Upload
truongkiet
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SEMINAR KAJIAN BIDANG KESEHATAN
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan RI
18 Desember 2017
“Upaya Bersama Untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Bidang Kesehatan
Dalam Rangka Meningkatkan Standar Kesehatan Masyarakat”
Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan RI 2
BACKGROUNDPengantar & latar Belakang
DATA AND FACTSData Terkait Pembiayaan dan Hasil
Kinerja Pembangunan Kesehatan
ANALYSISTemuan dan Tanggapan
NEXT STEPRencana Tindak Lanjut
OUTLINE Today’s Agenda
3 Points
Sekretaris Jendaral, Kementerian Kesehatan RI 4
Isu Pembiayaan Sektor Kesehatan
UU 36/2009• Minimal 5% apbn
diluar gaji untuk
kesehatan (psl. 171)
• Fakta 2016-2017:
Anggaran 5% masih
termasuk belanja
gaji
HEALTH
OUTCOMES10 dari 18 Indikator
RPJMN 2015-2019
diperkirakan tercapai
(Status Hijau) sisanya
perlu upaya keras. (Hasil Evaluasi Paruh Waktu RPJMN
2017 )
EFFICIENYTechnical and Allocative
Efficieny harus dikejar
dalam memberikan
health outcome yang
maksimal dengan
Anggaran Kesehatan
Min.5% dari APBN
• Apakah Alokasi 5% Anggaran Sektor Kesehatan dari APBN memberikan fiscal space yang longgar
bagi Kementerian Kesehatan dalam mencapai target pembangunan bidang kesehatan dalam
konteks “double burden diseases”dan era pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)?
.
Proporsi Total Belanja Kesehatan Nasional terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) 2010 - 2014
Porporsi Total Belanja Kesehatan Nasional Terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 semakin meningkatAkan tetapi Belanja Kesehatan Nasional saat ini belum optimal sesuaidengan amanah UU 36/2009
Belanja Kesehatan Indonesia 2010-2015*Financing Agents (Rp Triliun) 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Belanja Kesehatan Publik (GGHE) 73.5 83.1 101.4 121.1 156.2 194.8
Kementerian Kesehatan 12.2 13.2 16.6 18.0 18.5 22.1
Kementerian/Lembaga Lainnya 3.7 3.9 4.0 4.9 4.4 4.5
Pemerintah Provinsi 14.5 16.1 19.4 22.7 26.5 32.2
Pemerintah Kab/Kota 31.6 35.2 43.9 51.5 57.8 71.3
Dana Jaminan Sosial 11.5 14.7 17.4 24.0 49.0 64.6
Belanja Kesehatan Swasta (PvtHE) 161.5 178.6 189.4 201.9 218.4 232.7
Asuransi Swasta 5.3 4.4 5.4 6.5 6.3 7.3
OOP 131.5 144.1 150.9 157.6 171.2 184.4
NPISH 1.7 1.9 2.0 2.1 2.3 2.3
BUMN 6.0 7.3 7.9 8.7 9.6 9.6
Perusahaan Swasta 16.9 21.0 23.3 26.9 29.0 29.0
ROW 2.2 2.5 2.7 2.9 3.2 3.2
Total Belanja Kesehatan (THE) 237.2 264.2 293.5 325.9 377.8 430.6
Belanja Kesehatan per kapita (Rp) 994,515 1,091,720 1,195,919 1,309,636 1,498,091 1,685,732
Belanja Kesehatan per kapita (US$) 109 124 127 125 126 126
Potret belanja kesehatan Indonesia masih di dominasi oleh Sektor Swasta dan daerah.
Proporsi terbesar Sektor Swasta berasal dari OOP (Out of Pocket )
Pengeluaran Kesehatan Pemerintah vs Swasta
31,0% 31,5%34,6%
37,2%41,4%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
160,0
2010 2011 2012 2013 2014
IDR
trill
ion
Ministry of Health
Provincial government
Social security funds
Other Ministries
District government
GGHE as % of THE
68,1% 67,6% 64,5%61,9%
57,8%
70,0%225,0
200,0
175,0
150,0
125,0
100,0
75,0
50,0
25,0
0,0
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2010 2011 2012 2013 2014
IDR
Trilli
on
Private Insurance
Parastatal
OOPs
Private Companies
NPISH
PvtHE as % of THE
Tren Pengeluaran Kesehatan Pemerintah Tren Pengeluaran Kesehatan Swasta
• OOP masih merupakan sumber pembiayaan
terbesar ~45,3% (2014).
• Namun proporsi OOP terhadap pengeluaran
kesehatan nasional mengalami
penurunan, terutama sejak implementasi JKN.
• Pemerintah Daerah (provinsi & kab/kota) mengelola dana
relatif besar di bidang Kesehatan ~22.3% (2014), sehingga
memungkinkan digunakan untuk menjalankan performance-
based mechanisms untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas belanja kesehatan yang berkualitas
• Pengeluaran jaminan kesehatan sosial menunjukkan
tren peningkatan.
PERBANDINGAN TOTAL ANGGARAN APBN
DENGAN ANGGARAN KESEHATAN DAN ANGGARAN KEMENKES
TH 2015 S/D 2017
11
Nilai Abosolut Total Anggaran
Kesehatan dan Anggaran
Kementerian Kesehatan
cenderung naik dari 3,7%
tahun 2015 menjadi 5% dan
menjadi 5,1%.
Ratio Anggaran Kesehatan &
Anggaran Kemenkes di
APBN relatif sama.
RINCIAN ANGGARAN KESEHATAN TH 2014-2017
KOMPONEN2014 2015 2016 2017
APBN P APBN P APBN P RAPBN
I Anggaran Kesehatan Melalaui Belanja Pemerintah Pusat 56,4 63.0 73.8 73.1
AAnggaran Kesehatan Melalui Kementerian/Lembaga 51,5 56.7 67.8 63.5
a. Kementerian Kesehatan 47,5 51.3 62.7 58.3b. Badan POM 1,0 1.2 1.5 1.8c. BKKBN 2,5 3.3 3.6 3.4d. K/L Lainnya 0,5 0.9 0 0
BAnggaran Kesehatan Pada BA-BUN 4.9 6.3 6.0 9.6
II Anggaran Kesehatan Melalui Tranfer ke Daerah dan Dana Desa 4,7 7.9 21.2 25.2
ADAK Kesehatan dan KB 3,7 6.8 20.0 24.0
BPerkiraan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus Papua 1,0 1.1 1.2 1.2
III Anggaran Kesehatan Melalui Pengeluaran Pembiayaan - 3.5 6.8 3.6
Penyertaan Modal negara pada BPJS Kesehatan - - 6.8 3.6Total Anggaran Kesehatan 61,2 74.4 101.8 101.9Total Belanja Negara 1.842,5 1,984.1 2,082.9 2,070.5
Rasio Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Negara (%) 3,3% 3,8% 5% 5%12
Dalam Rp. Triliun
(dalam Triliun Rp ; % )
Tren Kenaikan Pagu Anggaran Kemenkes
& DAK Kesehatan Tahun 2014-2016
Program Kemenkes
dilaksanakan baik
melalui anggaran APBN
maupun DAK.
Kenaikan anggaran
Kemenkes :
• 2014 ke 2015 = 2,2 Triliun (4,4%)
• 2015 ke 2016 = 4,4 Triliun (7,6%)
Kenaikan anggaran DAK :
• 2014 ke 2015 = 3,1 T (105%)
• 2015 ke 2016 = 11,8 T (195%)
• 2016 ke 2017 = 5,35 T (30%)
Distribusi Anggaran Kemenkes ke dalam
Belanja Apatur & Publik Tahun 2016Distribusi Anggaran Kemenkes untuk
Belanja Aparatur sebesar 14%, sisanya
(86%) untuk Belanja Publik melalui :
• Belanja Publik dalam Bentuk Belanja
Barang (Suplementasi Gizi, Obat Vaksin &
perbekalan kesehatan, Bahan Habis Pakai
RS, Sarana Prasana Alat Pencegahan
Penyakit, Pelatihan Kader, dll)
• Belanja Modal (Pembangunan RS,
Pengadaan Ambulan, Sarana Prasarana
Alat RS, dll)
• Belanja Bansos melalui pembayaran iuran
premi PBI.
KECENDERUNGAN PROPORSI ANGGARAN
KEMENKES DALAM ANGGARAN KESEHATAN TH
2014-2017
Nilai Abosolut Total
Anggaran Kesehatan
cederung terus naik, akan
tetapi Proporsi Anggaran
Kemenkes di dalam Total
Anggaran Kesehatan
tersebut semakin
menurun dari tahun ke
tahun dari 78% (2014)
menjadi 57% (2017).
Peningkatan proporsi
khususnya untuk DAK
Kesehatan & KB yang
meningkat dari 6% (2014)
menjadi 24% (2017)
Belanja Kesehatan di Daerah Relatif Besar
Program transfer intergovernmental semakin besar, seperti DAK Fisik, DAK-Non Fisik.
Benchmark Anggaran Kesehatan Kab/Kota mengalokasikan 10% dari APBD untukkesehatan di luar gaji (UU 36/2009)
APBD tahun 2017(data Kemendagri):
1. 8 Prov APBD > 10%, 26 Prov
APBD < 10%
2. 318 Kab/Kota, APBD > 10%,
76 Kab/Kota APBD < 10%
Isu Manajemen Keuangan Publik (Public financial management) complex
Pemerintah Daerah mengelola dana relatif besar di bidang Kesehatan, sehinggamemungkinkan digunakan untuk menjalankan performance-based mechanisms
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja kesehatan yang berkualitas
CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN (RPJMN) 2015-2017
Sasaran Satuan Baseline
2015 2016 2017 (Tw III)Target 2019
Perkiraan
Capaian
2019Target Capaian Target Capaian Target Capaian
• Angka kematian ibu1) per 100.000 kelahiran
hidup
346(SP 2010)
NA 305(SUPAS 2015)
NA NA NA NA 306
• Angka kematian bayi2)
per 1.000 kelahiran
hidup
32 (2012/2013
NA NA NA NA NA NA 24
•Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita3)
persen 19,60 (2013) NA NA 18,30 21,00 NA 17,8 17,00
• Prevalensi stunting(pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)3)
persen 32,90 (2013) NA NA 30,50 26,10 NA 20,1 28,00
Catatan:
1) Data AKI tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survey besar khusus (SP, SUPAS)2) Data AKB tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survey besar khusus (SDKI)3) Data capaian tahun 2016 bersumber dari Sirkesnas (hasil analisis sementara)
1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Sumber: SP 2010, SUPAS 2015, SDKI 2012/2013, Riskesdas 2013, Sirkesnas 2016 (hasil analisis sementara) dan Capaian Tahun 2017 hingga mei 2017 berdasarkan monev Kemkes.
Sasaran Satuan Baseline
2015 2016 2017 (Tw III)Target 2019
PerkiraanCapaian 2019Target Capaian Target Capaian Target Capaian
• Prevalensi Tuberkulosis (TB)4)
per
100.000
pendud
uk
297
(2013)
280 263 271 257 262 254 245
• Prevalensi HIV5) persen 0,46
(2014)
0,33*
(2014)
<0,5 0,33*
(2014)
<0,5 0,33*
(2014)
<0,50 0,46 <0,5
• Jumlah kabupaten/ kota
dengan eliminasi malaria6)7)
kab/kot
a
212
(2013)
225 232 245 247 265 247 300
• Prevalensi tekanan darah
tinggi3)
persen 25,80 (2013) 25,00 NA 24,60 32,40 24,20 NA 23,40
• Prevalensi obesitas pada
penduduk usia 18+ tahun3)
persen 15,40
(2013)
15,40 NA 15,40 20,70 15,40 NA 15,40
• Prevalensi merokok
penduduk usia ≤18 tahun3)
prseen 7,20
(2013)
6,90 NA 6,40 8,80 5,90 8,8 5,40
dari Sirkesnas (analisis sementara)TB dengan kasus TB BTA positif (berbasis mikroskopis) *prevalensi TB berbasis bakteriologis
menggunakan pemodelan matematika tahun 2012 *pemodelan matematika tahun 2017
evaluasi triwulan IV tahun 2016 (Kemkes, BPOM)pembangunan nasional meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Sumber: Riskesdas 2013, Sirkesnas 2016 (hasil analisis sementara), Hasil Monev TW IV KemkesBPOM 2016, Pemodelan Matematika HIV Kemkes Tahun 2012 & 2017, Global TB Report
2015, 2016, 2017 , Capaian Tahun 2017 hingga mei 2017 berdasarkan monev Kemkes. &
LANJUTAN CAPAIAN RPJMN 2015-2017…
Sasaran Satuan Baseline
2015 2016 2017 (Tw III)Target 2019
PerkiraanCapaian
2019Target Capaian Target Capaian Target Capaian
• Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi6)
kecamatan 0 350 93 700 1.308 1.400 2.037 5.600
• Jumlah kab/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional6) 7)
kab/kota 10 (2014)
94 50 190 201 287 237 481
• Persentase kab/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi6)
persen 71,20(2013)
75 66 80 80,70 92 28 95
Catatan:
6) Capaian hasil monitoring dan evaluasi triwulan IV tahun 2016 (Kemkes, BPOM)7) Merupakan sasaran agenda pembangunan nasional meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Capaian Tahun 2017 hingga mei 2017 berdasarkan monev Kemkes.
3. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Sumber: Hasil Monev TW IV Kemkes & BPOM 2016
LANJUTAN CAPAIAN RPJMN 2015-2017…
Sasaran Satuan Baseline
2015 2016 2017 (Tw III)
Target 2019
PerkiraanCapaian
2019Target Capaian Target Capaian Target Capaian
•Persentase kepesertaan SJSN
Kesehatan7) 8)
persen 51,80
(Okt 2014)
60 62 68 66,46 77,00 70,10 Min.
95
•Jumlah puskesmas yang
minimal memiliki lima jenis
tenaga kesehatan6)
puskesma
s
1.015
(2013)
1.200 1.179 2.000 1.264 3.000 1.783 5.600
•Persentase RSUD Kabupaten/
Kota kelas C yang memiliki
tujuh dokter spesialis6)7)
persen 25
(2013)
30 35 35 45,22 40 54,95 60
•Persentase ketersediaan obat
dan vaksin di Puskesmas6)7)
persen 75,50
(2014)
77 79,38 80 81,57 85 85,85 90
•Persentase obat yang
memenuhi syarat6)7)
persen 92
(2014)
92 98,67 92,50 98,74 79 BPOM 94
4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Obatserta Sumber Daya Kesehatan
Catatan:
6) Capaian hasil monitoring dan evaluasi triwulan IV tahun 2016 (Kemkes, BPOM)7) Merupakan sasaran agenda pembangunan nasional meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia8) Data capaian kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersumber BPJS per 31 Desember 2016
Capaian Tahun 2017 hingga mei 2017 berdasarkan monev Kemkes.
Sumber: Hasil Monev TW IV Kemkes & BPOM 2016, Data capaian kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersumber BPJS per 31 Desember 2016
LANJUTAN CAPAIAN RPJMN 2015-2017…
KEY FINDINGS
Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan RI 27
Temuan dari Pembiayaan Sektor Kesehatan
Anggaran 5%
Belum Optimal
Terpenuhi 2 tahun
terakhir, masih
termasuk gaji
THE thd
GDP Rendah
Total Health Expenditure
Indonesia thd GDP
meningkat namun masih 3
terbawah di negara Asia
Tenggara, OOP menurun
Dana
Pemerintah ke
Daerah Besar
Pemda Prov dan
Kab/Kota mengelola
dana 15-25% dari total
Anggaran Pemerintah
Sektor Kesehatan
Proporsi Anggaran
Kemenkes Menurun
Anggaran Kemenkes
dibandingkan dengan Total
Anggaran Kesehatan: 78%
(2014) ke 57% (2017)
Anggaran Kemenkes
memberikan Health
Outcomes yang Ontrack
Lebih dari 55% Capaian Sasaran
Pokok RPJMN 2015-2019
diperkirakan tercapai, sisanya perlu
upaya lebih maksimal
Pengeluaran Kesehatan
Promotif-Preventif Minimal
Total Pengeluaran Kesehatan termasuk
Pengeluaran Pemerintah (Pusat dan
Daerah) masih berfokus ke Pengeluaran
ke RS (Kuratif).
TANGGAPAN(1)
Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan RI 28
Atas temuan dan Masukan dari Narasumber
No Temuan Rekomendasi Tanggapan
1. Belum Optimalnya Pelaksanaan
Program JKN
- Penyempurnaan Data Kepesertaan
termasuk Strategi Komunikasi
- Mendorong Peran Pemda dalam
mendukung JKN
- Optimalisasi Monev Pelayanan
Yankes
- Perlunya Koordinasi antara K/L terkait dalam
Integrasi Data Peserta terutama terkait PBI dan
Integrasi JKN dengan Pemda
- Kemenkes berupaya mengoptimalkan pelaksanaan
Akreditasi Puskesmas dan RS
2. Layanan Kesehatan Belum
Merata
- Perlunya membangun Puskesmas
minimal 1 di tiap Kecamatan
- Menyusun Skema Pembiayaan
Kesehatan Berdasarkan Kesiapan
Yankes
- Kemenkes sudah membangun Puskesmas di semua
kecamatan di Indonesia
- Skema Pembiayan Yankes dari berbagai sumber
didasarkan aspek teknis sesuai Permenkes yang
telah ditetapkan.
3. Alokasi belanja
kesehatan dan
DAK Kesehatan
belum berdampak
terhadap kesiapan
dan kualitas
layanan fasilitas Kesehatan
- Alokasi DAK dan Pembayaran JKN
diarahkan sesuai pencapaian
akreditasi
- Optimalisasi Akreditasi Faskes
- Perencanaan Dana DAK sudah mempertimbangkan
aspek teknis seperti ketersediaan nakes dan alkes
(sarana dan prasarana) dan Pengembangan
Mekanisme DAK Performance Based
- DAK Fisik dan Non Fisik dikaitkan dengan Akreditasi
Faskes sejak 2016
TANGGAPAN (2)
Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan RI 29
Atas temuan dan Masukan dari Narasumber
No Temuan Rekomendasi Tanggapan
4. Porsi anggaran
kesehatan lebih
banyak untuk
layanan yang
bersifat kuratif
Reorientasi program layanan
kesehatan pada usaha Promotif –
Preventif sebagai pilar utama
Kemenkes memprioritaskan Kegiatan Program Indonesia Sehat Melalui
Pendekatan Keluarga yang fokus pada upaya Promotif dan Preventif
yang digarap bersama oleh seluruh unit utama di Kemenkes
berkoordinasi dengan 2.926 Puskemas di 514 Kab/Kota di 34 Provinsi
(Tahun 2017) dan bertambah lokusnya tiap tahunnya.
Selain itu dalam rangka meningkatkan upaya preventif Kemenkes
melakukan introduksi 3 vaksin baru ( MR/Measle Rubella, JE/Japanese
Echepalitis, Pneumokokus pada tahun 2017.
5. Pengeluaran Publik
untuk Kesehatan di
Indonesia termasuk
terendah di dunia(1.4% GDP di tahun
2016)
- Meningkatkan Pengeluaran Publik
untuk Kesehatan (Pusat dan
Daerah) sampai level 2,3% dari
GDP di Tahun 2020
- Meningkatkan fiscal space dengan
pendapatan earmarked contohnya
Pajak Rokok
- Meningkatkan Efisiensi dan
Reprioritasasi
- Kemenkes mendukung rekomendasi Bank Dunia dan meminta
Kemenkeu untuk meningkatkan anggaran sektor minimal 5% dari
APBN diluar gaji, serta mengarahkan peningkatan pada pembiayaan
pemerintah pusat sehingga dapat mengejar pencapaian RPJMN di
tahun 2019.
- Peningkatan allocative efficieny diupayakan dengan penerapan
mekanisme penilaian pengusulan rencana kegiatan berdasarkan
hasil monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis (indeks PUK)
6. Belanja Pemerintah
Pusat hanya 1/3
dari Total
Pengeluaran
Kesehatan
Memastikan koordinasi dan
konsistensi dalam perencanaan dan
Anggaran sehingga implentasinya
sejalan dengan Pemda dalam
mencapai hasil kesehatan yang baik.
Upaya Sinkronisasi Perencanaan Strategis (RPJMN-RPJMD) dan
Perencanaan Setiap Tahun antara Pemerintah Pusat dan Daerah
dioptimalkan dengan baik.
TANGGAPAN (3)
Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan RI 30
Atas temuan dan Masukan dari Narasumber
No Temuan Rekomendasi Tanggapan
7. Porsi Pengeluaran
UPT Vertikal (BLU)
sebesar 18% dari
total Anggaran
Pemerintah Pusat.
Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas dari
pengeluaran BLU sebagai bagian dari upaya
peningkatan kualitas pengeluaran
kesehatan.
- Kemenkes mendorong RS UPT Vertikal untuk lebih mandiri
(KPBU, KSO) dalam investasi peningkatan kualitas sarana dan
prasarana kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas
layanan kesehatan rujukan nasional.
- Monev oleh Dewan Pengawas terhadap RS UPT diupayakan
untuk mengurangi ketidak efisienan operasional UPT Vertikal
8. Duplikasi kegiatan
pusat dan daerah
karena pembiayaan
di fasyankes
pemerintah
terfragmentasi
- Meningkatkan Koordinasi Pemerintah
Pusat dalam dana transfer daerah ke
Pemda dan Puskesmas/RS.
- Meningkatkan Koordinasi dalam
Pembiayaan sisi permintaan dan
penawaran.
- Menilai perlunya Otonomi Puskesmas
diperluas dalam mengatur
pengeluarannya.
- Kemenkes selalu berkoordinasi Kementerian Koordinator
seperti Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri dalam
Perencanaan DAK
- Peningkatan Otonomi Puskesmas merupakan wewenang
Pemda sebaiknya perlu kajian lebih Komprehensif oleh
Kemendagri (mengingat banyak Pemda meningkatkan status
Puskesmas menjadi BLUD).
TANGGAPAN (4)
Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan RI 31
Atas temuan dan Masukan dari Narasumber
No Temuan Rekomendasi Tanggapan
8. Tidak
terkoneksinya
antara
pengeluaran
Kesehatan
dengan tingkat
kesiapan supply
side (sarana dan
prasarana
yankes).
- Memperkuat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
melalui Proses Akreditasi.
- Menggunakan Mekanisme Pembiayaan yang
ada sebagai daya ungkit peningkatan supply
side Pelayanan Kesehatan.
- Kemenkes sudah menerapkan proses akreditasi Puskesmas dan Rumah
Sakit sejak 2015 sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019, hasil
pelaksanaan kegiatan ini akan berdampak beberapa tahun ke depan
sehingga belum tergambal optimal sesuai dengan hasil assessment Bank
Dunia.
- Upaya Peningkatan penggunaan mekanisme pembiayaan yang tentunya
melibatkan lintas sektor (K/L) seperti Kemenkeu, Bappenas, Kemenkes,
BPJS Kesehatan, Kemendagri, Kemendesa dll menjadi bagian dari Usulan
Proposal Proyek Pinjaman yang akan didanai oleh Bank Dunia (I-SPHERE)
melalui mekanisme Program for Results (P4R) namun perlu komitmen
setiap K/L tersebut
9. Memperkuat
Governance and
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
• Mengembangkan Dashboard Kinerja Sektor
Kesehatan termasuk kinerja Puskesmas.
• Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen
Kesehatan.
• Membangun Kapasitas Pemda dalam
Perencanaan, Penganggaran, Implementasi,
Keuangan dan Pelaporan terutama pada
daerah yang memiliki kinerja yang kurang
baik.
- Kemenkes sudah mengupayakan Sistem Informasi Kesehatan yang
terintegrasi dengan Sistem Kinerja Kesehatan di Daerah (SIKDA)
- Pengembangan Dashboard merupakan masukan yang sangat positif
namun sulitnya mengintegrasikan sistem kinerja antar K/L dan Pemerintah
Daerah yang terkendala komitmen dan aspek teknis serta biaya.
- Kemenkes telah mengembangkan modul pelatihan manajemen puskesmas
dan peningkatan kapasitas perencanaan, penanggaran dan monev petugas
perencana kesehatan di daerah, namun pelaksanaanya perlu lebih masif
dan terpadu.
TANGGAPAN (5)
Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan RI 32
Atas temuan dan Masukan dari Narasumber
No Temuan Rekomendasi Tanggapan
8. Indonesiaunderperforms terkait angka harapan hidup bayi baru lahir, jika dibanding dengan Negara yang health spendingnya sama seperti Srilangka dan Vietname.
Lebih dari 55% Capaian outcome/ Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019
diperkirakan tercapai, sisanya perlu upaya lebih maksimal
Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau.
Kondisi ini merupakan tantangan yang harus dihadapi. Upaya Pencapaian
Outcome Kesehatan antara lain dilakukan melalui upaya-upaya prioritas :
1. Peningkatan akses masyarakat ke fasyankes. Hal ini perlu didukung
dengan infrastruktur yang memadai, sarana prasarana dan alkes, serta
SDM yang berkompeten.
2. Peningkatan pencegahan penyakit melalui imunisasi, pembiayaan
introduksi vaksin baru dan biaya operasional.
3. Penyediaan obat dan bahan habis pakai lengkap
4. Program perbaikan gizi yang didukung dengan promosi kesehatan
5. Sistem pembiayaan yang baik
LOGICAL FRAMEWORK OF THE NUTRITIONAL PROBLEMS, UNICEF 2013
33
Penanganan stunting
perlu komitmen tinggi
pemerintah & multisektor
serta melibatkan semua
unsur masyarakat.
Penanganan tidak hanya
ditujukan untuk
mengatasi penyebab
langsung akan tetapi
juga penyebab tak
langsung serta
penyebab dasar
TANGGAPAN (6a)
Kementerian Kesehatan:
1. Pemberian Tablet Tambah Darah untuk remaja putri, calon
pengantin, ibu hamil
2. Promosi ASI Eksklusif
3. Promosi Makanan Pendamping-ASI
4. Promosi makanan berfortifikasi termasuk garam
beryodium
5. Promosi dan kampanye Tablet Tambah Darah
6. Suplemen gizi mikro (Taburia)
7. Suplemen gizi makro (PMT)
8. Kelas Ibu Hamil
9. Promosi dan kampanye gizi seimbang dan perubahan
perilaku
10. Pemberian obat cacing
11. Tata Laksana Gizi Kurang/Buruk
12. Suplementasi vitamin A
13. Jaminan Kesehatan Nasional
14. Jaminan Persalinan (Jampersal)
• Upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangigangguan secara tidak langsung
• Berbagai kegiatan pembangunan pada umumnya non-kesehatan
• Kegiatannya antara lain Keluarga Berencana, penyediaanair bersih, Pendidikan, penyediaan bahan pangankegiatan penanggulangan kemiskinan, dan kesetaraangender
• Sasaran: masyarakat umum, tidak khusus untuk 1000 HPK
INTERVENSI GIZI SENSITIFINTERVENSI GIZI SPESIFIK
Perlu KONTRIBUSI MULTI SEKTOR dalam INTERVENSI PERBAIKAN GIZI
TANGGAPAN (6b)
PERKEMBANGAN PAGU DAK BIDANG KESEHATAN
Rp. 20,12
Triliun
Rp. 23,22
Triliun
Rp. 26,01
Triliun
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
MENINGKAT TERUS !!!
TAPI PENYERAPAN RENDAH !!!!
TAHUN 2015
Rp. 6,18
Triliun
NO JENIS DAK PAGU REALISASI %
1 DAK FISIK 16.603.785.382.000 5.965.207.610.345 35,93%
2 DAK NON FISIK 6.617.200.000.000 1.938.317.413.592 29,29%
TOTAL 23.220.985.382.000 7.903.525.023.937 34,03%
TANGGAPAN (7a)
PERCEPATAN PELAKSANAAN DAK TA. 2018
1.Segera membahas dengan DPRD dan menginput RKA DAK ke
dalam DPA SKPD T.A. 2018;
2.Menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bagi daerah yang
sudah terlanjur ditetapkan APBD-nya;
3.Pemerintah daerah agar segera menetapkan PA/KPA/PPK untuk
pelaksanaan DAK T.A. 2018
4.Segera menyampaikan persyaratan peluncuran DAK Tahap 1
kepada Kemenkeu yaitu; Perda APBD, Laporan Realisasi TW IV
Tahun 2017, BA RKA DAK 2018, Daftar Kontrak kegiatan tahun
2018;
TANGGAPAN (7b)
Rencana Tindak Lanjut
Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan RI 38
STRATEGY
KOORDINASIRE-PROGRAMMING
- Melakukan Optimalisasi Strategi melalui
Integrasi Program dan Akselerasi Pelaksanaan
Anggaran
- Peningkatan Kapasitas Pusat dan Daerah :
Reorientasi, Pelatihan, Pembinaan dan
Supervisi terpadu.
- Sinkronisasi / Integrasi
pelaksanaan program (Lintas
Program dan Sektor
- Mendukung Upaya Integrasi
Sistem Perencanaan, anggaran
dan Monev (One- Data/ e-
Planning, e-monev yang
terintegrasi)
- Review Log-Frame Indikator RPJMN
yang capaiannya perlu upaya lebih
optimal
- Sinkronisasi / Integrasi Pelaksanaan
Program
- Realokasi/Refocusing Kegiatan
berdasarkan Mekanisme yang lebih
sistematis berdasarkan hasil Monev
- Reward & Punishment utk
Pengalokasian DAK (lebih
Performance based)
- .
STRATEGI PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI FASYANKES DIDAERAH MELALUI DANA DAK
PENINGKATAN MUTU
PELAYANANFASYANKES DI
DAERAH
PENINGKATAN KUANTITAS
PENINGKATAN KUALITAS
PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT
Pengadaan Sarana pendukungkesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan
Rehab Fisik Bangunan
Pembangunan Fisik Bangunan
Akreditasi RS ( Minimal 1 RSUD terakreditasi di Setiap Kab/Kota)
Akreditasi Puskesmas (Minimal 1 Puskterakreditasi disetiap Kecamatan)
Pemenuhan SDM Kesehatan(Nusantara Sehat, Tugsus, WKDS Spesialis, Intership)
PBI - JKN
Jampersal
Program Indonesia Sehat denganPendekatan Keluarga (PIS PIK)
DAK FISIK
REG
ULE
R
AFI
RM
ASI
PEN
UG
ASA
N
BOK AKREDITASI RUMAH SAKIT
BOK AKREDITASI PUSKESMAS
APBN KEMENKES
BOK PUSKESMAS, KAB/ KOTA DAN AKREDITASI
BOK JAMPERSAL
APBN KEMENKES