A. DEFINISI ETIKA, MORAL, & BIOETIKA

ETIKA

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas

akhlak (moral).

Menurut Ahmad Amin, “etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk,

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai

oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya

diperbuat oleh manusia."

Menurut Soegarda Poerbakawatja, “etika adalah filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai,

ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama

mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai

tujuannya bentuk perbuatan”.

Menurut Martin [1993], etika didefinisikan sebagai "the discipline which can act as the

performance index or reference for our control system". Dengan demikian, etika akan memberikan

semacam batasan maupun standard yang akan mengatur pergaulan manusia didalam kelompok

sosialnya.

MORAL

Moral berasal dari ungkapan bahasa latin mores yang merupakan bentuk jamak dari perkataan mos

yang berarti adat kebiasaan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah

penetuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.

Moral dalam istilah dipahami juga sebagai :

1. prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk

2. kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah.

3. ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik.

Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Tingkah laku yang telah ditentukan

oleh etika sama ada baik atau buruk dinamakan moral. Moral yang menyangkut etika terbagi

menjadi dua yaitu :

Baik; segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik

Buruk; tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk.

Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan suatu

perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan

untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang salah. Dengan demikian

moral merupakan kendali dalam bertingkah laku.

Moral dapat diukur secara subyektif dan obyektif. Kata hati atau hati nurani memberikan

ukuran yang subyektif, adapun norma memberikan ukuran yang obyektif.

(Hardiwardoyo,1990). Apabila hati nurani ingin membisikan sesuatu yang benar, maka norma

akan membantu mencari kebaikan moral. Kemoralan merupakan sesuatu yang berkait

dengan peraturan-peraturan masyarakat yang diwujudkan di luar kawalan individu.

BIOETIKA

Bioetik berasal dari bahasa Yunani; bios yang berarti hidup atau kehidupan, dan ethike yang berarti

ilmu atau studi tentang isu-isu etik yang timbul dalam praktik ilmu biologi. Bioetika adalah biologi

dan ilmu kedokteran yang menyangkut masalah di bidang kehidupan, tidak hanya memperhatikan

masalah-masalah yang terjadi pada masa sekarang, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan

timbulnya pada masa yang akan datang.

B. DEFINISI BENEFICIENCE, NON-MALEFICIENCE, JUSTICE, & AUTONOMY

Dalam bioetika terdapat empat prinsip yang harus dipenuhi oleh seorang dokter, yaitu :

- Beneficience

Adalah prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien.

Dalam beneficence tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga

perbuatan yang sisi baiknya (manfaat) lebih besar daripada sisi buruknya (mudharat). 3 Pada

prinsip ini kepentingan pasien menjadi hal yang paling utama. Hal-hal lain yang terdapat pada

prinsip beneficience adalah :

Melindungi dan mempertahankan hak-hak yang lain

Mencegah terjadinya kerugian

Menghilangkan kondisi penyebab kerugian

Menolong orang cacat

Menyelamatkan orang dari bahaya

- Non-Maleficience

Adalah prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien.3 Yang

harus diperhatikan oleh seorang dokter pada prinsip ini adalah :

Tidak boleh berbuat jahat atau membuat derita pasien

Meminimalisasi akibat buruk

Dokter sanggup mencegah bahaya atau kehilangan pada pasien

Tindakan kedokterannya dapat terbukti efektif

Lebih besar manfaat bagi pasien dari pada kerugian dokter.

- Justice

Adalah prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun

dalam mendistribusikan sumber daya (distributive justice).3 Pada prinsip ini dokter tidak

boleh mendeskriminasikan pasien dalam hal apapun. Dokter harus menerima pasien,

memberikan kesamaan sumbangan sesuai kebutuhan pasien, dan memberikan kesamaan

beban sesuai dengan kemampuan pasien.

- Autonomy

Adalah prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (the

rights to self determination). Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan doktrin

informed consent.3 Isi dari informed concent adalah tindakan medis terhadap pasien harus

mendapat persetujuan dari pasien tersebut, setelah ia diberi informasi dan memahaminya.

C. TUJUAN, FUNGSI, & PENERAPAN ETIKA KEDOKTERAN

Kode etik Kedokteran adalah suatu landaskan atas norma-norma etik dalam praktik seorang

dokter yang mengatur hubungan manusia umumnya dan dimiliki azas-azasnya dalam falsafah

masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus. Khusus di Indonesia- azas itu adalah Pancasila

sebagai landasan idiil dan UndangUndang Dasar 1945 sebagai landasan struktural.

Tujuan kode etik kedoteran :

• Agar seorang dokter dapat menaati dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang tertera dalam

kode etik kedokteran

• Agar seorang dokter dan dokter gigi dapat bekerja dengan sepenuh hati dalam memberikan

pelayanan kesehatan

• Menjungjung tinggi norma luhur dalam menjalankan pekerjaan maupun kehidupan pribadinya

• Agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dengan etik dan moral

• Agar tidak memberikan keterangan palsu tentang pasien

Fungsi dari Kode etik kedokteran ini adalah :

• Memberikan perlindungan kepada pasien

• Meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan

dokter gigi

• Memberikan kepastian hokum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Penerapan K ode E tik K edokteran Gigi Indonesia

(SK MENTERI KESEHATAN RI NO. 128/MENKES/SK/III/1981)

1) Adalah menjadi kewajiban semua dokter gigi yang menjalankan praktek di Indonesia untuk

mentaati dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang tertera dalam kode etik kedokteran gigi

Indonesia.

2) Seorang dokter gigi berkewajiban untuk bekerja dengan penuh pengabdian bagi kepentingan

pelayanan kepada masyarakat bagi kemajuan ilmu kedokteran gigi dan bagi martabat profesi

kedokteran gigi.

3) Sebagai manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dokter gigi berkewajiban menjunjung

tinggi norma hidup yang luhur, dalam kehidupan pribadinya dan dalam menjalankan

pekerjaannya.

4) Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang dokter gigi janganlah melakukan perbuatan-

perbuatan yang bertentangan dengan etik, misalnya :

- Melakukan perbuatan-perbutan yang bersifat memuji diri sendiri, baik yang

menyangkut kepandaiannya, peralatannya, maupun cara pengobatannya

- Melakukan usaha-usaha untuk menarik perhatian umum, melalui cara yang tidak

wajar, supaya praktek lebih dikenal orang

- Menjual obat di tempat praktek, bukan dengan maksud memberikan pertolongan

pertama

- Melakukan tindakan kedokteran gigi tanpa indikasi bahwa tindakan itu perlu

dilakukan hanya dengan maksud mendapatkan keuntungan belaka dari tindakan itu

- Meminta uang jasa atau menetapkan tarif pengobatan yang tidak wajar yang

melampaui batas-batas yang tidak lazim

- Mempergunakan gelar yang tidak menjadi haknya

- Melakukan atau mencoba melakukan tindakan-tindakan yang bersifat asusila

terhadap penderita di kamar prakteknya

5) Seorang dokter gigi hanya memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan

kebenarannya

D. FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN ETIKA KEDOKTERAN GIGI

Tidak berjalannya control dan pengawasan dri masyarakat

Kurangnya iman dari individu tersebut.

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik  pada setiap bidang, karena

buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak prepesi sendiri

Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari orang tersebut.

Tidak adanya kesadaran etis da moralitas dari orang tersebut.

Kebutuhan individu

Tidak ada pedoman hidup dari individu tersebut

Perilaku dan kebiasaan individu yang buruk sehingga menjadi sebuah kebiasaan

Lingkungan tidak etis mempengaruhi individu tersebut melakukan sebuah pelanggaran.

Kurangnya sanksi yang keras atau tegas di Negara kita tentang pelanggaran kode etik

Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena

segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepenringan kelompok sosial (profesi) itu

sendiri. Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan

berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan

berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya

dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Kehadiran

organisasi profesi dengan perangkat “built-in mechanism” berupa kode etik profesi dalam hal ini

jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain

melindungi masyarakat   dari   segala   bentuk   penyimpangan   maupun   penyalah-gunaan  

kehlian (Wignjosoebroto, 1999).

Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh

kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat

untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada

masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semual dikenal sebagai sebuah

profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah

biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan

berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para

elite profesional ini.

E. KODE ETIK YANG MENGATUR PRAKTEK DOKTER GIGI SESUAI SKENARIO

Hukum Yang Terkait Dengan Kode Etik Kedokteran

Sumber dan dasar hukum kewajiban dokter pasien adalah:

a.Dunia Kesehatan

• Sumpah Hippocrates (460-377 S.M.)

b.   Internasional

• Deklarasi Jenewa/ World Medical Association (WMA) (1948).

• Declaration of Human Rights PBB

• International Code of Medical Ethics/ WMA (1949)

• Konstitusi WHO (Jenewa, 1976)

• Deklarasi Helsinki dari WMA

c. Indonesia

• UUD-45 : Sila II.Kemanusiaan yang adil dan beradab.

• No. 26 (1960): Lafal Sumpah Dokter

• PP 434/MenKes/SK/X/1983: KODEKI

• PP No. 585/MENKES/PER/IX/1989: Persetujuan tindakan medik

• UU No.23 (1992): Tentang Kesehatan

• PP No. 32 (1996): Tentang Tenaga Kesehatan

• UU No. 29(2004): Praktik Kedokteran

d. PERATURAN PEMERINTAH

• PP No.26(1960) tentang Lafal Sumpah Dokter.

• Permenkes: No. 554 (1982) tentang Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik

Kedokteran.

• PP No. 434/MenKes/SK/X/1983: KODEKI

• Permenkes: No.585(1989) tentang Persetujuan Tindakan Medik

• Permenkes: No. 749a(1989) tentang Rekam Medis

• PP RI No. 32 (1996) tentang Tenaga Kesehatan

e. Declaration of Human Rights (PBB)

• Hak merdeka dan hak yang sama

• Dihormati sebagai manusia dimanapun

• Tidak boleh diperlakukan kejam

• Sama di depan hokum

• Berhak atas pendidikan, pekerjaan dan jaminan sosial

• Hak memberikan pendapat

• Hak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan diri sendiri dan keluarga

f. SUMPAH DOKTER INDONESIA (PP No.26 -1960/SK Menkes No. 434-1983)

• Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan:

• Hidup berbakti untuk kepentingan keperikemanusiaan.

• Memelihara martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran

• Menjalankan tugas secara terhormat dan bersusila sesuai martabat dokter

• Mengutamakan kepentingan masyarakat

• Merahasiakan segala sesuatu yang merupakan kerahasiaan dokter.

• Tidak menggunakan pengetahuan kedokteran yang bertentangan dengan perikemanusiaan

• Menghormati setiap hidup insani, mulai dari saat pembuahan.

• Mengutamakan kesehatan penderita

• Berikhtiar sungguh-sungguh tidak terpengaruh oleh faktor agama, bangsa, suku, kelamin,

politik, kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita.

• Memberikan penghormatan dan terima kasih yang selayaknya kepada guru-guru saya.

• Memperlakukan TS sebagai mana saya sendiri ingin diperlakukan.

• Mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

• Mengikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh, dan dengan mempertaruhkan

kehormatan diri saya.

Hak dan Kewajiban Dokter

Didalam memberikan layanan kedokteran, dokter mempunyai hak dan kewajiban

sebagaimana tercantum dalam Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004

Tentang Praktek Kedokteran; Kode Etik Kedokteran Indonesia; Pernyataan IDI; Lampiran SK

PB IDI dan Surat edaran Dirjen Yanmed No: YM 02.04.3.5.2504 th. 1997 tentang Pedoman

Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.

 Hak Dokter

Hak dokter adalah kekuasaan atau kewenangan dokter untuk mendapatkan atau memutuskan

untuk berbuat sesuatu:

• Hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan

standar profesi dan standar prosedur operasional.

• Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional

serta berdasarkan hak otonomi dan kebutuhan medis pasien yang sesuai dengan jenis dan

strata sarana pelayanan kesehatan.

• Hak untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, profesi dan etika.

• Hak untuk mengakhiri atau menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila

hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk sehingga kerjasama yang baik

tidak mungkin diteruskan lagi dan wajib menyerahkan pasien kepada dokter lain, kecuali

untuk pasien gawat darurat.

• Hak atas ‘privacy’ (berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien dengan

ucapan atau tindakan yang melecehkan atau memalukan).

• Hak memperoleh informasi yang lengkap dari jujur dari pasien atau keluarganya.

• Hak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas

terhadap pelayanannya.

• Hak untuk diperlakukan adil dan jujur, baik oleh rumah sakit maupun oleh pasien.

• Hak mendapatkan imbalan jasa profesi yang diberikan berdasarkan perjanjian dan atau

ketentuan atau peraturan yang berlaku di rumah sakit.

 Kewajiban Dokter

1.      Sumber dan Dasar Hukum kewajiban Dokter antara lain:

        Kewajiban Dokter (PP NO. 32-1996)

Pasal 21  : Mematuhi Standar profesi tenaga kesehatan

Pasal 22 : 1. Menghormati hak pasien

  2. Menjaga kerahasiaan pasien

  3. Memberikan informasi kondisi dan tindakan yang akan dilakukan

4. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan.

5. Membuat dan memelihara rekam medis

Kewajiban Dokter (UU No. 29-2004)

Pasal 51

Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar prosedur serta

kebutuhan medis pasien;

1. Merujuk pasien kedokter lain apabila tidak mampu;

2. Merahasiakan segala sesuatu tentang pasien;

3. Melakukan pertolongan darurat;

4.Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perekmbangan ilmu kedokteran

KEWAJIBAN DOKTER (“KODEKI”-18 Pasal)

KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Dokter.

Pasal 2

Seorang dokter harus senantiasa berupaya melakukan profesinya sesuai dengan standar profesi yang

tertinggi.

Pasal 3

Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu

yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

Pasal 4

Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.

Pasal 5

Tiap perbuatan atau ansehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya

diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperolah persetujuan pasien.

Pasal 6

Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan

teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan

keresahan masyarakat.

Pasal 7

Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.

Pasal 7a

Sepramg dokter harus, dalam setiap praktek medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten

dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan

penghormatan atas martabat manusia.

Pasal 7b

Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubugnan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya

untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau

kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien.

Pasal 7c

Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan

lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.

Pasal 7d

Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.

Pasal 8

Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan

memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi

masyarakat yang sebenar-benarnya.

Pasal 9

Setiap dokter dalam bekerja sama dangan para pejabat dibidang kesehatan dan bidang lainnya serta

masyarakat, harus saling menghormati.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

Pasal 10

Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk

kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan SUATU permeriksaan atau pengobatan,

maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai

keahlian dalam penyakit tersebut.

Pasal 11

Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat berhubungan

dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya

Pasal 12

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang seorang penderita, bahkan

juga setelah penderita itu meninggal dunia.

Pasal 13

Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila

ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 14

Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 15

Setiap dokter tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya, kecuali dengan

persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 16

Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Pasal 17

Setiap dokter hendaklah senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia kepada

citacitanya yang luhur.

Hak dan Kewajiban Pasien

Hak dan Kewajiban Pasien

Didalam mendapatkan layanan kesehatan, pasien mempunyai hak dan kewajiban

sebagaimana Surat edaran DirJen Yan Medik No: YM.02.04.3.5.2504 Tentang Pedoman Hak dan

Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit, th.1997; UU.Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004

Tentang Praktek Kedokteran dan Pernyataan/SK PB. IDI, sebagai berikut :

Hak Pasien

Hak pasien dalam hukum kedokteran bertumpu dan berdasarkan atas dua hak asasi manusia

yaitu Hak untuk pemeliharaan kesehatan (The right of health care) dan Hak untuk menentukan nasib

sendiri (The right to self determination)

Sumber dan Dasar Hukum hak pasien adalah:

HAK PASIEN (PP No.32 -1996)

Pasal 23

Pasien berhak atas ganti rugi akibat terganggunya kesehatan, cacat atau kematian karena

kelalain tenaga kesehatan

Ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

HAK PASIEN (UU No.29-2004)

Pasal 52

Mendapatkan penjelasan lengkap tentang tindakan medis.

Meminta pendapat dokter lain.

Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis

Menolak tindakan medis dan

Mendapatkan isi rekam medis

HAK-HAK PASIEN (KODEKI)

Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya dan hak untuk mati secara wajar

Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran

Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi

Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan

Memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya

Menolak dan menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran

Dirujuk kepada dokter spesialis kalau diperlukan dan dikembalikan kepada dokter yang

merujuk

Kerahasiaan dan rekam mediknya atas hal pribadi

Memperoleh penjelasan tentang peraturan-peraturan rumah sakit

Berhubungan dengan keluarga, penasihat atau rohaniawan dan lain-lainnya selama perawatan.

Memperoleh penjelasan tentang perincian biaya

Pada dasarnya hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien. Dari

sumber dan dasar hukum diatas dapat diambil kesimpulan hak-hak pasien adalah sebagai

berikut:

Hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

Hak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.

Hak untuk mendapatkan pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi

kedokteran/ kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi.

Hak memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan.

Hak untuk memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai

dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

Hak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinik dan pendapat etisnya

tanpa campur tangan dari pihak luar.

Hak atas ’second opinion’ / meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.

Hak atas ”privacy” dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya

kecuali apabila ditentukan berbeda menurut peraturan yang berlaku.

Hak untuk memperoleh informasi / penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik yang

akan dilakukan terhadap dirinya.

Hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter

sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.

Hak untuk menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri

pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang

jelas tentang penyakitnya.

Hak didampingi keluarga dan atau penasehatnya dalam berobat dan atau masalah lainya

(dalam keadaan kritis atau menjelang kematian).

Hak beribadat menurut agama dan kepercayaannya selama tidak mengganggu ketertiban dan

ketenangan umum/ pasien lainya.

Hak atas keamanan dan keselamatan selama dalam perawatan di rumah sakit.

Hak untuk mengajukan usul, saran, perbaikan atas pelayanan rumah sakit terhadap dirinya.

Hak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.

Hak transparansi biaya pengobatan/ tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya

(memeriksa dan mendapatkan penjelasan pembayaran).

Hak akses / ‘inzage’ kepada rekam medis/ hak atas kandungan ISI rekam medis miliknya.

Kewajiban Pasien

Sumber dan Dasar Hukum Kewajiban Pasien adalah:

KEWAJIBAN PASIEN (KODEKI)

1. Memeriksakan diri sedini mungkin

2. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya

3. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter

4. Menandatangani surat PTM dan lain-lain

5. Yakin pada dokter dan yakin akan sembuh

Prosedur penanganan pelanggaran etika kedokteran

Pada tahun 1985 Rapat Kerja antara P3EK, MKEK dan MKEKG telah menghasilkan pedoman kerja

yang menyangkut para dokter antara lain sebagai berikut :

1) Pada prinsipnya semua masalah yang menyangkut pelanggaran etik diteruskan lebih

dahulu kepada MKEK.

2) Masalah etik murni diselesaikan oleh MKEK.

3) Masalah yang tidak murni serta masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh MKEK

dirujuk ke P3EK propinsi.

4) Dalam sidang MKEK dan P3EK untuk pengambilan keputusan, Badan Pembela Anggota

IDI dapat mengikuti persidangan jika dikehendaki oleh yang bersangkutan (tanpa hak

untuk mengambil keputusan).

5) Masalah yang menyangkit profesi dokter atau dokter gigi akan ditangani bersama oleh

MKEK dan MKEKG terlebih dahulu sebelum diteruskan ke P3EK apabila diperlukan.

6) Untuk kepentingan pencatatan, tiap kasus pelanggaran etik kedokteran serta

penyelesaiannya oleh MKEK dilaporkan ke P3EK Propinsi.

7) Kasus-kasus pelanggaran etikolegal, yang tidak dapat diselesaikan oleh P3EK Propinsi,

diteruskan ke P3EK Pusat.

8) Kasus-kasus yang sudah jelas melanggar peraturan perundang-undangan dapat dilaporkan

langsung kepada pihak yang berwenang. Pedoman penilaian kasus-kasus pelanggaran etik

kedokteran

Etik lebih mengandalkan itikad baik dan keadaan moral para pelakunya dan untuk mengukur

hal ini tidaklah mudah. Karena itu timbul kesulitan dalam menilai pelanggaran etik, selama

pelanggaran itu tidak merupakan kasus-kasus pelanggaran hukum. Dalam menilai kasus-kasus

pelanggaran etik kedokteran, MKEK berpedoman pada :

§         Pancasila

§         Prinsip-prinsip dasar moral umumnya

§         Ciri dan hakekat pekerjaan profesi

§         Tradisi luhur kedokteran

§         LSDI

§         KODEKI

§         Hukum kesehatan terkait

§         Hak dan kewajiban dokter

§         Hak dan kewajiban penderita

§         Pendapat rata-rata masyarakat kedokteran

§         Pendapat pakar-pakar dan praktisi kedokteran senior.

Selanjutnya, MKEK menggunakan pula beberapa pertimbangan berikut, yaitu:

§         Tujuan spesifik yang ingin dicapai

§         Manfaat bagi kesembuhan penderita

§         Manfaat bagi kesejahteraan umum

§         Penerimaan penderita terhadap tindakan itu

§         Preseden tentang tindakan semacam itu

§         Standar pelayanan medik yang berlaku

Jika semua pertimbangan menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran etik, pelanggaran

dikategorikan dalam kelas ringan, sedang atau berat, yang berpedoman pada :

§         Akibat terhadap kesehatan penderita

§         Akibat bagi masyarakat umum

§         Akibat bagi kehormatan profesi

§         Peranan penderita yang mungkin ikut mendorong terjadinya pelanggaran

§         Alasan-alasan lain yang diajukan tersangka

Bentuk-bentuk sanksi Dalam pasal 6 PP no.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai

Sipil terdapat uraian tentang tingkat dan jenis hukuman, sebagai berikut :

§         Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

§         Hukuman disiplin ringan

Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

a. Teguran lisan

b. Teguran tulisan, dan

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

§         Hukuman disiplin sedang, Hukuman disiplin berat

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun

b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun,

dan

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun

§         Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu

tahun

b. Pembebasan dari jabatan

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri

Sipil, dan

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Pada kasus-kasus pelanggaran etikolegal, di samping pemberian hukuman sesuai

peraturan tersebut di atas, maka selanjutnya diproses ke pengadilan.