Sistem Pelayanan Kesehatan

SISTEM KESEHATANSISTEM KESEHATANSISTEM KESEHATANSISTEM KESEHATAN

Materi Kuliah: Kebijakan Kesehatan

Program Studi S-1 Keperawatan STIKES Marendeng

Oleh : Munawar

Pengertian

Sistem dapat didefinisikan sebagai sutu kesatuan atau tatanan yang terdiri dari kumpulan elemen-

elemen yang saling berinteraksi dan saling bergantung dengan yang lain dan secara bersama-sama

bergerak untuk mencapai tujuan.

Elemen dalam sistem terdiri dari masukan, proses, keluaran, umpan balik, dampak, dan

lingkungan.

Sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang dikenal dengan nama sub sistem, dapat pula

membentuk suatu sistem baru dan dipandang sebagai suatu sistem lagi. Sebagai contoh dalam

sistem kesehatan terdiri dari beberapa sub sistem seperti sub sistem pelayanan kesehatan dan di

dalam sub sistem pelayanan kesehatan itu juga terdiri dari beberapa sub sistem lagi seperti

rumah sakit. Rumah sakit tersebut suatu ketika dapat dipandang sebagai suatu sistem sendiri.

Berdasarkan pengertian sistem yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa sistem

kesehatan adalah suatu kesatuan dari serangkaian usaha teratur yang terdiri atas berbagai

komponen guna mencapai suatu tujuan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat

Sistem kesehatan (Health system) menurut WHO:

“…all the activities whose primary purpose is to promote, restore, or maintain health” WHO,

2000.

Pendahuluan

Munawar, STIKMAR Majene

The system includes all actors, institutions and resources that undertake health actions – where a

health action is one where the primary intent is to improve health.

.......to improve population health, ...... Four key functions determine the way inputs are

transformed into outcomes that people value – resource generation, financing, service provision

and stewardship.

Setiap negara mempunyai perbedaan pengertian, namun umumnya adalah tatanan kesehatan

untuk mengatasi permasalahan kesehatan.

NHS di Inggris > menangani sistem upaya kesehatan, lebih ke arah sistem pembiayaan


Sistem Kesehatan NasionalSistem Kesehatan NasionalSistem Kesehatan NasionalSistem Kesehatan Nasional

� Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya

bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam

Pembukaan UUD 1945

� Sub sistem SKN

• Sub sistem Upaya Kesehatan

• Sub sistem Pembiayaan Kesehatan

• Sub sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan

• Sub sistem farmasi, alkes, makanan dan minuman

• Sub sistem Manajemen dan Informasi Kesehatan

• Sub sistem Pemberdayaan Masyarakat


Upaya Kesehatan Untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal perlu diselenggarakan berbagai

upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia. Penyelenggaraan berbagai

upaya kesehatan tersebut memerlukan dukungan dana, sumberdaya manusia, sumberdaya obat dan

perbekalan kesehatan sebagai masukan SKN.

Sesuai dengan pengertian SKN, upaya kesehatan terdiri dari 2 unsur utama :

1. Upaya Kesehatan Masyarakat

2. Upaya Kesehatan Perorangan

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

UKM: Setiap kegiatan oleh Pemerintah dan atau masyarakat, dunia usaha, untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di

masyarakat. UKM mencakup promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit

menular, kesehatan jiwa, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan

penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pengamanan sediaan farmasi dan alat

kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif (bahan tambahan makanan) dalam makanan dan

minuman, pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, serta

penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.


Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

UKP: Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat, dunia usaha, untuk

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. UKP meliputi promosi kesehatan,

pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan

kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan.

Kedua upaya kesehatan tersebut (UKM dan UKP) bersinergi dan dilengkapi berbagai upaya kesehatan

penunjang. Upaya penunjang UKM antara lain adalah pelayanan laboratorium kesmas dan pelayanan

sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya. Upaya penunjang untuk UKP

diantaranya adalah pelayanan laboratorium klinik, apotek, optik, dan toko obat.

Prisnsip-prinsip Upaya Kesehatan

1. UKM terutama diselenggarakan oleh pemerintah, dengan peran aktif masyarakat dan swasta

2. UKP diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun masyarakat dan dunia usaha

3. Bersifat menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional dan bermutu

4. Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh swasta harus memperhatikan fungsi sosial

5. Penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk pengobat tradisional dan alternatif, harus tidak

bertentangan dengan kaidah ilmiah

6. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus sesuai dengan nilai dan norma sosial budaya serta

moral dan etika profesi.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Sistem Pelayanan KesehatanSistem Pelayanan KesehatanSistem Pelayanan Kesehatan

Sistem kesehatan seperti halnya sistem pada umumnya, juga terdiri dari berbagai elemen atau sub

sistem. Salah satu sistem yang dimaksud adalah sistem pelayanan kesehatan,

Sistem pelayanan kesehatan adalah sistem yang mengkoordinasikan semua kegiatan sedemikian rupa

sehingga menjamin setiap masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.

Sistem pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari sistem pelayanan medik dan sistem pelayanan

kesehatan masyarakat. Di Indonesia, Rumah Sakit dikenal sebagai bentuk sistem pelayanan medik,

sedangkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mencakup sistem pelayanan kesehatan

masyarakat dan juga sistem pelayanan medik.

Berdasar Tingkat Pelayanan Kesehatan, dibedakan 5 jenjang:

1. Tingkat Rumah Tangga

2. Tingkat Masyarakat

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

4. Fasilitas Pelayanan Kes. Tk. Kedua

5. Fasilitas Pelayanan Kes. Tk. Ketiga

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

a. UKM Strata Pertama :

UKM strata pertama, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan

dasar yang ditujukan kepada masyarakat. Penyelenggara UKM strata pertama adalah Puskesmas.

Minimal ada 6 jenis pelayanan tingkat dasar yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas, yaitu

Promosi Kesehatan; Kesehatan Ibu, Anak dan KB; Perbaikan Gizi; Kesehatan Lingkungan;

Pemberantasan penyakit Menular; dan Pengobatan.

Dalam UKM strata pertama, peran aktif masyarakat dan swasta diwujudkan melalui berbagai

upaya yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, sampai dengan upaya kesehatan bersumber

masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Polindes, POD, Pos UKK dan Dokter Kecil dalam usaha

kesehatan sekolah.

b. UKM Strata Kedua :

UKM strata kedua adalah UKM tingkat lanjutan, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan

dan teknologi kesehatan spesialistik yang ditujukan kepada masyarakat.

- Penanggung jawabnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

- Fungsi manajerial dan teknis kesehatan. Fungsi manajerial mencakup perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban

penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Fungsi teknis mencakup penyediaan pelayanan

kesehatan masyarakat tingkat lanjutan, yakni dalam rangka melayani kebutuhan rujukan

Puskesmas.

- Dapat dilengkapi unit-unit pelaksana teknis seperti unit pencegahan dan pemberantasan

penyakit, promosi kesehatan, pelayanan kefarmasian, kesehatan lingkungan, perbaikan gizi,

dan kesehatan ibu, anak dan KB.

- Unit tersebut disamping memberikan pelayanan langsung juga membantu Puskesmas dalam

bentuk pelayanan rujukan kesehatan.

c. UKM Strata Ketiga :

UKM strata ketiga adalah UKM tingkat unggulan, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan

dan teknologi kesehatan subspesialistik yang ditujukan kepada masyarakat.

- Penanggung jawab Dinas Kesehatan Propinsi dan Departemen Kesehatan.

- Fungsi manajerial dan teknis kesehatan. Fungsi manajerial mencakup perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban

penyelenggaraan pembangunan kesehatan di provinsi/nasional. Fungsi teknis mencakup

penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat unggulan, yakni dalam rangka melayani

kebutuhan rujukan dari kabupaten/kota dan Provinsi.

- Didukung oleh pusat-pusat unggulan, misalnya Institut Gizi Nasional, Institut Penyakit Infeksi

Nasional, Pusat Laboratorium Nasional, Institut Ketergantungan Obat Nasional, dll.

Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

a. UKP Strata Pertama :

UKP strata pertama adalah UKP tingkat dasar yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan

teknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada perorangan.

- Penyelenggara adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta.

- Diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan profesional: Puskesmas, praktik dokter, dokter

gigi, bidan, perawat, balai pengobatan, praktik dokter/klinik 24 jam, praktik bersama dan

rumah bersalin.

- Didukung oleh berbagai pelayanan penunjang seperti toko obat dan apotek, laboratorium

klinik dan optik.

b. UKP Strata Kedua :

UKP strata kedua adalah UKP tingkat lanjutan yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan

teknologi kesehatan spesialistik yang ditujukan kepada perorangan.


- Diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan profesional: Rumah Sakit kelas C dan B non

pendidikan milik pemerintah dan Rumah Sakit Swasta, praktik dokter spesialis, dokter gigi

spesialis, klinik spesialis, BP4, BKMM, BKJM.


klinik dan optik.


c. UKP Strata Ketiga :

UKP strata ketiga adalah UKP tingkat unggulan yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan

teknologi kesehatan subspesialistikyang ditujukan kepada perorangan.


- Diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan profesional: Praktik Dokter Spesialis

Konsultan, Praktik Dokter Gigi Spesialis Konsultan, Klinik Spesialis Konsultan, Rumah Sakit

Kelas B Pendidikan dan Kelas A milik Pemerintah, Rumah Sakit Khusus dan Rumah sakit

swasta.


klinik dan optik.

� � � � � � � � �

Rumah sakit merupakan salah satu sistem pelayanan kesehatan yang memberikan jasa

pelayanan medic kepada masyarakat. American Hospital Association, mendefinisikan rumah

sakit sebagai suatu organisasi yang melalui tenaga medis professional yang terorganisir serta

sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan

keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita

oleh pasien (Azwar, 1980).

WHO memberikan batasan mengenai rumah sakit sbb:

“the hospital is an integral part of a social and medical organization, the function of which is

to provide for the population complete health care, both curative and preventive and whose

outpatient services reach out to the family and its home environment, the hospital is also a

centre for training of helath workers and for biosocial research” (RS adalah bagian integral

dari organisasi kesehatan masyarakat yang berfungsi menyediakan pelayanan kesehatan

paripurna, preventif maupun kuratif bagi keluarga dan masyarakat, sebagai pusat pendidikan

tenaga kesehatan dan penelitian biososial)

Fungsi Rumah Sakit adalah menyediakan dan menyelenggarakan:

a. Pelayanan medik

b. Pelayanan penunjang medik

c. Pelayanan rehabilitatif

d. Pencegahan dan peningkatan kesehatan

e. Sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga medik

Menurut jenis pelayanannya, RS dapat digolongkan dalam RS Umum dan RS Khusus. RS

Khusus meliputi RS jiwa, RS Kusta, RS Mata, SR Bersalin, RS Jantung, dan sebagainya.

Menurut pengelola atau pemiliknya digolongkan: RS Vertikal (milik Depkes), RS Daerah

(Provinsi dan Kabupaten), RS TNI dan RS POLRI, Rumah Sakit departemen lain/BUMN, RS

Swasta.

Klasifikasi Rumah Sakit Umum didasarkan pada perbedaan tingkatan menurut kemampuan

pelayanan kesehatan yang dapat disediakan yaitu rumah sakit kelas D, kelas C, kelas B dan RS

kelas D.

Pelayanan medic di RSU kelas D umumnya diberikan oleh dokter umum dan pelayanan

spesialistik dalam jumlah terbatas. RSU kelas C dapat memberikan pelayanan spesialistik

minimal 4 jenis, yaitu pelayanan spesialistik bedah, spesialistik kebidanan dan kandungan,

spesialistik anak, dan spesialistik penyakit dalam. RSU kelas B adalah rumah sakit yang dapat

memberikan pelayanan spesialistik secara lengkap, bahkan dapat memberikan pelayanan sub

spesialistik tertentu. RSU kelas A memberikan pelayanan medic spesialistik lengkap dan sub

spesialistik dalam jumlah yang relatif lebih banyak dibandingkan RSU kelas B.

� � � � � � � � �

Sesuai keputusan Menkes R.I. Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat

Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan

kesehatan di suatu wilayah kerja.

Dari definisi di atas, Puskesmas secara umum mengandung pengertian:

1. Unit Pelaksana Teknis

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kab/kota (UPTD), Puskesmas merupakan

unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan.

2. Pembangunan Kesehatan

Sebagai penyelengara upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat

yang optimal.

3. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan

Puskesmas bertanggung jawab untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang

dibebankan oleh Dinkes Kabupaten/kota sesuai kemampuannya.

4. Wilayah kerja

Secara nasional, standar wilayah kerja Puskesmas adalah suatu kecamatan. Namun

demikian, satu kecamatan dimungkinkan terdapat lebih dari satu Puskesmas. Tanggung

jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep

wilayah (desa/kelurahan atau RW).

Fungsi dan peran Puskesmas

Fungsi Puskesmas:

1. Sebagai Pusat Penggerak Pembangunan Berwawsan Kesehatan

Puskesmas meng gerak kan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sector

termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha, sehingga berwawasan serta mendukung

pembangunan kesehatan.

2. Pusat Pemberdayaan Masyarakat.

Puskesmas berupaya agar perorangan, keluarga dan masyarakat berperan aktif dalam

penyelenggaraan setiap upaya kesehatan. Untuk itu berbagai potensi masyarakat perlu

dihimpun. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dalam rangka

pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- Upaya KIA: Posyandu, Polindes, Poskesdes, POD;

- Upaya Pengobaran: Posyandu, POD;

- Upaya Perbaikan Gizi: Posyandu, Kadarzi, Panti Pemulihan Gizi;

- Upaya Kesehatan Sekolah: Dokter kecil, SBH, Poskestren;

- Upaya Kesehatan Lingkungan: Pokmair, Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan (DPKL);

- Upaya Kesehatan Usila: Posyandu Usila, Panti Wreda;

- Upaya Kesehatan Kerja: Pos UKK;

- Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisonal: TOGA, Battra;

- Upaya Pembiayanan dan Jaminan Kesehatan: Dana sehat, Tabulin, mobilisasi dana

keagamaan

3. Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama

Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama

secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

a. Pelayanan Kesehatan Perorangan

Yankes perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (privat goods) dengan tujuan

utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa

mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan

tersebut adalah rawat jalan dan rawat inap.

b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Yankesmas adalah pelayanan yang bersifat public (public goods) dengan tujuan utama

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Yankesmas tersebut antara lain

adalah promkes, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi,

peningkatan kesehatan keluarga, KB, serta berbagai program kesmas lainnya.

Pelaksanaan fungsi Puskesmas dilaksanakan dengan cara:

- Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka

menolong dirinya sendiri

- Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan

sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien.

- Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis maupun

rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebut tidak

menimbulkan ketergantungan.

- Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat

- Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakan program

Puskesmas

Peran Puskesmas

Sebagai institusi pelaksana teknis, Puskesmas dituntut memiliki kemampuan manajerial dan

wawasan jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Peran tersebut ditunjukkan dalam bentuk ikut serta menentukan kebijakan daerah melalui

sistem perencanaan yang matang dan realistik, tatalaksana kegiatan yang tersusun rapi, serta

sistem evaluasi dan pemantauan yang akurat. Rangkaian maajerial di atas bermanfaat dalam

penentuan skala prioritas daerah dan sebagai bahan kesesuaian dalam menentukan RAPBD.

Fasilitas Penunjang

Sesuai dengan keadaan geografis, luas wilayah, sarana perhubungan dan kepadatan penduduk

dalam wilayah kerja Puskesmas, tidak semua penduduk dapat dengan mudah mendapatkan

akses layanan Puskesmas. Agar jangkauan pelayanan Puskesmas lebih merata dan meluas,

Puskesmas perlu ditunjang dengan Puskesmas Pembantu, Bidan desa di daerah yang belum

terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang sudah ada. Disamping itu penggerakan peran serta

masyarakat untuk mengelola Posyandu dan membina dasawisma akan dapat menunjang

jangkauan pelayanan kesehatan.

1. Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu yang lebih sering dikenal sebagai Pustu atau Pusban, adalah unit

pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

2. Puskesmas Keliling

Puskesmas Keliling merupakan unit pelayanan kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan

kendaraan bermotor roda 4 atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan

komunikasi serta sejumlah tenaga dari Puskesmas. Puskesmas Keliling berfungsi

menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah

kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Kegiatan Puskesmas Keliling

adalah:

a. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil atau

daerahyang tidak atau sulit dijangkau oleh pelayanan Puskesmas atau Puskesmas

Pembantu dengan frekuensi 4 kali dalam seminggu, atau disesuaikan dengan kondisi

geografis tiap Puskesmas.

b. Melakukan penyelidikan tentang Kejadian Luar Biasa ( KLB ).

c. Dapat dipergunakan sebagai alat transport penderitra dalam rangka rujukan bagi kasus

darurat.

d. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan menggunakan alat audiovisual.

3. Bidan Desa

Pada setiap desa yang belum ada fasilitas pelayanan kesehatannya, ditempatkan seorang

Bidan yang bertempat tinggal di desa tersebut dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Puskesmas. Wilayah kerja bidan desa adalah satu desa dengan jumlah penduduk

rata-rata 3.000 jiwa.

Tugas utama bidan desa adalah membina peran serta masyarakat melalui pembinaan

Posyandu dan pembinaan kelompok Dasawisma, disamping memberikan pelayanan

langsung di Posyandu dan pertolongan persalinan di rumah penduduk. Selain itu juga

menerima rujukan masalah kesehatan anggota keluarga Dasawisma untuk diberi pelayanan

seperlunya atau dirujuk lebih lanjut ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan yang

lebih mampu dan terjangkau secara rasional.

Hatmoko, Lab IKM PSKU

Unmul Samarinda

Upaya kes

Keluarga

Mandiri

Posyandu,

Poskesdes,

Polindes

Puskesmas

Prak swasta (dr,

Bidan, Prwt)

RSU D/C, RS Khusus

Prak dr spes swasta

BP4, BKMM

RSU B/A, RS Khusus

Prak dr spes swasta

BP4, BKMM

Upaya kes kel

mandiri,

Kaderkes

Posyandu,

Poskesdes,

Polindes, UKBM lain

Puskesmas

Dinkes Kab

BP4, BKMM, BKKM,

Depkes

Dinkes Provinsi

Strata Pertama

Strata Kedua

Strata

Ketiga

Masyarakat

Perorangan/ Keluarga

SKEMATIS JENJANG PELAYANAN KESEHATAN

� � � � � � � � � � �

Salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah rujukan

kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh suatu institusi pelayanan kesehatan

tidak selalu dapat menyelesaikan suatu masalah. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme

pelimpahan tanggung jawab dari suatu institusi ke institusi lainnya yang lebih tinggi dan dapat

menyelesaikan suatu masalah. Mekanisme yang dimaksud dikenal dengan sistem rujukan atau

refferal.

Dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan, bahwa kewajiban

dokter.... merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau

kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau

pengobatan (Pasal 51). Apabila kewajiban tersebut diabaikan, dikenakan sanksi pidana

sesuai Pasal 79 yang menyebutkan: “...kurungan paling lama satu tahun atau denda paling

banyak Rp. 50.000.000.- setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi

kewajiban tersebut”

Pelaksanaan sistem rujukan di indonesia telah diatur dengan bentuk bertingkat atau

berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga, dimana dalam

pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-sendiri namun berada dalam suatu sistem dan saling

berhubungan. Apabila pelayanan kesehatan primer tidak dapat melakukan tindakan medis

tingkat primer maka ia menyerahkan tanggung jawab tersebut ke tingkat pelayanan di

atasnya, demikian seterusnya. Apabila seluruh faktor pendukung (pemerintah, teknologi,

transportasi) terpenuhi maka proses ini akan berjalan dengan baik dan masyarakat awam

akan segera tertangani dengan tepat. Sebuah penelitian yang meneliti tentang sistem rujukan

menyatakan bahwa beberapa hal yang dapat menyebabkan kegagalan proses rujukan yaitu

tidak ada keterlibatan pihak tertentu yang seharusnya terkait, keterbatasan sarana, tidak ada

dukungan peraturan.

1. Sistem Rujukan Upaya Kesehatan

Terdapat perbedaan pengertian antara konsultasi dan rujukan. Konsultasi adalah upaya

meminta bantuan profesional penanganan kasus penyakit kepada yang lebih ahli berupa saran

(bersifat kesejawatan/kode etik). Rujukan adalah upaya pelimpahan wewenang dan

tanggungjawab penanganan kasus penyakit dan atau masalah kesehatan kepada dokter lain

yang sesuai.

Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo mendefinisikan sistem rujukan sebagai suatu sistem

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab

timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal (dari unit

yang lebih mampu menangani), atau secara horizontal (antar unit-unit yang setingkat

kemampuannya).

2. Tujuan Sistem Rujukan Upaya Kesehatan

a. Umum:

Dihasilkannya pemerataan upaya pelayanan kesehatan yang didukung kualitas pelayanan

yang optimal dalam rangka memecahkan masalah kesehatan secara berdaya guna dan

berhasil guna.

b. Khusus:

◦ Dihasilkannya upaya pelayanan kesehatan klinik yang bersifat kuratif dan rehabilitatif

secara berhasil guna dan berdaya guna.

◦ Dihasilkannya upaya kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif secara

berhasil guna dan berdaya guna.

3. Jenis Rujukan

Sistem Rujukan secara konsepsional menyangkut hal-hal sebagai berikut:

a. Rujukan Medik, meliputi:

Adalah rujukan masalah kedokteran yang bertujuan menyembuhkan dan atau

memulihkan status kesehatan pasien, atau sebaliknya untuk tindak lanjut yg diperlukan.

Rujukan medik dibedakan atas 3 macam:

� Rujukan kasus: untuk hal tentang penatalaksanaan pasien dari satu strata yg kurang

mampu ke strata yang lebih sempurna atau sebaliknya (untuk tindak lanjut yg

diperlukan) untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan medik, dll.

� Rujukan bahan pemeriksaan (spesimen): pengiriman bahan-bahan pemeriksaan

laboratorium dari strata yang kurang mampu kepada lebih mampu atau lebih lengkap,

atau sebaliknya (tindak lanjut yg diperlukan).

� Rujukan Ilmu Pengetahuan: pengiriman dokter/tenaga kesehatan yg lebih ahli (strata

pelayanan yg lebih mampu) ke strata yang kurang mampu untuk melaksanakan

bimbingan/diskusi atau sebaliknya untuk pendidikan dan pelatihan.

b. Rujukan Kesehatan.

Adalah rujukan yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang bertujuan

meningkatkan derajat kesehatan dan atau mencegah penyakit yang ada di masyarakat.

Rujukan kesehatan terdiri dari:

◦ Rujukan tenaga, antara lain dukungan tenaga ahli untuk penyelidikan KLB, penanggulangan

gangguan kesehatan karena bencana alam, bantuan penyelesaian masalah hukum

kesehatan.

◦ Rujukan sarana dan logistik, antara lain peminjaman peralatan medis, bantuan obat, dsb.

◦ Rujukan Operasional: pelimpahan wewenang dan tanggungjawab penanggulangan masalah

kesmas atau penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.

Beberapa contoh rujukan kesehatan masyarakat:

� Survey epidemiologi dan pemberantasan penyakit atas kejadian Luar Biasa atau

berjangkitnya penyakit menular

� Pemberian pangan atas terjadinya kelaparan di suatu wilayah

� Penyidikan penyebab keracunan, bantuan teknologi penanggulangan keracunan dan

bantuan obta-obtatan atas terjadinya keracunan masal

� Pemberian makanan, tempat tinggal dan obat-obatan untuk pengungsi atas terjadinya

bencana alam

� Sarana dan teknologi untuk penyediaan air bersih atas masalah kekurangan airbersih

bagi masyarakat umum

� Pemeriksaan spesimen air di Laboratorium Kesehatan, dan lain-lain

.

Hatmoko, Lab IKM PSKU Unmul Samarinda

.

ab IKM PSKU Unmul Samarinda

Manajemen Kesehatan : Seri Pedoman Kerja Puskesmas …7m


Manajemen Kesehatan : Seri Pedoman Kerja Puskesmas …1


















Manajemen Kesehatan : Seri Pedoman Kerja Puskesmas … 4











PSKU Unmul Samarinda


-

-

.







Documents

Sistem Pelayanan Kesehatan