Upload
andika-tansir
View
352
Download
17
Embed Size (px)
Citation preview
7/27/2019 Sistem Kesehatan di Negara Jepang.doc
1/7
Sistem Kesehatan di Negara Jepang
Jepang merupakan negara dengan luas sekitar 377,864 km2 dengan jumlah penduduk
126,9 juta jiwa. Pendapatan perkapita penduduk sebesar U$ 37,870 yang mayoritasnya
berasal dari sektor industri sarat teknologi. Secara geografis, Jepang merupakan negara
kepulauan yang terdiri atas tanah berbukit dan gunung berapi.
Layaknya negara-negara maju, Jepang juga memiliki expectacy of life yang tinggi.
Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan birth rate. Hal ini
mengakibatkan menurunnya jumlah penduduk usia produktif. Ini akan menjadi tantangan
tersendiri, dikarenakan dapat meningkatkan anggaran sistem pensiun serta jaminan
kesehatan.
Berawal dari pengumpulan bahan pangan secara sukarela yang dilakukan oleh setiap
penduduk, guna memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat, sistem asuransi kesehatan di
Jepang semakin berkembang pesat dewasa ini.
Jepang memiliki sumber daya yang cukup baik untuk dapat menciptakan sebuahsistem jaminan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakatnya. Jaminan kesehatan diberikan
kepada seluruh masyarakatnya, sesuai dengan program yang diikuti, mulai dari penyakit
umum hingga penyakit yang memerlukan penanganan khusus dengan menggunakan
teknologi yang mutakhir seperti Tubercolosis (TBC). Di Jepang saat ini terdapat lebih dari
1000 rumah sakit mental, 8700 general hospital dan 1000 comprehensive hospital dengan
total 1.5 juta tempat tidur. Ditambah dengan klinik gigi sebanyak 48.000 serta sejumlah
79.000 unit layanan kesehatan dengan fasilitas rawat jalan maupun rawat inap.
Data Fasilitas dan Infrastruktur Kesehatan di Jepang
1990 1995 1998 1999 2000 2001Hospital beds per 1000
persons13,6 13,3 13,1 13 13 12,9
Personnel per bed 0,79 0,91 0,97 0,98 1 1,01
Average length of stay (in
days)50,5 44,2 40,8 39,8 39,1 38,7
Occupancy rate 83,6 83,6 84 84,6 85,2 85,361
Admission rate per 100
persons8,2 9,2 9,8 10,1 10,3 n.a.
Sumber : Klaus-Dirk Henke, Jonas Schreygg, Towards sustainable health care systems,
2004
Jumlah tenaga medis di Jepang, pada awal tahun 1990 terdapat hampir 191.400
dokter, 66.800 dokter gigi, 333.000 perawat dan lebih dari 200.000 tenaga medis alternatif
bersertifikasi. Di Jepang dokter dapat dengan bebas mengajukan klaim atas berbagai layanan
kesehatan yang mereka ingin berikan. Dan juga tidak ada batasan bagi pasien dalam
menentukan apakah mereka ingin menggunakan jasa dokter umum ataupun oleh spesialis.
Indikator tenaga kesehatan di Jepang dapat dilihat pada tabel berikut :
7/27/2019 Sistem Kesehatan di Negara Jepang.doc
2/7
Jumlah Tenaga Medis
1990 1995 1998 1999 2000 2001
Physicians per 1000
inhabitants1,7 1,9* 2 n.a. 2 2,1**
General practitioners
per 1000 inhabitants n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Specialists per 100
personsn.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Dentists per 100
persons0,6 0,7* 0,7 n.a. 0,7 0,7**
Sumber : Klaus-Dirk Henke, Jonas Schreygg, Towards sustainable health care systems,
2004
Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan Total Health Expenditure terhadap GDP di
Jepang, pada tahun 1995 total pengeluaran kesehatan di Jepang sebesar 6.9% dari total GDP,
yang kemudian terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2005 menjadi
8.2% dan kemudian kembali turun menjadi 8.1% pada tahun 2008. Pengeluaran kesehatan
masih didominasi oleh pengeluaran belanja kesehatan oleh pemerintah, dimana komposisi
pengeluaran yang dilakukan pemerintah berada pada >80% dari total pengeluaran kesehatan.
Pada tahun 1995 porsi pengeluaran pemerintah mencapai 83% dari THE dan pengeluaran
sektor privat hanya sebesar 17%, dan dominasi ini terus berlanjut hingga tahun 2008 dengan
porsi perbandingan 80:20, pemerintah masih memegang peranan penting dalam proses
pelaksanaan sistem jaminan kesehatan di Jepang. Pemerintah sejak tahun 1995 telah
menganggarkan sebesar 15.9% dari total pengeluaran pemerintah di sektor jaminan kesehatan
dan ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2008 menjadi 17.9%.Asuransi privat pada periode tahun 1995 hingga 2002 hanya memiliki kontribusi yang
sedikit dalam pembentukan pengeluaran kesehatan sektor privat, yaitu sebesar 2.5% pada
tahun 1995 dan mengalami penurunan menjadi 1.8% pada tahun 1996 dan turun kembali
pada tahun 1997 menjadi 1.5%. yang menarik adalah pada tahun 2003 terjadi peningkatan
persentase kontribusi asuransi swasta dalam pengeluaran kesehatan sektor privat, dari 1.7%
pada tahun 2002 menjadi 13.1% pada tahun 2003. Hal ini merupakan akibat dari
dilakukannya revisi pada sistem jaminan kesehatan di Jepang pada tahun 2003 untuk
membebankan biaya pada penduduk usia lanjut (elderly) dalam pemberian benefit asuransi
kesehatan dan digesernya pengelolaan asuransi kesehatan bagi wiraswastawan (self
employed) dan lansia menjadi dikelola oleh pemerintah daerah. Maka masyarakat seiring
dengan meningkatnya tingkat perekonomian negara, maka banyak masyarakat yang
mengalihkan kepesertaan mereka dari program yang dijamin oleh pemerintah kepada
program asuransi swasta. Artinya akumulasi dana yang dikumpulkan masyarakat secara
efektif telah memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan jaminan kesehatan di Jepang.
7/27/2019 Sistem Kesehatan di Negara Jepang.doc
3/7
Indikator Pengeluaran Kesehatan Jepang
Sumber : http://stats.oecd.org
Benefit dalam asuransi kesehatan di Jepang berlaku untuk seluruh rumah sakit baik
milik pemerintah maupun swasta, tetapi tidak berlaku untuk sistem dokter keluarga. Rumah
sakit hanya sebagai pemberi pelayanan, untuk biaya yang dikeluarkan Rumah Sakit
mengajukan klaim kepada Lembaga Asuransi pasien. Untuk pemeriksaan kesehatan tahunan
(kenshin) diberikan bebas biaya bagi seluruh penduduk. Asuransi menanggung biaya mulai
dari rumah sakit, dokter, sampai obat-obatan sesuai dengan jenis asuransi peserta, dan
tentunya terjadi perbedaan benefit yang diterima. Karena adanya perbedaan contribusi pada
masing-masing jenis asuransi, maka terjadi perbedaan benefit yang diperoleh oleh peserta
masing-masing jenis asuransi.
SKEMA JAMINAN KESEHATAN DI JEPANG
7/27/2019 Sistem Kesehatan di Negara Jepang.doc
4/7
Di Jepang sistem jaminan kesehatan dibagi menjadi 3 clustersecara umum, yaitu :
1. Employer-Based Insurance (Shakai Kenkou Hoken)
Employer-Based Insurance adalah sebuah sistem asuransi berbasis tempat
kerja yang memberikan bantuan keuangan kepada para pekerja yang digaji oleh
perusahaan dan juga kepada anggota keluarga tanggungannya dengan memberikanmanfaat asuransi dalam hal sakit, melahirkan luka, dan kematian. Keluarga
tertanggung adalah keluarga sampai dengan level ke-3, yaitu sampai pada kakek atau
nenek dan cucu.
Keluarga Tertanggung dalam Asuransi Employer-Based Insurance
Sumber : http://www.sia.go.jp
Sistem asuransi ini dibagi menjadi kedalam beberapa bentuk, antara lain :
a. Union Managed Health Insurance
b. Government Managed Health Insurance
c. Seamans Insurance
d. National Public Workers Mutual Aid Association Insurance
e. Local Public Workers Mutual Aid Association Insurance
f. Private School Teachers and Employees Mutual Aid Association Insurance
Union Managed Health Insurance dikenal juga dengan Society Managed
Insurance merupakan jenis asuransi yang memberikan paling banyak benefit bagi
pesertanya. Hal ini karena pengelolaan asuransi ini dikelola secara profesional oleh
perkumpulan profesi (society), yang kebanyakan berasal dari para pekerja dari
perusahaan-perusahaan besar. Asuransi ini meng-cover sebanyak 25,4% dari total
populasi. Yang bertindak sebagai penjamin dalam asuransi ini adalah asuransi swasta
yang bekerja sama dengan society untuk mengelola dana kesehatan mereka.
Government Managed Health Insurance, merupakan asuransi untuk para pekerja dari
perusahaan dengan skala kecil sampai menegah, dimana pemerintah bertindak sebagai
penjamin dalam jaminan kesehatan mereka. Jadi sistem asuransi ini merupakan
asuransi kesehatan para pekerja yang dikelola oleh pemerintah. Sistem asuransi inimencakup 30.7% dari total populasi yang merupakan para pekerja dari perusahaan
7/27/2019 Sistem Kesehatan di Negara Jepang.doc
5/7
kecil sampai menengah. Untuk empat jenis asuransi terakhir merupakan jenis asuransi
bagi para pegawai negeri, ditingkat pusat maupun daerah dan termasuk didalamnya
para pengajar, baik yang berstatus pegawai negara maupun swasta, serta anggota
angkatan laut, asuransi ini juga dikenal dengan namaMutual Aid Associations.
Sistem pembiayaan pada jenis asuransi ini berasal dari dua belah pihak, yaitupekerja dan pemberi kerja, yang secara umum kontribusi pada seluruh jenis asuransi
Employer-Based Insurance adalah sebesar 8,5% dari pendapatan peserta yang dibagi
rata antara pekerja dan pemberi kerja. Seorang pekerja yang bekerja pada perusahaan
yang memiliki 5 orang harus terdaftar pada asuransi ini, atau jika bekerja pada
perusahaanHojin tanpa memperdulikan mengenai usia dan kewarganegaraam. Secara
khusus perusahaan atau pabrik yang dimaksud disini harus memiliki penetapan secara
hukum (formal), baik yang bergerak dalam bidang produksi maupun jasa. Hal ini juga
berlaku bagi para pekerja part time yang memiliki baik hari atau jam kerja sebanyak
kali dari hari atau jem kerja para pekerja penuh.
Untuk mendapatkan perlindungan dari asuransi ini pemberi kerja harus
mengambil dan menyerahkan formulir "Aplikasi untuk Mendaftar di Kesehatan
Karyawan Asuransi atau Asuransi Pensiun Karyawan" (Shikaku Shutoku Todoke -
Kenko Hoken atau Kosei Nenkin) pada kantor Asuransi Sosial Lokal dalam jangka
waktu 5 hari sejak seorang pekerja direkrut. Anggota keluarga yang menjadi
tanggungan pekerja juga bisa mendapatkan perlindungan dari asuransi ini jika
merupakan anggota keluarga sampai dengan lapis ke tiga dari peserta, yang sebagian
besar keuangannya ditanggung oleh pekerja. Ketika anggota keluarga yang menjadi
tanggungan pekerja layak untuk mendapatkan perlindungan maka pemberi kerja harus
memasukan formulir aplikasi perlindungan tanggungan (Hifuyosha Ido Todoke)dalam jangka waktu 5 hari sejak terjadi perubahan dalam tanggungan.
Benefit yang didapatkan dari asuransi ini terbilang cukup lengkap mulai dari
pelayanan kesehatan rawat jalan maupun rawat inap, layanan tambahan dalam
pelayanan kesehatan, ambulans, pelayanan bagi penyakit yang mengharuskan
treatment khusus, kelahiran sampai dengan pelayanan pemakaman, diberikan kepada
peserta maupun tertanggung. Bahkan sampai dengan layanan kesehatan yang tidak
termasuk dalam bentuk pelayanan dalam asuransi dapat diberikan kepada peserta
maupun tertanggung dengan pengaturan yang lebih lanjut dan adanya pengenaan cost
sharing atas layanan yang diterima oleh peserta maupun tertanggung. Benefit yang
diterima oleh peserta adalah sebesar 80% dari total biaya dan untuk tertanggung
dibagi menjadi 2 yaitu 80% untuk layanan rawat inap dan 70% untuk layanan rawat
jalan. Pengecualian diberikan kepada pekerja untuk layanan kesehatan yang mencapai
cost sharingyang melebihi 64.000 yen (34.500 yen bagi yang berpendapatan rendah)
perbulan, maka keseluruhan biaya ditanggung asuransi.
2. National Health Insurance (Kokumin Kenkou Hoken)
Sistem asuransi yang mengcover orang-orang yang tidak tercakup dalam
sistem asuransi Employer-Based Insurance. Termasuk didalamnya adalah para petani,
para pekerja di sektor informal serta wiraswastawan (self employed). Jenis asuransi
ini dibagi menjadi 2, yaitu : National Health Insurance untuk tiap kota
7/27/2019 Sistem Kesehatan di Negara Jepang.doc
6/7
National Health Insurance Union
Tiap-tiap kota memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan jenis
asuransi ini, dimana skema pembiayaan dan pemberian benefit disesuaikan dengan
kondisi daerah masing-masing. Asuransi ini juga berlaku bagi warga negara asing
yang tinggal 1 tahun, bagi para warga negara asing yang memiliki gaijin carddapatmenerima layanan asuransi National Health Insurance dengan mendaftarkan diri
mereka di kantor jaminan sosial di kota yang ditinggali. Kepesertaan asuransi ini
disesuaikan dengan kota tempat tinggal peserta, artinya peserta yang melakukan
perpindahan kota tempat tinggal harus menghapuskan kepesertaan mereka di kota
yang lama dan kemudian mendaftarkan kepesertaan yang baru di kota tempat tinggal
barunya. Bagi warga negara asing setiap melakukan perpindahan kota tinggal,
mendapatkan atau pindah pekerjaan dan meninggalkan Jepang harus selalu melapor
ke Kantor Jaminan Sosial.
Asuransi ini meng-cover sebanyak 34,7% dari total populasi, dan terdiri dari
3.249 National Health Insurance untuk tiap kota dan 166 National Health Insurance
Union. Asuransi jenis ini mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 50% dari total
pengeluaran pemerintah untuk belanja kesehatan. Peserta dan tanggungan dalam jenis
asuransi ini mendapatkan 70% benefit dan harus membayarkan 30% sebagai cost
sharing, dan ada kemungkinn tambahan untuk biaya obat-obatan, karena tidak seluruh
jenis obat di tanggung oleh asuransi ini. Peserta berbagi biaya pengobatan sampai
dengan jumlah tertentu , yang jika melebihi batas tersebut, maka seluruh biaya akan
ditanggung oleh asuransi. Kontribusi yang diberikan oleh peserta bergantung pada
kemampuan ekonomis masing-masing peserta. Besaran premi yang harus dibayarkan
kira-kira dihitung dari gaji peserta, property (asset) dan jumlah keluarga tanggungan.Rata-rata kontribusi yang dibayarkan oleh peserta adalah sebesar 4% dari gaji peserta,
pada perhitungan tahun 1997 setiap rumah tangga rata-rata memberikan kontribusi
sebesar 158,6 ribu yen pertahun, dan ada bantuan 530 ribu yen per rumah tangga
pertahun dari pemerintah. Pembayaran premi dilakukan dengan cara transfer melalui
bank ataupun melalui kantor-kantor jaminan kesehatan di tiap kota.
Asuransi ini juga memberikan benefit yang cukup besar, yaitu 70% dari total
biaya, artinya peserta memberikan cost sharing sebesar 30%. Layanan yang diberikan
juga cukup lengkap seperti halnya asuransi Employer Based Insurance, mulai dari
sakit secara umum mapun khusus, perawatan gigi, persalinan sampai dengan kematian
dan pemakaman peserta atau tertanggung. Namun benefit yang diberikan tidak
mencakup orthodontiks, bedah kosmetik, vaksinasi, aborsi, cedera akibat mabuk dan
berkelahi. Kecelakaan lalu lintas sampai batas maksimal tertentu menjadi beban
peserta, namun jika melewati batas tersebut, biaya akan ditanggung seluruhnya oleh
asuransi.
3. National Health Insurance For Elderly
Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1983 untuk menyebar beban
penyediaan pelayanan kesehatan kepada skema asuransi yang telah berjalan di
Jepang, dan diperkenalkannya cost sharing bagi para lansia. Keanggotaan bagi
asuransi ini diperuntukan bagi penduduk dengan usia yang telah mencapai 70 tahunatau bagi penduduk dari usia 65-69 tahun yang memiliki cacat permanen (disability).
7/27/2019 Sistem Kesehatan di Negara Jepang.doc
7/7
Orang usia lanjut dalam kategori ini biasany dimasukan kedalam skema netional
health insurance, secara spesifik cost sharing dari peserta asuransi ini adalah 500 yen
perhari, sampai dengan maksimum 2000 yen perbulan untuk fasilitas kesehatan yang
sama, untuk layanan rawat jalan dan 1.100 yen per hari untuk layanan rawat inap.
Asuransi ini membentuk sebuah pembiayaan yang dikumpulkan dari jenis asuransilain. Seperti pada tahun tahun 1997, data menunjukan kontribusi dari masing-masing
jenis asuransi bagi pembiayaan asuransi bagi orang usia lanjut, dimana jumlah peserta
Governement Managed Insurance yang ikut berkontribusi untuk asuransi bagi usia
lanjut sebesar 5,4% dari seluruh peserta, Society Managed Insurance sebanyak 2,9%,
Mutual Aid Association sebanyak 4,1% dan National Health Insurance sebesar
21,1%. dalam perkembangannya cost sharingdari peserta ditiadakan, dengan sistem
penjaminan 70% dijamin oleh dana yang dikumpulkan dari kontribusi peserta serta
asuransi jenis lain, 20% ditanggung oleh pemerintah pusat dan 10% ditanggung oleh
pemerintah lokal. Sebagai upaya untuk meningkatkan jaminan kesehatan secara
jangka panjang bagi penduduk usia lanjut, proporsi yang ditanggung oleh dana publik
ditingkatkan pada tahun 1992 dari 30% menjadi 50%. Pada tahun 2003 sebagai
bentuk antisipatif dari fenomena population ageing pemerintah mengalihkan
pengelolaan jaminan kesehatan bagi penduduk usia lanjut menjadi dibawah
pemerintah daerah dan membebankan biaya tambahan bagi penduduk usia lanjut yang
menjadi peserta asuransi ini. Asuransi ini melingkupi sebanyak 10.1% dari total
populasi yang merupakan penduduk usia lanjut dan cacat pada usia 65-69 tahun.