. Ibu Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, MSi selaku Penasehat Akademik.

6. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

7. Ucapan terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang,

sebagai tempat meneliti penulis yang telah menerima dan membantu

penulis dakam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Page 9: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

9

Page 10: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

10

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .............................................................................. i

Halaman Persetujuan ........................................................................................ ii

Halaman Penerimaan Tim ................................................................................. iii

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ................................................. iv

Abstrak ................................................................................................................ v

Kata Pengantar.................................................................................................... vi

Daftar Isi .............................................................................................................. ix

Daftar Tabel ....................................................................................................... xi

Daftar Gambar .................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................ 7

C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 8

D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Konflik ................................................................................ 9

B. Konsep Lahan .................................................................................. 16

C. Konsep Peran ................................................................................... 17

D. Peranan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang . 20

E. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang ........................................ 20

F. Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah (Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Enrekang) ...................................................................... 22

G. Kerangka Pikir ................................................................................. 24

H. Fokus Penelitian ............................................................................... 27

Page 11: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

11

I. Deskripsi Fokus Penelitian .............................................................. 28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .......................................................... 29

B. Jenis Dan Tipe Penelitian ................................................................ 29

C. Sumber Data .................................................................................... 30

D. Informan Penelitian .......................................................................... 30

E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 32

F. Teknik Analisis Data ....................................................................... 34

G. Pengabsahan Data ............................................................................ 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dan Karakteristik Objek Penelitian ................................. 36

B. Deskripsi Hasil Penelitian ............................................................... 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................... 80

B. Saran .............................................................................................. 81

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 82

LAMPIRAN

Page 12: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

12

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan ................................................................................................. 32

Tabel 2. Jumlah Penduduk di Kabupaten Enrekang ............................................ 40

Tabel 3. Luas lahan yang tidak BerHGU dan BerHGU ........................................ 61

Tabel 4. Jumlah penggarap konflik ....................................................................... 65

Page 13: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir .................................................................................... 27

Gambar 2. Peta Kabupaten Enrekang .................................................................. 42

Gambar 3. Struktur Organisasi .............................................................................. 45

Page 14: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang mendorong

terjadinya dinamika sosial baik itu politik dan budaya. Konflik dapat berbahaya jika

menyebabkan terjadinya kerusuhan massa yang mengakibatkan jatuhnya korban,

baik itu secara sosial, psikis, maupun fisik. Banyak sekali konflik yang terjadi

misalnya, konflik antar mahasiswa, konflik perebutan lahan, konflik antar suporter

sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial

yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang berupaya untuk mencapai

tujuannya sendiri dengan mengalahkan atau menundukkan pihak lainnya.

Indonesia merupakan Negara agraris, sehingga tidak jarang konflik yang

terjadi adalah konflik dalam hal memperebutkan tanah sebagai salah satu lahan

produksi yang menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor

penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Konflik agraris ini bukan

hanya terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, tetapi

juga bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok karena sama-sama merasa

tanah tersebut menjadi hak kepemilikan meraka.

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu

maupun kelompok) yang memiliki atau rasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak

sejalan, (Mitchell, 1981). Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu

suatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan system

yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau

Page 15: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

2

menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh, (Fisher, et.al,.2001).

Konflik lahan yang sering terjadi selama ini berdimensi luas, baik konflik

horizontal maupun konflik vertikal, namun yang paling dominan adalah konflik

vertikal, yaitu antara masyarakat dan pemerintah atau perusahaan milik pemerintah

dan perusahaan milik swasta. Konflik bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh

siapa saja. Dan konflik lahan yang terjadi tidak jarang menimbulkan bentrok fisik

yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dapat kita lihat

beberapa perusahaan yang terjadi yaitu, konflik lahan pertanian dan perkebunan

antara warga di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan

PT. PN XIV (PT. Perkebunan Nusantara XIV). Untuk menjaga lahan pertanian dan

perkebunan yang kondusif, maka penyelenggaraan lahan perkebunan harus

dikelolah berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan,

kebersamaan, keterbukaan serta keadilan. Penyelenggaraan lahan pertanian dan

perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bumi, air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di

pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria Pasal 34 a,b,c dan d dan

PP 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

Atas Tanah Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan e dan Ayat (2). “Berakhirnya jangka

waktu sebagaimana di tetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya

ditelantarkan dan hapusnya hak guna usaha sebagaiman dimaksud ayat (1)

mengakibatkan tanahnya kembali ke Negara,” jelasnya. Dalam Pasal 10 ayat (1),

Page 16: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

3

UU Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi, setiap orang dan badan hukum yang

mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya di wajibkan

mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-

cara pemerasan.

Richard Eddy, (2010) Kita sering dibingungkan dengan istilah “masalah”

disamping istilah “sengketa”. Suatu masalah dapat bersifat teknis semata-mata

yang penyelesaiannya cukup berupa petunjuk-petunjuk teknis atau intruksi dinas

yang biasanya merupakan cara pemecahan apabila suatu aparat pelaksana

menemukan kesulitan teknis peraturan, fungsi dari bimbingan teknis ini akan tetap

apabila yang mengajukan usul tersebut seorang warga masyarakat yang merasa

dirugikan oleh karena suatu penetapan oleh seorang pejabat. Menurut hukum

penguasaan tanah yang bersangkutan tidak ada landasan haknya (Ilegal).

Penguasaannya justru melanggar hak pihak yang pemilik tanah atau hak

negara, kalau yang diduduki itu tanah negara dan ini melanggar UndangUndang

Nomor 51 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah

Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah. Pelanggaran-pelanggaran seperti

ini masih ada dan berlangsung terus, hal ini terjadi karena jumlah penduduk terus

bertambah, sudah tentu kebutuhan akan tanah terus meningkat, di sisi lain tanah

mempunyai nilai strategi dan ekonomis.

Sengketa lokasi eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. PN XIV (PT. Perkebunan

Nusantara XIV) dengan warga Desa Maroangin Kecamatan Maiwa dimulai saat

petani menanam di dalam tanah yang dulu di kuasai oleh PT. PN XIV Maroangin

pada tahun 2017. Tahun 1973 tanah itu dijadikan bisnis ternak oleh perusahaan PT.

Page 17: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

4

Bima Mulia Ternak (PT. BMT). Setelah puluhan tahun perusahaan PT. BMT

beroperasi di lahan yang terletak di Kabupaten Enrekang, PT. BMT mengalami

penurunan produktivitas. Pada tahun 1996 PT. BMT menjadi PT. PN XIV.

Penggabungan ini mengubah haluan bisnis dari ternak menjadi perkebunan. Dari

lahan yang seharusnya difungsikan untuk menghasilkan dan berkontribusi terhadap

daerah tersebut. Malah tidak sanggup memfungsikan seluruh lahan yang luasnya

kurang lebih 5.230 hektar dengan hanya mampu menggarap 1.500 hektar lahan di

Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Sehingga sisanya

ditelantarkan begitu saja tanpa ada hasil. Hingga HGU PT. PN XIV habis pada 3003

lalu. Menurut aktivitas tersebut membuat masyarakat sekitar memanfaatkan lahan

terlantar untuk memperbaiki perekonomian warga dengan menjadikan lahan

tersebut bertani sawah, berternak dan beberapa tanaman jangka pendek lainnya.

(Sulselekspres.2018).

Pembaruan HGU yang habis baru di ajukan lagi oleh pihak PT. PN XIV

Maroangin pada tahun 2008. Namun, pemerintah Kabupaten Enrekang tidak

memberikan perpanjangan izin HGU PT.PN XIV Di Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang. Dengan alasan, lahan ribuan hektar tersebut hanya ditelantarakan PT.PN

XIV dan tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten

Enrekang. Pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan surat edaran nomor

180/1657/Sekda, 2 juni 2016. Hal itu ditunjukan kepada Diriksi PT. PN XI persero

yang berisi memberikan peringatan dan mempertegas bahwa HGU PT. PN XIV

berakhir dan tidak di perpanjang lagi. PT. PN XIV yang masih tetap ingin

menguasai lahan atau lokasi itu menjadikan konflik dengan masyarakat yang telah

Page 18: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

5

memanfaatkan lahan sesuai surat edaran Pemerintahan Kabuparen Enrekang,

membuat masyarakat resah. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Enrekang kembali

mengeluarkan surat Nomor: 047/2161/Setda, untuk mengantisipasi potensi konflik

antara pihak PT. PN XIV dengan masyarakat yang ditujukan ke Polres Enrekang

dan Komandan Distrik Militer 1419 Enrekang yang menegaskan kembali agar PT.

PN XIV tidak melakukan aktivitas di lokasi yang kini di kelola oleh masyarakat.

(Sulselekspres.2018).

Hal itu sesuai dengan PP 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan e dan Ayat (2).

UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria yang

memuat aturan- aturan yang bisa jadi acuan untuk menindak lanjuti masalah konflik

lahan perkebunan yang terjadi di Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang dan PT. PN XIV agar memudahkan pihak fasilitator guna memudahkan

penyelesaian konflik lahan tersebut sehingga konflik lahan tersebut selesai dengan

baik tetapi tidak merugikan pihak masyarakat mauput pihak PT.PN XIV. Namun,

hingga 2018 konflik antara warga dengan pihak PT. PN XIV Persero masih terus

berlanjut. Dengan intimidasi yang dilakukan PT. PN XIV kepada masyarakat

bahkan pengerusakan tanaman dan tambak ikan milik petani.

BPN (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang) tentu menyadari

bahwa konflik yang berdampak ketidaknyamanan antara kedua pihak yang

bersengketa adalah tantangan yang harus dihadapi secara menyeluruh sehingga

konflik tersebut terselesaikan dengan cara adil dan bijak. Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Enrekang mempunyai andil dalam konflik lahan perkebunan

Page 19: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

6

yang ada di Desa Maroangin dan mengambil langkah dalam masalah lahan

perkebunan tersebut. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang diharapkan

tampil sebagai fasilitator dalam penanganan konflik lahan yang terjadi warga

Maroangin dengan PT. PN XIV, (Firdalia,2016).

Peran pemerintah juga sangat penting dalam masalah tersebut sehingga

mediator dalam konflik tersebut. Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Enrekang salah satunya sebagai aktor pemerintah yang mempunyai tupoksi (tugas

pokok dan fungsi) memperhatikan dan menindak lanjuti lahan perkebunan yang

terjadi di Desa Meroangin yang bermula konflik lahan. Aktor pemerintah yang

menangani konflik lahan yang tejadi antara PT. PN XIV dan masyarakat Maroangin

salah satunya yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang menjadi mediator

dalam penanganan konflik lahan perkebunan yang terjadi.

Keterlibatan Pemerintah Daerah dan BPN diperlukan sebagai regulator dalam

menangani konflik lahan di Kabupaten Enrekang. Dalam hal ini sangat begitu

dibutuhkan, karena dampak dari masalah ini begitu serius dan perlu penanganan

yang serius pula oleh pemerintah daerah setempat yang bertikai dan belum

terselesaikan sampai hari ini.

Berdasarkan masalah tersebut, mengenai latar belakang konflik perebutan

lahan antara masyarakat dengan PT. PN XIV. Maka dari itu, penulis sangat tertarik

untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui, Peran Badan Pertanahan

Nasional Dalam Mengoptimalisasi Penyelesaian Konflik Lahan Di Maroangin

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Page 20: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang

sebagai regulator dalam menangani konflik lahan antara PT. PN XIV dan

masyarakat di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?

2. Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang

sebagai fasilitator dalam menangani konflik lahan antara PT. PN XIV dan

masyarakat di Desan Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?

3. Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang

sebagai aktor dalam menangani konflik lahan antara PT. PN XIV dan

masyarakat di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di

atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Enrekang sebagai regulator dalam menangani konflik lahan antara PT. PN

XIV dan masyarakat di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang.

2. Untuk mengetahui Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Enrekang sebagai fasilitator dalam menangani konflik lahan antara PT.

PN XIV dan masyarakat di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa

Kabupaten Enrekang.

Page 21: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

8

3. Untuk mengetahui Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Enrekang sebagai aktor dalam menangani konflik lahan antara PT. PN

XIV dan masyarakat di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan kegiatan penelitian ini tentunya akan memberikan

manfaat bagi penulis maupun pembaca yang diharapkan memperoleh manfaat yang

di kemukakan menjadi dua, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis

a. Sebagai bahan tambahan kajian tentang langkah awal dalam menyusunan

tugas akhir peneliti serta dapat memberikan referensi dan manfaat bagi

penulis dan pembaca.

b. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khasanah ilmiah dalam

penelitian ilmu sosial khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau evaluasi khusus bagi

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang dalam mengoptimalisasi

penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Desa Maroangin Kecamat Maiwa

Kabupaten Enrekang.

Page 22: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Konflik

1. Pengertian Konflik

Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antara individu atau

kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha

memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman atau

kekerasan Soerjono Soekanto (2006).

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan

berkembang menjadi sengketa bila mana pihak yang merasa dirugikan telah

menyatakan rasa tidak puas atau keperihatinannya. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, atau sebuah

konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.

Menurut Peraturan Mentri Negara Agrarian/Kepala Badan Pertanahan

Nasional No 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan;

yang dimaksud dengan sengketa adalah perbedaan pendapat mengenai

a. Keabsahan suatu hak.

b. Pemberian hak atas tanah.

c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda

bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara

pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi Badan Pertanahan

Nasional.

Page 23: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

10

Menurut Myers (1993) konflik/sngketa dipahami berdasarkan dua sudut

pandang yaitu tradisional dan kontemporer.

1. Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang

buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya

konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok

atau organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan,

agresivitas, dan pertentangan baik secara fisik maupun dengan kata-kata

kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti akan menimbulkan sikap emosi

dari setiap orang dikelompok atau organisasi itu sehingga akan

menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut

pandangan tradisional konflik harus dihindari.

2. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan

bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakan sebagai

konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang menjadi persoalan

adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya

secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi bahkan

merusak tujuan organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar

dalam organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif,

melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif untuk membangun

organisasi tersebut, misalnya bagaimana cara peningkatan kinerja

organisasi.

Page 24: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

11

2. Jenis Konflik

Wirawan (2010) mengemukakan beberapa jenis konflik ditinjau dari

berbagai aspek berikut:

a. Aspek Subyek Yang Terlibat Dalam Konflik

1) Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri seseorang karena

harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan.

2) Konflik interpersonal adalah konflikyang terjadi antar personal dalam

suatu organisasi, dimana pihak-pihak dalam organisasi saling

bertentangan.

3) Conflict of interest berkembang dari konflik interpersonal dimana para

individu dalam organisasi memiliki interest yang lebih besar dari interest

organisasi, sehingga mempengaruhi aktifitas organisasi

b. Aspek Substansi Konflik

1) Konflik realitis yaitu konflik dimana isu ketidaksepahaman

/pertentangan terkait dengan substansi/objek konflik sehingga dapat di

jelaskan dari dialog, persuasive, musyawarah, negosiasi maupun voting.

2) Konflik non realistis adalah konflik yang tidak ada hubungannya dengan

substansi/objek konflik, hanya cendrung mau mencari kesalahan lawan

baik dengan kekuasaan, kekuatan, agresi/paksaan.

c. Aspek Keluaran

1) Konflik konstruktif yaitu konflik dalam rangka mencari dan

mendapatkan solusi.

Page 25: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

12

2) Konflik destruktif yaitu konflik yang tidak menghasilkan atau tidak

berorientasi pada solusi, mengacaukan, menang sendiri dan hanya saling

menyalahkan.

d. Aspek Bidang Kehidupan

Konflik bidang kehidupan antara lain bidang ekonomi, termaksuk SDH

merupakan konflik yang terjadi lebih dipicu oleh keterbatasan sumber daya alam,

manusia cendrung berkembang dan terjadi perebutan atas akses ke sumber-sember

ekonomi dan dapat saja memicu konflik-konflik bidang kehidupan lainnya yaitu

konflik sosial, politik dan budaya.

Supohardjo (2005) membagi konflik menjadi dua jenis menurut level

permasalahannya, yaitu konflik vertika; dan konflik horizontal. Menurut level

permasalahannya, konflik vertikal terjadi antara pemerintah dan masyarakat,

sedangkan antar masyarakat atau antar institusi pemerintah adalah konflik

horizontal.

3. Sumber-Sumber Dan Bentuk Konflik

a. Sumber-Sumber Konflik

Winardi (1994) mengengkupkan beberapa sumber konflik atau pemicu

terjadinya konflik:

1) Perbedaan kepentingan atau tujuan. Tiap individu memiliki kepentingan

yang berbeda di dalam organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan

peran masing-masing.

Page 26: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

13

2) Perbedaan individual. Adanya perbedaan pola piker, kepribadian, sikap

dan perilaku, juga berpotensi memicu terjadinya konflik.

3) Perbedaan nilai dan keyakinan. Adanya perbedaan dalam nilai dan

keyakinan dapat membuat pertentangan mengenai yang baik dan buruk

atas hal yang sama.

4) Keterbatasan sumber daya. Usaha pencapaian tujuan selalu memerlukan

penggunaan sumberdaya. Konflik dapat terjadi ketika keterbatasan

sumberdaya. Konflik dapat terjadi krtika keterbatasan sumberdaya dapat

menghambat usaha pencapaian tujuan dari masing-masing pihak yang

berkonflik.

b. Bentuk Konflik

Winardi (1994) mengungkapkan mengenai beberapa bentuk konflik yang

mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat adalah:

1) Konflik di dalam individu sendiri. Konflik ini terjadi dalam batin

individu. Pemicu konflik umumnya adalah adanya perbedaan tujuan,

kepentingan, nilai, dan keyakinan.

2) Konflik antar pribadi (konflik individu dengan individu). Konflik ini

terjadi antar seorang individu atau lebih yang sifatnya dapat substantive

atau emosional. Contoh konflik semacam ini sering terjadi dalam

masyarakat, baik formal maupun informal. Seorang memiliki pandangan,

persepsi, kepercayaab yang berbeda dengan orang lain. Apabila sikap

seseorang tersebut tidak mudah bertoleransi, maka konflik antar individu

tersebut mudah sekali terjadi.

Page 27: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

14

3) Konflik antar kelompok. Situasu ini muncul dalam organisasi sebagai

satu jaringan kerja kelompok-kelompo yang saling kait mengait. Konflik

ini merupakan hal yang lazim terjadi dalam organisasi. Konflik ini

menyababkan upaya kordinasi dan intergrasi sulit dilaksanakan. Konflik

umumnya dipisah karena adanya persaingan dan konflik ini berskala

besar dibandingkan dengan konflik-konflik lainnya.

4. Akibat Terjadinya Konflik

Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya pertentangan

Soerjono Soekanto (2006) adalah

a. Bertambahnya solidaritas in-group

Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka

solidaritas dalam kelompok akan bertambah erat.

b. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok

Pecahnya persatuan dalam kelompok apabila pertentangan dalam satu

kelompok itu terjadi.

c. Perubahan kepribadian para individu.

d. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia.

e. Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak.

5. Cara Penyelesaian Konflik

Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik (Soerjono Soekanto,

1990) yaitu:

a. Paksaan (coercion)

Page 28: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

15

Penyelesaannya dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar

menyerah. Coercion merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada

dalam keadaan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini

sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah

secara terpaksa.

b. Compromice

Suatu cara dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya

agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.

c. Arbitration

Merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan diantara kedua bela

pihak. Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi

sebagai hakim yang mencari pemecahan yang mengikat.

d. Penengah (mediation)

Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi konflik/sengketa.

Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang

terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan

untuk pemecahan masalah secara terpadu.

e. Conciliation

Merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari

pihak-pihakyang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.

Teori konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat

merupakan pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas dan

Page 29: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

16

menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat

George Ritzer dan Douglas J. Goodman (2008).

B. Konsep Lahan

1. Pengertian Lahan

Menurut Malingreau (1978) lahan ialah suatu wilayah antara unsure-unsur

permukaan bumi yang penting bagi manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa

untuk kebutuhannya.

Johara T Jayadinata (1999) mengartikan lahan sebagai tanah yang sudah ada

peruntukannya dan umumnya sudah ada pemiliknya, baik perseorangan maupun

badan-badan tertentu.

Definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya lahan adalah tanah

sudah ada peruntukannya dan manusia selalu mengelolah lahan sebagai upaya

untuk memenuhi kebutuhannya. Keberadaan lahan sangat dibutuhkan oleh manusia

selalu berusaha mengelola dan mengelolah lahan yang ada sebagai upaya menjamin

kelangsungan hidupnya.

2. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan lahan untuk membantu bagi kehidupan manusia perlu

pengelolahan lebih lanjut, oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan atau

keputusan pada suatu penggunaan lahan. Penggunaan lahan merupakan interaksi

antara dua faktor yakni faktor manusia dan faktor lahan. Manusia merupakan faktor

yang mempengaruhi atau yang melakukan kegiatan terhadap lahan dalam usaha

memenuhi kebutuhan hidupnya. Lahan merupakan faktor yang dipengaruhi sebagai

tempat tinggal maupun sebagai tempat untuk mencari nafkah.

Page 30: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

17

Menurut Lindgren dalam Sutanto (1986) penggunaan lahan ialah semua jenis

penggunaan atas lahan oleh manusia yang meliputi penggunaan lahan untuk

pertanian hingga lahan olahraga, rumah mukim, hingga rumah makan, rumah sakit

hingga kuburan. Penggunaan lahan oleh manusia sangat tergantung pada aktivitas

hidupnya. Penggunaan lahan timbul sebagai akibat adanya perubahan imbangan

antara jumlah penduduk dengan luas lahan yang tersedia.

C. Konsep Peran

Peran menurut Soejono Soekanto (2009) peranan merupakan proses dinamis

kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Perbedaan kedudukan dengan

peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat

dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan sebaliknya.

Dalam hal ini peranan mencakup tiga hal yakni:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam

masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur

sosial masyarakat.

Sedangkan peranan menurut Biddle dan Thomas (dalam Sarwono 1998)

mendefinisikan peran sebagai serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-

perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Adapula yang

Page 31: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

18

mendefinisikan peran suatu yang menjadikan bagian atau yang memegang

pimpinan yang terutama terjadi dalam suatu hal atau peristiwa.

Wirutomo (1981) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam

peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang dapat diharapkan

menjalankan kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang di pegangnya.

Peranan didefinisikan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada

individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh

norma-norma masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal

yang diharapkan masyarakat didalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di

dalam peranan-peranan lain.

Teori peran (Role Theori) secara prinsip memberikan definisi terhadap

peranan dari berbagai sudut pandang dimana peranan itu terjadi tergantung pada

disiplin ilmu dan orientasi yang akan dicapai pemberi teori. Biddle dan Thomas

dalam Sarlito Wirawan (1998) membagi istilah dalam teori peran pada 4 (empat)

golongan. Istilah-istilah tersebut dapat di klasifikasikan menjadi:

1. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.

Hal ini dapat di bagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Aktor/perilaku yaitu orang yang berperilaku menurut suatu peran

tertentu.

b. Target/sasaran atau orang lain yaitu orang yang mempunyai hubungan

dalam aktor atau perilakunya.

2. Perilaku yang muncul dama interaksi sosial.

Page 32: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

19

Biddle dan Thomas (dalam Sarwono 2005) memberikan 5 (lima) istilah

tentang perilaku yang berkaitan dengan peran yakni:

a. Harapan (Expectation)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada

umumnya tentang perilaku yang pantas, yang se derahnya ditunjukan

oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

b. Norma

Norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan.

c. Wujud perilaku

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma wujud

perilaku nyata, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor lain.

d. Penilaian dan sanksi

Penilaian dan sanksi dapat datang dari orang lain maupun dari dalam diri

sendiri. Jika penilaian dan sanksi datang dari orang lain berarti

penilaiandan sanksi itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian

dan sanksi dari dalam diri pribadi, maka perilaku sendirilah yang

memberi penilaian dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang

harapan-harapan dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat.

Dari pendapat beberapa ahli mengenai konsep peran dapat disimpulkan

peranan merupakan tindakan individu atau organisasi yang diharapkan orang atau

lingkungan yang membutuhkan peranan itu sendiri untuk menyelesaikan

permasalahan yang sedang terjadi.

Page 33: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

20

D. Peranan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang

Badan Pertanahan nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non

kementerian di Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dahulu dikenal dengan

sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun

2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),

Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam

hal kelembagaan. tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan

kebijakan. Ketika dalam naungan kementerian agraria sebuah kebijakan diproses

dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Kantah,

namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen

Agraria sampai ketingkat Kantah. Disamping itu secara kelembagaan Badan

Pertanahan Nasional mengalami perubahan struktur kelembagaan yang rentan

waktunya sangat pendek.

E. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Secara konseptual perlu dipahami tentang pemerintah daerah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu bahwa

yang di maksud pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh

pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Page 34: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

21

Konflik pertahan adalah konflik yang berhubungan dengan tanah senantiasa

berlangsung sebab setiap satu orang atau kelompok selalu memiliki kepentingan

hal tersebut. 5 lebih lanjut pengertian sengketa tanah di atur dalam peraturan mentri

Negara Agraria/ Kepala Badan Pertahanan Pasal 1 butir 1 “sengketa tanah adalah

perbedaan pendapat mengenai:

1. Keabsahan suatu pihak

2. Pemberian hak atas tanah

3. Pendaftaran hak atas tanah termaksud perihal dan penerbitan tanda bukti

haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan intensitas badan

Pertahanan Nasional.

Berkenaan dengan pengertian konflik lahan di atas, dapat diketahui bahwa

kata konflik terkait dengan perkara dalam pengadilan untuk di selesaikan menurut

peraturan hukum yang berlaku. Dari definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa

sengketa tanah adalah merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai

kepentingan yang sama atas bidang-bidang tanah tertentu yang oleh karena

kepentingan tersebut maka menimbulkan akibat hukum.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik lahan adalah suatu peristiwa

yang merupakan dorongan dimana dorongan tersebut dapat mempengaruhu dan

menyebabkan konflik atau sengketa tanah. Menurut Dorcey (Mitchell) sebagaiman

yang dikutip oleh Sutaryono dkk (2014), menyebutkan bahwa ada 4 (empat) dasar

atau penyebab terjadinya konflik yaitu:

1. Perbedaan pengetahuan atau pemahaman

2. Perbedaan nilai

Page 35: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

22

3. Perbedaan kepentingan

4. Persoalan pribadi atau karena latar belakang sejarah.

Ada beberapa hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya konflik, antara lain:

perbedaan tujuan dan kepentingan, perbedaan pemahman, perbedaan individu atau

pemahaman, perbedaan cara pandang, perbedaan latar belakang budaya, dan

perubahan-perubahan nilai yang cepat.

Mediasi adalah suatu proses alternative penyelesaian masalah dengan

bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak

dimana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang

saling menguntungkan para pihak. Secara resmi asas-asas umum Pemerintah yang

baik di Indonesia menurut penjelasan pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 mengacu

pada UU Nomor 28 Tahun 1999, yaitu terdiri dari asas kepastian hukum, asas

keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas

tertib penyelenggaraan Negara dan asas kepentingan umum.

F. Peranan dan Fungsi Pemerintah Daerah (Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Enrekang)

Peranan pemerintah dewasa ini makin besar bahkan di negara-negara yang

menganut kebebasan dan inisiatif usaha swasta yang benar. Peranan pemerintah pun

semakin luas sebagaimana terlihat dari pemberian pelayanan umum oleh dinas-

dinas pemerintah khususnya dinas pertanian dan perkebunan yaitu mengatur,

mendorong, mengkoordinir, bahkan membiayai usaha pihak swasta maupun

daerah-daerah. Peranan pemerintah lebih sebagai pelayanan masyarakat yang tidak

bertujuan memeroleh keuntungan dan profil, dimana lebih mementingkan

Page 36: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

23

terpenuhinya kepuasan pelanggan dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan

birokrasi itu sendiri. Labolo (2010).

Sesungguhnya peranan pemerintah daerah sangat luas mengingat peranan

tersebut dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis. Terutama menyangkut aspek

pelaksanaan birokrasi yang efesien, efektif, cepat dan tepat dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi suatu masyarakat, maka lihatlah

pemerintahnya. Fungsi-fungsi pemerintah dijalankan pada saat tertentu akan

menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat

menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah

bagaimana pelayanan dapat menumbuhkan keadilan dan pemberdayaan yang

membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam

untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain

1. Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator ialah mengiapkan arah untuk menyeimbangkan

penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.

Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat

sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan

pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat

jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk memdorong

dan memelihara dinamika konflik daerah. Pemerintah berperan melalui

Page 37: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

24

pemberian bimbingan dan pengarahan secara intendif dan efektif kepada

masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diberikan kepada tim penyuluh

maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif

bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah

bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan

peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalan kepada

masyarakat yang diberdayakan.

G. Kerangka Pikir

Penelitian kualitatif berorientasi pada penelitian teoritis. Pada penelitian

kualitatif, teori dibatasi pada pernyataan sistematis yang berkaitan dengan

seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris.

Konflik dan perkara lahan sepertinya tidak pernah surut bahkan terus

meningkat seiring semakin sulitnya akses unruk memiliki lahan/tanah dan

bertambahnya kesenjangan posisi tawar menawar antara ketiga aktor yaitu

pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah. Masalah

konflik lahan perkebunan meliputi objek lahan, batas-batas, luas, status lahan,

menyangkut subjek, hak yang membebani, pemindahan haknya dan lain

sebagainya. Konflik lahan perkebunan yang terjadi di Kecamatan Maiwa salah

satunya di Desa Maroangin yang terjadi antara PT. PN XIV (Perkebunan Nusantara

XIV) diakibatkan karena hak milik tahah yang tidak jelas antara PT. PN XIV

(Perkebunan Nusantara XIV) dengan msyarakat di Desa Maroangin Kecamatan

Page 38: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

25

Maiwa. Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai fasilitator, mediasi dan

penyelesaian konflik yang terjadi antara PT. PN XIV (Perkebunana Nusantara XIV)

dan masyarakat Maroangin. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam kinerjanya yaitu menyediakan

penyelesaian masalah konflik lahan karena lahan yang menjadi konflik. Pemerintah

Kabupaten Enrekang yang mempunyai tugas dan kinerjanya menyelesaikan kasus

pertanahan di Kabupaten Enrekang.

Sesungguhnya peranan pemerintah daerah sangat luas mengingat peranan

tersebut dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis. Terutama menyangkut aspek

pelaksanaan birokrasi yang efesien, efektif, cepat dan tepat dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi suatu masyarakat, maka lihatlah

pemerintahnya. Fungsi-fungsi pemerintah dijalankan pada saat tertentu akan

menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat

menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah

bagaimana pelayanan dapat menumbuhkan keadilan dan pemberdayaan yang

membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam

untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1. Pemerintah Sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator ialah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan

penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.

Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat

Page 39: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

26

sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan

pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat

jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk memdorong

dan memelihara dinamika konflik daerah. Pemerintah berperan melalui

pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada

masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diberikan kepada tim penyuluh

maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif

bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah

bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan

peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalan kepada

masyarakat yang diberdayakan.

UU Nomor 5 Tahun1960 Tentang Pokok Agraria Pasal 34 a, b, c dan d dan

PP 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

Atas Tanah Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan e dan Ayat (2). Undang-undang tersbut

sebagai payung hukum untuk menganalisis konflik lahan perkebunan yang terjadi

antara PT. PN XIV (Perkebunan Nusantara XIV) dan masyarakat Maroangin.

Page 40: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

27

Bagan Kerang Pikir

Gambar 1. Kerangka pikir

H. Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian maka dalam penelitian kualitatif perlu

menetapkan fakus. Spradley dalam sugiyono (2009) menyatakan bahwa A focused

refer to a single cultural domain or d few related domains maksudnya adalah bahwa,

focus ini merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi

sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentukan focus dalam proposal lebih

didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial.

Peran Pemerintah Daerah dan Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten

Enrekang

Tugas dan fungsi

1. Regulator

2. Dinamisator

3. Fasilitator

Masyarakat

Desa Maroangin

PT. PN XIV

(PT. Perkebunan

Nusantara XIV)

Penyelesaian Konflik

Lahan

Page 41: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

28

I. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Bentuk keterlibatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang

sebagai regulator dalam penanganan konflik lahan pertanian dan

perkebunan antara PT. PN XIV dan masyarakat di Desa Maroangin

Kecamatan maiwa Kabupaten Enrekang.

2. Bentuk keterlibatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang

sebagai dinamisator dalam penanganan konflik lahan pertanian dan

perkebunan antara PT. PN XIV dan masyarakat di Desa Maroangin

Kecamatan maiwa Kabupaten Enrekang.

3. Bentuk keterlibatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang

sebagai fasilitator dalam penanganan konflik lahan pertanian dan

perkebunan antara PT. PN XIV dan masyarakat di Desa Maroangin

Kecamatan maiwa Kabupaten Enrekang.

4. Bentuk keterlibatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang

sebagai aktor dalam penanganan konflik lahan pertanian dan perkebunan

antara PT. PN XIV dan masyarakat di Desa Maroangin Kecamatan

maiwa Kabupaten Enrekang.

5. Bentuk keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebagai

perwakilan Masyarakat dalam mengambil keputusan dalam penanganan

konflik lahan antara PT. PN XIV dan masyarakat di Desa Maroangin

Kecamatan maiwa Kabupaten Enrekang.

Page 42: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Enrekang dan di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena di Kantor Badan Pertanahan

Nasional dan di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa memiliki peranan untuk

mengoptimalisasi penyelesaian konflik lahan. Peran ini salah satu langkah

pemerintah dalam menyelesaikan konflik lahan tersebut. Adapun tempat yang

saya pilih untuk penelitian yaitu di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Enrekang.

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan yakni yang

dibagi atas beberapa tahapan dengan perincian sebagai berikut:

1. Tahap persiapan; pengurusan perizinan/rekomendasi dan penyusunan

instrument penelitian selama kurang lebih 2 (dua) minggu.

2. Tahap pelaksanaan; pengumpulan dan pengolahan data (klarifikasi dan

tabulasi data) serta analisi dan penarikan kesimpulan selama kurang lebih 2

(dua) minggu.

3. Tahap penyelesaian; penulisan laporan penelitian/skripsi, perbaikan-

perbaikan hingga penggandaan laporan selama kurang lebih 2 (dua)

minggu.

29

Page 43: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

30

B. Jenis dan Tipe penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud

dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara horistik dan

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa pada suatu konteks

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian fenomenologis. Tipe penelitian

fenomenologis ini adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran

atau cara kita memaknai suatu objek dan peristiwa yang menjadi pengalaman

seseorang secara sadar. Selain itu juga tipe penelitian ini juga merupakan gagasan

realita sosial, fakta sosial atau fakta sosia yang menjadi masalah penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan,

dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini

menggunakan sumber data berupa:

1. Sumber Data Primer

a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara

menggali sumber asli secara langsung melalui informasi. Perolehan

data juga didapat peneliti melalui pengamatan langsung dilapangan

30

Page 44: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

32

sehingga peneliti juga dapat memperkiat data-data yang diperoleh dari

responden dengan apa yang diamati secara langsung.

b. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa

Maroangin yang terlibat konflik, kepada Desa Maroangin dan PT. PN

XIV (Perkebunan Nusantara XIV).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu

memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data

sekunder ini diperoleh melalui dokumentasi dan studi keputusan dengan bantuan

buku, jurnal, dan sumber-sumber yang relevan.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang- orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki

informasi tentang penyelesaian konflik lahan yang terjadi di Desa Maroangin

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Mengetahui dan terlibat langsung

maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Informan Penelitian

No. Informan Inisial Jabatan

1. Maryani, S.IP M Ketua Seksi Penataan Pertanahan.

2. Nadra Angriani, S.P NA Subseksi Penatagunaan Tanah dan

Kawasan tertentu.

3. Ervan Tangke Tonglo,

S.H

ET Subseksi Penanganan

Sengketa,Konflik dan Perkara.

4. Reza R Staf Pegawai Kantor Pertanahan

5. Hasruddin, S.Ap H Camat Maiwa

6. Salmiati S Sekertaris Camat Maiwa

7. Eko Rusdianto ER Korban

8. Rahim RM Korban

Page 45: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

33

Berdasarkan petunjuk informan awal seperti rencana informan diatas

peneliti mengembangkan penelitian ke informan lainnya, begitu seterusnya

sampai penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan,

proses penelitian menggunakan teknik surposive sampling, yaitu pengambilan

sampel berdasarkan penelitian dari peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas

untuk dijadikan sampel, oleh karena itu agar tidak sangat subjektif, peneliti harus

punya dasar latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel dimaksud agar

peneliti benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan

atau tujuan dari penelitian (memperoleh data yang akurat).

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan

triangulasi/gabungan. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik dalam

pengumpulan data yang bersifat menyatukan dari berbagai satuan sumber data

yang telah ada dengan teknik pengumpulan data.

1. Observasi

Metode penelitian ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan

mecatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau

situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi

sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang ada, proses penganggara

mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta kendala-kendala dalam

penganggaran dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian. Dalam

penelitian ini peneliti mengamati bagaimana mengoptimalisasi penyelesaian

konflik lahan perkebunan antara PT. PN XIV dan masyarakat Maroangin.

Page 46: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

34

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus

diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang

lebih mendalam. Pengumpulan data iniberdasarkan dari pada laporan tentang diri

sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau

pengetahuan pribadi.

3. Dokumen

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau

wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung sejarah pribadi

kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan

autobiografi. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis

data interaktif.

1. Pengumpulan Data

Data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan

dokumentasi dicatat dalam setiap catatan lapangan. Catatan lapangan tersebut

dikumpulkan dan kemudian diambil bagian-bagian yang dianggap relevan dengan

pokok permasalahan.

Page 47: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

35

2. Reduksi Data (data Reduction)

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk laporan atau

uraian yang rinci kemudian disederhanakan dan difokuskan pada hal yang penting

dan dilakukan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Di lapangan data

yang didapat sangat banyak sehingga perlu diteliti dan dirincikan sesuai dengan

fokus penelitian yaitu tentang konflik lahan perkebunan antara masyarakat

Maroangin dengan PT. PN XIV (Perkebunan Nusantara XIV) di Kabupaten

Enrekang. Dalam reduksi data, peneliti melakukan seleksi, membuat ringkasan

atau uaraian singkat, menggolongkan data yang mempertegas, memperpendek,

membuat fokus dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi

data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan

merupakan bagian dari analisis (Miles dan Huberman, 2009).

3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang

memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya adanya penarikan kesimpulan

dan pengambilan tindakan. Informai ini termasuk didalamnya matrik, skema,

table dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan. Dengan penyajian data

peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan dapat mengerjakan penelitian

tersebut (Miles dan Huberman, 2009).

4. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi (conclusions drawing and verification)

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari dan makna

dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan yang singkat dan

padat tetapi mengandung pengertian yang bermakna. Peneliti berupaya mencari

Page 48: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

36

makna dari data dan kemudian membuat kesimpulan. Sebelum menarik

kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan persamaan dan sebagainya

antar detail untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Dalam proses penyimpulan

data merupakan suatu proses yang membutuhkan suatu pertimbangan yang benar-

benar dipertanggungjawabkan.

G. Pengabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik

triangulasi. Dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan pengecekan

akan keberadaan data yang dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan

teknik pengumpulan data yang lain dengan cara pengecekan diwaktu yang

berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Penelitian dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari

informasi dari sumber lain atas informasi yang didapat dari informasi

sebelumnya.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode ini untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti

menggunakan triangulasi metode menggunakan teknik yang berbeda dengan

teknik yang digunakan sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian.

Page 49: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

37

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Karakteristik Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam provinsi

Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada 314’36”350’00 Lintang

Selatan dan 11940’53”_ 12006’33” Bujur Timur dan berada pada ketinggian 442

mdpl, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01Km2. Jarak dari Ibu Kota Provinsi

Makassar ke Kabupaten Enrekang berjarak 235 Km.

2. Batas Daerah Kabupaten Enrekang

Secara administratif Kabupaten Enrekang mempunyai batas-batas wilayah

yakni di Sebelah Utara perbatas dengan Kabupaten Tana Toraja dengan di Sebelah

Timur perbatasan dengan Kabupaten Luwu, dan di Sebelah Selatan perbatasan

dengan Kabupaten Sidrap dan di Sebelah Barat perbatasan dengan Kabupaten

Pinrang.

Setelah setengah dasawarsa telah mengalami perubahan Administrasi

pemerintahan baik pada tingkat Kecamatan ataupun pada tingkat Kelurahan atau

Desa yang pada awalnya tahun 1995 hanya mempunyai jumlah 5 Kecamatan dan

54 kelurahan atau desa dan pada th 2008 jumlah kecamatan telah berubah menjadi

12 dan 129 Desa atau Kelurahan. Adapun pembagian Kecamatan dalam lingkup

Kabupaten Enrekang antara lain:

1. Kecamatan Alla

Page 50: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

38

2. Kecamatan Anggeraja

3. Kecamatan Enrekang

4. Kecamatan Masalle

5. Kecamatan Buntu Batu

6. Kecamatan Baroko

7. Kecamatan Cendana

8. Kecamatan Curio

9. Kecamatan Baraka

10. Kecamatan Bungin

11. Kecamatan Maiwa

Secara umum, bentuk topografi wilayah Enrekang telah terbagi atas wilayah

perbukitan (karst) yang telah terbentang di bagian Utara dan Tengah lembah yang

curam, sungai, berbagai jenis flora yang banyak ditemukan pohonan bitti, pohon

hitam Sulawesi, pohon ulin/kayu besi, kayu bayam, kayu kuning. Selain itu terdapat

juga rotan. Jenis anggrek juga banyak ditemukan dan berbagai jenis tanaman

lainnya.

3. Keadaan Sistem Sosial

Terbentuknya struktur pelapisan masyarakat Enrekang mulai dari konsep to

manurung bagaimana cara kedatangan to manurung yang tiba-tiba, turun dari langit

dan dianggap luar biasa. Dan dapat memberikan sikap kewibawaan yang ampuh

dalam menghadapi rakyat. Hal ini pula memberikan satu anggapan bahwa status

sosial to manurung dan keturunan lebih tinggi dari pada masyarakat biasa. Pada

umumnya masayarakat Enrekang mengenal tiga lapisan masyarakat, yaitu :

Page 51: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

39

a. Golongan To Puang atau Arung (Bangsawan) bagi seluruh masyarakat

Enrekang, keturunan To Puang dianggap titisan dewa sehingga mereka

mempunyai peran didalam memegang pucuk pimpinan yang tertinggi dalam

suatu daerah kekuasaan.

b. Golongan “To Merdeka” (Rakyat Biasa) golongan ini mempunyai golongan

tengah dimana mereka tidak sebagaian kaum bangsawan (penguasa) dan bukan

tergolong orang yang diperhamba.

c. Golongan “To Kaunan” (Hamba milik To Puang) golongan yang di perhamba

ataupun abdi dari orang lain.

4. Pemerintahan

Pada mulanya terbentuk Kabupaten Enrekang yang telah berapa kali telah

mengalami pergantian Bupati sampai sekarang. Pelantikan Bupati Enrekang yang

pertama yaitu pada tanggal 19 Februari tahun 1960 dan telah ditetapkannya sebagai

hari terbentuknya Daerah di Kabupaten Enrekang. Berikut ialah daftar di Bupati

Kabupaten Enrekang yang menjabat sejak pembentukan pada tahun 1960.

1. Andi Babba Mangopo (1960-1963)

2. Muhammad Nur (1963-1964)

3. Muhammad Cahtif Lasiny (1964-1965)

4. Bambang Soetrisna (1965-1969)

5. Abullah Rachman, B.A (1969-1971)

6. Drs. Mappatoeran Parawansa (1971-1973)

7. Mochammad Daud (1973-1978)

8. H. Abdullah Dollar, B.A (1978-1983)

Page 52: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

40

9. Muhammad Saleh Nurdin Agung (1983-1988)

10. Mayjend. TNI H.M. Amin Syam (1988-1993)

11. Andi Rachman (1993-1998)

12. Drs. Andi Iqbal Mustafa (1998-2003)

13. Ir.H.La Tinro La Tunrung (2003-2013)

14. Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd (2013-Sekarang)

5. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang di beberapa Kecamatan

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang

No Nama Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 Cendana 4254 4579 8833

2 Baraka 11347 11108 22455

3 Buntu Batu 6955 6647 13602

4 Anggeraja 12643 12687 25330

5 Malua 3989 4178 8167

6 Alla 11380 10821 22201

7 Curio 8243 7865 16108

8 Masalle 6593 6288 12881

9 Baroko 5444 5139 10583

10 Enrekang 15727 16494 32221

11 Bungin 2264 2187 4451

12 Maiwa 12358 12424 24782

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang

Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk di Kecamatan Enrekang,

Anggeraja, Maiwa, Baraka, dan Alla lebih banyak dibandingkan dengan

Kecamatan Bungin, Malua, dan Cendana yang hanya berkisar delapan ribuan

kebawah.

Page 53: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

41

6. Visi dan Misi Kabupaten Enrekang

Di Kabupaten Enrekang sebagai daerah yang bisa di katakana cukup potensial

dilihat dari segi sumber daya alamnya. Tingkat aksesbilitas dukungan sarana dan

prasarana sesungguhnya kemungkinan untuk mencapai daerah argopolitan dimana

pola pengembangan sektor pertanian selanjutnya akan memberi efek eksternal

terhadap tumbuh kembang berbagai sektor lainnya, seperti industri pemgolahan

perdagangan, lembaga keuangan dan sebagainya. Pengembangan daerah

argopolitan dimaksud yaitu harus tetap mengacu kepada prinsip-prinsip otonomi

dan kemandirian yang melalui pengembangan interkoneksitas antara daerah, baik

di Sulawesi Selatan maupun diluar Sulawesi Selatan. Pembangunan daerah harus

dipandang didalam perspektif masa depan sehingga pelaksanaanya, pembangunan

akan selalu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kerangka

pembangunan yang seperti itu akan menempatkan aspek kelestarian dilingkungan

sebagai persyaratan paling utama.

Proses untuk pencapaian Visi yang telah di tetapkan. Adapun Misi Kabupaten

Enrekang ialah:

1. Pilar pendukung perekonomian bagi perkembangan perekonomian Sul-Sel

melalui pengembangan bagai komoditas unggulan khususnya pada sektor

pertanian.

2. Untuk mengembangkan kerja sama kawasan dan keterkaitan fungsional, antara

daerah agar tetap mengacu pada semangat kemandirian dan otonomi.

3. Untuk mengembangkan implementasi pembangunan yang lebih menekankan,

pada perkembangan di bagian kawasan Timur Enrekang didalam rangka

Page 54: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

42

mewujudkan keseimbangan pembangunanya antara wilayah di Kabupaten

Enrekang.

4. Melakukan penataan tata ruang yang mampuh memberi peluang bagi

terciptanya struktur ekonomi dan wilayah yang kuat sehingga

memungkinkanya muncul interkoneksitas dan antara wilayah.

5. Menomor satukan norma dan nilai budaya tradisional ataupun keagamaan

seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, saling menghormati, semangat gotong

royong, dan kerja sama didalam berbagai aktifitas pemerintahan,

pembangunanya dan kemasyarakatan.

Gambar 2. Peta Kabupaten Enrekang

7. Tujuan

Merupakan penjabaran dari, misi-misi dan telah bersifat operasional tentang

apa saja yang dicapai:

Page 55: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

43

a. Komoditas unggulan, Kabupaten Enrekang mampu memenuhi dari kebutuhan

pasar lokal dan regional maupun untuk kebutuhan ekspor.

b. Pembangunan sumber daya yang menjadi pilar pendukung ekonomi

kerakyatan.

c. Tercapainya kerja sama antara wilayah dan antara kawasan dalam Kabupaten

Enrekang.

d. Terwujudnya kerja sama antara pemerintah di Kabupaten Enrekang dengan

berbagainya macam pihak.

e. Meningkatkan pengolahan potensi dikawasan timur Kabupaten Enrekang.

f. Terwujudnya penataan wilayah, kawasan yang digunakan dan berhasil.

g. Terwujudnya, peningkatan kesejahteraan sosial.

h. Terwujudnya, ketahanan budayanya dan spiritual.

i. Terwujudnya kepemerintahan yang baik partisipatif transparan dan akuntabel.

j. Untuk Tercapai peraturan dan keamanan ataupun ketertiban dalam

masyarakat.

8. Sasaran

Sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, dapat terukur tentang apa saja yang akan

dicapai atau yang akan dihasilkan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi

sumber daya daerah dalam kegiatan kepemerintahan Kabupaten Enrekang yang

bersifat spesifik dapat dinilai, dikur, dan dapat dicapai dengan berorentasi pada

hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pemerintah

Kabupaten Enrekang yaitu:

1. Meningkatkan daya saing komoditas yang unggulan di Kabupaten Enrekang.

Page 56: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

44

2. Tumbuh kembangnya sistem perdagangan dan perekonomiana.

3. Meningatnya sarana dan prasarana fisik pemerintahan.

4. berkembangnya sarana dan prasarana perhubungan.

5. Meningkatnya kemampuan pembiayaan.

6. Meningkatnya kualitas pelaku ekonomi.

7. Terjalinnya kerja sama dengan pihak luar negeri dalam berbagai bidang

pembangunan.

8. Terwujudnya pemberdayaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

9. Meningkatnya kerja sama dengan pemerintah Provinsi dalam berbagai bidang

pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

10. Meningkatnya kerja sama dengan pemerintah Kabupaten dalam berbagai

bidang pembangunan.

11. Meningkatnya kerja sama dalam berbagai bidang.

12. Terjadinya pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan atau kesesuaian

lahan.

13. Tercipta pelestarian alam maupun lingkungan hidup.

14. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan.

15. Meningkatnya ketahanan budaya dan kehidupan keagamaan.

16. Meningkatnya status sosial masyarakat.

17. Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat.

18. Tercapa hokum dan penegakan hukum.

19. Bertambah kualitas aparatur.

20. Meningkatnya wawasan kebangsaan.

Page 57: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

45

9. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang

a. Kepala Kantor Pertanahan

b. Subbagian Tata Usaha

1) Urusan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan

2) Urusan Umum Dan Kepegawaian

3) Urusan Keuangan Dan BMN

c. Seksi Infrastruktur Pertanahan

1) Subseksi Pengukuran Dan Pemetaan Dasar Dan Tematik

2) Subseksi Pengukuran Dan Pemetaan Dasar Kadasrtal

d. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

1) Subseksi Penetapan Hak Tanah Dan Pemberdayaan Hak Tanah

Masyarakat

2) Subseksi Pendaftaran Hak Tanah

3) Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah Dan PPAT

e. Seksi Penataan Pertanahan

1) Subseksi Penatagunaan Tanah Dan Kawasan Tertentu

2) Subseksi Landreform Dan Konsolidasi Tanah

f. Seksi Pengadaan Tanah

1) Subseksi Pemenfaatan Tanah Pemerintah Dan Penilaian Tanah

2) Subseksi Fasilitasi Pengadaan Dan Penetapan Tanah Pemerintah

g. Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan

1) Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan

2) Subseksi Pengendalian Pertanahan

Page 58: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

46

10. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang

Kantor pertanahan kabupaten Enrekang memiliki tugas pokok dan fungsi

yaitu:

a. Kepala kantor pertanahan, mempunyai tugas pokok yaitu:

1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan

Maksudnya disini Kepala Badan Pertanahan Nasional kabupaten Enrekang

menyusun rencana adalah proses mengidentifikasikan berbagai tujuan

untuk kinerja konflik lahan dimasa mendatang serta pembagian tugas dan

penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Menyusun

program kepala BPN membuat program kerja untuk dicapai di masa yang

mendatang agar seluruh kinerja dapat terselesaikan dengan baik.

Menyusun anggaran maksudnya kepala BPN membuat rincian anggaran

di setiap program yang akan dicapai agar program yang di buat dapat

terselesaikan dengan anggaran yang sudah di tentukan agar pelaporan hasil

program yang dicapai tidak ada kecurigaan sama sekali.

2) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan beserta bawahannya melakukan peninjauan

tentang lokasi yang berkonflik yang ada di Desa Maroangin Kecamatan

Maiwa kemudian melakukan pengukuran lahan tersebut berapa luas lahan

yang diukur dan melakukan pemetaan tentang tanah yang di pakai Bertani

oleh masyarakat, di pakai sebagai pemukiman oleh masyarakat.

3) Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan

masyarakat

Page 59: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

47

Setelah melakukan pengukuran dan pemetaan, BPN menetapkan tanah

milik tersebut kemudian di daftarkan tanah lalu dibuatkan sertifikat

pemilik tanah tersebut.

4) Pelaksanaan penataan pertanahan

Penataan pertanahan yang dilakukan kepala BPN dan bawahannya

dilakukan di Desa maroangin Kecamatan Maiwa contohnya BPN telah

melakukan penataan tanah untuk lahan PT PN XIV 1.020 Ha, lahan untuk

masyarakat 900 Ha dan lahan untuk kepentingan negara pemerintah daerah

3.310 Ha.

5) Pelaksanaan pengadaan tanah

Kepala BPN beserta bawahannya melaksanankan inventarisasi dan

identifikasi penguasaan, pemilik, penggunaan dan pemanfaatan tanah

terkait konflik antara PT PN XIV dengan masyarakat di Kecamatan Maiwa

6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan

perkara pertanahan

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sudah mengendalikan

tanah yang berkonflik serta telah menangani terkait konflik yang terjadi

akan tetapi konflik tersebut tidak terselesaikan hingga sampai saat ini.

7) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi Kantor Pertanahan.

Kepala BPN sering kali memberikan dukungan kepada bawahannya agar

kinerja bawahan berjalan dengan baik dan program kerja yang di rancang

dapat terselesaikan dengan efektif dan efesien.

Page 60: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

48

b. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,

Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;

2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis

pertanahan;

3) Pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan

pengelolaan urusan kepegawaian;

4) Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor

Pertanahan;

5) Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara;

6) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol,

perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan;

7) Pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan; dan

8) Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi,

advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan

pengaduan masyarakat.

c. Seksi Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian

dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan

kadastral, serta survei dan pemetaan tematik.

Page 61: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi

Infrastruktur Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar;

2) Pelaksanaan pengukuran batas administrasi, Kawasan dan wilayah

tertentu;

3) Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan

pemetaan tematik;

4) Pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta

teknologi pengukuran dan pemetaan;

5) Pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di

wilayahnya;

6) Pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial;

7) Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta

pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan

perairan;

8) Pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan

wilayah tertentu; dan

9) Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di seksi infrastruktur pertanahan.

d. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melakukan

pengoordinasian dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak

Page 62: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

50

tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta

pembinaan PPAT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi

Hubungan Hukum Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali

hak perseorangan dan badan hokum swasta, serta hak atas ruang dan hak

komunal;

2) Penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan

sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas

milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya;

3) Penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat

mempunyai hak milik;

4) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan

badan hukum swasta, serta hak atas ruang;

5) Pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;

6) Penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non

pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;

7) Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak

atas tanah masyarakat;

8) Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas

satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak

atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta

hapusnya hak;

Page 63: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

51

9) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan

rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin

peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan

pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan

pembinaan PPAT;

10) Pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis

data yuridis; dan

11) Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di seksi hubungan hokum pertanahan.

e. Seksi Penataan Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan

pelaksanaan penatagunaan tanah dan kawasan tertentu, landreform dan

konsolidasi tanah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi

Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan

pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan

penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah,

pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan

basis data dan sistem informasi geografi;

2) Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data

lahan pertanian pangan berkelanjutan;

3) Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek

landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek landreform,

Page 64: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

52

pengeluaran tanah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah obyek

landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform;

4) Pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah;

5) Pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan

sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan

kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat;

6) Pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan

permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan

konsolidasi tanah;

7) Pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan

inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama

dengan Lembaga pemerintah dan nonpemerintah, penyusunan

pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta

pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau

kecil, perbatasan dan kawasan tertentu; dan

8) Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di seksi penataan pertanahan.

f. Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan

pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah, serta fasilitasi

pengadaan dan penetapan tanah pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Seksi

Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

Page 65: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

53

1) Pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah

pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah

pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan

penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban

pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah.

2) Fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan

pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah.

3) Pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin

pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah,

badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah.

4) Pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan property.

5) Pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran dan kerjasama pembuatan peta

zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan

potensi sumber daya agrarian.

6) Pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis

data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi Kawasan.

7) Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di seksi pengadaan tanah.

g. Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas

melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik

dan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Seksi

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

Page 66: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

54

1) Pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik

pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas

tanah.

2) Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, analisis

dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan

pengadilan atau hasil perdamaian.

3) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan.

4) Pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi

penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

5) Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan.

11. Visi Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang

a. Visi kantor pertanahan Enrekang

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem

kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

b. Misi Kantor Pertanahan Enrekang

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan

untuk:

1) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru

kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan

kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.

Page 67: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

55

2) peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan

bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).

3) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan

mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh

tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan

pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di

kemudian hari.

4) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaa dan kenegaraan

Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang

akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.

Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat,

prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara

luas.

B. Sejarah Asal Usul Lahan Yang Menjadi Konflik Lahan Antara PT. PN

XIV Dan Masyarakat Di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa

Kabupaten Enrekang.

Asal mula sejarah tanah yang menjadi sengketa tanah antara PT PN XIV

(Perkebunana Nusantara XIV) dan masyarakat Desa Maroangin tersebut adalah

pemberian pemerintah kepada masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa.

Tanah yang menjadi lahan tersebut adalah tanah yang kemudian masuk dalam HGU

PT PN XIV 5.230 Ha. Tanah seluas 5.230 Ha yang menjadi sengketa sampai saat

ini lahan yang diberikan warga yang berkriteria lahan usaha dua yang dijadikan

sebagai lahan usaha perkebunan.

Page 68: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

56

Tanah yang menjadi sengketa seluas 1.020 Ha adalah tanah warga yang

masuk dalam HGU PT PN XIV milik warga Kecamatan Maiwa sudah ditanam

pohon karet ,padi, jagung, kacang tanah dan lain sebagainya oleh masyarakat yang

mendapat lahan tersebut sebagai lahan usaha dua, letak lahan berdekatan dengan

lahan PT PN XIV ini yang membuat masuknya lahan warga Desa Maroangin

Kecamatan Maiwa masuk dalam HGU PT PN XIV.

Asal mula tanah tersebut awalnya lahan kosong yang berada di Kecamatan

Maiwa yang kemudian dikelolah oleh masyarakat Desa Maroangin Kecamatan

Maiwa. Tanah seluas 5.230 Ha yang menjadi sengketa adalah lahan usaha dua yang

diberikan kepada warga, luas lahan usaha dua tidak hanya 1.020 Ha untuk seluruh

kepemilikan warga Kecamatan Maiwa, 5.230 Ha yang masuk dalam HGU PT PN

XIV. Lahan usaha dua yang berupa tanah yang ditanami pohon karet, padi , jagung

dan lain sebagainya setiap kepala keluarga mendapatkan 2 Ha dari pemerintah

untuk dijadikan lahan perkebunan untuk membantu perekonomian keluarga.

Dapat kita simpulkan tentang sejarah asal mula tanah yang menjadi sengketa

tanah antara PT PN XIV (Perkebunan Nusantara XIV) dan masyarakat Desa

Maroangin Kecamatan Maiwa yaitu asal mula tanah tersebut adalah pemberian

pemerintah kepada masyarakat di Kecamatan Maiwa. Tanah yang menjadi lahan

tersebut adalah lahan yang kemudian masuk dalam HGU PT PN XIV. Tanah seluas

5.230 Ha yang menjadi sengketa sampai saat ini lahan perkebunana yang diberikan

warga yang berkriteria lahan usaha dua yang dijadikan sebagai lahan usaha

perkebunan. Tanah yang menjadi sengketa seluas 5.230 ha adalah tanah warga yang

masuk dalam HGU PT PN XIV milik warga Desa Maroangin yang sudah ditanam

Page 69: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

57

pohon karet, padi, jagung dan lain sebagainya oleh masyarakat yang mendapat

lahan tersebut sebagai lahan usaha mereka, letak lahan masuk dalam lahan PT PN

XIV ini yang membuat masuknya lahan warga Kecamatan Maiwa masuk dalam

HGU PT PN XIV.

C. Pembahasan Bentuk Keterlibatan Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Enrekang Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Antara PT.

PN XIV Dan Masyarakat Di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa

Kabupaten Enrekang

BPN mempunyai peran yang signifikan dalam proses penyelesaiaan konflik

agraria. Dalam hal ini memuat dalam peraturan presiden No. 10 tahun 2006 tentang

Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada bagian kedelapan yaitu Deputi bidang

pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertananahan dalam pasal 21 ayat

1 dan 2, pasal 22 dan pasal 23. Untuk menambah kejelasan deputi ini BPN telah

menerbitkan keputusan kepala BPN No. 34 tahun 2007 tentang petunjuk teknis

penanganan dan penyelesaiaan masalah pertanahan yang telah diganti dengan

peraturan kepala BPN No. 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan

penanganan kasus pertanahan. Dalam perjalanan tugasnya menyelesaikan konflik

pertanahan, BPN melakukan upaya antara lain melalui:

1. Regulator

Pemerintah sebagai regulator ialah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan

penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai

regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai

instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Page 70: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

58

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2016

Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang dalam lampiran

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan No. 2 Penyelesaian Sengketa Tanah

Garapan Dalam Kabupaten. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6

Tahun 2016 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

daerah dalam pasal 3 ayat (2) e.

Regulasi pemerintah daerah dalam menangani konflik lahan ini yaitu

pemerintah Kabupaten Enrekang tidak memberikan perpanjangan izin HGU PT.PN

XIV Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dengan alasan, lahan ribuan

hektar tersebut hanya ditelantarakan PT.PN XIV dan tidak memberikan dampak

kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Enrekang. Pemerintah Kabupaten

Enrekang mengeluarkan surat edaran nomor 180/1657/Sekda, 2 juni 2016. Hal itu

ditunjukan kepada Diriksi PT. PN XI persero yang berisi memberikan peringatan

dan mempertegas bahwa HGU PT. PN XIV berakhir dan tidak di perpanjang lagi.,

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Enrekang kembali mengeluarkan surat Nomor:

047/2161/Setda, untuk mengantisipasi potensi konflik antara pihak PT. PN XIV

dengan masyarakat yang ditujukan ke Polres Enrekang dan Komandan Distrik

Militer 1419 Enrekang yang menegaskan kembali agar PT. PN XIV tidak

melakukan aktivitas di lokasi yang kini di kelola oleh. Berdasarkan dengan

indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai M selaku Ketua Seksi Penataan

Pertanahan mengatakan bahwa:

“Kita mengatur dan mengontrol jalannya rapat dan pertemuan yang

berkonflik, kita pertemukan, kita bicara baik-baik, apa permasalahan

sebenarnya dengan cara musyawarah di bantu dengan pemerintah daerah,

Page 71: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

59

tokoh masyarakat, dari pemerintah kecamatan, kabupaten serta kepolisian.”

(Hasil wawancara M, pada tanggal 02 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sudah mengontrol jalannya rapat dan

pertemuan yang berkonflik terkait dengan apa permasalahan dengan cara

musyawarah dibantu oleh pemerintah daerah, kecamatan, kepolisian serta pihak

kepolisian. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan H selaku Kepala

Kecamatan Maiwa, mengatakan:

“Posisi saya dalam konflik ini saya tidak mendukung salah satu dari pihak

yang berkonflik dan saya juga tidak pernah menekan salah satu dari pihak

yang berkonflik agar mereka menuruti kata-kata saya, apa yang bisa saya

lakukan untuk menangani masalah ini ya saya lakukan. Tugas saya sebagai

Camat dan aparat pemerintah Di Kecamatan Maiwa ini memiliki tanggung

jawab untuk menangani konflik lahan ini agar tidak berkelanjutan”.(Hasil

wawancara H, pada tanggal 02 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa aparat

pemerintah Kecamatan Maiwa sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya

sesuai dengan bidangnya dalam hal menangani konflik lahan dengan tidak

membeda-bedakan pihak tersebut dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya hasil

wawancara berikutnya dengan ER selaku Korban Konflik, mengatakan:

“Pemerintah kurang mengatur jalannya konflik ini karena saya pikir

pemerintah daerah mengetahui regulasi tentang konflik lahan ini dan

pemerintah tidak tinggal diam melihat kami sebagai masyarakat”. (Hasil

wawancara ER, pada tanggal 03 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa

pemerintah kurang dalam mengatur jalannya konflik karena pemerintah telah

mengetahui regulasi tentang konflik lahan dan pemerintah seharusnya tidak tinggal

diam dalam menyelesaikan konflik apapun.

Page 72: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

60

Dari wawancara beberapa informan tersebut penulis dapat menyimpulkan

bahwa pemerintah benar-benar mengatur sebagai regulator untuk mencari tau

kejelasan dari konflik yang terjadi antar PT. PN XIV dan masyarakat Desa

Maroangin Kecamatan Maiwa. Ini merupakan langkah yang benar yang dilakukan

oleh pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

2. Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat

jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk memdorong dan

memelihara dinamika konflik daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian

bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Dalam

dinamisator ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi yang

bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi

keinginan dari pihak lain aktifitas yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2018 sekitar

20 orang karyawan PT.PN XIV di Maroangin dan dibantu 10 orang dari satuan

Brimob Polda Sulawesi Selatan melakukan perusakan terhadap kebun dan lahan

warga di Maroangin, tepatnya Desa Botto Mallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang. Warga mencoba menghalangi proses perusakan lahan tersebut, namun

tidak dapat berbuat banyak karena dihalangi oleh polisi. Pagar dan tanaman warga

dirusaki menggunakan chainsaw/gergaji mesin.

Aktivitas sebelumnya pada tanggal 2 Juni dan 13 Juli 2016 Pemerintah

Daerah Kabupaten Enrekang mengeluarkan surat dan meminta PT.PN XIV

menghentikan segala aktivitas selama HGU belum terbit. Surat tersebut tetap tidak

di indahkan bersama DPRD Kabupaten Enrekang dibentuk panitia Khusus

Page 73: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

61

penyelesaian sengketa. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sulawesi selatan

merundingkan namun sengketa ini berlarut karena terlalu banyak kepentingan di

dalamnya. Untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi ternyata lobbying sangat

efektif karena negosiasi bisa terjadi apabila aktifitas lobbying mendapat respon dari

pihak yang berkonflik.

Tabel 3. Luas lahan yang tidak BerHGU dan BerHGU

No Lokasi Lahan Luas Lahan

1 Lahan untuk HGU PTPN XIV 1.020 Ha

2 Lahan untuk masyarakat (Reforma Agraria) 900 Ha

3 Untuk kepentingan negara Pemda 3.310 Ha

Total 5.230 Ha

(Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang 2018)

Dari tabel tersebut luas lahan yang tidak BerHGU dan BerHGU di Kecamatan

Maiwa terlihat luas lahan yang paling luas yang diberikan pada lahan untuk

kepentingan negara dan Pemda dibandingkan lahan untuk masyarakat (Reforma

Agraria) dan lahan untuk HGU PTPN XIV.

Berdasarkan dengan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai M

selaku Ketua Seksi Penataan Pertanahan mengatakan bahwa:

“Ini merupakan langkah selanjutnya yang kami lakukan apabila dalam

regulator selesai dilakukan dan terbilang gagal. Maka kami akan melakukan

pengarahan atau mengarahkan para kedua belah pihak yang berkonflik”.

(Hasil Wawancara M, pada tanggal 02 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa aparat

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang apabila dalam regulator

diselesaikan maupun tidak diselesaikan maka pihak aparat Badan Pertanahan

Nasional akan melakukan pengarahan ataupun rekomendasi kedua belah pihak

dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan RM

selaku Korban Konflik mengatakan:

Page 74: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

62

“Iya, pemerintah sudah mengarahkan kami tentang konflik ini akan tetapi

pengarahan yang dilakukan tidak benar-benar mengarahkan konflik lahan ini

mau di kemanakan sehingga konflik tidak selesai hingga saat ini”. (Hasil

wawansara RM, pada tanggal 03 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa

pemerintah sudah mengarahkan tentang konflik yang akan diselesaikan akan tetapi

pengarahan tersebut yang direkomendasikan belum bisa dikatakan dapat

diselesaikan sehingga konflik belum dipastikan selesai. Selanjutnya hasil

wawancara berikutnya dengan S selaku Sekretaris Kecamatan Maiwa mengatakan:

“Kami selaku aparat pemerintahan kecamatan sudah menggerakkan

partisipasi masyarakat jika ada pihak yang mengalami kendala-kendala dalam

konflik lahan maka kami selaku aparat pemerintah kecamatan akan

memberikan bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada

masyarakat yang mengadu tentang konflik lahan”. (Hasil wawansara S, pada

tanggal 05 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa

pemerintahan kecamatan sudah menggerakkan partisipasi masyarakat jika ada

pihak yang mengalami kendala-kendala dalam konflik lahan maka aparat

pemerintah kecamatan akan memberikan bimbingan dan pengarahan secara intensif

dan efektif kepada masyarakat yang mengadu tentang konflik lahan

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan dengan indikator dinamisator

pemerintah kecamatan ataupun pemerintah desa menggerakkan partisipasi untuk

memelihara dinamika konflik daerah apabila musyawarah tidak mendapat titik

temu maka aparat pemerintah kecamatan dan desa akan memberikan bimbingan

dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat yang mengadu

tentang konflik lahan

Page 75: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

63

3. Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi

pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di

bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan

serta dibidang pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan.

Peranan pemerintah dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator dapat dilihat

dari penyediaan sarana pertemuan (lokasi, tempat dan fasilitas), menetapkan waktu

dan agenda pertemuan serta memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan

(sebagai fasilitator).

Upaya penyelesaian yang pernah dilakukan Pemerintah Daerah sebagai

fasilitator adalah mengadakan rapat dengan pertemuan tanggal 4 september 1999 di

kompleks PTUK Maroangin, pertemuan tanggal 19 juni 2000 di Enrekang,

pertemuan tanggal 19 april 2001di ruangan rapat Bupati, pertemuan tanggal 12

oktorber 2002 di Makassar, pertemuan tanggal 7 november 2002 di ruangan rapat

Bupati, rapat panitia pemeriksaan tanah B tanggal 15 april 2003 di Enrekang untuk

menyelesaikan konflik lahan yang terjadi, memfasilitasi mediasi antar kedua pihak

yang bersengketa, memberi nasehat dan saran kepada warga dan PT PN XIV untuk

melakukan penyelesaian jalur hukum pengadilan, pemetaan masalah dan rapat

kerja panitia khusus PT.PN XIV (persero) tanggal 20 maret 2018 di ruangan rapat

DPRD Kab. Enrekang.

Campur tangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tersebut

bertujuan untuk mengupayakan antara PT. PN XIV dan Masyarakat Desa

Maroangin bisa berdampingan tanpa ada pertentangan. Berkaitan dengan upayah

Page 76: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

64

yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut, maka

pemerintah daerah memfasilitasi pemerintah kecamatan maupun dari pemerintah

desa beserta perusahaan PT. PN XIV untuk melakukan pertemuan. Berdasarkan

dengan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai M selaku Ketua Seksi

Penataan Pertanahan mengatakan bahwa:

“Pemerintah kabupaten Enrekang memfasilitasi kami dalam hal melakukan

pertemuan untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan konflik antara

PT. PN XIV dengan masyarakat Desa Maroangin, Kecamatan Maiwa, beserta

tokoh masyarakat, dan para tokoh pemuda agar tidak terjadi konflik yang

lebih serius”. (Hasil wawancara M, pada tanggal 02 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa

Pemerintah Kabupaten Enrekang sudah memfalisitasi untuk membicarakan tentang

konflik antara PT. PN XIV dengan masyarakat Desa Maroangin, Kecamatan

Maiwa, beserta tokoh masyarakat dan para tokoh pemuda agar tidak terjadi konflik

yang terus-menerus. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan RM selaku

Korban Konflik mengatakan:

“Kami beberapa kali di undang rapat oleh pemerintah daerah akan tetapi hasil

rapat kadang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di lapangan dan pernah

kasus ini pernah saya laporkan ke polsek Maiwa pada bulan Maret 2017 tapi

sampai sekarang tidak ditindak lanjuti”. (Hasil wawancara RM, pada tanggal

03 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa

pemerintah daerah sudah mengadakan beberapa kali rapat dengan masyarakat akan

tetapi kadang rapat tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dilapangan dan konflik

tersebut bahkan tidak dilanjuti.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa,

pemerintah Kabuparen Enrekang memfasilitasi pemerintah dari kecamatan untuk

Page 77: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

65

berkumpul dan membahas permasalahan yang menjadi dasar terjadinya konflik. Ini

merupakan salah satu langkah yang di tempuh oleh pemerintah daerah demi

mencapai titik temu atau akar permasalahan dari konflik yang terjadi.

D. Bentuk Keterlibatan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Aktor

Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Lahan Antara PT. PN XIV dan

Masyarakat Di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang.

Salah satu aktor pemerintah yang berperan dalam penangan sengketa tanah

yang terjadi antara PT PN XIV dan masyarakat di Desa Maroangin Kecamatan

Miwa yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang yang dispesifikasikan

dalam Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan yang mempunyai

tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik

dan perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan seperti sengketa yang

sedang berlangsung.

Tabel 4. Jumlah Penggarap Konflik

NO. Lokasi PT. PN XIV Jumlah

1 Kelurahan Bangkala 56

2 Desa Pattondon Salu 31

3 Desa Botto Mallangga 201

4 Desa Batu Mila 277

Total 564

Data dari Kecamatan Maiwa, lokasi dari PT.PN XIV terdiri dari tiga desa dan

satu kelurahan dengan jumlah penggarap 564 orang terdiri dari 56 orang dari

Kelurahan Bangkala 31 dari Desa Pattondon Salu, 201 dari Desa Botto Malangga

dan 277 orang dari Desa Batu Mila. Jadi total keseluruhan penggarap yang ada di

Kecamatan Maiwa berjumlah 564.

Page 78: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

66

Dari 564 orang yang mencari kehidupan dengan Bertani, beternak dan

menyedap (gula merah) di lokasi ribuan hektar tersebut dilarang untuk bercocok

tanam oleh pihak PT.PN XIV. Padahal Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

sudah mengeluarkan surat perintah tertanggal 2 Juli 2016 yang isinya melarang

PT.PN XIV beraktifitas karena dinilai tidak ada konstribusinya kepada daerah

setempat. Tepi sampai saat ini PT.PN XIV masih melakukan aktifitas dengan

menanam pohon kelapa sawit.

PT.PN XIV dengan Hak Guna Usaha No. 1 Kabupaten Enrekang yang

lokasinya terdiri dari 2 (dua) Kecamatan dan 4 (empat) Desa, 1 (satu) kelurahan

yaitu Kecamatan Cendana Desa Taulan (Pemekaran Desa Karrang) dan Kecamatan

Maiwa Desa Batu Mila, Desa Bonto Mallangga, Desa Patondonsalu dan Kelurahan

Bangkala. Perubahan penggunaan tanah berdasarkan:

1. Surat keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3-VI-1997 Tanggal

7 April 1997.

2. Surat Menteri Keuangan No. 124/MK.016/1995 perihal pemanfaatan sebagai

lahan PT. Bima Mulya Ternak (PERSERO) untuk tanaman ubi kayu dan

pembangunan pabrik tepung tapioka 4.910 Ha dan terdapat pemukiman dan

kebun campuran seluas 887 Ha.

Bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang sejak tahun 1999 telah

berusaha membantu PT.PN XIV untuk memperpanjang permohonan HGU sebelum

berakhir haknya, namun dari pihak PT.PN XIV kurang serius untuk

melaksanakannya sehingga HGU atas Nama PT. Bima Mulya Ternak yang telah

Page 79: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

67

diberikan HGU oleh Pemerintah Pusat, pada tanggal 15 Mei 1973 dan telah berakhir

haknya pada tanggal 30 Juni 2003 dengan luas 5.230 Ha.

Sebelumnya PT.PN XIV pernah mengusulkan perpanjangan HGU No. 1 atas

nama PT. Bima Mulya Ternak pada tanggal 14 Maret 2000 seluas 3000 Ha namun

oleh pemerintah daerah Kabupaten Enrekang tidak dapat mempertimbangkan lagi

untuk diperpanjang mengingat selama ini kinerja PT.PN XIV dalam mengelolah

lahan seluas 5.250 Ha, sama sekali tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan

pemerintah Kabupaten Enrekang. Pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan

surat pada tanggal 25 April 2001 No. 590/210/BPN/2001 pengantar risalah hasil

kesepakatan penyelesaiaan perpanjangan Hak Guna Usaha PT.PN XIV yang

intinya memberikan kesempatan kepada PT.PN XIV untuk mengajukan

permohonan perpanjangan HGU seluas 3000 Ha dan meminta kepada PT.PN XIV

untuk melepaskan dari Asset PT.PN XIV seluas 2.230 Ha. Berdasarkan surat

Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sulawesi Selatan No. 540-941-53 pada tanggal

17 Juli 2006 mengenai rencana pemerintah Kabupaten Enrekang Untuk pengaturan

penguasaan/ pemilikan dan penggunaan tanah masih diperlukan izin persetujuan

Menteri Negara BUMN berhubung tanah tersebut tercatat sebagai Asset Negara

sesuai Undang- Undang No. 1 tahun 2004.

Maka dari itu surat dari PEMDA Enrekang tanggal 29 juni 2004 No.

590/2008/SETDA perihal penegasan status tanah sesuai berkas HGU No.1 PT.PN

XIV Nusantara sebagai tanah Negara, alasannya PEMDA Enrekang mengusulkan

berkas HGU PT.PN XIV bahwa PEMDA Enrekang sejak tahun 1999 telah berusaha

membantu PT.PN XIV untuk memperpanjang permohonan HGU sebelum berakhir

Page 80: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

68

haknya, namun dari pihak PT.PN XIV kurang serius untuk melaksanakan sehingga

HGU No.1 PT.PN XIV yang telah diberikan oleh pemerintah pusat hal ini

dibuktikan dengan beberapa pertemuan yaitu:

1. Pertemuan tanggal 4 September 1999 di Kompleks PTUK Maroangin

2. Pertemuan tanggal 19 Juni 2000 di Enrekang

3. Pertemuan tanggal 19 April 2001 di ruangan Rapat Bupati

4. Pertemuan tanggal 12 Oktober 2002 di Makassar

5. Pertemuan tanggal 7 November 2002 di ruangan Rapat Bupati

6. Rapat panitia pemeriksaan tanah B tanggal 15 April 2003 di Enrekang

PEMDA Enrekang juga telah memberikan rekomendasi sesuai surat

keputusan Bupati No. 537/2002 tanggal 9 Oktober 2002 seluas 3000 Ha, namun

pihak PT.PN XIV tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga rapat panitia B yang

dilaksanakan di Kabupaten Enrekang pada tanggal 15 April 2003 tidak memberikan

rekomendasi ke Kakanwil BPN Prov. Sulawesi Selatan untuk mengusulkan

perpanjangan HGU dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. PT.PN XIV belum membuat proposal dan rencana penggunaan lahan yang

meliputi luas tanah yang efektif dibutuhkan, jenis usaha yang akan

dikembangkan.

2. PT.PN XIV belum menyelesaikan kewajiban membayar pajak (PBB) tahun

2000 atas tanah seluas 5.230 Ha.

3. Masih terdapat penggarapan liar oleh masyarakat dalam area yang

diperpanjangkan.

Page 81: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

69

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang merupakan salah satu aktor

pemerintah yang mempunyai tupoksi untuk menangani sengketa tanah yang terjadi

antara PT PN XIV dan masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang. BPN Kabupaten Enrekang yang mempunyai tupoksi untuk menangani

sengketa yang terjadi disetiap Kabupaten Enrekang. BPN Kabupaten Enrekang

sudah berupaya dalam penanganan konflik lahan yang terjadi yaitu dengan

menyediakan fasilitas, mengatur dan mengarahkan partisipan agar tidak terjadi

dinamika konflik antar kedua pihak, serta bekerjasama dengan pemerintah daerah

untuk menangani konflik tersebut. Berdasarkan dengan indikator tersebut peneliti

kemudian mewawancarai M selaku ketua dalam seksi Penataan Pertanahan yang

mengemukakan bahwa:

“Untuk menangani masalah konflik tersebut, kita melakukan dengan cara

mediasi, menyediakan fasilitas, mengatur dan mengarahkan partisipan agar

tidak terjadi dinamika konflik antar kedua pihak, serta bekerjasama dengan

pemerintah daerah untuk menangani konflik tersebut. Kita memediasi antara

kedua yang berkonflik agar permasalahannya cepat selesai. Kita dibantu dari

pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, beserta

pihak kepolisian. Selain mengatur/pengatur, kita juga sebagai aktor dan

memfasilitasi beserta negosiasi. Segala cara kita lakukan, agar daerah kita ini

aman.”. (Hasil wawancara M, pada tanggal 01 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa untuk

menangani masalah konflik tersebut aparat melakukan dengan cara mediasi,

menyediakan fasilitas, mengatur dan mengarahkan partisipan agar tidak terjadi

dinamika konflik antar kedua pihak, serta bekerjasama dengan pemerintah daerah

untuk menangani konflik tersebut dan aparat juga memediasi antara kedua yang

berkonflik agar permasalahannya cepat selesai. Selanjutnya hasil wawancara

berikutnya dengan NA selaku Subseksi Penanganan Sengketa,Konflik dan Perkara.

Page 82: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

70

“Kita memediasi yang berkonflik. Kita cari tau apa permasalahan yang

sebenarnya. Kita memfasilitasi, dan kita melakukan negosiasi agar para pihak

konflik bisa diatur dengan baik”. (Hasil wawancara NA, pada tanggal 28

November 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa pihak

Badan Pertanahan Nasional telah memediasi yang berkonflik dan melakukan

negosiasi agar para pihak konflik bisa diatur dengan baik. Selanjutnya hasil

wawancara berikutnya dengan ET selaku Subseksi Penangan Sengketa Konflik dan

Perkara mengatakan bahwa:

“Langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan penyelesaian konflik

lahan ini adalah kita sebagai aktor untuk memediasi, memfasilitasi, mengatur

para pihak yang berkonflik, di bantu dengan pemerintah Kabupaten Enrekang

dan para tokoh masyarakat dan pihak kepolisian”. (Hasil wawancara ET, pada

tanggal 28 November 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa Langkah

pertama yang kita lakukan untuk melakukan penyelesaian konflik lahan ini adalah

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sebagai aktor untuk memediasi,

memfasilitasi, mengatur para pihak yang berkonflik, di bantu dengan pemerintah

Kabupaten Enrekang dan para tokoh masyarakat dan pihak kepolisian. Selanjutnya

hasil wawancara berikutnya dengan RM selaku Korban Konflik mengatakan:

“Pemerintah memang sudah melakukan penanganan, akan tetapi pemerintah

tidak benar-benar mengusut tuntas apa sebenarnya permasalah yang

mendasar. Kalau hanya sekedar mengeluarkan surat edaran saja, itu hanya

sebatas formalitas, toh buktinya konflik terus terjadi”. (Hasil Wawancara RM,

pada tanggal 28 November 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa

pemerintah memang sudah melakukan penanganan, akan tetapi pemerintah tidak

benar-benar mengusut tuntas apa sebenarnya permasalah yang mendasar. Jika

Page 83: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

71

hanya sekedar mengeluarkan surat edaran saja, itu hanya sebatas formalitas bahkan

buktinya konflik terus terjadi.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sudah berupaya untuk

menangani konflik tanah yang terjadi, seperti membentuk tim pencari fakta untuk

mencari fakta setiap sengketa tanah yang terjadi khususnya sengketa tanah yang

terjadi antara PT PN XIV dan masyarakat Desa Maroangin. Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Enrekang berperan dalam penanganan konflik lahan yang

terjadi tetapi upaya yang dilakukan kurang efektif dalam penanganan konflik lahan

karena sampai sekarang konflik lahan tersebut tidak terselesaikan dengan baik

dengan cara regulator, dinamisator dan fasilitator atau jalur hukum pengadilan.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sudah berperan dalam

penanganan konflik lahan sesuai dengan tupoksi yang ada didalam Seksi

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan tetapi upaya yang dilakukan

kurang efektif sehingga konflik lahan yang terjadi diwilayah Kecamatan Maiwa

belum diselesaikan dengan baik karena berkendala dari masyarakat yang sulit diatur

dan mementingkan kepentingan pribadi masing-masing. Peran Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Enrekang dalam penanganan konflik lahan antara PT PN XIV

dan masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sudah

bisa dirasakan tetapi belum bisa berperan dalam penyelesaikan sengketa tanah yang

terjadi.

Terlihat dari hasil wawancara yang sudah dilakuan dari berbagai narasumber

dapat ditarik kesimpulan mengenai peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Enrekang sudah melakukan upaya untuk menangani konflik yang terjadi yaitu

Page 84: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

72

dengan memberikan mediasi dan fasilitas pribadi untuk masyarakat dan PT PN

XIV, membentuk tim pencari fakta agar mempermudah penanganan bila faktanya

sudah jelas untuk mempermudah penanganan konflik yang terjadi, mengadakan

rapat rutin untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik yang terjadi,

data peta mengenai lahan yang diberikan kepada warga dan PT PN XIV untuk

membantu penanganan dalam pengukuran lahan tersebut, kemudian BPN

Kabupaten Enrekang bekerja sama dengan Pemda setempat untuk memberikan

dana peduli untuk masyarakat yang lahan nya menjadi konflik. Dari semua upaya

yang sudah dilakuan oleh BPN Kabupaten Enrekang belum cukup optimal dalam

menangani kasus sengketa yang terjadi mediasi dan fasilitas pribadi yang dilakukan

belum menghasilkan perdamaian. Upaya mediasi antar kedua pihak belum juga

terjadi penanganan jalur hukum dengan pengadilan serta upaya lainnya yang sudah

dilakukan untuk menangani sengketa tanah yang terjad ikarena terdapat

penghambat dalam penangannya yaitu masyarakat yang tidak bersedia melakukan

pengadilan, PT PN XIV yang tidak bersedia melakukan mediasi. Penghambat

penyelesaian sengketa ini pihak yang bersengketa itu sendiri karena dari pemerintah

salah satunya BPN Kabupaten Enrekang sudah berperan dalam penylesaian konflik

tersebut.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang sudah mempunyai tugas

pokok dan fungsi yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator atau mediator

untuk penyeselsaian konflik lahan disetiap lahan yang ada di Kecamatan Maiwa,

peran yang dilakukan BPN Kabupaten Enrekang belum efektif dalam

menyelesaikan konflik lahan yang terjadi antara PT PN XIV dan masyarakat Desa

Page 85: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

73

Maroangin Kecamatan Maiwa. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh BPN

Kabupaten Enrekang dan bekerja sama dengan Pemerintah daerah dalam

mengupayakan agar konflik ini segera di senyelsaikan dengan mediasi antar pihak

ataupun dengan jalur hukum yaitu dengan pengadilan untuk memperjelas tanah

yang menjadi konflik tersebut tetapi PT PN XIV menolak untuk dimediasi dan

masyarakat menolak untuk melanjutkan ke pengadilan. Kendala yang dihadapi

BPN Kabupaten Enrekang sendiri yaitu keberadaan masyarakat dan PT PN XIV

yang sulit diatur.

E. Bentuk Keterlibatan BPN Kabupaten Enrekang Sebagai Perwakilan

BPN RI Dalam Mengambil Keputusan Dalam Penanganan Konflik

Lahan Antara PT. PN XIV Dan Masyarakat Di Desa Maroangin

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

BPN mempunyai peran yang signifikan dalam proses penyelesaian konflik

agraria. Hal ini termuat dalam peraturan presiden No. 10 tahun 2006 tentang Badan

Pertanahan Nasional (BPN). Dengan adanya peran ini BPN membentuk suatu

deputi yaitu kedeputian bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik

pertanahan. Untuk menambah kejelasan deputi ini BPN telah menerbitkan

keputusan kepala BPN No.34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan

penyelesaian masalah pertanahan yang telah diganti dengan peraturan kepala BPN

No.3 Tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus

pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan konflik pertanahan, BPN

melakukan upaya antara lain melalui tiga indikator yaitu:

1. Regulator

2. Dinamisator

3. Fasilitator

Page 86: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

74

Kriteria penyelesaian sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 Peraturan

Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011yaitu :

1. Kriteria Satu (k-1) berupa penerbitan Surat Pemberitahuan Penyelesaian

Kasus Pertanahan dan pemberitahuan kepada semua pihak yang bersengketa.

2. Kriteria dua(k-2) berupa penerbitan Surat Keputusan tentang pemberian hak

atas tanah, pembatalan sertifikat hak atas tanah, pencatatan dalam buku

tanah,atau perbuatan hukum lainnya sesuai Surat Pemberitahuan

Penyelesaian Kasus Pertanahan.

3. Kriteria tiga (k-3) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus

Pertanahan yang ditindak lanjuti mediasi oleh BPN sampai pada kesepakatan

berdamai atau kesepakatan yang lainnya yang disetujui oleh para pihak.

4. Kriteria empat (k-4) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus

Pertanahan yang intinya menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan

akan melalui proses perkara di pengadilan, karena tidak adanya kesepakatan

untuk berdamai.

5. Kriteria lima (k-5) berupa Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus

Pertanahan yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus pertanahan yang

telah ditangani bukan termasuk kewenangan BPN dan dipersilakan untuk

diselesaikan melalui instansi lain.

6. Bantuan hukum dan Perlindu-ngan. Bantuan hukum dilaksanakan untuk

kepentingan BPN RI atau aparatur BPN RI yang masih aktif atau sudah purna

tugas yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum meliputi

pendampingan hukum dalam proses peradilan pidana, perdata atau tata usaha

Page 87: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

75

negara, pengkajian masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan BPN

dan pengkajian masalah hukum akibat tindakan yang dilakukan oleh pejabat

atau pegawai BPN.

(Sumber: Modul Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012).

Sengketa merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang memiliki

kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek Hak Atas Tanah. BPN

merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Sengketa pertanahan biasanya diketahui

oleh Badan Pertanahan Nasional dengan adanya pengaduan dan ditindaklanjuti

dengan mengidentifikasi masalah untuk mengenali masalah serta selanjutnya

pemeriksaan data fisik dan administrasi serta yuridis kemudian membuat

rekomendasi untuk penyelesaian. Konflik tanah antara PT PN XIV dengan

masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa merupakan sengketa yang meng-

gunakan pendekatan Non-legal formal karena adanya HGU dan struktur agraria

sudah jelas yang menjadi permasalahannya adalah masyarakat tersebut.

Dalam hal ini bentuk keterlibatan BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Kabupaten Enrekang sebagai perwakilan BPN RI dalam pengambilan keputusan

dalam penanganan sengketa tanah antara PT PN XIV dan masyarakat antara lain

dengan tahap- tahap yang sudah ada dalam rumusan penanganan sengketa yang

terjadi di Kabupaten Enrekang. BPN selaku aktor mediator penanganan kasus yang

terjadi di Enrekang yaitu di Desa Maroangin Kecamatan Maiwa yang bersengketa

dengan itu masyarakat yang sifatnya sulit diatur. BPN mempunyai tahapan dalam

penanganan konflik yang terjadi yaitu tahap awal pelaporan sebelum adanya

Page 88: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

76

peloparan dari pemerintah setempat atau pihak yang bersangkutan jadi tidak ada

tindakan yang harus dilakukan untuk konflik yang terjadi, setelah pelaporan sudah

masuk maka dilanjutkan dengan penanganan kasus yang dimulai dari non

pengadilan seperti mediasi antar kedua pihak, kemudian tahap selanjutnya yaitu

pemetaan kasus yang terjadi, kemudian tahap selanjutnya yaitu identifikasi kasus

dan yang terakhir yaitu penyelesaian konflik yang terjadi. Jadi itulah tahapan yang

dilakukan BPN untuk menangani konflik yang terjadi di Enrekang dan khususnya

di Maroangin yang sengketanya sudah lama belum terselesaikan. Berdasarkan

indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai RM selaku Korban Konflik

mengatakan:

“Kami sebagai perwakilan Badan Pertanahan Nasional RI sudah melakukan

tahapan untuk menangani konflik lahan di Kecamatan Maiwa dan kami sudah

melakukan secara maksimal dan itu sudah menjadi tanggung jawab kami

menangani konflik lahan tersebut sebagai perwakilan BPN RI”. (Hasil

wawancara M, pada tanggal 02 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa

perwakilan Badan Pertanahan Nasional RI sudah melakukan tahapan untuk

menangani konflik lahan di Kecamatan Maiwa dan aparatnya sudah melakukan

secara maksimal dan itu sudah menjadi tanggung jawab mereka menangani konflik

lahan tersebut sebagai perwakilan BPN RI. Selanjutnya hasil wawancara informan

berikutnya dengan RM selaku Korban Konflik mengatakan:

“Iya Badan pertanahan nasional kabupaten enrekang sudah melakukan

tahapan semaksimal mungkin dan sampai sekarang bpn kabupaten enrekang

rutin melakukan kunjungan ke lokasi konflik lahan”. (Hasil wawancara RM,

pada tanggal 03 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa Badan

pertanahan nasional Kabupaten Enrekang sudah melakukan tahapan semaksimal

Page 89: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

77

mungkin dan sampai sekarang BPN Kabupaten Enrekang rutin melakukan

kunjungan ke lokasi konflik lahan. Selanjutnya hasil hasil wawancara berikutnya

dengan NA Selaku Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan tertentu

mengatakan:

“Kita memediasi antara kedua yang berkonflik agar permasalahannya cepat

selesai. Kita dibantu dari pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan,

tokoh masyarakat, beserta pihak kepolisian. Selain mengatur/pengatur, kita

juga sebagai aktor dan memfasilitasi beserta negosiasi. Segala cara kita

lakukan, agar daerah kita ini aman dan tidak banyak masalah lagi terkait

konflik lahan.” Hasil wawancara NA, pada tanggal 03 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa pihak

BPN Kabupaten Enrekang memediasi antara kedua yang berkonflik agar

permasalahannya cepat selesai. Dan juga dibantu dari pemerintah daerah dan

pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, beserta pihak kepolisian. Selain

mengatur/pengatur, kita juga sebagai aktor dan memfasilitasi beserta negosiasi.

Segala cara kita lakukan, agar daerah kita ini aman dan tidak banyak masalah lagi

terkait konflik lahan.

BPN sebagai salah satu aktor yang berperan dalam penyelesaian konflik

tanah yang terjadi, berbagai upaya dilakukan oleh BPN dalam penyelesaian konflik

tersebut tetapi terdapat kendala sengketa ini belum juga terselesaikan hingga saat

ini yaitu masyarakatnya yang tidak mengikuti jalur hukum dan jalur BPN yang

sudah ditetepkan untuk menangani sengketa tanah yang terjadi sehingga tidak

terlaksana mediasi dan pengadilan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Upaya

yang dilakukan oleh BPN sudah banyak yang dilakukan dengan memfasilitasi rapat

DPR RI BPN RI serta mediasi antar kedua pihak untuk mendapatkan kesepakatan

Page 90: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

78

bersama untuk menyelesaikan konflik tersebut tetapi upaya tersebut belum juga

bisa menyelesaikan konflik tanah yang terjadi.

Peran BPN Kabupaten Enrekang dalam penanganan sengketa tanah antara PT

PN XIV dan masyarakat Maroangin sudah bisa dirasakan dalam penyelesaian

konflik tanah yang terjadi tetapi upaya yang dilakukan BPN belum bisa

menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi antara PT PN XIV dan warga

Maroangin karena keberadaan masyarakat Maroangin yang ingin menang dengan

jalannya sendiri tidak bersedia menyelesaikan masalah melalui pengadilan agar

jelas lahan tersebut jatuh kepada warga atau ke perusahaan.

BPN Kabupaten Enrekang sangat berperan dalam penanganan sengketa tanah

yang terjadi tetapi upaya-upaya yang dilakukan kurang berhasil untuk menciptakan

perdamaian kedua pihak yang terjadi perselisihan yang diakibatkan perebutan lahan

seluas 5.230 Ha.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk melalui informasi dalam

peran BPN Kabupaten Enrekang dalam penanganan konflik lahan yang terjadi yang

bernarasumber BPN, PT.PN XIV, dan masyarakat disimpulkan bahwa BPN sudah

berperan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dari tahapan tahapan yang sudah

menjadi peraturan BPN. Tahapan pertama yaitu pelaporan yang diserahkan ke BPN

kemudian dilakukan tindakan penanganan kemudian pemetaan masalah dilanjut

dengan detifikasi dan penyelesaian konflik. Tahapan-tahapan yang sudah ada

diperaturan BPN ini yang menjadi landasan untuk berupaya dalam penanganan

sengketa tanah yang terjadi antara PT P T X I V dan masyarakat M a r o a n g i n

yang memperebutkan lahan seluas 5.230 Ha.

Page 91: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

79

BPN sebagai salah satu aktor yang ikut menangani sengketa tanah yang

terjadi sudah melakukan berbagai upaya agar terlaksananya penyelesaian melalui

mediasi, regulator, dinamisator dan fasilitator.

Page 92: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

80

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul Peran Badan

Pertanahan Nasional Dalam Mengoptimalisasi Penyelesaian Konflik Lahan (Studi

Kasus Desa Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang), maka dapat di

simpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah benar-benar mengatur sebagai regulator untuk mencari tau

kejelasan dari konflik yang terjadi antar PT. PN XIV dan masyarakat Desa

Maroangin Kecamatan Maiwa. Ini merupakan langkah yang benar yang dilakukan

oleh pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

2. Pemerintah kecamatan ataupun pemerintah desa menggerakkan partisipasi

untuk memelihara dinamika konflik daerah apabila musyawarah tidak mendapat

titik temu maka aparat pemerintah kecamatan dan desa akan memberikan

bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat yang

mengadu tentang konflik lahan.

3. Pemerintah Kabuparen Enrekang memfasilitasi pemerintah dari kecamatan

untuk berkumpul dan membahas permasalahan yang menjadi dasar terjadinya

konflik. Ini merupakan salah satu langkah yang di tempuh oleh pemerintah daerah

demi mencapai titik temu atau akar permasalahan dari konflik yang terjadi.

Page 93: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

81

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis ada berapa hal yang penulis sarankan

semoga kiranya dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua

tanda terkecuali.

1. Masyarakat Desa Maroangin Kecamatan Maiwa yang tidak bersedia mengikuti

jalur hukum pengadilan dan PT PN XIV yang tidak bersedia mediasi dengan warga

Desa Maroangin yang membuat konflik lahan yang terjadi tidak terselesaikan

hingga sekarang maka diperlukan untuk meningkatkan koordinasi pemerintah

untuk menangani konflik lahan antara PT PN XIV dan masyarakat Desa Maroangin

Kecamatan Maiwa.

2. Sengketa tanah yang terjadi antara PT HIM dengan warga Kampung Bandar

Dewa sudah bertahun-tahun dan sampai saat ini belum terselesaikan maka dari itu

perlu mengadakan konferensi perdamaian terhadap kedua belah pihak yang

bersengketa yang difasilitasi oleh pemerintah.

3. Konflik lahan yang terjadi sudah cukup lama sehingga perlunya workshop

penyelesaian konflik yang bisa memberi pemahaman tentang konflik dan

perdamaian dari konflik.

4. Warga Desa Maroangin Kecamatan Maiwa tidak mau mengikuti jalur hukum

pengadilan mereka hanya ingin lahan tersebut kembali kepada mereka maka

diperlukan pemberian dorongan positif dengan memberikan pemahaman tentang

konflik dan kepemilikan tanah kepada masyarakat adat agar sadar terhadap regulasi

yang menentukan siapa pemilik asli tanah tersebut.

Page 94: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

82

DAFTAR PUSTAKA

Biddle B. J. & Thomas. E. J 1966. Role Theory: Concepts and Recearch, New

York: John Wiley & Sons, inc.

Fisher, Simon, dkk. 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk

Bertindak, Cetak Pertama, Ahli Bahasa S.N. Kartikasari, dkk, The British

Counsil, Indonesia, Jakarta.

Jayadinata, T. Johara, 1999. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan

Perkotaan dan Wilayah. Institut Teknologi Bandung.

Joni Emizon, 2001. Alternative Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,

Garamedia Pustaka Utama, Jakarta.

Labolo, Muhadam, 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori,

Konsep dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.

Lindgren, D.T. 1985. Penginderaan Jauh Untuk Perencanaan Penggunaan Lahan.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Malingreau, 1978. Penggunaan Lahan Pedesaan, Penafsiran Citra Untuk

Interpretasi Dan Analisinya. Pusat Pendidikan Interpretasi Citra

Penginderaan Jauh Dan Survey Terpadu. Yogyakarta: UGM.

Miles, Matthew B. Dan A. Michael Hurberman. 2009. Analisis Data Kualitatif.

Jakarta: UI PRESS.

Myers, D.G. (1993). Social Psychology. New York: M Graw-Hill, INC

Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernologi (Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan).

Jakarta: PT. Rineka Cipta

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2008. Teori Kontemporer. Jakarta:

Kencana

Soerjono Soekanto. 2006 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Soetomo. 1995. Masalah Sosial dan Pembangunan. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Spradley.P. James. 1997. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R Dan D, alfabeta:

Bandung.

Page 95: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

83

Sugeng Bayu Wahyono, dkk. 2004. Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi.

Yogyakarta: Institut Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

(INPEDHAM).

Supohardjo. 2005. Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun

Konsensus. Bogor: Pustaka LATIN.

Sutanto, 1986. Penginderaan Jauh Jilid I. Yogyakarta: Gadjah Mada University

Press.

Sutaryono, Nugrogo, Tarli dan Afifi, Irfan. 2014. Ilmu Agraria Lintas Disiplin:

Tinjauan Filsafat Ilmu. Yogyakarta: STPN Press.

Usman, R. 2003. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. PT citra

Aditya Bakti. Bandung.

Winardi. 1994. Manajemen Konflik Perubahan dan Pembangunan. Bandung.

Penerbit: Mandar Maju.

Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori. Aplikasi, dan Penelitian.

Jakarta: Salemba Humanika.

Wirutomo, Paulus. 1981. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Rajawali

Press.

Firdalia, 2016, “Penanganan Sengketa Tanah Antara PT HIM (Huma Indah Mekar)

dan Masyarakat Tulang Bawang Barat”. Skripsi Ilmu Administrasi Negara

FISIP UNILA, Bandar Lampung.

Pamungkas Suryo Jimmy, 2010. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam

Menangani Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan di Kota Semarang.

Skripsi Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP, Semarang.

Rosmitasari, Reni, dkk, 2013, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian

Sengketa Tanah Di Lahan Pasific Mall Kota Tegal”. Jurnal Ilmu

Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Semarang.

https://www.google.com/amp/sulselekspres.com/2018/07/31/ini-awal-mula-

konflik-petani-enrekang-dengan-pt-pn-xiv-persero/.

https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/viewFile/4755/4194.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria.

PP 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai

Atas Tanah.

Page 96: SKRIPSI · 2020. 8. 14. · dukungan kepada penulis, ... konflik antar suporter sepak bola, konflik antar partai politik. Konflik merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi pada

84

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Lrangan Pemakaian Tanpa Ijin

yang Berhak atau Kuasanya yang Sah.