PAPARAN

RANGKUMAN

B.S. SISMENNAS(SISTEM MANAJEMEN NASIONAL)

OLEH

Drs. ZULKARNAINKELOMPOK “A” PPRA XLVIII-2012

1

LATAR BELAKANG

KONSEP DASAR

FUNGSI SISMENNAS

PROSES SISMENNAS

TATANAN PENGAMBILAN

KEPUTUSAN BERKEWENANGAN

(TPKB)

FAKTOR DUK SISMENNAS

1. SIMNAS

2. PARTISIPASI MASY

3. PEMERINTAH YG BAIK & BERWIBAWA (GOOD GOVERMANCE)

FUNG PENYELENGGA-

RAAN PEMBANGUNAN

UMUM

ARUS MASUK SISMENNAS

TPKB

FUNGSI POKOK

PEMBENTUKAN KEBIJAKAN UMUM

STRATIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL

PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

PERENCANAAN STRATEGIK

SIS-MEN-NAS

FUNGSI POKOK

SISMENNAS

MODUL 1-2

2

PENDAHULUAN

STANDAR KOMPETENSI

KOMPETENSI DASAR

PANDANGAN UMUM &

TEKNOLOGI DASAR SIMNAS

DLM SISMENNAS

RANCANG BANGUN & PENGOPS SIMNAS

DLM SISMENNAS

1. LANDASAN KEBIJAKAN YG DUK SIMNAS

2. HUB. SIMNAS DGN SISMENNAS

3. TEKNOLOGI DASAR SIMNAS

ASPEK-2, AZAS-2 DAN STRUKTUR RANCANG BANGUN

KONSEP RANCANG BANGUN SIMNAS

PENGOPSERASIAN SIMNAS

1. PENGEMBANGAN SIMNAS

2. PENGORGANISASIAN & WASDAL SIMNAS

3. APLIKASI SIM

SIS-MENNAS

KEBIJAKAN DAN

STRATEGI PEMBANGU

NAN SIMNAS

3

SISMENNAS DLM STRATEGI

BANG NAS 2010-2014

REN PEMBANGUNAN

NASIONAL

1.KONSEP DASAR BANG NAS

2.ACUAN UMUM KONSEP DASAR BANG NAS

3.APLIKASI BANG NAS

STRATEGI BANGNAS

REN BANG JANGKA

MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

1. REFORMASI BIROKRASI &

TATA KELOLA

2. PENDIDIKAN

3. KESEHATAN

4. PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

5. KETAHANAN PANGAN

6. INFRASTRUKTUR

7. IKLIM INVESTASI & IKLIM

USAHA

8. ENERGI

9. LINGK HIDUP &

PENGELOLAAN BENCANA

10.DAERAH TERTINGGAL,

TERDEPAN, TERLUAR &

PASCA KONFLIK

11.KEBUDAYAAN, KREATIVITAS

& INOVASI

PRIORITAS LAINNYA :

1. BID POLITIK, HUKUM, &

KEAMANAN

2. BID PEREKONOMIAN

3. BID KESEJAHTERAAN

RAKYAT

RPJPN

POKOK-2 ARAH BIJAK BANG

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN

RPJMN 2010-2014

PRIORITAS RPJMN

MODUL 4

4

SISMENNAS DLM

PENYELENGGARAAN NEGARA

1.PENYELENGGARAAN NEGARA

2.TATANAN DAN PENGORGANI-SASIAN PEMERINTA-HAN NEGARA

3.KAITAN PENYELENGGARAAN NEGARA DGN SISMENNAS

1. TINJAUAN KEPEMIMPINAN NASIONAL

2. HUB. KOMPONEN PEMERINTAH NEGARA

3. HUB. PEMERINTAH PUSAT & DAERAH

AKTUALISASI SISMENNAS

PENENTUAN KEBIJAKAN

AKTUALISASI SISMENNAS DLM PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

KEPEMIMPI-NAN NASIONAL

DAN DAERAH

MODUL 5

5

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

KEPEMERINTAHAN

RAKYAT

WILAYAH

ORG. BESAR - KOMPLEK

TRIGATRA

UNSURNEG

MEREFLEKSIKAN BENTUK DAN KARAKTER NEGARA

6

7

MEMILIKI AMANAH EMBANAN NASIONAL

1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH

2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM

3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

4. MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA

1. BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN

2. MERDEKA3. PUNYA HAK DAN

KEWAJIBAN DAN4. PATUH HUKUM

1. YANG MERDEKA2. BERSATU3. BERDAULAT4. ADIL DAN

MAKMUR

CITA-CITA NASIONAL

VISI BANGSA

RAMBU-RAMBU/ TATANAN KEHIDUPAN/ WAY OF LIVE : PANCASILAPANCASILA : LANDASAN KONSTITUSIONIL, WASANTARA : LANDASAN VISIONIL, TANNAS : LANDASAN KONSEPTUAL MEWUJUDKAN SAJAH DAN KAM, GBHN/ RPJPM : LANDASAN OPERASIONAL

TATA NILAISTRUKTURFUNGSI

PROSES

PERPADUAN

KEHEMATAN(ekonomis)

DAYA GUNA(efisien)

HASIL GUNA(efektif)

TUNAS

ADALAH PERPADUAN DARI TATA NILAI, STRUKTUR, FUNGSI, DANPROSES YANG MERUPAKAN HIMPUNAN USAHA UNTUK MENCAPAIKEHEMATAN (EKONOMIS), DAYA GUNA (EFISIEN), DAN HASIL GUNA(EFEKTIF) SEBESAR MUNGKIN DALAM MENGGUNAKAN SUMBER DANADAN SUMBER DAYA NASIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUANNASIONAL

Tata Nilai Fungsi Proses Struktur

8

TATA LAKSANA PEMERINTAHAN(TLP)

TATA ADMINISTRASI NEGARA (TAN)

TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT (TKM)

TATA POLITIK NASIONAL (TPN)

9

USAHA MENYELURUH DENGAN MEMADUKAN FAKTOR KARSA, SARANA, DAN UPAYA (“ENDS – MEANS – WAYS”) UNTUK MEMBERDAYAKAN, MENGUBAH, MENINGKATKAN POTENSI MENJADI KEMAMPUAN NASIONAL YANG MAMPU MENGATASI BERBAGAI TANTANGAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI.

Tata Nilai

SARANA (means) (KEKUATAN NYATA DAN SEGENAP POTENSI SUMBER DAYA)

UPAYA (ways) (PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN)

KARSA (ends) (KEHENDAK YANG INGIN DICAPAI)

CITA-CITA NAS (IDEAL) UUD 1945

IDAMAN NAS (GOAL) J. PANJANG

TUJUAN NAS (OBJECTIVE) J. SEDANG

SASARAN NAS (TARGET) J. PENDEK

10

Struktur

PUSAT RANGKAIAN

BILPUTBERKEWENANGAN

SUMBERASPIRASI

KEPENTINGANRAKYAT DANPIMPINAN

TATANAN DALAM(Inner Setting)

TATA ADMINISTRASI NEGARA(TLP)

TATA LAKSANA PEMERINTAHAN(TAN)

TATANAN LUAR(Outer Setting)

TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT (TKM)

TATA POLITIK NASIONAL (TPN)

TOP DOWNBOTUM UP

11

TATANAN LUAR

SISMENNAS

TATANAN DALAM

SISMENNAS

TATANAN LUAR

SISMENNAS

TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT( T K M )

TATA POLITIK NASIONAL( T P N )

TATA ADMINISTRASI NEGARA( T A N )

PEMERINTAHAN( T L P )

TATA LAKSANA

TATA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

BERKEWENANGAN ( T P K B )

ARUS

MASUK

ARUS

KELUAR

TAMPAK

ATAS

STRUKTUR SISMENNAS

12

13

T A N

T L P

T P N

T K M

TATANANDALAM

TATANANLUAR

MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT)

PENGOLAHAN(TRANSFORMATION)

> >

TAMPAK

SAMPING

ARUSMASUK

ARUSKELUAR

STRUKTUR SISMENNAS

14

TANNAS SEBAGAI HASIL KINERJA SISMENNAS

SISMENNAS BERHASILPROSES TPKB BAIK

MENINGKATKAN TANNAS

TANNAS :1. SUATU KONDISI DINAMIK BANGSA2. YG BERISI KEULETAN DAN KETANGGUHAN3. MENGANDUNG KEMAMPUAN UTK KEMBANGKAN KEKUATAN NASIONAL4. DLM RANGKA PERTAHANKAN EKSISTENSI BANGSA DAN NEGARA5. TERHADAP SEMUA AGHT6. BAIK DARI DALAM DAN LUAR7. DALAM SEGAL BENTUK DAN MANIVESTASINYA

INDIKATOR TANNAS :1. GOOD GOVERNANCE2. KEAMANAN NASIONAL RELATIF MAPAN3. SAJAH MASYARAKAT MEMADAI4. SDM KOMPETITIVE

PENDUKUNG SISMENNNAS :1. SIMNAS2. PARTISIPASI

MASYARAKAT3. PEMERINTAH YG BAIK

DAN BERSIH

15

FUNGSI POKOK SISMENNAS

SISMENNAS SBG PEMBENTUK KEBIJAKAN UMUM :1. FUNGSI PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

a. HIRARKHI HUKUM BERDASARKAN TAP MPR NO. III/MPR/2000 1) UUD 19452) UU3) PERPU4) PERATURAN PEMERINTAH BERUPA :

a) KEPUTUSAN PRESIDEN DANb) PERATURAN DAERAH

b. HIRARKHIR HUKUM BERDASARKAN UU NO. 10/ 2004a. UUD 1945b. UU/ PERPUc. PPd. PERPRESe. PERDA

c. HIRARKHI HUKUM BERDASARKAN UU NO. 12/ 20111) UUD 19452) TAP MPR3) UU/ PERPU4) PP5) PERPRES

FUNGSI POKOK SISMENNAS TERSELENGGARA PADA DUA PROSES, YAITU :1. PROSES TPKB2. PROSES PEMASYARAKATAN POLITIK

6) PERDA PROV7) PERDA KAB/ KOTA

DISAMPING ITU PERATURAN : MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, MENTERI/ LEMBAGA/ BADAN, BI, KOMISI, DPRD, GUB, BUPATI/ WALIKOTA, KEPALA DESA.

2. FUNGSI PENERAPAN HUKUM3. FUNGSI PENGUJIAN ATURAN.

FUNGSI INI DILAKUKAN PADA TAN, TPN, TKM OLEH MPR KHUSUS TAP MPR, UUD. DPR DAN DPRD, MA DAN MK.

VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025 :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN

MAKMUR”

MISI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCAPAI VISI...

DITUANGKAN KE DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) 2005-2025 SEBAGAI BERIKUT :

1. RPJM KE-1 (2005-2009) MENATA KEMBALI PEMBANGUNAN INDONESIA DI SEGALABIDANG UNTUK CIPTAKAN INDONESIA AMAN DAN DAMAI

2. RPJM KE-2 (2010-2014) MENATA KEMBALI UTK MENINGKATKAN KUALITAS SDM3. RPJM KE-3 (2015-2019) PENCAPAIAN DAYA SAING KOMPETITIP PEREKONOMIAN4. RPJM KE-4 (2O2O-2O25) MEWUJUDKAN MASY YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN

MAKMUR

16

INDONESIA YANG SEJAHTERA

AMAN DAN DAMAI

SEKIAN

TERIMA KASIH

17