SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL

  • Published on
    12-Aug-2015

  • View
    87

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. BAB 13 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL Sistem manajemen pembangunan dalam tahun 2009 dan 2010 diarahkan untuk mempertajam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Dalam bidang perencanaan pembangunan telah diselesaikan RKP Tahun 2010 dan Tahun 2011 serta RPJM Tahun 20102014 dengan melibatkan pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Reformasi anggaran terus dilanjutkan dengan menyempurnakan anggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah guna diterapkan sepenuhnya dalam periode 20102014. Penyempurnaan dimaksud meliputi, penyempurnaan indikator dan keluaran, perkuatan akuntabilitas program dan kegiatan, serta penerapan pagu baseline dari program dan kegiatan. Di bidang statistik, pembangunan statistik pada tahun 2009 dan 2010 terus diarahkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan secara menyeluruh, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan data statistik. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan akurasi, relevansi, ketepatan waktu, kemudahan akses, koherensi, dan konsistensi. Dalam tahun 2010, beberapa statistik pokok yang telah dan sedang dilakukan, antara lain, survei sosial ekonomi nasional (susenas), survei angkatan kerja nasional (sakernas) dalam 2 periode </li><li> 2. 13 - 2 pendataan; survei harga konsumen (SHK); pendataan perusahaan industri besar dan sedang; pengumpulan data ekspor/impor, pengumpulan data pariwisata dan data-data lain yang hasilnya digunakan untuk penghitungan PDB dan PDRB; pelaksanaan statistical capacity building-change and reform for development of statistics (statcap-cerdas) dalam rangka reformasi menyeluruh kelembagaan BPS; serta pelaksaanaan sensus penduduk (SP) yang akan memberi gambaran mengenai kondisi demografi, pendidikan, dan ketenagakerjaan hingga wilayah administrasi yang paling kecil. Di bidang pengadaan barang dan jasa, langkah-langkah pokok yang ditempuh pada tahun 2009 dan 2010 diarahkan untuk (1) memperbaiki dan memperkuat peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa; (2) meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam bidang pengadaan barang/jasa; (3) meningkatkan pelayanan publik secara lebih cepat, mudah, dan transparan; serta (4) mengurangi praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara dalam pengadaan barang/jasa. Dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur dalam pengadaan barang/jasa telah dilakukan (a) fasilitasi ujian sertifikasi ahli pengadaan yang sampai bulan Juni 2010 telah dilaksanakan 521 kali ujian dengan jumlah peserta sebanyak 45.563 orang, (b) peningkatan pelayanan sistem ujian sertifikasi ahli pengadaan, (c) peningkatan sistem pangkalan data (database) ahli pengadaan, serta (d) fasilitasi peningkatan pengetahuan dan profesionalitas lembaga- lembaga pelatihan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan perbaikan prosedur operasi standar (standard operating procedures (SOP)) bimbingan teknis, advokasi, pengaduan dan sanggah, serta bantuan hukum. Dalam upaya memperkecil peluang penyalahgunaan kewenangan aparat birokrasi telah dilakukan penguatan regulasi pengadaan melalui penyusunan naskah akademis dan draf rancangan undang-undang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peningkatan monitoring dan evaluasi pengadaan, perencanaan pengadaan serta </li><li> 3. 13 - 3 pengembangan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e- procurement.) Sejalan dengan reformasi perencanaan dan penganggaran terus dikembangkan kapasitas dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang akuntabel dan transparan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif. 13.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan manajemen pembangunan, yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pengawasan dan pemantauan), serta evaluasi kinerja yang saling terkait. Perencanaan pembangunan menempati posisi penting dan strategis untuk memberikan arahan yang jelas dan terukur bagi proses pembangunan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk itu, terus dilakukan upaya penguatan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Berbagai upaya penguatan perencanaan pembangunan nasional telah dilakukan, antara lain dengan diterbitkannya Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan fokus utama pada penguatan proses dan penajaman perumusan rencana pembangunan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, baik pada tingkat daerah (kabupaten/kota dan propinsi) maupun nasional termasuk penguatan hubungan kelembagaan perencanaan dan keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), serta peningkatan kapasitas para perencana pembangunan di daerah dan kementerian/lembaga. 13.1.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Beberapa tantangan pokok yang masih dihadapi, antara lain, adalah integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, </li><li> 4. 13 - 4 antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, ataupun antara pusat dan daerah; koordinasi antarpelaku pembangunan; keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 13.1.2 LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan upaya penguatan perencanaan pembangunan yang mulai dilakukan sejak tahun 2009, yang merupakan tahun awal persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap II periode tahun 20102014. Upaya peningkatan kualitas penyusunan RPJMN yang sudah dilakukan pada tahun 2009, antara lain, meliputi penajaman dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah serta penguatan proses perencanaan melalui peningkatan kualitas keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya penguatan hubungan kelembagaan perencanaan. Upaya- upaya tersebut tercermin dari berbagai kegiatan dan keterlibatan Kementerian PPN/Bappenas dalam berbagai proses pembangunan nasional. Kegiatan-kegiatan dalam penajaman perumusan rencana pembangunan, antara lain, meliputi (a) identifikasi awal visi dan misi presiden terpilih yang selanjutnya dituangkan dalam RPJMN periode 20102014; (b) penyusunan RPJMN Tahun 20102014; c) pengembangan proses bottom up dan top down yang melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah; (d) berbagai kajian substantif yang berkaitan dengan bidang kedeputian di Kementerian PPN/Bappenas yang berupa background study sesuai bidang masing-masing kedeputian; (e) forum koordinasi yang secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan dan yang dimintakan pendapat serta masukan untuk bahan penyusunan RPJMN 20102014. </li><li> 5. 13 - 5 Beberapa hasil strategis yang dicapai dalam perencanaan pembangunan sejak tahun 2009 adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 (Perpres No. 21 Tahun 2009), RPJMN 2010-2014 (Perpres No. 5 Tahun 2010), Pedoman Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Permen PPN/Kepala Bappenas Tahun 2009), Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011, Pedoman Penyusunan RPJMN 20102014, dan Evaluasi Lima Tahun Pelaksanaan RPJMN 20042009, serta Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan RKP dan RPJM, Kementerian PPN/Bappenas melakukan rapat-rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), baik tingkat pusat maupun nasional (musrenbangnas) yang sebelumnya telah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten bahkan sampai ke desa. Selain itu, terus dilakukan peningkatan kapasitas perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui pemberian beasiswa untuk pendidikan gelar dan nongelar secara selektif, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagian dari kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut dibiayai bersama (cost sharing) dengan anggaran dari Kementerian PPN/Bappenas dan pemerintah daerah. Dalam rangka meletakkan landasan implementasi anggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran RPJMN 20102014 dan Renstra-K/L 20102014, RKP 2011, Renja-K/L 2011 dan RKA K/L 2011, telah dilakukan restrukturisasi program dan kegiatan dan anggaran kementerian dan lembaga yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di samping itu, di dalam penyusunan RPJMN 20102014 dan RKP 2011 telah diperkuat implementasi dari prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Hal ini tercermin pada hal-hal berikut. </li><li> 6. 13 - 6 1. penyempurnaan indikator dan keluaran pada masing-masing program dan kegiatan, 2. perkuatan akuntabilitas program dan kegiatan dengan pencantuman pelaksana dari masing-masing program dan kegiatan, 3. penerapan pagu baseline dari program dan kegiatan yang merupakan upaya agar perencanaan yang disusun merupakan rencana kerja yang dapat diimplementasikan dan terukur. Untuk menunjang perkuatan implementasi ini, telah disusun berbagai manual penyusunan dokumen perencanaan, seperti manual penyusunan RPJMN 20102014, Renstra K/L 2010-2014, RKP 2011 dan Renja K/L 2011, dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Di samping itu, sinergi dari sistem pangkalan data dan perangkat lunak penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran juga terus dilakukan. 13.1.3 TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN Beberapa tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun 2010 dan seterusnya, antara lain sebagai berikut. 1. Menyusun dan menyempurnakan draf Manual Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan perkuatan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) ataupun dokumen lain yang terkait, 2. Meningkatkan koordinasi dalam rangka integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rencana pembangunan, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah (Dalam rangka sinergi antara pusat </li><li> 7. 13 - 7 dan daerah, pada tahun 2010 direncanakan rapat koordinasi sebanyak 4 (empat) kali setelah Musrenbangnas 2010) 13.2 PEMBANGUNAN STATISTIK Pembangunan statistik diarahkan untuk mendukung perencanaan pembangunan guna menyusun kebijakan yang tepat bagi pencapaian sasaran pembangunan. Dalam kaitan itu ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan dari perencanaan yang disusun. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan pijakan bagi perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif. Permintaan data dan informasi statistik yang beragam, tepat waktu, dan berkelanjutan terus meningkat seiring dengan makin tingginya kesadaran pengguna terhadap pentingnya data dan informasi statistik. Kebutuhan akan data dan informasi statistik tidak hanya dari instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, tetapi juga dari kalangan akademisi, lembaga-lembaga penelitian, serta kalangan dunia usaha. Pada bagian lain, tuntutan yang bergulir dan menjadi agenda utama pada era reformasi adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan good governance diperlukan prakondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain, faktor dukungan politik terhadap pemerintah, kualitas administrasi pemerintahan, dan kapasitas membuat, menerapkan serta mengevaluasi kebijakan kenegaraan. Untuk itu, perencanaan pembangunan yang baik juga merupakan bagian yang perlu mendapat fokus perhatian serius dalam rangka mewujudkan good governance. Dalam pada itu masyarakat juga menuntut keterbukaan atau transparansi instansi pemerintah di bidang informasi statistik serta data statistik yang akurat dan tepat waktu. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan statistik, terutama pada tahap pengolahan, penyajian, dan penyebarluasan data statistik, selain faktor sumber </li><li> 8. 13 - 8 daya manusia yang memadai juga diperlukan perangkat teknologi informasi yang memadai. Untuk dapat memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai kalangan tersebut, terus diupayakan berbagai langkah peningkatan terhadap jenis serta kualitas data dan informasi statistik. Selain itu, pengembangan metodologi dan sistem informasi terus ditingkatkan guna mengembangkan jaringan informasi statistik serta penguasaan teknologi dengan makin beragamnya kebutuhan data statistik dan pesatnya kemajuan teknologi sebagai prasyarat dalam menyajikan informasi statistik yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu. 13.2.1 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Dalam penyediaan data dan informasi statistik yang andal, terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi dalam merencanakan pembangunan nasional di bidang statistik. Pertama, dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah beserta peraturan- peraturan pelaksanaannya, kebutuhan akan berbagai ragam data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah makin meningkat. Hingga saat ini penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah ini masih belum dapat dipenuhi. Kondisi daerah yang sulit terjangkau masih menjadi permasalahan yang belum teratasi sehingga mengakibatkan terhambatnya pengiriman dokumen sebelum dan setelah pendataan. Kedua, kesadaran yang rendah dari responden untuk memberikan informasi dengan benar masih menjadi permasalahan utama dari petugas statistik untuk memperoleh hasil yang akurat dan tepat waktu. Ketiga, koordinasi antarpemangku kepentingan statistik juga belum terbentuk dengan baik meskipun sudah diundangkan PP tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Penyelenggara statistik sektoral maupun statistik khusus belum menyadari pentingnya terbangun SSN secara terpadu. Keempat, di sisi lain, walaupun tidak sedikit akademisi maupun institusi penyelenggara pendidikan </li><li> 9. 13 - 9 statistik, kesadaran akan arti dan pentingnya statistik masih perlu ditingkatkan. 13.2.2 LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL- HASIL YANG DICAPAI Pembangunan statistik diarahkan untuk meningkatkan kualitas statistik nasional yang diukur dalam enam dimensi, yaitu akurat, relevan, tepat waktu, mudah diakses, koheren, yang berarti konsisten antarsektor maupun antarperiode dan spasial, serta mudah diinterpretasi. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan tiga langkah kebijakan, yaitu peningkatan kualitas data, peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dan peningkatan kapasitas SDM. Statistik bermutu tinggi...</li></ol>

Recommended

View more >