Upload
mhakim34
View
143
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
SISTEM MANAJEMEN NASIONAL
B. 1
Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama nasional sejak satu
dasawarsa yang lalu. Hal ini terkait dengan komitmen negara sebagai salah satu penanda tangan
kesepakatan dalam MDGs (Millenium Development Goals) yang sejalan dengan Deklarasi Roma dalam
World Food Summit tahun 1996 yang menegaskan bahwa dari 800 juta penduduk dunia yang kelaparan
separuhnya diharapkan dapat dikurangi pada tahun 2015. Terkait dengan masalah itu, isu penanggulangan
kemiskinan yang telah diluncurkan sejak awal 1990-an juga masih menjadi agenda penting dalam
pembangunan nasional.
B. 2
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk merupakan sasaran akhir dari
pembangunan nasional dihadapkan kepada berbagai kendala, baik teknis, alamiah, sumber daya, maupun
sosial budaya. Salah satu kendala utama dalam peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan yang
sebagaian besar tergantung pada sektor pertanian adalah kecilnya tingkat penguasaan lahan pertanian.
Mengingat kecilnya kemungkinan untuk melakukan perluasan lahan pertanian, diverifikasi usaha
merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.
B. 3
Diversifikasi usaha rumah tangga adalah suatu proses semakin beragam dan banyak jenis usaha
rumah tangga yang menjadi sumber pendapatan. Tingkat keragaman diversifikasi usaha yang dapat
dijadikan sumber pendapatn rumah tangga tidak terlepas dari keragaman dan struktur perekonomian
ditingkat wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan/desa). Melalui diversifikasi usaha, pendapatn rumah
tangga, diharapkan meningkat,. Dengan meningkatnya pendapatan, akses rumah tangga terhadap pangan
yang dibutuhkan meningkat sehingga tingkat ketahanan pangan rumah tangga meningkat, dan tingkat
kemiskinan diharapkan dapat berkurang.
B. 4
Jumlah rumah tangga pertanian di kabupaten contoh tertera pada tabel 10. Data yang memuat
rincian lebih lanjut tentang sumber penghasilan utama dari rumah tangga pertanian di level kabupaten
tidak memadai untuk dianalisis secara kuantitatif. Akan tetapi berdasarkan informasi dari lembaga terkait
diketahui bahwa secara umum gambarannya tidak berbeda jauh dari fenomena yang terjadi pada level
agregat provinsi. Sebagian besar rumah tangga pertanian di kabupaten contoh memang mempunyai
penghasilan utama dari kegiatan ekonomi di sektor pertanian tetapi jumlahnya diperkirakan tidak lebih
dari 85 %.
B. 5
Secara umum pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesempatan kerja. Jika tidak terjadi
perubahan teknologi ke arah padat modal secara dramatik maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi
semakin tinggi pula kesempatan kerja yang tercipta. Terkait dengan itu maka laju pertumbuhan sektor non
pertanian yang lambat menyebabkan penyerapan tenaga kerja oleh sektor tersebut berdampak negatif
terhadap sektor pertanian karena selama ini sebenarnya pasar tenaga di sektor pertanian dalam kondisi
kelebihan penawaran.
B. 6
Struktur rumah tangga pertanian di masing-masing kabupaten contoh berdasarkan golongan
pendapatan pada umumnya senada dengan gambaran di tingkat provinsi, kecuali kabupaten Wajo
(gambar 3). Berbeda dengan fenomena di level provinsi maupun fenomena di 5 kabupaten contoh
lainnya, di kabupaten Wajo proporsi tertinggi adalah rumah tangga pertanian pada selang pendapatan
antara 5 – 9,9 juta rupia.tahun. Gambaran tentang peranan sektor pertanian dalam ekonomi rumah tangga
petani di level propinsi menunjukkan bahwa di Jawa Timur kontribusi pendapatan rumah tangga dari
pertanian hanya sekitar 48 % lebih rendah dari pada angka di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan
(Tabel 8).
Perekonomian wilayah kabupaten contoh umumnya masih didominasi oleh sektor pertanian,
sedangkan sektor industri belum mampu mengiringinya. Menurut Deptan (2004) proses industrialisasi
pedesaan sangat lambat yang tercermin antara lain dari semakin senjangnya ekonomi desa-kota. Industri
yang pada umumnya berada dipedesaan atau pinggiran perkotaan adalah industri yang berbasis pertanian,
yaitu industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Selanjutnya dikatakan bahwa Industri pedesaan
merupakan usaha hasil pertanian dan usaha dalam penerapan teknologi.
Dalam bahasan ini , kategori industri pedesaan tidak hanya terbatas pada industri yang berbasis
pertanian (agroindustri), tetapi industri yang berlokasi dipedesaan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat
potensi dan peluang industri tersebut dalam penyerapan tenaga kerja pedesaan. Pada umumnya industri
yang ditemukan dilokasi penelitian adalah industri kecil dan atau rumah tangga. Namun demikian tidak
semua desa contoh memiliki industri tersebut. Selain itu ada data kuantitatif sekunder kurang tersedia
sehingga informasi mengenai industri pedesaan di lokasi penelitian relatif terbatas.
Distribusi industri pedesaan di masing-masing desa contoh disajikan pada Tabel 24. Di lapangan ,
ternyata kondisi industri tidak sepenuhnya seperti yang tercermin dalam tabel tersebut. Sebagian besar
jenis industri desa contoh adalah industri rumah tangga dan atau pengrajin yang dominan menggunakan
tenaga keluarga. Di Malang terdapat 1 unit industri sedang yang merupakan kegiatan pengelohan pakan
(kosentrat) yang dilakuakn oleh Koperasi SAE.
B. 7
Industri penggergajian kayu di Sekotang Tengah ada 2 unit. Industri penggergajian ini sudah
beroperasi sejak tahun 1990-an, sedangkan satu unit lagi baru beroperasi sekitar 2 tahun lalu. Usaha
penggergajian milik responden menggunakan bahan baku dari kayu (balok) dari hutan Kecamatan
Sekatong Tengah dan diproses menjadi batang kayu berbagai ukuran seperti untuk reng dan kaso (dengan
ukuran yang bervariasi). Biasanya responden membeli bahan baku sekitar 10-15 m3 dari pemasok dan
sebagain terima ditempat.
Tenaga yang terlibat dalam industri ini adalah 6 orang di luar tenaga keluarga. Sejak 5 tahun lalu
responden menggunakan gergaji mesin yang memerlukan tenaga terampil untuk mengoperasikannya.
B. 8
Usaha kerajinan tenun sutera sudah merupakan budaya masyarakat Wajo. Produk kerajinan tenun
ini dikenal dengan tenun sutera Sengkang. Di Desa Dualimpoeterdapat sekitar 20 pengrajin tenun, secara
tradisional, kaum wanita, terutama ibu rumah tangga, dipedesaan ini umumnya membuat tenun sutera
untuk mengisi waktu luangnya walaupun pekerjaan ini memerlukan curahan kerja yang cukup besar.
Pengrajin membeli bahan sutera (cocon) di Kota Sengkang, kemudian cocon dipintal secara tradisional
menjadi benang. Setelah itu benang ditenun dengan menggunakan alat yang masih sederhana (ATBM =
alat Tenun Bukan Mesin). Kegiatan ini merupakan kegiatan turun menurun yang secara alami diturunkan
kepada anak perempuan.
B. 9
Industri ini sebenarnya sedang tidak berproduksi saat penelitian ini dilakukan, bahkan sudah
sekitar satu tahun ini berhenti berusaha. Industri ini sempat beroperasi sekitar 3 tahun. Saat ini
berproduksi tenaga yang terlibat berjumlah 4 orang di luar tenaga keluarganya.
Kendala utama pengembangan industri ini adalah pemasaran. Selama ini produsen mengandalkan
satu pedagang pakaian yang mendistribusikan produk tersebut di pasar kecamatan dan kabupaten. Karena
pedagang berhenti membeli produknya, produsen kesulitan untuk memasarkan, sehingga untuk sementara
tidak beroperasi. Industri ini sangat potensial untuk menyerap tenaga kerja, terutama wanita, selain
pemasaran, masalah yang dihadapi adalah keterbatasan modal.
B. 10
Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator keberhasilan suatu proses pembangunan
antara lain tercermin dari adanya perubahan pendapatan masyarakat tersebut ke tingkat yang lebih baik,.
Meski pola perubahan antar sektor atau sumber pendapatan dapat berbeda, antar kelompok masyarakat
antar wilayah, akan tetapi terjadinya peningkatan pendapatan secara umum mengindikasikan pencapaian
tingkat kehidupan masyrakat yang lebih sejahtera. Di tingkat mikro (rumah tangga), peningkatan
pendapatan dapat dipandang sebagai hasil alokasi optimal atas pemilikan sumber daya mineral.
Dalam konteks kesejahteraan, salah satu masalah pembangunan nasional yang belum dapat
ditangani dengan baik adalah kesenjangan sosial antar wilayah dan atar kelompok masyarakat.
Kesenjangan tidak hanya telah mimisahkan yang kaya dari yang miskin, tetapi berbagai turunan masalah
di bidang ekonomi, sosial dan bahkan politik kemudian ikut muncul karena penanganan masalah tersebut
ternyata tidak mudah. Ketertinggalan masyarakat desa, khususnya di luar Jawa, tingginya arus migrasi
yang mendorong kemiskinan kota atau semakin gencarnya aksi protes yang menyuarakan keadilan
hakekatnya merupakan kondisi yang muncul sebagai refleksi dampak kesenjangan sosial yang semakin
sulit dikendalikan.
B. 11
Meskipun memiliki cakupan persoalan yang berbeda akan tetapi kemiskinan dan ketahanan
pangan memiliki keterkaitan yang kuat. Menurut Maxweel dan Frankkenberger (1992) kemiskinan
merupakan salah satu faktor determinan terjadinya ketidaktahanan pangan akut (Chronic food insecurity).
Dalam ketahanan pangan , faktor ketersediaan (food availability) dan aksesibilitas (food accessibility)
pangan merupakan dua faktor penting dalam peningkatan ketahanan pangan rumah tangga (Sayogyo,
1991 ; Soehardjo, 1996). Oleh karena itu tidak seluruh rumah tangga menguasai sumber-sumber produksi
pangan maka ketahanan pangan mereka lenih ditentukan oleh kemampuan akses terhadap pangan secara
ekonomi.Dalam hal ini, faktor daya beli (purchasing power) menjadi penentu pencapaian derajat
ketahanan pangan rumah tangga seseorang. Munculnya kasus rawan pangan hakekatnya mencerminkan
ketidakmampuan rumah tangga menjaga sustainabilitas perolehan pangan sesuai kebutuhan karena faktor
daya beli yang rendah (kemiskinan) di samping faktor non ekonomi.
Selain nilai nominal, faktor daya beli juga dipengaruhi oleh pola perolehan pendapatan seseorang
(rumah tangga. Daya beli terhadap pangan yang tinggi mensyaratkan dukungan nilai nominal pendapatan
yang tinggi dan pola perolehan kontinyu (stabil). Perolehan pendapatan yang kontinyu menjadi penting
terutama bila rumah tangga memiliki nominal pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan
pengeluaran antar waktu. Stabilitas perolehan pendapatan hingga tingkat tertentu menjamin “penjamin”
tercukupinya kebutuhan pokok pangan dan kesejahteraan. Terkait hal itu, penganekaragaman
(diversifikasi) usaha ekonomi yang dilakukan rumah tangga merupakan “strategi” mempertahankan diri
(coping strategy) yang patut dikembangkan.
B. 12
Ukuran rumah tangga pada dasarnya dapat mencerminkan ketersedian tenaga kerja dalam rumah
tangga yang berpotensi mendatangkan pendapatan. Semakin besar ukuran rumah tangga (semakin banyak
jumlah rumah tangga) mengindikasikan semakin besarnya ketersedian tenaga kerja dalam rumah tangga
yang dapat dialokasikan pada berbagai aktivitas usaha produktif. Sehingga tanda yang diharapkan dari
dimasukkannya perubahan ini dalam model sebagai postulat awal adalah positif. Akan tetapi, hasil regresi
menunjukkan bahwa di semua lokasi tanda peubah tersebut adalah negatif, yang berarti semakin besar
ukuran rumah tangga semakin rendah peluang diversifikasi usaha. Hal ini mungkin terjadi bila anggota
rumah tangga cenderung bekerja pada bidang yang sama. Kecendrungan seperti itu dapat disebabkan
faktor terbatasnya kesempatan kerja atau kebutuhan alokasi tenaga kerja pada pekerjaan utama yang
cenderung besar, sementara di sisi lain tingkat upah relatif tinggi, sehingga rumah tangga cenderung
mengoptimalkan sumber daya (tenaga kerja) yang tersedia dalam rumah tangga.
B. 13
Sebagaimana yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya, kemiskinan di Indonesia
merupakan masalah laten. Meski pemerintah selalu berupaya mengkaitkan program pembangunan dengan
penanggulangan kemiskinan tetapi hingga kini kelompok masyarakat atau rumah tangga miskin belum
dapat “dihilangkan”. Bahkan sebaliknya, sejak terjadi krisis ekonomi proporsi kelompok ini seakan
cendrung makin besar. Keberhasilan penanggulangan akar masalah kemiskinan merupakan “modal”
meningkatkan kinerja ketahanan pangan, khususnya di tingkat rumah tangga.
B. 14
B. 15
Hingga saat ini kontribusi sektor pertanian bagi pendapatan penduduk pedesaan masih besar.
Lebih dari 50% pendapatan berasal dari pertanian., yang umumnya berasal dari usaha primer atau
produksi (Tabel 56). Kontribusi pendapatan sektor pertanian terbesar terdapat di desa peternakan yaitu
98% diikuti oleh desa perkebunan di luar Jawa dan desa sawah di Jawa, masing-masing 89 dan 82%. Pada
umumnya peternak dan petani perkebunan mengkonsentrasikan usahanya secara intensif pada satu usaha
saja. Divertifikasi usaha, baik horizontal maupun vertikal, tidak dilakukan. Dengan mengkonsentrasikan
usaha dalam satu bidang, petani biasa memperoleh pendapatan yang relatif tinggi yaitu sekitar Rp. 5
Juta/kapita/tahun.
C. 1
Indonesia adalah negara besar. Luas wilayahnya membentang, dari Sabang Merauke. Terdiri dari pulau-
pulau, yang menurut beberapa studi mencapai 3.000 pulau besar dan kecil. Negeri yang subur makmur,
gemah ripah lohjinawi, tanah subur yang “dapat membuat tongkat kayu dan batu bisa menjadi tanaman.”
Dihuni oleh beraneka macam penduduk, dengan perbedaan suku, etnis, bahasa dan golongan. Atas dasar
ini tampaknya cukup tepat, bahwa para tokoh nasional dan perintis kemerdekaan memilih semnoyan
“bhineka tunggal Ika” sebagai simbol persatuan sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
C. 2
Persatuan bangsa Indonesia baru kembali bangkit pada pertengahan penaklukan penjajahan Belanda.
Karena itu, pada sisi lain, kedatangan bangsa penjajahan ke wilayah Nusantara telah memberikan angin
segar perubahan, yaitu perubahan orientasi perjuangan dan sikap hidup dari perjuangan dan sikap hidup
kedaerahan dan sikap hidup dari perjuangan yang berorientasi pada persatuan seluruh bangsa Indonesia
masing-masing daerah merasa memiliki nasib yang sama, memiliki tujuan yang sama dan meghadapi
musuh yang sama. Dengan demikian, di sisi dan dimensi yang lain, kedatangan bangsa penajajah telah
berjasa menumbuhkan semangat persatuan bagi bangsa Indonesia.
C. 3
Setiap organisasi memerlukan manajemen untuk mencapai tujuannya. Demikian pula Negara, dipandang
sebagai suatu organisasi yang besar dan kompleks, memerlukan sistem manajemen untuk mencapai
tujuan nasioanalnya. Pendekatan dalam mengelola organisasi negara adalah kesisteman, dimana seluruh
unsur-unsur dan bagian-bagian dalam sistem akan saling berkolerasi dan teroganisir untuk bersama-sama
menuju satu tujuan. Sistem Manajemen Nasional (Sismennas) adalah “sistem manajemen” yang
diterapkan dalam “organisasi negara”.
C. 4
Para ‘founding fathers” pendiri NKRI telah meletakkan bangun dan tatanan kenegaraan Indonesia dalam
sebuah konstitusi yang memuat hal-hal pokok dan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Konstitusi merupakan hukum dasar negara dan harus dipatuhi seluruh masyarakat
didalamnya, dimana yang tertulis adalah undang-undang dasar negara, sedangkan yang tidak tertulis
diberlakukan sebagai konvensi.
Bangun dan tatanan kenegaraan Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945). Para Pendiri Negara melahirkan sebuah negara dengan bangun “Negara
Kesatuan” dan menetapkan tatanan kenegaraan dalam bentuk “Republik”. Kehendak seluruh rakyat
Indonesia mendirikan sebuah negara baru beserta kepemerintahannya diamanatkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :
1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Pernyataan tersebut ditempatkan sebagai cita-cita nasional atau visi bangsa Indonesia dan
merupakan kehendak seluruh rakyat yang terus diperjuangkan. Sejalan dengan perkembangan
zaman, cita-cita tersebut dikonkritkan menjadi keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperty).
2) Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan dan memiliki kemerdekaannya.
Rakyat dalam konteks kenegaraan adalah sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban
menjaga persatuan dan kesatuan serta patuh pada aturan yang berlaku.
3) Pemerintah Negara Indonesia diberi amanah untuk melaksanakan Embanan Nasional yaitu :
Pertama, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, sebagai
pernyataan politik untuk tetap menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara.
Kedua, “memajukan kesejahteraan umum”, sebagai upaya untuk mencapai kehidupan masyarakat
yang serba adil dan makmur.
Ketiga, “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai kiat membangun kehidupan sosial-budaya yang
bermanfaat.
Keempat, “melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial” merupakan komitmen kehidupan bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa.
Empat (catur) Embanan Nasional tersebut merupakan misi atau karsa nasional yang harus dilaksanakan
oleh para penyelenggara negara secara berkesinambungan, dari kepemimpinan terdahulu ke berikutnya
untuk dimensi waktu terbatas guna mewujudkan cita-cita nasional.
Rambu-rambu tatanan kehidupan (way of life) sebuah “negara republik” yang dikenal dengan pancasila,
yaitu : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia,
(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ Perwakilan, (5)
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mengalir dari ketentuan-ketentuan di atas, Sismennas dalam tatanan kehidupan nasional dan dalam
memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara berlandaskan :
1) Pancasila, sebagai landasan falsafati.
2) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan Konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
3) Wawasan Nusantara, sebagai landasan visional yang mengandung nalai-nilai persatuan dan
kesatuan wilayah, bangsa, dan negara.
4) Ketahanan Nasional, sebagai landasan visional yang mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan
wilayah, bangsa, dan negara.
5) Garis-garis besar Haluan Negara, sebagai landasan operasional yang dalam perjalanan sejarah
NKRI berkembang sesuai kepentingannya, yaitu Nawaksara saat kepemimpinan Presiden Soekarno,
Garis Besar Haluan Negara saat kepemimpinan Presiden Suharto, RPJMN 2005-2025, Rencana
Pembangunan jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 dan RPJM 2010-2014 saat kepemimpinan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sismennas dalam mengemban peran dan fungsi pengelolaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan
memiliki orientasi :
1) Mengembangkan wawasan strategik.
2) Membangun keterpaduan dan kerjasama antar lembaga, antar bidang, antar sektor, antar wilayah,
dan antar pemerintah dengan masyarakat.
3) Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab (good governance).
4) Menerapkan Methodologi dan teknik-teknik manajemen secara tepat guna.
C. 5
Konsep Dasar Sistem Manajemen Nasional (Sismennas)
Pada hakekatnya Sismennas adalah suatu perpaduan dari tata nilai, struktur, fungsi dan proses yang
merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematan (ekonomis), daya guna (efisien), dan hasil guna
(efektif) sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasioanal dalam rangka
mewujudkan tujuan nasional. Untuk lebih memahami Sismennas dapat ditinjau dari kosa kata “Sis-Men-
Nas” :
1) Sistem adalah totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan (inter-relasi),
saling keterpaduan (inter-aski), saling ketergantungan (inter-dependensi), yang secara sinergi
bersama-sama mengemban fungsi tertentu.
Dari pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa “prinsip-prinsip suatu sistem” untuk
mengelola organisasi negara yang besar pada dasarnya merupakan suatu totalitas (holistik),
menyeluruh bersinergi (integralistik) dari semua unsur dalam sistem sesuai fungsi masing-masing,
untuk mencapai tujuan bersama (gestalt).
2) Manajemen adalah pengelolaan atau tata laksana yang merupakan proses, dimana di dalamnya
terkandung unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian, atas setiap
pemanfaatan sumber daya dan sumber dana secara berkehematan, efektif dan efisien, untuk
mencapai tujuan yang tepat guna.
Pengelolaan yang menyangkut kepentingan nasional harus dierorientasikan pada proses untuk
merubah potensi menjadi kemampuan. Untuk itu perlu adanya perencanaan jauh kedepan atau
disebut dengan perencanaan strategik, dilaksanakan dan dikendalikan secara terus menerus
berkesinambungan dan berjenjang, memiliki norma penilaian dengan standar ukur yang ditetapkan
secara nasional. Upaya untuk merubah potensi menjadi kemampuan dilaksanakan dengan
memadukan faktor-faktor : Karsa (“Ends”), Sarana (“Means”), dan Upaya (“Ways”).
3) Nasional adalah seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat melingkup berbagai aspek
kehidupan dalam bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Kehidupan berbangsa dan bernegara terkandung makna bahwa setiap komponen bangsa sadar hak
dan kewajiban, serta berperan serta dalam membangun dan membela negara.
C. 6
Dari sudut pandang administrasi negara, yang dimaksudkan dengan tata nilai adalah perpaduan antara
administrasi, organisasi, dan manajemen. Administrasi identik dengan faktor karsa, sebagai penentu arah,
tujuan, atau sasaran dan norma-norma atau cara-cara pencapaiannya. Organisasi identik dengan faktor
sarana (wahana), sebagai pewadahan potensi sumber daya, sumber dana, serta unsur-unsur pendukung
dan penunjang lainnya. Manajemen identik dengan faktor upaya, berintikan cara bertindak meliputi
perumusan, pengendalian, pengawasan, dan penilaian dari organisasi sesuai yang digariskan oleh
administrasi.
Menyandingkan struktur Sismennas dengan Ketatanegaraan Indonesia yang juga memiliki empat unsur,
dapat digambarkan sebagai berikut : (1) Negara sebagai “organisasi kekuasaan” yang mempunyai hak
memaksa dan hak mengatur untuk menjaga kesatuan bengsa serta keamanan dan kedaulatan negara. (2)
Pemerintah sebagai unsur “Manajer atau Penguasa” berperan dalam mengemban fungsi-fungsi
pengelolaan negara dan penyelenggaraan pemerintah. (3) Bangsa Indonesia sebagai “Pemilik Negara”
berperan dalam menentukan sistem nilai dan menetapkan arah dan haluan negara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan fungsi-fungsi negara. (4) Masyarakat adalah unsur “Penunjang dan Pemakai”
berperan sebagai penerima sekaligus penilaian atas berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi
pemerintahan. Dalam Ketatanegaraan Indonesia pengelompokan tatanan menjadi :
a) Strata Supra Struktur adalah unsur Negara bersama unsur Pemerintah yang dalam keseharian
merupakan Kelembagaan Tinggi Negara. Supra struktur lazim disebut unsur “Birokrasi” atau
“Aparatur” yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan tingkat atas dalam bentuk
kebijakan sesuai bidang dan kewenangan masing-masing.
b) Strata Infra Struktur adalah berbagai “Komponen Bangsa” yang memiliki kemampuan politis
menyalurkan kepentingan dan aspirasi kehidupan masyarakat.
c) Strata Sub Struktur adalah unsur masyarakat yang mengacu pada kehidupan sosial budaya,
membentuk lingkungan hidup bersama secara tertib dan teratur.
C.7
a. ) Peran Simnas dalam proses managemen, adalah sebagai berikut :
1) Aplikasi simons terhadap sistem perencanaan sismennas. Dengan adanya Simnas, maka proses
sistem perencanaan akan menjadi lebih cepat, optimal dan tepat dalam menentukan karsa-karsa
pembangunan dalam wujud-wujud konkrit.
2) Aplikasi Simnas terhadap sistem pengendalian sismennas. Sistem penegndalian baru dapat
dilaksanakan bila ada masukan informasi yang benar, antara lain :
a) Evaluasi yang diawali oleh sistem pengendalian dapat memberikan koreksi terhadap
penyimpangan yang terjadi dilapangan sebelum pekerjaan selesai.
b) Evaluasi terhadap seluruh pekerjaan setelah selesai, sistem pengendalian perencanaan
yang sudah ada untuk dilaksanakan dengan baik.
3) Aplikasi Simnas terhadap sistem penelitian Sismennas dilaksanakan untuk mengetahui adanya
penyimpangan sesuai ketentuan (tolak ukur yang berlaku). Oleh karena itu diharapkan dengan
adanya aplikasi Simnas untuk sistem penilaian maka dapat dilaksanakan penyempurnaan rencana,
penyempurnaan organisasi, prosedur, mekanisme dan koordinasi pelaksanaan serta penataan
sumber daya yang lebih optimal.
C.8
b. ) Peran Simnas dalam E-Government dan pelayanan masyarakat. Aplikasi E-Governman dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat :
1) Penyedian informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi tersebut
harus dapat diperoleh secara langsung di kantor pemerintah atau internet. Informasi tersebut
berupa :
a) Informasi daerah, informasi E-Commerces, sehingga calon investor dapat mengetahui
secara pasti potensi yang dimiliki.
b) Pendapatan daerah.
c) Komoditi utama.
d) Kualitas Sumber Daya Manusia Daerah.
2) Pelayanan masyarakat satu atap adalah merupakan pelayanan yang terpadu dari daerah tersebut,
dalam mengurus perijinan untuk perusahaan atau individu.
Partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam struktur Sismennas berada pada Tata Kehidupan
Masyarakat (TKM). TKM mengemban fungsi pengenalan kepentingan dan pemilihan
kepemimpinan. Dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, kepentingan merupakan
pemenuhan hasrat dan keinginan yang diusahakan, diperjuangkan, dan dipertahankan demi
kelangsungan dan pertumbuhan hidup. Pengenalan kepentingan pada TKM berupa kepentingan
masyarakat yang bercirikan pola sosial budaya masyarakat, yang menyangkut falsafah hidup
rakyat, lingkungan fisik, dan cara hidup ( way of life ) masyarakat.
C.9
Mengingat bahwa kepentingan harus diperjuangkan maka masyarakat sebagai sumber
daya dominan harus diberdayakan pada setiap proses Sismennas dalam wujud partisipasi
masyarakat sesuai peran dan fungsinya. Menyadari akan kebhinekaan dan keragaman sosial
budaya masyarakat indonesia, maka tata kehidupan masyarakat memiliki “basic need” dan
“social need” yang berbeda. Melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat maka masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri. Kepentingan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi
pada tahap TKM, disalurkan ke tatanan lebih tinggi sebagai masukan bagi Tata Politik Nasional
(TPN dapat mengaktualisasikan diri mereka dalam pengelolaan, pemanfaatan lingkungan di
sekitar).
C.10
Kepemimpinan masyarakat tersebut, dalam melaksanakan proses politik berperan dalam
penyuaraan aspirasi dan kepentingan publik, secara berjenjang sesuai tatanan yang berlaku dan
memiliki posisi tawar, serta dapat dijadikan sarana kontrol dalam upaya mengoptimalkan
pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat akan meningkatkan
daya mampu dan kemandirian, yang akan membawa peningkatan sosial dan terus bergulir selaras
dengan kondisi tingkat pertumbuhan. Dengan menggunakan pendekatan “bottom-up” yang
inisiatif dan partisipasi dari masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan
pengawasan pelaksanaan. Diharapkan program-program pembangunan dapat meningkatkan
kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya. Konsep perencanaan pembangunan dengan pelibatan
masyarakat akan meningkatkan khualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat, ditandai dengan:
1) Meningkatkan khualitas hidup dan kesejahteraan serta keamanan lingkungan.
2) Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya pemenuhan
kebutuhan dasar, seperti : sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan
kerja.
3) Meningkatnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia.
4) Terwujudnya kondisi saling menghormati sehingga tercipta suatu suasana yang aman,
damai, tertib dan tentram.
5) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi di lingkungan
masyarakat.
6) Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana fisik dan terciptanya lingkungan yang
nyaman, iklim dan suasana kerja yang kondusif, terbuka kesempatan untuk mendapatkan
pendidikan yang berkhualitas.
Pemerintahan yang baik dan berwibawa (Good Governance). Pemerintahan yang baik
dan berwibawa ( good governance ) adalah pemerintah yang mengedepankan nilai-nilai
yang dapat menjunjung tinggi aspirasi/kebutuhan rakyat, serta nilai-nilai yang dapat
meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Seiring terjadinya berbagai perubahan paradigma
dalam penyelenggaraan negara dewasa ini, Aparatur Negara harus dapat mewujudkan
pemerintahan yang baik dan berwibawa (good governance).
C.11
Organisasi pergerakan yang lahir di tanah Hindia , pada saatnya memang telah
membanagkitkan semangat bangsa Indonesia, terutama bangkitnya semangat pemuda
Indonesia untuk berusaha mengubah nasib bangsa, tetapi, sebagaimana tergambar di atas,
organisasi-organisasi pergerakan itu membawa berbagai bentuk dan cara pergerakan dan
perjuangan. Sebagaimana konsekuansinya timbulnya perbedaan-perbedaan tidak dapat
dihindarkan. Perbedaan-perbedaan itu tentu harus di antisipasi, agar tidak menjalar dalam
bentuk pertentangan yang dapat mengurangi etika dan semangat perjuangan . Apalagi jika
mengingat selama pendudukan colonial terus digunakan.
Berbagai data sejarah menunjukkan, bahwa politik “adu domba” telah menjadi strategi
paling menonjol yang diterapkan oleh bangsa-bangsa penjajah dalam menaklukkan wilayah
Nusantara. Kasus penaklukan oleh bangsa-bangsa penjajah, terutama di daerah-daerah
wilayah Nusantara, kebanyakan berhasil karena didukung oleh kekuatan bangsa Indonesia
sendiri.
Kita kemudian mengenal peperangan melawan penjajah yang tidak saja bercorak
kedaerahan, tetapi juga diawali dengan perpecahan antar bangsa sendiri. Beberapa kasus
dalam sejarah telah memberikan pelajaran kepada bangsa Indonesia tentang terjadinya
perpecahan itu. Perang di Sumatera Barat yang didahului dengan pertentangan anta kaum
ulama (Paderi) pimpinan Imam Bonjol dengan kaum adat dan kasus-kasus di daerah lain,
telah mendorong belanda atau memihak salah satu pihak dengan melakukan politik “adu
domba” untuk menguasai wilayaah-wilayah Indonesia. Perlawanan di tempat-tempat lain
juga dengan warna yang tidak jauh berbeda. Atau setidak-tidaknya, kekalahan yang diderita
oleh bangsa Indonesia merupakan akibat dari penghianatan bangsa Indonesia sendiri. Pada
kasus yang sedikit berbeda, dapat digambarkan, bahwa kekalahan perlawanan dan
perjuangan bangsa Indonesia dilakukan oleh pejuang-pejuang daerah secara sendiri-sendiri
dengan menghadapi tentara penjajah yang besar dan berlapis-lapis.
Para Pendiri Negara melahirkan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah
konstitusi yang memuat prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Cita-cita dan yang menjadi kehendak seluruh rakyat Indonesia tertuang dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu berdirinya Negara
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pernyataan tersebut
ditempatkan sebagai cita-cita nasional atau visi bangsa Indonesia dan merupakan kehendak
seluruh rakyat yang akan terus diperjuangkan. Pemerintah Negara Indonesia diamanatkan
dalamUUD 1945 untuk melaksanakan Embanan nasional yaitu
Acuan Umum Konsep dasar pembangunan nasional mengacu pada Sistem Manajemen
Nasional (Sismennas) sebagai metodologi yang diterapkan sebagai peranti dalam mengelola
dan menyelenggarakan segala kegiatan nasional, melingkup seluruh aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sismennas memiliki peran dan fungsi dalam
penyelenggaraan pemerintahan mencakup dua tanggung jawab yaitu : (1) Melaksanakan tata
kelola pemerintahan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum dan tertib sosial.
(2) Melaksanakan pembangunan nasional berkesinambungan untuk mensejahterakan
kehidupan bangsa.
Sismennas dalam melaksanakan pembangunan nasional menggunakan pendekatan-
pendekatan sebagai berikut :
1) Pembangunan Nasional pada hakekatnya mengubah potensi menjadi kemampuan
. Potensi yang dimiliki bangsa Indonesia nberupa Geografi, demografi dan
sumber kekayaan alam merupakan modal dasar pembangunan yang perlu
dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang mendapat julukan
sebagai benua maritime, dibelah oleh Khatulistiwa, berada diantara dua benua
dan diapit oleh dua samudera. Luas bentangnya dari London sampai Angkara
atau dari pantai barat ke paantai timur Amerika. Letak geografisnya sangat
strategis berada disamping jalan dunia.
C.12
Itulah sebabnya, untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari perpecahan dan
peperangan antar bangsa sendiri, atau setidak-tidaknya untuk mengurangi perpecahan-
perpecahan itu, perlu dilakukan persatuan bangsa Indonesia secara bulat, Semangat untuk
mempersatukan seluruh bangsa Indonesia berhasil digalang secara sistematis pada aakhir
penjajahan Belanda dan Jepang, setelah dideklarasikan buat pertama kali pada 28 Oktober
1928 melalui “SUMPAH PEMUDA”. “Sumpah” yang diwakili oleh para pemuda ini,
merupakan ikrar dan janji bangsa Indonesia untuk menegakkan semangat nasionalisme,
menghilangkan fanatisme kedaerahan dan golongan. Sumpah Pemuda ini juga menjadi awal
perjuangan bangsa Indonesia untuk menunjukkan keberadaannya di ddunia internasional.
Bangsa yang telah hilang dari panggung sejarah selama hampirtiga setengah abad, kini
kembali tampil dengan ikrar, Bertanah air Satu Tanah Air Indonesia, Berbahasa Satu
Bahasa Indonesia.
Bukti-bukti sejarah tentang wilayah kekuasaan Republik Indonesia tersebut menjadi
penting untuk menjadi pegangan dari makna “Bertanah Air Satu Tanah Air Indonesia”
Tanah air Indonesia, sekali lagi, adalah tanah bekas jajahan Belanda. Terlalu serakah bila
Indonesia menambah dan Nampak menjadi bangsa yang lemah jika kita merelakan wilayah
dikurangi. Semangat Sumpah Pemuda memberikan pesan bahwa tanah air Indonesia adalah
sebuah wilayah yang harus dipertahankan untuk memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran
seluruh rakyat Indonesia.