49

Skenario A Blok 21

Dr. Sukses sudah lama bertugas sebagai dokter UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) di Puskesmas “Makmur”. Pada sore hari ia melakukan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) sebagai dokter umum yang membuka praktek di rumah dinasnya. Rumah dinas dr. Sukses besebelahan dengan Puskesmas tempat dia bertugas; dokter Sukses di tempat prakteknya melakukan “layanan primer”.

Pasien dr. Sukses banyak, dia berpraktek sampai jauh malam : kadang-kadang pagi hari sebelum bertugas di Puskesmas dia masih melayani pasiennya. Hal ini menyebabkan dr. Sukses dating kesiangan, akibatnya yang melayani pasien yang berobat di Puskesmas adalah perwat dan bidan.

Di lingkungan wilayah Puskesmas “Makmur”, ada juga dr. Arif, yang melakukan layanan primer sebagai dokter keluarga. Dr. Arif melaksanakan UKP seperti yang diamanatkan di dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Pasiennya tidak sebanyak dr. Sukses.

Dr. Arif baru mulai berpraktek sebagai dokter keluarga, sarana dan prasarana dr. Arif belum memenuhi standar pelayanan dokter keluarga mandiri. Pelayanan kedokteran yang diselenggarakan oleh dr. Arif adalah pelayanan kedokteran yang komperhensif dan menyeluruh. Dr. Arif berpraktek sebagai dokter keluarga karena dia adalah lulusan Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan KBK (kurikulum berbasis kompetensi), dan sudah mengikuti pelatihan dokter dokter keluarga yang diadakan oleh Perhimpunan Dokter Keluarga (PDKI) cabang setempat.

Learning objectives

1. Mahasiswa dapat menjelskan Konsep Dokter Keluargaa. Dapat menyebutkan definisi dokter keluarga menurut IDI (1982)b. Dapat menuliskan yang dimaksud dengan “pelayanan dokter keluarga” menurut The

American academy of Family physician.c. Dapat menuliskan definisi ilmu kedokteran keluarga menurut IDI 1982d. Mengetahui standar kompetensi dokter keluargae. Mengetahui stnadar pelayanan kedokteran keluarga

2. Mahasiswa dapat menjelaskan dokter kelurga dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) RI3. Mahasiswa dapat menjelaskan praktek dokter keluarga mandiri4. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan pelayanan Puskesmas dan pelayanan dokter

keluarga

I. KLARIFIKASI ISTILAH Dokter UKM : Dokter yang melakukan pelayanan kesehatan yan sasaran

utamanya kelomok dan masyarakat UKP : Pelayanan kesehatan yang sasaran utamanya individu/

49

perorangan Layanan primer : Pelayanan kesehatan yang meliputi usaha promoif, kuratif

dan rehabilitative secara komprhensif dan menyeluruh Perawat : Orang yang disiapkan secara kusus dengan dasr ilmiah

mengenai perawatan serta memenuhi standar pendidikan dan kemampuan klinis yang telah ditentukan

Bidan : Orang yang berpendidikan dalam 2 disiplin ilmu yaitu keperawatan dan kebidanan

Dokter keluarga : Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan yang berinteraksi komunitas dengan titik berat pada keluarga

SKN : System yang mengatur bentuk dan cara penyelengaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam tujuan guna pembangunan kesehatan masyarakat sebagaimana tercantum dalam UU 1945

Dokter umum : Dokter yang melaksanakan pelayanan primer Pelayanan kedokteran yang komperhensive : Pelayanan medis strata pertama

untuk semua orang yang bersifat paripurna termasuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan

KBK : Suatu konsep kurikulum yang penekanan pada pegembangan kemampuan/ kompetensi dengan standar performansi tertentu

Rumah dinas : Rumah yang ditempati sementara selama masa jabatan

II. IDENTIFIKASI MASALAH1. Dr. Sukses berpraktek sampai jauh malam kadang-kadang pagi hari sebelum bertugas

di Puskesmas dia masih melayani pasienya. Akibatnya yang melayani pasien yang berobat di puskesmas adalah perwat dan bidan.

2. Dr. Arif baru mulai praktek sebagai DOGA tapi sarana dan prasarananya belum memenuhi standar pelayanan DOGA mandiri.

III. ANALISIS MASALAH1. Apa saja Konsep dokter keluarga ?

a. Dapat menyebutkan definisi dokter keluarga menurut IDI (1982)b. Dapat menuliskan yang dimaksud dengan “pelayanan dokter keluarga”

menurut The American academy of Family physician.c. Dapat menuliskan definisi ilmu kedokteran keluarga menurut IDI 1982d. Mengetahui standar kompetensi dokter keluargae. Mengetahui standar pelayanan kedokteran keluarga

2. Bagaimana dokter keluarga dalam Sistem Kesehatan Nasional ?3. Bagaimana praktek dokter keluarga mandiri ?

49

4. Apa perbedaan pelayanan puskesmas dan pelayanan dokter keluarga ?5. Apa perbedaan dokter umum dan dokter keluarga secara lengkap ?6. Apa sarana dan pasarana minimal yang ada pada praktik DOGA ?7. Apakah boleh dokter Puskesmas melakukan praktek UKP pada pagi hari ?8. Bagaimana tindakan yang tepat yang seharusnya dilakukan dokter Sukses sebagai

dokter UKM dan UKP ?9. Bagaimana sistem pembiayaan pelayanan DOGA ?10. Apa saja jenis keluarga yang dilayani DOGA ?

IV. HIPOTESISDr. Sukses yang bertugas sebagai dokter UKM dan UKP belum memenuhi standar

pelayanan sesuai SKN dan Dr. Arif sebagai dokter UKP belum memenuhi standar pelayanan dokter keluarga.

V. SINTESISA. Konsep dokter keluarga Definisi dokter keluarga menurut IDI (1982)

Dokter keluarga adalah dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi komunitas dengan titik berat kepada keluarga, ia tidak hanya memandang penderita sebagai individu yang sakit tetapi sebagai bagian dari unit keluarga dan tidak hanya menanti secara pasif, tetapi bila perlu aktif mengunjungi penderita atau keluarganya.

“pelayanan dokter keluarga” menurut The American academy of Family physician.Pelayanan dokter keluarga adalah pelayanan kedokteran yang menyeluruh yang memusatkan pelayanannya kepada keluarga sebagai suatu unit, di mana tanggung jawab dokter terhadap pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh golongan umur atau jenis kelamin pasien, juga tidak oleh organ tubuh atau jenis penyakit tertentu saja.Pelayanan dokter keluarga adalah pelayanan spesialis yang luas yang bertitik tolak dari suatu pokok ilmu yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu lainnnya terutama ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu bedah serta ilmu kedokteran jiwa, yang secara keseluruhan membentuk kesatuan yang terpadu, diperkaya dengan ilmu perilaku, biologi dan ilmu-ilmu klinis, dan karenanya mampu mempersiapkan dokter untuk mempunyai peranan yang unik dalam menyelenggarakan penatalaksanaan pasien, penyelesaian masalah, pelayanan konseling, serta dapat bertindak sebagai dokter pribadi yang mengoordinasikan seluruh pelayanan kesehatan.

Definisi ilmu kedokteran keluarga menurut IDI 1982Ilmu kedokteran keluarga adalah ilmu yang mencakup seluruh spektrum ilmu kedokteran yang orientasinya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berkesinambungan dan menyeluruh kepada satu kesatuan individu, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.

49

Ilmu kedokteran keluarga adalah ilmu yang mempelajari:- Dinamika kehidupan keluarga dalam lingkungannya,- Pengaruh penyakit dan keturunan terhadap fungsi keluarga- Pengaruh fungsi keluarga terhadap timbul dan berkembangnya penyakit serta permasalahan kesehatan keluarga- Berbagai cara pendekatan kesehatan untuk mengembalikan fungsi keluarga dalam keadaan normal.

Dokter keluarga adalah setiap dokter yang mengabdikan dirinya dalam bidang profesi kedokteran maupun kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan khusus di bidang kedokteran keluarga yang mempunyai wewenang untuk menjalankan praktek dokter keluarga.

Definisi Dokter Keluarga menurut Olesen F, Dickinson J dan Hjortdahl P. dalam jurnal General Practice – “Time for A New Definition”, BMJ; 320:354–7. 2000, Dokter Keluarga adalah:

Dokter yang dididik secara khusus untuk bertugas di lini terdepan system pelayanan kesehatan; bertugas mengambil langkah awal penyelesaian semua masalah yang mungkin dimiliki pasien.

Melayani individu dalam masyarakat, tanpa memandang jenis penyakitnya ataupun karakter personal dan sosialnya, dan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dalam system pelayanan kesehatan untuk semaksimal mungkin kepentingan pasien.

Berwenang secara mandiri melakukan tindak medis mulai dari pencegahan, diagnosis, pengobatan, perawatan dan asuhan paliatif, menggunakan dan memadukan ilmu-ilmu biomedis, psikologi medis dan sosiologi medis. Secara singkat dapat didefinisikan sebagai Dokter yang berprofesi khusus sebagai Dokter Praktik Umum yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tingkat Primer dengan menerapkan prinsip-prinsip Kedokteran keluarga.

Berprofesi khusus, karena dididik secara khusus untuk mencapai standar kompetensi tertentu Dokter Praktik Umum, yaitu Dokter yang dalam praktiknya

menampung semua masalah yang dimiliki pasien tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, jenis penyakit, golongan usia, ataupun sistem organ.

Pelayanan kesehatan tingkat primerUjung tombak pelayanan kesehatan tempat kontak pertama dengan pasien untuk selanjutnya menyelesaikan semua masalah sedini dan sedapat mungkin atau mengkoordinasikan tindak lanjut yang diperlukan pasien.

Prinsip-prinsip Kedokteran Keluarga, ada 9, yaitu :1. Komprehensif dan holistik2. Kontinyu3. Mengutamakan pencegahan4. Koordinatif dan kolaboratif

49

5. Personal sebagai bagian integral dari keluarganya6. Mempertimbangkan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan7. Menjunjung tinggi etika, moral dan hukum8. Sadar biaya dan sadar mutu9. Dapat diaudit dan dipertangungjawabkan

Seharusnya sebagai dokter puskesmas, dr. Sukses tidak membuka praktek di pagi hari karena hal tersebut dapat mengganggu jam kerjanya di puskesmas. dr. Sukses seharusnya membuka praktek di luar jam kerjanya sebagai dokter puskesmas.

Sistem Pelayanan Dokter Keluarga (SPDK)

Dalam sistem ini kontak pertama pasien dengan dokter akan terjadi di KDK yang selanjutnya akan menentukan dan mengkoordinasikan keperluan pelayanan sekunder jika dipandang perlu sesuai dengan SOP standar yang disepakati. Pasca pelayanan sekunder, pasien segera dirujuk balik ke KDK untuk pemantauan lebih lanjut. Tata penyelenggaraan pelayanan seperti ini akan diperkuat oleh ketentuan yang diberlakukan dalam skema JPKM/asuransi.

Tidak ada regulasi yang mewajibkan setiap dokter umum untuk beralih fungsi menjadi DK secara administratif (memiliki gelar DK). Meski demikian, jika dilihat dari No: 916/Menkes RI/Per/VII/1997, visi dan misi PDKI, serta Peraturan Menteri Kesehatan No 131/MENKES/SK/II/2004 mengenai Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada Bab IV tentang subsistem upaya kesehatan bagian E poin 2A, dokter keluarga cenderung merupakan suatu anjuran bagi DPU. Alasannya adalah bahwa pemerintah dan organisasi profesi kedokteran Indonesia ingin mengoptimalisasikan fungsi dan peran DPU sebagai pelaku pelayanan kesehatan strata pertama.

Surat edaran IDI nomor 2342/PB/A3/11/2008 tentang dokter keluarga menjelaskan bahwa: “DPU yang telah memperoleh pendidikan tambahan dan menjalankan praktik dengan menerapkan pendekatan keluarga serta kompetensinya diakui oleh Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia (KDDKI), setelah setara dengan kompetensi dokter keluarga selanjutnya mendapat gelar profesi sebagai dokter keluarga (DK). Para DPU yang ingin diakui kompetensinya atau mendapat gelar profesional DK dapat mengikuti program konversi PDKI (secara sukarela). Para DK ini dalam sistem pelayanan kedokteran terpadu atau terstruktur menjalankan praktiknya di strata pertama.” Sementara itu, keputusan Menteri Kesehatan RI No: 916/Menkes RI/Per/VII/1997 juga mengatur peraturan praktek dokter umum dan dokter gigi yang diarahkan ke konsep dokter keluarga.

Dari dua peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa peralihan fungsi DPU menjadi DK merupakan suatu pilihan, bukan suatu kewajiban. Namun, jika dilihat dari isi Peraturan Menteri Kesehatan No 131/MENKES/SK/II/2004 mengenai Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada Bab IV tentang subsistem upaya kesehatan bagian E poin 2A: “…untuk masa mendatang, apabila sistem jaminan kesehatan naisonal telah berkembang, pemerintah tidak lagi menyelenggarakan unit kesehatan perorangan (UKP) strata pertama melalui Puskesmas. Penyelenggaraan UKP strata pertama akan diserahkan kepada

49

masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep dokter keluarga, kecuali di daerah yang sangat terpencil masih dipadukan dengan pelayanan Puskesmas.”

Terkesan bahwa dokter keluarga cenderung merupakan sebuah anjuran daripada pilihan. Kesimpulannya, setiap dokter umum yang ingin memperpanjang SIP tidak harus beralih fungsi menjadi DK. Alih fungsi menjadi DK cenderung merupakan suatu anjuran.

Kode Etik Kedokteran

Kode etik kedokteran Indonesia di susun dalam 3(tiga) kelompok, yaitu : kewajiban umum, kewajiban kepada pasien, kewajiban terhadap diri sendiri dan teman sejawatnya. Keharusan mengamalkan kode etik disebutkan dalam lafal sumpah dokter yang didasarkan pada PP No. 26 tahun 1960.

Pada kasus, dr. Sukses tidak memenuhi kewajiban umum pasal 2 yaitu seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Dan pada Mukadimah KODEKI dr. Sukses tidak mememenuhi 6 sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang dokter yaitu kesungguhan kerja dan integritas ilmiah dan social dan tidak memenuhi sumpah dokter No 7 yaitu Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kesehatan masyarakat

Standar kompetensi dokter keluargaPrinsip-prinsip pelayanan dokter keluarga di Indonesia mengikuti anjuran WHO dan WONCA yang mencantumkan prinsip-prinsip ini dalam banyak terbitannya. Prinsip-prinsip ini juga merupakan simpulan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dokter primer. Prinsip-prinsip pelayanan/pendekatan kedokteran keluarga adalah memberikan/ mewujudkan:

1. pelayanan yang holistik dan komprehensif2. pelayanan yang kontinu3. pelayanan yang mengutamakan pencegahan4. pelayanan yang koordinatif dan kolaboratif.5. Penanganan personal bagi setiap pasien sebagai bagian dari

keluarganya6. pelayanan yang mempertimbangkan keluarga, lingkungan kerja

dan lingkungan tempat tinggalnya.7. Pelayanan yang menjunjung tinggi etika dan hokum.8. Pelayanan yang dapat diaudit dan dapat dipertanggungjawabkan.9. Pelayanan yang sadar biaya dan mutu.

Dengan melihat pada prinsip pelayanan yang harus dilaksanakan maka disusun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dokter untuk dapat disebut sebagai dokter keluarga.

Kompetensi dokter keluarga seperti yang tercantum dalam Standar Kompetensi Dokter Keluarga yang disusun oleh Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia tahun 2006 adalah:

1. Kompetensi Dasara. Keterampilan Komunikasi Efektifb. Keterampilan Klinis Dasar

49

c. Keterampilan menerapkan dasar-dasar ilmu biomedis, ilmu klinis, ilmu perilaku, dan epidemiologi dalam praktik kedokteran keluarga.

d. Keterampilan pengelolaan masalah kesehatan pada individu, keluarga ataupun masyarakat dengan cara yang komprehensif, holistik, berkesinambungan, terkoordinasi dan bekerja sama dalam konteks pelayanan kesehatan primer.

e. Memanfaatkan, menilai secara kritis, dan mengelola informasi.f. Mawas diri dan pengembangan diri/belajar sepanjang hayatg. Etika, moral dan profesionalisme dalam praktik

2. Ilmu dan Kompetensi Klinis Layanan Primer Cabang Ilmu Utamaa. Bedahb. Penyakit Dalamc. Kebidanan dan Penyakit Kandungand. Kesehatan Anake. THTf. Matag. Kulit dan Kelaminh. Psikiatrii. Sarafj. Kedokteran Komunitas

3. Keterampilan Klinis Layanan Primer Lanjuta. Keterampilan melakukan “health screening”b. Menafsirkan hasil pemeriksaan laboratorium lanjutc. Membaca hasil EKGd. Membaca hasil USGe. BTLS, BCLS, dan BPLS

4. Keterampilan Pendukunga. Riset b. Mengajar kedokteran keluarga

5. Ilmu dan Keterampilan Klinis Layanan Primer Cabang Ilmu Pelengkap

a. Semua cabang ilmu kedokteran lainnyab. Memahami dan menjembatani pengobatan alternative

6. Ilmu dan Keterampilan Manajemen Klinisa. Manajemen klinik dokter keluarga

Standar Kompetensi Dokter Keluarga menurut Deklarasi WONCA-WHO tahun 2003 meliputi:1. Melaksanakan asuhan bagi pasien dalam kelompok usia tertentu

49

a. Bayi baru lahirb. Bayic. Anakd. Remajae. Dewasaf. Wanita hamil dan menyusuig. Lansia wanita dan pria

2. Mengintegrasikan komponen asuhan komprehensifa. Memahami epidemiologi penyakitb. Melakukan anamnesis dan pemeriksaan jasmani secara memadai c. Memahami ragam perbedaan faali fan metabolisme obatd. Menafsirkan hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologye. Menyelenggarakan penilaian resiko khusus usia tertentuf. Menyelenggarakan upaya pencegahan, penapisan, dan panduan

serta penyuluhan gizi.g. Memahami pokok masalah perkembangan normalh. Menyelenggarkan konseling psikologi dan perilaku.i. Mengonsultasikan atau merujuk pasien tepat waktunya bila diperlukanj. Menyelenggarakan layanan paliatif dan jelang ajalk. Menjunjung tinggi aspek etika pelayanan kedokteran

3. Mengoordinasikan layanan kesehatana. Dengan keluarga pasien1) Penilaian keluarga2) Menyelenggarakan pertemuan keluarga (pasien)3) Pembinaan dan konseling keluargab. Dengan masyarakat1) Penilaian kesehatan masyarakat dan epidemologi2) Pemeriksaan/penilaian masyarakat3) Mengenali dan memanfaatkan sember daya masyarakat 4) Program pencegahan dan pendidikan bagi masyarakat5) Advokasi/pembelaan kepentingan kesehatan masyarakat

4. Menangani masalah-masalah kesehatan yang menonjola. Kelainan alergikb. Anestesia dan penanganan nyeric. Kelainan yang mengancam jiwa dan kegawatdaruratand. Kelainan kardiovaskulare. Kelainan kulitf. Kelainan mata dan telingag. Kelainan saluran cernah. Kelainan perkemihan dan kelamini. Kelainan obstetric dan ginekologi

49

j. Penyakit infeksik. Kelainan musculoskeletall. Kelainan neoplastikm. Kelainan neurologyn. Psikiatri

5. Melaksanakan profesi dalam tim penyedia kesehatana. Menyusun dan menggerakkan timb. Kepemimpinanc. Keterampilan manajemen praktikd. Pemecahan masalah konflike. Peningkatan kualitas

(Ikatan Dokter Indonesia, Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia, Kolegium Ilmu Kedokteran Keluarga Indonesia, 2007)

Standar pelayanan kedokteran keluarga1. Standar Pemeliharaan Kesehatan di Klinik (Standards of Clinical Care)a. Standar Pelayanan Paripurna (Standard of Comprehensive of Care)

Pelayanan yang disediakan dokter keluarga adalah pelayanan medis strata pertama untuk semua orang yang bersifat paripurna (comprehensive), yaitu termasuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotive), pencegahan penyakit dan proteksi khusus (preventive and specific protection), pemulihan kesehatan (curative), pencegahan kecacatan (disability limitation) dan rehabilitasi setelah sakit (rehabilitation) dengan memperhatikan kemampuan social serta sesuai dengan medikolegal etika kedokteran.

1) Pelayanan medis strata pertama untuk semua orang Pelayanan dokter keluarga merupakan praktik umum dengan pendekatan kedokteran keluarga

yang memenuhi standar pelayanan dokter keluarga dan diselenggarakan oleh dokter yang sesuai dengan standar profesi dokter keluarga serta memiliki surat ijin pelayanan dokter keluarga dan surat persetujuaan tempat praktik.

2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan Pelayanan dokter keluarga memiliki sistem untuk memerhatikan pemeliharaan kesehatan dan

peningkatan kesehatan pasien dan keluarganya.3) pencegahan penyakit dan proteksi khusus Pelayanan dokter keluarga memiliki sistem untuk menggunakan segala kesempatan dalam

menerapkan pencegahan masalah kesehatan pada pasien dan keluarganya.4) Deteksi dini Pelayanan dokter keluarga memiliki sistem untuk menggunakan segala kesempatan dalam

melaksanakan deteksi dini penyakit dan melakukan penatalaksanaan yang tepat untuk itu.5) Kuratif medis Pelayanan dokter keluarga memiliki sistem untuk melaksanakan pemulihan kesehatan dan

pencegahan kecacatan pada strata pelayanan tingkat pertama, termasuk kegawatdaruratan

49

medis, dan bila perlu akan dikonsultasikan dan atau dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan dengan strata yang lebih tinggi

6) Rehabilitasi medis dan social Pelayanan dokter keluarga memiliki sistem untuk menerapkan segala kesempatan rehabilitasi

pada pasien dan atau keluarganya setelah mengalami masalah kesehatan atau kematian baik dari segi fisik, jiwa maupun social.

7) Kemampuan social keluarga Pelayanan dokter keluarga memiliki sistem untuk memerhatikan kondisi social pasien dan

keluarganya.8) Etik medikolegal Pelayanan dokter keluarga memiliki sistem yang sesuai dengan medikolegal dan etik kedokteran.

b. Standar pelayanan medis (standartd of medical care)Pelayanan yang disediakan dokter keluarga merupakan pelayanan medis yang melaksanakan pelayanan kedokteran secara lege artis.

1) Anamnesis Pelayanan dokter keluarga melaksanakan anamnesis dengan pendekatan pasien (patient-

centered approach) dalam rangka memperoleh keluhan utama pasien, kekhawatiran dan harapan pasien mengenai keluhannya tersebut, serta memperoleh keterangan untuk dapat menegakkan diagnosis.

2) Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang Dalam rangka memperoleh tanda-tanda kelaianan yang menunjang diagnosis atau

menyingkirkan diagnosis banding, dokter keluarga melakukan pemeriksaan fisik secara holistic; dan bila perlu mengajurkan pemeriksaan penunjang secara rasianol, efektif dan efesien demi kepentingan pasien semata.

3) Penegakkan diagnosis dan diagnosis banding Pada setiap pertemuan, dokter keluarga menegakkan diagnosis kerja dan beberapa diagnosis

banding yang mungkin dengan pendekatan diagnosis holistic.4) Prognosis Pada setap penegakkan diagnosis, dokter keluarga menyimpulkan prognosis pasien berdasarkan

jenis diagnosis, derajat keparahan, serta tanda bukti terkini (evidence based).5) Konseling Untuk membantu pasien (dan keluarga) menentukan pilihan terbaik penatalaksaan untuk dirinya,

dokter keluarga melaksanakan konseling dengan kepeduliaan terhadap perasaan dan persepsi pasien (dan keluarga) pada keadaan disaat itu

6) konsultasi Pada saat-saat dinilai perlu, dokter keluarga melakukan konsultasi kedokter lain yang dianggap

lebih piawai dan atau berpengalaman. Konsultasidapat dilakukan kepada dokter keluarga lain, dokter keluarga konsultan, doter spesialis, atau dinas kesehatan, demi kepentingan pasien semata.

7) Rujukan Pada saat-saat dinilai perlu, doker keluarga melakukan rujukan ke dokter lain yang dianggap

lebih piawai dan atau berpengalaman. Rujukan dapat dilakukan kepada dokter keluarga lain,

49

dokter keluarga konsultan, dokter spesialis, rumah sakit atau dinas kesehatan, demi kepentingan pasien semata.

8) Tindak lanjut Pada saat-saat dinilai perlu, dokter keluarga menganjurkan untuk dapat dilaksanakan tindak

lanjut pada pasien, baik dilaksanakan diklinik, maupun ditempat pasien.9) Tindakan Pada saat-saat dinilai perlu, dokter keluarga memberikan tindakan medis yang rasional pada

pasien, sesuai dengan kewenangan dokter praktik distrata pertama, dan demi kepentingan pasien.

10) pengobatan rasional Pada setiap anjuran pengobatan, dokter keluarga melaksanakannya dengan rasional,

berdasarkan tanda bukti (evidence based) yang sahih dan terkini, demi kepentingan pasien.11) Pembinaan keluarga Pada saat-saat dinilai bahwa penatalaksanaan pasien akan berhasil lebih baik, bila adanya

partisipasi keluarga, maka dokter keluarga menawarkan pembinaan keluarga, termasuk konseling keluarga.

c. Standar pelayanan menyeluruh (standard of holistic of care)Pelayanan yang disediakan dokter keluarga bersifat menyeluruh, yaitu peduli bahwa pasien adalah seorang manusia seutuhnya yang terdiri dari fisik, mental, dan spiritual, serta berkehidupan ditengah lingkungan fisik dan sosialnya.

1) Pasien adalah manusia seutuhnya Pelayanan dokter keluarga memiliki sistem untuk memandang pasien sebagai manusia yang

seutuhnya.2) Pasien adalah bagian dari keluarga dan lingkungannya Pelayanan dokter keluarga memiliki sistem untuk memandang pasien sebagai bagian dari

keluarga pasien, dan memerhatikan bahwa keluarga pasien dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kesehatan pasien.

3) pelayanan menggunakan segala sumber di sekitarnya Pelayanan dokter keluarga mendayagunakan segala sumber di sekitar kehidupan pasien untuk

meningkatkan keadaan kesehatan pasien dan keluarganya.

d. Standar pelayanan terpadu (standard of integration of care) Pelayanan yang disediakan dokter keluarga bersifat terpadu, selain merupakan kemitraan antara

dokter dengan pasien pada saat proses penatalaksanaan medis, juga merupakan kemitraan lintas pogram dengan berbagai institusi yang menunjang pelayanan kedokteran, baik dari formal maupun informal.

1) Koordinator penatalaksanaan pasien Pelayanan dokter keluarga merupakan koordinator dalam penatalaksanaan pasien yang

diselenggarakan bersama, baik bersama antar dokter-pasien-keluarga, maupun bersama antar-dokter-pasien-dokter spesialis/rumah sakit.

2) Mitra dokter-pasien Pelayanan dokter keluarga merupakan keterpaduan kemitraan antara dokter dan pasien pada saat

proses penatalaksanaan medis.

49

3) Mitra lintas sektoral medis Pelayanan dokter keluarga bekerja sebagai mitra penyedia pelayanan kesehatan dengan berbagai

sektor pelayanan kesehatan formal disekitarnya.4) Mitra lintas sektoral alternatif dan komplimeter medik Pelayanan dokter keluarga memedulikan dan memerhatikan kebutuhan dan perilaku pasien dan

keluarganya sebagai masyarakat yang menggunakan berbagai pelayanan kesehatan nonformal di sekitarnya.

e. Standar pelayanan bersinambung (standard of continuum care)Pelayanan yang disediakan dokter keluarga merupakan pelayanan bersinambung, yang melaksanakan pelayanan kedokteran secara efektif efesien, proaktif dan terus menerus demi kesehatan pasien.

1) Pelayanan proaktif Pelayanan dokter keluarga menjaga kesinambungan layanan secara proaktif. 2) Rekam medis bersinambung

Informasi dalam riwayat kesehatan pesien sebelumnya dan pada saat datang, digunakan untuk memastikan bahwa penatalaksanaan yang diterapkan telah sesuai untuk pasien yang bersangkutan.

3) Pelayanan efektif – efisien Pelayanan dokter keluarga menyelenggarakan pelayanan rawat jalan efektif dan efisien bagi pasien, menjaga kualitas, sadar mutu, dan sadar biaya.

4) PendampinganPada saat-saat dilaksanakan konsultasi dan/atau rujukan, pelayanan dokter keluarga menawarkan kemudian melaksanakan pendampingan pasien, demi kepentingan pasien.

2. Standar Perilaku dalam Praktik (Standard of Behaviour in Practice)a. Standar Perilaku terhadap Pasien (Patient-Physician Relationship Standard)

Pelayanan dokter keluarga menyediakan kesempatan bagi pasien untuk menyampaikan kekhawatiran dan masalah kesehatannya, serta memberikan kesempatan kepada pasien untuk memperoleh penjelasan yang dibutuhkan guna dapat memutuskan pemilihan penatalaksanaan yang akan dilaksanakannya.

1) Informasi memperoleh pelayananPelayanan dokter keluarga memberikan keterangan yang adekuat mengenai cara untuk memperoleh pelayanan yang diinginkan.

2) Masa konsultasiWaktu untuk konsultasi yang disediakan oleh dokter keluarga kepada pasiennya adalah cukup bagi pasien untuk menyampaikan keluhan dan keinginannya, cukup untuk dokter menjelaskan apa yang diperolehnya pada anamnesis dan pemeriksaan fisik, serta cukup untuk menumbuhkan partisipasi pasien dalam melaksanakan penatalaksanaan yang dipilihnya, sebisanya 10 menit untuk setiap pasien.

3) Informasi medis menyeluruhDokter keluarga memberikan informasi yang jelas kepada pasien mengenai seluruh tujuan, kepentingan, keuntungan, resiko yang berhubungan dalam hal pemeriksaan, konsultasi, rujukan,

49

pengobatan, tindakan dan sebagainya sehingga memungkinkan pasien untuk dapat memutuskan segala yang akan dilakukan terhadapnya secara puas dan terinformasi.

4) Komunikasi efektifDokter keluarga melaksanakan komunikasi efektif berlandaskan rasa saling percaya.

5) Menghormati hak dan kewajiban pasien dan dokterDokter keluarga memperhatikan hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban dokter termasuk menjunjung tinggi kerahasiaan pasien.

b. Standar Perilaku dengan Mitra Kerja di Klinik (Standard of Partners Relationship in Practice)Pelayanan dokter keluarga mempunyai seorang dokter keluarga sebagai pimpinan manajemen untuk mengelola klinik secara perofesional.

1) Hubungan professional dalam klinikDokter keluarga melaksanakan praktik dalam bantuan satu atau beberapa tenaga kesehatan dan tenaga lainnya berdasarkan atas hubungan kerja yang professional dalam suasana kekeluargaan.

2) Bekerja dalam timPada saat menyelenggarakan penatalaksanaan dalam peningkatan derajat kesehatan pasien dan keluarga, pelayanan dokter keluarga merupakan sebuah tim.

3) Pimpinan klinik Pelayanan dokter keluarga dipimpin oleh seorang dokter keluarga atau bila terdiri dari beberapa dokter keluarga dapat dibagi untuk memimpin bidang manajemen yang berbeda di bawah tanggung jawab pimpinan.

c. Standar Perilaku dengan Sejawat (Standard of Working with Colleagues)Pelayanan dokter keluarga menghormati dan menghargai pengetahuan, keterampilan, dan kontribusi kolega lain dalam pelayanan kesehatan dan menjaga hubungan baik secara professional.

1) Hubungan professional antarprofesiPelayanan dokter keluarga melaksanakan praktik dengan mempunyai hubungan professional dengan profesi medis lainnya untuk kepentingan pasien.

2) Hubungan baik sesame dokterPelayanan dokter keluarga menghormati keputusan medis yang diambil oleh dokter lain dan memperbaiki penatalaksanaan pasien atas kepentingan pasien tanpa merugikan nama dokter lain.

3) Perkumpulan profesiDokter keluarga dalam pelayanan dokter kelurga adalah anggota perkumpulan profesi yang sekaligus menjadi anggota Ikatan Dokter Indonesia dan berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang ada.

d. Standar Pengembangan Ilmu dan Keterampilan Praktik (Standard of Knowledge and Skill Development)

49

Pelayanan dokter keluarga selalu berusaha mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah guna memelihara dan menambah keterampilan praktik serta meluaskan wawasan pengetahuan kedokteran sepanjang hayatnya.

1) Mengikuti kegiatan ilmiahPelayanan dokter keluarga memungkinkan dokter yang berpraktik untuk secara teratur dalam lima tahun praktiknya mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pelatihan, seminar, lokakarya, dan pendidikan kedokteran berkelanjutan lainnya.

2) Program jaga mutuPelayanan dokter keluarga melakukan program jaga mutu secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan dokter keluarga lainnya, secara teratur di tempat praktiknya.

3) Partisipasi dalam kegiatan pendidikanPelayanan dokter keluarga mempunyai itikad baik dalam pendidikan doketr keluarga, dan berusaha untuk berpartisipasi pada pelatihan mahasiswa kedokteran atau pelatihan dokter.

4) Penelitian dalam praktik Pelayanan dokter keluarga mempunyai itikad baik dalam penelitian dan berusaha untuk menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan etika penelitian kedokteran, demi kepentingan kemajuan pengetahuan kedokteran.

5) Penulisan ilmiahDokter keluarga pada pelayanan dokter keluarga berparisipasi secara aktif dan/atau pasif pada jurnal ilmiah kedokteran.

e. Standar Partisipasi dalam Kegiatan Masyarakat di Bidang Kesehatan (Standard as Community Leader)Pelayanan dokter keluarga selalu berusaha berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan peningkatan kesehatan di sekitarnya dan siap memberikan pendapatnya pada setiap kondisi kesehatan di daerahnya.

1) Menjadi anggota perkumpulan socialDokter keluarga dan petugas kesehatan lainnya yang bekerja dalam pelayanan dokter keluarga, menjadi anggota perkumpulan social untuk memperluas wawasan pergaulan.

2) Partisipasi dalam kegiatan kesehatan masyarakatBila ada kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat di sekitar tempat praktiknya, pelayanan dokter keluarga besedia berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

3) Partisipasi dalam penanggulangan bencana di sekitarnyaBila ada wabah dan bencana yang mempengaruhi kesehatan di sekitarnya, pelayanan dokter keluarga berpartisipasi aktif dalam penanggulangan khususnya dalam bidang kesehatan.

3. Standar Pengelolaan Praktik (Standard of Practice Management)a. Standar Sumber Daya Manusia (Standard of Human Resources)

Dalam pelayanan dokter keluarga, selain dokter keluarga, juga terdapat petugas kesehatan dan pegawai lainnya yang sesuai dengan latar belakang pendidikan atau pelatihannya.

1) Dokter keluargaDokter keluarga yang bekerja pada pelayanan dokter keluarga adalah dokter yang bersertifikat dokter keluarga dan patut menjadi panutan masyarakat dalam hal perilaku kesehatan.

49

2) PerawatPerawat yang bekerja pada pelayanan dokter keluarga telah mengikuti pelatihan pelayanan dengan pendekatan kedokteran keluarga.

3) BidanBidan yang bekerja pada pelayanan dokter keluarga telah mengikuti pelatihan pelayanan dengan pendekatan kedokteran keluarga.

4) Administrasi klinikPegawai administrasi yang bekerja pada pelayanan dokter keluarga, telah mengikuti pelatihan untuk menunjang pelayanan pendekatan kedokteran keluarga.

b. Standar Manajemen Keuangan (Standard of Finance Management)Pelayanan dokter keluarga mengelola keuangan dengan manajemen keuangan professional.

1) Pencatatan keuanganKeuangan dalam praktik dokter keluarga tercatat secara saksama dengan cara yang umum dan bersifat transparansi

2) Jenis sistem pembiayaan praktikManajemen keuangan pelayanan dokter keluarga dikelola sedemikian rupa sehingga dapat mengikuti, baik sistem pembiayaan praupaya maupun sistem pembiayaan fee for service.

c. Standar Manajemen Klinik (Standard Management of Clinic for Practice)Pelayanan dokter keluarga dilaksanakan pada suatu tempat pelayanan yang disebut klinik dengan manajemen yang professional.

1) Pembagian kerjaSemua personil mengerti dengan jelas pembagian kerjanya masing-masing.

2) Program pelatihanUntuk personil yang baru mulai bekerja di klinik diadakan pelatihan kerja (job training) terlebih dahulu.

3) Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)Seluruh personil yang bekerja di klinik pengikuti prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk pusat pelayanan kesehatan.

4) Pembahasan administrasi klinikPimpinan dan staf klinik secara teratur membahas pelaksanaan administrasi klinik.

4. Standar Sarana dan Prasarana (Standard of Facilities)a. Standar Fasilitas Praktik (Standard of Practice Facilities)

Pelayanan dokter keluarga memiliki fasilitas pelayanan kesehatan strata pertama yang lengkap serta beberapa fasilitas pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

1) Fasilitas untuk praktikFasilitas pelayanan dokter keluarga sesuai dengan kesehatan dan keamanan pasien, pegawai, dan dokter yang berpraktik.

2) Kerahasiaan dan privasiKonsultasi dilaksanakan dengan memperhitungkan kerahasiaan dan privasi pasien.

3) Bangunan dan interior

49

Bangunan untuk pelayanan dokter keluarga merupakan bangunan permanen atau semipermanen serta dirancang sesuai dengan kebutuhan pelayanan medis strata pertama yang aman dan terjangkau oleh berbagai kondisi pasien.

4) Alat komunikasiKlinik memiliki alat komunikasi yang biasa digunakan masyarakat sekitarnya.

5) Papan namaTempat pelayanan dokter keluarga memasang papan nama yang telah diatur oleh organisasi profesi.

b. Standar Peralatan Klinik (Standard of Practice Equipments)Pelayanan dokter keluarga memiliki peralatan klinik yang sesuai dengan fasilitas pelayanannya, yaitu pelayanan kedokteran di strata pertama (tingkat primer).

1) Peralatan medisPelayanan dokter keluarga memiliki beberapa peralatan medis yang minimal harus dipenuhi di runag praktik untuk dapat berpraktik sebagai penyedia layanan strata pertama.

2) Peralatan penunjang medisPelayanan dokter keluarga memiliki beberapa peralatan penunjang medis yang minimal harus dipenuhi di runag praktik untuk dapat berpraktik sebagai penyedia pelayanan strata pertama.

3) Peralatan nonmedisPelayanan dokter keluarga memiliki peralatan nonmedis yang minimal harus dipenuhi di ruang praktik untuk dapat berpraktik sebagai penyedia pelayanan strata pertama.

c. Standar Proses-proses Penunjang Praktik (Standard of Clinical Supports Process)Pelayanan dokter keluarga memiliki panduan proses-proses yang menunjang kegiatan pelayanan dokter keluarga.

1) Pengelolaan rekam medisPelayanan dokter keluarga menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi rekam medis dengan dasar rekam medis berorientasikan pada masalah (problem oriented medical record).

2) Pengelolaan rantai dinginPelayanan dokter keluarga peduli terhadap pengelolaan rantai beku (cold chain management) yang berpengaruh kepada kualitas vaksin atau obat lainnya.

3) Pengelolaan pencegahan infeksiPelayanan dokter keluarga memperhatikan universal precaution management yang mengutamakan pencegahan infeksi pada pelayanannya.

4) Pengelolaan limbahPelayanan dokter keluarga memperhatikan sistem pembuangan air kotor dan limbah, baik limbah medis maupun limbah nonmedis agar ramah lingkungan dan aman bagi masyarakat sekitar klinik.

5) Pengelolaan air bersihPelayanan dokter keluarga mengonsumsi air bersih atau air yang telah diolah sehingga aman digunakan.

6) Pengelolaan obat

49

Pelayanan dokter keluarga melaksanakan sistem pengelolaan obat sesuai prosedur yang berlaku termasuk mencegah penggunaan obat yang telah kadaluwarsa.

B. Dokter keluarga dalam Sistem Kesehatan Nasional RI Sistem kesehatan adalah semua kegiatan yang secara bersama-sama diarahkan untuk mencapai

tujuan utama berupa peningkatan dan pemeliharaan kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya

Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

Pada hakikatnya, kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Sistem Kesehatan dapat dibedakan ke dalam 2 kelompok, yaitu :

1. Pemberian pelayanan kesehatan2. Pembiayaan upaya kesehatan

Sistem kesehatan suatu wilayah memiliki 3 tujuan pokok, yaitu :2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan.3. Merespon harapan-harapan atau kebutuhan masyarakat wilayah yang bersangkutan sesuai dengan harga diri atau hak asasi manusia.4. Memberikan perlindungan finansial terhadap kemungkinan dikeluarkannya biaya akibat penyakit yang diderita oleh masyarakat bersangkutan.

Sistem kesehatan memiliki 4 fungsi, yaitu :1. Pelayanan kesehatan

Merupakan proses memberikan dan mengelola masukan di dalam kegiatan produksi jasa kesehatan yang terjadi dalam suatu tatanan organisasi tertentu. Kesemuanya itu mengarah kepada dilakukannya serangkaian intervensi terhadap masalah-masalah kesehatan yang ada. Dalam hal ini, unsure penting yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara pemberi pelayanan dengan pengguna/”pembeli” pelayanan, akuntabilitas pemberi pelayanan, manajemen yang dipraktikkan oleh masing-masing pemberi pelayanan, dan hubungan antara berbagai pemberi pelayanan yang ada.

2. Pembiayaan kesehatanAdalah proses penarikan dana dari sumber dana (primer, yaitu rumah tangga atau perusahaan, maupun sekunder, yaitu pemerintah dan lembaga-lembaga donor), penghimpunan dana tersebut di badan-badan tertentu, dan pengalokasian dana untuk kegiatan-kegiatan para pemberi pelayanan.

3. Sumber daya kesehatanTidak hanya berupa dana, tetapi juga tenaga kesehatan, obat, peralatan kesehatan, prasarana dan sarana kesehatan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Pengembangan sumber daya kesehatan melibatkan berbagai organisasi yang menghasilkan sumber daya tersebut, seperti

49

lembaga pendidikan tenaga kesehatan, industri farmasi, lembaga penelitian kesehatan, dan lain-lain.

4. Pengawasan dan pengarahanAdalah fungsi yang harus dipegang oleh aparat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Pengawasan dan pengarahan ini pada hakikatnya terdiri atas penetapan kebijakan kesehatan, pengaturan di bidang kesehatan, serta penilaian kinerja dan penyediaan informasi kesehatan.

Sistem kesehatan Nasional (SKN) adalah suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.( SK Menkes RI,No.99a/MenKes.SK/III/1982)

a. Kebijakan-Kebijakan Sistem Kesehatan Nasional SKN yang merupakan wujud dan metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah bagian dari Pembangunan Nasional. Dengan demikian landasan SKN adalah sama dengan landasan Pembangunan Nasional.

Secara lebih spesifik landasan tersebut adalah:

1. Landasan idiil yaitu Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Landasan konstitusional yaitu UUD 1945, khususnya:

a. Pasal 28 A: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b. Pasal 28 B ayat (2) : setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.

c. Pasal 28 C ayat (1): setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

d. Pasal 28 H ayat (1) : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan ayat (3); setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

e. Pasal 34 ayat (2) : negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu

49

Indonesia sehat 2010

Perilaku sehat Pelayanan kesehatan Lingkungan sehat

Memiliki kemauan & kemampuan

• Berperilakusehat,

• Bertanggungjawab ataskesehatandirinya

Memiliki akses kesistem pelayanankesehatan yg:

• Terstruktur• Berkeadilan• Terjangkau• Merata• Bermutu• Aman

Hidup di wilayah dantatanan ygmemiliki:

• Udara sehat• Air sehat• Pangan sehat• Pemukiman sehat• Sanitasi

lingkungan sehat

Derajat Kesehatan Optimal

Human Development Index Meningkat

SDM Unggul Bangsa Indonesia

KontribusiWarga

KontribusiSektor

Kesehatan

KontribusiMulti

Sektor

Kontribusi

Sektor

Pendidikan

Kontribusi

Sektor

Ekonomi

Private Good Private Good Public Good

Indonesia sehat 2010

Perilaku sehat Pelayanan kesehatan Lingkungan sehat

Memiliki kemauan & kemampuan

• Berperilakusehat,

• Bertanggungjawab ataskesehatandirinya

Memiliki akses kesistem pelayanankesehatan yg:

• Terstruktur• Berkeadilan• Terjangkau• Merata• Bermutu• Aman

Hidup di wilayah dantatanan ygmemiliki:

• Udara sehat• Air sehat• Pangan sehat• Pemukiman sehat• Sanitasi

lingkungan sehat

Derajat Kesehatan Optimal

Human Development Index Meningkat

SDM Unggul Bangsa Indonesia

KontribusiWarga

KontribusiSektor

Kesehatan

KontribusiMulti

Sektor

Kontribusi

Sektor

Pendidikan

Kontribusi

Sektor

Ekonomi

Private Good Private Good Public Good

sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan ayat (3); negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sistem Kesehatan Nasional tahun 2004 menggariskan bahwa untuk masa mendatang, apabila sistem jaminan kesehatan nasional telah berkembang, pemerintah tidak lagi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata pertama melalui puskesmas. Penyelenggaraan UKP akan diserahkan kepada masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep dokter keluarga, kecuali di daerah yang terpencil.

Mengatur pelayanan praktek kedokteran keluarga:

a. Mengatur sumber daya menjadi manajer, kepemimpinan efektif dan motivasi

b. Mengatur fasilitas dan perlengkapan prinsip manajemen suplai dan penyimpananc. Mengatur informasi, yaitu medical records, kerahasiaan, dan komputerisasid. Mengatur pembiayaan, termasuk managed care Mengerti konsep manage caree. Mengatur kualitas

b. Prinsip Dasar SKN

Prinsip dasar SKN adalah norma, nilai dan aturan pokok yang bersumber dari falsafah dan budaya Bangsa Indonesia, yang dipergunakan sebagai acuan berfikir dan bertindak dalam penyelenggaraan SKN.

49

Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi:

1. Perikemanusiaan

Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terabaikannya pemenuhan kebutuhan kesehatan adalah bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Tenaga kesehatan dituntut untuk tidak diskriminatif serta selalu menerapkan prinsip-prinsip perikemanusiaan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.

2. Hak Asasi Manusia

Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Adil dan Merata

Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip adil dan merata. Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik geografis maupun ekonomis.

4. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat

Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus berdasarkan pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta kepribadian bangsa dan semangat solidaritas sosial dan gotong royong.

5. Kemitraan

Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip kemitraan. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta, dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki. Kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat termasuk swasta serta kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan diwujudkan dalam suatu jejaring yang berhasil-guna dan berdaya-guna, agar diperoleh sinergisme yang lebih mantap dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.

6. Pengutamaan dan Manfaat

Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan maupun golongan. Upaya kesehatan yang bermutu dilaksanakan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus lebih mengutamakan

49

pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara berhasil-guna dan berdayaguna, dengan mengutamakan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat beserta lingkungannya.

c. Subsistem SKN

1. Subsistem Upaya Kesehatan Upaya kesehatan diselenggarakan dengan upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan.

2. Subsistem Pembiayaan KesehatanPembiayaan kesehatan bersumber dari berbagai sumber, yakni: Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan public good yang menjadi tanggung-jawab pemerintah, sedangkan untuk pelayanan kesehatan perorangan pembiayaannya bersifat private, kecuali pembiayaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi tanggung-jawab pemerintah

3. Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan Sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tututan kebutuhan pembangunan kesehatan. Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan meliputi: 1) perencanaan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan, 2) pengadaan yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan SDM Kesehatan, 3) pendayagunaan SDM Kesehatan, termasuk peningkatan kesejahteraannya, dan 4) pembinaan serta pengawasan SDM Kesehatan

a. Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Subsistem kesehatan ini meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

b. Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan Subsistem ini meliputi: kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Untuk menggerakkan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan manajemen kesehatan. Peranan manajemen kesehatan adalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta penyerasian berbagai subsistem SKN dan efektif, efisien, serta transparansi dari penyelenggaraan SKN tersebut.

c. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat Sistem Kesehatan Nasional akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan

masyarakat. Masyarakat termasuk swasta bukan semata-mata sebagai sasaran pembangunan kesehatan, melainkan juga sebagai subjek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan. meliputi pula upaya peningkatan lingkungan sehat oleh masyarakat sendiri

49

Sub Sistem Upaya Kesehatan Upaya Kes Masyarakat ( UKM )

Upaya Kes Perorangan ( UKP )

Bentuk pokok sistem kesehatan nasional1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

a. UKM strata pertamaYang dimaksud dengan UKM strata pertama adalah UKM tingkat dasar, yaitu yang

mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada masyarakat. Ujung tombak penyelenggara UKM strata pertama adalah Puskesmas yang didukung secara lintas sektoral dan didirikan sekurang-kurangnya satu di setiap kecamatan. Puskesmas bertanggung jawab atas masalah kesehatan di wilayah kerjanya.

Terdapat tiga fungsi utama Puskesmas, yakni sebagai (1) pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, (2) pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan (3) pusat pelayanan kesehatan tingkat dasar.

Sekurang-kurangnya ada enam jenis pelayanan tingkat dasar yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas, yakni promosi kesehatan, kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular dan pengobatan dasar. Peran aktif masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan UKM strata pertama diwujudkan melalui berbagai upaya yang dimulai dari diri sendiri, keluarga sampai dengan upaya kesehatan bersama yang bersumber masyarakat (UKBM). Pada saat ini telah

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masy . serta swasta , untuk memelihara, meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan serta memulihkan kesehatan perorangan

• Memelihara ,• Meningkatkan

kesehatan • Mencegah penyakit

PRINSIP

1. Diselenggarakan oleh : masy , swasta dan pemerintah 2. Penyelenggaraan oleh swasta harus memperhatikan

fungsi sosial 3. Bersifat menyeluruh , terpadu , berkelanjutan ,

terjangkau , berjenjang profesional dan bermutu 4. Tidak bertentangan dgn kaidah ilmiah ( termasuk

tradisional-alternatif )5. Sesuai norma sosial budaya serta moral & etika

profesi

PERORANGAN

• Menyembuhkan penyakit

• Memulihkan kesehatan

49

berhasil dikembangkan berbagai bentuk UKBM seperti Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa, Pos Upaya Kesehatan Kerja dan Dokter Kecil dalam Usaha Kesehatan Sekolah.

b. UKM strata keduaYang dimaksud dengan UKM strata kedua adalah UKM tingkat lanjutan, yaitu yang

mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik yang ditujukan kepada masyarakat. Penanggung jawab UKM strata kedua adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang didukung secara lintas sektoral. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai dua fungsi utama, yakni fungsi manajerial dan fungsi teknis kesehatan. Fungsi manajerial mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan di kabupaten/kota. Fungsi teknis kesehatan mencakup penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat lanjutan, yakni dalam rangka melayani kebutuhan rujukan Puskesmas.

Untuk dapat melaksanakan fungsi teknis kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dilengkapi dengan berbagai unit pelaksana teknis seperti unit pencegahan dan pemberantasan penyakit, promosi kesehatan, pelayanan kefarmasian, kesehatan lingkungan, perbaikan gizi dan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana. Unit-unit tersebut di samping memberikan pelayanan langsung juga membantu Puskesmas dalam bentuk pelayanan rujukan kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan rujukan kesehatan masyarakat adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan masyarakat yang dilakukan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal. Rujukan kesehatan masyarakat dibedakan atas tiga aspek yakni, rujukan sarana, rujukan teknologi dan rujukan operasional.

c. UKM strata ketiga.Yang dimaksud dengan UKM strata ketiga adalah UKM tingkat unggulan, yaitu yang

mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik yang ditujukan kepada masyarakat. Penanggung jawab UKM strata ketiga adalah Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan yang didukung secara lintas sektoral. Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan mempunyai dua fungsi, yakni fungsi manajerial dan fungsi teknis kesehatan.

Fungsi manajerial mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung-jawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan di provinsi/nasional. Fungsi teknis kesehatan mencakup penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat unggulan, yakni dalam rangka melayani kebutuhan rujukan dari kabupaten/kota dan provinsi.

Dalam melaksanakan fungsi teknis kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan perlu didukung oleh berbagai pusat unggulan yang dikelola oleh sektor kesehatan dan sektor pembangunan lainnya. Contoh pusat unggulan yang dimaksud adalah Institut Gizi Nasional, Institut Penyakit Infeksi Nasional, Institut Kesehatan Jiwa Nasional, Institut Ketergantungan Obat Nasional, Institut Promosi Kesehatan Nasional, Institut Kesehatan Kerja Nasional, dan Pusat Laboratorium Nasional, Institut Survailans

49

dan Teknologi Penyakit dan Kesehatan Lingkungan serta berbagai pusat unggulan lainnya. Pusat unggulan ini di samping menyelenggarakan pelayanan langsung juga membantu Dinas Kesehatan dalam bentuk pelayanan rujukan kesehatan.

2. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)a. UKP strata pertama

Yang dimaksud dengan UKP strata pertama adalah UKP tingkat dasar, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada perorangan. Penyelenggara UKP strata pertama adalah pemerintah, masyarakat dan swasta yang diwujudkan melalui berbagai bentuk pelayanan profesional, seperti praktik bidan, praktik perawat, praktik dokter, praktik dokter gigi, poliklinik, balai pengobatan, praktik dokter/klinik 24 jam, praktik bersama dan rumah bersalin.

UKP strata pertama oleh pemerintah juga diselenggarakan oleh Puskesmas. Dengan demikian Puskesmas memiliki dua fungsi pelayanan yakni pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan. Untuk meningkatkan cakupan, Puskesmas dilengkapi dengan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa dan Pos Obat Desa. Pondok Bersalin Desa dan Pos Obat Desa termasuk dalam sarana kesehatan bersumber masyarakat. Dalam UKP strata pertama juga termasuk pelayanan pengobatan tradisional dan alternatif, serta pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika. Pelayanan pengobatan tradisional dan alternatif yang diselenggarakan adalah yang secara ilmiah telah terbukti keamanan dan khasiatnya. UKP strata pertama didukung oleh berbagai pelayanan penunjang seperti toko obat dan apotek (dengan kewajiban menyediakan obat esensial generik), laboratorium klinik dan optik.

Untuk menjamin dan meningkatkan mutu UKP strata pertama perlu dilakukan berbagai program kendali mutu baik yang bersifat prospektif meliputi lisensi, sertifikasi dan akreditasi, maupun yang bersifat konkuren ataupun retrospektif seperti gugus kendali mutu. Untuk masa mendatang, apabila sistem jaminan kesehatan nasional telah berkembang, pemerintah tidak lagi menyelenggarakan UKP strata pertama melalui Puskesmas. Penyelenggaraan UKP strata pertama akan diserahkan kepada masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep dokter keluarga, kecuali di daerah yang sangat terpencil masih dipadukan dengan pelayanan Puskesmas.

b. UKP strata keduaYang dimaksud dengan UKP strata kedua adalah UKP tingkat lanjutan, yaitu yang

mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik yang ditujukan kepada perorangan.

Penyelenggara UKP strata kedua adalah pemerintah, masyarakat dan swasta yang diwujudkan dalam bentuk praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, klinik spesialis, balai pengobatan penyakit paru-paru (BP4), balai kesehatan mata masyarakat (BKMM), balai kesehatan jiwa masyarakat (BKJM), rumah sakit kelas C dan B non pendidikan milik pemerintah (termasuk TNI/POLRI dan BUMN) dan rumah sakit swasta. Berbagai sarana pelayanan ini disamping memberikan pelayanan langsung juga membantu sarana UKP strata pertama dalam bentuk pelayanan rujukan medik. Yang dimaksud

49

dengan pelayanan rujukan medik adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik baik secara vertikal, maupun horizontal. Rujukan medik terdiri dari tiga aspek yakni, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan serta rujukan bahan-bahan pemeriksaan laboratorium.

UKP strata kedua ini juga didukung oleh berbagai pelayanan penunjang seperti apotek, laboratorium klinik dan optik. Untuk meningkatkan mutu perlu dilakukan berbagai bentuk program kendali mutu.

c. UKP strata ketigaYang dimaksud dengan UKP strata ketiga adalah UKP tingkat unggulan, yaitu yang

mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik yang ditujukan kepada perorangan.

Penyelenggara UKP strata ketiga adalah pemerintah, masyarakat dan swasta yang diwujudkan dalam bentuk praktik dokter spesialis konsultan, praktik dokter gigi spesialis konsultan, klinik spesialis konsultan, rumah sakit kelas B pendidikan dan kelas A milik pemerintah (termasuk TNI/POLRI dan BUMN) serta rumah sakit khusus dan rumah sakit swasta. Berbagai sarana pelayanan ini di samping memberikan pelayanan langsung juga membantu sarana UKP strata kedua dalam bentuk pelayanan rujukan medik. Seperti UKP strata kedua, UKP strata ketiga ini juga didukung oleh berbagai pelayanan penunjang seperti apotek, laboratorium klinik dan optik.

Untuk menghadapi persaingan global, UKP strata ketiga perlu dilengkapi dengan beberapa pusat pelayanan unggulan nasional, seperti pusat unggulan jantung nasional, pusat unggulan kanker nasional, pusat penanggulangan stroke nasional, dan sebagainya. Untuk meningkatkan mutu perlu dilakukan berbagai bentuk program kendali mutu.

C. PRAKTIK DOKTER KELUARGA MANDIRIPraktek dokter keluarga mandiri (PDKM) akan menjadi komplemen puskesmas dengan peran sebagai ujung tombak upaya kesehatan perorangan dengan sasaran individu/keluarga yang berada dalam wilayah pelayanannya. Kata ”mandiri” dalam PDKM menyiratkan pengertian ”self employed job” atau dokter yang menjalankan profesinya di PDKM bekerja untuk dirinya sendiri, bukan PNS atau pegawai dari suatu institusi.

Berikut ketentuan PDKM: Menjalankan praktik dokter keluarga purnawaktu di PDKM Lebih memilih memberikan pelayanan kepada suatu masyarakat

yang jelas batasannya (kepesertaan) dengan pembayaran secara kapitasi, ketimbang pelayanan kepada individu kepada yang bukan peserta, bersifat episodik dan dibayar secara fee-for-service

Berbagi kewajiban dan tanggung jawab atas asset, liability, dan pelayanan pasien

Berbagi penerimaan dengan formula tertentu yang disepakati bersama

49

Wilayah pelayanan didefinisikan sebagai area geografis dari mana pengguna layanan atau mitra PDKM biasanya datang. Wilayah pelayanan tidak harus sama dengan wilayah administratif (kecamatan/kota). Penentuannya dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kondisi geografi, kualitas jalan dan sistem transportasi, kondisi sarana kesehatan, kesehatan penduduk, dan kegiatan bisnis/industri. Terdapat 3 model PDKM yang dapat dipilih yaitu Praktik Dokter Keluarga (PDK), Klinik Kesehatan Keluarga (KKK), dan Jejaring.

Pelayanan di PDKM dapat dilaksanakan dengan baik bila diselenggarakan oleh suatu tim yang dapat terdiri dari dokter keluarga, perawat, bidan, apoteker/asisten apoteker, analis laboratorium, dokter gigi, perawat gigi, dan tenaga lain seperti psikolog, nutrisionist, kader PKK, kader posyandu, PLKB dll. Pengertian tim tidak berarti harus menjadi staf/pegawai PDKM, dapat saja tenaga kesehatan tersebut merupakan entitas terpisah yang kemudian saling mengikatkan diri dalam kerja sama dengan PDKM  untuk menghindari tumpang tindih dalam pelayanan kesehatan di satu wilayah.

Idealnya PDKM dapat menyediakan 21 jenis pelayanan dengan mutu dan standar yang sama pada setiap mitranya, yaitu:

1. penilaian status kesehatan pribadi2. program proaktif pengendalian penyakit/kondisi khusus

3. pendidikan kesehatan

4. imunisasi

5. pemeliharaan kesehatan bayi dan anak balita

6. pemeliharaan kesehatan anak usia sekolah

7. pemeliharaan kesehatan wanita dan kesehatan reproduksi

8. pemeliharaan kesehatan lansia

9. pemeriksaan ante dan postnatal

10. konsultasi dan pengobatan

11. peresepan obat

12. tindakan medis (tindakan bedah kecil, injeksi, resusitasi, dan persalinan normal)

13. konseling

14. penunjang diagnostik (laboratorium, elektrokardiografi, ultrasonografi, dll)

15. layanan kesehatan gigi dan mulut

16. rehabilitasi medik

17. kunjungan rumah

49

18. perawatan di rumah

19. kunjungan ke rumah sakit

20. layanan mendesak/gawat darurat

21. ambulans

D. PERBEDAAN PELAYANAN PUSKESMAS DAN PELAYANAN DOKTER KELUARGA

Hal Dokter Puskesmas Dokter Praktek Umum (swasta)

Dokter Keluarga

Waktu Praktik 08.00 – 14.00 Sesuai Perjanjian Tidak terikat (minggu libur)

Tempat Praktik Puskesmas Rumah Pribadi, Tempat sewaan yang dijadikan tempat praktek, klinik,

Klinik, Rumah Pasien (Rawat Jalan), Rumah Sakit (rawat inap)

Ruang Lingkup Pelayanan

Satu Atau Sebagian Wilayah Kecamatan

Terutama di sekitar wilayah tempat praktik

Sesuai Perjanjian, terutama di sekitar tempat dokter kluarga bertempat tinggal

Upaya Kesehatan Lebih tertuju kepada pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat

Menjalankan lebih kearah preventif - kuratifWajib:1. upaya promosi

kesehatan2. upaya kesehatan

lingkungan3. upaya perbaikan

gizi4. upaya

pencegahan dan pemberantasan penyakit

Lebih tertuju kepada pelayanan kesehatan pribadi

Menjalankan lebih kearah kuratif

1. Upaya pengobatan dasar

2. upaya kesehatan lingkungan

3. upaya perbaikan gizi

4. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

5. upaya kesehatan

Lebih tertuju kepada pelayanan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang berada di lingkup lingkungan tugas

Menjalankan lebih kearah promotif – rehabilitatif

1. penderita tidak hanya sebagai perorangan, melainkan sebagai

49

menular5. upaya kesehatan

ibu, anak dan KB

6. upaya pengobatan dasar

upaya kesehatan pengembangan puskesamas

ibu, anak. Dan konseling KB

bagian dari satu keluarga dan bahkan anggota masyarakat

2. pelayanan kesehatan secara menyeluruh jauh melebihi jumlah keseluruhan keluhan yang disampaikan

3. menyediakan dirinya sebagai tempat pelayanan kesehatan pertama dan bertanggung jawab pada pelayanan kesehatan lanjut.

Masa Kerja Sesuai kontrak dengan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten(biasanya 1 tahun, dan dapat diperpanjang)

Tidak terikat kontrak dengan badan apapun

1. pemerintah; terikat kontrak dengan pemerintah (biasanya selama 2 tahun, dan dapat diperpanjang)

2. murni swasta (terikat kontrak dengan si pengguna layanan (bersifat dokter pribadi

49

keluarga)Pembiayaan 1. pemerintah

(anggaran pembangunan dan anggaran rutin)

2. Pendapatan Puskesmas

3. sumber lain (PT. ASKES, JAMSOSTEK, JPSBK/PKPS BBM)

Out of pocket 1. Pemerintah; dengan asuransi kesehatan

2. murni swasta; out of pocket

Pelaksanaan kerja Terdapat tim kerja puskesmas

Perorangan atau kelompok

Perorangan

Pertanggungjawaban Dinas kesehatan kota/kabupaten

Selama tidak terjadi kesalahan/kelalaian, bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada Tuhan

Badan pengelola keuangan (ASKIN), Dinas Kesehatan Provinsi, Keluarga yang menyewa jasa

Syarat Menjadi Dokter + PNS Dokter Dokter + pelatihan dokter keluarga

Aspek setelah rujuk Tidak terikat follow up

Tidak terikat follow up

Terikat follow up

– Dokter praktik umum (DPU) yang telah memperoleh pendidikan tambahan dan menjalankan praktik dengan menerapkan pendekatan keluarga serta kompetensinya diakui oleh Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia (KDDKI), setelah setara dengan kompetensi dokter keluarga selanjutnya mendapat gelar profesi sebagai Dokter Keluarga (DK). Para DPU yang ingin diakui kompetensinya atau mendapat gelar professional DK dapat mengikuti program konversi PDKI. Para DK ini dalam sistem pelayanan kedokteran terpadu atau terstruktur menjalankan praktiknya di strata pertama.

– Program konversi adalah program sertifikasi I (awal) dokter layanan primer yang berminat menjadi dokter keluarga. Program konversi dimaksudkan agar dokter yang memiliki komitmen menjadi dokter layanan primer mengimplementasikan komitmen tersebut dengan meningkatkan dan menjaga kompetensi dan kinerja profesionalnya sehingga benar-benar mampu dan mau menjadi dokter layanan primer yang mumpuni dan berkedudukan di lini terdepan pelayanan kesehatan di Indonesia.

– Program konversi adalah salah satu bentuk uji kompetensi melalui alat tilik diri (self assesment) yang berisi kuesioner tentang rekam jejak praktik dan kegiatan profesional

49

dokter tersebut. Jadi, program konversi tidak dapat diikuti oleh dokter yang tidak praktik atau praktik kurang dari 5 tahun.

1. Manajemen pelayanan dogaDalam menyelenggarakan praktek kedokteran keluarga, terdapat 9 prinsip pelayanan

yang harus diimplementasikan, yaitu :a. Komprehensif dan holistikb. Kontinuc. Mengutamakan pencegahand. Koordinatif dan kolaboratife. Personal sebagai bagian integral dari keluarganyaf. Mempertimbangkan keluarga,lingkungan kerja, dan lingkungan.g. Menjunjung tinggi moral, etika, dan hukum.h. Sadar biaya dan sadar mutu.i. Dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.

2. Yang dapat berpraktik sebagai dokter keluarga di IndonesiaSemua dokter umum yang telah mendapatkan pelatihan dokter keluarrga dapat

membuka praktik sebagai dokter keluarga.

3. Pengertian SIPIzin praktek bagi dokter memberikan pelayanan medis di sarana kesehatan

pemerintah, swasta maupun perorangan.

4. SIP harus diregistrasi ulangSIP harus diregistrasi ulang karena jangka waktu berlakunya adakah 5 tahun.

5. Fungsi SIPSIP dikeluarkan agar seorang dokter atau dokter gigi dapat membuka tempat

praktik sebanyak-banyaknya di tiga tempat.

6. Syarat-syarat registrasi ulang SIPoMenyertakan surat permohonan mendapat SIP;

oFotokopi STR atau STR dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli

oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku;oSurat pernyataan mempunbyai tempat praktik atau surat keterangan dari

sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;oSurat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;

oPas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dan 3x4 sebanyak 2

lembar;oSurat izin dari pimpinan instalasi/sarana pelayanan kesehatan di mana

dokter dan dokter gigi dimaksud bekerja (khusus bagi dokter dan dokter

49

gigi yang bekerja di sarabna pelayanan kesehatan pemerintah atau sarana pelayaan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.

7. Bagan alur untuk registrasi dan mendapatkan SIP

(1)

(2)

Keterangan:

Diagram alur yang pertama menggambarkan proses seorang lulusan FK dengan kurikulum lama yang menjalani proses untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi penuh sebagai dokter praktek umum. Sedangkan diagram yang kedua merupakan proses yang dilaului oleh seorang lulusan FK dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK).

Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran diseluruh Indonesia setelah lulus ujian kompetensi. Sertifikat kompetensi untuk dokter spesialis ditetapkan oleh Kolegium terkait, sedangkan untuk dokter praktek umum (DPU) ditetapkan oleh Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia (KDDKI).

DPU bisa memperoleh sertifikat ini dengan cara mengikuti Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Kedokteran Berkelanjutan (P2KB). Hal ini sesuai dengan pernytaan UU RI no 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu

49

bahwa dokter yang praktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi.

Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh KDDKI/kolegium terkait bersama dengan STR yang dikeluarkan oleh KKI dan rekomendasi IDI merupakan persyaratan untuk mengurus perpanjangan SIP.

Untuk mendapatkan kompetensi di atas, dokter keluarga harus menjalani serangkaian proses yang digambarkan dalam alur di bawah ini:

Kondisi saat ini (Peserta KIPDI II)

Lulus dari FKIjazah dan sumpah dokterUKDI (ujian kompetensi dokter Indonesia)lulussertifikat kompetensi penuh

Peserta KBK

Lulus dari FK tanda lulus dan sumpah dokter UKDIlulussertifikat kompetensi penuh (1. STR intern, 2. SIP intern)—keduanya diusulkan ke KKI dan DEPKES proses Internship surat tanda selesai internship STR penuh

Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran diseluruh Indonesia setelah lulus ujian kompetensi. Sertifikat kompetensi untuk dokter spesialis ditetapkan oleh Kolegium terkait, sedangkan untuk dokter praktek umum (DPU) ditetapkan oleh Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia (KDDKI).

DPU bisa memperoleh sertifikat ini dengan cara mengikuti Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Kedokteran Berkelanjutan (P2KB). Hal ini sesuai dengan pernytaan UU RI no 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu bahwa dokter yang praktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi.

Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh KDDKI/kolegium terkait bersama dengan STR yang dikeluarkan oleh KKI dan rekomendasi IDI merupakan persyaratan untuk mengurus perpanjangan SIP.

Mengikuti pelatihan dokter keluarga paket A,B,C,D yang diselenggarakan

PDKI Mengikuti uji kompetensi oleh IDI melalui KDDKI

Mendapatkan STR Melengkapi syarat-syarat lain Mendapatkan SIP

Pelatihan dokter keluarga a. Paket Ab. Paket Bc. Paket Cd. Paket D

49

Kurikulum yang telah disepakati dari hasil rumusan kerjasama tripartid pengembangan dokter keluarga (IDI / KDKI-FK-Depkes) meliputi empat paket, yaitu :Paket A: pengenalan konsep kedokteran keluarga,Paket B: manajemen pelayanan kedokteran keluarga,Paket C: ketrampilan klinik praktis,Paket D: pengetahuan klinik mutakhir yang disusun berdasarkan golongan usia.

PAKET AA1-KONSEP DAN WAWASAN DKA2-PRINSIP PELAYANAN DKA3-PENGARUH KELUARGA,KOMUNITAS DAN LINKUNGANA4-TUGAS DAN FUNGSI DK DALAM LAYANAN PRIMERPAKET BB1-MANAGEMEN SDMB2-MANAGEMENT FASILITASB3-MANAGEMENT INFORMASIB4-MANAGEMENT DANAPAKET CC1-KETRAMPILAN KLINIS NON-BEDAHC2-KETRAMPILAN MENGATASI KEADAAN KLINIS UMUMC3-KETRAMPILAN MENANGANI MASALAH KLINIS KHUSUSC4-KETRAMPILAN MENGGUNAKAN SARANA PENUNJANGC5-KETRAMPILAN MEDIS TEKNIS BEDAHPAKET DD1-MASALAH KESEHATAN KELOMPOK USIAD2-MASALAH KESEHATAN KELOMPOK KHUSUS

Surat Tanda Registrasi (STR)a. Definisi

STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) kepada dokter yang telah di registrasi.Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter yang telah memiliki SERTIFIKAT KOMPETENSI dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.

b. Persayaratan untuk memiliki STR, dokter mengajukan permohonan kepada KKI dengan melampirkan:1. STR lama

49

2. Fotocopy SIP dan atau SP3. Mengisi surat permohonan untuk memperoleh STR.4. Melampirkan bukti pembayaran ASLI permohonan pengurusan STR ke

rekening KKI no 93.20.5556 BNI cabang Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

5. Fotocopy ijazah dokter/dokter spesialis yang dilegalisir oleh Dekan Institusi Pendidikan.

6. Surat Pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter.7. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP(dengan

mencantumkan no SIP).8. Fotocopy Sertifikat Kompetensi dari Kolegium Yang terkait.9. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan

seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran diseluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

10. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.11. Pas foto terbaru, berwarna, ukuran 4x6 (4lembar) dan 2x3 (2lembar)

c. Lama berlaku STR.STR berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 tahun dengan tetap memenuhi persyaratan diatas. Pemohon mengajukan permohonan ke KKI dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.

d. KKI meneliti seluruh berkas dan menerbitkan STR selambat-lambatnya 3 bulan setelah permohonan diterima.

e. Setiap dokter memperoleh satu STR asli dan 3 (tiga) lembar fotocopy STR yang dilegalisir KKI, dikirim langsung ke pemohon dengan tembusan ke Biro Kepegawaian DepKes RI, DinKes Provinsi dan PB IDI.

Kewenangan STR:Mewawancarai PasienMemeriksa fisik & mentalMenentukan pemeriksaan penunjangMenegahkan DiagnosisMenentukan penatalaksanaan dan pengobatanpasienMelakukan tindak kedokteran atau kedokteran gigiMenulis resep dan alkesMenerbitkan S Keterangan Dr atau DrgMenyimpan obat, jumlah & jenis yang diizinkanMeracik dan menyerahkan obat bagi yang praktik terpencil (tidak ada apotik)

SIP (Surat Izin Praktik):a. Pengertian

Izin Praktek bagi dokter memberikan pelayanan medis di sarana kesehatan pemerintah, Swasta maupun perorangan.

b. Dasar Hukum

49

UU Nomor : 29 tahun 2004 tentang peraktek kedokteran Permenkes RI Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang penyelenggaraan praktek Dokter dan dokter gigi

c. Instansi Pemroses: Dinas Kesehatand. Instansi Pemberi Pertimbangan: Kepala Dinas Kesehatane. Syarat – syarat Permohonan Izin

1. Foto Copy STR 2. Foto Copy Ijazah 3. Foto Copy Surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti telah

selesai menjalankan masa bakti / surat keterangan menunda masa bakti yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang

4. Surat pernyatan memiliki tempat peraktek (dilampiri dengan rekomendasi dari Pimpinan Sarana Kesehatan bagi dokter yang peraktek di Sarana Pelayanan Kesehatan)

5. Denah lokasi praktek 6. Denah ruangan praktek 7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi Cabang Kota Sukabumi 8. Pas foto berwarna ukuran 4x6:2 lembar dan ukuran 2x3 : 1 lembar

f. Teknis Pemrosesan1. Permohonan diterima (persyaratan sesuai kolom 9 sudah lengkap) 2. Survey lokasi 3. Penerbitan SIP

g. Kewenangan Penanda Tanganan : Kepala Dinas Kesehatanh. Jangka Waktu Penyelesaian Izin : 6 hari kerjai. Jangka Waktu Berlakunya : 5 Tahun (sesuai masa berlaku STR).j. Biaya:

Dokter Umum Rp. 150.000,-/ 1 tempat praktek (DKK ).Rekomendasi Rp. 25. 000,-Dokter Spesialis Rp. 300. 000,-/ 1 tempat praktek (DKK ).Rekomendasi Rp. 50. 000,-DKK Rp. 20. 000,-Biaya pengurusan SIP Rp. 20. 000,-

E. PERBEDAAN DOKTER UMUM DAN DOKTER KELUARGA SECARA LENGKAP

Perbedaan Dokter keluarga Dokter Umum

Definisi Dokter yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang kedokteran keluarga yang diperoleh dari pendidikan khusus dalam

Dokter praktik umum, adalah setiap dokter yang melakukan pelayanan kesehatan dan asuhan medis yang dilakukan sendiri atau bersama dalam bentuk organisasi serta

49

bidang tersebut, sehingga kemudian memiliki kompetensi dan kewenangan untuk bekerja dalam profesi dokter keluarga

menjalankan kegiatan pelayanan tingkat primer sesuai dengan peraturan setempat.

Sistem kerja Promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

Bersifat kuratif

Pembiayaan Pembiayaan di awal dari pemerintah

Mandiri dari perorangan

Sasaran Keluarga sebagai satu unit Masyarakat Umum, perorangan

Tempat Praktik

Melayani pasien ditempat praktek (klinik dokter keluarga), di rumah dan di rumah sakit.

Tempat Praktik Pribadi

Pelayanan pelayanan kedokteran yang paripurna (komprehensif)

Kuratif

Perbedaan Dokter keluarga Dokter Umum

Definisi Dokter yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang kedokteran keluarga yang diperoleh dari pendidikan khusus dalam bidang tersebut, sehingga kemudian memiliki kompetensi dan kewenangan untuk bekerja dalam profesi dokter keluarga

Dokter praktik umum, adalah setiap dokter yang melakukan pelayanan kesehatan dan asuhan medis yang dilakukan sendiri atau bersama dalam bentuk organisasi serta menjalankan kegiatan pelayanan tingkat primer sesuai dengan peraturan setempat.

Sistem kerja Promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

Bersifat kuratif

Pembiayaan Pembiayaan di awal dari pemerintah

Mandiri dari perorangan

49

Sasaran Keluarga sebagai satu unit Masyarakat Umum, perorangan

Tempat Praktik

Melayani pasien ditempat praktek (klinik dokter keluarga), di rumah dan di rumah sakit.

Tempat Praktik Pribadi

Pelayanan pelayanan kedokteran yang paripurna (komprehensif)

Kuratif

F. SARANA DAN PRASARANA MINIMAL YANG ADA PADA PRAKTIK DOGA

a. Standar Fasilitas Praktik Pelayanan dokter keluarga memiliki fasilitas pelayanan kesehatan strata

pertama yang lengkap serta beberapa fasilitas pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya.1) Fasilitas untuk praktik

Fasilitas pelayanan dokter keluarga sesuai untuk kesehatan dan keamanan pasien, pegawai, dan dokter yang berpraktik.

2) Kerahasiaan dan privasiKonsultasi dilaksanakan dengan memperhitungkan kerahasiaan dan privasi pasien.

3) Bangunan dan interiorBangunan untuk pelayanan dokter keluarga merupakan bangunan permanen atau semipermanen serta dirancang sesuai dengan kebutuhan pelayanan medis strata pertama yang aman dan terjangkau oleh berbagai kondisi pasien.

4) Alat komunikasiKlinik memiliki alat komunikasi yang biasa digunakan masyarakat sekitarnya.

5) Papan namaTempat pelayanan dokter keluarga memasang papan nama yang telah diatur oleh organisasi profesi.

b. Standar Peralatan KlinikPelayanan dokter keluarga memiliki peralatan klinik yang sesuai dengan fasilitas

pelayanannya, yaitu pelayanan kedokteran di strata pertama (tingkat primer).1) Peralatan medis

Pelayanan dokter keluarga memiliki beberapa peralatan medis yang minimal harus dipenuhi di ruang praktik untuk dapat berpraktik sebagai penyedia layanan strata pertama.

49

2) Peralatan penunjang medis3) Pelayanan dokter keluarga memiliki beberapa peralatan penunjang medis yang

minimal harus dipenuhi di ruang praktik untuk dapat berpraktik sebagai penyedia pelayanan strata pertama

4) Peralatan nonmedis5) Pelayanan dokter keluarga memiliki peralatan nonmedis yang minimal harus

dipenuhi di ruang praktik untuk dapat berpraktik sebagai penyedia pelayanan strata pertama.

1. Standar Proses-Proses PenunjangPelayanan dokter keluarga memiliki panduan proses-proses yang menunjang kegiatan pelayanan dokter keluarga.

1) Pengelolaan rekam medisPelayanan dokter keluarga menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi rekam medis dengan dasar rekam medis berorientasikan pada masalah.

2) Pengelolaan rantai dinginPelayanan dokter keluarga peduli terhadap pengelolaan rantai beku yang berpengaruh kepada kualitas vaksin atau obat lainnya.

3) Pengelolaan pencegahan infeksiPelayanan dokter keluarga memerhatikan universal precaution management yang mengutamakan pencegahan infeksi pada pelayanannya.

4) Pengelolaan limbahPelayanan dokter keluarga memerhatikan sistem pembuangan air kotor dan limbah, baik limbah medis maupun limbah nonmedis agar ramah lingkungan dan aman bagi masyarakat sekitar klinik

5) Pengelolaan air bersihPelayanan dokter keluarga mengonsumsi air bersih atau air yang telah diolah sehingga aman digunakan.

6) Pengelolaan obatPelayanan dokter keluarga melaksanakan sistem pengelolaan obat sesuai prosedur yang berlaku termasuk mencegah penggunaan obat yang kadaluarsa.

“Pada kasus, dr. Arif sebagai dokter UKP belum memenuhi standar pelayanan dokter keluarga.”

G. DOKTER PUSKESMAS MELAKUKAN PRAKTEK UKP Seorang dokter boleh saja membuka praktek UKP diluar dinasnya, namun tidak

boleh mengabaikan tugas utamanya sebagai dokter puskesmas. Tidak ada yang melarang kalau dokter membuka praktek diluar dinasnya tetapi waktu pelayanan dapat diatur sebaik-baiknya sehungga tidak mengganggu waktu dinas. Bisa saja dokter melayani pasien di puskesmas baru menuju praktek atau sebaliknya selesai

49

memberikan pelayanan di tempat prakteknya langsung melayani pasien di puskesmas.

Seharusnya sebagai dokter puskesmas, dr. Sukses tidak membuka praktek di pagi hari karena hal tersebut dapat mengganggu jam kerjanya di puskesmas. dr. Sukses seharusnya membuka praktek di luar jam kerjanya sebagai dokter puskesmas.

Upaya kesehatanUpaya kesehatan diselenggarakan dengan upaya peningkatan, pencegahan,

pengobatan, dan pemulihan. Subsistem upaya kesehatan terdiri dari dua unsur utama, yakni upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (U KP).

UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. UKM mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, kesehatan jiwa, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif.

UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. UKP mencakup upaya upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan. Dalam U KP juga termasuk pengobatan tradisional dan alternative serta pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika.

Kedua upaya kesehatan tersebut bersinergi dan dilengkapi dengan Berbagai upaya kesehatan penunjang. Upaya penunjang untuk UKM antara lain adalah pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dan pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya. Sedangkan upaya penunjang untuk UKP antara lain adalah layanan laboratorium klinik, apotek, optik, dan toko obat.

Penyelenggaraan sub sistem upaya Kesehatan mengacu pada prinsip prinsip sebagai berikut :1. UKM terutama diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran aktif

masyarakat dan swasta.2. UKP diselenggarakan oleh masyarakat, swasta dan pemerintah.3. Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh swasta harus memperhatikan

fungsi social.4. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus bersifat menyeluruh, terpadu,

berkelanjutan , terjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu.5. Penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk pengobatan t adisional dan

49

alternatif, harus tidak bertentangan dengan kaidah ilmiah.6. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus sesuai dengan nilai dan norma

sosial budaya, moral, dan etika profesi

1) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)a. UKM strata pertama

UKM strata pertama adalah UKM tingkat dasar, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada masyarakat. Ujung tombak penyelenggara U KM strata pertama adalah puskesmas yang didukung secara lintas sector dan didirikansekurang-kurangnya satu di setiap kecamatan. puskesmas bertanggung jawab atas masalah kesehatan di wilayah kerjanya.

Terdapat tiga fungsi utama Puskesmas, yakni sebagai (1)pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan,(2) pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan (3) pusat pelayanan kesehatan tingkat dasar.Sekurang-kurangnya ada enam jenis pelayanan tingkat dasar yang harus dilaksanakan ol eh Puskesmas yakni promosi kesehatan;kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana; perbaikan gizi ; kesehatan lingkungan ; pemberantasan penyakit menular ; dan pengobatan dasar.b. UKM strata kedua

Yang dimaksud dengan UKM strata kedua adalah UKM tingkat lanjutan, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik yang ditujukan kepada masyarakat. Penanggung jawab UKM strata kedua adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang didukung secara lintas sektor. D inas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai dua f ungsi utama yakni fungsi manajerial dan fungsi teknis kesehatan. Fungsi manajerial mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan di kabupaten/kota.'

Fungsi teknis kesehatan mencangkup penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat lanjutan, yakni dalam rangka melayani kebutuhan rujukan Puskesmas. Untuk dapat melaksanakan fungsi teknis kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota dilengkapi dengan berbagai unit pelaksana teknis seperti unit pencegahan dan pemberantasan penyakit ; promosi kesehatan ; pelayanan kefarmasian ; kesehatan lingkungan ; perbaikan gizi ; dan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Unit-unit tersebut disamping memberikan pelayanan langsung juga membantu Puskesmas dalam bentuk pelayanan rujukan kesehatan masyarakat.c. UKM strata ketiga

UKM strata ketiga adalah UKM tingkat unggulan, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik yang ditujukan kepada masyarakat. Penanggung jawab UKM strata ketiga adalah Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen kesehatan yang didukung secara lintas sektor. Dinas Kesehatan provinsi dan Departemen kesehatan mempunyai dua f ungsi, yakni fungsi manajerial dan f ungsi teknis kesehatan.

49

Fungsi manajerial mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggung-jawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan di provinsi/nasional. Fungsi teknis kesehatan mencakup penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat unggulan, yakni dalam rangka melayani kebutuhan rujukan dari kabupaten/kota dan provinsi. Dalam melaksanakan fungsi teknis kesehatan, dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen kesehatan perlu didukung oleh berbagai pusat unggulan yang dikelola oleh sector kesehatan dan sektor pembangunan lainnya. Contoh pusat unggulan yang dimaksud adalah Institut gizi Nasional,institut penyakit Infeksi Nasional, Institut Kesehatan Jiwa Nasional, Institut Ketergantungan Obat Nasional, Institut promosi Kesehatan Nasional, Institut Kesehatan Kerja Nasional, dan pusat Laboratorium Nasional, Institut survailans dan Teknologi penyakit dan Kesehatan Lingkungan.

2) UKP strata PertamaYang dimaksud dengan UKP strata pertama adalah UKP tingkat dasar, yaitu

yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada perorangan. Penyelenggara UKP strata pertama adalah pemerintah, masyarakat,dan swasta yang diwujudkan melalui berbagai bentuk pelayanan profesional, seperti praktik bidan, praktik perawat, praktik dokter, praktik dokter gigi, poliklinik, balai pengobatan, praktik dokter/klinik 24 iam, praktik bersama, dan rumah bersalin.

UKP strata pertama oleh pemerintah juga diselenggarakan oleh puskesmas. Dengan demikian puskesmas memiliki dua fungsi pelayanan, yakni pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan. Untuk meningkatkan cakupan, Puskesmas dilengkapi dengan Puskesmas Pembantu, puskesmas Keliling, pondok Bersalin Desa, dan Pos Obat Desa. Pondok Bersalin Desa, dan Pos Obat Desa termasuk dalam sarana kesehatan bersumber masyarakat.

Dalam UKP strata pertama juga termasuk pelayanan pengobatan tradisional dan alternatif, serta pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika. Pelayanan pengobatan tradisional dan alternative yang diselenggarakan adalah yang secara ilmiah telah terbukti keamanan dan khasiatnya'.

Untuk masa mendatang, apabila system jaminan kesehatan nasional telah berkembang, pemerintah tidak lagi menyelenggarakan UKP strata pertama melalui Puskesmas. Penyelenggaraan UKP strata pertama akan diserahkan kepada masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep dokter keluarga, kecuali di daerah yang sangat terpencil masih dipadukan dengan pelayanan puskesmas.

H. TINDAKAN YANG TEPAT SEHARUSNYA DILAKUKAN DOKTER SUKSES SEBAGAI DOKTER UKM DAN UKP Perbedaan UKM dan UKPUKM

- Pelayanan kesehatan ini terutama ditujukan untuk meningkatkan kesehatan (promotive) dan mencegah penyakit (preventive)

- Sasaran utamanya adalah kelompok dan masyarakat

49

UKP- Pelayanan kesehatan ini terutama ditujukan untuk menyembuhkan penyakit

(curative) dan memulihkan kesehatan (rehabilitative)- Sasaran utamanya adalah perseorangan dan keluarga

No UKP UKM1 Pelayanan KIA dan KB Pelayanan promosi

kesehatan2 Pelayanan gizi masyarakat Pelayanan kesehatan

lingkungan3 Pelayanan pengobatan Pelayanan Pencegahan

penyakit Menular4 Pelayanan penanggulangan dan

pencegahan PTMPelayanan KIA dan KB

5 Perbaikan gizi masyarakat

Kesalahan dr.Sukses adalah ia melalaikan tugasnya dengan masih berpraktek UKP pada pagi hari, sehingga ia datang terlambat ke puskesmas dan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang mau berobat dengannya sebagai dokter UKM.

Yang seharusnya dilakukan oleh dr. Sukses sebaiknya jika tidak melaksanakan praktik dokter pribadi (UKP), pada pagi hari karena memungkinkan dr. Sukses untuk datang terlambat ke Puskesmas. Apabila dr. Sukses tetap praktik sebaiknya disiplin terhadap jam kerjanya sebagai dokter Puskesmas.

Sebelum jam 08.00 dr. Sukses harus sudah ada di Puskesmas, karena dr. Sukses sebagai dokter Puskesmas (UKM). Serta memiliki kontrak dengan institusi kesehatan setempat.

I. SISTEM PEMBIAYAAN PELAYANAN DOGA

Pembiayaan pelayanan dokter keluargaUntuk dapat menyelenggarakan pelayanan dokter keluarga tentu diperlukan

tersedianya dana yang cukup. Tidak hanya untuk pengadaan pelbagai sarana dan prasarana medis dan non medis yang diperlukan (investment cost), tetapi juga untuk membiayai pelayanan dokter keluarga yang diselenggarakan (operational cost) Seyogiyanyalah semua dana yang diperlukan ini dapat dibiayai oleh pasien dan atau keluarga yang memanfaatkan jasa pelayanan dokter keluarga. Masalah kesehatan seseorang dan atau keluarga adalah tanggung jawab masing-masing orang atau keluarga yang bersangkutan. Untuk dapat mengatasi masalah kesehatan tersebut

49

adalah amat diharapkan setiap orang atau keluarga bersedia membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.

Mekanisme pembiayaan yang ditemukan pada pelayanan kesehatan banyak macamnya. Jika disederhanakan secara umum dapat dibedakan atas dua macam. Pertama, pembiayaan secara tunai (fee for service), dalam arti setiap kali pasien datang berobat diharuskan membayar biaya pelayanan. Kedua, pembiayaan melalui program asuransi kesehatan (health insurance), dalam arti setiap kali pasien datang berobat tidak perlu membayar secara tunai, karena pembayaran tersebut telah ditanggung oleh pihak ketiga, yang dalam hat ini adalah badan asuransi. Tentu tidak sulit dipahami, tidaklah kedua cara pembiayaan ini dinilai sesuai untuk pelayanan dokter keluarga. Dari dua cara pembiayaan yang dikenal tersebut, yang dinilai sesuai untuk pelayanan dokter keluarga hanyalah pembiayaan melalui program asuransi kesehatan saja. Mudah dipahami, karena untuk memperkecil risiko biaya, program asuransi sering menerapkan prinsip membagi risiko (risk sharing) dengan penyelenggara pelayanan, yang untuk mencegah kerugian, tidak ada pilihan lain bagi penyelenggara pelayanan tersebut, kecuali berupaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, dan atau mencegah para anggota keluarga yang menjadi tanggungannya untuk tidaksampai jatuh sakit. Prinsip kerja yang seperti ini adalah juga prinsip kerja dokter keluarga.

Batasan

Untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan program asuransi kesehatan (health insurance) perlulah dipahami dahulu apa yang dimaksud dengan asuransi (insurance). Pada saat ini batasan asuransi barlyak macamnya. Dua antaranya :

1. Asuransi adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi (Breider and Breadles,1972)

2. Asuransi adalah suatu perjanjian dimana si penanggung dengan menerima suatu premi meningkatkan dirinya untuk memberi ganti rugi kepada si tertanggung yang mungkin di derita karena terjadinya suatu peristiwa yang mengandung ketidak pastian dan yang akan mengakibatkan kehilangan, kerugian atau kehilangan suatu keuntungan (kitab UU Hukum dagang, 1987)

Untuk indonesia, sekalipun pengertian yang berlaku adalah sesuai dengan ketentuan KUH Dagang, jadi hanya merupakan suatu perjanjian antara si penanggung dengan si tertanggung, namun pada akhir-akhir ini mulai timbul banyak pendapat seyogiyanya pengertian asuransi lebih diperluas. Pengertian asuransi tidak terbatas hanya pada memberikan perlindungan kepada si penanggung saja, melainkan juga kepada seluruh anggota masyarakat. Pengertian asuransi yang seperti ini dikenal dengan nama asuransi sosial (socialin insurance), yang asuransi kesehatan termasuk ke dalamnya.

49

Bentuk-bentuk pembiayaan pra-upayaMengingat bentuk pembayaran pra-upaya banyak menjanjikan keuntungan,

maka pada saaat ini bentuk pembayaran pra-upaya tersebutbanyak diterapkan. Pada dasarnya ada tiga bentuk pembiayaan secara pra-upaya yang dipergunakan. Ketiga bentuk yang dimaksud adalah:

1. Sistem kapitasi (capitation system) Yang dimaksud dengan sistem kapitasi adalah sistem pembayaran dimuka yang

dilakukan oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan berdasarkan kesepakatan harga yang dihitung untuk setiap peserta untuk jangka waktu tertentu. Dengan sistem pembayaran ini, maka besarnya biaya yang dibayar oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan yang tidak ditentukan oleh frekwensi penggunaan pelayanan kesehatan oleh peserta, melainkan ditentukan oleh jumlah peserta dan kesepakatan jangka waktu jaminan.

2. Sistem paket (packet system) Yang dimaksud dengan sistem paket adalah sistem pembayaran di muka yang

dilakukan oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan berdasarkan kesepakatan harga yang dihitung untuk suatu paket pelayanan kesehatan tertentu. Dengan sistem pembayaran ini, maka besarnya biaya yang dibayar oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan tidak ditentukan oleh macam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, melainkan oleh paket pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan. Penyakit apapun yang dihadapi, jika termasuk dalam satu paket pelayanan yang sama, mendapatkan biaya dengan besar yang sama. Sistem pernbiayaan paket ini dikenal pula dengan nama sistem pembiayaan kelompok diagnosis terkait (diagnosis related group) yang di banyak negara maju telah lama diterapkan.

3. Sistem anggaran (budget system) Yang dimaksud dengan sistem anggaran adalah sistem pembayaran di muka

yang dilakukan oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan berdasarkan kesepakatan harga, sesuai dengan besarnya anggaran yang diajukan penyelenggara pelayanan kesehatan. Sama halnya dengan sistern paket, pada sistem anggaran ini, besarnya biaya yang dibayar oleh badan asuransi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan tidak ditentukan oleh macam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, melainkan oleh besarnya anggaran yang telah disepakati.

Pengendalian biaya kesehatanDengan diterapkannya sistem pembayaran pra-upaya, maka telah merupakan

kewajiban bagi penyelenggara pelayanan untuk berupaya mengendalikan biaya kesehatan (cost containment) yang sebaik-baiknya, sedemikian rupa sehingga resiko pembiayaan dapat diperkecil. Untuk dapat mengendalikan biaya kesehatan ini, ada beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pelayanan. Prinsip pokok yang dimaksud adalah:

49

1. Mengutamakan pelayanan pencegahan penyakit Prinsip pokok pertama yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pelayanan

adalah lebih mengutamakan pelayanan pencegahan penyakit, bukan pelayanan penyembuhan penyakit. Apabila prinsip pokok ini dapat diterapkan, pasti akan besar peranannya dalam upaya mengendalikan biaya kesehatan. Karena memanglah biaya pelayanan pencegahan penyakit memang jauh lebih murah dari pada biaya pelayanan penyembuhan penyakit. Bentuk-bentuk pelayanan penceghan penyakit yang dapat dilakukan banyak macamnya. Yang terpenting di antaranya ialah melakukan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala, imunisasi serta pelayanan keluarga berencana.

2. Mencegah pelayanan yang berlebihan Prinsip pokok yang diperhatikan oleh penyelenggara petayanan adalah

mencegah pelayanan yang berlebihan. Jika memang tidak ada indikasinya, pemeriksaan penunjang tidak perlu dilakukan. prinsip yang sarna juga berlaku untuk tindakan dan ataupun pernberian obat. Dengan perkataan lain, pelayanan kedokteran yang diselenggarakan harus memenuhi serta sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

3. Membatasi konsultasi dan rujukan Pelayanan konsultasi dan apalagi rujukan, memerlukan biaya tambahan. Untuk

mencegah biaya kesehatan, penyelenggara pelayanan harus berupa untuk membatai konsultasi atau rujukan. Pelayanan konsultasi atau rujukan tersebut hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan saja. Apabila ketiga prinsip diatas dapat diterapkan, manfaatnya bukan saja akan besar dalam memperkecil risiko biaya penyelenggara pelayanan, tetapi juga badan asuransi kesehatan. Apabila keadaan yang seperti ini dapat diwujudkan, pada gilirannya juga akan menguntungkan penyelenggara pelayanan sendiri. Karena sesungguhnyalah pada program asuransi yang menerapkan sistem pembiayaan praupaya, sering diterapkan sistem intensif, antara lain dalam bentuk bonus bagi para dokter yang berhasil menghemat pengeluaran. Dalam keadaan yang seperti ini kedudukan penyelenggara pelayanan adalah sebagai penjaga gawang (gate keeper) program asuransi kesehatan.

Manfaat Apabila sistem pembiayaan program asuransi kesehatan dalam bentuk

praupaya ini dapat diselenggarakan dengan baik, akan diperoleh banyak manfaat.

Manfaat yang dimaksud secara umum dapat dibedakan atas dua macam. 1. Manfaat penerapan program asuransi kesehatan

Karena pembiayaan pra-upaya adalah cara pembayaran pada program asuransi kesehatan, maka pada penerapan cara pembiayaan pra-upaya ini sekaligus juga akan memperoleh manfaat dari penerapan program asuransi. Manfaat penerapan program asuransi kesehatan tersebut banyak macamnya. Beberapa diantaranya yang dipandang cukup penting adalah :

a. dapat membebaskan peserta dari kesulitan menyediakan dana tunai karena

49

Pada program asuransi kesehatan telah ada jaminan biaya kesehatan, maka para peserta tidak perlu harus menyediakan dana tunai pada setiap kali berobat. Dengan demikian jika kebetulan peserta membutuhkan pelayanan kesehatan akan terbebas dari kesulitan menyediakan dana tunai.

b. biaya kesehatan dapat dikendalikan Dengan progran asuransi kesehatan, apalagi jika dikelola oleh pemerintah dapat

mengendalikan biaya kesehatan. Pengendalian yang dimaksud ialah antara lain dengan ditetapkannya pelbagai peraturan pembatas tentang jenis pelayanan dan atau yang dapat dimanfaatkan oleh peserta. Dengan adanya pembatasan yang seperti ini, penggunaan pelayanan kesehatan yang berlebihan akan dapat dihindari yang jika berhasil dilaksanakan, pada gilirannya akan mampu mengendalikan biaya kesehatan.

c. mutu pelayanan dapat dijaga Keuntungan lain dari program asuransi kesehatan ialah dapat meningkatkan

mutu pelayanan. Peningkatan yarg dimaksud ialah antara lain dengan dilaksanakannya penilaian secara berkala pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Dengan dilakukannya penilaian berkala ini yang merupakan bagian dari Program Menjaga Mutu (Quality Assurance Program) akan dapat dicegah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang tidak bermutu.

d. data kesehatan lebih tersedia Pelaksanaan program asuransi kesehatan membutuhkan antara lain tersedianya

data kesehatan yang lengkap yang diperlukan untuk merencanakan dan ataupun menilai kegiatan yang dilakukan. Data ini dapat pula dimanfaatkan untuk pekerjaan perencanaan dan ataupun penilaian perbagai program kesehatan lainnya.

2. Manfaat penerapan sistem pembiayaan pra-upaya Manfaat yang dimaksudkan disini banyak macamnya. Yang terpenting

diantaranya adalah :

a. dapat dicegah kenaikan biaya kesehatan Pencegahan yang dimaksudkan disini terjadi karena penggunaan pelayanan

kesehatan yang berlebihan akan dapat dihindari. Karena memanglah apabila hal ini sampai terjadi, justru akan merugikan pihak penyelenggara pelayanan kesehatan sendiri.

b. mendorong pelayanan pencegahan penyakit Agar penyelenggara pelayanan tidak sampai rugi, haruslah di upayakan

pemanfaatan pelayanan kesehatan yang semenimal mungkin. Keadaan yang seperti ini dapat terwujud antara lain jika tidak banyak peserta yang jatuh sakit. Untuk ini banyak upaya yang dilakukan. Salah satu diantaranya yang dinilai mempunyai peranan yang amat penting adalah menyelenggarakan pelayanan pencegahan penyakit, yang apabila dapat dilakukan dalam jangka panjang akan menguntungkan banyak pihak, tidak hanya penyelenggara pelayanan tetapi juga peserta sendiri

49

c. menjamin penghaslan penyelenggara pelayanan Dengan diterapkannya pembiayaan secara pra-upaya, penyelenggara pelayanan

akan memperoleh penghasilan yang lebih mantap, karena besarnya dana yang diterima tidak ditentukan oleh jumlah kunjungan yang memang sering bervariasi, melainkan berdasarkan jumlah peserta yang ditanggung, yang jumlahnya memang tetap untuk satu jangka waktu tertentu. Keadaan yang seperti ini tentu akan menguntungkan penyelenggara pelayanan, karena dengan penghasilan yang lebih tetap tersebut, dapat dilakukan perencanaan pengeluaranyang lebih sesuai dengan kemampuan.

Hanya saja sekalipun pembiayaan secara pra-upaya ini menjanjikan banyak keuntungan, bukan berarti pelaksanaannya luput dari masalah. Salah satu masalah yang banyak dibicarakan adalah yang menyangkut mutu pelayanan. Untuk mencegah tidak sampai rugi, penyelenggara pelayanan sering memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan ataupun dengan mutu yang rendah, yang kesemuanya ini tentu akan merugikan peserta.

J. Jenis keluarga yang dilayani DOGA

Banyak ahli menguraikan pengertian keluarga sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Berikut akan dikemukakan beberapa pengertian keluarga.a. Raisner (1980)

Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakak dan nenek.b. Logan’s (1979)

Keluarga adalah sebuah sistem sosial dan kumpulan daribeberapa komponen yang saling berinteraksi satu dengan lainnya.c. Gillis (1983)

Keluarga adalah sebagaimana sebuah kesatuan yang kompleks dengan atribut yang dimiliki tetapi terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing mempunyai sebagaimana individu.d. Duvall (1986)

Menguraikan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta sosial dari setiap anggota keluarga.e. Bailon dan Maglaya (1978)

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka salaing berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.f. Johnson’s (1992)

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah yang sama atau tidak, yang terlibat dalam kehidupan yang terus menerus, yang tinggal

49

dalam satu atap, mempunyai ikatan emosional dan mempunyai kewajiban antara satu orang dengan lainnya.

g. Spradley dan Allender (1996)Satu atau lebih individu yang tinggal bersama, sehingga mempunyai ikatan

emosional dan mengembangkan dalam iterelasi sosial, peran dan tugas.Dari pengertian tentang keluarga dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalah:1. Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah,

perkawinan atau adopsi.2. Anggota keluarga biasanya hidup bersama, atau jika terpisah mereka tetap

memperhatikan satu sama lain.3. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai

peran sosial: suami, istri, anak, kakak dan adik.4. Mempunyai tujuan;

a. menciptakan dan mempertahankan budayab. meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, sosial anggota.

Dari uraian diatas menunjukan bahwa keluarga juga merupakan suatu sistem. Sebagai sistem keluarga mempunyai anggota yaitu; ayah, ibu dan anak atau semua individu yang tinggal didalam rumah tangga tersebut.anggota keluarga saling berinteraksi, interelasi dan interdependensi untuk mencapai tujuan bersama. Keluarga merupakan sistem yang terbuka sehingga dapat dipengaruhi oleh supra sistemnya yaitu lingkungannya yaitu masyarakat dan sebaliknya sebagai subsitem dari lingkungan (masyarakat) keluarga dapat mempengaruhi masyarakat (supra sistem). Oleh karena itu betapa pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam membentuk manusia sebagai anggota masyarakat yang sehat biopsikososial spiritual. Jadi sangatlah tepat jika keluarga sebagai titik sentral pelayanan keperawatan . Diyakini bahwa keluarga yang sehat akan mempunyai anggota yang sehat dan mewujudkan masyarakat yang sehat.

Tipe keluargaKeluarga yang memerlukan pelayanan kesehatan berasal dari berbagai macam

pola kehidupan. Sesuai dengan perkembangan sosial maka tipe keluarga berkembang mengikutinya. Agar dapat mengupayakan peran serta keluarga dalam meningkatkan derajat kesehatan maka perawat perlu mengetahui berbagai tipe keluarga.

a. Tipe keluarga tradisional1. The Nuclear family (Keluarga inti) yaitu keluarga yang terdiri dari suami

istri dan anak (kandung atau angkat).2. The dyad family , suatu rumah tangga yang terdiri dari suami istri tanpa

anak.3. Keluarga usila, Keluarga terdiri dari suami dan istri yang sudah usia

lanjut, sedangkan anak sudah memisahkan diri.4. The childless, Keluarga tanpa anak karena telambat menikah, bisa

49

disebabkan karena mengejar karir atau pendidikan.5. The Extended family , keluarga yang terdiri dari keluarga inti ditambah

keluarga lain, seperti paman, bibi, kakek, nenek dan lain-lain.6. “Single parent” yaitu keluarga yang terdiri dari satu orang tua dengan

anak(kandung atau angkat). Kondisi ini dapat disebabkan oleh perceraian atau kematian).

7. Commuter family, kedua orang tua bekerja diluar kota, dan bisa berkumpul pada hari minggu atau libur saja.

8. Multigeneration family, Beberapa generasi atau kelompok umur yang tinggal bersama dalam satu rumah.

9. Kin-network family, beberapa keluarga yang tinggal bersama atau saling berdekatan dan menggunakan barang-barang pelayanan seperti dapur, sumur yang sama.

10. Blended family, keluarga yang dibentuk dari janda atau duda dan membesarkan anak dari perkawinan sebelumnya.

11. “Single adult living alone” yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari satu

orang dewasa.

b. Tipe keluarga non tradisional1. The unmarried teenage mother, Keluarga yang terdiri dari satu orang

dewasa terutama ibu dengan anak dari hubungan tanpa nikah.2. The Step parent family, keluarga dengan orang tua tiri.3. Commune family, yaitu lebih satu keluarga tanpa pertalian darah yang

hidup serumah.4. The non marrital heterosexual cohabiting family, keluarga yang hidup

bersama, berganti-ganti pasangan tanpa nikah.5. Gay and lesbian family, seorang yang mempunyai persamaan sex tinggal

dalam satu rumah sebagaimana pasangan suami istri.6. Cohabitating couple, orang dewasa yang hidup bersama diluar ikatan

perkawinan karena alasan tertentu.7. Group marriage family, beberapa orang dewasa yang telah merasa saling

menikah, berbagi sesuatu termasuk sex dan membesarkan anak.8. Group network family, beberapa keluarga inti yang dibatasi oleh norma

dan aturan, hidup berdekatan dan saling menggunakan barang yang sama dan bertanggung jawab membesarkan anak.

9. Foster family, keluarga yang menerima anak yang tidak ada hubungansaudara untuk waktu sementara.

10. Homeless family, keluarga yang terbentuk tanpa perlindungan yang permanen karena keadaan ekonomi atau problem kesehatan mental.

11. Gang, Keluarga yang destruktif dari orang-orang muda yang mencari ikatan emosional, berkembang dalam kekerasan dan kriminal.

49

Dalam UU No. 10 1992 disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau ayah ibu dan anak. Dalam konteks pembangunan Indonesia bertujuan ingin menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga sejahtera dalam UU tersebut disebut sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, memilihi hubungan yang serasi, selaras dan seimbangn antar anggota dan dengan masyarakat.