APRIARTO MUKTIADI

PANITIA Pengawas Pemi l ihan Umum (Panwaslu) Tangerang Selatan (Tangsel) me-

nerima sejumlah laporan ada-nya dugaan pelanggaran da-lam proses pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang diseleng-garakan pada Minggu (27/2).

“Untuk pelanggaran saat pemungutan suara kemarin sudah ada lima laporan yang masuk ke kami,” kata Ketua Panwaslu Tangsel Sarono Budi-hardjo kepada Media Indonesia, kemarin.

Lebih lanjut ia mengatakan, secara keseluruhan terdapat 15 pelanggaran selama proses pemilu kada ulang dan baru satu yang sedang diproses di kepolisian. Salah satu laporan pelanggaran yang diterima Panwaslu, kata Sarono, ada-lah tudingan pembagian uang yang diduga dilakukan kubu pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.

Dugaan itu kemudian dila-porkan oleh kubu pasangan Arsyid-Andre ke Panwaslu Tangsel, kemarin.

“Pelanggaran itu berupa money politics yang dilakukan oleh nomor urut empat. Ada barang bukti uang Rp160 ribu yang masuk ke kami,” jelas Sarono.

Namun, Ivan Aji dari tim sukses Airin-Benyamin, mem-bantah tudingan politik uang itu.

Beberapa hari ke depan, Panwaslu Tangsel akan meng-adakan pertemuan internal untuk membahas sejumlah laporan sekaligus meminta klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. “Kami akan mengundang kedua belah pihak, pelapor dan terlapor,” ujar Sarono.

Laporan tersebut diakui oleh tim sukses pasangan Arsid-Andre. Tim berencana me-ngumpulkan sejumlah bukti pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan oleh kubu Airin-Benyamin. Setelah data

terkumpul, tim sukses Arsid-Andre bakal melayangkan gu-gatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau ada data valid terjadinya pelanggaran, insya Allah kami akan bawa kembali ke MK,” papar ketua tim sukses Arsyid-Andre, Suryadi Niam, kemarin.

Sejauh ini, Suryadi belum da-pat menyebutkan secara pasti berapa banyak pelanggaran yang terjadi di tujuh kecamatan di Tangsel. Yang jelas, lanjut Suryadi, pihaknya akan men-gumpulkan data-data terlebih dahulu. “Kalau ada pelang-garan, ya ke MK. Kalau tidak ditemukan, ya enggak usah,” terang Suryadi.

Meski dilakukan untuk yang kedua kali, Suryadi menilai proses pemungutan suara ma-sih diwarnai berbagai intrik politik. Salah satunya dengan praktik mobilisasi birokrasi mulai dari instansi Pemerin-tah Kota Tangerang Selatan, camat, lurah hingga ketua RW dan RT.

Saat dimintai tanggapan soal

rencana gugatan lawannya, Ai-rin belum memberikan respons. Namun sebelumnya, Ivan Aji telah menyatakan kesiapan menghadapi gugatan itu.

Hasil penghitungan suaraSetelah penghitungan suara

di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selesai hari ini (Selasa, 1/3), Komisi Pe-milihan Umum (KPU) Kota Tangsel akan segera melaksa-nakan rapat pleno dan meng-umumkan hasil penghitungan suara paling lambat Jumat (4/3) mendatang.

Rasyud Syakir, Presidium Kota Tangsel, meminta selu-ruh kandidat agar berlapang dada dan tetap bersatu bahu-membahu demi kemajuan Kota Tangsel serta tidak lagi menga-jukan gugatan ke MK.

‘’Saya kira masyarakat sudah bosan, dan jika pemilu kada harus diulang kembali, tentu hanya merugikan mereka,’’ tandasnya. (SM/J-3)

apri@mediaindonesia.com

Isu Politik Uang WarnaiPemilu Kada Tangsel

Salah satu laporan pelanggaran yang diterima Panwaslu adalah pembagian uang yang diduga dilakukan salah satu pasangan calon.

SISTEM pengendalian lalu lin-tas di Jakarta akan diperbaiki dengan cara mengintegrasikan pengoperasian lampu lalu lin-tas Ibu Kota dalam satu ruang pengendali.

“Untuk perbaikan sistem ini, Pemprov DKI sudah mengang-garkan Rp15 miliar dari APBD DKI tahun anggaran 2011 dan akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya,” kata Guber-nur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, kemarin.

Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, mengatakan, selama ini, lampu lalu lintas dikendalikan terpisah dan tidak terintegrasi satu sama lain sehingga waktu yang digunakan lampu lalu lintas dari pagi hingga malam hari selalu sama tanpa mem-perhatikan kondisi lalu lintas yang terjadi.

Ia memaparkan, umumnya jam sibuk atau peak hour arus lalu lintas di Jakarta adalah pada pagi dan sore menjelang malam hari.

“Seharusnya lama lampu hijau, merah, dan kuning dise-suaikan dengan peak hour se-hingga kepadatan kendaraan di setiap persimpangan dapat

terurai. Nah, pengaturan ini akan kita ubah menjadi terinte-grasi,” ujarnya.

Selain itu, usulan tersebut juga pernah diungkapkan oleh Polda Metro Jaya.

Dengan perbaikan sistem pengendalian itu, Pemprov DKI Jakarta akan memiliki ru-ang pengendali lampu lalu lin-tas yang terkoordinasi dengan Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Udar Pristono, mengatakan sarana pendukung lalu lintas seperti lampu lalu lintas sangat pen-ting peranannya untuk meng-

urai kemacetan di jalan. Hanya saja, kondisi di lapangan, durasi lampu lalu lintas tidak lagi se-suai dengan jumlah kepadatan kendaraan di jalan.

“Memang saat ini banyak lampu lalu lintas tidak lagi se-suai dengan jumlah kepadatan kendaraan sehingga mengaki-batkan antrean panjang kenda-raan bermotor,” kata Pristono.

Hingga kini, jelasnya, jumlah kendaraan di Ibu Kota menca-pai 4.598.303 unit kendaraan roda dua dan 2.430.362 unit roda empat, sedangkan lampu lalu lintas yang ada di Jakarta hanya 400 unit di 250 persim-pangan jalan.

Dalam pengoperasiannya, jelas Pristono, lampu lalu lintas memiliki penyesuaian durasi waktu enam program, yaitu pagi, tengah hari, sore, malam, tengah malam, dan satu lagi penyesuaian di antara program waktu tersebut.

Karena itu, rencana diada-kannya ruang pengendali lalu lintas yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan TMC Polda Metro Jaya diharapkan bisa mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta. (Ssr/J-3)

SETELAH lama tertunda dengan alasan belum ada izin dari Presiden,

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor, kemarin, akhirnya bisa melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat selaku tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD 2002 sebesar Rp6,8 miliar.

Langkah Kejari Bogor tersebut dilakukan enam hari setelah surat persetujuan dari Presiden Yudhoyono turun pada Selasa (22/2) pekan lalu.

Bersamaan dengan pemeriksaan perdana Ru’yat, menyeruak isu bahwa politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu akan langsung ditahan seusai pemeriksaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Ru’yat memang akan ditahan, namun tidak langsung dibawa ke Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas IIA Paledang, tetapi di ruang tahanan Kejari Bogor.

Seiring tersiarnya isu penahanan itu, reaksi mendukung Ru’yat pun bermunculan. Gelombang unjuk rasa datang silih berganti ke kejari sejak

pagi hingga berakhirnya pemeriksaan.

Gelombang pertama unjuk rasa datang dari puluhan ibu berpakaian serbaputih yang mengatasnamakan Majelis Dzikir Bogor. Mereka membawa spanduk besar bergambar Ru’yat beserta poster-poster dukungan terhadap Ru’yat. “Apa yang dialaminya adalah karena kesalahan sistem. Jadi pimpinan kami ini, korban dari sebuah sistem,” teriak

salah seorang ibu. Hujan yang turun tidak menyurutkan para pengunjuk rasa. Mereka terus berunjuk rasa sambil membaca Yasin di pintu masuk lobi kejari.

Gelombang kedua adalah rombongan yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Bogor (Gempur). Mereka meminta Kejari Bogor untuk menghentikan penyidikan kasus penyelewengan APBD tersebut.

Dalam orasi, mereka mengatakan kasus tersebut hanya rekayasa dan alat untuk melakukan pembunuhan karakter. Hal itu, kata mereka, sangat jelas terlihat karena kasus yang sama di beberapa daerah diputus bebas. Sementara di Kota Bogor seolah dipaksakan bersalah.

Sekitar pukul 15.00 pemeriksaan pun berakhir. Kejari Bogor tidak melakukan penahanan seperti yang diinformasikan sebelumnya. Ru’yat pun dapat melenggang pulang dengan didampingi pengacaranya.

Kepala Kejari Bogor Ghazali Hadari berkilah penahanan tidak dilakukan karena terbentur prosedur dalam UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Achmad Ru’yat merupakan satu dari 45 anggota DPRD Kota Bogor 1999-2004 yang tersandung kasus korupsi dana senilai Rp6,8 miliar. Sebelumnya, 32 anggota DPRD Kota Bogor lainnya telah divonis satu tahun penjara pada Agustus tahun lalu. (Dede Susianti/J-3)

Lampu Lalu Lintas Jakarta akan Dikendalikan Terpusat

7MEGAPOLITANSELASA, 1 MARET 2011 | MEDIA INDONESIA

Untuk perbaikan sistem ini, Pemprov

DKI sudah menganggarkan Rp15 miliar dari APBD DKI tahun anggaran 2011 dan akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya.”

Fauzi BowoGubernur DKI Jakarta

MEMBERI DUKUNGAN: Ibu-ibu dari Majelis Dzikir Bogor berunjuk rasa memberi dukungan terhadap Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru’yat.

MI/DEDE SUSIANTI

TERENDAM BANJIR: Seorang ibu mengawasi anaknya yang sedang mengevakuasi barang di ruang tamu rumahnya yang terendam banjir di Kapuk, Jakarta Barat, kemarin. Hujan yang mengguyur Jakarta sepanjang hari kemarin membuat sebagian wilayah tersebut terendam banjir.

MI/ANGGA YUNIAR

Demo Batalkan Penahanan Wakil Wali Kota