skenrio etik

8/19/2019 skenrio etik

1/18

PENDAHULUAN

Etik adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari moralitas . Etik harus dibedakan

dengan sains yang mempelajari mora;itas, yaitu etik deskriptif, sedangkan bioetika adalah

salah satu cabang dari etik normatif. Bioetik atau biomedical etik adalah etik yang

berhubungan dengan praktek kedokteran atau penelitian di bidang biomedis.

Profesi kedokteran diharapkan memiliki sikap profesionalisme, yaitu sikap yang

bertanggung jawab, sikap kompetensi dan wewenang yang sesuai waktu juga tempat, sikap

etis sesuai etika profesi, bekerja sesuai standar yang ditetapkan, dan untuk bidang kesehatan

diperlukan adanya sikap altruis (rela berkorban).

idalam menentukan tindakan di bidang kesehatan medis, perlu dipertimbangkan

tentang kebutuhan pasien, namun keputusan tetap harus didasarkan pada hak!hak asasi

pasien. alam pengambilan keputusan sebagai tenaga medis pun kita perlu mempelajari

tentang etika yang merupakan disiplin ilmu yang mempelajari baik buruk atau benar salahnya

suatu tindakan perbuatan seseorang " institusi dilihat dari moralitas.

PEMBAHASAN

Skenario IV : #eorang laki!laki adalah pasien lama anda, dating ke tempat praktek anda. $a

menyapa dengan baik seperti biasanya, dan kemudian meminta tolong kepada anda

melakukan sesuatu.

%akak kandungnya saat ini sedang diperiksa oleh kejaksaan karena diduga

telah melakukan tindak pidana korupsi, dengan status tahanan. $a sebenernya menderita

penyakit jantung yang telah lama dideritanya, penyakit le&er, dan penyakit pada lutut

kanannya ( osteochondritis genu) sehingga ia mengalami hambatan dalam berjalan. Pasien

lama anda tersebut menunjukan kepada anda data!data medic dari kakaknya. Pasien lama

anda tersebut mendengar bahwa di 'epang terdapat seorang professor ortopedi mahir dalam

menangani penyakit lututnya. leh karena itu ia meminta kepada anda untuk dapat

membuatkan surat pengantar berobat ke Profesor di 'epang tersebut.

Etika Kedokteran

Etika adalah disiplin ilmu yang mempelajari baik buruk atau benar salahnya suatu

sikap dan atau perbuatan seseorang indi&idu atau institusi dilihat dari moralitas. da dua

macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku

| P a g e 1


2/18

manusia terutamanya apabila menyangkut ilmu profesi kedokteran yang berhadapan dengan

pasien*

• Etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap

dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatuyang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil

keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.

• Etika normative, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku

ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang

bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan

kerangka tindakan yang akan diputuskan.+

%ode Etik %edokteran $nternasional berisikan tentang kewajiban umum, kewajiban

terhadap pasien, kewajiban terhadap sesama dan kewajiban terhadap diri sendiri. #elanjutnya,

%ode Etik %edokteran $ndonesia dibuat dengan mengacu kepada %ode Etik %edokteran

$nternasional. #elain %ode Etik Profesi di atas, praktek kedokteran juga berpegang kepada

prinsip!prinsip moral kedokteran, prinsip!prinsip moral yang dijadikan arahan dalam

membuat keputusan dan bertindak, arahan dalam menilai baik!buruknya atau benar!salahnya

suatu keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi moral. Pengetahuan etika ini dalam

perkembangannya kemudian disebut sebagai etika biomedis. Etika biomedis memberi pedoman bagi para tenaga medis dalam membuat keputusan klinis yang etis (clinical ethics)

dan pedoman dalam melakukan penelitian di bidang medis.

i dalam menentukan tindakan di bidang kesehatan atau kedokteran, keputusan

hendaknya mempertimbangkan Etika Profesi %edokteran. Etika adalah disiplin ilmu yang

mempelajari baik buruk atau benar salahnya suatu sikap dan atau perbuatan seseorang

indi&idu atau institusi dilihat dari moralitas. Penilaian baik!buruk, benar!salah dari sisi moral

tersebut menggunakan pendekatan teori etika yang cukup banyak jumlahnya. erdapat dua

teori etika yang paling banyak dianut orang adalah teori deontologi dan teleologi. eontologi

mengajarkan bahwa baik!buruknya suatu perbuatan harus dilihat dari perbuatannya itu sendiri

sedangkan teleologi mengajarkan untuk menilai baik!buruk tindakan dengan melihat hasil

atau akibatnya. eontologi lebih mendasarkan kepada ajaran agama, tradisi dan budaya,

sedangkan teologi lebih kearah penalaran (reasoning) dan pembenaran (justifikasi) kepada

a-as manfaat. ,!

| P a g e 2


3/18

%aidah dasar (prinsip) Etika " Bioetik adalah aksioma yang mempermudah penalaran

etik. Prinsip!prinsip itu harus spesifik. Pada praktiknya, satu prinsip dapat dibersamakan

dengan prinsip yang lain. etapi pada beberapa kasus, karena kondisi berbeda, satu prinsip

menjadi lebih penting dan sah untuk digunakan dengan mengorbankan prinsip yang lain.

%eadaan terakhir disebut dengan prima facie. %onsil %edokteran $ndonesia, dengan

mengadopsi prinsip etika kedokteran barat, menetapkan bahwa, praktik kedokteran $ndonesia

mengacu kepada kaidah dasar moral (sering disebut kaidah dasar etika kedokteran atau

bioetika), juga prima facie dalam penerapan praktiknya.

Prinsip"Prinsip Etika Profesi.Beauchamp and childress (+//) menguraikan bahwa untuk

mencapai suatu keputusan etis diperlukan empat kaedah dasar moral dan beberapa rules

dibawahnya, yaitu*+

A# Prinsip $enefi%en%e, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditunjukan

kepada kebaikan pasien. okter harus mengusahakan agar pasien yang dirawatnya terjaga

keadaan kesehatannya. Pengertian berbuat baik di sini adalah bersikap ramah atau

menolong, lebih dari sekedar memenuhi kewajibannya.indakan konkrit dari

beneficience meliputi*

+. 0engutamakan altruisme (menolong tanpa pamrih, rela berkorban untuk kepentingan

orang lain)

1. 0enjamin nilai pokok harkat dan martabat manusia

2. 0emandang pasien"keluarga"sesuatu tidak hanya sejauh menguntungkan dokter

. 0engusahakan agar kebaikan"manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan

keburukannya

3. Paternalisme bertanggung jawab"berkasih sayang

4. 0enjamin kehidupan baik

5. Pembatasan 6goal based7

8. 0aksimalisasi pemuasan kebahagiaan " preferensi pasien

/. 0inimalisasi akibat buruk

+9. %ewajiban menolong pasien gawat darurat

++. 0enghargai hak!hak pasien secara keseluruhan+1. idak menarik honorarium di luar kepantasan

+2. 0aksimalisasi kepuasan tertinggi secara keseluruhan

+. 0engembangkan profesi secara terus!menerus

+3. 0emberikan obat berkhasiat namun murah

+4. 0enerapkan :olden ule Principle, dimana kita harus memperlakukan orang lain

seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain.

B# Prinsip non"ma&efi%en%e, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang

memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai


4/18

1. %ondisi untuk menggambarkan criteria ini adalah*

2. 0engobati pasien yang luka

. idak membunuh pasien (tidak melakukan euthanasia)

3. idak menghina"mencaci maki"memanfaatkan pasien

4. idak memandang pasien hanya sebagai objek

5. 0engobati secara tidak proporsional8. 0encegah pasien dari bahaya

/. 0enghindari misinterpretasi dari pasien

+9. idak membahayakan kehidupan pasien karena kelalaian

++. 0emberiksan semangat hidup

+1. 0elindungi pasien dari serangan

+2. idak melakukan white collar crime dalam bidang kesehatan" kerumah!sakitan yang

merugikan pihak pasien" keluarganya.

'# Prinsip a(tonom), yaitu prinsip moral yang menghormati hak!hak pasien (the rights to

self determinations). 0aksudnya tiap indi&idu harus diperlakukan sebagai makhluk hidup

yang memiliki otonomi (hak untuk menentukan nasibnya sendiri).indakan konkrit dari

autonomi meliputi*1

+. 0enghargai hak menentukan nasibnya sendiri

1. idak menginter&ensi pasien dalam membuat keputusan (pada kondisi elektif)

2. Berterus terang

. 0enghargai pri&asi

3. 0enjaga rahasia pasien

4. 0enghargai rasionalitas pasien

5. 0elaksanakan informed consent

8. 0embiarkan pasien dewasa dan kompeten mengambil keputusan sendiri

/. idak menginter&ensi atau menghalangi autonomi pasien

+9. 0encegah pihak lain ,emginter&ensi pasien dalam membuat keputusan, termasuk

keluarga pasien sendiri

++. #abar menunggu keputusan yang akan diambil pasien pada kasus non emergensi

+1. idak berbohong kepada pasien meskipun demi kebaikan pasien

+2. 0enjaga hubungan.

D# Prinsip *(sti%e, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam

mendistribusikan sumber daya (distributi&e justice). 0aksudnya adalah memperlakukan

semua pasien sama dalam kondisi yang sama.indakan konkrit yang termasuk justice

meliputi*

+. 0emberlakukan segala sesuatu secara uni&ersal

1. 0engambil porsi terakhir dari proses membagi yang telah ia lakukan

2. 0emberi kesempatan yang sama terhadap pribadi dalam posisi yang sama

. 0enghargai hak sehat pasien (affordability, e>uality, accessibility, a&ailability,

>uality)

3. 0enghargai hak hukum pasien

4. 0enghargai hak orang lain

5. 0enjaga kelompok yang rentan (yang paling merugikan)

8. idak membedakan pelayanan pasien atas dasar #, status social, dll

/. idak melakukan penyalahgunaan

+9. 0emberikan kontribusi yang relati&e sama dengan kebutuhan pasien

| P a g e 4


5/18

++. 0eminta partisipasi pasien sesuai kemampuannya

+1. %ewajiban mendistribusi keuntungan dan kerugian (biaya, beban, sanksi) secara adil

+2. 0engembalikan hak kepada pemiliknya pada saat yang tepat dan kompeten

+. idak memberi beban berat secara tidak merata tanpa alasan sah"tepat

+3. 0enghormati hak populasi yang sama!sama rentan penyakit"gangguan kesehatan

+4. Bijak dalam makroalokasi.+,2

Peranan Etika Da&am Profesi:

. #uatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan

bersama kerana nilai!nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan

orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil

yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa.

B. #alah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai!nilai yang menjadi landasan

dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan

sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. :olongan ini sering menjadi pusat

perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode

etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.

#orotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku!perilaku sebagian para

anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai!nilai pergaulan yang telah disepakati

bersama (tertuang dalam kode etik profesi), sehingga terjadi kemerosotan etik pada

masyarakat profesi tersebut. +,

+(*(an Kode Etik Profesi:

. ?ntuk menjunjung tinggi martabat profesi.

B. ?ntuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.

@. ?ntuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.

. ?ntuk meningkatkan mutu profesi.

E. ?ntuk meningkatkan mutu organisasi profesi.

A. 0eningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.:.

0empunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.1

Praktek kedokteran juga berpegang kepada prinsip!prinsip moral kedokteran, prinsip!prinsip

moral yang dijadikan arahan dalam membuat keputusan dan bertindak, arahan dalam menilai

baik!buruknya atau benar!salahnya suatu keputusan atau tindakan medis dilihat dari segi

moral. Pengetahuan etika ini dalam perkembangannya kemudian disebut sebagai etika

biomedis. Etika biomedis memberi pedoman bagi para tenaga medis dalam membuat

keputusan klinis yang etis (clinical ethics) dan pedoman dalam melakukan penelitian di

bidang medis.ilai!nilai materialisme yang dianut masyarakat harus dapat dibendung denganmemberikan latihan dan teladan yang menunjukkan sikap etis dan profesional dokter.

| P a g e 5


6/18

Pembuatan keputusan etik terutama dalam situasi klinik, dapat juga dilakukan dengan

pendekatan yang berbeda dengan pendekatan kaidah dasar moral diatas. 'onsen, #iegler, dan

Cinslade mengembangkan teori etik yang menggunakan topik yang esensial dalam

pelayanan klinik, yaitu*

. 0edical indication. Pada topik ini dimasukkan semua prosedur diagnostik dan terapi yang

sesuai untuk menge&aluasi keadaan pasien dan mengobatinya. Penilaian aspek indikasi

medis ini ditinjau dari sisi etiknya, terutama menggunakan kadiah beneficence dan non!

maleficence. Pertanyaan etika pada topic ini adalah serupa dengan seluruh informasi yang

selayaknya disampaikan kepada pasien pada informed consent.

B. Patient preferences. Pada topik ini kita memperhatikan nilai dan penilaian pasien tentang

manfaat dan beban yang akan diterimanya, yang berarti cerminan kaidah autonomy.

Pertanyaan etiknya meliputi pertanyaan tentang kompetensi pasien, sifat &olunteer sikap

dan keputusannya, pemahaman atas informasi, siapa pembuat keputusan bila pasien tidak

kompeten, nilai dan keyakinan yang dianut pasien, dan lain!lain.

@. Duality of life. opik ini merupakan aktualisasi salah satu tujuan kedokteran, yaitu,

memperbaiki, menjaga, atau meningkatkan kualitas hidup insani. pa, siapa, dan

bagaimana melakukan penilaian kualitas hidup merupakan pertanyaan etik sekitar

prognosis, yang berkaitan dengan beneficence, non!maleficence, dan autonomy.. @ontetual features. alam topik ini dibahas pertanyaan etik seputar aspek non medis

yang mempengaruhi keputusan, seperti faktor keluarga, ekonomi, agama, budaya,

kerahasiaan, alokasi sumber daya, dan faktor hukum.+,2

Informed 'onsent

$nformed @onsent terdiri dari dua kata yaitu informed yang berarti telah mendapat

penjelasan atau keterangan (informasi), dan consent yang berarti persetujuan atau memberi

i-in. 'adi informed consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah

mendapat informasi. engan demikian informed consent dapat didefinisikan sebagai

persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenaitindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya.

iga elemen $nformed consent,

A# +reso&d e&ements

Elemen ini sebenarnya tidak tepat dianggap sebagai elemen, oleh karena sifatnya

lebih ke arah syarat, yaitu pemberi consent haruslah seseorang yang kompeten (cakap).

%ompeten disini diartikan sebagai kapasitas untuk membuat keputusan medis. %ompetensi

manusia untuk membuat keputusan sebenarnya merupakan suaut kontinuum, dari sama sekali

tidak memiliki kompetensi hingga memiliki kompetensi yang penuh. iantaranya terdapat

| P a g e 6


7/18

berbagai tingkat kompetensi membuat keputusan tertentu (keputusan yang reasonable

berdasarkan alasan yang reasonable).

#ecara hukum seseorang dianggap cakap (kompeten) apabila telah dewasa, sadar dan

berada dalam keadaan mental yang tidak di bawah pengampuan. ewasa diartikan sebagai

usia telah mencapai 1+ tahun atau telah pernah menikah. #edangkan keadaan mental yang

dianggap tidak kompeten adalah apabila mempunyai penyakit mental sedemikian rupa

sehingga kemampuan membuat keputusan menjadi terganggu.1,

B# Information e&ements

Elemen ini terdiri dari dua bagian yaitu, disclosure (pengungkapan) dan understanding

(pemahaman). Pengertian 7berdasarkan pemahaman yang adekuat membawa konsekuensi

kepada tenaga medis untuk memberikan informasi (disclosure) sedemikian rupa sehingga pasien dapat mencapai pemahaman yang adekuat. alam hal ini, seberapa 7baik7 informasi

harus diberikan kepada pasien, dapat dilihat dari 2 standar, yaitu *

+. #tandar Praktik Profesi. Bahwa kewajiban memberikan informasi dan kriteria ke!

adekuat!an informasi ditentukan bagaimana biasanya dilakukan dalam komunitas

tenaga medis.alam standar ini ada kemungkinan bahwa kebiasaan tersebut di atas

tidak sesuai dengan nilai!nilai sosial setempat, misalnya resiko yang 7tidak bermakna7

(menurut medis) tidak diinformasikan, padahal mungkin bermakna dari sisi sosial

pasien.

1. #tandar #ubyektif. Bahwa keputusan harus didasarkan atas nilai!nilai yang dianut oleh

pasien secara pribadi, sehingga informasi yang diberikan harus memadai untuk pasien

tersebut dalam membuat keputusan. %esulitannya adalah mustahil (dalam hal

waktu"kesempatan) bagi profesional medis memahami nilai!nilai yang secara

indi&idual dianut oleh pasien.

2. #tandar pada easonable Person. #tandar ini merupakan hasil kompromi dari kedua

standar sebelumnya, yaitu dianggap cukup apabila informasi yang diberikan telahmemenuhi kebutuhan umumnya orang awam.3

'# 'onsent e&ements

Elemen ini terdiri dari dua bagian yaitu, &oluntariness (kesukarelaan, kebebasan) dan

authori-ation (persetujuan). %esukarelaan mengharuskan tidak ada tipuan, misrepresentasi

ataupun paksaan. Pasien juga harus bebas dari 7tekanan7 yang dilakukan tenaga medis yang

bersikap seolah!olah akan 7dibiarkan7 apabila tidak menyetujui tawarannya.1, @onsent dapat

diberikan *

+. inyatakan (epressed)

a. inyatakan secara lisan

| P a g e 7


8/18

b. inyatakan secara tertulis. Pernyataan tertulis diperlukan apabila dibutuhkan bukti

di kemudian hari, umumnya pada tindakan yang in&asif atau yang beresiko

mempengaruhi kesehatan penderita secara bermakna.Permenkes tentang

persetujuan tindakan medis menyatakan bahwa semua jenis tindakan operatif

harus memperoleh persetujuan tertulis.

1. idak dinyatakan (implied). Pasien tidak menyatakannya, baik secara lisan maupun

tertulis, namun melakukan tingkah laku (gerakan) yang menunjukkan jawabannya.

0eskipun consent jenis ini tidak memiliki bukti, namun consent jenis inilah yang

paling banyak dilakukan dalam praktik sehari!hari. 0isalnya adalah seseorang yang

menggulung lengan bajunya dan mengulurkan lengannya ketika akan diambil

darahnya.

#uatu informed consent baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 2 (tiga)

unsure sebagai berikut *

. %eterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter

B. %ompetensi pasien dalam memberikan persetujuan

@. %esukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.

i $ndonesia perkembangan 6informed consent7 secara yuridis formal, ditandai dengan

munculnya pernyataan $katan okter $ndonesia ($$) tentang 6informed consent7 melalui #%

PB!$$ o. 2+/"PB"."88 pada tahun +/88. %emudian dipertegas lagi dengan Per0en%es

o. 383 tahun +/8/ tentang 6Persetujuan indakan 0edik atau $nformed @onsent7. Fal ini

tidak berarti para dokter dan tenaga kesehatan di $ndonesia tidak mengenal dan melaksanakan

6informed consent7 karena jauh sebelum itu telah ada kebiasaan pada pelaksanaan operatif,

dokter selalu meminta persetujuan tertulis dari pihak pasien atau keluarganya sebelum

tindakan operasi itu dilakukan.#ecara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna

jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk

melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu*

. Persetujuan ertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung resiko

besar, sebagaimana ditegaskan dalam Per0en%es o. 383"0en.%es"Per"$G"+/8/ Pasal 2

ayat (+) dan #% PB!$$ o. 2+/"PB"."88 butir 2, yaitu intinya setiap tindakan medis

yang mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah

sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan

medis serta resiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi informed consent);

B. Persetujuan Hisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat non!in&asif

dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien;

| P a g e 8


9/18

@. Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien yang akan

disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai

tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya.3,4

+(*(an Pe&aksanaan Informed 'onsent. alam hubungan antara pelaksana (dokter)

dengan pengguna jasa tindakan medis (pasien), maka pelaksanaan 6informed consent7,

bertujuan *

. 0elindungi pengguna jasa tindakan medis (pasien) secara hukum dari segala tindakan

medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, maupun tindakan pelaksana jasa tindakan

medis yang sewenang!wenang, tindakan malpraktek yang bertentangan dengan hak asasi

pasien dan standar profesi medis, serta penyalahgunaan alat canggih yang memerlukan

biaya tinggi atau 6o&er utili-ation7 yang sebenarnya tidak perlu dan tidak ada alasan

medisnya;

B. 0emberikan perlindungan hukum terhadap pelaksana tindakan medis dari tuntutan!

tuntutan pihak pasien yang tidak wajar, serta akibat tindakan medis yang tak terduga dan

bersifat negatif, misalnya terhadap 6risk of treatment7 yang tak mungkin dihindarkan

walaupun dokter telah bertindak hati!hati dan teliti serta sesuai dengan standar profesi

medik.

Perlunya dimintakan informed consent dari pasien karena informed consent mempunyai

beberapa fungsi sebagai berikut *

. Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia

B. Promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri

@. ?ntuk mendorong dokter melakukan kehati!hatian dalam mengobati pasien

. 0enghindari penipuan dan misleading oleh dokter

E. 0endorong diambil keputusan yang lebih rasional

A. 0endorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan

:. #ebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan.1

Aspek H(k(m Informed 'onsentalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis (dokter, dan

pasien) bertindak sebagai 6subyek hukum7 yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban,

sedangkan 6jasa tindakan medis7 sebagai 6obyek hukum7 yakni sesuatu yang bernilai dan

bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu

perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun

oleh dua pihak.alam masalah 6informed consent7 dokter sebagai pelaksana jasa tindakan

medis, disamping terikat oleh %E%$ (%ode Etik %edokteran $ndonesia) bagi dokter, juga

tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan!ketentuan hukun perdata, hukum pidana

| P a g e 9


10/18

maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan.Pada pelaksanaan tindakan

medis, masalah etik dan hukum perdata, tolok ukur yang digunakan adalah 6kesalahan kecil7

(culpa le&is), sehingga jika terjadi kesalahan kecil dalam tindakan medis yang merugikan

pasien, maka sudah dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Fal ini

disebabkan pada hukum perdata secara umum berlaku adagium 6barang siapa merugikan

orang lain harus memberikan ganti rugi7. #edangkan pada masalah hukum pidana, tolok ukur

yang dipergunakan adalah 6kesalahan berat7. leh karena itu adanya kesalahan kecil (ringan)

pada pelaksanaan tindakan medis belum dapat dipakai sebagai tolok ukur untuk menjatuhkan

sanksi pidana.5

spek Fukum Perdata, suatu tindakan medis yang dilakukan oleh pelaksana jasa

tindakan medis (dokter) tanpa adanya persetujuan dari pihak pengguna jasa tindakan medis

(pasien), sedangkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan mampu memberikan persetujuan,

maka dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dipersalahkan dan digugat telah

melakukan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal +243

%itab ?ndang!undang Fukum Perdata (%?FPer). Fal ini karena pasien mempunyai hak atas

tubuhnya, sehingga dokter dan harus menghormatinya;spek Fukum Pidana, 6informed

consent7 mutlak harus dipenuhi dengan adanya pasal 23+ %itab ?ndang!?ndang Fukum

Pidana (%?FP) tentang penganiayaan. #uatu tindakan in&asi&e (misalnya pembedahan,

tindakan radiology in&asi&e) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya i-in

dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan tindak

pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 23+ %?FP.

#ebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus menyadari bahwa 6informed

consent7 benar!benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pihak pasien

dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing!masing pihak yang

seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. 0asih banyak seluk beluk dari informed

consent ini sifatnya relati&e, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah suatu inforamsi

sudah atau belum cukup diberikan oleh dokter. Fal tersebut sulit untuk ditetapkan secara pasti

dan dasar teoritis!yuridisnya juga belum mantap, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih

mendalam lagi terhadap masalah hukum yang berkenaan dengan informed consent ini.1,

-aasia Kedokteran

ahasia kedokteran adalah suatu norma yang secara tradisional dianggap sebagai

norma dasar yang melindungu hubungan dokter dan pasien. #esuai dengan sumpah dokter,

kode etik kedokteran internasional, dan peraturan oemerintah no.+9 tahun +/44 yang

| P a g e 10


11/18

mengatur kewajiban simpan rahasia kedokteran oleh seluruh tenaga kesehatan. amun dalam

PP ini diberikan pengecualian apaiba terdapat Peraturan Perundang!undangan (PP) yang

sederajat atau lebih tinggi (??), dalam pasal 8 ayat (1)* 3

•

?ntuk kepentingan kesehatan pasien• ?ntuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum

• Permintaan pasien sendiri

• Berdasarkan ketentuan undang!undang

Peraturan lain yang membenarkan pembukaan rahasia kedokteran antara lain adalah

ketentuan pasal 39 %?FP, pasal 3+ %?FP, pasal 8 %?FP, dan pasal / %?FP.

alam permenkes no.5/a, rekam medis boleh dibuka untuk pendidikan dan penelitian.

alam kaitannya dengan keadaan memaksa, dikenal dua keadaan yaitu*3

+. &ermacth* pengaruh daya paksa yang memadai1. oodtoeestand* keadaan yang memaksa

apat diakibatkan pertentangan antara dua kepentingan hukum, pertentangan antara

kepentingan hukum dan kewajiban hukum, dan pertentangan antara dua kewajiban

hukum. #alah satu contoh noodtoestand adalah kasus dokter yang menemukan child

abuse yang berat dan dicurigai akan bertambah parah dihari kemudian.

?ntuk memahami rahasia jabatan ditilik dari sudut hukum,tingkah laku seorang

dokter dibagi menjadi 1 jenis *

+. ingkah laku yang bersangkutann dalam pekerjaan sehari!harialam hal ini yang harus diperhatikan ialah *

a. Pasal 211 %?FP yang berbunyi *

(+) Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatan

atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu ia diwajibkan

untuk menyimpannya, dihukum dengan pidana perkara paling lama sembilan

bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah

(1) 'ika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang yang tertentu,maka perbuatan itu

hanya dituntut atas pengaduan orang tersebut.

1. ingkah laku dalam keadaan khusus0enurut hukum, setiap warga egara dapat dipanggil oleh pengadilan untuk didengar

sebagai saksi.#elain itu, seorang yang mempunyai keahlian dapat dipanggil sebagai

ahli. engan demikian, dapatlah terjadi, bahwa seorang yang mempunyai keahlian,

umpamanya seorang dokter, dipanggil sebagai saksi, sebagai ahli sekaligus sebagai

saksi ahli.2

#ebagai saksi atau saksi ahli mungkin sekali ia diharuskan memberi keterangan

tentang seorang yang sebelum itu telah menjadi pasien yang diobatinya. $ni berarti ia

seolah!olah diharuskan melanggar rahasia pekerjaannya. %ejadian ini bertentangan

| P a g e 11


12/18

dan dapat dihindarkan karena adanya hak undur diri seperti yang tercantum dalam

pasal 155 reglemen $ndonesia yang diperbaharui, bunyinya *

(+) Barang siapa yang martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah,

diwajibkan menyimpan rahasia, boleh minta mengundurkan ddari memberi

penyaksian, akan tetapi hanya dan terutama mengenai hal yang diketahuinya

dan dipercayakan kepadanya karena martabatnya, pekerjaannya atau

jabatannya itu.

alam pasal 8 undang!undang o 1/ tahun 199 tentang praktik kedokteran

pada paragraph mengenai rahasia kedokteran, dinyatakan bahwa


13/18

+. Pasal 5c. #eorang dokter harus menghormati hak!hak pasien, hak!hak sejawatnya, dan

hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.

1. Pasal +1. #etiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang

seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Pada dasarnya rahasia kedokteran harus tetap disimpan walaupun pasien tersebut telah

meninggal. ahasia kedokteran ini begitu dijunjung tinggi dalam masyarakat, sehingga

walaupun dalam pengadilan meminta seorang dokter untuk membuka rahasia kedokteran,

seorang dokter memiliki hak tolak (&erschoningsrecht). Fak ini telah diatur dalam pasal +59

%?FP, yang menentukan bahwa mereka yang diwajibkan menyimpan rahasia

pekerjaan"jabatan dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai

saksi. amun ayat kedua dari pasal +59 %?FP tersebut membatasi hak tolak sesuai dengan

pertimbangan hakim. Fal ini tentunya diterapkan bila kepentingan yang dilindungi

pengadilan lebih tinggi dari rahasia kedokteran.1

.itness to stand tria& dan .itness to $e detained

%apasitas yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dikatakan kompeten

memberikan kesaksian di pengadilan adalah mampu mengamati, mengingat dan

berkomunikasi tentang peristiwa yang dipertanyakan, serta memahami sifat dan dampak dari

sumpah yang diucapkannya (be capable of observing, remembering, and communicating

about events in question, understand the nature of an oath).

%ompetensi yang lebih tinggi kualitasnya harus dimiliki oleh seseorang yang akan

diinterogasi sebagai tersangka (competence to be interviewed, competence to be detained )

ataupun diperiksa di sidang pengadilan sebagai terdakwa (competence to stand trial ).

Perasaan moral masyarakat menyatakan bahwa indi&idu yang tidak dapat memahami sifat

dan obyektif persidangan yang melawannya, tidak mampu berkonsultasi dengan penasehat

hukumnya dan tidak mampu membantu persiapan pembelaan atas dirinya, dianggap tidak

layak untuk diadili.5

i dalam jurisprudensi kasus usky &s ?# (+/49) dikatakan bahwa test (untuk menguji

kompetensi untuk diajukan ke pengadilan) harus dapat menentukan 6apakah ia saat ini

memiliki kemampuan yang memadai untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya

dengan tingkat penalaran yang memadai dan pemahaman yang memadai tentang fakta dalam

persidangan tersebut7. alam praktek, @hiswyck (+//9) merumuskan kapasitas yang harus

dimiliki adalah sebagaimana dikutip oleh Japata 8 sewaktu mengomentari pemeriksaan atas

Pinochet, yaitu * (+) memberi instruksi kepada penasehat hukum, (1) melakukan pembelaan

| P a g e 13


14/18

atas tuduhan, (2) menantang keberadaan seseorang anggota juri tertentu, dan () memahami

bukti!bukti yang diajukan ke pengadilan.

Penentuan kompetensi biasanya melalui tiga tahap prosedur, dimulai dengan tahap

pencetus. Baik jaksa penuntut umum maupun pembela, ataupun hakim dapat mencetuskan

persoalan kompetensi terdakwa. kibatnya, begitu isu kompetensi diajukan di pengadilan,

maka siapa pun tidak diperbolehkan mengabaikannya K ditinjau dari prinsip fair!trial.

#eorang atau sebaiknya tim dokter yang independen segera dibentuk untuk menilai

keadaan kesehatan jiwa terdakwa. alam hal ini terdapat dua hal yang perlu dicatat, yaitu

unsur prosedural dan unsur substantif. alam kaitannya dengan prosedur, kata 6independen7

di atas berarti bahwa dokter tersebut bukanlah dokter pengobat (treating / attending

physicians), melainkan dokter yang khusus ditunjuk untuk menilai (assessing / advising

physicians). emikian pula pemeriksaan yang dilakukan haruslah pemeriksaan psikiatris

yang impartial. #ecara substantif, kompetensi yang dipertanyakan adalah kompetensi

terdakwa pada saat ini dan bukan kompetensi pada saat melakukan tindak pidana.

Peraturan perundang!undangan di $ndonesia belum mengatur hal di atas, sementara

berbagai negara membuat ketentuan yang jelas dan cukup rinci. ikatakan bahwa selanjutnya

akan digelar suatu formal hearing (tertulis), dimana pada saat tersebut peran ahli psikiatri

sangatlah penting. Bila ia mengatakan bahwa terdakwa mungkin inkompetent (is likely to be

incompetent ), maka biasanya akan digelar suatu competency hearing. Competency hearing

dapat diadakan kapan saja dalam suatu rangkaian persidangan. Psikiater pemeriksa terdakwa

akan menjadi saksi ahli utama dalam competency hearing , namun tidak menutup

kemungkinan diajukannya saksi dan atau ahli lain oleh jaksa penuntut umum ataupun oleh

pembela. alam hal kemudian diputuskan bahwa terdakwa tidak kompeten untuk diajukan ke

pengadilan, maka ia dimasukkan ke dalam suatu institusi atau dirawat selama satuan waktu

tertentu untuk memperoleh obser&asi dalam rangka re!e&aluasi secara berkala. $a dapat

dibebaskan dari ketentuan obser&asi apabila ia dinyatakan kompeten dan konsekuensinya

diajukan ke pengadilan atau perkaranya dihentikan secara resmi.

Pertan//(n/*a0a$an (k(m

#ejarah menunjukkan bahwa seseorang secara hukum dianggap tidak dapat

dipertanggungjawabkan apabila ia menderita 6sakit jiwa7 sehingga 6ia tidak dapat memahami

sifat dan kualitas tindakannya, atau apabila ia memahaminya, ia tidak memahami apakah

| P a g e 14


15/18

tindakannya tersebut benar atau salah7 ( M’ Naughton rule). #etelah seabad lebih ketentuan ini

berlaku, konsep ini mulai dikritik. Para ahli mengatakan bahwa banyak orang menderita

penyakit mental sedemikian rupa sehingga meskipun ia dapat membedakan baik dan

buruknya suatu tindakan, namun ia tidak dapat mengendalikan tindakannya. ?ntuk mengatasi

kelemahan M’Naughton rule tersebut, maka ditambahkanlah satu test, yaitu irresistible

impulse.

leh karena M’Naughton rule dianggap terlalu sempit maka dibuatlah standar yang

lebih luas (urham), yaitu 6terdakwa tidak dapat bertanggungjawab secara pidana apabila

tindak pidana yang dilakukannya adalah hasil dari suatu penyakit jiwa atau defek kejiwaan7.

amun para ahli menganggap ketentuan ini terlalu luas. Pada tahun +/49 the merican Haw

$nstitute (H$) membuat model test dengan menyatakan bahwa 6seseorang tidak bertanggungjawab secara pidana apabila pada saat itu tindak pidana tersebut merupakan

akibat dari penyakit atau defek mental sehingga ia kehilangan kapasitas yang diperlukan

untuk menilai kriminalitas tindakannya atau untuk menyesuaikan tindakannya dalam

mematuhi hukum7 (if at the time of such conduct as a result of mental disease or defect he

lacks substantial capacity either to appreciate the criminality of his conduct or to conform

his conduct to the requirements of the law).

he merican Psychiatry ssociation mengajukan suatu standar yang lebih ketat,

yaitu 6seseorang dapat dinyatakan tidak bersalah karena alasan insanity apabila terbukti

bahwa sebagai hasil dari penyakit mental atau mental retardasinya ia tidak mampu menilai

kesalahan tindakannya pada saat ia melakukan tindak pidana. i dalam standar ini, keadaan

penyakit mental dan retardasi mental hanya meliputi mereka dengan kondisi mental yang

abnormal berat sehingga secara jelas terlihat gangguan persepsi atau pemahaman atas

realitasnya7 (a person charged with a criminal offense should be found not guilty by reason

of insanity if it is shown that as a result of mental disease or mental retardation he wasunable to appreciate the wrongfulness of his conduct at the time of the offense. s used in this

standard, the terms mental disease or mental retardation include only those severely

abnormal mental conditions that grossly and demonstrably impair a person’s perception or

understanding of reality and that are not attributable primarily to the voluntary ingestion of

alcphol or other psychoactive substances).

i $ndonesia kita kenal pasal %?FP sebagai dasar hukum utama *

| P a g e 15


16/18

(+) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya

karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena sakit, tidak

dipidana.

#aat ini $ndonesia belum memiliki peraturan perundangundangan yang mengatur secara rinci

apa yang dimaksud dengan keadaan jiwa sebagaimana bunyi pasal %?FP. leh karena itu

pemeriksaan penilaian kompetensi seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan peradilan

mengacu kepada ketentuan profesional yang terkait dengan itu, yaitu profesi neuro!psikiatri.

Peni&aian kompetensi

Penilaian kompetensi seseorang hingga saat ini masih merupakan bidang yang belum

tuntas benar dan masih dikembangkan oleh berbagai ahli, terutama oleh para ahli psikiatri. i

dunia psikiatri terdapat sejumlah checklists dan tes psikometrik yang didesain untuk

membantu para dokter dalam menilai kompetensi seseorang untuk diajukan ke pengadilan.

#alah satu yang paling sering digunakan adalah Competency to !tand "rial #nstrument (@#$)

yang didesain oleh Haboratorium Psikiatri %omunitas. @#$ mengkur +2 fungsi yang

berkaitan dengan yang dibutuhkan dalam mengikuti proses persidangan dalam rangka ia

dapat membela diri secara adekuat. @#$ menstandarisasi, mengobyektifkan, dan

mengkualifikasikan kriteria yang rele&an untuk menentukan kompetensi seseorang diajukan

ke pengadilan. 5

Berbagai instrumen pemeriksaan yang biasa digunakan dalam psikiatri untuk menilai

intelegensi ($echler dan %rogressive matri&) dan memori juga dapat digunakan (drawing,

brief story, ob'ects). emikian pula Mini Mental !tate (&amination juga dapat dilakukan

untuk mengukur orientasi, memori, perhatian, konsentrasi, kemampuan menyebut nama

obyek, kemampuan untuk mengikuti perintah tulisan dan &erbal, menulis suatu kalimat atau

menggambar suatu geometrik. #elain itu pemeriksaan fisik yang berkaitan dengan fungsi

neurologis tertentu dapat juga dimanfaatkan untuk dapat menjelaskan berbagai kelainan,

seperti C" !can, brain mapping dll. Beberapa pemeriksaan lain bila diperlukan juga dapat

dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara penyakit kronik tertentu, impairment tertentu

dan penggunaan obat!obatan, dengan keadaan mentalnya saat itu.

Pada awal +//9 the Macrthur )oundation *esearch Network on Mental +ealth and

the aw mulai mengembangkan suatu instrumen untuk mengukur kompetensi seseorang

untuk maju ke pengadilan. #tudi tersebut mendasarkan kerjanya kepada proposal *

kompetensi fundamental untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum dan konsep

| P a g e 16


17/18

kontekstual decisional competence. %ompetensi fundamental mengacu kepada kriteria

usky, sedangkan decisional competence mengacu kepada kemampuan untuk

mengungkapkan pendapat yang ingin disampaikannya, kemampuan untuk memahami

informasi yang rele&an, kesadaran yang terinformasi tentang signifikansi informasi tersebut

bagi kasusnya, dan penggunaan penalaran pengambilan keputusan dalam mencapai

keputusan.

Mac rthur !tructured ssessment of the Competencies of Criminal -efendants

(0ac#@!@) menggunakan teori legal competence dan dibagi ke dalam dua garis

konseptual (ad'udication dan decisional competence) dan area fungsional (choice,

understanding, appreciation, and reasoning ). #elanjutnya, dengan merampingkan 0ac#@!

@ mereka dapat menciptakan 0ac@!@ ( Macrthur Competence ssessment "ool Criminal d'udication) yang memiliki 2 pengukuran dan 11 items. 0ac#@!@ dapat

dilakukan dalam waktu kurang dari satu jam, memeriksa * understanding (misalnya

kemampuan memahami informasi umum berkaitan dengan hukum dan prosedur

persidangan); reasoning (misalnya kemampuan melihat informasi dengan potensi rele&an

dengan hukum dan kapasitas untuk menalar pilihan khusus yang menentang terdakwa dalam

persidangan); dan appreciation (misalnya kesadaran rasional akan arti dan konsekuensi

persidangan bagi kasusnya). /

KESIMPULAN

ari skenario yang didapat dan hasil yang diterima kami menyimpulkan bahwa

isini yang harus dijaga oleh seorang dokter adalah untuk tetap menjaga rahasia

kedokteran ialah pertama!tama dokter harus menjelaskan kepada pasien bahwa harus

membawa kakak kandungnya untuk diperiksa dan surat!surat tidak bisa digunakan untuk

keluar dari tahanan, karena yang berwenang mengeluarkan surat tersebut yaitu dokter forensic dan dokter dari kejaksaan.

DA.+A- PUS+AKA

| P a g e 17


18/18

+. #ampurna B, #yamsu J, #iswaja . Bioetik dan hukum kedokteran pengantar bagi

mahasiswa kedokteran dan hukum. Pustaka wipar; 'akarta* 1995. h. 8!+1,29!21,32!

3,41!5,55!/

1. Budiyanto arif,Cidiatmaka Cibisana,dkk .Peraturan Perundang!?ndangan Bidang

%edokteran edisi 1. 'akarta * Bagian %edokteran Aorensik Aakultas %edokteran

?ni&ersitas $ndonesia;+// h 19!24

2. Peraturan perundang!undangan bidang kedokteran. cetakan kedua. Bagian

%edokteran Aorensik Aakultas %edokteran ?ni&ersitas $ndonesia. 'akarta; +//, hal

+5

. %ode Etik %edokteran. http//www.ilunifk01.com/t2134kode4etik4kedokteran4

indonesia. +8 'anuari 199/.iunduh 4 'anuari 19+4.

3. #amil, #uprapti . Etika kedokteran indonesia. 'akarta* Iayasan Bina Pustaka

#arwono Prawirohardjo, 199+.

4. ekam 0edis dan $nformed @onsent.

http//repository.ui.ac.id/contents/koleksi/22/b5fa16a57587207ad9::b30bac0ac1d0bc

518f::.pdf. 15 pril 199/. iunduh 4 'anuari 19+4.

5. 0ajelis %ehormatan Etik %edokteran $ndonesia $katan okter $ndonesia. dikti.go.id.

7335. iunduh 4 'anuari 19+4.

8. @iccone '. @ompetence to stand trial* efforts to clarify the concept and impro&e

clinical e&aluations of criminal defendants. @urrent pinion in Psychiatry +///, +1*

45!43+.

/. Heenen F, :e&ers #, Pinet :. he ights of Patients in Europe. Boston * %luer

aation and Haw Publishers, +//2.

| P a g e 18
http://www.ilunifk83.com/t130-kode-etik-kedokteran-indonesiahttp://www.ilunifk83.com/t130-kode-etik-kedokteran-indonesiahttp://repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/2512.pdfhttp://repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/2512.pdfhttp://repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/2512.pdfhttp://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/b6fa37a62692182ad455b08bac8ac3d8bc639f55.pdf.%2027%20April%202009http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/b6fa37a62692182ad455b08bac8ac3d8bc639f55.pdf.%2027%20April%202009http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/b6fa37a62692182ad455b08bac8ac3d8bc639f55.pdf.%2027%20April%202009http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/b6fa37a62692182ad455b08bac8ac3d8bc639f55.pdf.%2027%20April%202009http://repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/2512.pdfhttp://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/b6fa37a62692182ad455b08bac8ac3d8bc639f55.pdf.%2027%20April%202009http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/b6fa37a62692182ad455b08bac8ac3d8bc639f55.pdf.%2027%20April%202009http://www.ilunifk83.com/t130-kode-etik-kedokteran-indonesiahttp://www.ilunifk83.com/t130-kode-etik-kedokteran-indonesia

Documents

skenrio etik