Konflik Batas Antar Wilayah

Konflik Batas Antar WilayahNama Kelompok Aditya Pratomo (14521273)Fachri Fachrul Qashmal (14521279)MALAYSIAINDONESIA

VSLatar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai banyak pulau dan potensi Sumber Daya Alam. Salahsatunya adalah Ambalat , yang terletak di laut Sulawesi atau Selat Makassar milik negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Blok Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. Yang perlu digaris bawahi wilayah Ambalat adalah milik Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, yang ditandatangani di Kuala Lumpur, telah diratifikasi pada tanggal 7 November 1969. Hal ini kemudian menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kedaulatan Indonesia. Akan tetapi, letak geografis Blok Ambalat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, sehingga rawan menimbulkan konflik perbatasan.

Latar Belakang Perilaku Klaim MalaysiaSegi EkonomiSegi PolitikSegi EkonomiMalaysia ingin memperluas wilayah negaranya, untuk mencapai kedaulatan yang lebih atas wilayah tersebut. Dengan bertambahnya wilayah sehingga meningkatkan kedaulatan , hal tersebut dapat meningkatkan pula harga diri bangsanya di kancah Internasional.

Segi EkonomiKeinginan Malaysia untuk memiliki kawasan perairan Ambalat adalah karena di perairan tersebut terdapat sumber daya alam yang melimpah yaitu minyak dan gas bumi yang diperkirakan masih sangat menghasilkan dalam jangka waktu 30 tahun ke depan.Dasar Hukum bahwa blok Ambalat adalah Milik IndonesiaGaris Pangkal Teritori menurut Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 Seperti yang telah dijelaskan melalui kerangka teori, bahwa konvensi hukum laut telah disepakati oleh negara- negara di PBB. Yang kemudian dituangkan dalam UU No.17 Tahun1985. Garis Pangkal Kepulauan Indonesia menurut UU No.6 Tahun 1996 mengenai perairan Indonesia

Penyebab Mengapa Indonesia Tidak Ingin Mengajukan Masalah Sengketa Blok Ambalat ke Mahkamah Internasional

Sebenarnya masalah peng-klaiman blok Ambalat oleh Malaysia yang seharusnya milik Indonesia bisa dikategorikan sebagai konflik sengketa internasional. Karena Malaysia sudah melanggar perjanjian internasional, melanggar hak , kepentingan dan kedaulatan negara lain, yaitu Indonesia.

Tetapi mengapa sampai saat ini, Indonesia menolak untuk mengajukan masalah tersebut ke Mahkamah Internasional/ ICJ tentu menjadi suatu pertanyaan.

Alasan mengapa blok Ambalat tidak diajukan ke Mahkamah Internasional adalah adanya trauma tersendiri semenjak lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002.

Kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan telah di sepakati Indonesia dan Malaysia untuk dibawa ke mahkamah internasional tahun 1997, dan keputusan Mahkamah Internasional pada 17 desember 2002. Indonesia saat itu telah berjuang untuk mempertahankan Pulau Sipadan dan Ligitan, dengan menyewa lima penasehat hukum asing dan tiga peneliti asing untuk membuktikan kepemilikannya. Akantetapi alhasil Pulau tersebut jatuh ke tangan Malaysia. Ada 17 hakim Mahkamah Internasional dalam proses penentuan keputusan, dan diantaranya hanya ada 1 yang berpihak pada Indonesia, sedangkan 16 hakim lain berpihak pada Malaysia. Hal tersebut karena pertimbangan efektivitas yaitu pemerintah Inggris ( mantan penjajah malaysia ) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan peraturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930 dan operasi mercusuar sejak 1960-an Sugiharto, Lepasnya Pulau Ligitan dan Sipadan

Usaha yang Dapat Diterapkan Oleh Indonesia dalam Menyelesaikan Konflik Ambalat1. Melalui Departemen Luar NegeriPosisi Indonesia dapat diakatakan kuat menurut landasan hukum yang ada. Jadi Deplu berfungsi sebagai juru bicara kenegaraan melakukan diplomasi. Dimana menekankan kembali kepada Malaysia mengenai perjanjian Internasional dan landasan hukum bahwa Ambalat sejatinya adalah milik Indonesia.

2. Melalui Militer : TNI AL

Adanya Tentara Negara Indonesia adalah untuk berperan sebagai penegak hukum dan komponen utama dalam pertahanan negara. Oleh sebab itu untuk mempertahankan kestabiitasan perairan wilayah Ambalat, militer dapat dikerahkan. Dan berfungsi menjaga agar tidak ada kapal Malaysia yang melanggar kedaulatan wilayah Indonesia. Meskipun tidak diperhadapkan perang secara langsung.

Dengan adanya penjagaan dari militer tersebut diharapkan bisa memberi efek jera bagi kapal Malaysia yang melintas tanpa izin. Dan menindak tegas penyelewengan yang ada, sehingga Indonesia tidak diremehkan oleh Malaysia.

Faktor yang bisa mendatangkan konflik atau sengketa antara suatu negara dengan negara lain.

1. Ketimpangan Kekuasaan 2.Transisi Kekuasaan 3.Nasionalisme, Separatisme, dan Iredentisme 4.Darwinisme Sosial Internasional 5.Kegagalan komunikasi akibat kekeliruan persepsi dan dilema keamanan 6.Kegagalan komunikasi akibat ironi atau kesalahan teknis 7.Perlombaan senjata 8.Kekompakan internal melalui konflik eksternal 9.Konflik internasional akibat perselisihan internal10.Kerugian relatif11.Naluri agresi12.Rangsangan ekonomis dan ilmiah13.Kompleks industri militer14.Pembatasan penduduk15.Penyelesaian konflik melalui kekerasanTerima Kasih