Upload
truongxuyen
View
250
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Bahan ajar ini merupakan milik BI Institute dan digunakan untuk kepentingan pengajaran yang terkait dengan BI Institute. Penggunaan materi di luar kegiatan BI Institute perlu mendapat persetujuan.
Sektor Eksternal: Neraca
Pembayaran
Lutzardo Tobing
Financing and Programming Policies (FPP)
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
2
OUTLINE
I
III
II
Konsep Neraca Pembayaran
Konsep Keseimbangan Neraca Pembayaran
Proyeksi dalam FPP: Ekspor dan Impor
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Konsep Neraca Pembayaran 3
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
4
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
PENDUDUK BUKAN PENDUDUK
Center of economic interest, length of stay
5
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
6
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
•
-
-
-
-
-
-
-
-
7
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Transaksi yang menimbulkan terjadinya perpindahan
kepemilikan aset/kewajiban dari Penduduk kepada
Bukan Penduduk (vice versa), meliputi:
1. Pertukaran barang/jasa dengan barang/jasa;
2. Pertukaran barang/jasa dengan aset finansial (cash,
saham, obligasi, dll);
3. Pertukaran aset finansial dengan aset finansial;
4. Unrequited transfer (pemberian sumber daya
riil/finansial tanpa imbalan, misalnya hibah,
pengiriman dana oleh TKI).
Transaksi dicatat pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan (transaction basis), BUKAN pada saat terjadinya pembayaran.
8
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
9
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
10
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
PENYAJIAN ANALITIS Tanda
I. Transaksi Berjalan (Current Account)A. Barang (Goods), dirinci Migas dan Nonmigas B. Jasa (Services)C. Pendapatan Primer (Primary Income)D. Pendapatan Sekunder (Secondary Income)
• ekspor (+), impor (-)• ekspor (+), impor (-)• penerimaan (+), pembayaran (-)• penerimaan (+), pembayaran (-)
II. Transaksi Modal (Capital Account)III. Transaksi Finansial (Financial Account)
A. Transaksi Modal (Capital Account)B. Transaksi Finansial (Financial Account)1. Investasi Langsung (Direct Investment); 2. Investasi Portofolio (Portfolio Investment), dirinci
public sector dan private sector3. Derivatif Finansial (Financial Derivative)
4. Investasi Lainnya (Other Investment), dirinci public sector dan private sector
IV. Total (I + II + III)
V. Selisih Perhitungan Bersih (Net Errors & Omission)
VI. Neraca Keseluruhan (Overall Balance, III + IV+V)
Cadangan Devisa & yg terkait (Reserves & Related Items)
• penerimaan (+), pembayaran (-)
• ke luar negeri (-), di Indonesia (+)• aset (-), kewajiban (+)
• aset (-), kewajiban (+)
• surplus (+), defisit (-)
• surplus (+), defisit (-)
• penambahan (-), pengurangan (+)
11
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
•
•
12
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Transaksi Berjalan & Komponennya
I. Transaksi BerjalanMengukur penerimaan dan pengeluaran Indonesia yang berasal daritransaksi barang dan jasa, pendapatan primer, dan pendapatansekunder dengan bukan penduduk.
A. Transaksi Barang
Transaksi ekspor/impor barang, termasuk barter. Jenis barangdikelompokkan menjadi migas dan nonmigas, atau menurut standarBPM6:- Barang dagangan umum, termasuk barang yang diperoleh di
pelabuhan oleh sarana pengangkut.- Merchanting
- Emas non-moneter.
13
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Transaksi Berjalan & Komponennya
B. Transaksi Jasa
Mencakup transaksi penyediaan jasa oleh penduduk Indonesia kepadabukan penduduk (ekspor) dan oleh bukan penduduk kepada pendudukIndonesia (impor). Sesuai BPM6, transaksi jasa terbagi atas 12 komponenyaitu, jasa manufaktur, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasapengangkutan (transportasi), perjalanan, jasa konstruksi, jasa asuransidan dana pensiun, jasa finansial (termasuk FISIM), biaya penggunaankekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer dan informasi, jasabisnis lainnya, jasa personal, kultural, dan rekreasi, serta jasa pemerintah.
14
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Transaksi Berjalan & Komponennya
B. Transaksi Jasa
1. Jasa TransportasiSeluruh penyediaan jasa transportasi internasional (meliputi laut, udara,dan darat) oleh penduduk Indonesia untuk bukan penduduk (ekspor)dan sebaliknya (impor).Jasa transportasi terdiri dari freight dan angkutan penumpang, dan jasapendukung transportasi (misal: penanganan kargo, biaya navigasi, danperawatan sarana transportasi).
2. PerjalananSeluruh barang dan jasa yang diperoleh wisatawan/turis (traveler) untukkonsumsi pribadi di negara yang dikunjunginya.Barang dan jasa yang umumnya masuk pada kelompok travel adalahpenginapan, makanan dan minuman, hiburan, transportasi di dalamnegara yang dikunjungi, hadiah dan cindera mata.
15
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Transaksi Berjalan & Komponennya
C. Transaksi Pendapatan Primer
Perolehan/hasil yang timbul dari penyediaan faktor produksi tenagakerja dan modal finansial. Penerimaan pendapatan mengacu pada hasilyang diperoleh dari penyediaan tenaga kerja atau modal finansialIndonesia kepada bukan penduduk (dan sebaliknya).
• Pendapatan yang diperoleh tenaga kerja dari majikannya(compensation of employees) dan pendapatan yang diperoleh darimodal finansial (investment income).
• Investment income terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitupenerimaan/pembayaran atas hasil dari direct investment income,
portfolio investment income, dan other investment income.
16
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Transaksi Berjalan & Komponennya
D. Pendapatan Sekunder
Merupakan entri-lawan (contra entry) dari transaksi sumber daya yg
diberikan tanpa timbal balik (misalnya berupa hadiah, pajak, atau hibah).
• Pendapatan sekunder terutama diklasifikasikan menurut sektor
institusional yang menerima atau memberi transfer, yaitu sektor
pemerintah dan sektor lainnya.
• Transfer sektor lainnya dipecah menjadi remitansi tenaga kerja
(workers’ remittances) dan transfer lainnya.
17
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Transaksi Modal dan Finansial
II. Transaksi Modal Sebagian besar berupa transfer modal.
III. Transaksi Finansial
Pada dasarnya mencatat investasi asing pada aset finansial domestik. Darisisi Indonesia, investasi asing ini menjadi kewajiban finansial luar negeri(KFLN) Indonesia. Sebaliknya, dalam transaksi finansial juga tercatat asetfinansial luar negeri (AFLN) Indonesia, yaitu investasi penduduk Indonesiapada aset finansial asing.
• Terbagi dalam 4 kelompok berdasarkan jenis investasinya, yaitu transaksiinvestasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasilainnya. Kecuali derivatif finansial, dicatat di dua sisi, aset ataukewajiban, berdasarkan siapa investornya (Indonesia atau asing).
18
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
1. Investasi langsung (Direct Investment)
Suatu transaksi disebut sebagai investasi langsung asing di Indonesia(Foreign Direct Investment-FDI in Indonesia atau Penanaman ModalAsing-PMA) jika investor asing menanamkan modalnya untukberinvestasi dalam jangka panjang di suatu perusahaan Indonesia.
Modal yang ditanamkan pun dalam jumlah yang besar, minimal 10%dari total modal perusahaan.
Kondisi sebaliknya digolongkan sebagai investasi langsung Indonesia diluar negeri.
Transaksi Modal dan Finansial
19
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
2. Investasi Portofolio (Portfolio Investment)
Investasi portofolio bersifat jangka pendek dengan tujuan mendapatkankuntungan (capital gain) dari investasi di surat-surat berharga.
Di sisi kewajiban dicatat investasi asing pada surat-surat berharga yangditerbitkan Indonesia, misalnya berupa saham perusahaan domestikatau surat utang negara.
Sementara sisi aset memuat investasi Indonesia pada surat-suratberharga yang diterbitkan asing.
Transaksi Modal dan Finansial
20
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Transaksi Modal dan Finansial
3. Derivatif finansial (Financial Derivative)
Berisi pencatatan derivatif dari instrumen finansial yang mencakupoption (termasuk warrant) dan derivatif lainnya (forward, future, swap).Transaksi yang dicatat antara lain biaya pembelian option/derivatiflainnya, fee brokerage, dll.
4. Investasi lainnya (Other Investment)
Berisi semua jenis investasi finansial selain yang tercatat dalam duakategori investasi sebelumnya.
Di sisi kewajiban, sebagian besar investasi lainnya berupa transaksipinjaman luar negeri pemerintah maupun swasta dan utang dagang(trade credit) dari eksportir barang dan jasa di luar negeri.
Adapun sisi aset investasi lainnya didominasi oleh simpanan pendudukdi perbankan luar negeri dan piutang dagang eksportir Indonesia kepembeli di luar negeri.
21
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Bagian 2 22
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
23
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
24
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
X + BPI + BSI > M
CAB = Surplus
S > I
Jika: Jika:
• Cadev meningkat• Nilai tukar terapreasi
X + BPI + BSI < M
CAB = Defisit
S < I
• Cadev menurun• Nilai tukar terdepresiasi
• (S < I) bisa karena (Sp < Ip) dan/atau (Sg < Ig)
• Artinya, defisit CAB bisa karena swasta kurang menabung/terlalu banyak konsumsi
dan investasi, bisa juga karena pemerintah mengalami defisit fiskal.
25
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Transaksi berjalan
DefisitSurplus
• Ekspor meningkat• Impor menurun• Penerimaan imbal hasil aset
LN meningkat• Penerimaan remitansi TKI
meningkat• Saving meningkat• Konsumsi menurun• Investasi fisik menurun
• Ekspor menurun• Impor meningkat• Pembayaran imbal hasil
kewajiban LN meningkat• Pembayaran remitansi TKA
meningkat• Saving menurun• Konsumsi meningkat• Investasi fisik meningkat
26
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Transaksi finansial
Surplus
• Investasi langsung di DN oleh asing
(PMA) meningkat
• Pembelian surat berharga domestik
oleh asing meningkat
• Penarikan ULN Pemerintah/ Swasta
meningkat
• Penarikan simpanan milik residen di
bank LN ke bank DN meningkat
Defisit
• Investasi langsung di LN oleh
residen meningkat
• Pembelian surat berharga asing oleh
residen meningkat
• Pembayaran ULN Pemerintah/
Swasta meningkat
• Penempatan simpanan milik residen
di bank LN meningkat
27
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
28
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
29
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
30
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Catatan:
Demand Management relatif lebih disukai ketimbang Supply
Management karena dampak kebijakan yang lebih cepat dan segera.
31
0
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
32
0
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
33
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Bagian 3
Proyeksi dalam
FPP:
Ekspor dan Impor
34
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Prinsip-Prinsip Proyeksi
1. Perhatikan relative importance:
Fokus pada komponen yang kontribusinya besar.
2. Pisahkan komponen:
Komponen yang memiliki dasar teori.
Komponen yang tidak memiliki dasar teori.
35
0
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Input Untuk Proyeksi
• Proyeksi pertumbuhan ekonomi global.
– Proyeksi dari institusi global, seperti World Economic Outlook, IMF.
• Proyeksi perkembangan ekonomi domestik.
– Proyeksi dari sektor lain: sektor riil, sektor fiskal, sektor moneter.
36
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Proyeksi Transaksi Berjalan
CAB = X – M + Services + BPI + BSI
Proyeksi komponen individual:
• X, M, services: menggunakan teori-teori ekonomi(estimasi elastisitas)
• Balance of primary income (BPI): tidak ada dasar teori gunakan common sense (tren, rata-rata beberapa periode terakhir, rasio terhadapkomponen lain) dan berbagai informasi yg tersedia.
• Balance of secondary income (BSI): gunakan prinsipakuntansi dan informasi lain
37
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Proyeksi Transaksi Berjalan38
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Proyeksi Ekspor:
Pendekatan Dasar (Basic Approach)
Perubahan Volume Ekspor ( XR/XR)
39
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Proyeksi Impor:
Basic Approach
Perubahan Volume Impor ( MR/MR)
40
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
Proyeksi Impor:
Basic Approach
Perubahan Real Exchange Rate ( RER/RER)
Spesifikasi Model:
Real Exchange Rate (RER):PF = indeks harga LNP = harga barang substitusi domestik (diproksi dengan CPI
atau PDB deflator)
41
Keterkaitan Antar Kebijakan Makro: FPP - 2017
42