SEJARAH POLITIK ISLAM MODERN

Sejarah Politik Islam Modern | 1

SEJARAH POLITIK ISLAM MODERN

PROF. DR. AMANY LUBIS, MA

Guru Besar Hukum Tatanegara

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pusat Penelitian dan Penerbitan

2018

2 | Sejarah Politik Modern Islam

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat nikmat dan karunia-

Nya, sehingga buku ajar Sejarah Politik Islam Modern ini dapat terbit. Shalawat dan salam

semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman

yang penuh dengan kreativitas dan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Buku ini merupakan penopang sarana belajar. Buku yang ada di tangan pembaca ini

membahas tentang perjalanan sejarah Islam di bidang politik, khususnya di masa modern ini.

Diharapkan dengan adanya buku ini, terjadi peningkatan kualitas penelitian mahasiswa serta

wawasan tentang tema yang dibahas. Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum intelektual

muda dan para peneliti secara umumnya.

Akhirnya, diucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan yang telah

mengupayakan diterbitkannya buku ini. Terima kasih pula kepada Penulis buku dengan

harapan akan muncul pengembangan selanjutnya dari tema yang ada di buku ini.

Demikian, semoga bermanfaat.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Ciputat, 26 Februari 2018

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Prof. Dr. Dede Rosyada, MA


KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم له ملك السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. أشهد

له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم

الدين. وبعد،

Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt, Tuhan Yang

Mahaesa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada tahun ini kita masih dapat

menjalankan pengembangan ilmu pengetuhuan dalam bentuk penerbitan buku Sejarah Politik

Islam Modern. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah shallallahu

'alaihi wa sallam, keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Amin

Tidak diragukan lagi bahwa Allah Ta’ala mengutus Nabi Muhammad shallallahu

'alaihi wa sallam dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Di bidang hukum

tatanegara, Nabi saw telah mencontohkan banyak hal dan kini setelah hampir 1500 tahun

berlalu dari masa hayatnya, tema tentang sejarah politik Islam masih belum banyak dipahami

oleh para peneliti dan mahasiswa. Cikal-bakal buku ajar ini adalah bahan diskusi mahasiswa

semester 4 yang sedang menelaah pokok bahasan dalam mata kuliah Sejarah Politik Islam di

masa kini. Mahasiswa menelaah buku teks dan sumber lain berkait topik bahasan. Kemudian

mahasiswa dibagi dalam kelompok diskusi dan mempresentasikan pokok pikiran yang ada

dan dibantu oleh peta. Peta penting untuk lebih “membumikan” kawasan yang dibahas

daripada hanya membayangkan lokasinya di dalam benak atau tidak terpikirkan dimana letak

negara yang dibahas.

Tema di dalam buku ajar ini yang diwujudkan dalam bentuk bab adalah berdasarkan

silabus Program Studi Siyasah atau Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kurikulum yang telah disempurnakan di tahun 2016.

Adapun susunan babnya saya sesuaikan untuk lebih mendekatkan kepada para pembaca dari

semua kalangan, baik mahasiswa, peneliti, maupun pemertahi politik Islam. Bab 1 adalah

mengenai kawasan Asia Tenggara, Bab II Politik Islam di Asia Selatan, dan selanjutnya

berurutan di kawasan Asia Barat, Teluk Arab, Afrika Utara, Asia Tengah, Eropa Timur, Asia

Kecil/Turki, Persia/Iran, dan pembahasan tentang Pan-Islamism modern: OKI dan OPEC.

Akhirnya, kita memohon kepada Allah Ta’ala agar senantiasa menyinari hidayah-Nya

kepada kita dan kaum Muslimin dan menunjukkan kita jalan yang lurus, memelihara dan

menjaga kita dari perpecahan dan menganugerahkan kepada kita semua agar tetap berpijak di

atas jalan sunnah Rasulullah saw, mengagungkannya. Semoga Allah swt. memberikan taufik-

Nya kepada para pemimpin politik umat Islam dan para ulama supaya menunaikan kewajiban

mereka dengan baik dengan jalan membela yang hak dan mengikis habis setiap bentuk

keburukan di bidang politik serta menjaga kemerosotan akhlak khususnya di kalangan

generasi muda.


Di akhir kesempatan baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa

saya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas dorongannya agar

saya menerbitkan buku ini dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerhati perpolitikan

Islam di Indoensia dan juga di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Melayu sebagai

bahasa pengantar. Tidak lupa diucapkan terima kasih kepada Saudari Mutia atas perhatian dan

bantuannya dalam proses penerbitan buku ini. Semoga Buku ini bermanfaat. Selamat

membaca.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, Agustus 2018

Prof. Dr. Amany Lubis, MA


DAFTAR ISI

Kata Sambutan i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel dan Gambar v

Bab I

Pendahuluan

Isu Politik Islam di Masa Modern di Dunia Islam

a. Kedaulatan dan Kekuasaan di dalam Islam

b. Nasionalisme dan Konstitusionalisme

c. Trias Politika

d. Antara Umat dan Syariat

e. Pranata Hukum dan Politik

f. Aliran Politik di Zaman Modern

1

Bab II

Islam dan Politik di Kawasan Asia Tenggara

a. Indonesia

b. Malaysia

c. Brunei Darussalam

6

Bab III

Islam dan Politik di Kawasan Asia Selatan

a. Afghanistan

b. Pakistan

c. Bangladesh

16

Bab IV

Islam dan Politik Di Kawasan Asia

Barat/Transoksiana

a. Arab Saudi

b. Suriah

c. Lebanon

d. Palestina

26

Bab V

Islam dan Politik di Kawasan Teluk Arab

a. Qatar

b. Kuwait

c. Uni Emirat Arab

36


Bab VI

Kondisi Islam dan Politik di Kawasan Afrika Utara

a. Mesir

b. Aljazair

c. Maroko

46

Bab VII

Islam dan Politik di Kawasan Asia Tengah

a. Uzbekistan

b. Turkmenistan

c. Azerbaijan

60

Bab VIII

Islam dan Politik Di Kawasan Eropa Timur

a. Bosnia

b. Kroasia

c. Chechnya

70

Bab IX

Islam dan Politik di Kawasan Asia Kecil/Turki

a. Gerakan Usmani Muda

b. Gerakan Turki Muda

c. Penghapusan Kekhalifahan

d. Berdirinya Republik Turki

e. Sekularisme dan Demokrasi

80

Bab X

Islam dan Politik i Kawasan Iran

a. Kekuasaan Raja Pahlevi

b. Revolusi Iran

c. Konstitusi Modern

90

Bab XI

Pan-Islamisme Modern: Organisasi Kerjasama Islam

(OKI), Gulf Economic Countries dan OPEC

a. Struktur organisasi

b. Keanggotaan

c. Program kerja

100

Bab XII

Penutup

110

Daftar Pustaka 113

Glosarium 119

Indeks 122

Biografi Penulis 128




BAB I

Pendahuluan

Pembahasan tentang studi politik Islam di zaman modern cenderung diarahkan untuk

mengenal konsep pemerintahan negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

Selanjutnya perjalanan sejarah menunjukkan adanya perkembangan dalam hal pranata hukum

dan politik di dunia Muslim, baik yang mayoritas penduduknya Muslim maupun yang

minoritas. Fokus pembahasan di sini terkait masalah nasionalisme, trias politika, aliran atau

ideologi umat Islam, konstitusi, sejarah politik, dan lainnya.

Pengetahuan ilmu politik membuka pintu bagi pendalaman ilmu-ilmu yang lain,

seperti ilmu sosiologi, sejarah, ekonomi, antropologi, dan sebagainya. Miriam Budiarjo di

dalam bukunya berkata, “Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu

cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang

jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada

abad ke-19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan

cabang-cabang ilmu sosisal lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi,

dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi” (Miriam Budiardjo 2008: 5).

Hubungan antara politik dan Islam tidak boleh terpisah dalam mengkaji sejarah,

sosiologi, ekonomi dan sebagainya. Masykur Hakim di dalam bukunya yang berjudul

Pemikiran Politik Islam Modern mengatakan bahwa Islam merupakan wahyu yang

disampaikan Tuhan kepada Rasul-Nya yang berbeda-beda dan diperuntukkan bagi umat yang

berbeda pula, dan wahyu ini sebagai pedoman hidup yang sempurna dan mengandung teori-

teori yang tepat, norma-norma perilaku yang praktis yang mencukup semua aspek kehidupan,

baik kehidupan individual maupun kehidupan kolektif (Masykur Hakim 2002: 2).

Dengan penjelasan di atas, ilmu yang berkaitan dengan sejarah merupakan ilmu yang

penting untuk mengetahui perjalanan politik dalam sebuah negara, terutama sejarah politik

Islam. Perkembangan sejarah Islam modern membentuk cabang ilmu yang formal dan penting

bagi setiap pusat kajian tinggi Islam saat ini.

Terdapat beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan definisinya dan pengertiannya.

Pertama, nasionalisme dari sudut etimologi adalah kebangsaan, cinta akan tanah air, kata

dasar dari nasional, yaitu mencakup bangsa dan sentral pada pemerintah pusat, dan

nasionalisme bercorak jiwa kebangsaan (Tim Prima Pena 2006: 332). Kedua,

konstitusionalisme kata dasar dari konstitusi, yaitu undang-undang dasar, dan konstitusional

memberi makna berdasarkan undang-undang, adapun konstitusionalisme adalah paham suatu

negara atau pemerintah yang berdasarkan undang-undang dasar.

Ketiga, trias politika adalah pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian

kekuasaan menurut fungsinya yang berhubungan dengan doktrin trias politika dengan 3

pembagian: i. kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (rule making

function), ii. kekuasaan legislatif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (rule

application fuction), iii. kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran

undang-undang (rule adjudication). Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa

kekuasaan-kekuasaan (functions) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama

untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian,

diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin (Miriam Budiardjo 2008: 282).


Keempat, ideologi atau aliran politik Islam menurut Ahmad Vaezi di dalam bukunya Agama

Politik Nalar Politik Islam menjelaskan politik yang berlandaskan aliran agama serta

hubungan antara Islam dan politik. Bagi pendukung filsafat politik, ideologi politik

merupakan dukungan terhadap suatu bentuk sistem politik tertentu (Ahmed Vaezi 2006: 36).

Suatu bangsa merupakan sebuah kelompok atau kolektivitas sosial yang terdiri atas

para individu yang menerima pendidikan yang sama, memiliki bahasa, emosi, ide-ide, agama,

moralitas, dan rasa estetika yang sama. Dari sini diperoleh pemahaman bahwa kondisi sosial

budaya suatu masyarakat berbeda satu sama yang lainnya, sehingga aspirasi politik pun

berbeda. Untuk itu, sangat dapat dimaklumi perjuangan politik yang beragam dari wilayah ke

wilayah dan dari waktu ke waktu. Jika dilihat dari sudut pandang ilmu sosiologi, khususnya

teori fungsionalisme, semua struktur pemerintahan dan aliran politik akan dapat tumbuh-

berkembang biak didukung penuh oleh rakyat dan semua pemangku kepentingan di dalam

negara. Jika terjadi gejolak, maka terjadi ulur tarik di dalam penyelesaiannya.

Gagasan kebangsaan beberapa negeri Muslim yang modern seperti Turki diperkuat

oleh sekularisme dan moderitas sebab gagasan tersebut membuka kesempatan bagi bangsa-

bangsa untuk melepaskan diri dari Islam tanpa harus bersikap kompromi terhadap identitas

barat mereka. Konsep nasionalisme akhirnya memberi peluang gagasan bagi negara-negara

untuk menetapkan kewarganegaraan yang baru dan menciptakan identitas baru yang bukan

identitas kesejarahan masyarakat Muslim pendahulunya. Dengan demikian, nasionalisme

yang ada di Dunia Muslim merupakan identitas modern dan bukan identitas Barat.

Buku ini akan memperjelas kaitan antara masyarakat dan negara, dinamika di dalam

kinerja pranata sosial, agama, budaya, politik, hukum, dan lainnya sebagai materi ajar untuk

semua kalangan. Pada akhirnya terlihat tarik-menarik antara tujuan ideal dari bernegara

dengan konsep kesejahteraan, kebebasan, keamanan, dan kerja sama luar negeri.


BAB II

Sejarah Politik Islam di Kawasan Asia Tenggara (1)

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Di Asia Tenggara terdapat beberapa negara dengan penduduk mayoritas Muslimd dan

sejak lama menerapkan politik Islam. Dunia kebudayaan Melayu yang identik dengan Islam

membentang dari Indonesia, Malaysia, sampai ke Filipina selatan di Kepulauan Mindanao.

Kawasan kebudayaan Melayu ditentukan berdasarkan etnolinguistik dengan artian yang

sangat luas dan beragam. Sekalipun secara etnologi penduduk di kawasan ini lebih homogeni

pada ras Melayu, namun dalam kenyataannya realitas sosial dan budaya yang berkembang di

kawasan ini menunjukkan keragaman atau sangat heterogen. Islam telah memiliki sejarah

yang amat panjang di kawasan Melayu. Proses Islamisasi masih terus berlanjut terutama di

daerah pedalaman, khususnya bagi suku primitif tertutup di Indonesia yang masih menganut

animisme. Secara bertahap Islam menyebar di Jawa menggantikan agama sebelumnya yang

tersebar di tempat penganut Hindu Buddha. Pada waktu itu tempat-tempat peribadatan

tersebut sedang mengalami kemerosotan. Namun, pada sisi yang lain, pola kebudayaan

Melayu yang pernah terbangun tetap meninggalkan arti penting di daerah ini sampai saat ini.

Penyebaran ajaran Islam sejak abad ke-7 sampai abad ke-13 dilakukan oleh para

saudagar dan para sufi secara intensif sejak sekitar abad ke-16 terutama di zaman para

Walisongo atau kelompok wali yang jumlahnya tidak kurang dari sembilan orang.

Di dalam Bab II ini dibahas beberapa aspek politik dari tiga wilayah mayoritas

berpenduduk Islam, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pembahasan dipilah

menjadi sejarah politik, konstitusi, nasionalisme, trias politika, aliran atau ideologi umat

Islam, sistem pemerintahan, dan lainnya.

A. Republik Indonesia

Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang termasuk ke dalam 5

anggota pendiri ASEAN. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ibu kota negara

Indonesia adalah Jakarta. Indonesia memiliki wilayah dua per tiga lautan dan sepertiga

daratan yang cukup luas di Asia Tenggara. Indonesia memiliki kurang lebih 17.5 ribu pulau

yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk 261,1 juta (2016).

Republik Indonesia menerapkan sistem presidensial di dalam menjalankan roda

pemerintahan. Sistem politik Indonesia berada di dalam kerangka republik yang dipimpin

oleh presiden dan menjalankan sistem politik demokrasi dengan keberadaan perwakilan.

Merdeka pada 17 Agustus 1945. Sistem Presidensial di Indonesia dimulai sejak pengangkatan

Soekarno menjadi presiden RI pertama, bahkan sistem ini tertuang dalam peraturan perudang-

undangan yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam

pemerintahan. Namun, disebabkan suatu hal pada tanggal 23 Agustus 2011, sistem

pemerintahan yang semula sistem presidensial berganti menjadi sistem pemerintahan

parlementer. Namun, dalam perjalanannya kini Indonesia menerapkan sistem pemerintahan

presidensial.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki

kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung,

seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.

Tidak ada saling kontrol di antara kedua lembaga tersebut, baik eksekutif maupun legislatif.

Presiden Indonesia merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan dari sistem multipartai.

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Legislatif diberi kekuasaan, baik di dalam

pemerintahan maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Peradilan bersifat independen, yakni


terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Undang-undang Dasar (UUD) 1945

menetapkan wewenang masing-masing kekuasaan dan memberi batasan yang jelas antara

badan eksekutif dan yudikatif. Sistem pemerintahan telah digambarkan sebagai presiden

dengan karakteristik parlemen. Setelah kerusuhan Indonesia Mei 1998 dan penguduran diri

Presiden Soeharto, reformasi politik digerakkan melalui amandemen konstitusi Indonesia,

yang mengakibatkan perubahan dari semua cabang pemerintahan.

Peta 1: Republik Indonesia

Sistem Politik Indonesia

Sistem Politik Indonesia adalah sebuah kerangka republik demokratis dengan

keberadaan presiden dan wakil presiden. Indonesia adalah negara kesatuan dengan kekuasaan

terkonsentrasi di dalam pemerintahan nasional. Di dalam pemeritahan Indonesia, kekuasaan

dipegang oleh eksekutif, yang dilaksanakan oleh pemerintah. Konstitusi Indonesia pertama

ditulis pada bulan Juli dan Agustus 1945 di akhir Perang Dunia II, tetapi itu dihapuskan oleh

Konstitusi Federal tahun 1945 dan UUD 1950. Akhirnya pada 5 Juli 1959 Konstitusi

dipulihkan.

Memasuki masa Reformasi setelah revolusi 1998, bangsa Indonesia bertekad untuk

menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan

yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah

konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi:

1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif

2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan

atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi

yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik


dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak

empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah

diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini.

Cabang Eksekutif

Presiden Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjalankan

sistem multipartai, juga panglima-kepala angkatan bersenjata Indonesia, dan bertanggung

jawab atas pemerintahan dalam negeri, pembuatan kebijakan, dan urusan luar negeri.

Presiden dan wakil presiden keduanya dipilih oleh suara warga negara untuk jangka

waktu lima tahun. Sebelum tahun 2004 mereka terpilih oleh MPR. Presiden juga mengepalai

Kabinet Indonesia Bersatu dan memilih dewan menteri.

Cabang Legislatif

Di dalam sistem politik Indonesia, badan perwakilan tertinggi di tingkat nasional

adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR juga memiliki kekuatan untuk

mendakwa presiden; ia memiliki dua rumah atau kamar yang lebih rendah (bicameral), yaitu

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPD). DPR RI memiliki 550 anggota, dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh perwakilan

proporsional dalam pemilihan multianggota dan DPD memiliki 168 anggota. Semua undang-

undang disahkan oleh DPR sebagai badan legislatif yang juga membantu badan eksekutif.

Setelah Pemilihan Umum 2004, MPR menjadi parlemen bikameral, dengan DPD sebagai

kamar kedua dalam upaya untuk meningkatkan representasi regional.

Cabang Yudikatif

Tingkat tertinggi cabang peradilan di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Presiden

menunjuk hakim dari Mahkamah Agung. Indonesia juga memiliki peradilan yang berbeda

untuk hal-hal yang berbeda. Semua sengketa pertama muncul di Peradilan Negeri sebelum

naik ke pengadilan tinggi. Ada Pengadilan Niaga untuk menangani kebangkrutan dan

kepailitan, sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendengar kasus-kasus hukum

administrasi terhadap pemerintah. Adapun Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk mendengar

perselisihan tentang legalitas produk hukum, pembubaran partai politik, pemilihan umum,

ruang lingkup kewenangan negara dan lembaga. Di samping itu, terdapat Pengadilan Agama

untuk menangani kasus-kasus agama tertentu.

Partai Politik

Kecendrungan dalam sistem perwakilan adalah terjadinya penyimpangan antara

aspirasi rakyat dengan wakilnya. Ini semakin diperparah oleh dominannya pengaruh partai

politik yang telah mengubah fungsi wakil rakyat menjadi wakil partai politik (political party

representation). Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden dapat menciptakan

perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam

menciptakan mekanisme checks and balances antara Presiden dengan lembaga perwakilan

karena samasama dipilih oleh rakyat. Meskipun pemilihan presiden di Indonesia telah

dilakukan secara langsung keadaan tersebut tidak serta merta akan menjamin stabilitas

pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden. Dalam beberapa kasus ternyata Presiden masih

direpotkan oleh DPR, walaupun Presiden mendapat mandat secara langsung dari rakyat dan

telah membentuk bangunan koalisi yang kuat di Parlemen, ternyata praktek dalam sistem

Pemerintahan Presidensial masih mengandung corak parlementer (Abubakar Eby Hara, Jurnal

Politika) Akibatnya adalah sistem presidensial di Indonesia dibangun di atas sistem kepartaian

majemuk (multipartai), sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan antara DPR dan presiden

yang sama-sama mendapat mandat lansung dari rakyat.

https://www.researchgate.net/researcher/2091621852_Depan_Abubakar

https://www.researchgate.net/profile/Eby_Hara


Dalam situasi seperti itu untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen guna

mendukung kebijakan pemerintah, maka partai pemerintah (presiden) dipaksa membangun

jalan kompromi dengan membentuk pemerintahan koalisi. Dengan memilih koalisi, “harga”

yang harus dibayar adalah hilangnya sebagian hak prerogatif dalam menentukan menteri.

Walaupun dalam sistem pemerintahan presidensial tidak dikenal istilah koalisi karena

presiden dan wakil presiden langsung mendapat mandat dari rakyat, namun dalam sistem

presidensial Indonesia sebuah keniscayaan untuk melakukan koalisi karena sistem

pemerintahan kita tidak diikuti dengan sistem kepartaian dengan dua partai seperti yang

dipraktikkan di Amerika Serikat. Sehingga keadaan ini menyebabkan tingginya tingkat

ketergantungan presiden terhadap parlemen yang merupakan ciri dari pemerintahan

parlementer, sehingga corak sistem pemerintahan kita presidensial yang berkarakter

parlementer atau “presidensial setengah hati”. Partai-partai politik utama di Indonesia terdiri

dari Partai Demokrat (PD), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Bulan Bintang (PBB),

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan lain sebagainya.

Pembagian Wilayah Administratif

Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 4 di antaranya memiliki status khusus termasuk

wilayah modal khusus. Masing-masing provinsi menjalankan wewenang legislatif politiknya

sendiri dan dipimpin oleh gubernur.

B. Kerajaan Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan

tiga wilayah persatuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibu kotanya adalah

Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemeritahan persekutuan. Jumlah

penduduk negara ini melebihi 31 juta jiwa (2016). Negara ini dipisahkan ke dalam dua

kawasan yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur oleh kepulaan Natuna, wilayah Indonesia

di Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei,

dan Filipina. Negara ini terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropis. Kepala negara

Malaysia adalah Yang Di-Pertuan Agong (YDPA) dan pemerintahannya dikepalai oleh

seorang perdana menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer

Westminster.

Peta 2: Kerajaan Malaysia

Malaysia, negara merdeka di Asia Tenggara, terdiri dari bekas federal Malaya (negara

bagian dari Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Parlis


Selangor, dan Trengganu) dan bekas jajahan Inggris dari Serawak dan selatan Kalimantan

(dulu Sabah). Wilayahnya berbentuk bulan sabit hampir 1.600 (2.575 km) memanjang dari

perbatasan Thailand sampai Laut Sulu.

Daratan Malaysia menjadi dua bagian terpisah yang lebih dari 250 mil (565 km) dari

laut, bagian baratnya adalah bekas federasi Malaya yang menduduki separuh bagian utara

Semenanjung Malaya. Bagian timur Malaysia tediri dari Sabah, Serawak, menduduki bagian

pulau Kalimantan (Ajid Thohir 2009: 337). Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah

ada sampai tahun 1963, sebelum sekumpulan koloni yang didirikan oleh Britania Raya pada

akhir abad ke-18 dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang

terpisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga

pembubarannya pada 1946. Kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya karena

semakin meluasnya tantangan pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada

Agustus 1957 (http://www.123independenceday.com/indonesia/political-sistem.html diakses

pada tanggal 13 Desember 2010, pukul 20.10 WIB).

Pada September 1963, sesuai dengan resolusi majelis umum PBB 1514 dalam proses

dekolonialisasi, Singapura, Serawak, dan Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal

sebagai Sabah, ia berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama

Malaysia termasuk negara federasi Malaya dan pada 9 Agustus 1965 Singapura kemudian

dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura.

Pada awal tahun pembentukan federasi baru terdapat tantangan dari Filipina dan konflik

militer dengan Indonesia.

Bangsa Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan

yang cepat di penghujung abad ke-20, pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa 1980-an, rata-

rata 8% dari tahun 1991 hingga 1997, ia telah mengubah Malaysia menjadi negara industri

baru. Karena Malaysia adalah salah satu dari tiga negara yang menguasai Selat Malaka,

perdagangan internasional berperang penting di dalam ekonominya. Pada suatu ketika,

Malaysia pernah menjadi penghasil timah, karet, dan minyak kelapa sawit di dunia. Industri

manufaktur memiliki pengaruh besar bagi ekonomi negara ini. Malaysia juga dipandang

sebagai salah satu dari 18 negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia.

Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia, terdapat pula komunitas

Tionghoa-Malaysia dan India-Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-

masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Malaysia adalah anggota negara peritis

ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi intenasional, seperti PBB. Sebagai bekas

jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota negara-negara persemakmuran. Malaysia

menjadi anggota D-8.

Sejarah dan Pemerintahan

Sejarah modern Malaysia dimulai pada abad ke-14 dan ke-15 dengan Kerajaan Malaya

dari Malaka periode masa penjajahan sejak tahun 1850 perkembangan orang-orang Inggris di

Penang dan Malaka adalah dua pusat utama kegiatan perdagangan dan pengaruh Arat.

Sementara itu pada tahun 1941 Sir James Brooke seorang pensiunan dari perwira angkatan

bersenjata yang telah banyak membatu Sultan Brunei di pulau Kalimantan, ditempatkan

sebagai raja dibagian Serawak.

Dasar politik Inggris di Malaya yang sebelumnya tidak ada campur tangan diubah

pada tahun 1874 pada perjanjian Pangkor. Kemudian pejabat Inggris yang menjadi presiden di

negara bagian perak untuk menasihati pemeritahan dan organisasi. Selama satu sampai dua

dekade dari dua puluh abad, kelima negara bagian lainnya misalnya Johor, Kaedah, Kelantan,


Perlis, dan Trengganu dikenal bukan hanya negera-negara Malaya yang dimasukkan pada

kesamaan, tetapi juga karena hubungan yang lepas dari sentral Inggris; dua sistem ini

berlangsung sampai invasi Jepang pada bulan Desember tahun 1941.

Perang Dunia II dan Kemerdekaan

Selama Perang Dunia II, tentara Jepang menduduki Semenanjung Malaya selama tiga

hingga lima tahun dan membawa penderitaan yang besar bagi penduduk. Inggris kembali

menduduki Semenanjung Malaya pada bulan Agustus tahun 1945 dan April 1946 dengan

perjanjian yang tidak diharapkan dari raja Malaya kemudian ia ditentukan konstitusi baru

untuk mewujudkan persatuan orang Melayu. Demi kepentingan penguasa Inggris dan lebih

banyak untuk memusatkan bentuk pemerintahannya, akhirnya banyak kekuatan Sultan yang

berdaulat digerakkan kembali. Gerakan ini bagaimanapun ia diikuti oleh tekanan dan proses

yang meledakkan sebagian masyarakat. Akibatnya, pada tanggal 1 Februari 1948 Inggris

membubarkan kesatuan Malaya dan ia mendirikan federasi Malaya.

Pada tanggal 31 Agustus 1951, melalui perjanjian antara Inggris dan raja-raja bagian

Malaya, federasi Malaya menjadi wilayah yang merdeka dan berdaulat dari Penang dan

Malaka yang dahulu milik Inggris diserahkan kembali oleh Inggris untuk menjadi dua dari

sebelas bagian negara Malaya. Tuanku Abdul Rahman, Raja Negeri Sembilan yang dulu

menjadi kepala negara pertama, dan Tuanku Abdul Rahman putra al-Haj ketua Partai Aliansi

dan Partai Perintis Kemerdekaan menjadi perdana menteri. Pada tanggal 9 Juli pemerintah

Inggris secara formal setuju pada federasi Sabah (Kalimantan Selatan).

Serawak, Singapura, dan Malaya membentuk negara federasi Malaysia. Saat akhir

kesultanan Brunei memilih untuk kembali ke proteksi Inggris di luar federasi baru dalam

usaha untuk mendamaikan Indonesia dan Filipina, Perdana Menteri Abdul Rahman

mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno dan Presiden Diosdado Macapagal di

Manila pada bulan Juli dan Agustus 1963 dan setuju untuk membiarkan Perserikatan Bangsa-

bangsa memastikan pendapat umum atas rencana penggabungan Sabah dan Serawak. Setelah

tim survey PBB memberitahukan bahwa masyarakat kedua negara setuju akan penggabungan

Malaysia, Sabah dan Serawak resmi menjadi anggota pada tanggal 16 September 1963

dengan Tuanku Abdul Rahman sebagai perdana menteri pertama.

Selain keberadaan kekuatan asing, Malaysia dengan mudah terkena perselisihan

internal ketegangan nasional yang ditakutkan oleh Perdana Menteri Abdul Rahman yang

meledak pada musim panas pada tahun 1964, yakni saat orang Melayu dan China bentrok di

jalan yang mengakibatkan 21 orang tewas. Tuduhan politik dan perselisihan antara para

pemimpin China Singapura dan pejabat tinggi Melayu sebagai pemeritahan pusat Kuala

Lumpur pada tanggal 9 Agustus 1965 kurang dari dua tahun setelah pembentukan negara

baru, Singapura memisahkan diri dan menjadi negara merdeka.

Pemerintahan

Konstitusi Malaya menetapkan bahwa Yang Di-Pertuan Agung (kepala negara) dipilih

oleh raja-raja negara Malaya untuk jangka waktu 5 tahun. Kekuasaan legislatif nasional

adalah pemeritah federal yang terdiri atas dua departemen, Dewan Negara (Senat) dan Dewan

Rakyat (Departemen Kerakyatan). Kekuatan eksekutif sebenarnya dilaksanakan oleh Perdana

Menteri yang ditetapkan oleh kepala negara dan harus dari Departemen Kerakyatan yang

memerintah bagi enam kekuatan mayoritas dari keanggotaan atas saran Perdana Menteri,

kepada negara penunjuk kabinet dari departemen lain.

Sistem peradilan dijalankan oleh pengadilan banding, pengadilan tinggi, pengadilan

tertutup di kota utama, dan pengadilan distrik negara bagian lainnya dipimpin oleh hakim


yang didirikan terpisah di bawah Departemen Keagamaan. Partai politik baru ada sebelum

tahun 1946 di wilayah berdirinya Malaysia. Di Serawak misalnya, perhatian masyarakat

umum pada politik muncul setelah gagasan federasi dengan Malaya diperkenalkan pada tahun

1960. Partai terbesar di Malaya adalah aliansi partai negara, yakni; Partai Persatuan Islam

Malaya, Partai Masyarakat Maju Front Sosialis, dan Partai Kesatuan Demokrat (UDP).

Konstitusi Malaysia secara teoritik menjamin kebebasan beragama. Muslim dituntut

mengikuti keputusan Mahkamah Syariah ketika mereka berhubungan dengan agama mereka.

Yurisdiksi Mahkamah Syariah dibatasi hanya kepada Muslim menyangkut keyakinan dan

kewajiban sebagai Muslim, termasuk di antaranya pernikahan, warisan, kemurtadan, dan

hubungan internal sesama umat. Tidak ada pelanggaran perdata atau pidana berada di bawah

yurisdiksi Mahkamah Syariah yang memiliki hierarki yang sama dengan pengadilan sipil

Malaysia. Meskipun menjadi pengadilan tertinggi di negara itu, pengadilan sipil (termasuk

pengadilan persekutuan, pengadilan tinggi di Malaysia) pada prinsipnya tidak dapat

memberikan putusan lebih tinggi dari pada yang dibuat oleh Mahkamah Syariah; dan

biasanya mereka segan untuk memimpin kasus yang melibatkan Islam di dalam wilayah atau

pertanyaan dan tantangan terhadap otoritas Mahkamah Syariah. Hal ini menyebabkan masalah

yang cukup mengemuka, khususnya yang mengakibatkan kasus perdata di antara Muslim dan

non Muslim, di mana pengadilan sipil telah memeritahkan non Muslim untuk mencari

pertolongan dari Mahkamah Syariah.

Masyarakat

Malaysia adalah masyarakat multiagama dan Islam adalah agama resminya. Menurut

gambaran sensus penduduk dan perumahan pada tahun 2000, hampir 60,4% penduduk

memeluk agama Islam; 19,2% Buddha; 9,1% Kristen; 6,3% Hindu; dan 2,6% Tionghoa

tradisional. Sisanya dianggap memeluk agama lain, misalnya animisme, agama rakyat, Sikh,

dan keyakinan lain; sedangkan 1,1 persen dilaporkan tidak beragama atau tidak memberikan

informasi.

Semua orang Melayu dipandang Muslim (100%) seperti yang didefinisikan pada pasal

160 Konstitusi Malaysia. Statistik tambahan dari sensus 2000 yang menunjukkan bahwa

Tionghoa-Malaysia sebagian besar memeluk agama Buddha (75,9%), dengan sejumlah

signifikan mengikuti ajaran Tao (10,6%) dan Kristen (9,6%). Sebagian orang India-Malaysia

mengikuti Hindu (84,5%), dengan sejumlah kecil mengikuti Kristen (7,7%) dan Muslim

(3,8%). Kristen adalah agama dominan bagi komunitas non Melayu bumiputra (50,1%)

dengan tambahan 36,3% diketahui sebagai Muslim dan 7,3% digolongkan secara resmi

sebagai pengikut agama rakyat.

Upaya Membangun Wilayah Melayuisme

Bahasa Melayu adalah bahasa Islam, yakni lahir dari peradaban Muslim di Asia

Tenggara. Di dalam khazanah kesusastraan Melayu, para ulama telah membangun dan

mengutamakan bahasa Melayu Islam. Watak kedua bahasa ini telah berpengaruh pada

pusaran kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat Muslim di Malaysia. Di Malaysia,

penduduk Muslim tidak lebih dari 55 persen dari seluruh jumlah penduduk. Meskipun tidak

semua orang Muslim adalah Melayu, secara konstitusional orang Melayu harus Muslim.

Untuk tujuan politik, penduduk asli Malaysia disebut bumiputra sedangkan penduduk

bukan asli atau kaum pendatang disebut non bumiputra. Salah satu masalah besar yang

dihadapi Malaysia adalah bangkitnya kesadaran orang Melayu, yang menunjukkan hubungan

konfrontatif antara kekuatan nasionalisme dengan Islam.

Di samping itu, etis lebih dominan dan ia tetap merupakan sesuatu yang penting dalam

pencaturan politik di Malaysia. Sebagian besar partai politik masih di organisasi secara


komunal, yaitu United Malay National Organization (UMNO) dan Partai Islam Se-Malaysia

(PAS) yang merupakan partai oposisi. Forum ente terdapat dalam Front Nasional yang

berkuasa, ia merupakan koalisi dari dua belas partai yang mewakili komunitas yang berada di

Malaysia.

C. Kesultanan Brunei Darussalam

Islam merupakan agama resmi di Kesultanan Brunei Darussalam; kesultanan Brunei

telah mengislamkan wilayah kekuasannya. Kesultanan Brunei merupakan negara

Persemakmuran Inggris sejak tahun 1888, meskipun demikian susunan hierarki tradisional

tetap bertahan. Agama dan pedidikan agama tetap memainkan peran penting dalam kehidupan

masyarakat, yang menyadarkan identitas Islam orang Melayu Brunei. Bahasa Melayu tetap

menjadi media pengajaran keagamaan dan komunikasi di antara kaum Muslim Brunei.

Peta 3: Kesultanan Brunei Darussalam

Brunei mengalami proses Islamisasi ketika kerajaannya telah berdiri. Kenyataan ini

tidak jauh berbeda dengan Pattani atau Malaka, tidak saja melihat ke pedalaman, tetapi juga

keseberang lautan, dalam menjalankan peranannya sebagai “jembatan penyeberangan” Islam.

Keluarga Kerajaan Brunei mendirikan suatu organisasi kekuasan supradesa di teluk Manila

(Luzon). Kesultanan yang baru pada tahap pertumbuhan inilah yang dihadapi oleh Spanyol

ketika mereka mendarat di Manila pada tahun 1570.

Situasi politik di negara Brunei Darussalam tampaknya sangat tenang. Brunei

berpenduduk 423,196 jiwa (2016), Kira-kira dua pertiga jumlah penduduk Brunei adalah

orang Melayu (66,3%). Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai

ekonomi negara ialah orang Tionghoa (Han) yang menyusun lebih kurang 11.2% jumlah

penduduknya. disusul penduduk asli/dayak (3.4%) dan suku lainnya (19.1%). Etnis ini juga

menggambarkan bahasa yang paling penting: bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi,

serta bahasa Tionghoa. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas, dan terdapat sebuah

komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warga negara Britania dan

Australia.

Islam ialah agama resmi Brunei (67%), dan Sultan Brunei merupakan kepala agama

negara itu. Agama lain yang dianut termasuk agama Buddha (terutamanya oleh orang Tiong

Hoa[13%]), agama Kristen (10%), serta agama orang asli (dalam komunitas yang amat kecil

[10%]).


Kerajaan Brunei Darussalam, negara yang menyatakan proklamasi Kemerdekaan pada

tahun 1948 ini. Konstitusinya menyatakan secara tegas menyatakan bahwa negara tersebut

adalah negara Islam yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Dengan demikian, perubahan politik dan dinamika agama yang dilancarkan pemeritah

berimbas pada reformasi kehidupan umat beragama. Reformasi dalam bidang pendidikan

agama semula dilakukan secara pribadi oleh para ulama melalui lembaga yang dimilikinya.

Pemerintahan dan Politik

Brunei Darussalam memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 1 Januari

1984. Kemerdekaan lengkap dari perlindungan Inggris diberlakukan sejak tanggal 23 Februari

1984. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang Brunei.

• Brunei diperintah oleh konstitusional.

• Pembagian administratif terdiri dari empat kabupaten yaitu Belait, Brunei dan Muara,

Temburong dan Tutong.

• Hari nasional (23 Februari 1984) yang diperingati sebagai hari libur nasional

• Konstitusi ini didirikan pada tanggal 29 September 1959.

• Sistem hukum Brunei didasarkan pada hukum umum Inggris.

• Bagi umat Islam, hukum syariat Islam menggantikan hukum perdata dalam situasi

tertentu.

• Brunei Darussalam belum menerima yurisdiksi wajib ICJ.

• Raja adalah kepala negara dan kepala pemeritahan.

• Kabinet juga terdiri dari Dewan Agama yang memberikan nasihat mengenai masalah

agama, Dewan Penasihat yang berhubungan dengan masalah konstitusional, dan Dewan

Suksesi yang menentukan suksesi tahta jika diperlukan.

• Dewan legislatif tediri dari 29 anggota yang ditunjuk oleh raja.

• Cabang yudisial diwakili oleh Mahkamah Agung.

Penutup

Negara di belahan Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, adalah negara yang

mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dan sistem pemerintahan yang berlangsung di

dalamnya berlaku mengikuti kemauan penduduk karena masyarakat di wilayah ini amat

bersopan-santun dan berbeda dari masyarakat yang berbeda di belahan barat, walaupun di tiga

wilayah ini sistem yang dipraktekkan berbeda-beda karena ulah penjajahan yang datang

dahulu. Meski berbeda dari segi sistem pemerintahan, namun dalam kasus syariah,

masyarakat ini bersatu dengan nama Islam. Walaupun banyak dugaan terhadap negara-negara

ini, semua semua disebabkan oleh rasa khawatir tentang masa depan Islam yang akan kuat di

belahan Asia Tenggara.


BAB III

Sejarah Politik Islam di Kawasan Asia Tenggara (2)

Thailand, Filipina, dan Singapura

Kawasan Asia Tenggara luas dan dengan keberagaman dalam berbagai latar belakang

sosial, ekonomi, dan politik perlu dibahas keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif

yang dimiliki masing-masing negara di ASEAN. Tujuan mengetahui informasi lebih banyak

tengang kawasan Asia Tenggara adalah untuk dapat memposisikan politik Islam diterapkan di

oleh kaum Muslim di kawasan. Di samping itu, dapat dilihat sejauh mana negara ASEAN

berupaya untuk saling berkolaborasi dan berkerja sama lebih aman dalam perdagangan.

Kebijakan yang dibuat oleh negara ASEAN dirancang agar mengacu pada potensi

spesialisasi antarnegara. Misalnya Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia yang

memiliki keunggulan di bidang kecanggihan SDM dan teknologi, spesialisasi yang dapat

mereka fokuskan adalah mengembangkan proses industrialisasi di bidang industri padat

modal yang menuntut untuk full technology. Sementara negara lainnya seperti Thailand,

Vietnam, Indonesia, dan Kamboja didorong untuk mengembangkan agroindustri. Faktor

pendukungnya karena keempat negara tersebut memiliki basis yang kuat di sektor ekonomi

pertanian.

Dari sini politik Islam di ASEAN perlu dianalisis secara lebih luas karena selain

bertetangga dan saling mempengaruhi akses pasar yang lebih luas untuk kepentingan jaringan

perdagangan internasional, beberapa negara ASEAN memiliki hubungan khusus dengan

negara maju. Untuk itu, pembahasan kawasan Asia Tenggara ditambah dengan negara yang

berhubungan aliansi atau sekutu politik dengan negara adikuasa lainnya. Berikut dibahas

Thailand, Filipina, dan Singapura.

A. Kerajaan Thailand

Rakyat Thailand memiliki konsep yang unik tentang

rajanya. Rakyat juga percaya bahwa raja mereka adalah

jelmaan dewa melalui konsep devaraja. Raja-raja Thailand

juga terikat dengan konsep dharma dan devaraja. Rakyat tidak

boleh melihat raja dan apabila menghadap raja, rakyat harus

bertiarap, sujud, dan menyembah. Tetapi, tradisi menyembah

raja seperti ini telah dihilangkan oleh Raja Mongkut.

Kedudukan dan ketinggian raja-raja di dalam negara disokong

oleh unsur kebendaan terutama gajah putih yang menjadi

simbol kedaulatan dan kegagahan serta pengakuan bahwa raja

mempunyai kuasa luar biasa. Kekuasaan raja bersifat mutlak

dan menyeluruh mencakup berbagai aspek termasuk politik,

ekonomi, dan kehidupan sosial. Segala tindakan dan

kebijakan yang dilakukan oleh raja tidak boleh dipertikaikan

oleh rakyat karena akibatnya akan dihukum seberat 30 kali. Di

dalam bidang pemerintahan, raja dibantu oleh pembesar di

tingkat pusat ataupun wilayah. Pada kebiasaannya, raja

bertanggung jawab melantik para pembesar.

Peta 4: Kerajaan Thailand

Perundangan


1. Raja bertanggung jawab mengubah undang-undang di negara masing-masing dengan

nasihat dari pembesar dan Brahmin dan bertidak sebagai pemutus dalam hal yang

berkaitan dengan undang-undang.

2. Raja negara Thailand berperan sebagai ketua hakim dan sembarang hukuman yang

dijatuhkan adalah muktamat termasuk hukuman mati.

3. Raja Thailand menggunakan Undang-undang Tiga Tera yang dipengaruhi oleh unsur

Hindu dan Buddha. Raja dianggap sebagai hakim dan boleh menjatuhkan hukuman mati.

4. Undang-undang Tiga Tera menjelaskan bahwa raja adalah pemilik tanah, wakil tuhan,

dan berkuasa mutlak, soal hidup-mati seorang rakyat bergantung pada raja.

5. Walau bagaimana pun kuasa mutlak raja negara, Thailand telah diseimbangkan oleh

agama Hindu-Buddha agar raja tidak bertindak sewenang-wenangnya.

Raja Myanmar dan Thailand berkuasa ke atas semua tanah kerajaan dan

dianugerahkan kepada para pembesar untuk diurus dan dikembangkan. Raja negara Thailand

menguasai hasil negara terutamanya pungutan cukai, hasil pertanian, perdagangan, dan lain-

lain. Pembesar menjadi perantara antara raja dan rakyat di dalam kegiatan ekonomi raja.

Walau bagaimanapun terdapat beberapa komoditi ekonomi yang menjadi monopoli raja. Di

Thailand, beras merupakan monopoli raja hingga masa kekuasaan Rama III.

Ketua Agama

1. Pemerintah Thailand dikaitkan dengan unsur Buddha terutama Buddha Theravada yang

merupakan konsep kosmologi dan keserasian antara Tuhan dan manusia. Kerajaan

dianggap lambang konsep komos dengan istana dianggap sebagai pusat kawalan

cakrawala. Golongan Brahmin adalah penasihat raja dalam hal keagamaan.

2. Di Thailand juga keadaannya hampir sama yang mana raja merupakan sebagai penaung

kepada upacara keagamaan. Raja Mongkut sendiri pernah menjadi semi Buddha dan

terlibat dalam usaha membina kuil/wat.

Trias Politika

Kesalahan utama elit sipil di Thailand adalah tidak mau berbagi kekuasaan antara

kelompok politik satu dengan kelompok politik yang lain, sehingga militer tergoda untuk

masuk ke panggung politik dengan alasan demi stabilitas politik dan keamanan.

Penguasa militer Thailand melantik Jendral (Purn) Surayud Chulanont sebagai

perdana menteri interim, memenuhi janji menyerahkan pemerintahan kepada sipil. Jendral

Sonthi Boonyaratkalin Panglima angkatan darat Thailand mengambil alih kekuasaan (kudeta)

dan membubarkan pemerintahan sipil di bawah PM Thaksin Shinawara 19 September 2006

lalu. Waktu itu Jenderal Sonthi menjanjikan paling lama dua pekan, pemerintahan akan

dikerahkan ke sipil.

Kudeta damai ini disambut ramah oleh raja dan rakyat Thailand yang dua tahun

terakhir ini mulai tidak menyukai gaya pemeritahan Thaksin yang mengelola negara seperti

mengelola perusahaan pribadi. Thaksin pernah mengudurkan diri 14 April 2006, tetapi 23 Mei

2006 kembali menjabat sebagai PM. Hal ini biasa terjadi karena dalam pemilu pihak oposisi

melakukan boikot dan partai Thai Rak Thai menang dalam pemilu.

Sebagai konglomerat tedepan di Bangkok, Thaksin adalah sosok yang populer di

kalangan bawah (grass root), sedangkan di kalangan kelas menengah dianggap sebagai

musuh yang harus disingkirkan, sebab kebijakan ekonomi politik pemerintahannya banyak

merugikan negara dan kelas menengah.


Selama 15 tahun terakhir Thailand berada di dalam demokrasi dan era pemerintahan

sipil. Sebagai negara yang cukup lumayan dalam pembangunan ekonomi yang berbasis

pertanian dan pariwisata, kudeta itu biasa memicu krisis ekonomi di kawasan Asia tenggara.

Kejatuhan bath (1997) sebagai mata uang Thailand akhirnya berhembus ke Malaysia,

Singapura, hingga Korea selatan. Raja Bhumibol Adulyadej adalah figur yang sangat disegani

dan dihormati oleh rakyat negeri gajah putih, dengan jumlah penduduk 64,1 juta (2005), yang

95% penganut agama Buddha dan 4% beragama Islam.

Mengapa militer melakukan kudeta di tengah iklim demokratisasi di Thailand?

Bagaimana budaya politik Thailand dalam menjelaskan fenomena masuknya militer ke

panggung politik? Thailand sering digoncang kudeta. Setidaknya sudah 23 kali dalam 74

tahun terakhir militer melakukan kudeta. Mungkin militer Thailand memegang rekor tertinggi

dalam urusan kudeta yang sering berakhir sukses, namun juga tercatat beberapa kali gagal.

Tradisi yang sama juga terjadi di Filipina meskipun dengan intensitas dan dampak yang

berbeda.

Latar belakang kudeta hampir selalu sama, yakni militer menganggap politisi sipil

tidak fokus mengelola negara dan hanya menciptakan instabilitas politik yang tanpa henti.

Rakyat dikorbankan hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Kudeta bagi rakyat Thailand

bukanlah sesuatu yang luar biasa.

Sebagai pilar ASEAN, Thailand mempunyai sejarah yang panjang dalam menjadi

negara bangsa (nation state). Ketika negara di Asia Afrika dijajah Eropa, Thailand tidak,

sebab wilayah ini dijadikan area terbatas (buffer) antara wilayah jajahan Perancis di Vietnam

dan Inggris di India. Akibatnya nasionalisme anak bangsa Thailand bukan karena pengalaman

sejarah yang sama, tetapi berdasarkan ras dan agama.

Kudeta tak berdarah 1991 mirip kudeta 2006. Raja sebagai pemimpin moral tertinggi

merestui militer masuk kepanggung politik. Dengan adanya budaya kudeta, maka demokrasi

tidak akan dewasa di Bangkok, sebab budaya demokrasi tidak memerlukan tank, bedil, dan

senapan dan orang berseragam yang bicara dengan ujung senjata. Kesalahan untuk elite sipil

di Thailand adalah tidak mau berbagi kekuasaan antara kelompok politik satu dengan politik

yang lain, sehingga militer tergoda untuk masuk ke panggung politik dengan alasan demi

stabilitas politik dan keamanan (http://www.suaramerdeka.com/harian/0610/03/opi03.html).

Cabang Eksekutif

Cabang eksekutif pemerintah dipimpin oleh perdana menteri. Terdiri dari perdana

menteri, para menteri dari berbagai kementerian, dan pejabat permanen dari berbagai

departemen pemerintah. Perdana menteri dipilih oleh DPR, dengan presiden DPR

mengajukan rekomendasi kepada raja untuk pengangkatan. Biasanya orang yang

direkomendasikan sebagai perdana menteri adalah pemimpin partai politik yang memiliki

jumlah terbesar anggota parlemen terpilih. Bagaimana pun, pemerintahan koalisi dapat

dibentuk di mana sejumlah partai politik secara kolektif mewakili mayoritas anggota DPR.

Jika koalisi terbentuk, koalisi dapat memilih beberapa orang lain sebagai perdana menteri, dan

presiden DPR kemudian biasanya menyerahkan nama koalisi perdana menteri kepada Raja.

Menteri harus menjadi anggota DPR setelah rekomendasi dari presiden DPR

disampaikan kepada raja-raja menunjuk perdana menteri. Perdana menteri adalah kepala

pemerintahan. Dia bertanggung jawab untuk administrasi dan semua instansi pemerintahan,

kecuali pengadilan dan badan legislatif, perdana menteri memilih orang-orang, biasanya

anggota DPR, yang dia ingin sebut sebagai menteri atau wakil menteri untuk mengepalai

kegiatan masing-masing kementerian pemerintah.


Cabang Legislatif

Cabang legislatif dapat menyetujui, mengamandemen atau menolak pengeluaran

negara yang diusulkan, memberikan tinjauan menyeluruh terhadap anggaran yang diajukan,

dan membuat perubahan anggaran dalam batasan yang ditentukan oleh konstitusi.

Cabang Yudikatif

Kehakiman Thailand terdiri dari tiga sistem yang berbeda: Mahkamah Kehakiman,

Mahkamah Keadilan, dan Mahkamah Konstitusi Thailand. Tidak ada catatan stenografis

disimpan oleh sidang pengadilan dan catatan terdiri dari apa yang hakim putuskan.

Hakim harus menjalahi ujian dan dua tahap yang berbeda: satu ujian untuk hakim

dilatih di Thailand dan pemeriksaan yang berbeda diberikan bagi hakim yang lulus dari

sekolah hakim asing. Semua hakim secara formal ditunjuk oleh raja.

Orang Thailand memiliki kebudayaan yang relatif stabil dan umum bahasa Tai atau

Thai. Dalam kelompok Thailand ada beberapa divisi yang luas dengan berbagai dialek. Selain

33,7% penduduk yang sentral Thailand (termasuk Bangkok), Thailand timur Laut/ Laos/Isan

tediri dari 34,2%. Sisanya terdiri dari selatan Thailand (13,3%) dan Thailand Utara (18.8%).

Pemilihan umum Thailand 2010 (http://ms.wikipedia.org/wiki/Pilihan-raya-Thailand-

2010) diadakan pada 14 November 2010 oleh Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjiva.

Tawaran itu dibuat berikut bantahan berbulan-bulan puak baju merah (UUD) di kawasan

perniagaan utama di Bangkok. Kumpulan baju merah menyongsong mantan perdana menteri

Thaksin Shinawatra yang berada di Montenegro. Pembangkang turut setuju dengan pilihan

raya baru tetapi parlemen dibubarkan terlebih dahulu. Bagaimanapun, status pilihan raya ini

menjadi tanda tanya sama, akan diadakan pada 2010 atau ditangguhkan ke tahun berikutnya.

Pada 2006, rampasan kuasa berlaku dan berkas perdana menteri Thailand, Thaksin

Shinawatra terpaksa meletakkan jabatan. Kemudian Pilihan Raya Thailand 2007 diadakan.

Thaksin dikenakan tuduhan korupsi oleh Mahkamah Thailand dan hartanya dirampas. Ini

menyebabkan pembentukan perhimpunan baju merah pada 14 Maret secara aman. Tetapi,

perhimpunan pada 14 Mei bertukar menjadi ganas dan Bangkok menjadi zona perang.

Setelah dua bulan rusuhan (Maret-April 2007), Abhisit menawarkan pemilihan umum

untuk menyelesaikan protes, UUD setuju menamatkan protes. Shinawatra juga setuju

berkompromi dan menggesa baju merah mencari jalan penyelesaian. Walaupun baju merah

setuju dengan pilihan raya tetapi masih enggan menamatkan perhimpunan. Mereka menuntut

Abhisit menetapkan tarikh sebenarnya dan menuntut parlemen dibubarkan terlebih dahulu.

Baju kuning pula mengadakan unjuk rasa dan menuntut baju merah mundur saja karena

banyak kerugian material yang dialami.

B. Republik Filipina

Sejarah dan Politik Republik Filipina

Asia Tenggara adalah sebutan untuk wilayah daratan Asia bagian timur yang berdiri

dari Jazirah Indo-Cina dan kepulauan yang banyak serta terlingkupi dalam negara Indonesia

dan Filipina. Islam di Asia mempunyai 3 bentuk penyebaran; pertama, penyebaran Islam

melahirkan mayoritas penduduk, kedua, kelompok minoritas Islam dan ketiga, kelompok

negara Islam tertindas.

Peta 5: Republik Filipina


Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 7.107 pulau dengan berbagai

suku dan komunitas etnis. Sebelum kedatangan Islam, Filipina adalah sebuah wilayah yang

diakui oleh kerajaan-kerajaan. Islam dapat masuk dan diterima dengan baik oleh penduduk

setempat setidaknya karena ajaran Islam dapat mengakomodasi berbagai tradisi yang telah

mendarah daging di hati mereka. Secara kuantitatif, statistik demografi pada tahun 1977,

masyarakat Filipina berjumlah 44.300.000 jiwa. Sedangkan jumlah masyarakat Muslim

dengan persentase 5,3% Muslim dengan unsur dominan komunitas Mindanao dan

Maguindanao (Hamid A. Rabie 1985: 79). Kini, jumlah penduduk Filipina sesuai sensus 2016

adalah 103.3 juta jiwa.

Pembahasan empiris politik Islam akan dimulai dari sejarah masuknya Islam ke

wilayah ini serta proses Islamisasi yang ada. Masa kolonial yang kemudian dihadapi oleh

bangsa ini akan menjadi pembahasan berikutnya, sekaligus dampak yang terjadi terhadap

perkembangan Islam di negara tersebut. Sebagai mana diketahui, Filipina menghadapi dua

kali masa penjajahan, yaitu oleh Spanyol dan Amerika.

Para ahli sejarah menemukan bukti abad ke-16 dan abad ke-17 dari sumber Spanyol

tentang keyakinan agama penduduk Asia Tenggara termasuk Luzon, yang merupakan bagian

dari negara Filipina saat ini sebelum kedatangan Islam. Sumber tersebut memberikan

penjelasan bahwa sistem keyakinan agama yang sangat dominan ketika Islam datang pada

abad ke-14 sarat dengan berbagai upacara pemujan untuk orang yang sudah meninggal. Hal

ini jelas sekali tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menentang keras penyembahan berhala

dan politisme. Namun, tampaknya Islam dapat memperlihatkan kepada mereka bahwa agama

ini dari pendiri yang menjamin arwah orang yang meninggal dunia berada dalam keadaan

tenang, yang ternyata dapat mereka terima (Antony Reid 2004: 24-25).

Di sisi lain, tidak dapat diragukan lagi bahwa skala perdagangan termasuk sepanjang

wilayah pesisir Kepulaun Filipina. Para pedagang dari berbagai negeri bertemu dan

menimbulkan adanya pertukaran baik di bidang ilmu pengetahuan maupun agama (Antony

Reid 2004: 32). Di antara semua agama besar di dunia, Islam adalah agama yang paling serasi

dengan dunia perdagangan. Alquran maupun hadis sebagai sumber tertinggi dalam agama

Islam yang banyak memuji kepada perdagangan yang dapat dipercaya.

Hal ini membangkitkan orang yang cenderung bergerak dalam dunia perniagaan pasti

terpikat dengan ajaran Islam. Dari sini Islam terus memperluas pengaruhnya secara kultural

yaitu dengan melalui perkawinan antara etnis hingga akhirnya melalui sistem politik. Jalur

yang terakhir ini (politik) terjadi ketika Islam telah dipeluk oleh para penguasa khususnya

para raja.


Menurut para ahli sejarah, pada penghujung akhir abad ke-14 seorang raja terkenal

dari Manguindanao memeluk Islam. Dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai

dirintis. Raja Manguindanao kemudian menjadi seorang Datuk yang berkuasa di provinsi

Davao di bagian tenggara pulau Mindanao. Setelah itu, Islam disebarkan ke pulau Lanao dan

bagian utara Zamboanga serta daerah pantai lainnya. Sepanjang garis pantai kepulauan

Filipina semuanya berada di bawah kekuasaan pemimpin Islam yang bergelar datuk atau raja.

Kedatangan orang-orang Spanyol ke Filipina pada tahun 1521 M bertujuan untuk

menjajah juga menyebarkan agama Kristen. Dengan kekerasan, persuasi, atau mendudukkan

secara halus menggunakan hadiah, orang Spanyol dapat memperluas kedaulatannya hampir ke

seluruh wilayah Filipina. Namun, ketika Spanyol menaklukkan wilayah utara Filipina dengan

mudah dan tanpa perlawanan berarti, tidak demikian halnya dengan wilayah selatan. Tentara

Kolonial Spanyol harus bertempur mati-matian melawan kesultanan Islam di wilayah selatan

Filipina, yakni Sulu, Mangindanao dan Buayan. Rentetan peperangan yang panjang antara

Islam dan Spanyol hasilnya tidak nampak keculi bertambahnya ketegangan antara Kristen dan

orang Islam Filipina (Tim Penyusun Pengantar Studi Islam 2006: 307-308).

Selama masa kolonial, Spanyol menerapkan politik devide and rule (pecah belah dan

kuasai) serta mission-sarce (misi suci Kristenisasi) terhadap orang Islam. Bahkan orang Islam

distigmatisasi sebagai Moor (Moro), artinya orang yang buta huruf, jahat, tidak bertuhan, dan

tukang bunuh. Sejak saat itu julukan Moro melekat pada orang Islam yang mendiami kawasan

Filipina selatan tesebut. Tahun 1578 M terjadi perang besar yang melibatkan orang Filipina

sendiri. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan Islam di negara ini cukup menyatu pada

masyarakatnya sehingga tumbul perlawanan.

Pada masa Imperialisme Amerika Serikat tahun 1896, Presiden Mc. Kinley

memutuskan untuk menduduki Filipina untuk melakukan kristenisasi –mengkristenkan dan

membudayakan– rakyat sebagaimana ia ajukan. Amerika datang ke Mindanao dengan

menampilkan diri sebagai seorang sahabat yang baik dan dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan

dengan ditandatanganinya Traktat Bates (20 Agustus 1898 M) yang menjanjikan kebebasan

beragama, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan mendapatkan pendidikan bagi

bangsa Maro.

Catatan dalam sejarah Filipina bahwa selama periode 1898-1902, Amerika tenyata

telah mengunakan waktu tersebut untuk membebaskan tanah serta hutan di wilayah Moro

untuk keperluan ekspansi para kapitalis. Bahkan periode 1903-1913 dilaluikan AS untuk

memerangi berbagai kelompok perlawanan Bangsa Moro. Namun, Amerika memandang

peperangan tidak cukup efektif meredam perlawanan Bangsa Moro. Amerika akhirnya

menerapkan strategi penjajahan melalui kebijakan pendidikan dan bujukan. Kebijakan ini

kemudian disempurnakan oleh orang Amerika sebagai ciri khas penjajahan mereka.

Masa pra-kemerdekaan ditandai dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajah

Amerika ke pemerintah Kristen Filipina di Utara. Untuk menggabungkan ekonomi Moroland

ke dalam sistem kapitalis, diberlakukan hukum tanah warisan jajahan AS yang sangat

kapitalistis, seperti Land Registration Act No. 496 (November 1902) yang menyatakan

keharusan pendaftaran tanah dalam bentuk tertulis, ditanda-tangani dan di bawah sumpah.

Kemudian Philippine Commission Act No. 718 (4 April1903) yang menyatakan hibah tanah

dari para Sultan, Datuk, atau kepala suku non Kristen sebagai tidak sah, jika dilakukan tanpa

ada wewenang atau izin dari perintah (Tim Penyusun Pengantar Studi Islam 2006: 308).


Pada intinya ketentuan tentang hukum tanah ini merupakan legalisasi penyitaan tanah

kaum Muslimin (tanah adat dan ulayat) oleh pemerintah kolonial AS dan pemerintah Filipina

di utara yang menguntungkan para kapitalis.

Kemerdekaan yang didapatkan Filipina pada 4 Juli 1946 M dari Amerika Serikat

ternyata tidak memiliki arti khusus bagi Bangsa Moro. Hengkangnya penjajahan pertama

(Amerika Serikat) dari Filipina tenyata memunculkan penjajah lain (pemerintah Filipina).

Namun, patut dicatat, pada masa ini perjuangan bangsa Moro memasuki babak baru dengan

dibentuknya front perlawanan yang lebih terorganisir dan maju, seperti MIM (Mindanao

Independence Movement), MNLF, MILF, MNLF-Reformis, dan BMIF.

Namun, pada saat yang sama, juga merupakan masa terpecahnya kekuatan Bangsa

Maro menjadi faksi yang melemahkan perjuangan mereka secara keseluruhan. Tekanan

semakin terasa hebat dan berat ketika Ferdinand Marcos berkuasa (1965-1986). Dibandingkan

dengan masa pemerintahan semua Presiden Filipina dari Jose Rizal sampai Fidel Ramos,

pemerintahan Ferdinand Marcos merupakan masa pemeritahan paling represif bagi Bangsa

Moro. Pembentukan Muslim Independence Movement (MIM) pada 1968 dan Marco

Liberation Front (MLF) pada 1971 tak biasa dilepaskan dari sikap politik Marcos.

Perkembangan berikutnya, MLF sebagai induk perjuangan bangsa Moro akhirnya

terpecah. Pertama, Moro National Liberation Front (MNLF) pimpinan Nur Misuari yang

berideologikan nasionalis-sekuler. Kedua, Moro Islamik Liberation Front (MILF) pimpinan

Hashim Selamat, seorang ulama pejuang, yang murni berideologikan Islam dan bercita-cita

mendirikan negara Islam di Filipina Selatan (Tim Penyusun Pengantar Studi Islam 2006:

309).

Namun dalam perjalananya, ternyata MNLF pimpinan Nur Misuri mengalami

perpecahan kembali menjadi kelompok MNLF-Repormis pimpinan Dimas Pundato (1981)

dan kelompok Abu Sayyaf pimpinan Abdurrazak Janjalani (1993). Tentu saja perpecahan ini

memperlemah perjuangan bangsa Moro secara keseluruhan dan memperkuat posisi

pemerintah Filipina dalam menghadapi bangsa Moro. Ditandatanganinya perjanjian

perdamaian antara Nur Misuari (ketua MNLF) dengan Fidel Ramos (Presiden Filipina) pada

30 Agustus 1996 di Istana Merdeka, Jakarta lebih menunjukkan ketidaksepakatan Bangsa

Moro di dalam menyelesaikan konflik yang telah memasuki 2 dasawarsa itu.

Di satu pihak, mereka menghendaki diselesaikannya konflik dengan cara diplomatik

(diwakili oleh MILF). Semua pihak memandang caranyalah yang paling tepat dan efektif.

Namun, agaknya Ramos telah memilih salah satu di antara mereka walaupun dengan penuh

resiko. “Semua orang harus memilih, tidah mungkin memuaskan semua pihak”, katanya.

Jadilah bangsa Moro seperti saat ini, minoritas di negeri sendiri (Tim Penyusun Pengantar

Studi Islam 2006: 308). Pada dasarnya ada beberapa faktor penyebab sulitnya bangsa Moro

berintegrasi secara penuh kepada pemerintah Republik Filipina alasan yang menjadi

penyebab, yaitu:

Pertama, bangsa Moro sulit menerima Undang-undang nasional karena jelas undang-undang

tersebut berasal dari Barat dan Katolik dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Kedua, sistem sekolah yang menetapkan kurikulum yang sama tanpa membedakan perbedaan

agama dan kultur membuat bangsa Moro malas untuk belajar di sekolah yang

didirikan oleh pemerintah.

Ketiga, adanya trauma dan kebencian yang mendalam pada bangsa Moro atas program

perpindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Filipina ke wilayah merdeka


di Mindanao karena program ini telah mengubah mereka dari mayoritas menjadi

minoritas di segala bidang kehidupan.

Dapat disimpulkan bahwa proses Islamisasi di Filipina pada awal masa adalah melalui

tiga hal, yaitu perdagangan, perkawinan, dan politik. Diterimanya Islam oleh orang

Mindanao, Sulu, Manila, dan sepanjang pesisir pantai kepulauan Filipina tidak terlepas dari

ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang tersebut dapat mengakomodasi tradisi lokal.

Umat Islam Filipina yang kemudian dikenal dengan bangsa Moro, pada akhirnya

menghadapi berbagai hambatan, baik pada masa kolonial maupun pasca kemerdekaan. Bila

diruntun ke belakang, perjuangan bangsa Moro dapat dibagi menjadi tiga fase: Pertama, Moro

berjuang melawan penguasa Spanyol selama lebih dari 375 tahun (1521-1898). Kedua, Moro

berusaha bebas dari kolonialisme Amerika selama 47 tahun (1898-1946). Ketiga, Moro

melawan pemerintah Filipina (1970-sekarang).

Konstitusi Filipina

Filipina adalah sebuah republik konstitusional dengan sistem pemerintahan

presidensial. Konggres bikameral terdiri dari senat, yang berfungsi sebagai Majelis Tinggi,

dengan anggota yang dipilih untuk masa jabatan enam tahun, dan DPR melayani Majelis

Rendah dengan anggota yang dipilih untuk masa jabatan tiga tahun. Senator dipilih pada

pemilihan umum, sedangkan wakil dipilih dari kabupaten legislatif dan melalui representasi

sektoral (http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan-Perwakilan-Rakyat-Filipina).

Trias Politik dan Pranata Hukum Filipina

1. Cabang Eksekutif

Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintah serta panglima

angkatan bersenjata. Presiden dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan selama enam

tahun, di mana ia akan menunjuk, memilih, dan mengepalai kabinet.

Ia mewakili pemerintah sebagai keseluruhan dan melihat semua hukum yang

ditegakkan oleh pejabat dan pegawai departemennya. Dia memiliki kontrol atas birokrasi

departemen eksekutif dan kantor. Hal ini berarti bahwa ia memiliki wewenang untuk

mengasumsikan langsung fungsi biro, departemen dan kantor eksekutif atau berhak untuk

mencampuri urusan departemen melalui kebijaksanaan pejabat (http://jlp-

law.com/blog/branches-of-the-philippine-government-separation-of-power/)

2. Cabang Legislatif

Dewan legislatif, Filipina mempunyai dua kamar: Kongres terdiri Senat dan Dewan

Perwakilan; anggota keduanya dipilih oleh pemilihan umum. Terdapat 24 senator yang

menjabat selama 6 tahun, sedangkan Dewan Perwakilan terdiri dari tidak lebih 250

anggota Kongres yang melayani selama 3 tahun.

3. Cabang Yudikatif

Mahkamah agung terdiri dari ketua hakim dan empat belas hakim agung haruslah dari

warga Filipina, setidaknya berusia empat puluh (40) tahun, dan telah menjadi hakim

pengadilan rendah selama lima belas (15) tahun atau lebih. Seorang hakim biasa

memegang jabatan sampai mencapai usia tujuh puluh (70) tahun selama perilakunya baik.

C. Republik Singapura

Singapura ialah sebuah republik berparlemen yang mengamalkan parlemen ekadewan

berlandaskan sistem Westminster, yang mewakili berbagai kawasan pemilihan. Perlembagaan

Singapura menetapkan demokrasi berperwakilan sebagai sistem politik negara. Partai


tindakan rakyat (PEITR atau PAP) berjaya menguasai parlemen di setiap pemilihan umum

sejak negara awal memerintah pada tahun 1959.

Peta 6: Republik Singapura

Sebagian besar kuasa eksekutif terletak pada kabinet yang diketahui oleh perdana

menteri. Jawatan presiden Singpura yang asalnya berbentuk istiadat, diberi sedikit kuasa veto

pada tahun 1991 untuk beberapa keputusan penting seperti penggunaan rizab negara dan

pelantikan kehakiman. Wewenang pembuatan hukum dijalankan oleh parlemen. Pemilihan

umum anggota parlemen di Singapura berlandaskan pluralitas untuk kawasan pemilihan

perwakilan berkumpulan sejak amandemen UU Pemilihan Umum dan Parlemen pada tahun

1991.

Anggota parlemen (MP) terdiri dari ahli-ahli yang terpilih, tanpa kawasan pemilihan

dan dicalonkan. Mayoritas MP ini dipilih menelusuri pemilihan umum berasaskan sistem

pemegang suara terbanyak, dan mewakili kawasan ahli tunggal (Single member

Constituencies, SMC) atau perwakilan berkelompok (Group Representation Constituencies,

GRC).

Singapura terkenal menjaga reputasinya dan menjadi di antara negara yang paling

rendah adanya praktek korupsi di dunia oleh Transparancy International.

Islam di Singapura

Tidak ada bantahan bahwa Singapura adalah negara liberal. Demokrasi yang mengacu,

baik langsung maupun tidak, kepada Amerika Serikat tersebut terlihat dari kebijakan-

kebijakan yang diambil pemerintah Singapura yang sekarang ini cenderung sekuler. Namun

demikian, Islam Singapura menjadi warna tersendiri bagi negeri bersimbol kepala singa

tersebut.

Islam, kendati hanya dianut oleh sekitar 15% dari seluruh populasi penduduk

Singapura, tetap semarak dengan kegiatan-kegiatan keIslaman. Kehidupan Islam Singapura

berbeda di bawah kendali dan kewenangan the Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS).

Majelis ini pula mengeluarkan fatwa-fatwa pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan

sehari-hari komunitas umat Islam di Singapura.

Menurut informasi resmi dari pemerintah Singapura, Majelis Ugama Islam Singapura

didirikan pada 1968. Seperti halnya Majelis Ulama Indonesia, MUIS pun bertanggung jawab

dalam hal mengelola aktivitas yang menyangkut keperluan umat seperti zakat, wakaf, ibadah

haji, dan juga mengurus sertifikasi halal.


Lebih lanjut, tugas dan fungsi MUIS menyangkut dunia pendidikan, bertanggung

jawab pada pengelolaan terutama masalah administrasi bagi madrasah dan lembaga

pendidikan Islam lainya. Bahkan bertangung jawab juga pada masalah yang menyangkut

keperluan umat pada umumnya. Kendati berada di negara yang cenderung sekuler, masalah

kehalalan suatu produk menjadi perhatian utama umat Islam di Singapura. Tidak

mengherankan jika masalah sertifikat halal ini secara formal telah dimulai sejak tahun 1978

lebih dahulu dibanding dengan isu sertifikat halal di Indonesia yang mayoritasnya justru

memeluk agama Islam. MUIS sendiri sampai tahun 2009 telah mengeluarkan tidak kurang

dari 2.600 sertifikat halal yang menjadi jaminan kehalalan produk makanan untuk melayani

sekitar 15% dari populasi penduduk Singapura yang menganut agama Islam.

Menempati gedung yang mewah di 273 Braddell Road, Singapura, gedung Islamic

Centre Singapura berada. Gedung Islamic Centre Singapura ini menjadi identitas bagaimana

tumbuh dan berkembangnya agama Islam di Singapura. Selain tempat berkantor markas besar

MUIS, di komplek Islamic Centre Singapura ini juga terdapat Masjid Muhajirin yang menjadi

simbol dari kekuatan keimanan umat Islam Singapura dan Madrasah al-Irsyad al-Islamiah

yang menjadi pusat kegiatan pendidikan Islam.

Maju dan mundurnya MUIS bagi masyarakat Muslim Singapura berada di puncak

kepemimpinan Haji Mohamad Alimi Musa yang menjabat sebagai presiden, dan seorang

ulama besar Singapura, Syed Isa Bin Mohamed bin Semait. Di puncak keduanyalah

komunitas umat Islam Singapura menunjukkan eksistensinya

(http://www.anneahira.com/islam-singapura.html)

Sistem Pemerintahan Negara Singapura

Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan

parlementer unikameral Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi

Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Partai aksi

rakyat (PAP) mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas parlemen di

setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959. Freedom House menyebut

Singapura sebagai sebagian bebas laporan freedom in the word dan para ekonomi

menempatkan Singapura pada tingkat rezim hibrida, ketiga dari empat peringkat dalam

“Indeks Demokrasi”.

Konstitusi Singapura

Konstitusi Singapura berdasar pada sistem Westminster karena Singapura merupakan

bekas jajahan Inggris. Posisi presiden adalah simbolis dan kekusaan perintah berada di tangan

perdana menteri yang merupakan ketua partai politik yang memilki kedudukan mayoritas di

parlemen.

Trias Politika dan Pranata Hukum Singapura

1. Cabang Eksekutif

Tampuk kekuasan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana

menteri. Presiden Singapura, secara historis merupakan jabatan seremonial, diberikan hak

veto tahun 1991 untuk beberapa keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional

dan penunjukan jabatan yudisial. Meski jabatan ini dipilih melalui pemilu rakyat, hanya

pemilu 1993 yang pernah diselenggarakan sampai saat ini.


Cabang legislatif pemerintah dipegang oleh parlemen. Angota parlemen (MP) terdiri

dari anggota terpilih, non-Konstituensi dan dicalonkan. Mayoritas MP terpilih melalui


pemilihan umum dengan sistem pertama-melewati, pos dan mewakili anggota tunggal

atau konstituensi perwakilan kelompok (GRC).

3. Cabang Yudikatif

Meski hukum di Singapura diwariskan dari hukum Inggris dan India Britania, meliputi

banyak elemen hukum Inggris, dalam beberapa kasus hukum ini keluar dari warisan

tersebut sejak kemerdekaan. Contohnya adalah pengadilan oleh juri dihapuskan.

Singapura memiliki hukum dan penalti yang meliputi hukuman korporal yudisial dalam

bentuk pencambukan untuk pelanggaran seperti pemerkosaan, kekerasan, kerusuhan,

penggunan obat-obatan terlarang, vandalism properti, dan sejumlah pelanggaran imigrasi.

Partai-partai Politik Singapura

Singapura adalah sebuah negara demokratik presidensial yang melakukan pemilihan

umum selang beberapa waktu sekali. Di Singapura terdapat beberapa partai, namun dalam

prakteknya biasa dibilang Singapura adalah negara satu partai karena partai aksi rakyat (PAP)

selalu dengan mutlak memenangkan pemilu.

• Partai Aksi rakyat ( Peoples Action Party)

• Partai Buruh Singapura (Workers Party Singapure)

• Partai Demokratik Singapura (Singapore Demokratic Party)

• Partai Perpaduan nasional (National Solidarity Party)

• Partai Rakyat Singapura (Singapure Peoples Party)

• Partai Keadilan Singapura ( Singapure Justice Party)

• Pertumbuhan Melayu Singapura

• Perikatan Demokratik Singapura (Singapore Democratic Alliance)

Presiden Singapura merupakan kepala negara yang dipilih dari Malaysia pada tahun

1965. Ia menggantikan jabatan Yang Di-Pertuan Negara yang diciptakan ketika Singapura

diberi hak untuk memerintah secara sendiri pada tahun 1959. Encik Yusof Ishak, Yang Di-

Pertuan Negara yang terakhir, sekaligus menjadi Presiden pada 9 Agustus 1965.


BAB IV

Islam dan Politik di Asia Selatan

Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan

A. Republik Afghanistan

Antara 1964 dan 1973, pemeritah Afghanistan adalah monarki konstitusional untuk

pertama kalinya dalam sejarah. Kepala pemerintahan adalah pemerintahan yang ditunjuk oleh

raja dan bertanggung jawab kepada badan legislatif bikameral. Sistem ini memberikan jalan

untuk sebuah sistem tradisional yang lebih otoriter pada tanggal 17 Juli 1973, saat

Afghanistan menjadi sebuah republik, yang dipimpin oleh Muhammad Daoud Khan, sebagai

presiden dan perdana menteri. Sebuah konstitusi paru pada tanggal 1977 menciptakan negara

satu partai dengan eksekutif yang kuat dan sebuah badan legislatif bikameral lemah. Partai

Demokrasi Rakyat Afghanistan beraliran komunis konstitusional ini dibatalkan setelah

mereka merebut kekuasaan pada April 1978 (Adjid Thohir 2009: 199).

Peta 7: Republik Afghanistan

Antara tahun 1978 dan 1980, terdapat 167 anggota komunis Dewan Revolusi

dieksekusi kekuasaan legislatif. Kepala negara (presiden) yang dipimpin presidium dewan itu,

untuk mana 21 anggota kabinet bertanggung jawab secara resmi. Sebuah konstitusi sementara,

yang diperkenalkan pada bulan April 1980, dijamin menghormati Islam dan tradisi nasional,

mengutuk kolonialisme, imperialism, Zionisme, dan fasisme, dan menyatakan Partai

Demokrasi Rakyat Afghanistan sebagai pembimbing dan mobilisasi kekuatan masyarakat dan

negara. Tujuan tahun kemudian, presiden menyediakan sebuah konstitusi baru yang sangat

kuat untuk diperkenalkan sebagai bagian dari propaganda kampanye Partai Demokrasi Rakyat

Afghanistan. Rekonsiliasi Najibullah tetap sebagai presiden sampai April 1992 ketika ia

mencari perlidungan di kantor PBB di Kabul sebagai Pasukan Mujahidin yang tertutup di kota

(http://en.wikipedia.org/wiki/republic-of-Afganistan diunduh pada 07/12/2010, pukul 14.30

WIB).


Dengan jatuhnya pemerintah Najibullah sebuah Partai Tujuan Aliansi (SPA) dari

kelompok Islam mengumumkan rencana untuk membentuk Pemerintah Interim Afghanistan

(AIG) dibebankan dengan mempersiapkan jalan bagi pemilu. Namun, Profesor Burhanuddin

Rabbani memproses kooptasi dengan membentuk sebuah dewan kepemimpinan yang terpilih

sebagai presiden. Setelah pertempuran antarfaksi, negara menjadi anarki dan menetapkan

panggung untuk munculnya gerakan Islam konservatif, Taliban, yang menggulingkan

pemerintahan Rabbani dan pada pertengahan tahun 2000 menguasai semua, tetapi di

kebanyakan provinsi utara negara itu. Tidak ada konstitusi baru dirancang sejak akhir

pemerintahan Najibullah.

Taliban, yang dipimpin oleh Mullah Mohammed Omar, membentuk enam anggota

dewan yang berkuasa di Kabul yang memerintah dengan dekrit. Ultimatum otoritas untuk

kekuasan Taliban beristirahat di dalam Taliban Shura (Majelis), yang terletak di selatan kota

Kandahar (Jhon L Esposito 1995: 144)

Dengan jatuhnya Taliban pada Desember 2001, pemerintah sementara telah dibuat di

bawah pimpinan Hamid Karzai oleh perjanjian yang diselenggarakan di Bonn, Jerman. Ia

terpilih kepala negara pada Juni 2002 dari “Islam Transisi Pemerintah Afghanistan (ITGA)”,

oleh Loya Jirga bersidang bulan itu. Dia menyebutkan sebuah kabinet eksekutif, membagi

kementerian utama antara etnis Tajik dan Pashtun. Dia juga menunjuk tiga wakil presiden dan

keadilan kepala negara tertinggi pegadilan.

Sejarah Awal Pemerintahan

Republik Islam Afghanistan adalah nama dan bentuk pemerintahan baru di

Afghanistan, sepanjang sejarah, ada beberapa sistem dan nama yang digunakan oleh penguasa

Afghanistan:

Emirate of Afghanistan (1823 - 1926)

Kingdom of Afghanistan (1926 - 1973)

Democratic Republic (1978 - 1992) Era Komunis

Islamic State of Afghanistan (1992 - 1996) Era Mujahidin

Islamic Emirate of Afghanistan (1996 - 2001) Era Taliban

Islamic Republic of Afghanistan 2001- sekarang

Sekalipun Taliban mempunyai faktor untuk menggulingkan pemerintahan negara

Islam Afghanistan, namun berdasarkan pengakuan internasional, pemerintahan Afghanistan

dari 1992-2001 adalah negara Islam Afghanistan dengan presiden yang terakhir adalah

Burhanuddin Rabbani (1996) (www.afghangovernment.com/Politics.htm diunduh pada 03

Desember 2010, pukul 21.31 WIB).

Buranuddin Rabbani, pemimpin Jamiaat Islam, salah satu kelompok Mujahidin

terbesar pasca era komunis, kembali menjadi Presiden Afghanistan setalah US dan Aliansi

Utara (gabungan kelompok Mujahidin) merebut Kabul dan menguasai sebagian besar

Afghanistan. Namun, Rabbani hanya berkuasa selama 13 November 2001-22 Desember 2001

sebelum menyerahkan kursi kepresidenan kepada Karzai sebagai bagian dari pemerintah

transisi.

Sebenarnya calon presiden Afghanistan setelah Rabbani yang kuat dan tidak lain

adalah Panglima Mujahidin paling disegani yaitu, Ahmadshah Massoud. Namun, 2 hari

sebelum tragedi WTC, Ahmad Shah Massoud dibunuh oleh kelompok Taliban yang

menyamar jadi wartawan. Dari sini hilang sudah sosok pemimpin yang biasa menyatukan


berbagai faksi di Afghanistan (www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Afganistan

diunduh pada 03 Desember 2010, pukul 21.29 WIB).

Kependudukan dan Batas Wilayah

Jumlah penduduk negara ini sekitar 25.8 juta yang terdiri dari berbagai suku. Bangsa

ini barasal dari keturunan berbagai etnik seperti Arab, Persia, Turki, dan Mongol. Mereka

terbagi menjadi berbagai kelompok suku yaitu Pastun (38%), Tarzik (25%), Hazara (19%)

serta suku kecil lainnya.

Secara geografis batas wilayah negara Afghanistan di belahan timur dan selatan

terjepit oleh Pakistan, sebelah barat oleh Iran, sedangkan sebelah utara oleh Uzbekistan dan

Tajikistan. Negara ini tidak memiliki akses sama sekali ke laut, sehingga menyulitkan dalam

hal perdagangan.

Sosial Budaya

Pada abad ke-19, Afghanistan menjadi negeri penyangga antara kolonial Rusia dan

Kerajaan Inggris yang berdomisili di India. Hampir seluruhnya lebih dari 99% merupakan

daratan yang mencakup 647.000 kilometer persegi. Wilayahnya terdiri dari gunung terjal,

lembah dalam, dan daratan. Karena posisinya terletak di jantung Asia, Afghanistan termasuk

wilayah pusaran kebudayaan yang cukup penting bagi dunia Islam, terutama pada abad

pertengahan sejarah Islam, di mana tempat hubungan perjumpaan kebudayaan antara Persia,

India, dan Turki.

Sejak April 1992, setelah keruntuhan rezim komunis ciptaan Uni Soviet di Kabul,

sebagai pengisi kembali ke daerah perdesaan dan kota provensi. Akan tetapi, pertempuran

antara faksi yang berlanjut antar kelompok Mujahidin Afghanistan untuk menguasai Kabul,

mengakibatkan terjadi lagi pengungsian ratusan ribu jiwa yang sebagian ke Pakistan.

Perjalanan Politik dan Gerakan Sosial-Keagamaan di Afghanistan

Secara historis, tentara Arab Muslim memasuki wilayah itu pada peralihan abad ke-8

M. Banyak pembangunan Muslim muncul di wilayah itu dan mereka memperluas wilayah

Islam hingga ke Asia Tengah dan Selatan. Afghanistan modern adalah sisa dan salah satu dari

dinasti Muslim besar masa lalu di wilayah itu, yaitu Dinasti Durraniah yang didirikan oleh

Ahmad Syah Durrani (memerintah 1747-1772) yang memisahkan diri dari Kesultanan

Mughal di India. Dinasti Durraniah mulai terpecah-pecah pada peralihan abad ke-19 akibat

pertumpahan darah dalam memperebutkan suksesi dan perang saudara yang berlarut (1800-

1880), juga akibat semakin besarnya tekanan dari luar yakni terjadinya pelanggaran terhadap

batas Afghanistan dan Inggris yang berkuasa di India dan Rusia. Hal ini yang mengakibatkan

dua kali perang Inggris dan Afghanistan (1839-1842 dan 1879-1880), sehingga beberapa

wilayah Afghanistan terlepas. Perang saudara dan campur tangan ini telah meninggalkan

“warisan”, kemunduran terutama dalam ekonomi, militer, dan teknologi. Dengan demikian,

Afghanistan merupakan salah satu negara Muslim yang masuk ke dalam perangkap kekuatan

kolonial Eropa pasca kolonial. Dampak bantuan dan campur tangan asing terjadi setelah

perang Inggris Afghanistan II (1879-1880) ketika Inggris mengangkat Amir Abdurrahman

Khan (1880-1901), salah satu anggota keluarga Muhammadzai dari Dinasti Durraniah.

Dengan subsidi tahunan dan bantuan teknis Inggris, Amir Abdurrahman “besi” biasa

mengonsolidasikan kekuasaan atas seluruh negeri.

Sistem Pemerintahan

Sampai sekarang sebagian besar memilih sistem pemerintahan di bawah pimpinan

presiden. Sementara sebagian besar utusan dari wilayah terpencil sebelumnya memilih sistem


parlemen atau monarki. Tetapi, karena di Afghanistan masih dijumpai banyak pejuang

perang, kekuatan milisi dan hingga sekarang tidak ada partai yang dapat dipercaya, maka

dicemaskan sistem parlemen dapat menyebabkan kekacauan baru. Jadi, selama beberapa

tahun mendatang, sampai Afghanistan benar-benar keluar dari situasi pasca konflik, lebih baik

memilih sistem pemerintahan presidensial

(web.archive.org/web/20010309093438/www.afghan-politics.org/Reference/Constitutions-

main.htm&late.goole=ALkJrhhUfz|PwHDjP6BY9j2-YeOZISwUA diunduh pada 03

Desember 2010, pukul 21.35 WIB).

Cabang Eksekutif

Afghanistan adalah sebuah republik Islam. Konstitusi pemerintah Afghanistan

memisahkan menjadi tiga cabang kuat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi itu juga

menyerukan majelis tertinggi atau Loya Jirga untuk mengadakan situasi tertentu.

Presiden adalah kepala cabang eksekutif, presiden berfungsi sebagai kepala negara dan

komando-panglima angkatan bersenjata Afghanistan. Dia dipilih menerima lebih dari 50%

dari suara yang diberikan melalui, umum, rahasia, dan langsung suara gratis. Jika tidak ada

calon presiden menerima lebih dari 50% suara di putaran pertama, pemilih diselenggarakan

dalam waktu dua minggu. Pada babak ini, hanya dua calon dengan jumlah suara tertinggi

yang diperbolehkan untuk berpartisipasi. Dalam jangka masa itu, calon yang dapat mayoritas

suara akan dipilih sebagai presiden. Eksekutif juga mencakup dua wakil presiden dan anggota

kabinet, kabinet menteri diangkat oleh presiden dan disetujui oleh Majelis Nasional.

Cabang Legislatif

Cabang legislatif diberi nama Majelis Nasional atau parlemen. Majelis Nasional terdiri

dari Majelis Tinggi dan Rendah. Majelis Rendah adalah Wolesi Jirga (Majelis Rakyat) dan

Majelis Tinggi adalah Jirga Meshrano (Rumah Tetua). Tidak seorang pun dapat menjadi

anggota dari kedua rumah secara bersamaan. Anggota Jirga Wolesi dipilih oleh rakyat secara

umum, rahasia, dan langsung melalui pemilihan umum yang bebas. Anggota Jirga Meshrano

dipilih dan angkat sebagai berikut:

• Dari antara para anggota dari setiap dewan provinsi, masing-masing dewan memilih satu

orang untuk jangka waktu empat tahun.

• Dari antara dewan distrik di setiap provinsi, masing-masing dewan memilih satu orang

untuk jangka waktu tiga tahun.

Presiden dari kalangan para ahli dan tokoh berpengalaman termasuk dua wakil dari

gangguan dan dua wakil cacat dan dari Kochis menunjuk satu sisa-sepertiga dari anggota

untuk jangka waktu lima tahun. Presiden menunjuk 50% dari kalangan perempuan.

Cabang Yudikatif

Cabang yudikatif tediri dari Mahkamah Agung (Mahkamah), Pengadilan Tinggi, dan

Pengadilan Banding. Mahkamah agung terdiri dari sembilan anggota yang diangkat oleh

presiden untuk jangka waktu sepuluh tahun dengan persetujuan dari Jirga wolesi. Penunjukan

anggota untuk masa jabatan kedua tidak diperkenankan. Presiden menunjuk salah satu

anggotanya sebagai ketua mahkamah agung. Para anggota mahkamah agung tidak dapat

diberhentikan dari layanan mereka sampai akhir masa mereka, kecuali kondisi dinyatakan

dalam pasal 127 konstitusi Afganistan, yang menyatakan:

“Bila lebih dari satu-sepertiga dari anggota permintaa Jirga Wolesisidang hakim ketua,

atau anggota mahkamah agung karena kejahatan yang dilakukan selama pelasanaan tugas, dan

Wolesi Jirga menyetujui permintaan ini dengan sebuah mayoritas dua pertiga suara, terdakwa

diberhentikan dari jabatanya dan kasus ini disebut sebuah pengadilan khusus.”


Ketua mahkamah agung adalah Abdul Salam Azimi. Ia dilantik pada tanggal lima

Agustus 2006. Sebelum Jirga Welesi didirikan, Fazl Hadishinwari adalah ketua mahkamah

agung. Ia ditolak pada tahun 2006 setelah Jirga Wolesi tersebut didirikan.

Majelis Tinggi (Loya Jirga)

Loya Jirga adalah manifestasi tertinggi dari rakyat Afghanistan. Ini terdiri dari:

1. Anggota Majelis Nasional,

2. Ketua tingkat provinsi, dan dewan kabupaten,

3. Para menteri, hakim Ketua anggota mahkamah agung dapat berpartisipasi dalam sidang

Loya Jirga tanpa hak suara.

Loya Jirga seharusnya diselenggarakan dalam situasi berikut:

1. Untuk mengambil keputusan mengenai isu yang berkaitan dengan kemerdekaan,

kedaulatan nasional, integrasi teretorial, dan kepentingan tertinggi negara,

2. Untuk mengubah ketentuan konstitusi, dan

3. Untuk mengadili presiden.

Era Kontemporer

Operasi pemerintah di Afghanistan di masa lalu terdiri dari perebutan kekuasaan,

berdarah kudeta dan transfer kekuasaan tidak stabil. Negeri ini telah diatur oleh banyak sistem

pemerintahan selama abad yang lalu, termasuk monarki, republik, teokrasi, diktator, dan pro-

negara komunis.

1919—terakhir dari tiga perang Anglo-Afghan. Raja Amanullah Khan mengambil tahta

independen Kerajaan Afghanistan.

1973—Mohammad Daout Khan, perdana menteri dan anggota keluarga kerajaan, merebut

kekuasaan sementara Raja Mohammad Zahir Shah berada di Italia.

1978—anggota sayap kiri Partai Demokratik Rakyat Afghanistan merebut kekuasaan setelah

pembersihan dicoba.

1979—Presiden Nur Muhammad Taraki dibunuh dan digantikan oleh perdana menteri,

Hafizullah Amin. Amin kemudian dibunuh dan Uni Soviet menyerang. Babrak

Karmal dilantik sebagai presiden.

1987—Mohammad Najibullah menggantikan Babrak Karmal sebagai presiden.

1989—Tentara Soviet meninggalkan Afghanistan.

1992—Rezim komunis jatuh ke Mujahidin. Profesor Burhanuddin Rabbani menjadi presiden

Republik Islam baru Afghanistan.

1996—Kabul jatuh ke Taliban.

2001—AS dan pasukan koalisi menyerang Afghanistan. Hamid Karzai diangkat menjadi

presiden.

2003—Loya Jirga mengadopsi konstitusi baru, restrukturisasi pemerintah sebagai sebuah

republik Islam.

2004—Hamid Karzai yang dipilih presiden Afghanistan.

B. Republik Bangladesh


Republik Rakyat Bangladesh adalah

sebuah negara di Asia Selatan yang berbatas

dengan India di barat, utara, dan timur,

Myanmar di tenggara, dan teluk Banggala di

selatan. Bangladesh, bersama dengan

Banggala barat di India, membentuk

kawasan Etno-linguistik Benggala.

Bangladesh secara harfiah bermakna

“Negara Bangla”. Ibu kota dan kota terbesar

Bangladesh ialah Dhaka.

Perbatasan Bangladesh ditetapkan

melalui pemisahan India pada tahun 1947.

Negara ini merupakan sayap timur Pakistan

(Pakistan Timur) yang terpisah dari sayap

barat sejauh 1.600 kilometer. Diskriminasi

politik, bahasa, dan ekonomi menimbulkan

perpecahan antara kedua sayap, yang

berjuang pada meletusnya perang

kemerdekaan tahun 1971 dan pendirian

negara Bangladesh. Tahun-tahun setelah

kemerdekaan ditandai dengan kelaparan,

bencana alam, kemiskinan, huru-hara politik, korupsi, dan kudeta militer.

Peta 8: Republik Bangladesh

Bangladesh memilih jumlah penduduk terbesar kedelapan di dunia dan merupakan

salah satu segara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan tertinggi, namun pendapat

perkapita Bangladesh telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinan

turun 20% sejak awal tahun1990-an. Negara ini dimasukkan sebagai salah satu bagian dari

“Next Eleven” Ibu kota Dhaka dan wilayah urban lainnya menjadi penggerak utama di balik

pertumbuhan ini.

Secara geografis, negara ini berada di Delta Gagga-Brahmaputra yang subur.

Bangladesh mengalami banjir angin musim tahunan, dan silon kerap terjadi.

Abad ke-20

Antara tahun 1905 hingga 1911, dilakukan usaha untuk memisahkan provinsi

Benggala menjadi dua zona dengan Dhaka sebagai ibu kota zona timur. Ketika India dibagi

pada tahun 1947, Benggala dibagi berdasarkan garis religious. Bagian barat Benggala masuk

ke wilayah India, dan bagian timur bergabung dengan Pakistan sebagai provinsi yang disebut

Benggala timur (nantinya menjadi Pakistan timur).

Pada tahun 1950, reformasi tanah dilakukan di Benggala timur dengan dihapuskannya

sistem zamindar feudal. Pemerintahan Pakistan saat itu didominasi oleh Pakistan Barat.

Gerakan bangsa Benggali pada tahun 1951 merupakan tanda awal perpecahan antara Pakistan

barat dan timur.

Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat terus meningkat pada dekade-dekade

berikutnya, dan Liga Awami muncul sebagai suara politik penduduk berbahasa Benggali.

Mereka meminta otonomi pada tahun 1960-an dan pada tahun 1966, pemimpin bergerak

Sheikh Mujibur Rahman dipenjara. Ia dilepaskan pada tahun 1969 setelah meletusnya

pemberontakan rakyat.


Pada tahun 1970, Siklon Bhola menyerang pantai Pakistan Timur. Siklon ini

menewaskan hingga setengah juta jiwa, namun pemerintah pusat tidak serius menangani

bencana ini. Pada tahun 1970, Liga Awami memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan

parlemen, namun Sheikh Mujibur Rahman dilarang berkuasa sehingga kemarahan rakyat

berbahasa Benggali semakin meningkat.

Setelah pembicaraan dengan Mujib, presiden Yahya Khan menangkapnya pada

tanggal 26 Maret 1971, dan melancarkan operasi Searchliht. Target utama operasi tersebut

adalah kaum intelektual dan orang Hindu. Operasi ini menewaskan banyak orang.

Sebelum ditangkap, Syeikh Mujibur Rahman secara resmi menyatakan kemerdekaan

Bangladesh dan mengarahkan semua orang untuk bertempur hingga semua tentara Pakistan

berhasil diusir. Pemimpin Liga Awami mendirikan pemerintahan dalam pembuangan di Kota,

India. Pemerintahan dalam pembuangan secara resmi diambil sumpahnya di Mujib Nagar,

distrik Kustia, Pakistan Timur, pada tahun 17 April 1971 dengan Tajuddin Ahmad sebagai

perdana menteri pertamanya.

Perang kemerdekaan Bangladesh berlangsung selama Sembilan bulan. Mukti Bahini

(Tentara Pembebasan) melancarkan perang gerilya besar-besaran terhadap tentara Pakistan.

Perjuangan kemerdekaan Bangladesh mendapatkan bantuan penuh dari India. Mukti Bahini

dan India berhasil mencapai kemenangan terhadap Pakistan pada 16 Desember 1971, dengan

90.000 orang ditawan oleh India.

Jatiyo Smriti Soudho didirikan untuk mengenang korban perang kemerdekan

Bangladesh. Setelah merdeka, Bangladesh menjadi negara demokrasi parlementer dengan

Mujib sebagai perdana menteri. Pada pemilihan parlemen tahun 1973, Liga Awami

mendapatkan suara terbanyak.

Kelaparan menimpa seluruh negeri antara tahun 1973 hingga 1974 pada awal tahun

1975, Mujib berusaha menerapkan kekuasaan sosialis atau partai melalui BAKSAL yang baru

dibentuk. Pada 15 Agustus 1975, Mujib dengan kebanyakan anggota keluarganya dibunuh.

Kudeta-kudeta berdarah terus berlangsung hingga Jenderal Ziaur Rahman berkuasa. Ia

mengembalikan sistem multipartai dan mendirikan partai nasionalis Bangladesh (PNB).

Kekuasan Zia berakhir setelah ia dibunuh pada tahun 1981. Penguasa utama Bangladesh

selanjutnya adalah Jenderal Hussain Muhammad Ershad, yang memperoleh kekuasaan

melalui kudeta tak berdarah tahun 1982. Ia terpaksa mengundurkan diri pada tahun 1990

setelah meletusnya revolusi besar-besaran.

Sejak saat itu, sistem pemerintahan Bangladesh kembali menjadi demokrasi

parlementer. Isteri Zia, Khaleda Zia, memimpin partai nasionalis Bangladesh menuju

kemenangan pada pemilihan umum 1991 dan menjadi perdana menteri perempuan pertama

dalam sejarah Bangladesh. Liga Awami yang dikepalai oleh Sheikh Hasina Wejed (putri

Mujib) memenangkan pemilu 1996, namun kalah kepada partai nasionalis Bangladesh pada

tahun 2001.

Pada 11 Januari 2007, setelah tejadinya kekacauan politik, pemerintahan pemelihara

(caretaker) ditujukan untuk mengatur pemilihan umum selanjutnya. Perilaku korupsi

merajarela di Bangladesh. Pemerintah pemelihara baru menjadikan pemberantasan korupsi

sebagai prioritas utama. Akibatnya, banyak politikus, pejabat penting, pejabat kecil dan

anggota partai yang ditangkap atas tuduhan korupsi. Pemerintah pemelihara mengadakan


pemilu yang adil dan bersih pada 29 Desember 2008. Shikh Hasina Wejed memenangkan

pemilu dan diambil sumpahnya sebagai perdana menteri pada 6 Januari 2009.

Konstitusi

Bangladesh merupakan negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan

demokrasi parlementer. Presiden ialah kepala negara, kedudukannya banyak diisi dengan

menghadiri upacara kemerdekaan. Kendati pemerintahan sesungguhnya dipegang oleh

perdana menteri yang merupakan kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh badan legislatif

setiap 5 tahun dan memiliki kekuasaan yang normalnya terbatas. Kekuasaan presiden

bertambah masa jabatan pemerintahan pemelihara.

Pemerintahan pemelihara bertanggung jawab dan mengendalikan tradisi menuju

pemerintahan baru. Pejabat pemerintahan pemelihara haruslah non-partisan dan memiliki

waktu tiga bulan untuk menyelesaikan tugasnya. Sistem ini pertama kali dipraktekkan pada

1991 dan dilembagakan pada 1996 sebagai amandemen ke-13 dari konstitusi.

Perdana menteri dipilih melalui upacara pemilihan oleh presiden dan harus menjadi

anggota parlemen, memimpin kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Kabinet terdiri atas

para menteri yang dipilih oleh perdana menteri dan diangkat oleh presiden. Parlemen

unikameral Bangladesh, Jatiyo Sanghad, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan suara

terbanyak dari konstitusi wilayah tunggal untuk menduduki jabatanya selama 5 tahun. Hak

pilih universal berlaku untuk seluruh warga negara saat usianya menginjak 18 tahun.

Konstitusi Bangladesh ditulis pada 1972 dan telah mengalami empat belas

amandemen. Hukum lainnya yang berlaku di negara itu dibuat oleh parlemen yang merupakan

turunan dari konstitusi Badan Peralihan Tertinggi ialah Mahkamah Agung. Hakim agung

diangkat oleh presiden. Institusi peradilan yang menegakan hukum di Bangkadesh lemah.

Pemisahan peradilan dari pemerintahan dilakukan pada 1 November 2007. Diperkirakan

pemisahan ini akan memuat badan peradilan menjadi lebih kuat. Hukum di Bangladesh

banyak berdasarkan pada hukum adat Inggris, namun hukum privat seperti pernikahan dan

warisan berdasar pada yang termaktub dalam kitab suci, sehingga lingkup agama satu bisa

jadi berbeda penegakan hukumnya dengan lingkup agama lainnya

(http://id.wikipedia.org/wiki/Bangladesh diunduh pada 07 Desember 2010, pukul 14.33

WIB).

Dua partai utama di Bangladesh ialah Partai Nasionalis Bangladesh (PNB) dan Liga

Awami. PNB bersekutu dengan partai Islam seperti Jamaat-e-Islam Bangladesh dan Islam

Oikya Jote, sedangkan Liga Awami bersekutu dengan partai kiri dan sekuler. Pemain penting

lainya ialah partai Jatiya, dikepalai oleh mantan penguasa militer Ershad. Persaingan Liga

Awami-BNP telah memuncak dengan terjadinya demonstrasi, kekerasan, dan pembunuhan.

Poitik mahasiswa khususnya, kuat di Bangladesh, peninggalan dari masa gerakan

pembebasan. Hampir semua partai memiliki sayap mahasiswa aktif dan mahasiswa telah

dipilih ke parlemen.

Dua partai Islam, Jagrata Muslim Janata Bangladesh (JMJB) dan Jamaat-ul-

Mujahideen Bangladesh (JMB) yang dianggap radikal, dilarang pada Februari 2005. Beberapa

serangan bom berskala kecil yang terjadi sejak 1999 diduga dilakukan oleh kedua kelompok

tersebut. Anggota partai yang dicurigai sebagai pelaku ditahan. Pemerintah Bangladesh dipuji

oleh pemimpin dunia akan posisi anti terorisnya yang kuat.

Agama di Bangladesh


Dua agama di Bangladesh adalah Islam (89,7%) dan Hindu (9,2%). Aliran Islam yang

paling banyak dianut adalah aliran Sunni, sementara sisanya adalah Syiah, Ahmadiyah, atau

Sufi. Mayoritas kelompok Bihari menganut aliran Islam Syiah. Kelompok Agama lain adalah

Buddha (0.1% kebanyakan Theravada), Kristen (0.3%, kebanyakan Katolik Roma), dan

animisme (0.1%).

Bangladesh adalah negara Muslim terbesar ke-4 setelah Indonesia, Pakistan, dan India.

Islam merupakan agama negara tetapi agama lain juga boleh dianut. Perserikatan Bangsa-

bangsa telah mengakui negara ini sebagai negara Islam yang demokratis dan demokrat.

C. Republik Islam Pakistan

Di timur, Pakistan berbatasan dengan India. Di barat berbatasan dengan Iran dan

Afghanistan, di utara dengan Afghanistan dan Cina, sedangkan di selatan berbatasan dengan

Laut Arab dan Teluk Oman. Luas Pakistan 703.043 km yang terbagi atas empat provinsi:

Baluchistan, Sindh, Punjab, dan wilayah barat daya. Pakistan bertetangga dengan dua negara

besar di dunia: India dan Cina. Pakistan menjalin hubungan baik dengan Barat di satu pihak,

sedangkan di sisi lain dengan Cina yang komunis (http://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan

diunduh pada 07 Desember 2010, pukul 14.35 WIB).

Peta 9: Republik Islam Pakistan

Pakistan (Islamic Republic of Pakistan) adalah negara yang merdeka pada tanggal 14

Agustus 1947. Sebelum negara ini bergabung dengan India kemudian Pakistan memisahkan

diri dari India dan mengumumkan kemerdekaannya. Pada abad ke-8 agama Islam masuk ke

anak benua India dan sebagian dari wilayah Pakistan sekarang, selama masa penjajahan

Inggris pada akhir abad ke-18, dulu dikuasai oleh kaum Muslimin. Bersamaan dengan

bangkitnya perjuangan rakyat India melawan penjajahan Inggris.

Latar Belakang Politik

Pakistan telah diperintah oleh kedua dan militer pemeritahan demokratis. Dasawarsa

pertama itu dirusak dengan kerusuhan politik dan ketidakstabilan yang mengakibatkan sering

ambruk pemerintahan demokrasi sipil. Dari tahun 1947 hingga 1958 sebanyak tujuh perdana


menteri Pakistan baik mengundurkan diri atau diusir. Ketidakstabilan politik ini membuka

jalan bagi militer pertama Pakistan untuk mengambil alih. Pada tanggal 7 Oktober 1958,

presiden sipil pertama Pakistan Iskandar Mirza diangkat. Ia bekerja sama dengan Jenderal

Mohammad Ayub Khan, namun kemudian Konstitusi Pakistan dibatalkan dan Ayub Kahan

menyatakan Darurat Militer (http://en.wikipedia.org.wiki/Pakistan diunduh pada 07 Desember

2010, pukul 14.30 WIB).

Jenderal Ayub Khan adalah presiden 1958-1969, dan Jenderal Yahya Khan 1969-

1971, keadilan Khan Habibullah Khan Marwat dipilih pertama dan kedua Ketua Senat

Pakistan beberapa kali Khan Sahib bertindak sebagai presiden republik Islam Pakistan,

dengan Zulfikar Ali Bhutto sebagai ahli hukum administrator sipil pertama. Sipil, namun

otokratis, aturan ini terus dilaksanakan pada 1972-1977 di bawah Zulfikar Ali Bhutto, tetapi

ia digulingkan oleh Jenderal Zia-Ul-Haq. Jenderal Zia tewas dalam kecelakaan pesawat tahun

1988, setelah Benazir Bhutto, Putri Zulfikar Ali Bhutto, terpilih sebagai perdana menteri

Pakistan. Dia adalah wanita termuda yang pernah terpilih sebagai kepala pemerintahan negara

Muslim. Pemerintahannya diikuti oleh Nawaz Syarif dan dua pemimpin berganti sampai

kudeta militer oleh Jenderal Pervez Musharraf pada tahun 1999. Karena penguduran diri

Presiden Rafiq Tarar pada tahun 2001, Musharraf menjadi presiden Pakistan.

Pemilu parlemen bangsa diadakan pada bulan Oktober 2002, dengan PML-Q

memenangkan pluralitas kursi di Majelis Nasional Pakistan, dan Zafarullah Khan Jamali dari

partai muncul sebagai perdana menteri. Jamali mengundurkan diri pada tanggal 26 Juni 2004.

PML-Q pemimpin Shujaat Chaudhry Hussen menjadi PM sementara dan digantikan oleh

Menteri Keuangan dan mantan Citibank wakil presiden Shaukat Aziz yang terpilih sebagai

perdana menteri pada tanggal 27 Agustus 2004 oleh suara Majelis Nasional ke-151

(http://www.my-world-guide.com/country/191 diunduh pada 07 Desember 2010, pukul 14.34

WIB).

Kabinet federal Pakistan ini pada tanggal 12 April 2006 memutuskan bahwa

pemilihan umum akan diadakan setelah penyelesaian istilah rakitan konstitusional pada akhir

2007 atau awal 2008 (http://www.answers.com/topic/pakistan diunduh pada 07 Desember

2010, pukul 14.35 WIB).

Cabang Eksekutif

Presiden Pakistan, sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa agama negara adalah

Islam, harus berasal dari komunitas Muslim. Presiden dipilih untuk jangka waktu lima tahun

oleh anggota pemilihan yang terdiri dari anggota majelis nasional, senat, dan anggota majelis

provinsi, presiden memenuhi syarat untuk pemilihan kembali. Tetapi, secara individu ia tidak

dapat meninggalkan kantor selama lebih dari dua periode berturut-turut. Presiden mungkin

mengundurkan diri atau diberhentikan dan mungkin diberhentikan dari jabatannya karena

ketidakmampuan atau perbuatan kotor dengan suara dua-pertiga dari anggota parlemen.

Presiden umumnya bertindak atas nasihat perdana menteri.

Perdana menteri ditunjuk oleh anggota Majelis Nasional melalui pemilihan. Perdana

Menteri dibantu oleh kabinet federal, sebuah dewan menteri yang anggotanya diangkat oleh

presiden dan saran dari perdana menteri. Kabinet federal terdiri dari para menteri, menteri

negara, dan penasihat. Pada awal 1994, ada tiga puluh tiga portofolio menteri: perdagangan,

komunikasi, budaya, pertahanan, pertahanan produksi, pendidikan, lingkungan, keuangan dan

unsur ekonomi, pangan dan pertanian; unsur luar negeri, kesehatan, perumahan; informasi dan

penyiaran; interior; Kashmir urusan dan wilayah utara; hukum dan keadilan; pemerintah

daerah; urusan minoritas; narkotika kontrol, urusan parlemen, minyak dan sumber daya alam

produksi, perencanaan dan pengembangan; kereta api; urusan agama, ilmu pegetahuan dan


teknologi; kesejahteraan sosial; pendidikan khusus; olah raga; negara dan daerah perbatasan,

pariwisata, air dan listrik, pengembangan perempuan; dan urusan pemuda. Oposisi dengan

dipimpin oleh Mian Muhammad Nawaz Sharif.

Cabang Legislatif

Legislatif federal bikameral terdiri dari senat (Majelis Tinggi) dan majelis nasional

(Majelis Rendah). Menurut pasal 50 dari konstitusi, Majelis Nasional, Senat dan Presiden

bersama-sama berbentuk sebuah badan yang dikenal sebagai Majelis-i-Shoora (Dewan

Penasihat). Namun, pemerintah terakhir telah dipecat karena korupsi dengan seruan presiden

pasal 58 dari konstitusi. Presiden berkuasa untuk memecat perdana menteri dan membubarkan

Majelis Nasional, dihapus oleh amandemen ketiga belas dan sebagian dipulihkan oleh

amandemen ketiga belas.

Senat adalah badan legislatif parlemen dengan perwakilan yang sama di masing-

masing provinsi. Ada wakil dari wilayah kesukuan federal dan Islam abad. Ketua senat, di

bawah konstitusi, yang selanjutnya bertindak sebagai presiden seharusnya, kantor menjadi

kosong sampai presiden baru bisa secara resmi terpilih. Baik senat dan majelis nasional dapat

menginisiasikan dan lulus undang-undang kecuali untuk tagihan keuangan. Dalam hal tagihan

lainnya, presiden dapat mencegah bagian kecuali legislatif dalam mengenyampingkan duduk

bersama presiden oleh mayoritas anggota yang hadir dan suara. Berbeda dengan majelis

nasional, Senat tidak dapat dibubarkan oleh presiden (http://go.wor|dbank.org/N4IDIJDKG0

diunduh pada 07 Desember 2010, pukul 14.37 WIB)

Majelis Nasional

Anggota Majelis Nasional dipilih dengan hak pilih universal dewasa (sebelumnya 21

tahun, tetapi berubah menjadi tujuh belas, lalu delapan belas tahun). Kursi dialokasikan untuk

masing-masing dari empat provinsi, wilayah suku federal, dan Islamabad berdasarkan

populasi. Anggota Majelis Nasional berkuasa untuk jangka waktu lima tahun, kecuali mereka

mati atau mundur cepat, atau kecuali Majelis Nasional dibubarkan. Meskipun mayoritas

anggota adalah Muslim, sekitar 5 persen kursi yang disediakan untuk kaum minoritas,

termasuk Kristen, Hindu, dan Sikh. Pemilihan untuk kursi minoritas diselenggarakan atas

dasar pemilih yang terpisah pada saat yang sama dengan jejak pendapat untuk kursi Muslim

selama pemilihan umum.

Cabang Yudikatif

Sistem peradilan mencakup mahkamah agung, pengadilan tinggi provinsi, kabupaten,

dan pengadilan sesi, sipil dan hakim pengadilan perdata dan pidana, pengadilan federal dan

provinsi. Terdapat pula pengadilan jasa, pajak penghasilan, pengadilan perbankan, dan dewan

pendapatan.

Mahkamah Agung

Mahkamah agung memiliki yurisdiksi asli, banding, dan penasihat. Para hakim ketua

mahkamah agung diangkat oleh presiden, hakim mahkamah agung lainnya diangkat oleh

presiden setelah berkonsultasi dengan ketua. Para hakim mahkamah agung dapat menjabat di

kantor sampai usia enam puluh lima, sekarang 68 tahun dan ini juga satu klausul perubahan

ketujuh belas.

Provinsi dan Pengadilan Tinggi

Di setiap provinsi, ada satu pengadilan tinggi. Kini terdapat di empat provinsi, yakni

Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, dan Balochistan. Setelah persetujuan amandemen ke-18

pada konstitusi pada bulan April 2010, pengadilan tinggi baru dibentuk di ibu kota federal

Islamabad dengan nama Pengadilan Tinggi Islamabad. Pada perubahan 18, hakim janji


diusulkan oleh komisi parlemen. Hakim pengadilan tinggi provinsi, sebelumnya ditunjuk oleh

presiden setelah berkonsultasi dengan ketua mahkamah agung.

Ada juga pengadilan syariat federal yang terdiri dari delapan hakim Muslim, termasuk

hakim ketua yang ditunjuk oleh presiden. Tiga dari hakim ulama, yaitu para fukaha dan yang

berpengalaman di bidang hukum Islam. Pengadilan Syariat Federal memiliki yurisdiksi

pertama dan tingkat banding. Pengadilan ini memutuskan apakah hukum apa pun

bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika undang-undang dianggap bertentangan dengan

Islam, presiden, dalam kasus hukum federal, atau gubernur, dalam kasus hukum provinsi,

dibebankan dengan mengambil langkah untuk membawa hukum sesuai dengan perintah

Islam. Pengadilan juga mendengar banding dari putusan pengadilan pidana berdasarkan

undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hudud, yaitu hukum yang berkaitan dengan

tindak pidana seperti mabuk, pencurian, dan hubungan seksual yang melanggar hukum.

Selain itu, ada pengadilan khusus dan pengadilan untuk menangani kasus-kasus jenis

tertentu, seperti pengadilan obat, pengadilan komersial, pengadilan ketenagakerjaan,

pengadilan lalu lintas, pengadilan banding aruransi, sebuah pajak penghasilan pengadilan

banding, dan pengadilan khusus untuk pelanggaran bank. Ada juga pengadilan khusus untuk

mencoba teroris. Banding dari pengadilan khusus pergi ke pengadialn tinggi kecuali untuk

pengadilan tenaga kerja dan lalu lintas, yang memilki forum sendiri untuk banding. Banding

dari pengadilan pergi ke Mahkamah Agung (Ajid Thohir, 2009: 219).

Ombudsman atau Muhtasib

Sebuah lembaga peradilan penting lain yang merupakan kelanjutan dari sistem

peradilan adalah keberadaan Kantor Muhtasib (Ombudsman), yang diatur di dalam Konstitusi.

Kantor Muhtsib didirikan di banyak negara Muslim ini untuk memastikan bahwa tidak ada

kesalahan yang dilakukan pemerintah kepada warga negaranya. Pejabatnya ditunjuk oleh

Presiden; Muhtasib memegang jabatan selama empat tahun dan tidak dapat diperpanjang atau

diperbaharui. Tujuan Muhtasib adalah untuk melembagakan sistem penegakan akuntabilitas

administrasi negara dengan mengkaji dan memperbaiki ketidakadilan apa pun yang dilakukan

terhadap seseorang melalui maladministrasi oleh lembaga federal atau pejabat pemerintah

federal. Muhtasib diberdayakan untuk kompensasi penghargaan kepada mereka yang

menderita kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari kesalahan administrasi. Keadilan yang

diperoleh dari yurisdiksi ini adalah tentang adanya keluhan pribadi atau hal layanan dari

pelayanan publik serta hal-hal yang berkaitan dengan urusan luar negeri, pertahanan nasional,

dan layanan bersenjata. Lembaga ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara

administrator dan warga negara, untuk memperbaiki proses administasi dan prosedur dan

membantu menekan penyalahgunaan kekuasaan.


BAB V

Islam dan Politik di Kawasan Asia Barat (1)

Saudi Arabia, Syria, dan Lebanon

Kesatuan bangsa Arab pada dasarnya memerlukan persatuan masyarakat yang harus

dipandang sebagai satu keseluruhan yang dalam waktu sekarang terpecah-belah. Karena

situasi dan kondisi negara Arab di dalam langkah dan derap majunya serta latar belakang

sejarah dari negara Arab tersebut banyaklah perbedaan yang satu dari yang lain di dalam

beberapa aspek kehidupan sosial, bahkan dalam beberapa hal ada pula faktor yang

bertentangan.

A. Kerajaan Arab Saudi

Pada masa dahulu daerah Arab Saudi dikenal menjadi dua bagian kawasan Hijaz,

yakni daerah pesisir barat Semenanjung Arab yang di dalamnya terdapat kota-kota di

antaranya adalah Mekkah, Madinah, dan Jeddah. Kawasan kedua adalah daerah Gurun Najd

yang memanjang sampai pesisir timur Semenanjung Arab yang umumnya dihuni oleh suku

lokal Arab (Badui) dan kabilah Arab lainnya.

Peta 10: Kerajaan Arab Saudi

Pemerintah Saudi Arabia bermula dari bagian tengah semenanjung (Jazirah) Arab

yakni pada tahun 1750 ketika Muhammad ibn Saud bersama dengan Muhammad ibn

Abdulaziz Al Saud atau Abdulaziz ibn Saud dengan menyatukan wilayah Hijaz yang dahulu

dikuasai oleh Syarif Husain dari Najd. Pemurnian Islam ini juga berdampak atas pembaharuan

Islam di Indonesia yang berpengaruh pada masyarakat Minangkabau dan Jawa, sehingga

terjadilah perubahan sosial yang cukup nyata. Sebagai contoh bisa diperhatikan cara

berpakaian Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro Kyai Mojo, dan Sentot Prawirodirjo

(http://id.wikipedia.org/wiki/Arab-saudi#Etimologi).

Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di Jazirah

Arab. Beriklim gurun dan wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir dan yang

terbesar adalah Rub’ al-Khali. Orang Arab menyebut kata gurun pasir dengan kata sahara.

Negara Arab Saudi ini berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara) dengan

Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah.


Pada tanggal 23 September 1932, Abdulaziz bin Abdurrahman Al Saud, dikenal juga

dengan sebutan Ibn Saud, memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi

Arabia (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Suudiyah) dengan menyatukan wilayah Riyad, Najd

(Nejed), Hasa, Asir, dan Hijaz. Abdulaziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan

tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nama Saudi berasal dari kata nama

keluarga Raja Abdulaziz Al Saud.

Saudi Arabia terkenal sebagai negara kelahiran Nabi Muhammad saw serta tumbuh

dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat

yang berarti “Tidak ada tuhan (yang pantas) untuk disembah melainkan Allah dan Nabi

Muhammad adalah utusannya”.

Sejarah Politik Saudi Arabia

Meski sejak ke-16 (1512 M) secara formal wilayah Jazirah Arab telah dikuasai Turki

Usmani, namun keamiran kecil tetap berkuasa. Inilah yang membuat wilayah tersebut terus

bergolak hingga akhir abad ke-19 M (Ajib Thohir 2009: 116-120). Di antara banyak keamiran

itu, amir Dinasti Saud muncul sebagai kekuatan politik yang paling berpengaruh dan paling

menonjol. Mereka mula muncul sejak abad ke-18 M sebagai kepala suku di wilayah Hijaz,

kekuasaannya berpusat di kota Dariyah (dekat kota Riyad sekarang). Pada tahun 1744, Dinasti

Saud kian memperluas wilayah kekuasaannya, satu demi satu keamiran yang lemah

ditaklukkannya. Penguasa terhadap daerah Mekah-Madinah sebagai “Haramain” semakin

memperbesar pengaruh politiknya. Untuk menahan pengaruhnya, pemerintahan Turki Usmani

mengirim pasukan ke Jazirah Arab, namun bisa dipatahkan. Bersamaan dengan ini ibu kota

pemerintahan Arab dipindahkan ke Riyad. Dinasti Saud akhirnya menjadi pemerintah yang

berkuasa atas seluruh tanah Arab.

Keberhasilan keluarga Saud mengambil alih wilayah dari Turki Usmani karena

didukung oleh gerakan keagamaan kelompok Wahhabi yang bergerak di Nejed dari tahun

1744 M. Berkat saling dukungan ini, Makkah dikuasai dari tahun 1803 M dari tangan Turki

Usmani, yang saat itu berada di bawah pengawasan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Para ahli

Timur Tengah menilai bahwa gerakan wahabiyah dalam membangun nasionalisme Arab

Saudi terasa sangat besar, mereka telah memberikan kontribusi yang kuat terutama dalam

membangun ideologi, moralitas, dan legitimasi bagi pola kepemimpinan sebuah wilayah

agama yang bersih dari berbagai praktik penyimpangan agama, seperti khurafat dan bidah.

Periode berikutnya terjadi kegoyahan pemerintahan akibat perebutan kekuasaan antara

keluarga hingga tahun 1902 M. Muncul figur muda yang pengaruh dari dinasti itu yakni

Abdulaziz ibn Saud berdomisili di Riyad dengan dukungan Wahhabi. Satu demi satu daerah

yang terpecah dapat disatukan kembali; tahun 1913 M kekuasaan Turki keluar dari daerah

Hasa, tahun 1925 M, keluarga Hasyimiyah juga menyerahkan Hijaz. Akhirnya pada 23

September tahun 1932 M diproklamirkan seluruh wilayah ini sebagai Kerajaan Saudi Arabia.

Saat ini Arabia dipimpin oleh raja Fahd bin Abdulaziz yang memerintah sejak 13 Juni

1982 M. Selaku kepala negara dan Raja, ia juga merangkap sebagai kepala pemeritahan

sekaligus sebagai perdana Menteri, kekuasaan pemeritahan, selebihnya diisi oleh keluarga dan

kabinet raja. Saudi Arabia secara otomatis tidak mengenal pemilu.

Ekonomi

Wilayah ini dahulu merupakan wilayah perdagangan terutama di kawasan Hijaz antara

Yaman Mekkah-Madinah-Damaskus dan Palestina. Pertanian saat itu dikenal dengan

perkebunan kurma dan gandum serta peternakan yang menghasilkan daging serta susu dan


komoditas olahannya. Pada saat sekarang sistem pertanian terpadu digalakkan untuk

meningkatkan hasil pertanian. Perindustrian umumnya bertumpu pada sektor minyak bumi

dan petrokimia terutama setelah ditemukannya sumber minyak pada tanggal 3 Maret 1938.

Selain itu juga untuk mengatasi kesulitan sumber air selain bertumpu pada sumber air alam

(oase) juga didirikan industri desalinasi air laut di kota Jubail. Sejalan dengan tumbuhnya

perekonomian, kota-kota menjadi tumbuh dan berkembang. Kota yang terkenal di wilayah ini

selain kota suci Makkah dan Madinah adalah kota Riyad sebagai ibu kota kerajaan, Dammam,

Dhahran, Khafji, Jubail, Tabuk, dan Jeddah.

Sistem Pemerintahan di Saudi Arabia

Negara ini adalah berbentuk monarki atau kerajaan, dan raja menjadi kepala negara

dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh para pembantu raja, yaitu

Dewan Menteri dan bertanggung jawab kepada raja. Para menteri yang memimpin

departemen masing-masing berhak memberikan usulan dan saran kepada raja. Raja juga

berkedudukan sebagai pembuat undang-undang sebagai pemimpin politik dan imam atau

pemimpin agama. Raja dipilih dari keluarga besar Al Saud. Kerajaan Saudi Arabia kini

memiliki konstitusi tertulis. Sistem hukum yang dipakai adalah syariat Islam yang berlaku

bagi setiap orang di wilayah hukum Kerajaan. Artinya baik Alquran maupun produk hukum

hasil ijtihad para ulama yang bersumber pada Alquran dan Sunnah Rasul-Nya merupakan

undang-undang dasar Kerajaan Arab Saudi. Syariat Islam dilaksanakan oleh mahkamah

syariah bersama para ulama sebagai hakim dan penasihat kerajaan. Walaupun Saudi Arabia

negara monarki dan menjalankan hukum syariah Islam, namun tidak berarti penganut

“monarki absolut” dan “monarki teokrasi”. Sebab, kekuasaan raja dibatasi oleh syariah itu

sendiri dan ia harus tunduk kepadanya, dan di tubuh organisasi kerajaan itu terdapat pula

Majelis Syura yang anggotanya ditunjuk oleh raja (Suyuthi Pulungan 1994: 184-185).


Republik Arab Suriah

Sejarah Kedaulatan dan Kekuasaan dalam Islam

Republik Arab Suriah sekarang dibatasi oleh Turki, Irak, Jordania, Israel, Lebanon,

dan Laut Mediterania. Luas tanahnya mencapai 185,180 km (71,498 mil), penduduk

berdasarkan data tahun 1986 berjumlah 10.931.000; 59 orang per kilometer, 49% hidup di

kota dan 51% di pedalaman.

Peta 11: Republik Arab Syria

Wilayah negeri ini merupakan lokasi persimpangan yang sangat strategis secara

geopolitik, terutama dalam menghubungkan dunia Arab dan dunia Eropa melalui jalur Laut

Mediterania. Kekuatan militer Syria memberikan andil yang sangat penting bagi wilayah-

wilayah Timur Tengah melalui perbatasannya di Mediterania. Ia merupakan negara kesatuan

republik yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, sekalipun ia banyak terlibat pada

berbagai masalah politik di kawasannya. Walaupun negara Syria modern belum menunjukkan

kestabilan sejak Perang Dunia I, Syria telah mampu membangun wilayahnya sejak waktu itu

dan sampai sekarang telah menjadi salah satu negara yang cukup disegani di Timur Tengah

(Ajid Thohir 2009: 121-122)

Nama Syria adalah untuk menunjukkan Syria Besar (sekarang terdiri dari Syria,

Lebanon, Israel, dan Yordania). Wilayah ini sering sekali menjadi daerah objek taklukan oleh

bangsa kuat sekitar wilayah Laut Tengah, karena lokasinya sangat strategis sebagai pusat

perdagangan dunia dan sebagai rute perdagangan serta rute penyerbuan antara Mediterania

dan Mesopotamia, dan antara barat daya Asia dan timur laut Afrika. Penduduk Syria

sebenarnya terdiri dari variasi bangsa Semit, termasuk Pheonikan, Canatis, Yahudi, Aramaen,

dan rumpun pengembara dari Semenanjung Arab. Daerah Syria oleh para ahli sejarah

kebudayaan dipandang sebagai wilayah yang teguh pendirian peradabannya. Kawasan ini

tetap menunjukkan jati dirinya dan telah sukses menentukan dirinya pada masa kekuasan

Mesir, Hittes, Ayria, sebelum akhir bergabung dengan Kekaisaran Romawi pada tahun 63 M,

termasuk pada masa kekuatan Islam Persia dan Turki.


Pada tahun 1516, Syria ditaklukkan oleh Sultan Salim I yang memerintah Turki

Usmani di Istanbul dan akhirnya Syria masuk sebagai bagian dari Kekaisaran Usmani sampai

Perang Dunia Pertama (Amany Lubis dkk 2005: 192). Ketika nasionalisme Arab bertambah

kuat, oposisi mendukung pemberontakan Arab-Syria terhadap Turki oleh Inggris sangat

diperhitungkan, sehingga terjadilah pengusiran terhadap orang-orang Turki yang kemudian

menghasilkan wilayah independen yang dikehendaki pemberontak oleh orang Arab- Syria

sendiri atas dasar nasionalismenya. Ketika tentara Inggris membagi-bagikan wilayah

perbatasan Timur Tengah pusat dan daerah wilayah baru membentuk negara kekuasaannya

masing-masing. Perserikatan nasional yang mungkin di bawah tekanan akhirnya menyetujui

hak Perancis terhadap wilayah Syria pada tahun 1922. Pada tahun 1946, kemerdekan telah

dicapai setelah perjuangan yang panjang.

Sejarah Pemberangusan Aktivis Islam

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ra dalam perang Yamamah, tentara

Islam membebaskan Syria tahun 633. Pembebasan Syria dilanjutkan oleh Khalifah Umar ibn

Khattab, mengalahkan kekuatan Bizantium di Ajnadain bulan Juli 634. Tentara Islam berhasil

menaklukkan kota Damaskus hingga hampir seluruh wilayah Syam dikuasai oleh Khalifah

tahun 637.

Pasca runtuhnya pemerintahan Kekhalifahan Usmani, Syria kemudian diberikan

kemerdekaan oleh penjajah Barat. Penguasa Syria pun menjadi kaki tangan Barat. Sebagai

agen penjajah kolonial Barat, ada tugas penting yang harus dijalankan penguasa boneka;

Pertama, menjamin bahwa sistem pemerintahan yang ada adalah sistem sekular, monarki, atau

sosialis; yang penting jangan pemerintahan Islam. Kedua, mencegah munculnya kekuatan

politik dari kelompok dan umat Islam yang ingin menegakkan pemerintahan Islam. Tidak

mengherankan kalau para penguasa sekular, monarki, atau sosialis di negeri Islam, termasuk

Syria, bertindak represif terhadap kelompok politik Islam yang ingin menegakkan hukum

Allah secara menyeluruh dalam pemerintahan Islam. Hal inilah yang dialami oleh gerakan

Islam Syria.

Sikap represif terhadap kelompok Islam ini semakin menonjol saat Syria dipimpin

oleh rezim partai Baath. Bagi rezim partai Baath, kelompok politik Islam yang ideologis

merupakan ancaman utama bagi kekuasaan mereka. Apalagi, secara ideologis, antara Baath

dan Islam bertolak belakang. Partai Baath adalah partai nasionalis sekuler Arab yang

menyerukan sosialisme Arab. Partai Baath ini berkembang terutama di Syria dan Irak.

Pendirinya adalah Michael Aflaq, seorang Kristen, dan Shalah al-Baithar yang mengaku

Muslim. Ia menyelesaikan studinya di Paris tahun 1932. Partai Baath mendominasi

pemerintah Syria terutama sejak 8 Maret 1963. Sampai saat ini, rezim Baath masih memegang

kekuasaan penuh di Syria (http:/farid1924.wordpress.com/2008/11/24/obama-pemain-baru-

dipanggung-lama-yang-sama).

Sebelum ancaman utama, gerakan-gerakan Islam pada masa rezim partai Baath

mengalami penindasan yang luar biasa. Banyak aktivis Islam yang ditangkap, disiksa, sampai

dibunuh. Dua kelompok Islam yang paling banyak ditekan di Syria adalah Ikhwanul

Muslimin dan Hizbut Tahrir. Ikhwanul Muslim memilih perlawanan bersenjata untuk

menumbangkan rezim Baath. Oleh karena itu, Ikhwanul Muslimin memilih mempersiapkan

barisan tempurnya untuk melakukan penyerangan terhadap pimpinan kelompok Alawi, agen

keamanan, dan para politik pendukung Presiden Hafiz al-Asad. Pada tahun 1979, terjadi

penyerangan terhadap sekolah sekuler militer di Aleppo dan kantor partai Baath. Pihak yang

dituduh melakukan ini adalah Ikhwanul Muslimin.


Tidak hanya itu, kelompok Islam ini melakukan demontrasi besar dan aksi boikot di

Hama, Homs, dan Aleppo pada Maret 1980. Kelompok Islam pun dituduh ingin membunuh

Hafiz al-Asad. Dengan alasan tersebut, rezim Baath mengadakan pembantaian besar-besaran

terhadap aktivitas Islam di Syria. Banyak tahanan yang dibunuh dan aktivis Islam, lewat

pengadilan yang direkayasa, banyak vonis hukuman mati. Bahkan, para aktivis Islam yang

tidak memilih jalan kekerasan seperti Hizbut Tarir pun menjadi target pembantaian rezim ini.

Penjara di Syria penuh dengan pejuang Islam yang ingin menegakkan Daulah Khilafah ini.

Banyak di antara mereka yang dihukum mati dan dibunuh.

Trias Politika

Setelah kemerdekaan, nama resmi bagi Syria adalah Republik Arab Syria. Kepala

negara dan pemerintahan adalah presiden yang paling berkuasa di negara itu. Konstitusi 1973

menyatakan bahwa Syria adalah negara “demokrasi Rakyat Sosialis”. Presiden dipilih oleh

rakyat sekali dalam tujuh tahun. Dewan rakyat yang beranggota 195 orang adalah pembuat

undang-undang yang dipilih sekali empat tahun. Di bawah konstitusi Syria, presiden yang

juga pemimpin partai Baath mengontrol mekanisme politik pemerintahan Syria. Partai politik

sosial Arab ini bersama empat partai lain membentuk organisasi sosial yang disebut Front

Progresif Nasional untuk perjungan cita-cita paham sosialisme. Di samping peradilan umum,

di tubuh organisasi pemeritahan Republik Arab Suriah terdapat juga peradilan agama. Setiap

komunitas agama mempunyai peradilan untuk mengurus masalah perkawinan, perceraian, dan

harta warisan (Suyuthi Pulungan 1995: 184).

Syria termasuk negara sosial yang membuka hubungan politik dan diplomatik serta

militernya dengan Uni Soviet, sekalipun ia banyak mendapatkan impor barang dari Eropa

barat dan Jepang, Romania, dan Uni Soviet, merupakan pusat ekspor Syria. Negara ini

tampaknya ingin konsisten dalam menyeimbangakan deposito perdagangan (Ajid Thohir

2009: 131).

B. Republik Lebanon

Republik Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah, sepanjang Laut Tengah,

dan perbatasan dengan Suriah (Syria) di utara dan timur, dan Israel di selatan. Bendera

Lebanon menampilkan sebuah pohon aras berwarna hijau dengan latar belakang putih, diapit

oleh dua garis merah horizontal di atas dan bawahnya. Karena keanekaragamannya yang

sektarian, Lebanon menganut sebuah sistem politik khusus yang dikenal sebagai

konfesionalisme yang dimaksudkan untuk membagi-bagi kekuasaan serata mungkin di antara

aliran agama yang berbeda-beda.

Peta 12: Republik Lebanon


Sebelum perang saudara Lebanon (1975-1990), negara ini menikmati ketenangan dan

kemakmuran yang relatif, didorong oleh sektor pariwisata, pertanian, dan perbankan yang

mapan di dalam perekonomiannya. Lebanon dianggap sebagai ibu kota perbankan di dunia

Arab dan umumnya dianggap sebagai “Swiss di Timur Tengah”. Karena kekuatan

finansialnya, Lebanon juga menarik banyak sekali wisatawan, sehingga ibu kotanya, Beirut,

dirujuk oleh banyak orang sebagai “Paris Timur Tengah”.

Segera setelah perang, ada banyak upaya untuk menghidupkan kembali ekonominya

dan membangun kembali infrastruktur nasionalnya. Pada awal 2006, stabilitas yang cukup

besar telah tercapai di hampir seluruh negeri, rekonstruksi Beirut hampir selesai, dan semakin

banyak wisatawan asing yang datang ke resort Lebanon. Namun, perang Lebanon 2006

menimbulkan korban sipil dan militer, kerusuhan hebat pada infrastruktur sipil, dan

pengungsian besar-besaran dari 12 Juli 2006 hingga gencatan senjata diberlakukan pada 14

Agustus 2006. Pada September 2006, pemerintah Lebanon telah memberlakukan rencana

pemulihan awal yang ditujukan untuk membangun kembali properti yang dihancurkan oleh

serangan Israel di Beirut, tirus, dan desa lainnya di Lebanon selatan.

Geografi

Sebuah negara di timur tengah, Lebanon berbatasan di barat dengan Laut Tengah

(garis pantai sepanjang 225 kilometer) dan di timur dengan Depresi Suriah-Afrika. Lebanon

berbatasan dengan Suriah sepanjang 375 km di utara dan di timur; dengan Israel sepanjang 79

km di selatan. Perbatasan dengan Israel telah disetujui oleh PBB (lihat Garis Biru (Lebanon),

meskipun sebongkah tanah kecil yang disebut Shebaa Farms di daratan tinggi Golan diklaim

oleh Lebanon diduduki oleh Israel, yang mengklaim bahwa tempat itu merupakan tanah Seria.

PBB telah mengumumkan secara resmi bahwa wilayah ini bukan merupakan milik Lebanon,

namun pejuang Lebanon kadang kala melancarkan serangan terhadap orang Israel yang

berada di dalamnya.


Lebanon dibagi menjadi enam kegubernuran (muhafazat, tunggal muhafazah) yang

lebih lanjut dibagi ke dalam 25 distrik (aqdya, tunggal: qadaa). Distrik ini juga dibagi ke

dalam sejumlah kabupaten, masing-masing mencakup kelompok kota atau desa.

Populasi Lebanon terdiri dari beragam grup etnik dan agama: Muslim (Syiah, Sunni,

Druze, dan Alawi), Kristen (Katolik Maronit, Ortodoks Yunani, Katolik Yunani, Armenia,

dan Koptik), dan lainnya. Sensus resmi tidak dilakukan sejak 1932, menandakan sensitivitas

politik di Lebanon terhadap keseimbangan keagamaan.

Diperkirakan bahwa 69% dari penduduk Lebanon adalah Muslim (Sunni, Syiah, dan

Druze) dan 29% Kristen (umumnya Maronit, Gereja Ortodoks Antiokia, Apostolik Armenia,

Katolik Yunani Melkit, Gereja Asiria di timur, Katolik Khaldea, dan minoritas Protestan).

Ada kelompok minoritas kecil Yunani yang tinggal di Beirut pusat, Byblos, dan Hamdoun.

Lebanon juga mempunyai sebuah komunitas kecil (kurang dari 1%) Kurdi (juga dikenal

sebagai Mhallami atau Mardinli) yang umumnya bermigrasi dari Suriah timur laut dan Turki

tenggara, diperkirakan jumlahnya antara 75.000 hingga 100.000 orang, yang termasuk dalam

kelompok Sunni. Dalam tahun-tahun belakangan ini mereka memperoleh kewarganegaraan

Lebanon, sehingga menguntungkan kelompok Muslim Sunni khususnya. Selain itu, ada pula

ribuan suku Badui Arab di Bekaa dan di wilayah Wadi Khaled, yang semuanya tergolong

Sunni mendapatkan kewarganegaraan Lebanon. Ada sekitar 15 juta orang keturunan Lebanon,

terutama Kristen menyebar di seluruh dunia.


Jumlah mereka yang tinggal di Lebanon sendiri diperkirakan 3.874.050 pada Juli

2006. Ada sekitar 16 juta orang keturunan Lenanon yang terbesar di seluruh dunia, yang

terbanyak adalah di Brasil. Argentina, Australia, Kanada, Kolombia, Perancis, Britania Raya,

Meksiko, Venezuela dan Amerika Serikat juga memiliki komunitas Lebanon yang besar.

Sejumlah 394.532 pengungsi Palestina telah terdaftar di Lebanon pada United Nations

Relief and Works Agency (UNRWA) sejak 1948.

Kebudayaan

Selama beribu-ribu tahun Lebanon telah menjadi persimpangan utama peradaban.

Karena itu tidak mengherankan bila negara kecil ini mempunyai budaya yang luar biasa kaya

dan hidup. Campuran kelompok etnis dan agama yang sangat luas di Lebanon ikut

menyumbangkan tradisi makanan, music, dan sastra serta festival. Beirut khususnya

merupakan panggung seni yang sangat hidup dengan berbagai pertunjukan, pameran, fashion

show, dan konser yang diadakan sepanjang tahun di berbagai galeri, museum, teater, dan

tempat-tempat terbuka. Masyarakatnya modern, terdidik, sangat mirip dengan negara Eropa

lainnya di Mediterania. Meskipun sangat mirip dengan Eropa, bangsa Lebanon sangat bangga

akan warisan mereka dan telah menjadikan negeri itu khususnya Beirut pusat kebudayaan

dunia Arab. Lebanon adalah negara anggota organisation Internationale de la Francophonie

(negara berbahasa Perancis). Karena itulah kebanyakan orang Lebanon berdwibahasa, mampu

berbahasa Arab dan Perancis. Namun demikian, bahasa Inggris kini sangat popular khususnya

di antara mahasiswa. Di negara ini agama Kristen bergaul akrab dengan Islam dan Lebanon

juga merupakan pintu masuk Arab ke Eropa serta jembatan Eropa ke dunia Arab.

Lebanon juga mempunyai sejumlah universitas yang bergengsi, termasuk Universitas

Amerika di Beirut, Universitas Lebanon milik negara, dan Universitas Saint-Joseph.

Sistem Politik

Lebanon adalah sebuah republik demokratis parlementer yang memberlakukan sebuah

sistem khusus yang dikenal sebagai konfesionalisme. Sistem ini, yang dimaksudkan untuk

menjamin bahwa konflik sektarian akan dapat dihindari, berupaya untuk secara adil mewakili

distribusi demografis aliran keagamaan dalam pemerintahan. Karena itu, keagamaan di dalam

pemeritahan disediakan untuk anggota kelompok keagamaan tertentu. Misalnya, presiden

Lebanon haruslah seorang Kristen Katolik Maronit, perdana menteri seorang Muslim Sunni,

wakil perdana menteri seorang Kristen Ortodoks, dan ketua parlemen seorang Muslim Syiah.

Pembagian ini merupakan hasil dari kesepakatan tidak tertulis tahun 1943 antara presiden

(Maronit) dan perdana menteri waktu itu (Sunni) dan baru diformalkan dengan konstitusi

pada tahun 1990.

Kecenderungan ini berlanjut dalam distribusi ke-128 kursi parlemen yang dibagi dua

antara Muslim dan Kristen. Sebelum 1990, rasionya adalah 6:5, dan hal ini menguntungkan

kelompok Kristen. Namun, Persetujuan Taif, yang mengakhiri perang saudara 1975-1990,

menyesuaikan rasio itu untuk memberikan representasi yang sama bagi para pemeluk dari

kedua agama tersebut.

Jumlah anggota parlemen Lebanon juga diatur jumlahnya berdasarkan agama yang

dianut. yaitu, Kristen/Katolik 64 orang terdiri dari Maronit 34, Ortodoks Yunani 14, Katolik

Yunani 8, Ortodoks Armenia 5, Katolik Armenia 1, Protestan 1, lain-lain 1; Islam dan Druze

64 orang yang terdiri dari Sunni 27, Syiah 27, Druze 8, dan Alawi 2.

Menurut konstitusi, pemilihan langsung harus dilakukan untuk parlemen setiap empat

tahun sekali, meskipun dalam sejarah Lebanon belakangan ini, perang saudara selalu meletus


sebelum hak ini dilaksanakan. Parlemen memilih presiden untuk masa jabatan 6 tahun dan

tidak boleh dipilih berturut-turut. Walaupun begitu, peraturan ini pernah dilanggar dua kali

dengan masa perpanjangan jabatan selama 3 tahun pada masa pemerintahan Elias Hrawi

(1990-1995 diperpanjang hingga 1998) dan Emile Lahoud (1998-2004 diperpanjang hingga

2007). Sistem yudisial Lebanon mengikuti kode Napoleon. Tidak ada juri dalam pengadilan

(http://id.wikipedia.org/wiki/Lebanon#Etimologi).


BAB VI

Sejarah Politik Islam di Kawasan Teluk Arab

Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

Permasalah terhadap studi politik modern adalah pembahasan atas negara-negara

Islam seluruhnya. Antara negara yang menjadi tumpuan adalah negara-negara Arab di Teluk

Arab. Label “negara-negara Arab di Teluk Arab” atau “negara-negara Arab di Teluk Persia”

adalah gabungan enam negara monarki yang bergabung sejak 1981 di Dewan Kerja Sama

Negara Arab Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC), yaitu negara Bahrain, Saudi

Arabia, para kesultanan dari Oman, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Peta 13: Kawasan Teluk Arab

Enam negara tersebut disatukan dalam GCC adalah karena mereka berbagi ekonomi

yang sama, budaya yang sama, dan karakteristik yang mirip. Negara-negara Teluk Arab ini

juga berkongsi budaya daerah yang kadang-kadang disebut sebagai “khaliji (teluk) budaya”.

Mereka semua bicara dalam dialek Teluk Arab dan berkongsi gaya musik yang serupa (swat,

fijiri, ardha, liwa dan lain-lain), masakan pakaian dan lain-lain. Kebanyakan orang Arab yang

tinggal di teluk Arab/Persia ini berketurunan suku Arab Najed yang kini berpusat di Saudi

Arabia dan Yaman.

Semua enam negara ini adalah monarki turun-temurun dengan terbatas representasi

politik. Hanya Bahrain (Majlis al-Nuwwab) dan Kuwait (Majlis Nasional) yang anggota

legislasinya adalah anggota terpilih. Kesultanan Oman juga memiliki dewan penasihat (Majlis

al-Syura) yang anggotanya adalah yang terpilih. UEA yang merupakan federasi dari tujuh

Emirat monarki juga berfungsi hanya sebagai badan penasihat dan sebagian anggotanya

dipilih dari sebuah perguruan tinggi pemilihan kecil yang dicalonkan dan ditulis ke dalam

konstitusi baru, tetapi hal itu belum diberlakukan.

A. Qatar

Kedaulatan dan Nasionalisme Qatar

Negara Qatar adalah sebuah Emirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah

semenanjung kecil di Jazirah Arab. Batasannya di selatan adalah Saudi Arabia dan sisanya


dibatasi teluk Persia (http://id.wikipedia.org/wiki/Qatar diakses pada tanggal 23 November

2010). Dari penelitian sejarah, dikatakan bahwa kehidupan pertama kali di Qatar dimulai pada

abad keempat sebelum masehi. Pada waktu munculnya Islam pertengahan abad ketujuh,

semenanjung Qatar dan kawasan sekelilingnya berada di bawah kekuasaan al-Mundzir ibn

Sawi al-Tamimi. Kemudian al-Mundzir menganut agama Islam.

Peta 14: Negara Qatar

Pada abad ke-16, orang Qatar bersekutu dengan Turki

untuk mengusir orang Portugis. Konsekuensinya, Qatar seperti

semua negara di kawasan Teluk Arab pada saat itu berada di

bawah kekuasaan Turki selama empat abad. Kedaulatan Usmani

di kawasan bersifat nominal, kekuasaan, dan pengendalian

sesungguhnya berada di tangan para syaikh dan pangeran suku-

suku lokal Arab, Qatar sendiri berada di bawah kekuasaan

keluarga Syekh Al Tsani (Qatar Year Book 2009 2010): 32).

Adapun asal usul berkuasanya keluarga Al Tsani di negeri

semenanjung tersebut dimulai sejak pertengahan abad ke-19.

Nama Al Tsani yang berasal dari Syaikh Tsani ibn Muhammad

yaitu Ayah dari Syaikh Muhammad ibn Tsani, salah seorang

penguasa negeri tersebut pada periode 1850-1878 berasal dari

Bani Tamim. Kemerdekaan Qatar diperoleh dari Inggris.

Pada tanggal 3 September 1971 dengan kepala negara

yang pertama Syaikh Khalifah Al Tsani. Pada tanggal 27 Juni 1995 Syaikh Hamad ibn

Khalifah Al Tsani mengambil alih kekuasaan melalui kudeta tidak berdarah dari ayahnya

Khalifah Al Tsani yang didukung oleh keluarga yang berkuasa dan rakyat Qatar.

Tanggal 22 Oktober 1996 Amir Qatar mengeluarkan dekrit pengangkatan terhadap

anaknya, Syaikh ibn Hamad ibn Khalifah Al Tsani sebagai putra mahkota. Kemudian tanggal

29 Oktober 1996 Amir Qatar melalui sebuah dekrit mengangkat Syaikh Abdullah ibn

Khalifah Al Tsani (adik kandung Amir Qatar dari lain ibu) sebagai perdana menteri/menteri

dalam negeri. Dengan dektrit pula diangkat Menteri Dalam Negeri, Syaikh Abdullah ibn

Khalid Al Tsani tanggal 2 Januari 2001, lalu Syaikh Abdullah ibn Khalifah Al Tsani hanya

menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada tanggal 5 Agustus 3003, Syaikh Jasim ibn Hamad Al

Tsani resmi mengundurkan diri dari jabatan putra mahkota lalu Amir Qatar menunjuk putra

mahkota baru (sampai sekarang).

Konstitusi Qatar

Undang-undang Dasar negara Qatar yang baru diberlakukan pada 8 Juni 2005 lalu

menyatakan Qatar adalah sebuah negara Arab yang berdaulat dan merdeka. Islam adalah

agama resmi dan Syariah (Hukum Islam) adalah sumber dasar perundang-undangan.

Demokrasi adalah dasar bagi sistem pemerintahan dan bahasa Arab adalah bahasa resmi

negara.

Trias Politika dan Pranata Hukum Qatar

Meskipun berada di kawasan Arab, hukum di Qatar cenderung lebih bebas dan liberal.

Di bawah kepemimpinan Amir Qatar, Hamad ibn Khalifah Al Tsani, Qatar mengalami

modernisasi dan liberalisasi. Misalnya, alkohol diperbolehkan dalam jumlah terbatas

(http://sawungteteh77.multiply.com/reviews/item/42 diakses pada tanggal 23 November

2010).


Cabang Eksekutif

Sesuai dengan UUD yang baru, sistem kekuasaan pemerintah di Qatar adalah turun-

temurun dalam Keluarga Al Tsani (monarki konstitusional), di mana kekuasaan dialihkan dari

bapak kepada anak yang telah diangkat sebelumnya menjadi Putra Mahkota. Seandainya

Amir tidak mempunyai anak (terutama anak laki-laki), Amir berhak mengangkat seorang

Putra Mahkota dari keluarga Al Tsani dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Majelis

Keluarga.

Putra Mahkota diangkat oleh Amir dari putranya sendiri sesuai dengan UUD yang

baru dan menyandang gelar “His Highness the Heir Apparent”. Amir adalah pemegang

kekuasaan eksekutif tertinggi dengan dibantu Putra Mahkota dan Dewan Menteri. Amir juga

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi legislatif dengan dibantu oleh Majlis Syura. Namun

demikian, UUD yang baru secara jelas mengatur segala hak dan kewajiban Amir Qatar,

kemudian undang-undang lain tentang kabinet juga mengatur seluruh hak dan kewajiban para

menteri (http://www.kbridoha.com/liberary/ProfilNegaraQatar-0406.pdf/ diakses pada tanggal

23 November 2010).

Cabang Legislatif

Di dalam struktur politik Qatar tidak secara jelas disebutkan adanya lembaga legislatif

atau parlemen, namun yang lebih dikenal adalah institusi Majlis Syura. Sesuai dengan

fungsinya, selama ini Majlis Syura telah menyusun konstitusi dengan pemerintah dalam

berbagai hal, antara lain tentang pemilihan Dewan Kotapraja (Central Municipal

Council/CMC) secara langsung melalui pemilihan umum yang diikuti juga oleh kaum wanita

dan revisi terhadap UUD sementara. Majlis Syura Qatar diketuai oleh Muhammad ibn

Mubarak Al Khalifah.

Di dalam bidang politik yang menonjol antara lain adalah keputusan Qatar membuat

UUD tetap Qatar yang telah resmi diberlakukan mulai tanggal 8 Juni 2005, 2 kali

menyelenggarakan pemilu Dewan Kotapraja, pemilihan Dewan Kamar Dagang dan Industri

serta akan dibentuknya parlemen yang sebagian besar keanggotaannya dipilih secara

langsung. Langkah tersebut sebagai implementasi dari upaya Qatar selama ini untuk

memperkuat dan mewujudkan kehidupan demokrasi dengan mengikutsertakan rakyat di

dalam pengambilan berbagai keputusan.

Pemilu Dewan Kotapraja yang telah diadakan Qatar bulan Maret 1999 merupakan

awal dari rencana pemilihan parlemen. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Kotapraja

kedua diadakan pada tahun 2004 dan berhasil mendudukan seorang wanita menjadi

anggotanya.

Cabang Yudikatif

Pada awalnya Qatar memiliki dua jenis sistem peradilan yaitu peradilan pranata (Civil

Court) yang memutuskan kasus perdata dan perdagangan; dan peradilan agama (Sharia Court)

yang memutuskan kasus pidana dan hudud sesuai dengan Syariat Islam. Sejalan dengan

perubahan drastis yang dilakukan Amir Qatar untuk menyesuaikan dengan UUD yang baru

terutama di bidang peradilan dan pranata hukumnya, kini peradilan Qatar berada di bawah

satu atap dan memiliki bagian yang menangani persidangan secara khusus. Tingkatan

peradilan tersebut juga bertambah, yang sebelumnya hanya mengenal peradilan tingkat

pertama dan tingkat banding, kini ada pengadilan tingkat kasasi.

Aliran Politik Qatar

Keluaraga Kerajaan Qatar adalah Wahabi, syariah juga menjadi sumber utama

perundang-undangan. Namun demikian, Qatar memiliki sistem politik yang relatif


demokratis. Konstitusi membentuk parlemen yang beranggotakan 45 orang yang disebut

Dewan Penasihat (DP), dengan 30 anggota diangkat berdasarkan pemilu. DP miliki otoritas

untuk menyetujui APBN dan memonitor otoritas eksekutif yakni penguasa yang disebut

Amir.

Pada Maret 1998 Amir Qatar, Syaikh Hamad ibn Khalifah Al Tsani, menghapus

Departemen Penerangan. Dengan demikian, telah berakhir sensor media cetak maupun

elektronik. Entitas media milik negara menjadi institusi publik yang independen. Kebebasan

pers ini pada gilirannya telah memperluas horizon sumber berita Arab paling spektakuler, Al-

Jazeera, yang didirikan pada 1996 (http:www.fatihsyuhud.com/arab-dan-demokrasi/ diakses

pada tanggal 23 November 2010)

Kabinet Qatar

Revisi tahun 2009 Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri: Syaikh Hamad ibn

Jasim bin Jabr Al Tsani, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Energi and Industri: Abdullah

ibn Hamad al-Atiyah, Menteri Dalam Negeri: Syeikh Abdullah ibn Khalid Al Tsani, Menteri

Wakaf dan Urusan Islam: Ahmed ibn Abdullah al-Marri, Menteri Ekonomi dan Keuangan:

Yusuf Husein Kamal, dan lain sebagainya (Qatar Year Book 2009 201: 44).

B. Kuwait

Pada abad ke-19, Kuwait mulai muncul di bawah pengaruh Kesultanan Usmani.

Setelah Perang Dunia Pertama, Kuwait muncul sebagai negara merdeka yang masih di bawah

perlidungan Kerajaan Inggris (http://en.wikipedia.org/wiki/Kuwait- diakses pada tanggal 24

November 2010). Penjajahan Inggris atas Kuwait dimulai pada tahun 1317 H/1899 M. Pada

tahun 1922 M terjadilah kesepakatan penentuan batas antara Kuwait dan Saudi Arabia,

dengan hasil pengukuhannya sebagai wilayah netral. Pada tahun berikutnya penentuan batas

wilayah dengan Irak telah selesai. Orang Kuwait terus menuntut kemerdekaan mereka di

bawah pimpinan Syaikh Abdullah Al Sabah hingga Inggris mengakui kemerdekaannya pada

tahun 1381 H/1961 M.

Peta 15: Kuwait

Amir Abdullah Salim Al Sabah wafat pada tahun 1835 H/1965 M. Kemudian diganti

oleh saudaranya Sabah Salim. Setelah wafat pada tahun 13 H/1978 M, dia digantikan oleh

Syaikh Jabir Ahmad Al Sabah. Pada masa inilah Irak menginvasi Kuwait, yaitu pada tahun

1411 H/ 1990 M, lalu berhasil dibebaskan dengan perantaraan kekuatan sejumlah negara di

bawah pimpinan Amerika Serikat pada tahun 1411 H/1991 M

(http://en.wikipedia.org/wiki/Kuwait-diakses pada tanggal 24 November 2010).

Kuwait merdeka dari jajahan Inggris pada 19 Juni 1961. Tetapi, rakyat Kuwait meraih

kemerdekaan pada 25 Februari setiap tahun, yang mana pada tanggal tersebut kepala negara


Kuwait ke-11, Syeikh Abdullah al-Salim Al Sabah, mengambil kepemimpinan

(http://www.da.gov.kw/eng/kuwaitInfo/ diakses pada tanggal 24 November 2010).

Sistem Pemerintahan Kuwait

Nasionalisme Kuwait

Pada bulan Desember 1934, Syeikh Ahmad al-Jabir Al Sabah, penguasa Kuwait pada

waktu itu telah menandatangani kesepakatan untuk pengeboran minyak dengan perusahaan

minyak Kuwait (perusahaan Anglo-Amerika). Dari sini bermula perkembangan ekonomi

budaya dan penduduk menuju kemajuan dan kemandirian sejak awal tahun lima puluhan.

Di dalam periode ini, masyarakat Kuwait harus menghadapi tantangan internal dan

ekternal yang banyak akibat dari evolusi dari sebuah negara miskin kepada negara kaya.

Kesadaran nasional politik meningkat seiring kemajuan Kuwait dalam menuju kemerdekaan.

Kegiatan pemuda Kuwait meningkat dan merdeka mulai mengkritik kondisi administrasi.

Pada saat itu, Amir Kuwait, Syaikh Abdullah al-Salim Al Sabah telah menjadi ketua

parlemen pertama di Kuwait pada tahun 1938. Ia menyambut kritik konstruktif dan sangat

ingin mencapai langkah sepenuhnya dalam mempertimbangkan cara untuk kemerdekaan dan

pembentukan konstitusional.

Pada tahun 1959, Kuwait mengambil langkah untuk membuat undang-undang dan

membangun sistem, seperti the Naturalization Law in 1959, the Kuwait Currency Law in

1960, the Passports Law and the Organization of Government Departements. Kenyataannya,

Kuwait juga tidak terlepas dari intraksi dan partisipasi dalam kebanyakan kegiatan sosial dan

budaya lingkungan Liga Arab (Arab League) (http://www.da.gov.kw/eng/articles/Artile-

comKuwait-Libanon-Day.php diakses pada tanggal 24 November 2010).

Konstitusi Kuwait

Kuwait adalah sebuah negara monarki konstitusional yang memilki parlemen yang

tertua antara negara-negara Arab di Teluk Persia. Kuwait mengamalkan konstitusi tertulis

yang menggabungkan dua aspek, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Hal ini

telah disetujui pada 11 November 1962 oleh Yang Mulia Syaikh Abdullah al-Salim Al Sabah.

Konstitusi Kuwait mengandung 183 artikel di bawah lima bagian. Menurut konstitusi

Kuwait, nominasi dari Amir baru atau putra mahkota oleh penguasa keluarga Al Sabah harus

disetujui oleh Majelis Nasional. Jika calon tidak memenangkan suara mayoritas, keluarga Al

Sabah harus mengajukan nama tiga kandidat lainnya untuk Majelis Nasional yang salah satu

dari mereka untuk memegang pos jabatan tersebut. Setiap perubahan konstitusi dapat

diusulkan oleh Amir, tetapi harus disetujui oleh lebih dari dua per tiga anggota Majelis

Nasional sebelum diimplementasikan.

Trias Politika

Kepala negara Kuwait adalah Amir dengan gelar syaikh yang diwarisi turun-temurun.

Sebuah Dewan Menteri, juga dikenal sebagai menteri kabinet, membantu perdana menteri

dalam tugasnya sebagai pemerintah Kuwait yang harus diisi setidaknya satu anggota terpilih

parlemen Kuwait, yang dikenal sebagai Majelis al-Ummah (Majelis Nasional). Majelis

Nasional ini memiliki kekuasaan untuk memecat perdana menteri atau anggota kabinet

melalui serangkaian prosedur konstitusional. Amir adalah panglima kepala angkatan

bersenjata Kuwait. Amir juga memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan dari

hukum mati atau penjara.


Kewenangan legislatif diberikan kepada Amir dan majelis nasional (Majelis al-

Ummah). Majelis Nasional terdiri dari 50 anggota yang dipilih untuk jangka waktu empat

tahun. Mereka mewakili spektrum yang luas dari kelompok politik: liberal, demokrat,

independen, dan kelompok Islam. Legislasi dapat diprakarsai oleh dekrit Amiri, menterinya

atau oleh majelis. Penempatan rancangan undang-undang sebagai hukum tidak dapat

dilakukan melainkan ditangani Majelis Nasional.

Kekuasaan eksekutif terletak pada Amir dan dilakukan melalui menteri-menterinya

yang membentuk Dewan Menteri (kabinet). Dewan ini terdiri dari 15 atau 16 menteri. Amir

menunjuk dewan menteri atas rekomentasi perdana menteri

(http://www.da.gov.kw/eng/kuwaitInfo/ political.php-Diakses pada tanggal 24 November

2010).

Konflik Politik Kuwait

The Associated Press melaporkan bahwa pemilihan anggota parlemen hari Sabtu, 18

Mei 2008 lalu dimenangkan oleh kelompok musim garis keras Sunni yang menguasai 21

suara dari 50 kursi parlemen yang diperebutkan. Kelompok minoritas Muslim Syiah

memenangkan 5 kursi. Pemilu parlemen kali ini merupakan pemilu yang kesebelas kalinya di

dalam sejarah Kuwait.

Kelompok liberal hanya memenangkan 4 kursi dan gagal memenangkan kursi untuk

untuk calon perempuan mereka. Aseel al-Awadi (39) dosen filsafat hanya meduduki peringkat

ke-16 pada distrik pemilihannya. Yang menang ialah mereka yang menduduki peringkat

sepuluh besar.

Kaum perempuan memperoleh hak bersuara sejak tahun 2005. Namun, sejak

pemilihan tahun 2006 belum ada calon legislatif perempuan yang terpilih dari negeri yang

sudah berdemokrasi selam 46 tahun itu. Padahal, pada pemilu tahun ini mayoritas pemberi

suara justru merupakan kaum perempuan sebesar 55% dari seluruh jumlah pemilih.

Amir Kuwait kembali menunjuk mantan perdana menteri Syeikh Nasir al-Muhammad

al-Ahmad Al Sabah (68) untuk menyusun kabinet baru. Kabinet ini akan menjadi kabinet

keempat. Syeikh Nasir al-Muhammad adalah keponakan dari Amir Syaikh Sabah al-Ahmad

al-Jabir Al Sabah dan menjabat perdana menteri sejak tahun 2006.

Kaum reformis menyesalkan penunjukan kembali Syaikh Nasir sebagai perdana

menteri. Apalagi kalau ia sampai memilih kembali wajah lama untuk menduduki posisi

penting dalam kabinetnya. Bila hal itu terjadi maka konflik antara parlemen dan kabinet tidak

akan sepenuhnya dapat teratasi. Pembubaran parlemen justru terjadi karena berlarut-larutnya

konflik politik kedua kelompok tersebut.

Kaum Reformis juga menginginkan agar sistem kepartaian suatu saat akan

diberlakukan di negeri Kuwait. Seorang perdana menteri nantinya akan dipilih oleh mayoritas

suara di Majelis Nasional dan bukan atas penunjukan langsung oleh Amir seperti yang terjadi

selama ini. Bila posisi perdana menteri ditunjuk oleh Amir, maka posisi-posisi kunci di dalam

kabinet seperti Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar

Negeri juga akan selalu ditunjuk dari kalangan ningrat yang berkuasa. Posisi menteri lainnya,

seperti Menteri Perminyakan juga ditunjuk dari kalangan keluarga besar.

Kabinet baru sudah harus terbentuk sebelum tanggal 1 Juni 2008 karena pada hari

tersebut Majelis Nasional sudah harus bersidang raya. Kabinet yang lama sudah demisioner

sejak Senin, 19 Mei 2008, sesuai pemilihan umum yaitu sesuai tuntutan Konstitusi yang


berlaku (http://juswan44.multiply.com/journal/item/80/muslim-garis-Keras-Memenangkan-

Pemilu-Kuwait diakses pada tanggal 25 November 2010).

C. Uni Emirat Arab

Sejarah Berdirinya

Islam sampai di wilayah ini sebelum wafatnya Rasululah saw. Pada masa penjajahan Eropa,

negara ini dikuasai oleh Portugis sepanjang abad ke-10 H/16 M. Kemudian tunduk di bawah

kekuasaan Inggris sejak tahun 1239 H/1818 M. Negara ini memperoleh kemerdekaan penuh

pada 2 Desember 1971 M. Lalu, terjadi penggabungan Emirat dengan kepemimpinan Syeikh

Zayid ibn Sultan Al Nahyan (Ahmad al-Usairy 2008: p. 476).

Peta 16: Uni Emirat Arab

Negara bagian (lebih dikenal sebagai Emirat) di sepanjang pesisir pantai Teluk Arab

memberikan hak pertahanan dan usulan luar kepada Kerajaan Britania Raya pada abad ke-19.

Pada tahun 1971 M, enam dari negara bagian ini, yaitu Abu Dhabi, Ajman, Fujairah,

Shariqah, Dubai, dan Umm al-Qaiwain bergabung untuk mendirikan Uni Emirat Arab atau

Persatuan Emirat Arab. Pada tahun 1972, Ras al-Khaimah menyertai mereka.

Kabilah Qasimi, penguasa wilayah Ras al-Khaimah dan Syariqah merupakan kabinet

yang mempunyai pengaruh kuat dan mendominasi pertarungan agar suku bangsa di tujuh

keemiratan bersatu. Kelompok suku bangsa Qasimi yang mempunyai pengaruh besar

melakukan pembatasan terhadap kapal Portugal, Inggris, dan Belanda. Dalam perkembangan

sejarah, tercatat bahwa administratif Inggris yang mempelopori terjadinya ikatan persetujuan

dengan para pemimpin suku bangsa di kawasan Teluk Arab. Upaya tersebut mulai

berlangsung sejak tahun 1803 M dan terus berkembang dengan tercapainya berbagai

persetujuan, termasuk dengan suku bangsa di kawasan Persatuan Emirat Arab pada tahun

1820 M.

Tahap puncak persetujuan membawa suku bangsa di kawasan ke dalam sistem

“Trucial states” dengan ditandatanganinya “Maritime Treaty” pada tahun 1853 M. Periode

“Trucial State” ditandai dengan penerapan berbagai kebijakan untuk menciptakan perdamaian

antara pihak bertikai, juga mulai memberlakukan peraturan mengenai perpajakan, pembagian

tanah, dan lain sebagainya. Pada periode ini pula, ditemukan ladang minyak di kawasan

Persatuan Emira Arab pada tahun 1930 M. fase ini berlangsung sampai dengan tahun 1971 M.


Pada fase tersebut, Inggris melalui parlemennya secara resmi mengumumkan penarikan diri

dari kawasan Teluk pada tanggal 16 Januari 1968 M secara keseluruhan dan selesai pada

tahun 1971 M (F:\CounntryProfile.aspx.htm- Diakses pada tanggal 23 November 2010).

1. Sistem Pemerintahan Uni Emirat Arab

Bentuk pemerintahan yang digunakan di Uni Emirat Arab adalah sebuah monarki

konstitusional dengan sistem presidensial. Uni Emirat Arab adalah sebuah federasi dari tujuh

monarki mutlak, yakni Emirat/Imarat Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Syariqah, Dubai, Ras al-

Khaimah, dan Umm al-Qaiwain. Presiden Uni Emirat Arab adalah kepala negara, dan perdana

menteri Uni Emirat Arab adalah kepala pemerintahan.

Majelis tertinggi memuat pemerintah dari tujuh negara bagian. Jabatan presiden dan

wakil presiden dilantik oleh Majelis Tertinggi setiap lima tahun. Majelis Tertinggi juga

melantik barisan kabinet; sementara majelis federasi kebangsaan yang mempunyai anggota

sebanyak 40 orang dari ketujuh negara bagian meneliti dan membincangkan undang-undang

yang dicadangkan. Terdapat satu sistem mahkamah persekutuan; semua negara bagian kecuali

Dubai dan Ras al-Khaimah telah menyetujui sistem persekutuan ini; semua negeri mempunyai

undang-undang sekuler dan hukum Islam untuk kasus sipil, kejahatan, dan mahkamah tinggi

(http://forumgurusejarah.blogspot.com/2010/06/sejarah-uni-emirat-arab.htmlSunday,Juni20,

2010-diakses pada tanggal 24 November 2010).

Pemerintah UEA terdiri dari tiga cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan

eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, perdana menteri, Supreme Council, dan dewan

menteri (kabinet). Federal Supreme Council terdiri dari para amir dari tujuh emirat. Ia

memilih presiden, wakil presiden, anggota dewan menteri, dan hakim dari mahkamah agung

federal. Dewan tertinggi juga merumuskan kebijakan pemerintah, mengusulkan, meratifikasi

hukum nasional, dan meratifikasi perjanjian.

Lembaga tinggi negara federasi UEA terdiri dari:

1) Federal Supreme Council (FSC)

FSC yakni institusi pemegang kekuasaan tertinggi negara federal PEC. FSC merupakan

instrumen federal yang secara eksekutif memiliki kekuatan eksekutif, ratifikasi, dan

legislatif. Kekuasaan eksekutif PSC meliputi penerimaan anggota baru negara federal,

memilih presiden dan wakil presiden, memformulasikan GBHN, dan melakukan fungsi

kontrol.

Kekuasaan meratifikasi mengenai persetujuan setiap keputusan yang diambil oleh dua

atau lebih emirat, menentukan dan memutuskan langkah kebijakan pertahanan dan

keamaan negara, menyetujui atau menolak terhadap persetujuan yang diambil pemerintah

dengan negara asing, kekuasaan memberikan persetujuan terhadap keputusan kabinet,

penguasaan dan pemberhentian hakim agung, persetujuan atas perjanjian internasional

dan mendeklarasikan negara dalan keadaan bahaya. FSC dalam keadaan tertentu dapat

mengeluarkan setiap peraturan hukum dan perundang-undangan.

2) Presiden

Presiden dan wakil presiden dipilih oleh FSC untuk masa jabatan 5 tahun. Apabila

presiden dalam keadaan berhalangan, wakil presiden berkewajiban mengambil alih

tanggung jawabnya. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif dan legislatif yang luas.

Presiden memiliki kewenangan menyelenggarakan dan memimpin sidang-sidang FSC

dan kabinet.


Panglima tertinggi angkatan bersenjata dan melakukan tugas mewakili negaranya dalam

hubungan luar negeri, baik secara internal maupun ekternal. Presiden juga

menandatangani setiap produk hukum dan perundang-undangan, ketetapan, keputusan

termasuk ratifikasi perjanjian internasional. Menetapkan (menugaskan dan

memberhentikan) perdana menteri serta ketua Federal Supreme Court beserta hakim

agung, dan mengangkat duta besar. Kekuasaan tradisional presiden yang tetap

berlangsung adalah memberikan amnesti dan pengampunan bagi terpidana.

3) Council of Ministers atau Dewan Menteri

Melakukan pelaksanaan otoritas kewenangan eksekutif dalam segala urusan

pemerintahan, yakni melakukan dan menindak lanjuti GBHN persetujuan Emirat Arab,

memiliki hak inisiatif menyusun rancangan perundang-undangan dan

mengkonsultasikanya kepada FNC, sebelum dimajukan kepada FSC, mengeluarkan

regulasi untuk mengimplementasikan keputusan negara federal, memberikan supervisi

terhadap undang-undang, peraturan hukum federasi bagi tiap emirat. Di dalam

melaksanakan fungsi eksekutif tersebut di atas, kabinet mendapat kontrol dari presiden

dan FSC.


Federal Nasional Council (FNC) atau parlemen adalah badan legislatif/konsultatif

Persatuan Emirat Arab. Lembaga ini selalu ditugaskan untuk mewakili Parlemen Persatuan

Emirat Arab melakukan hubungan luar negeri dengan lembaga/badan parlemen negara lain.

FNC dibentuk pada tanggal 12 Februari 1972 M.

Legislatif adalah Dewan Nasional Federal (FNC), yang terdiri dari 40 anggota yang

berasal dari semua Emirat. Setengah ditunjuk oleh para penguasa dan konstituen Emirat dan

setengah lainnya secara tidak langsung dipilih untuk masa jabatan dua tahun. Pemilihan

langsung pertama terjadi pada tahun 2006 dan tujuannya adalah sebuah dewan sepenuhnya

dipilih. Dewan ini melakukan tugas utama negara konsultatif dan memiliki baik peran

legislatif dan pengawasan yang diberikan oleh konstitusi, mendalami dan mengubah undang-

undang yang diusulkan, tetapi tidak mencegahnya dari hukum.

Tugas utama dari FNC adalah membahas amandemen konstitusi dan rancangan

undang-undang yang dapat disetujui, diubah, atau ditolak, meninjau rancangan anggaran

tahunan federasi, membahas perjanjian dan konvensi internasional, mempengaruhi kerja

pemerintah melalui saluran-saluran sesi diskusi, tanya jawab, rekomendasi, dan

menindaklanjuti pengaduan.

Berdasarkan keputusan presiden Persatuan Emirat Arab, Syaikh Khalifah ibn Zayed

Al Nahyan pada bulan Desember 205 bahwa penetapan anggota FCN akan dilakukan melalui

2 (dua) mekanisme; pertama, ½ anggota FNC akan dipilih langsung melalui mekanisme

pemilu. Kedua, setengah anggota FNC lainnya akan tetap ditunjuk langsung oleh Amir

(penguasa wilayah) di wilayah keemiratan.

Proses pemilu tersebut telah dilakukan untuk pertama kalinya pada tanggal 16, 18, dan

20 Desember 2006 dan telah menghasilkan 20 orang anggota baru FNC (50% dari total

anggota FNC), sementara setengah anggota FNC lainnya akan ditunjuk langsung oleh para

amir.

3. Cabang Yudikatif

Kekuasaan yudikatif tertinggi negara federal dipegang oleh “Supreme Court”

(mahkamah agung) yang memiliki kewenangan menyelesaikan berbagai permasalahan


konflik yuridis antara anggota emirat termasuk permasalahan dengan negara federal, menguji

aturan hukum yang sah atas permintaan negara federal atau pun pihak emirat lainnya.

Terdapat tiga sistem pengadilan di UEA, yaitu:

a) Federal Supreme Court (FSC)

FSC, badan federal tertinggi melaksanakan fungsi yudikatif negara federal, yakni

mengawasi jalanya memberlakukan perundang-undangan, menyelesaikan perkara

menyangkut hubungan antara emirat, dan memberikan interpretasi juridis mengenai

UUD. FSC adalah pengadilan banding tingkat tertinggi. Prinsip normal keadilan, dengan

lembaga dan kewenangan administratif yang berlaku sesuai dengan preinsip hukum

sebagai mana diterapkan di negara Barat. Namun, dasar hukum yang menjadi keputusan

adalah syariat Islam. Anggota peradilan federal diangkat oleh presiden setelah mendapat

persetujuan dari Supreme Council. Komposisi FSC terdiri dari seorang ketua dan 5 orang

hakim agung.

b) Primary Tribunals

Primary Tribunals merupakan lembaga pengadilan dalam menyelesaikan masalah sipil

keperdataan, tindak pidana serta masalah konflik administratif.

c) Local Judicial Authorities

Pengadilan negeri memiliki yuridiksi yang terbatas pada wilayah hukum tiap emirat.

Tugasnya menyelesaikan perkara yang tidak tercukup oleh kedua peradilan federal di

atas. Sistem hukum di PEA didasarkan pada syariah Islam (F:\Countryprofile.aspx.htm/-

diakses pada tanggal 23 November 2010).

Di UAE pembentukan pengadilan perdata dan pidana mengakibatkan mengurangnya

peran pengadilan Syariah. Namun demikian, kompetensi pengadilan Syariah di beberapa

emirat, terutama Abu Dhabi, secara substansial diperluas di kemudian hari untuk

menyertakan, selain masalah status pribadi, semua jenis perselisihan sipil dan komersial serta

tindak pidana yang serius. Oleh karena itu, selain pengadilan sipil, masing-masing dari tujuh

emirat menerapkan sistem paralel pengadilan syariah yang diatur dan diawasi secara lokal.


BAB VII

Islam dan Politik di Afrika Utara

Mesir, Libya, Aljazair, dan Maroko

Badri Yatim di dalam

bukunya yang berjudul

Sejarah Peradaban Islam,

pembahasan sejarah perkem-

bangan peradaban Islam

yang sangat panjang dan luas

tidak bisa dilepaskan dari

pembahasan sejarah perkem-

bangan politiknya. Bukan

saja karena persoalan politik

sangat menentukan perkem-

bangan aspek peradaban

tertentu seperti akan terlihat

dalam buku ini, tetapi

terutamanya karena sistem

politik dan pemerintahan itu

sendiri merupakan salah satu

aspek penting dalam pera-

daban, karena itulah, uraian

sejarah politik Islam sangat

dominan. Sementara aspek

lain tampak hanya terkait di

dalamnya, seperti sistem

pemerintahan, ekonomi, ilmu

pengetahuan, pendidikan,

dan seni bangunan (Badri

Yatim 2003: p. 7).

Peta 17: Benua Afrika

A. Republik Arab Mesir

Sejarah, Nasionalisme, dan Perkembangan Politik

Kebanyakan geografi Mesir terletak di Afrika utara, walaupun semenanjung Sinai

terletak di Asia Barat Daya. Negara ini mempunyai pesisiran pantai Laut Mediterranean (Laut

Tengah) dan Laut Merah; ia berbatasan dengan Libya di barat, Sudan di selatan, dan Palestina

dan Israel di timur. Mesir kuno terbagi kepada dua kerajaan, dikenal sebagai Mesir Hulu dan

Hilir. Berlainan dengan kebiasaan, Mesir Hulu (Upper Egypt) terletak di selatan dan Mesir

Hilir (Lower Egypt) di utara, dinamakan menurut aliran sungai Nil. Sungai mengalir ke utara

dari selatan ke Mediteranian, dan bukan ke arah selatan dari utara. Sungai Nil, yang

merupakan tumpuan harapan penduduk negara tersebut telah menjadi sumber kehidupan bagi

kebudayaan Mesir semenjak Naqada dan Zaman Batu

(http://akrabsenada.site40.net/11ipabab2.html, diakses pada tanggal 20 Oktober 2010, pukul

09.00WIB).


Peta 18: Republik Arab Mesir

Sejarah politik modern di Mesir bermula dari timbulnya gerakan pembaharuan Islam,

yaitu Pemberontakan Urabi Pasya yang gagal pada tahun 1833 Masehi. Kegagalan ini

merupakan satu malapetaka politik yang besar bagi Mesir. Peristiwa tersebut menimbulkan

ketakutan dan kekecewaan di seluruh pelosok Mesir. Oleh karena itu, Mesir dilanda

pertikaian di segi akhlak dan ideologi. Orang ramai merasa takut bila nama gerakan

pembaharuan atau politik disebut. Keadaan ini berlarut hingga permulaan abad 20 Masehi.

Akhirnya sebuah kelompok pemuda Mesir telah memupuk kesadaran rakyat Mesir. Mereka

melancarkan gerakan menentang Inggris. Kalangan pemuda ini terbagi ke dalam dua

golongan. Golongan pertama memiliki semangat Islam dan golongan kedua menggunakan

cara yang agak baru dan berlainan. Slogan mereka ialah “Kebangsaan Mesir”. Dasar

perjuangan kedua golongan ini bertentangan dengan golongan pertama yang berlandaskan

nilai Islam serta bertentangan dengan Kerajaan Turki Usmani.

Ada beberapa sebab munculnya nasionalisme Mesir. Munculnya gerakan Wahabi di

Jazirah Arab yang menentang penjajahan Turki mampu mempersatukan rakyat Mesir. Apalagi

rakyat Mesir memperoleh pengaruh dari Revolusi Perancis yang dibawa Napoleon Bonaparte

saat menduduki Mesir tahun 1798. Pemahaman liberal yang melanda Mesir menyebabkan

munculnya kelompok terpelajar yang berorientasi modern. Pada umumnya mereka pernah

menempuh pendidikan di Eropa dan berbagai universitas terutama di Beirut dan Damaskus.

Nasionalisme Mesir juga terpengaruh Gerakan Turki Muda. Nilai persatuan yang

diperjuangkan nasionalis Turki mampu menggugah semangat bangsa Mesir untuk bersatu.

Apalagi muncul gerakan Pan-Arab yang dipelopori oleh Amir Syakib Arselan yang

menganjurkan agar bangsa Arab bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan bangsanya.

Nasionalisme Mesir ditandai oleh munculnya pemberontakan Urabi Pasha (1881-

1882) terhadap Inggris. Setelah Perang Dunia I, Mesir menuntut kemerdekaan dari Inggris.

Akhirnya tahun 1922, Mesir menjadi kerajaan di bawah Persemakmuran Inggris. Tahun 1936,

Mesir menjadi negara yang merdeka penuh. Selanjutnya, Terusan Suez dinasionalisasi Mesir

kembali pada tahun 1956 oleh Gamal Abdunnasir (http://gurumuda.com/bse/gerakan-

nasionalisme-mesir, diakses pada tanggal 20 Oktober 2010, pukul 09.00WIB).

Pranata Hukum dan Ideologi Negara


Dari segi sistem hukum, Mesir telah mengalami beberapa perkembangan yang terjadi

pada tahun 1956 (Qanun No. 461 dan 462, tahun 1954-1955) telah berlaku perubahan yang

agak besar dari segi perkembangan politik hukum Islam dan pengadilan agama, di mana pada

tahun tersebut pengadilan agama (al-Mahakim asy-Syariyyah al-Juziyyah, al-Ibtidaiyyah, dan

al-Ulya) dan mahkamah agama bagi orang bukan Islam (al-Mahakim al-Miliyyah) telah

dihapuskan (ilgha) dan pihak yang menangani keduanya dipindahkan kepada pengadilan

negeri (mahakim al-ahliyyah atau al-wataniyyah). Undang-undang yang dilaksanakan di

pengadilan agama, baik Islam maupun bukan Islam sesuai dengan hukum keluarga masing-

masing umat beragama, kecuali undang-undang kewarisan, wasiat, wakaf yang telah dijadikan

hukum positif. Dengan itu, jelaslah bahwa “Qanun al-Mawarits 1943” dan “Qanun al-

Washiyyah 1946” telah dilaksanakan terhadap orang-orang Islam dan bukan Islam di Mesir.

Undang-undang tersebut di atas telah diterapkan di pengadilan negeri (Mahakim al-

ahliyyah). Walau bagaimanapun, secara teknis dan prosedur proses memutuskan perkara

dengan menggunakan undang-undang ini dianggap masih tidak jelas. Hakim yang dilantik di

pengadilan negeri adalah terdiri dari sarjana Fakultas Hukum dan bukan sarjana Fakultas

Syariah, Universitas Al-Azhar. Hakim ini diberi pelatihan khusus di dalam bidang hukum

Islam, sehingga taraf kemampuan mereka sebanding dengan bidang hukum perdata. Secara

keseluruhan, ideologi negara adalah syariat Islam dan menjadi butir utama di dalam konstitusi

Mesir (http://mahir-al-hujjah.blogsport.com/2009/04/kedudukan-islam-di-dalam-

perlembagaan.html, diakses pada tanggal 20 Oktober 2010, pukul 09.00 WIB).

Konstitusiolisme, Trias Politika, dan Kedaulatan

Di dalam perkembangan negara Mesir telah disebutkan sebelumnya bahwa agama

resmi negara adalah Islam, bahasa Arab merupakan bahasa resmi, dan prinsip-prinsip syariah

Islam menjadi sumber utama undang-undang. Mengenai hukum Islam, kedudukannya telah

dikukuhkan melalui amandemen konstitusi pada tahun 1980, dan ditegaskan pula bahwa

syariat Islam merupakan sumber utama perundangan negara. Hal ini menampakkan kepada

kita bahwa negara tersebut meletakkan agama Islam pada kedudukan tertinggi di dalam

Konstitusi Mesir.

Pasal 2 dari Konstitusi Mesir adalah cukup penting, tidak hanya tergantung pada kata-

kata yang terkandung di dalam teks tersebut, tetapi juga pada implikasi hukum yang diberikan

kepada mereka. Kesan dari interpretasi tidak terbatas kepada Mesir saja. Malah, ia meluas ke

negara Arab lainnya di sekitarnya. Mesir merupakan perintis yang berperan menetapkan

sistem undang-undang. Ia juga berarti Mesir berpengalaman dalam perundangan dan

kehakiman. Mahkamah konstitusi agung negara Mesir telah memutuskan bahwa kewajiban

yang mengikat untuk mendapatkan undang-undang dari prinsip syariah Islam untuk rujukan

masa depan. Perundangan yang disahkan sebelum amandemen konstitusi Pasal 2 itu tidak

akan dapat menandingi dasar konstitusional terhadap syariah Islam.

Adapun badan yang lain, seperti legislatif, kedudukan pembentukan undang-undang

dasar ada di bawah kepemimpinan republik, yaitu pengesahan berdasarkan ketentuan di

parlemen. Seterusnya badan pelaksanaan hukum ada di bawah kekuasaan badan eksekutif dan

sistem pemerintahan di sana adalah perpaduan presidensial, yaitu kedudukan presiden sebagai

kepala pemerintah tertinggi dalam mengatur semua urusan dengan mengikuti ketentuan

undang-undang dasar. Meskipun Mesir sebuah negara Islam, tetapi campur tangan dari Barat

dalam pengaturan politik menyebabkan struktur administrasi negara tidak lagi di bawah

aturan syariat Islam sepenuhnya, tidak seperti negara Afrika Utara lainnya.


B. Republik Rakyat Libya


Negara Republik Rakyat Libya yang terletak di tepi Laut Tengah, Afrika Utara ini

berpusat ibu kota di Tripoli. Ia merupakan negara nomor empat terluas di benua Afrika

dengan luas wilayah sekitr 680.000 mil2 (1,761.200 km2, dengan populasi penduduk sekitar

4.206 juta jiwa (berdasarkan sensus 1990) (Ajid Thohir 2009: 312).

Tripolitani adalah sebuah provinsi yang ada di

pesisir barat laut Libya, pernah dijajah oleh orang-

orang Poenecian sekitar tahun 700 SM. Cyrenica,

yang berada di daerah timur provinsi, pernah juga

dikuasai oleh Yunani pada tahun 631 SM. Roma

menaklukkan kedua kalinya pada awal era kejayaan

Kristen-Roma. Bagaimanapun juga, penaklukan di

bawah Genersik telah melahirkan peradaban Romawi

di Libya sejak abad ke 5 M. Belisanus, jenderal dan

kaisar dari Bizantium, kemudian Justinium,

menyalakan obor peradaban di wilayah tersebut satu

abad kemudian, tetapi akhirnya Libya jatuh ke tangan

orang Arab Muslim pada abad ke-7 M.

Peta 19: Republik Rakyat Libya

Serangan Italia atas Libya pada tahun 1911 dan pada tahun 1912 menyebabkan Turki

Usmani meninggalkan haknya atas Libya. Italia berusaha keras menduduki Libya guna

melengkapi persiapan mereka sebelum Perang Dunia I pecah. Secara geopolitik daerah ini

sangat strategis untuk menghadapai kondisi kawasan Laut Tengah. Italia menyerang Libya

dengan pasukan cadangan lengkap dan mengakhirinya dengan kemenangan; seluruh wilayah

dikuasai kecuali wilayah yang berada di daerah pesisir kota.

Selama masa 1911-1912 perlawanan masyarakat Muslim terhadap imperialisme terus

berjalan untuk menghindari dan mempertahankan Islam dari agresi bangsa asing, Sayyid

Muhamad ibn Ali al-Sanusi seorang ulama Aljazair yang pernah bermukim di Mekkah

mengenalkan dan mendirikan Tarekat Sanusiyah. Al-Sanusi menggalang berbagai kekuatan

sosial, sehingga banyak memberi harapan bagi kebangkitan masyarakat Islam yang sedang

dalam tekanan penjajahan saat itu.

Kekalahan Italia pada Perang Dunia II menyebabkan diusirnya Italia dari Libya dan

digantikan dengan kekuatan militer Inggris dan Perancis sejak tahun 1942 sampai tahun 1951.

Selama masa ini, gejolak terus muncul dan hal ini menunjukkan ketidakmampuan kelompok

sekutu (Amerika Serikat, Perancis dan USSR, dan Britania Raya) untuk menyetujui

kepemilikan Libya. Akhirnya PBB memimpin rapat persetujuan bahwa Libya harus merdeka

pada Januari 1952 (Ajid Thohir 2009: 317).


Seputar informasi tentang perkembangan politik, pada tahun 1957, Libya berhasil

berubah dari sebuah negara termiskin di dunia menjadi salah satu negara dengan

perekonomian yang dinamis dan potensial. Kilang minyak pertama dibangun dari sebuah

kilang minyak yang berpusat di Jelten dibawa menuju pesisir Mediterania pada tahun 1961.

Selajutnya pada masa kekuasaan Raja Muhammad Idris I yang juga masih keluarga

Sanusiyah, terjadi revolusi militer di bawah pimpinan Kolonel Muammar Qaddafi seorang

perwira yang dididik oleh Inggris pada tanggal 1 September 1969. Akhirnya Raja Muhammad

Idris I dilengserkan dari jabatannya.

Sejak Qaddafi menjadi pemimpin tertinggi di Libya, ia menggunakan minyak sebagai

kekuatan untuk membantu kepentingan Dunia Arab terutama dalam menentang Israel dan

membantu gerakan Islam di berbagai belahan dunia. Pemerintah Libya memberikan bantuan

yang cukup banyak untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran kaum Muslim, terutama

mereka yang berada di negara non-Muslim.


Di dalam sistem hukum, Libya menetapkan ketentuan hukum pidana berdasarkan

Alquran. Tahun 1972 ditetapkan hukum potong tangan dalam kasus pencurian, hukum potong

tangan dan kaki bagi kejahatan perampokan, dan hukum cambuk serta rajam bagi kejahatan

perzinaan. Kemudian tahun 1974 ditetapkan hukum cambuk bagi kejahatan fitnah dan mabuk.

Di dalam konstitusi negara Libya Pasal II tahun 1977 dinyatakan bahwa Alquran

menjadi hukum bagi masyarakat. Namun di balik itu, Libya juga mengembangkan ide

sosialisme religious dengan menganut sistem sosialisme Arab (Ajid Thohir 2009: 318).

Konstitusiolisme, Trias Politikal, dan Kedaulatan

Konstitusiolisme di Libya terbentuk dari ideologi Islam sepenuhnya karena perjalanan

historis. Walaupun agak lama di bawah kolonial Barat, ideologi penjajah pada saat itu tidak

memberikan pengaruh sepenuhnya dalam urusan politik selepas Libya merdeka pada tahun

1952. Perjalanan trias politika sejak tahun 1969, konstitusi Libya menyatakan bahwa Dewan

Komando Revolusioner (The Revolutionery Command Council) memiliki otoritas terlinggi di

Libya (Pasal 18). Dewan inilah yang melaksanakan kedaulatan dan membuat hukum atas

nama rakyat. Dewan ini pula yang memilih presiden dan dewan menteri. Struktur yang

menempatkan militer pada otoritas tertinggi tidak lain dapat melahirkan kontrol militer dalam

hubungan sipil-militer. Struktur model kedua adalah militer menjadi bawahan satu institusi

yang memiliki otoritas atas militer. Di bawah puncak struktur, terdapat dua struktur otoritas

yang sejajar; satu militer dan satu sipil, sehingga militer benar-benar independen.

Qaddafi pada era pemerintahannya meletakkan syariat Islam sebagai dasar konstitusi

negara. Pembentukan sistem politik baru muncul pada 1969 setelah runtuhnya sistem monarki

yang dipimpin oleh Raja Muhammad Idris I. Pada saat itu badan eksekutif lebih cenderung

kepada kekuatan militer dalam perjalanan sistem politik karena perpindahan kerajaan pada

saat itu yang dibawa oleh Qaddafi disebut sebagai revolusi militer (http://anomalisemesta.

blogspot.com/2007/10/artikel-06.html, diakses pada tanggal 20 Oktober 2010, pukul

09.00WIB).

Seputar Informasi Kasus

Qaddafi bukan tidak sadar usianya sudah semakin tua yang mana ia harus menyiapkan

penerusnya. Qaddafi tidak secara terang-terangan menampilkan figur orang yang akan

menggantikannya kelak. Tetapi, analisis menyebutkan bahwa Qaddafi sedang menyiapkan

anak lelakinya Sayful-Islam untuk menggantikannya.


Namun, Sayf yang dianggap sebagai tokoh reformasi Libya justru mengumumkan

pengunduran dirinya dari dunia politik di negerinya. Oleh sejumlah analisis, pengunduran diri

Sayf dinilai hanya sebagai taktik untuk meninggalkan popularitasnya.

Di tahun ke-39 kekuasaannya, Qaddafi berjanji akan melakukan berbagai perubahan di

Libya yang akan lebih berpihak pada kepentingan rakyat Libya. Ia berjanji akan membenahi

kementerian negaranya dan membersihkannya dari korupsi. Saat ini, rakyat Libya merasa

bahwa mereka tidak menikmati kekayaan negerinya karena pelayanan sosial yang buruk dan

pejabat-pejabat negara banyak yang korup. Untuk itu, Qaddafi berjanji akan membagikan

keuntungan pendapatan negara dari hasil minyak kepada rakyat Libya. Itulah sosok Qaddafi,

pemimpin Libya yang nyentrik dan kontroversi. Keputusannya untuk normalisasi penuh

hubungan Libya dan AS juga memicu spekulasi, akankah Libya akan menjadi negara yang

tunduk pada semua perkataan AS dan Qaddafi akan kehilangan keberaniannya.

Untuk mengecam kebijakan-kebijakan AS seperti yang selama ini dilakukannya,

mampukah Qaddafi mewujudkan perkataannya, bahwa meski Libya sudah berbaikan kembali

dengan AS, Libya tidak akan mengizinkan AS ikut campur urusan dalam negeri Libya.

Apakah singa tua ini masih bisa mengaum dengan suara keras menghadapi hegemoni Barat?

Waktulah yang akan menjawab (http://www.jabal-uhud.com/index.php?option=com-

content& view=article&id=116:profil-muammar-gaddafi-qsinga-tuaq-dari-libya&catid,

diakses pada tanggal 20 Oktober 2010, pukul 09.00 WIB).

C. Republik Demokratik Rakyat Aljazair


Aljazair yang resminya al-Jumhuriyyah al-Jazairiyyah ad-Dimukratiyyah asy-

Sya’biyah (Arab) atau Republique Algerriance Democratique et Populaire (Perancis) adalah

sebuah negara terbuka di Afrika Utara (wilayah Maghrib). Negara ini berbatasan dengan Laut

Tengah di sebelah utara, Maroko di sebelah barat, Mauritania di barat daya, Mali dan Burkina

Fasoo (Afrika Barat) di sebelah selatan serta Libya dan Tunisia di sebelah timur. Negara

Aljazair berbentuk republik, memiliki dua bahasa resmi yaitu Arab dan Perancis. Dengan luas

wilayah 2.381.741 km2, Aljazair didiami oleh 40.610.000 jiwa penduduk (2016). Islam

sebagai agama resmi negara dianut oleh 99,1% penduduknya, dan mayoritas bermazhab

Maliki, sedang selebihnya mengikuti aliran Ibadi

(http://www.eramuslim.com/berita/dunia/mantan-peminpin-fis-serukan-boikot-pemilu-

aljazair.htm, diakses pada tanggal 20 Oktober 2010, pukul 09.00 WIB).

Peta 20: Republik Demokratik Rakyat Aljazair


Sejak abad ke-19, kekuatan Turki Usmani melemah di seluruh Afrika utara. Akhirnya

Libya menjadi jajahan imperialisme barat, terutama oleh Perancis dan Italia. Aljazair resmi

menjadi jajahan negara Perancis sejak tahun 1830 sampai merdekanya pada 3 Juli 1962, dan

setahun kemudian terbentuklah pemerintahan nasionalisnya sendiri.

Bangsa Perancis akhirnya menduduki Aljazair pada tahun 1833. Pertama tujuan

merdeka tidak untuk menduduki seluruh negaranya, tetapi hanya pada kota-kota utama saja.

Bagaimana pun di dalam beberapa tahun pengaturan orang Turki sebagaimana adanya,

akhirnya runtuh dan Perancis wajib untuk bereaksi. Ketua opposan terhadap Perancis adalah

penduduk Aljazair Abdulqadir, yang akhirnya ia juga menyerah pada tahun 1847. Kabilia

mengambil alih sampai tahun 1857. Kemudian huru-hara selanjutnya terjadi pada tahun 1871

(mokrani) dan tahun 1881 (bau amama) yang mana Perancis berkuasa selama 20 tahun

selanjutnya. Perancis juga membawa wilayah sahara di bawah kekuasaannya.

Sebelum Perang Dunia II, terdapat dukungan yang kuat antara kaum Muslim terpelajar

untuk kewarganegaraan Perancis bagi seluruh masyarakat. Seiring berkembangnya semangat

nasionalisme, mayoritas Muslim mulai menuntut kemerdekaan Aljazair. Pada tahun 1945

terjadi pemberontakan dengan skala besar melawan kekuasaan Perancis. Dua tahun kemudian

statuta dibuat yang dideklarasikan oleh seluruh warga Perancis. Aljazair memperlakukan

kaum Muslim sebaik non-Muslim bahkan mempresentasikan Aljazair di dalam parlemen

nasional Perancis, dan menetapkan dewan perwakilan Aljazair, baik Muslim Aljazair maupun

sejumlah kecil orang Eropa Aljazair dapat mengirim jumlah delegasi (Ajid Thohir 2009:

288).

Bersama hilangnya jajahan Perancis dari Indochina di Asia tahun 1945,

pemberontakan anti Perancis pecah kembali di Aljazair, waktu itu di bawah pimpinan Front

Pembebasan Nasional. Dua tahun kemudian pimpinan Aljazair Frehat Abbas, bergabung

dengan front tersebut di markas besarnya di Kairo, Mesir dan pada tahun 1958 pemerintahan

sementara pada Republik Aljazair diploklamirkan di sana, dengan Abbas sebagai perdana

menteri. Perkembangan semangat nasionalisme berpuncak dari konflik politik untuk merdeka

dari kolonial Barat, sehingga berputarnya masa dengan agak lama.

Empat puluh tahun yang lalu ketika Aljazair lepas dari Perancis dan memerdekakan

diri untuk hidup bebas dari ikatan dan tekanan penjajahan Perancis tanggal 5 Juli 1962,

Ahmed Ben Bella telah membawa Aljazair ke lembah nasionalisme Arab dengan harapan bisa

menjadikan rakyat dan negara Republik Demokrasi Rakyat Aljazair aman, damai, maju, dan

kaya sesuai dengan apa yang telah dicanangkan berdasarkan nasionalisme Arabnya.

Perjuangan umat Islam yang terpatri pada sejarah merupakan komponen utama

permulaan gerakan nasionalisme Aljazair adalah gerakan kaum al-Ulama al-Muslimin.

Asosiasi ini didirikan pada bulan Mei 1931 atas inisiatif sejumlah ulama Aljazair yang banyak

dipengaruhi oleh gerakan Muhammad Abduh dan Rasyid Rida di Mesir. Mereka

menyebarkan keyakinan bahwa despotisme dari dalam dan penjajahan asing dari luar adalah

dua penyakit utama yang diderita umat Islam.

Syarat utama kebangkitan umat Islam adalah melenyapkan praktik bidah dan

pelanggaran persatuan di kalangan Muslimin. Sebagai hasil usaha yang mengantarkan

Aljazair mencapai kemerdekaannya Ben Kadis selalu melontarkan slogannya yang amat

popular, yaitu “Aljazair negara kita, Arab bahasa kita, dan Islam agama kita.”

Ketika rezim militer sudah menganggap bahwa waktunya sudah matang untuk

dilaksanakan pemilihan umum lagi, maka pada tanggal 5 Juli 1997, 2 bulan setelah undang-


undang anti dasar agama bagi partai politik diundangkan, dilaksanakan pemilihan umum

untuk wilayah memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Majelis Perwakilan Rakyat.


Segera setelah mencapai kemerdekaan, Aljazair mengundangkan sebuah hukum untuk

mengamandemenkan ordonansi 1959 dan mencabut ketentuan yang mengatur usia nikah. Di

samping itu, hukum baru tersebut juga mencabut aturan yang mengharuskan penganut Ibadi

mengikuti ordonansi tersebut. Dengan amandemen ini berarti ketentuan hukum yang tetap

berlaku setelah tahun 1963 mengikat bagi keseluruhan warga negara. Setelah diundangkanya

konstitusi tahun 1976, tuntutan kodifikasi hukum keluarga dan waris yang komfrehensif

semakin meningkat. Untuk tujuan ini, pada tahun 1980 telah diajukan sebuah rencana hukum

dimaksud kepada dewan nasional. Beberapa tahun kemudian, setelah melewati perdebatan

dan pertimbangan rencana tersebut diterima dan ditetapkan pada tahun 1984. Aturan yang

termasuk di dalamnya diambil dari beberapa aliran fikih, rancangan hukum keluarga yang

berlaku di negara lain, khususnya Maroko.

Aturan materil yang terkait dengan undang-undang keperdataan adalah, usia nikah,

poligami, persetujuan wali, saksi dan mahar, perkawinan beda agama, perkawinan beda

kewarganegaraan, nafkah, masa hamil, perceraian dan rujuk, mut’ah (kompensasi), dan cerai

gugat atau khulu (http://www.eramuslim.com/berita/dunia/mantan-pemimpin-fis-serukan-

boikot-pemilu-aljazair.htm,tanggat 20 Oktober 2010, pukul 09.00 WIB).

Konstitusiolisme, Trias Politika, dan Kedaulatan

Konstitusiolisme dipandu oleh dasar-dasar ideologi negara yang disebut di atas, yaitu

berdasarkan agama Islam sebagai hukum negara yang tertinggi dengan mengikuti perjalanan

historis dan sosiologis. Adapun trias politika terbentuk di atas sistem demokrasi yaitu disebut

sebagai al-Jumhuriyyah al-Jazairiyyah ad-Dimukratiyyah asy-Syabiyah, pembagian badan

kekuasaan ini terbentuk dengan 3 bagian. Pertama badan legislatif/ dusturiyyah, kedua

eksekutif atau tanfiziyyah, dan ketiga yudikatif atau qhadhaiyyah (Djazuli 2007: 36).

Secara umumnya, trias politika di Aljazair berfungsi seperti di negara Islam yang lain,

seperti Mesir dan sebagainya. Hubungan antara masyarakat dan kekuasaan berlandaskan

prinsip kontrak sosial yaitu kepada negara boleh dijatuhkan oleh rakyat jika kepala negara

tersebut berlaku penyimpangan tertentu. Ideologi ini adalah berpadukan kepada pemikiran

ulama terkemuka pada abad pertengahan, yaitu Imam al-Mawardi (Munawir Sjadzali 2008: p.

135).

Kedaulatan rakyat adalah prinsip utama di dalam pemerintahan Aljazair, sehingga

disebut sebagai al-Jumhuriyyah, hak rakyat diutamakan selagi tidak melanggar syariat Islam

sebagai konstitusi negara. Pada saat terakhir ini, trias politika lebih menonjol dengan

menerima sistem pemilihan umum pada tanggal 5 Juni 1997 dan membuka ruang bagi

kebebasan hak suara rakyat. Adapun badan legislatif mempunyai peran yang sangat

komprehensif selepas berlakunya pembukuan undang-undang keperdataan pada tahun 1976.

Secara umum pranata hukum fikih lebih mengarah kepada mazhab Maliki karena mayoritas

masyarakat berpegang dengan mazhab ini.

Seputar Informasi Kasus

Mantan pemimpin gerakan Islam FIS Aljazair, Abbas Madani, yang pernah

memenangkan pemilu parlemen sebelum diintervensi militer tahun 1992 yang lalu,

menyerukan untuk memboikot pemilihan presiden tahun tersebut. Madani yang sekarang

tinggal di Qatar setelah dibebaskan dari kurungan penjara selama 12 tahun sejak tahun 2003

lalu dilarang melakukan aktivitas politik di negara asalnya menyatakan bahwa pemilihan


presiden tanggal 9 April nanti yang juga diboikot oleh dua partai oposisi Aljazair tidak akan

menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi rakyat.

Presiden yang berkuasa saat ini -Abdul Aziz Bouteflika- yang pertama kali terpilih

pada pemilu tahun 1999 berumur 72 tahun, dan pada hari Senin kemarin secara resmi

mengumumkan pencalonan kembali dirinya. Parlemen Aljazair pada November lalu telah

memutuskan untuk menghapuskan aturan sebelumnya mengenai pembahasan dua kali masa

jabatan untuk presiden nanti.

Abbas Madani yang saat ini berumur 80 tahun telah mengalami penurunan kondisi

kesehatan, setelah divonis oleh pengadilan militer sebagai tersangka perongrongan kekuasaan

dan keamanan negara. Presiden Bouteflika membuat kebijakan untuk “maju dengan sebuah

kebijakan rekonsiliasi nasional” yang diluncurkan kebijakan tersebut pada tahun 2000 yang

mana telah membebaskan ribuan tahanan pejuang Islam dari penjara atau yang mau

menyerahkan dan meletakkan senjata mereka

(http://www.eramuslim.com/berita/dunia/mantan-pemimpin-fis-serukan-boikot-pemilu

aljazair.htm, diakses pada 20 Oktober 2010, pukul 09.00 WIB).

D. Kerajaan Maroko


Negara ini disebut juga al-Mamlakah al-Magribiyyah atau Kerajaan Maroko. Luas

wilayah 458.730 km berbatas dengan Aljazair di sebelah timur dan tenggara, Sahara Barat di

barat daya, Samudera Atlantik di barat dan selatan Gibraltar di utara. Mengenai sejarah

Maroko dirumuskan oleh Ernest Gellner (1969) yang menyatakan bahwa sepanjang

sejarahnya, Islam di Maroko terombang-ambing antara agama kaum borjuis kota yang melek

huruf, puritan skripturalis, dan agama suku yang buta huruf di pedesaan yang ritualitas-

anthropolatraus. Gellner menganologikan Islam ortodoks kota sebagai Protestan dan agama

rakyat pedesaan dengan Katolik. Sikap ortodoks berkisar di seputar kitab suci Alquran yang

menurut semua pihak untuk menunjukkan kemampuan membaca. Sikap seperti ini sangat

monotetik dan egaliter bagi semua kalangan mukmin tanpa kecuali. Ortodoksi juga

menekankan sikap keteguhan hati, serta tidak berlebih-lebihan dalam hal ibadah. Dalam

bentuk Islam seperti ini tidak ada perantara antara orang beriman dan Allah, Tuhan yang

disembah. Sebaliknya, untuk kehidupan Islam di pedesaan telah diakui adanya

antoropolatruos yang menekankan hierarki dan mediasi. Mediatornya adalah syekh sufi,

orang-orang suci, dan syurafa’ (keturunan Nabi). Bentuk Islam yang seperti ini oleh adanya

keikutsertaan ritual yang menunjukkan kohesivitas dan kolektivitasnya yang sangat kuat,

berlawanan dengan puritanisme dan ortodoksi urban yang cenderung formal dan rasional

(Ajid Thohir 2009: p. 300).

Peta 21: Kerajaan Maroko


Sejarah pembaharuan Islam di Maroko telah dimulai dengan kebangkitan gerakan al-

Murabitun abad ke-11, al-Muwahhidun pada abad ke-12, dan reformasi modern sering

dianggap dimulai oleh Sultan Sidi Muhammad ibn Abdullah yang berkuasa dari 1757 hingga

1790. Dia bersikeras untuk menerapkan hukum Islam secara ketat dan memberantas bidah.

Tokoh berikutnya adalah Sultan Maulay Sulaiman (memerintah pada 1792-1822) putra Sultan

Sidi Muhammad. Ia mengutuk praktik bidah dan menekankan perlunya mentaati Alquran dan

sunnah Nabi Muhammad saw. Walaupun Maulay Sulaiman lebih bersimpati kepada

Wahhabiyah dibandingkan dengan sebagian besar ulama Maroko pada masanya. Maulay

Sulaiman tidak pernah melarang ziarah ke makam orang-orang suci di Maroko, tetapi

menentukan tata cara dan etika yang berkenaan dengan praktik tersebut meski dia mengecam

banyak aspek dalam sufisme rakyat. Pembaharuan Maulay Sulaiman dianggap kurang radikal

dibandingkan pembaharuan Wahhabiyah atau refomis Maroko abad ke-20, yakni Salafiah.

Akan tetapi, bahkan keturunan yang relatif sederhana pun untuk kembali pada Islam zaman

Nabi telah mengganggu banyak ulama Maroko.

Gerakan pembaharuan Salafiah menyebar sampai ke Maroko pada akhir abad ke-19

dan awal abad ke-20. Terdapat kecenderungan umum untuk menyamakan reformisme

Salafiyah di Maroko dengan nasionalisme. Reformisme memang menjadi kait-mengait

dengan nasionalisme pada 1930-an, tetapi adalah keliru apabila beranggapan, seperti

dilakukan oleh ilmuan, bahwa kaum Salafiah awal, seperti Abu Suaib al-Dukkali (w. 1937)

adalah pahlawan nasionalis. Sebaliknya, al-Dukkali tidak pernah menentang protektorat

Perancis 1212. Dia malah mengumpulkan kekayaan yang cukup banyak dengan bekerja

sebagai administrator pada rezim kolonial. Ulama Salafiyah, seperti al-Dukkali, hanya tidak

senang melihat orang kafir mengendalikan dunia Islam. Berlawanan dengan itu, para syaikh

sufi, Muhamad ibn Abdulkabir al-Kattani (w. 1909) dan Ahmad al-Hibah (w. 1919) mencoba

memimpin perlawanan secara tegas terhadap pemerintah kolonial.

Gerakan Salafiyah pada akhirnya bergabung dengan nasionalisme Maroko, seperti

yang terwujud dalam Partai Istiqlal dan pemimpinnya yang termasyur, Muhamad Allal al-

Fasi. Ketika Maroko memperoleh kembali kemerdekaannya pada 1956, Raja Muhamad V (w.

1961) dan penerusnya Hasan II berusaha menegakkan pengaruh politik dari partai tersebut.

Namun, dengan menyebarkan pendidikan publik, begitu pula gambaran Salafi tentang Islam

sulit untuk dibatasi (Ajid Thohir 2009: 304).


Hukum Islam yang berlaku di Maroko adalah Mazhab Maliki, khususnya dalam

hukum keluarga (al-ahwal asy-syakhshiyyah). Hukum pidana dan perdata mengikuti hukum


modern, namun tidak lepas sama sekali dari hukum fikih mazhab tersebut. Banyak

kesenjangan antara ulama tradisional lulusan Al-Azhar Mesir dengan kaum modernis yang

berpendidikan di Barat.

Berikut adalah penjelasan tentang praktik hukum keluarga yang termaktub di dalam

undang-undang positif Maroko.

UU Perdata Maroko, masalah kecakapan ini diatur dalam pasal 3, 4, 5, 6, dan 10

sebagai berikut:

Pasal 3: Kecakapan perdata seseorang tunduk pada UU Ahwal Syakhshiyyah. Tiap

orang dianggap cakap membuat perjanjian dan perikatan selama tidak ditentukan lain oleh

undang-undang Ahwal Syakhshiyyah.

Pasal 4: Apabila anak di bawah umur dan anak yang kurang sempurna kecakapannya

melakukan akad tanpa seizin ayah atau pengampunya, maka keduanya tidak dibebani

perjanjian yang dibuatnya dan keduanya dapat menuntut pembatalan perjanjian dimaksud

sesuai dengan syarat yang telah ditentukan undang-undang.

Pasal 5: Bagi anak yang belum baligh dan anak yang belum sempurna kecakapannya

boleh menarik keuntungan bagi mereka meskipun tanpa bantuan (izin) dari ayah atau

pengampunya. Artinya, keduanya boleh menerima sesuatu pemberian atau kebajikan lainnya

yang dapat membuat keduanya kaya atau membebaskan mereka dari tanggung jawab atau

beban apa pun.

Pasal 6: Pembatalan perikatan itu boleh dari wasi atau dari anak yang belum cukup

umur itu setelah ia dewasa, sekalipun anak di bawah umur itu ketika melakukan akad

menggunakan tipu muslihat untuk meyakinkan pihak lain yang melakukan akad dengannya

bahwa dia sudah dewasa telah menyetujui atau berlagak seperti orang yang telah diizinkan

berdagang.

Pasal 10: Pihak yang telah cukup untuk mengadakan perikatan tidak boleh beralasan

atau menuduh pihak lain sebagai kurang cakap untuk mengadakan perikatan.

UU Perdata Maroko, prinsip syar’i seperti ini dimuat dalam Pasal 2 ayat (4), pasal 62,

dan pasal 63.

Perjanjian menurut hukum Islam ialah tujuan pokok yang dikehendaki oleh perjanjian

untuk dilaksanakan, bukan isi yang dikehendaki oleh para pihak di balik perjanjiannya, kausa

perjanjian jual beli bukan terikatnya penjual untuk menyerahkan barangnya setelah pambeli

menyerahkan uangnya, seperti yang selama ini difahami dari hukum barat, melainkan

pemindahan hak milik dengan imbalan berdasarkan hukum syariat. Tujuan pokok perjanjian

itu sendiri merupakan sumber kekuatan mengikatnya perjanjian yang memberi hak kepada

penjual untuk menuntut pembeli menyerahkan uangnya dan memberi hak kepada pembeli

untuk menuntut penjual meyerahkan barang yang dijualnya. Dalam konteks tujuan pokok

perjanjian, hak menuntut ini menjadi asas bagi perlindungan syariat dan sumber kekuatan

mengikatnya. Jika tujuan pokok tidak ada, maka seorang pembeli, misalnya, tidak bisa

menuntut barang walaupun ia telah menyerahkan harganya (http://rangerwhite09-

artikel.blogspot.com/2010/04/perikata-perdata.html diakses pada tanggal 20 Oktober 2010,

pukul 09.00WIB).

Trias Politika, dan Kedaulatan


Trias politika di Maroko mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan negara yang lain

dalam mengamalkan sistem demokrasi atau monarki. Secara umum, konsep pemerintahan

berbentuk monarki, karena sistem kedaulatan Raja Masih diamalkan. Ajid Thohir di dalam

bukunya mengatakan bahwa hukum dasar Kerajaan Maroko sangat menonjolkan warna ajaran

Islam, antara lain pasal tersebut menyatakan.

1. Maroko adalah kerajaan konstitusional, demokrasi, dan sosial;

2. Kedaulatan adalah milik bangsa dan dijalankan melalui referendum dan tidak langsung

melalui saluran konstitusional;

3. Partai politik harus berpartisipasi dalam organisasi dan pengelolaan negara, tidak ada

sistem partai tunggal;

4. Qanun didasarkan pada keinginan rakyat;

5. Semua rakyat Maroko sama di depan hukum;

6. Islam resmi menjadi agama negara dan negara menjamin kebebasan beribadah agama

lain;

7. Monarki sebagai kerajaan bermoto; Tuhan, negara dan Raja; laki-laki memiliki hak

politik yang sama; Raja sebagai simbol persatuan nasional, menjamin keabadian,

kesinambungan negara serta memberi perlatihan kepada Islam dan perundang-undangan.

Penutup

Dari penjelasan terdahulu terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Secara umum, perjalanan sejarah politik Islam di negara-negara Afrika, terutama Aljazair,

Mesir, Libya, dan Maroko, lebih memfokuskan kepada konflik terhadap kolonial Barat.

Seterusnya muncul semangat nasionalisme masyarakat setempat untuk membawa

kemerdekaan negara masing-masing.

2. Dalam penelitian ini, dinamika hukum Islam berkenaan tata negara membawa kepada

pelbagai perbincangan secara komprehensif, terutama pada masa akhir ini. Bertepatan

dengan apa yang disebut oleh Taufik Adnan Amal di dalam bukunya yang berjudul Politik

Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria (2004: 5).

3. Apa yang disebut oleh Adhyaksa Dault di dalam bukunya Islam dan nasionalisme,

nasionalisme yang berlaku di negara Afrika awalnya lebih menfokuskan pada kolonial

Barat, dan seterusnya pengaruh terhadap sistem politik selepas kemerdekaan (Adhyaksa

Dault 2005: 18).

4. Sistem politik modern, seperti konstitusi, trias politika, pranata hukum, dan sebagainya

merupakan disiplin ilmu yang wajib diketahui oleh warga Muslim pada saat ini. Ini

ditegaskan oleh Dr Khalil ibn Ali Muhammad al-Anbari di dalam bukunya Sistem Politik

Islam (Khalil Ali Muhammad al-Anbari 2008: 1).


BAB VIII

Sejarah Politik Islam Modern di Kawasan Transoksiana

Iran, Irak, Yordania, dan Palestina

Peta 22: Kawasan Transoksiana

A. Republik Islam Iran

Sejarah Politik Iran

Di dalam pemerintahan Syah Iran Reza Pahlevi, ribuan rakyat tanpa senjata menjadi

syuhada karena mereka menuntut hak-hak mereka sebagai kaum Muslimin. Penguasa

memaksa rakyat menanggalkan kerudungnya serta membuang Imam Khomeini ke

pengasingan. Situasi ini mendorong terjadinya kemarahan rakyat Iran (Kedutaan Besar

Republik Islam Iran: 9) Pengamat Barat, seperti Jhon L. Esposito menyebutkan Revolusi Iran

di zaman modern sebagai “... salah satu pemberontakan rakyat terbesar dalam sejarah umat

manusia”. Pemberontakan tersebut berhasil menggulingkan rezim otoriter pimpinan Syah

Reza Pahlevi (Jhon L. Esposito dan Jhon O. Voll 1999: 66). Menurut Hossin Bashiriyeh, ada

lima landasan kekuasan yang dibangun oleh Syah yang kemudian memicu timbulnya revolusi

dan menyebabkan jatuhnya Syah. Pertama, kontrol negara yang sangat besar atas sumber-

sumber keuangan, khususnya minyak; kedua, program stabilitas dan pertumbuhan ekonomi

serta intervensi ekonomi rezim ke dalam sistem ekonomi; ketiga, mobilisasi massa dan

penciptaan suatu keseimbangan antara kelas melalui kontrol dan intervensi rezim; keempat,

pembentukan hubungan dengan kaum borjuis kelas atas; dan kelima, diperluasnya peran

kekuatan penekan dan ketergantungan kepada Barat terutama dukungan politik militer AS.

Peta 23: Republik Islam Iran


Revolusi ini merupakan hasil suatu protes akumulasi ketidakpuasan rakyat Iran

terhadap kebijakan Syah, baik di bidang ekonomi, politik, agama, maupun sosial budaya.

Keberhasilan revolusi itu banyak ditentukan oleh dua faktor yang saling berkaitan satu sama

lain. Di satu pihak terciptanya persatuan di antara kelompok penentang Syah Iran, baik yang

berpaham nasionalisme dan di pihak lain muncul kelompok ulama seperti Ayatullah

Murthahhari dan Ayatullah Khomeini sebagai lambang “pemersatu umat”. Hal ini

dimungkinkan oleh tradisi dan ideologi Syiah yang sangat berakar kuat di kalangan rakyat

Iran. Struktur politik Iran mengalami perubahan secara besar-besaran sejak berakhirnya

kekuasaan Syah. Bentuk negara berubah dari monarki-absolut di mana Syah berkuasa menjadi

sebuah republik yang berdasarkan pada ajaran agama Islam mazhab Syiah. Perubahan

konstitusional secara substantif dilakukan melalui referendum. Bentuk Republik Islam dan

Undang-undang Dasar Republik Islam secara resmi disetujui mayoritas rakyat Iran melalui

referendum yang diadakan pada tahun 1979 (John L. Esposito 1990: 1).

Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran

Berdasarkan asas-asas umum Konstitusi Iran, bentuk Pemerintahan Iran adalah

Republik Islam, disepakati oleh rakyat Iran dan berdasarkan keyakinannya yang abadi atas

pemerintahan Alquran yang benar dan adil, menyusul revolusi Islam yang jaya dan dipimpin

oleh Ayatullah al-Uzma Imam Khomeini. Konstitusi Iran ini juga dikukuhkan oleh

referendum nasional yang dilakukan tanggal 29 dan 30 Maret 1979 bertepatan dengan 1 dan 2

Jumadil Awal tahun 1399 H, ditentukan oleh mayoritas 98,2% dari jumlah suara orang-orang

yang berhak memilih memberikan suara persetujuannya (Kedutaan Besar Republik Iran,

Republik Iran selayang pandang: p. 11)

Republik Islam sebagai suatu sistem pemerintahan berdasarkan atas keyakinan pada:

[1] Tauhid, La ilaha illa Allah (tiada tuhan selain Allah). Kemahakuasaan-Nya dan syariat

hanyalah milik-Nya semata-mata serta kewajiban mentaati perintahnya; [2] Wahyu ilahi dan

peranan fundamentalnya dalam interpretasi hukum; [3] Hari kebangkitan kembali dan peranan

konstruktifnya dalam penyempurnaan terhadap Tuhan; [4] Keadilan Tuhan dalan menciptakan

dan menegakkan hukum agama; [5] Imamah dan kelanjutan kepemimpinan, serta peranan

fundamentalnya demi kelanggengan revolusi Islam; [6] Kemuliaan dan nilai agung manusia

serta pertanggungjawabannya dihadapan Tuhan yang menjamin persamaan, keadilan dan


kemerdekaan politik, ekonomi, dan kebudayaan maupun persatuan dan sosialitas nasional

melalui: a) Pelaksanaan langgeng hukum agama oleh ahli hukum yang memenuhi persyaratan

atas dasar kitab suci Alquran dan hadis dari empat belas manusia suci, semoga Tuhan

memberkati mereka; b) Mengambil manfaat dari pengetahuan dan pengalaman manusia yang

sudah maju dan mengusahakan untuk lebih memajukannya lagi; c). Menolak untuk menindas

atau ditindas; mendominasi atau didominasi.

Ideologi Negara

Iran tampak sekali mewakili bentuk pemikiran tertentu dalam Islam yang menganggap

negara di dalam Islam ditujukan untuk mencapai sasaran yang tidak semata-mata bersifat

duniawi (materialistik). Meskipun demikian, dalam praktiknya hal itu tampaknya tidak

hendak dicapai melalui sesuatu yang dalam kosa kata politik disebut teokrasi, melainkan

melalui mekanisme semacam nomo-demokrasi (yaitu gabungan antara sistem berdasarkan

nomokrasi atau kekuasaan yang berbasisi kedaulatan hukum demokrasi), ataukah istilah “Teo-

demokrasi” sebagaimana yang dirumuskan oleh Abu al-A’la al-Maududi. Hal Ini merupakan

sistem politik yang menggabungkan pemerintahan oleh hukum Tuhan atau syariah dengan

demokrasi yang mengandalkan partisipasi publik (Yamani 2002: 130).

Trias Politika

Setelah jabatan Imam, jabatan tertinggi negara dipegang oleh presiden yang

merupakan pewenang yang mengepalai pelaksanaan Undang-undang dasar negara dan

meletakkan dasar-dasar hubungan antara ketiga cabang pemerintahan, legislatif, eksekutif,

dan yudikatif. Presiden dipilih rakyat untuk masa jabatan empat tahun. Perdana menteri yang

ditunjuk diajukan kepada Majelis Syura Islami untuk mendapat suara kepercayaan. Di

Republik Iran terdapat 290 anggota majelis legislatif. Pada tahun 2000 Iran menggunakan

sistem multipartai (Ajid Thohir 2009: 192). Parlemen merupakan pemegang kekuasaan

legislatif dalam sistem politik modern dan menjadi syarat negara demokratis. Kekuasaan ini

terpisah dari eksekutif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (balances of power), dan

diberi tiga umumnya sebagai pembuat undang-undang. Begitu pula dalam pemerintahan RII.

Parlemen menjadi salah satu bagian integral dari negara yang memiliki kedudukan setingkat

lembaga eksekutif dan bertanggung jawab atas ketetapan dan pembuatan undang-undang di

Iran. Hanya saja setiap produk undang-undang yang mereka rumuskan haruslah diuji oleh

Dewan Perlindungan Konstitusi untuk mendapatkan legalitas tentang kesesuaiannya dengan

syariat Islam (http://abuthalib.worpress. com/2009/08/16/wilayah-al-fiqih-dalam-konstitusi-

iran/ diakses pada tanggal 31 Oktober 2010 jam 3.30 WIB.

Wilayah al-Faqih

Supremasi faqih muncul pula dalam kekuasaannya menyangkut pengangkatan dan

pencatatan presiden. Ia memberhentikan presiden republik demi kepentingan negara setelah

pengumuman suatu penilaian/evaluasi oleh mahkamah agung yang membuktikan bahwa sang

presiden gagal memenuhi tugas legalnya atau sebuah pemungutan suara dalam majelis

pertimbangan nasional mengakui ketidakcakapan politis sang presiden.

Demikian juga, pemimpin mempunyai kekuasaan untuk menunjukkan dewan ulama

yang mengesahkan keputusan dasar hukum Islam, menunjuk mahkamah agung, memberi

pengampunan, menghukum atau mengurangi hukuman, tetapi hanya menerima rekomendasi

dari mahkamah agung.

Lebih detil lagi, dalam suatu refendum yang disetujui pada 1980, ada 10 tugas penting

Wali Faqih yakni sebagai berikut:

1. Mengangkat para pagaha dewan perwakilan, yang bertugas untuk mengawasi peraturan

yang telah disepakati oleh Majelis Syura;


2. Mengangkat anggota pengadilan tinggi, yang merupakan otoritas pengadilan negara yang

paling tinggi;

3. Mengangkat dan memberhentikan Komandan Staf Gabungan;

4. Mengangkat dan memberhentikan Komandan Pengawal Revolusi;

5. Membentuk Dewan Pertahanan Tertinggi;

6. Mengangkat para komandan darat, laut, dan udara;

7. Mengumumkan perang dan damai serta memobilisasi kekuatan;

8. Menandatangani dektrit secara resmi pengakatan mandataris setelah ia dipilih oleh

rakyat;

9. Memberhentikan mandataris setelah pernyataan atas ketidakmampuannya baik oleh

pengadilan tinggi atau Majelis Syura;

10. Memberdayakan para pelaku kejahatan atau mengurangi hukuman mereka atas

rekomendasi pengadilan tinggi (http://abuthalib.wordpress.com/2009/08/16/wilayah-al-

faqih-dalam-konstitusi-iran/ diakses pada tanggal 31 Oktober 2010 pukul 3.30 WIB).

B. Republik Irak

Sejarah Irak dan Nasionalisme

Tahun 1914 M Inggris mulai menjajah Irak. Kemudian diumumkan Irak menjadi

negara kerajaan pada tahun 1912 M. Jelang sebelas tahun kemudian, yaitu tahun 1932 M, Irak

merdeka walaupun masih di bawah kendali Inggris hingga tahun 1958 M. Pada tahun ini

Kerajaan Irak digulingkan dan berdirilah negara republik. Antara tahun 1958-1968 M banyak

terjadi pemberontakan yang mengakibatkan kekuasaan berada di tangan militer. Kemudian

pada tahun 1968 terjadi revolusi besar yang sangat bersejarah di Irak yang membawa partai

Baats kepada tampuk kekuasaan. Tertanggal 17 Juli 1968 Irak memasuki babak baru di dalam

sistem kenegaraan. Pada tanggal ini terjadi revolusi di Irak yang menumbangkan rezim

Presiden Abdurrahman Arif dan diganti oleh Ahmad Hasan Bakar sebagai presiden dan

Saddam Hussen sebagai wakilnya. Revolusi ini dilaksanakan oleh Ibrahim Abdurrahman

Daud, pemimpin pasukan garda republik ketika itu dan Abdurrazak Naif, Direktur Intelijen

Irak masa itu. Naif dijadikan perdana menteri dan Daud dijadikan menteri pertahanan. Akan

tetapi, keduanya adalah mata-mata yang bekerja untuk CIA, dinas intelejen AS. Daud

mengatakan bahwa revolusi ini adalah perintah dari CIA yang bertujuan untuk menjaga

keberlangsungan keamanan Israel di Timur Tengah. Setelah diketahui bahwa keduanya adalah

mata-mata CIA, pada tanggal 30 Juli 1968 atau tiga belas hari setelah revolusi tersebut,

mereka diusir dari Irak

(http://indonesian.irib.ir/index.php?option=comcontent&=view&id=16052&Itemid=30

diunduh pada tanggal 3 November 2010, Pukul 15.35 WIB).

Peta 24: Republik Irak


Saddam Husain menjadi nomor satu di Irak pada tahun 1979. Sejarah perpolitikannya

selalu diwarnai dengan darah selama itu dianggap perlu untuk melanggengkan kekuasaannya.

Di antara bukti nyatanya adalah perang yang terjadi antara Irak dan Iran selama kurun waktu

delapan tahun (1980-1988). Dua tahun setelah itu Irak kemudian menjajah Kuwait (1990)

yang berakibat terjadinya Perang Teluk antara Irak dan pasukan sekutu pimpinan AS.

Kekuatan Barat terus mengerogoti hingga Saddam Husain sang penguasa rezim ini runtuh,

agar Dunia Arab mudah diatur dalam urusan minyak dunia (Ajid Thohir 2009: 173).

Konstitusi Irak

Transisi demokrasi Irak pasca penggulingan Saddam Husain oleh invasi AS dan

sekutunya mencapai tahap yang menentukan. Setelah pemilu nasional 30 Januari lalu,

pemilihan presiden 4 Juni, dan pembentukan kabinet sesudahnya, satu poin sangat penting

lagi yang akan dihadapi rakyat adalah pembalasan mengenai konstitusi perlemen Irak.

Konstitusi perlemen akan memberikan legitimasi bagi semua proses dalam kontemporisasi

geopolitik mulai dari penyerbuan AS (Maret 2003) hingga pasukan asing keluar dari Irak-

dijadwalkan pada 2006. Diharapkan dengan konstitusi baru itu, krisis politik dan kekerasan di

Irak dapat segera diakhiri, setidak-tidaknya berkurang (www.oocities.com, diunduh pada

tanggal 3 November 2010, pukul 16.30 WIB).

Ada beberapa masalah penting yang harus diselesaikan dalam pembahasan draf

konstitusi baru ini yang sebenarnya merefleksikan pertarungan kepentingan antara Sunni,

Syiah, dan Kurdi. Pertama, masalah nama. Sunni menginginkan nama “Republik Irak” (al-

Jumhuriyyah al-Iraqiyyah). Kurdi lebih menyukai “Republik Federasi Irak” (al-Jumhuriyya

al-Iraqiyyah al-Itihadiyyah). Kelompok Syiah condong ke Republik Federasi Islam Irak (al-

Jumhuriyyah al-Iraqiyyah al-Itihadiyyah al-Islamiyyah). Rupanya, kelompok Syiah ingin

meniru nama Iran. Namun, nama “Republik Irak” akan berpeluang banyak dipilih karena

dianggap netral dan tidak sektarian. Kedua, posisi agama dan negara. Dua partai besar Syiah,

SCIRI (Ayatullah Ali Sistani dan Abdulaziz al-Hakim) dan Partai Dewan (PM Ibrahim al-

Jafari) menginginkan model pemerintahan Iran ditransplantasikan ke dalam negara Irak. Suatu

hal yang dapat dimengerti mengingat keduanya selama ini memperoleh bantuan penuh

(politik, uang, dan senjata) dari Iran. Namun, usaha itu ditentang oleh Kurdi dan beberapa


partai Sunni. Mereka beralasan, dalam TAI disebutkan agama sebagai salah satu sumber

legislasi bukan tunggal dan utama (www.oocities.com, diunduh pada tanggal 3 November

2010, pukul 16.30 WIB).

Pranata Hukum dan Politik

Kuffah yang merupakan salah satu kota yang berada di Irak merupakan tempat

kelahiran Imam Abu Hanifah dan di kota itu pulalah madrasah al-ra’yu yang merupakan corak

pemikiran Abu Hanifah berkembang. Aliran Syiah Jafariyah atau Syiah dua belas Imam ini

menyebar luas pula di Irak. Perkembangan itu mencapai jumlah yang seimbang antara

keduanya, sehingga pada akhirnya dua madzhab ini memiliki pengaruh yang sama-sama kuat

dalam perkembangan hukum di Irak. Seolah-olah hukum yang berjalan di Irak terbentang

pada kedua madzhab itu secara bersama, yaitu hukum fikih Sunni dan Syiah.

Dalam perjalanan pembuatan undang-undang di Irak dari mulai belum terkodifikasi

hingga perundang-undangan yang berlaku pada masa kini, masalah perimbangan antara kedua

madzhab ini selalu menjadi isu sentral tidak hanya dalam isi materi undang-undang juga

merebah kedalam politik, ekonomi, budaya, dan berbagai sendi kehidupan lainnya.

Pada akhirnya kompromi menjadi media yang menjadikan legalisasi hukum terwujud

di Irak. Jadilah Irak memiliki sistem hukum yang merangkum fikih Sunni dan Syiah dalam

peradilan agama. Sistem peraturan perundang-undangannya mencakup undang-undang yang

mengatur konstitusi. lembaga legislatif, lembaga Judisial tertinggi, otoritas fatwa lembaga

judisial serta ketentuan lainnya (Tajul Arifin dan Cik Hasan Bisri 2002: p. 102). Meskipun

sistem hukum Irak mengadopsi kedua madzhab di atas, nama agama yang diakui sebagai

agama resmi negara adalah Islam (tanpa menyebut aliran).

Aliran Politik di Zaman Modern

Pasca runtuhnya rezim Saddam Husain, umat Syiah Irak yang berjumlah lebih dari 60

persen penduduk tampil memainkan peran politik penting di negara ini. Partisipasi luas warga

Muslim Syiah dalam pemilu beberapa tahun terakhir dan dukungan para ulama terkait

pengokohan proses politik di Irak membuat potensi dan peran mereka di gelanggang politik

dan sosial semakin besar. Faktor yang sangat dominan pada pembentukan aliansi baru

menjelang pemilu legislatif di Irak adalah pemilu dewan provinsi pada awal tahun 2009 ini.

Pemilu tersebut telah mempersiapkan kelahiran kubu dan aliansi baru khususnya di kubu

Syiah.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Irak, presiden dipilih dari calon yang diajukan

oleh aliansi politik yang berhasil meraup kursi mayoritas untuk membentuk kabinet. Aliansi

sekuler Irak yang memiliki dua kursi lebih banyak dari aliansi negara hukum dikenal sebagai

aliansi pertama di tubuh parlemen baru Irak. Namun, melihat kondisi politik Irak saat ini,

hingga kini masih belum jelas sejauh mana kekuatan manuver politik yang bisa ditampilkan

oleh pimpinan Iyad Allawi ini untuk membentuk pemerintahan.

Meski demikian, kendati Irak menganut sistem parlementer. Namun, tampaknya

kesepakatan politik di luar parlemen lebih efektif untuk membentuk pemerintahan dan

memilih perdana menteri. Pada kasus pemilu 2005, menyusul diumumkanya hasil pemilu,

strategi pendekatan politik di luar parlemen ternyata sangat efektif untuk mengantarkan Nouri

al-Maliki ke kursi perdana menteri, namun lantaran adanya sejumlah penentangan dan lobi-

lobi destruktif dari beberapa aliansi politik, akhirnya setelah melewati perundingan maraton,

nama Nouri al-Maliki dari alinasi Irak bersatu terpilih sebagai PM. Proses pembentukan

pemerintahan di masa itu memakan waktu sekitar 4 bulan semenjak diumumkannya hasil

pemilu (www.oocities.com, diunduh pada tanggal 3 November 2010, pukul 16.30 WIB).


C. Kerajaan Hasyimi Yordania

Sejarah dan Nasionalisme

Di dalam negara Yordania terdapat sebuah sistem pemerintahan yang banyak

dipengaruhi oleh berbagai aliran, sehingga dalam perkembangannya sistem pemerintahannya

kapitalis-sosialis-komunis. Dalam melihat masyarakatnya mayoritas beragama Islam sehingga

sedikit banyak memberi pengaruh. Pasca Perang Dunia I, Yordania, yang sebelumnya dikenal

dengan Trans-Yordania, merupakan bagian dari Kerajaan Arab Suriah. Inggris dan Perancis

kemudian bersepakat untuk saling membagi daerah ini. Suriah berada di bawah pengaruh

Perancis, sementara Inggris mendapat bagian Trans-Yordania berdasarkan konferensi di San

Remo. Inggris kemudian mengangkat Abdullah ibn Husain sebagai pemimpin wilayah Trans-

Yordania. Abdullah sendiri adalah saudara dari Faisal yang memimpin Revolusi Arab untuk

memberontak dari kekhalifahan Islam. Faisal berasal dari keluarga Hasyimi (Hasyimiyah). Ia

pernah menjadi penguasa di Makkah, namun kemudian diganti oleh penduduk setempat. Jadi,

Sejarah pembentukan negara Yordania tidak bisa dilepaskan dari keluaraga Hashemite dengan

bantuan Inggris.

Peta 25: Kerajaan Hasyimi Yordania

Abdullah menjadi pemimpin Trans-Yordania setelah ditunjuk oleh sekretaris kolonial

Inggris saat itu, Winston Churchill. Dia dikukuhkan pada 1 April 1921 dengan subsidi dari

Inggris sebesar 5.000 poundsterling setiap bulan. Negara ini berada di bawah bantuan Inggris

yang memberikan subsidi 100.000 pound sterling setiap tahun pada tahun 1920-an dan

meningkat menjadi 200.00 pound sterling pada tahun 1940-an. Inggris kemudian memberikan

hadiah kemerdekaannya kapada Yordania pada 22 Maret 1949. Namun jelas, pemberian

kemerdekaan ini hanyalah akal-akalan Inggris saja untuk tetap mempertahankan

penjajahannya di dunia Islam. Inggris tentu ingin agar penguasaanya di Yordania tetap ada.

Karena itu, berdasarkan perjanjian aliansi di London tanggal 26 Maret 1946, Inggris

memberikan kemerdekaan dengan pola yang sama dengan perjanjian Inggris-Irak. Melalui

perjanjian ini, Inggris mengakui kemerdekaan Trans-Yordania (Yordania), menyetujui


perwakilan diplomatik, sanggup memberikan subsidi kepada Liga Arab, dan berusaha

mempertahankan Emirat dari pihak luar (http://www.ikhawanscope.net/main/2009/12/18/the-

internet-and-islamist-politics-in-jordan-morocco-and-egypt/ diunduh pada tanggal 3

November 2010, pukul 15.35 WIB).

Konstitusi

Kekuasaan eksekutif Yordania adalah raja dan itu adalah monarki konstitusional

dengan perwakilan pemerintah. Raja tradisional memegang kekuasaan yang besar, namun

parlemen yang dipilih secara demokratis mempunyai pengaruh yang signifikan dan kekuasaan

dalam pemerintah nasional. Yordani adalah sebuah monarki konstitusional berdasarkan

konstitusi, diundangkan pada tanggal 8 Januari 1952. Otoritas eksekutif dipegang oleh raja

dan dewan tertinggi menteri. Dia menunjuk dan dapat memberhentikan semua hakim dengan

dektrit, menyetujui amandemen konstitusi, menyatakan perang, dan pemerintah yang

angkatan bersenjata. Kabinet keputusan, keputusan pengadilan, dan mata uang nasional yang

dikeluarkan dalam nama-Nya. Dewan menteri, dipimpin oleh seorang perdana menteri,

ditunjuk oleh raja yang dapat memberikan anggota kebinet lainnya atas dasar permintaan.

Kabinet bertanggung jawab kepada Kamar Deputi pada masalah kebijakan umum dan dapat

dipaksa mengundurkan diri oleh 50% atau lebih dari mosi “tidak percaya” oleh tubuh itu.

Yordania dibagi menjadi dua belas daerah, masing-masing dipimpin oleh seorang

gubernur yang ditujukan oleh raja. Mereka adalah otoritas tunggal untuk departemen

pemerintah dan proyek pembangunan di daerah masing-masing. Negara Yordania merupakan

negara yang berbentuk kerajaan. Sistem pemerintahan berbentuk kerajaan parlementer. Di

dalam perjalanannya, perkembangan negara Yordania telah mengalami perubahan yang cukup

panjang, sehingga sedikit banyaknya ada pengaruh dari negara-negara yang terlibat dalam

kehidupan negara Yordania. Akibat pengaruh dari negara terutama negara Barat yang begitu

kental, maka keadaan perkembangan negara Yordania pun sedikit banyak berhaluan liberalis-

kapitalis. Namun, dengan masyarakatnya yang mayoritas Islam, pemerintah Yordania juga

dipengaruhi oleh ajaran atau paradigma/ideologi Islam. Sejauh ini konstitusi negara Yordania

berparadigma pada ideologi Islam, walaupun dalam perkembangannya negara tersebut banyak

dipengaruhi oleh ajaran kapitalis-liberalis.

Pranata Hukum dan Politik

Sistem hukum Yordania didasarkan pada hukum Islam dan UU Perancis. Peninjauan

kembali tindakan legislatif terjadi di pengadilan tinggi khusus. Ada lebih dari 30 partai politik

di tepi Sungai Yordania dari berbagai posisi mulai dari kiri ekstrim (Yordania Partai

Komunis) ke kanan ekstrim (Frons Aksi Islam). Pasal 97 konstitusi Yordania menjamin

independensi cabang yudikatif, jelas menyatakan bahwa hakim tunduk pada otoritas hukum,

sementara raja harus menyetujui pengangkatan dan pemberhentian hakim, dalam prakteknya

ini diawasi oleh dewan pengadilan tinggi.

Sistem hukum Yordania mengacu pada tradisi sipil maupun hukum Islam dan adat.

Pasal 99 dari konstitusi membagi pengadilan menjadi tiga katagori: sipil, keagamaan, dan

khusus. Kesepakatan pengadilan sipil dengan masalah perdata dan pidana sesuai dengan

hukum dan mereka memilki yurisdiksi atas semua orang dalam semua hal, sipil dan kriminal,

termasuk kasus yang diajukan terhadap pemerintah. Pengadilan sipil termasuk hakim

pengadilan, pengadilan tinggi pertama, pengadilan banding, pengadilan tinggi administrasi

dan mahkamah agung. Pengadilan agama menangani kasus yang berkait dengan hukum Islam,

pengadilan dan pengadilan komunitas agama lain, yaitu orang-orang dari minoritas Kristen.

Pengadilan agama, pengadilan primer, dan banding hanya berurusan dengan hal-hal

berkenaan hukum pribadi seperti perkawinan, perceraian, warisan, dan hak asuh anak. Dalam


kasus yang melibatkan pihak yang berbeda agama, pengadilan biasa memiliki yurisdiksi.

Pengadilan khusus dengan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan dalam hal-hal khusus

daripada pengadilan biasa lainnya. Contoh lain dari pengadilan khusus mencakup pengadilan

pajak penghasilan dan pengadilan tertinggi tindak pidana berat.

D. Palestina

Palestina (bahasa Suryani) ialah sebuah daerah di Timur Tengah antara Laut Tengah

dan Sungai Yordan. Status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di

dunia termasuk negara-negara anggota OKI, Asean, dan Gerakan non Blok mengakui

keberadaannya, baik negara Israel maupun negara Palestina. Palestina berbatasan dengan

Yordania, Mesir, dan Lebanon (http://id.wikipedia.org/wiki/Palestina diunduh pada tanggal 3


Peta 26: Palestina

1. Sejarah dan Perkembangan Politik

a. Palestina dalam Perang Dunia (1914-1918)

Pada tanggal 2 November 1917 berhasilnya deklarasi Perjanjian Balfour dengan

komitmen Inggris untuk mendirikan negara nasional Yahudi di Palestina. Janji Bolfour

adalah sebuah perjanjian yang paling aneh dalam sejarah manusia. Perjanjian ini

dilakukan dengan tipu daya muslihat atas keinginan penduduk pribumi yang sah atas

wilayah tersebut. Balfour berjanji untuk memberikan wilawah negeri yang bukan

miliknya, bahkan yang belum dijajah Inggris (Muhsin Muhamad Shaleh 2002: 46).

b. Palestina di bawah Penjajahan Inggris (1917-1948)

Inggris dapat menjajah Palestina pada 9 Desember 1917. Setelah penjajahan Inggris,

mereka memberlakukan undang-undang pemerintahan militer di Palestina hingga akhir

Juni 1920, kemudian berubah ke pemerintahan sipil.

Sepanjang pemerintahan Inggris, bangsa Palestina dilarang membangun lembaga-

lembaga konstitusional dan pemerintahan serta harus tunduk ke pemerintahan Inggris

secara langsung. Inggris mempersempit ruang gerak bangsa Palestina hingga sulit untuk


mencari kehidupan dan rezeki. Inggris turut menganjurkan bangsa Yahudi untuk

bermigrasi ke Palestina, sehingga jumlah Yahudi bertambah dari 55 ribu pada tahun 1918

menjadi 650 ribu pada tahun 1948. Mereka juga secara insentif melucuti senjata rakyat

Palestina, membunuh orang yang memiliki senjata dan bahkan menahan mereka yang

menyimpan peluru dan pedang (Muhsin Muhamad Shaleh 2002: 48).

2. Pergerakan Nasional Palestina

a. Pergerakan Nasional Palestina (1918-1929)

Pada Muktamar Palestina Kelima (22-25 Agustus 1922) para peserta muktamar

berhasil membuat satu kesepakatan dan piagam nasional dengan bersumpah untuk

komitmen padanya, “Kami selaku repsentasi bangsa Arab Palestina di Muktamar Arab

Palestina kelima yang diadakan di kota Nablus berjanji di depan Allah, sejarah, dan

bangsa, untuk melanjutkan upaya yang tercecer guna merebut kemerdekaan negeri dan

mewujudkan kesatuan Arab dengan segala cara yang legal. Kami tidak akan menerima

berdirinya negara nasional Yahudi atau imigrasi Yahudi” (Muhsin Muhamad Shaleh

2002: 52).

Pada tempo ini berlaku tiga revolusi yang diekspresikan secara gegap gempita amarah

massal rakyat Palestina terhadap proyek Yahudi, dan turut mengorbankan banyak jiwa.

b. Revolusi Palestina al-Kubra (1936-1939)

Revolusi al-Kubra merupakan revolusi terbesar sepanjang sejarah, revolusi ini

meledak pada tanggal 15 April 1936 oleh sejumlah pejuang al-Qassam di bawah pimpinan

Syekh Farhan as-Saadi yang berhasil membunuh dua orang Yahudi. Kemudian peristiwa

ini melahirkan amarah Yahudi, akhirnya bangsa Palestina mengumumkan pemogokan

massal pada tanggal 20 April. Partai-partai Arab dapat disatukan dan Komite Arab dapat

dibentuk pada tanggal 25 April. Aksi mogok terus berlangsung hingga 178 hari dan

menjadi aksi mogok sepanjang dalam sejarah bangsa Palestina secara keseluruhan.

Revolusi ini telah sampai pada puncaknya pada Musim panas tahun 1939 dengan terbunuh

banyaknya para aktivis revolusi.

c. Perang 1948

Perang Arab-Israel 1948, atau disebut juga sebagai “perang kemerdekaan” atau

“perang pembebasan” oleh orang Israel, adalah konflik bersenjata pertama dari

serangkaian konflik yang terjadi antara Israel dan tetangga-tetangga Arabnya dalam

konflik Arab-Israel. Bagi orang Palestina, perang ini menandai awal dari rangkaian

kejadian yang disebut sebagai “bencana”. Israel diproklamasikan pada tanggal 14 Mei

1948 dan sehari kemudian diserbu oleh tentara dari Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir,

Irak, dan negara Arab lainnya. Tetapi, Israel bisa memenangkan perang ini dan malah

merebut kurang lebih 70% dari luas total wilayah daerah mandat PBB Britania Raya,

Palestina. Perang ini menyebabkan banyak kaum Palestina mengungsi dari daerah Israel

(http://id.wikipedia.org/wiki/Perang Arab-Israel 1948/ diunduh pada tanggal 3 November

2010, pukul 16.00 WIB).

d. Perang Arab Israel 1967

Perang ini hanya berlangsung selama 6 hari saja. Pada tanggal 5 Juni, tentara angkatan

udara Israel berhasil menghancurkan pesawat tempur Mesir, Yordania, dan Suriah yang

masih terparkir di bandara masing-masing. Dampak dari peperangan ini syahidnya 10.000

tentara Mesir, 6094 tentara Yordania, 1000 tentara Suriah, serta terusirnya 330 ribu warga

Palestina.

e. Intifadhah 1987


Intifadhah adalah dimensi baru bagi perjuangan Palestina, Arab, dan Islam seluruhnya

melawan Zionis. Intifadhah, semangat jihad dan keinginan untuk berkorban, ternyata

masih semerbak dalam jasad umat ini, tidak peduli dengan rintangan dan bencana yang

akan terjadi (Muhsin Muhamad Shaleh 2002: p. 132). Terdorong keinginan untuk

memperoleh wilayah kediaman yang tetap. Sejak tahun 1987, orang Palestina melakukan

Intifadhah, gerakan yang memperlihatkan sikap permusuhan secara terang-terangan

terhadap pemerintahan Israel dalam berbagai bentuk seperti: melempar tentara Israel

dengan batu, melempar dengan bom Molotov dan lain-lain

(http://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas-Nasional-Palestina.htm/ diunduh pada tanggal 3


3. Trias Politika

Sistem pemerintahan Palestina ialah demokrasi parlementer yang diumumkan berdiri

pada tanggal 15 November 1988. Pada 1994 setelah penandatangan Persetujuan Oslo antara

PLO dengan Israel dibentuk organisasi otoritas nasional Palestina. Otoritas nasional Palestina

adalah sebuah organisasi pemerintahan sementara yang memerintah sebagian dari Tepi Barat

dan seluruh Jalur Gaza.

Otoritas nasional Palestina saat ini dipimpin presiden Mahmud Abbas dari faksi Fath

dan Perdana Menteri Ismail Haniya dari faksi Hamas. Hingga sekarang belum ada stabilitas

politik karena Hamas menolak menerima keberdaan Israel sementara Fath siap

mendiskusikan solusi dua bangsa untuk Konflik Israel dan Palestina

(http://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas-Nasional-Palestina.htm/ diunduh pada tanggal 3

November 2010, pukul 16.00WIB).

Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan parlemen Palestina, beranggotakan

500 orang. Lembaga ini terdiri dari:

• Komite Eksekutif

• Kesatuan Lembaga Penerangan

• Lembaga Kemiliteran Palestina

• Pusat Riset Palestina

• Pusat Tata Perencanaan Palestina

Dalam hal ini, Komite Eksekutif membawahkan departemen pendidikan dan

kebudayaan, penerangan, pendanaan nasional Palestina, organisasi massa, tanah air yang

diduduki, perwakilan PLO, masalah politik, masa administrasi dan masalah kemiliteran.

Hingga sekarang Palestina masih dianggap satu-satunya negara yang belum memperoleh

kemerdekaan dari penjajahan. Sebagaimana ucapan oleh Yasir Arafat, “Kami adalah satu-

satunya bangsa yang masih dijajah di dunia ini (Haris Priyanta 2009: 38).


BAB IX

Sejarah Politik Islam di Kawasan Asia Tengah

Turkmenistan, Azerbaijan, Uzbekistan

Peta 27: Kawasan Asia Tengah

A. Republik Serikat Turkmenistan

Latar Belakang Politik

Setelah 69 tahun menjadi bagian dari Uni Soviet (termasuk 67 tahun sebagai republik

serikat), Turkmenistan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 27 Oktober 1991.

Meskipun disebut republik, Turkmenistan memiliki struktur dan budaya politik yang sangat

otoriter. Presiden Turkmenistan, Sapamurat Niyazov (Lahir 1940), dikenal hanya sebagai

Turkmenbashy, atau “kepala Turkmenistan,” yang mengepalai satu-satunya partai di

Turkmenistan yaitu Partai Demokrat Nasional.

Selama periode Uni Soviet terakhir (Desember 1985-Desember 1991), Niyazov

menjabat sebagai sekretaris pertama Partai Komunis Turkmenistan, kantor politik tertinggi di

negara ini. Niyazov terpilih ketua Turkmenistan Agung Soviet pada bulan Januari 1990 dan

terpilih sebagai presiden dari Republik Sosialis Soviet Turkmenistan pada tanggal 27 Oktober

1991, pada tahap terakhir Gorbachev era reformasi politik.

Setelah Turkmenistan mendapat kemerdekaan, Niyazov berusaha untuk meningkatkan

legitimasi politik melalui pemilihan umum. Ia terpilih menjadi presiden Turkmenistan untuk

masa jabatan lima tahun dalam pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 1992,

berjalan tanpa oposisi. Jangka Niyazov adalah diperpanjang untuk lima tahun tambahan

dengan referendum nasional yang diadakan pada tanggal 15 Januari 1994. Pada tanggal 28

Desember 1999, parlemen Turkmenistan menyetujui amandemen Konstitusi Turkmenistan

memungkinkan presiden berada pada jabatannya untuk periode tak terbatas, efektif membuat

Presiden Niyazov untuk tetap hidup

(http://www.bookrags.com/research/turkmenistanpolotical-sistem-ema-06/ diakses pada

tanggal 20 November 2010, pukul 15.31 WIB).


Konstitusi Baru di Tahun 2008

Pada bulan September 2008, dewan rakyat dengan sebulat suara mengeluarkan

resolusi yang mengadopsi sebuah konstitusi baru. Yang terakhir akan mengakibatkan

penghapusan dewan dan peningkatan yang signifikan dalam ukuran parlemen pada bulan

Desember 2008. Konstitusi juga memungkinkan pembentukkan partai politik ganda. Presiden

Gurbanguly Berdimuhamedow telah menyatakan bahwa “konstitusi baru sesuai dengan semua

norma internasional dan demokratis.”

Kebebasan Berkait

Secara formal, menurut Konstitusi, warga Turkmenistan memiliki hak untuk

mendirikan partai politik dan asosiasi publik lainnya, bertindak dalam kerangka konstitusi dan

hukum, dan asosiasi publik dan kelompok warga memiliki hak untuk mencalonkan calon

mereka sesuai dengan UU Pemilu.

Republik Turkmenistan (1991-Sekarang)

Presiden

• Saparmyrat Atayewic Niyazov (2 November1990-21 Desember 2006) (dari 22 Oktober

1993 Turkmenbasy)

• Gurbanguly Malikguliyewic Berdimuhamedow (21 Desember 2006-sekarang)

Di bawah Konstitusi 1992, presiden dipilih oleh pemilu untuk masa jabatan lima

tahun, Niyazov menambahkan jabatan ketua Soviet Tertinggi pada bulan Januari 1990, dan

terpilih sebagai presiden pertama negara yang Oktober. Dia adalah satu-satunya calon dalam

pemilihan presiden Turkmenistan pertama pada tahun 1192. Plebisit 1994 memperpanjang

masa jabatan hingga 2002 dan parlemen diperpanjang masa jabatannya tanpa batas pada tahun

1999.

Setelah kematian Niyazov, wakil perdana menteri Gurbanguly Berdimuhamedov

mengambil alih meskipun fakta bahwa Owezgeldi Atayev, ketua parlemen Turkmenistan akan

menjadi berikutnya dalam barisan dalam urusan suksesi. Presiden menunjuk wakil ketua dari

menteri kabinet. Sebuah pemilihan presiden untuk menggantikan Niyazov diselenggarakan

pada tanggal 11 Februari 2007.

Trias politik Turkmenistan telah memiliki bentuk pemerintahan presiden sejak

didirikan pada tahun1991. Ini terdiri dari cabang eksekutif yang kuat, dipimpin oleh presiden

yang membayangi kekuasaan dan fungsi legislatif dan yudikatif. Struktur Pemerintahan

Turkmenistan memungkinkan dominasi besar dan over-powering efeknya dapat diamati di

seluruh negeri.

Cabang Eksekutif

Kerangka politik di Turmenistan didasarkan pada, legislatif, dan yudikatif sayap

eksekutif. Cabang eksekutif memiliki semua kekuasaan terkonsentrasi di presiden, yang

dipilih melalui pemilu untuk jangka waktu lima tahun dan menunjuk wakil ketua dari menteri

kabinet. Pengadilan sepenuhnya tunduk kepada rezim dengan semua hakim yang diangkat

untuk masa jabatan 5 tahun oleh presiden, tanpa legislative review dipertanyakan. Tidak

adanya akuntabilitas sistem berarti bahwa ada pejabat yang korupsi.

Cabang Legislatif

Badan legislatif di Turkmenistan adalah bikameral. Di bawah Konstitusi 1992, ada

dua badan parlemen:


• Majelis tinggi adalah dewan rakyat atau Halk Maslahaty. Ini badan legislatif tertinggi

dengan 500 delegasi, beberapa di antaranya dipilih oleh popular vote dan beberapa

ditunjuk oleh presiden sendiri. Hal ini untuk menyelenggarakan sidang sedikitnya sekali

setahun.

• Majelis rendah yang dikenal sebagai majelis terdiri dari 50 kursi, dijadwalkan akan

meningkat menjadi 65. Anggotanya dari pemilihan umum dengan suara terbanyak untuk

melayani jangka waktu lima tahun.

Pemilu diadakan untuk Halk Maslahaty pada bulan April 2003 dan kemudian pada

tanggal 10 Februari 2007, pemilihan ke majlis diadakan pada bulan Desember 2004, dan

kembali diadakan dengan pemilihan Majelis Rakyat dari 10 Februari 2007. Menurut hasil

pemilu tahun 2003, semua kursi dari majelis dimenangkan oleh partai demokrasi. Semua 50

pejabat terpilih dari partai Demokrat telah disetujui oleh presiden Niyazov dalam pemilu yang

sama. Negara ini tidak memiliki norma demokrasi, maka keputusan presiden diperlukan,

bahkan untuk mengesahkan anggota terpilih, orang yang dipilih presiden diberi kesempatan

untuk menjadi bagian dari dewan legislatif.

Pada tahun 2003, undang-undang baru diadopsi dan mengurangi kekuasaan majelis

dan membuat Maslahaty Halk dewan legislatif tertinggi. Akibatnya, Maslahaty Halk sekarang

bisa secara legal membubarkan majelis dan presiden dapat berpartisipasi dalam majelis

sebagai pemimpin tertinggi, sebagai hasilnya, majelis tidak bisa lagi mengadopsi atau

mengubah konstitusi, atau mengumumkan referendum dan pemilihan independen karena

presiden dari Maslahaty Halk dan pemimpin agung majelis. Undang-undang 2003

memberikan kewenangan tunggal presiden untuk kedua cabang dan legislatif pemerintahan.

Cabang Yudikatif

Sistem pengadilan terdiri dari mahkamah agung, pengadilan di setiap provinsi,

terrmasuk satu untuk Ashgabat, dan pada tingkat terendah, 61 kabupaten dan kota pengadilan.

Pidana pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pasukan bersenjata diadili di pengadilan

sipil di bawah wewenang kantor Jaksa Agung.

Meskipun konstitusi memberikan peradilan yang independen, ia tidak independen

dalam praktek. Presiden berkuasa untuk memilih dan memberhentikan hakim subordinasi

peradilan untuk kepresidenan. Tidak ada review legislatif, kecuali Ketua (Chief Justice)

mahkamah agung, dan presiden memiliki otoritas tunggal untuk mengabaikan semua diangkat

sebelum selesai masa tugasnya.

Hukum memberikan hak-hak dari proses peradilan kerena bagi terdakwa, termasuk

dalam pengadilan terbuka, akses ke materi menuduh, hak untuk memanggil saksi untuk

bersaksi nama mereka, sebuah pengacara pertahanan (atau pengacara yang ditunjuk

pengadilan, jika mereka tidak mampu), dan hak untuk mewakili dirinya di pengadilan. Dalam

prakteknya, pihak berwenang sering menyangkal hak-hak dan ada beberapa pengacara

independen yang tersedia untuk mewakili terdakwa. Terdakwa memiliki hak untuk

mengajukan lebih rendah. Namun, proses peradilan sering diabaikan karena keputusan

presiden (http://www.issi.org.

pk/ssil.php%3FdataId%3D440&prev=/search%3Fq%3Dpolitical%2Bsistem%2Bturkmenistan

%3Did%26sa%3DG&rurl=translate.goole.co.id&usg=ALkJrhjLNIyCSA-

z4OQbKphtqKIjP6vRg. Diakses pada tanggal 20 November 2010, pukul 15.40 WIB).


Turkmenistan dibagi menjadi lima provinsi yang disebut welayatlar (tunggalnya

welayat/wilayah):


1. Ahal Provinsi (asgabat)

2. Balkan Provinsi (Balkanabat, sebelumnya Nebitdag),

3. Dasogusz Provinsi (dahulu Tashauz),

4. Labap Provinsi (Turkmenabat),

5. Provinsi Mary

Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri Turkmenistan didasarkan pada status netralitas positif dan tetap

diakui berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB pada Turkmenistan pada tanggal 12

Desember 1995. Artikel tentang kebijakan luar negeri Turkmenistan sebagai negara netral:

• Strategi daerah Ashgabat

• Netral faktor Turkmenistan

• Dunia mengikuti Netralitas Turkmenistan 9 tahun lalu

• Partai Republik Turkmenistan. (http://en.wikipedia.org/wiki/Politids-of-Turkmenistan.

Diakses pada tanggal 20 November 2010, pukul 16.00 WIB).

B. Republik Uzbekistan

Sejarah Uzbekistan

Pada abad ke-19, Kekaisaran Rusia mulai berekspansi dan menyebar ke Asia Tengah.

Pada 1912 ada 210.306 orang Rusia tinggal di Uzbekistan. Setelah revolusi Bolshevik tahun

1917, fase kedua kurang intensif diikuti. Pada awal abad ke-19, ada sekitar 2.000 mil (3.200

km) memisahkan British India dan daerah terpencil Tsar Rusia. Sebagian besar tanah di

wilayah tersebut yang belum dipetakan.

Peta 28: Republik Uzbekistan

Pada awal abad ke-20, Asia Tengah di tangan Rusia. Meski ada beberapa hambatan

awal untuk Bolshevik, Uzbekistan dan seluruh Asia Tengah menjadi bagian dari Uni Soviet.

Pada tanggal 27 Oktober 1924, Republik Sosialis Soviet Uzbek telah dibentuk. Pada tanggal

31 Agustus 1991, Uzbekistan menyatakan kemerdekaan, tanggal 1 September menjadi hari

libur nasional (http://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan- Diakses pada 1 Desember 2010).

Permainan besar, atau The Great Game, adalah istilah yang pertama kali disebutkan

oleh Arthur Connolly, yang mengacu pada persaingan dan politik strategi antara Imperium

Britania dan kekaisaran Rusia demi supremasi di Asia tengah. Periode Great Game

berlangsung sejak perjanjian Gulistan antara Rusia dan Dinasti Qajar di Persia (1983), hingga


Konvensi Inggris-Rusia 1907. Setelah Revolusi Bolshevik pada 1917, konflik Inggris-Rusia

kembali terjadi antara Britania Raya dan Uni Soviet, namun dengan intensitas yang lebih

rendah (http://id.wikipedia.org/wiki/Permainan-Besar- Diakses pada 1 Desember 2010).

Sistem Pemerintahan Uzbekistan

Pemerintahannya berbentuk republik, yaitu Republik Uzbekistan. Uzbekistan

mengamalkan sistem republik presidensial, di mana presidennya adalah kepala negara dan

juga kepala pemerintah. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif

dikuasai oleh pemerintah dan dua dewan parlemen, yaitu Majelis Tertinggi (Senat) dan

Dewan Legislatif (legislative chamber). Di Uzbekistan, sebagian besar jabatan pemerintah

tidak diusulkan via partai, tetapi lebih kepada keanggotaan dan politik.

Pemilihan umum ketiga untuk Oliy Majelis Bikameral adalah sebanyak 150 anggota

untuk jangka waktu lima tahun. Terdiri dari Dewan Legislatif dan Senat (100 anggota),

diadakan pada tanggal 27 Desember 2009, setelah pemilu kedua yang dilaksanakan pada

bulan Desember 2004-2005. Majelis itu berbentuk unikameral sampai dengan 2004.

Kekuatannya meningkat dari 69 wakil (anggota) pada tahun 1994 menjadi 120 pada 2004-

2005 dan saat ini 150 anggota.

Konstitusi Uzbekistan

Uzbekistan adalah negara yang mengamalkan konstitusi Uzbekistan awalnya yang

diadopsi pada tanggal 8 Desember 1992 dan kemudian diubah pada tanggal 28 Desember

1993. Ini adalah hukum tertinggi di Republik Uzbekistan (pasal 15). Dari segi trias politika

yang terdapat di Uzbekistan meliputi badan eksekutif. Badan ini memegang banyak

kekuasaan dibanding legislatif yang hanya memiliki sedikit kekuasaan untuk membentuk

undang-undang. Badan eksekutif ini terdiri dari Presiden (Islom Karimov sejak 24 Maret

1990 ketika ia terpilih sebagai presiden kemudian oleh Agung Soviet), Perdana Menteri

(Shavkat Mirziyoyew sejak 11 Desember 2003, Perdana Menteri pertama Azimov Rustam

sejak 2 januarai 2008), dan Menteri Kabinet yang diangkat oleh presiden dengan persetujuan

Majelis Agung.

Badan legislatif hanya memiliki sedikit kekuasaan dibanding badan eksekutif, yaitu

untuk membentuk undang-undang. Majelis Agung atau majelis tertinggi bikameral atau Oliy

Majelis terdiri dari 100 kursi; 84 anggota yang dipilih oleh Dewan Pemerintahan Daerah dan

16 ditunjuk oleh presiden, dipilih lima tahun sekali dan Majelis Rendah atau Legislatif

Chamber 150 kursi; 135 anggota dipilih dari suara terbesar untuk masa lima tahun, sementara

15 kursi dicadangkan untuk Gerakan Ekologis baru Uzbekistan. Pemilihan umum terakhir

diadakan pada 27 Desember 2009 dan 10 Januari 2010 selanjutnya akan diadakan pada bulan

Desember 2014. Sedangkan badan yudikatifnya adalah mahkamah agung dan hakim yang

bertugas dicalonkan oleh presiden dan dikonfirmasi oleh Majelis Agung.

Partai politik yang terdapat dalam Republik Uzbekistan harus mendominasi dan

mendukung presiden. Tidak ada partai oposisi yang benar yang diizinkan, setiap partai politik

yang terdaftar harus mendukung presiden, Islom karimov. Dalam referendum 2002, satu

referendum telah dibuat yaitu parlemen bikameral. Beberapa partai politik telah dibentuk

dengan persetujuan pemerintah, namun belum menunjukkan minat dalam advokasi alternatif

kebijakan pemerintah.

Di antara partai politik Uzbekistan adalah Partai Demokrasi Liberal Uzbekistan, Partai

Demokrasi Rakyat Uzbekistan, Partai Demokrat Kebangkitan Nasional Uzbekistan, Partai

Demokrat Sosial Uzbekistan, dan Gerakan Ekologi Uzbekistan (http://en.wikipedia.org/List-

of-political-parties-in-uzbekistan Diakses pada 30 November 2010).


Dalam pemilu di Uzbekistan bagi ahli parlemen diadakan pada tanggal 27 Desember

2009 dan 10 Januari 2010 untuk memilih 150 anggota dewan legislatif Uzbekistan. Dari

jumlah tersebut, 135 anggota secara langsung dipilih dari konstituen anggota tunggal

mengunakan sistem dua putaran, sementara 15 kursi dicadangkan untuk negara ekologis

gerakan. Dewan provinsi dan kabupaten terpilih pada waktu yang sama.

Bagi pemilu presiden, diadakan pada tanggal 23 Desember 2007. Jangka masa Islom

Karimov dianggap telah berakhir pada tanggal 22 Januari 2007 berdasarkan Konstitusi

Uzbekistan, tetapi undang-undang pemilu menyatakan bahwa “pemilihan harus

diselenggarakan pada bulan Desember tahun di mana istilah presiden berakhir”, ekstensi ini -

de facto masa Karimov untuk delapan tahun- telah banyak dikritik oleh oposisi.

Bagi pemilu untuk pemilihan senator secara tidak langsung dipilih langsung oleh

anggota yang berdiri dari anggota Dewan Lokal, dengan 14 wilayah (12 provinsi, ibu kota

Tashkent) setiap senator yang dipilih untuk mengisi 6 kursi. Senator dipilih dalam jangka

masa 5 tahun sekali.

Pemilihan umum dan referendum di Uzbekistan bagi pemilu presiden dilakukan tujuh

tahun sekali yaitu pada 1991, 2000, 2007, bagi pemilu parlemen pula dilakukan setiap lima

tahun sekali yaitu pada 1990, 1995, 2000, 2004-2005, 2009-2010. Pembentukan referendum

dilakukan delapan tahun sekali yaitu pada 1995 dan 2002. Pemilihan umum bagi presiden

dipilih dalam pemilu tujuh tahun sekali (sebelumnya adalah lima tahun, namun diperpanjang

oleh amandemen konstitusi pada tahun 2002), pemilihan terakhir diadakan pada tanggal 23

Desember 2007 (selanjutnya akan diselenggarakan pada tahun 2014), perdana menteri,

menteri, dan wakil menteri ditunjuk oleh presiden.

Dari hasil pemilihan, Islom Karimov terpilih kembali menjadi presiden dengan 88.1%,

Asliddin Rustamov 3.2%, Diorom Toshmuhamedova 2.9%, dan Akmal Saidov 2.6%.

Pemilihan administrasi Uzbekistan terbagi kepada 12 provinsi (viloyati) 1 republik

otonom dan satu lagi di kota mandiri (shahri). Nama diberikan di bawah ini dalam bahasa

Uzbek, meskipun berbagai variasi dari transliterasi nama masing-masing ada. Nama provinsi,

republik otonom dan kota mandiri adalah Viloyati Andijan (Andijan), Viloyati Buxoro

(Bukhara), Viloyati Fargona (Fergana), Viloyati Navoy (Navoi), Viloyati Qashqadaryo

(Qarshi), Republikkasi Karaqalpaqstan (Nujus), Viloyati Samargand (Samarkand), Viloyati

Sidarjo (Guliston), Viloyati Surxondaryao (Termiz), Shari Toskent (Tashkent), dan Viloyati

Toshkent.

C. Republik Azerbaijan

Sejarah Politik Azerbaijan

Republik Azerbaijan (bahasa Azeri: Asebaycan Republikasi) adalah sebuah negara di

Kaukasus di persimpangan Eropa dan Asia barat daya. Ia berbatasan dengan Rusia di sebelah

utara, Georgia dan Armenia di barat, dan Iran di selatan. Republik Otonom Nakhichevan

(sebuah eksklave milik Azerbaijan) berbatasan dengan Armenia di sebelah utara, Iran di

selatan, dan Turki di barat.

Peta 29: Republik Azerbaijan


Azerbaijan adalah negara sekuler dan telah menjadi anggota dari Uni Eropa sejak

2001. Mayoritas populasi adalah Muslim Syiah dan turunan Turki barat, dikenal sebagai

Azerbaijani, atau singkatnya Azeri. Negara ini resminya demokrasi namun dengan peraturan

otoritas kuat.

Setelah kekaisaran Rusia jatuh selama PD 1, Azerbaijan bersama Armenia, dan

Georgia menjadi bagian Republik Federasi Demokrasi Transkaukasia yang berumur pendek.

Saat Republik itu bubar pada Mei 1918, Azerbaijan menyatakan kemerdekaan sebagai

Republik Demokrasi Azerbaijan. RDA ialah negara republik berpenduduk mayoritas Muslim

pertama di dunia dan hanya berlagsung 2 tahun, dari 1918 hingga 1920, sebelum Tentara

Merah menyerang Azerbaijan. Pada Maret 1922, Azerbaijan bersama dengan Armenia dan

Georgia, menjadi bagian RSFS Transkaukasia dalam Uni Soviet. Pada 1936 RSFST bubar

dan Azerbaijan menjadi republik bagian RSUS sebagai RSS Azerbaijan.

Pada 1990, orang Azeri berkumpul untuk memprotes kekuasaan Soviet dan menuntut

kemerdekaan. Secara brutal demokrasi ditindas oleh campur tangan Soviet dalam peristiwa

yang kini disebut orang Azeri sebagai Januari Hitam. Namun pada 1991, Azerbaijan

memproklamasikan kemerdekaannya saat jatuhnya Uni Soviet. Sayangnya, tahun awal

kemerdekaannya teralihkan dengan perang terhadap Armenia dan gerakan separatis Armenia

atas kawasan Nagorno-Karabakh. Meski ada gencatan senjata sejak 1994, Azerbaijan belum

menyelesaikan konflik dengan Armenia atas wilayah yang dominannya orang Armenia.

Sebagai akibat konflik, kedua negara menghadapi masalah pengungsi dan orang terlantar serta

kesulitan ekonomi.

Namun, mantan pemimpin Azeri Soviet Heydar Aliyev mengubah pola ini di

Azerbaijan dan mulai mengeksploitasi cadangan minyaknya yang kaya di Baku, sesuatu yang

membuat Azerbaijan terkenal. Heyder Eliyev juga membersihkan perjudian dan bisa

menekan tingkat pengangguran di negara itu. Ia juga menjalin hubungan lebih dekat dengan

Turki saat secara serentak memecahkan konflik Karabakh secara damai dengan Armenia.

Namun, keadaan politik di Azerbaijan tetap tegang khususnya setelah Heydar Aliyev wafat. Ia

memilih putranya Ilham untuk menyandang jabatan presiden. Kekuatan oposisi Azeri tak puas

dengan pergantian dinastik ini dan menuntut pemerintahan demokratis Azerbaijan

(http://wikipedia.org/wiki/Azerbaijan), diunduh pada tanggal 2 Desember 2010 pukul 22.00

WIB).


Pada Juni 1992 pemilihan presiden diadakan dan Abulfaz Elchibey terpilih. Namun,

pada pemerintahan Elchibey, kondisi Azerbaijan tidak semakin membaik, justru timbul chaos,

pertama karena masalah Nagorno-Karabakh, dan kedua karena peran militer yang tidak

konduksif. Akhirnya, National Council pada Juni 1993 menunjuk Heydar Aliyev, mantan

anggota KGB dan pemimpin partai komunis Azerbaijan sebagai presiden menggantikan

Elchibey. Pada bulan Oktober 1993, pemilihan presiden ketiga diselenggarakan walaupun

terjadi boikot, Heydar aliyev memperoleh suara terbanyak 98.8% dan terpilih sebagai

presiden. Pada pemerintahan Heydar Aliyev ini situasi Azerbaijan agak tenang, walaupun

diselingi adanya kudeta dan terbunuhnya 20.000 orang dan jutaan lainnya menjadi pengungsi

pada tahun 1994 karena masalah Nagorno-Karabakh. Heydar Aliyev terpilih kembali sebagai

presiden pada tahun 1998.

Karena kondisi kesehatannya, pada pemilu Oktober 2003, Heydar Aliyev

merekomendasikan putra lelakinya Ilham Aliyev untuk mengikuti pemilihan presiden dan

terbukti Ilham Aliyev dapat memenangkannya. Ia dikukuhkan pada tanggal 31 Oktober 2003

sebagai Presiden Azerbaijan. Sayangnya, Heydar tak dapat melihat lebih lama putranya

menjadi presiden karena pada tanggal 12 Desember 2003 beliau wafat di sebuah klinik di

Cleveland, Ohio Amerika Serikat. Ilham Aliyev dipuji oleh banyak orang (walaupun mantan

playboy), karena kecerdasannya, murah senyum, dan lancar berbahasa Inggris, serta

mempunyai link khusus dengan CIA, di samping mewarisi karisma ayahnya.

Politik Azerbaijan dilakukan dengan sistem republik presidensial dengan presiden

Azerbaijan sebagai kepala negara dan perdana menteri Azerbaijan sebagai kepala

pemerintahan. Kekuasan legislatif dipegang oleh pemerintah dan parlemen.

Perkembangan Islam di Azerbaijan

Sebagaimana dirilis oleh Wikipedia, the free encyclopedia, Islam masuk ke Azerbaijan

pada abad ke-7 (tahun 642), bertepatan dengan invasi orang Arab ke negara tersebut dan

secara berangsur-angsur menggantikan posisi agama Zoroaster dan aliran animisme di negara

tersebut, hingga jumlah pemeluknya mencapai 96% dari total penduduk. Imperium Bani

Seljuk Turki pada abad ke-10 masuk ke Azerbaijan dan mengalahkan Imperium Byzantium

pada abad ke 11 dan terjadilah kawin campur antara bangsa Turki dan Persia. Pada abad ke-

13, Mongol masuk Azerbaijan di masa Temudjin atau Genghis Khan.

Kejayaan Islam di Azerbaijan semakin terasa, ketika Dinasti Safawi berkuasa di

Azerbaijan pada abad ke-15. Shah (raja) pertama Dinasti Safawi, yaitu Shah Ismail I (1486-

1524) mendeklarasikan paham Syiah Islam sebagai agama resmi negara, walaupun mayoritas

penganut Islam di Azerbaijan adalah Sunni. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan

pemerintah Turki Usmani yang menganut paham Sunni (Amany Lubis dkk 2005: 245-246).

Pada abad ke-19, banyak warga Muslim sunni Azeri bermigrasi dari Rusia ke

Azerbaijan, namun jumlah penganut Syiah pada abad ke-19 terlanjur menjadi mayoritas di

Azerbaijan (70%), sedangkan Sunni 30%. Para penganut Syiah maupun Sunni, akhirnya

bersepakat untuk mengurangi ketegangan dan lebih menjunjung perasaan nasionalismenya

sebagai warga Azerbaijan. Ketika Uni Soviet menginvasi Azerbaijan pada tahun 1806 dan

menjadi bagian tak terpisahkan dengan Uni Soviet tahun 1920, dan pengaruh komunis Soviet

sangat mendalam, keberadaan Islam di Azerbaijan tercabik-cabik sehingga pada tahun 1930

sampai Perang Dunia Kedua, banyak masjid yang ditutup. Hal ini berlanjut sampai tahun

1980, sehingga masjid di ibu kota Baku hanya tinggal 2 (dua) masjid besar dan 5 (lima)

masjid kecil.


Alhamdulillah, ketika Azerbaijan memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet pada

tahun 1991, kehidupan agama Islam bangkit kembali. Pembangunan masjid dan pembelajaran

terhadap Islam tumbuh pesat, serta bantuan dari negara Islam, seperti Saudi Arabia, Iran, dan

Oman masuk dengan deras. Namun, pengaruh Uni Soviet tetap terasa. Indikatornya, walaupun

Islam dipeluk oleh 96% warga Azerbaijan, negara tidak otomatis mengadopsi Islam dasar

negara. Pada Artikel 6 undang-undang dasar Azerbaijan disebut bahwa Azerbaijan adalah

negara sekuler. Demikian pula peran politikus Islam, sangat terbatas, baik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintahan dan Kondisi Politik

Meskipun pemerintah Azerbaijan terdiri dari tiga cabang, Azerbaijan memiliki sistem

presidensial yang kuat di mana presiden mendominasi cabang legislatif dan yudikatif. Cabang

yudikatif terdiri dari seorang presiden, administrasi, seorang perdana menteri, dan menteri

kabinet. Cabang legislatif terdiri dari 125 anggota parlemen (Milli Majlis). Anggota dipilih

dari distrik territorial dengan masa jabatan 5 tahun. Cabang yudisial yang dipimpin oleh

sebuah mahkamah konstitusi hanya nominal independen.

Azerbaijan menyatakan kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tanggal 30 Agustus

1991, dengan Ayaz Mutalibov, mantan sekretaris pertama dari Partai Komunis Azerbaijan,

menjadi presiden pertama. Setelah Maret 1992 pembantaian Azerbaijan di Khojali di

Nagorno-Karabakh (suatu wilayah yang didominasi etnis Armenia di Azerbaijan), Mutalibov

mengundurkan diri dan negara mengalami periode ketidakstabilan politik. Penjaga tua

kembali berkuasa pada Mei 1992 tetapi kurang dari seminggu kemudian usahanya untuk

menunda pemilihan presiden yang dijadwalkan dan melarang semua kajian politik diminta

oposisi Partai Popular Front (PFP) untuk mengorganisir gerakan perlawanan dan mengambil

kekuasaan.

Pemilu pada bulan juni 1992 mengakibatkan pemilihan pemimpin PFP Abulfez

Elchibey sebagai presiden kedua. Pemerintahan PFP didominasi, terbukti tidak mampu baik

kredibel mengadili konflik Nagorno-Karabakh atau mengelola ekonomi, dan banyak pejabat

PFP datang dianggap korup dan tidak kompeten. Tumbuh ketidakpuasan memuncak pada Juni

1993 dalam sebuah pemberontakan bersenjata, Azerbaijan kota terbesar kedua. Sebagai

pemberontakan maju hampir terlindung pada Baku, presiden Elchibey melarikan diri ke

provinsi asalnya eksklaf Azerbaijan Nakhchivan. Dewan Nasional diberikan kekuasaan

presiden pada perusahaan, Heydar Aliyev, mantan sekretaris pertama dari Partai Komunis

Azerbaijan (1969-1981) dan anggota politbiro Uni Soviet dan wakil perdana menteri (sampai

1987). Elchibey secara resmi digulingkan oleh referendum national pada bulan Agustus 1993

dan Aliyev terpilih untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden pada bulan Oktober dengan

hanya oposisi token. Aliyev memenangkan pemilihan kembali ke masa 5 tahun pada tahun

1998, pemilihan diwarnai oleh penyimpangan yang serius. Pemilihan presiden berlangsung

pada 15 Otober 2003 mengakibatkan pemilihan Ilham Aliyev, putra Heydar Aliyev. Ilham

Aliyev diasumsikan masuk kantor presiden pada tanggal 31 Oktober 2003. Heydar Aliyev

meninggal 12 Desember 2003. Ilham Aliyev memenangkan pemilihan ulang pada tanggal 15

Oktober 2008, mengambil 88,7% suara dalam pemilihan yang diboikot oleh partai-partai

oposisi utama. Sementara pemilihan presiden ditandai kemajuan pertemuan organisasi

keamanan dan kerja sama di Eropa (OSCE) komitmen dan standar internasional lainnya yang

berkaitan dengan beberapa aspek teknis administrasi pemilihan, proses pemilihan gagal

memenuhi beberapa standar OSCE, menurut laporan akhir OSC/ kantor lembaga demokrasi

dan hak asasi manusia (ODIHR) pemilu misi pemantauan. Pada bulan Desember 2008,

parlemen Azerbaijan menyetujui penghapusan batas masa jabatan presiden setelah debat

publik terbatas, berlalu dalam referendum 18 Maret 2009 pada perubahan konstitusional.


Pengamat mencatat kekurangan serius dalam prosedur pemilihan dan proses penghitungan

serta tabulasi.

Parlemen satu kamar ini 125 anggota terpilih pada November 2005 di sebuah pemilu

yang tidak memenuhi sejumlah standar internasional. Pemilihan berikutnya di 10 dari 125

konstituen menunjukkan beberapa perbaikan serta masalah serius. Parlemen juga mencakup

sampai 10 anggota oposisi dan sejumlah besar anggota independen. Banyak dari calon

independen diyakini memiliki hubungan dekat dengan pemeritah, sementara sebanyak 20

lainnya adalah para pemimpin bisnis afiliasi politik yang tidak jelas. Dalam Konstitusi 1995,

ketua parlemen berdiri dengan persiden. Namun, perubahan konstitusi disetujui dalam proses

cacat pada bulan Agustus 2002 termasuk penyisihan ketua parlemen dengan perdana menteri

di garis suksesi kepresidenan. Parlemen tetap merupakan tubuh yang lemah dengan pengaruh

yang nyata sedikit. Speaker saat ini Oktay Asadov dan pemilihan parlemen berikutnya akan

diadakan pada tahun 2010.

Situasi hak asasi manusia di negara itu tetap miskin dengan kemunduran di beberapa

daerah, terutama kebebasan media, kebebasan beragama, dan partisipasi politik. Pembatasan

kebebasan berkumpul, berekspresi, dan beragama terus, seperti halnya penangkapan dan

penahanan sewenang-wenang, dan pemenjaraan orang untuk alasan politik termotivasi.

Selama beberapa tahun terakhir, ruang politik bagi suara oposisi telah menjadi lebih terbatas.

Penangkapan dan penahanan untuk kegiatan keagamaan yang tidak terdaftar terus dilakukan

di beberapa daerah. Pihak berwenang menghancurkan atau menutup sejumlah masjid. Korupsi

menunjukkan kurangnya akuntanbilitas terhadap penyiksaan terhadap indivudu dalam

penahanan, kekerasan terhadap wartawan, dan penggunaan berlebihan kekerasan terhadap

demonstran damai (http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2909.html).


BAB X

Islam dan Politik di Eropa Timur

Bosnia Herzegovina, Kroasia, Kosovo, Chechnya

Peta 30: Kawasan Eropa Timur

Istilah Eropa Timur dimunculkan oleh negara Barat untuk mengelompokkan seluruh

negara Eropa yang tadinya merupakan bagian dari rezim komunis yang dijuluki Blok Timur.

Konsep Eropa Timur diperkuat dengan adanya ideologi komunisme dan terutama di Uni

Soviet setelah Perang Dunia II. Ide “Tirai Besi” yang memisahkan Eropa Barat dan Timur

merupakan pandangan umum selama perang dingin berlangsung. Pandangan ketat ini

memunculkan berbagai masalah karena ia gagal untuk mencukupi kompleksnya wilayah ini.

Tidak benar pandangan bahwa Eropa hanya dibagi menjadi barat dan timur diyakini oleh

penduduk negara bagian timur Eropa, terutamanya sejak runtuhnya.

A. Bosnia dan Herzegovina

Bosnia dan Herzegovina merupakan Republik Bosnia dan Herzegovina yaitu sebuah

wilayah perbatasan antara kebudayaan Barat dan Timur. Pada abad pertengahan, wilayah

tersebut menjadi pertikaian dan perebutan pengaruh antara Romawi Barat yang Katolik dan

Romawi Timur yang Ortodoks. Di tengah pergaulan tersebut, ikut pula sebuah kelompok

bidah Kristen yang disebut Bogomil. Sekte ini terutama beranggotakan masyarakat kelas atas

Bosnia (http://id.wikipedia.org/wiki/Federasi Bosnia dan Herzegovina)


Peta 31: Bosnia dan Herzegovina

Negara ini didiami oleh tiga kelompok etnik yang utama, yakni Bosnia, Serbia, dan

Kroasia. Warga Bosnia secara umum dikenal sebagai Bosnians dalam bahasa Inggris tanpa

memandang bangsa mereka. Pemerintahan negara ini dilakukan secara terpencar dan negara

Bosnia sebenarnya terdiri dari persekutuan dua buah wilayah yang utama, yaitu Federasi

Bosnia dan Herzegovina.

Nasionalisme dan Konflik Politik di Bosnia Herzegovina

Apabila masuknya nasionalisme di Bosnia Herzegovina membawa perubahan besar,

pada umumnya penduduk wilayah itu disebut orang Bosnia dan hanya dibedakan menurut

agamanya, bagi penganut Kristen Ortodoks mereka mengidentifikasikan diri sebagai Serbia,

sementara penganut Katolik manjadi orang Kroasia.

Situasi kritis di Bosnia pertama dipicu oleh kepemimpinan nasionalis yang

menggerakkan masyarakat dan negara mereka ke kancah perang. Kedua, pemisahan Bosnia

dari Yugoslavia menimbulkan isu kebangsaan. Ketiga, reaksi internasional terhadap kejatuhan

negara bangsa Yugoslavia.

Politik di Bosnia dan Herzegovina

Bosnia memang tidak bisa dipisahkan dari Yugoslavia yang berdiri pada 1918, yang

merupakan salah satu negara Yugoslavia. Kemudian mereka pada 1 Maret 1992 berpisah dari

Yugoslavia (referendum untuk kemerdekaan diselesaikan pada tanggal 1 Maret 1992;

Kemerdekaan dideklarasikan pada 3 Maret 1992) Sistem hukum yang digunakan adalah

berdasarkan sistem hukum sipil (http://www.cia.gov/library/publikcations/the-world-

factbook/geos/bk.html).


Bosnia dan Herzegovina dibagi menjadi Federasi Bosnia dan Herzegovina dan

Republik Srpska (Serbia) dan ada Distrik Brcko. Diperintah secara supranasional dan dijaga

oleh tentara internasional.

• Federasi Bosnia dan Herzegovina. Penduduk etnis ini terutama terdiri dari suku Bosnia

atau Muslim (72, 9%) dan suku Kroasia (21, 8%). Ibu kotanya adalah Sarajevo.

• Republik Srpska sebelunya bernama Republik Sebia Bosnia-Herzegovina, Republik

Srpska diproklamirkan oleh orang Serbia Bosnia di bawah pimpinan Radovan Karadzic.


Orang Serbia Bosnia adalah penduduk etnis Serbia yang tinggal dan beranak-pinak di

Bosnia (http://id.wikipedia.org/wiki/republik-Srpska. diunduh pada 9 November 2010).

• Distrik Brcko (Serbia, Bosnia, Kroasia) berada di timur-laut Bosnia, wilayah yang bukan

bagian daripada Federasi Bosnia dan Herzegovina ataupun Republik Srpska. Distrik ini

berada di bawah supervisi komunitas internasional. Ibu kota distrik ini adalah kota Brcko

(http://www.cia.gov/library/publictions/the-world-factbook/geos/bk.html).

Cabang Eksekutif

Kepala pemerintahan yaitu Nikola Spiric 9 sejak 11 Januari 2007

(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html). Sementara Ketua

Presiden Bosnia dan Herzegovina berputar di antara tiga anggota (Bosnia, Serbia, dan

Kroasia), Ketua Presiden:

• Nebojsa Radmanovic (ketua presiden sejak 10 November 2010; anggota kepresidenan

sejak 1 Oktober 2006-Serbia),

• Bakir Izetbegovia (anggota presiden sejak 3 Oktober 2010-Bosnia)

• Zeljko Komsic (anggota presiden sejak 1 Oktober 2006-Kroat)

Ketiga anggota kepresidenan dipilih langsung oleh rakyat. Presiden adalah kepala

negara dan lembaga utama yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan

mengusulkan anggaran. Ketua Dewan Menteri ditunjuk oleh presiden dan dikonfirmasikan

oleh tingkat-negara (DPR) dengan hasil pemilihan suara-Nebojsa Radmannovic dengan 53,

3% dari suara untuk kursi Sebia; Zeljko KOMSIC dengan 39, 6% dari suara untuk kursi

Kroasia; Haris Silajdzic dengan 62, 8% dari suara untuk kursi Bosnia

(https://www.cia.gov/library/publictions/the-world-factbook/geos/bk.html).

Cabang Legislatif

Bosnia dan Herzegovina merupakan Majelis bikameral atau skupstina

Parliamentarna, badan legislatif utama di Bosnia dan Herzegovina terdiri dari dua kamar:

1. Rumah Masyarakat atau Dom Naroda

2. DPR atau dom Presiden Predstavnicki/ dom Zastupnicki

Majelis Parlemen ini bertanggung jawab untuk:

• Memberlakukan undang-undang yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan

presiden atau untuk melaksanakan tanggung jawab majelis berdasarkan konstitusi.

• Memutus sumber dan jumlah pendapatan untuk oprasional lembaga Bosnia dan

Herzegovina dan kewajiban intrnasional dari Bosnia dan Herzegovina dan kewajiban.

• Menyetujui lembaga Bosnia dan Herzegovina.

• Memutus meratifikasi perjanjian dan kesepakatan.

• Hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya sebagai ditugaskan kepadanya

oleh perjanjian bersama kedua Entitas.

Yudisial

1. Mahkamah Konstitusi (terdiri dari Sembilan anggota: empat anggota yang dipilih oleh

Bosnia, dua anggota oleh Republik Srpska dan Majelis Nasional, dan tiga anggota non-

Bosnia oleh pengadilan hak Asasi Manusia Eropa),

2. Pengadilan negeri (terdiri dari 44 hakim nasional dan tujuh hakim internasional dan

memiliki tiga divisi administratif, banding dan Pidana yang memiliki yurisdiksi atas

kasus yang berkaitan dengan hukum negara.

B. Republik Kroasia


Kroasia sebuah negara berbentuk bulan sabit di Eropa berbatasan dengan Laut Tengah

di sebelah selatan, Eropa Tengah di utara dan Balkan di tenggara. Ibu kotanya adalah Zagreb.

Dalam sejarahnya, negara ini merupakan negara republik untuk Republik Sosialis Federasi

Yugoslavia. Kroasia melepaskan diri dan memperoleh kemerdekaan pada 1991 dan

merupakan kandidat dari anggota Uni Eropa (http://id.wikipedia.org/wiki/Kroasia diunduh

pada 10 Oktober 2010).

Peta 31: Republik Kroasia

Kroasia merupakan anggota PBB yang berorganisasi untuk keamanan dan kerja sama

di Eropa, negara ini juga calon untuk keanggotaan dari Uni Eropa dan calon NATO. Kroasia

diharapkan resmi bergabung NATO pada April 2009.

Pemerintahan di Kroasia

Kroasia mengadopsi 1990 Konstitusi dan menjadi demokrasi antara 1990 dan 2000,

juga memiliki sistem parlemen. Presiden Republik (Predsjenik) adalah kepala negara, dipilih

secara langsung untuk lima tahun dan dibatasi oleh konstitusi. Presiden juga selain menjadi

komandan dari angkatan bersenjata, beliau juga mempunyai kewajiban prosedural, yaitu

penunjukan perdana menteri dengan persetujuan dari parlemen, dan memiliki pengaruh pada

politik luar negeri.

Parlemen Kroasia (sabor) adalah unikameral legislatif. Jumlah sabor dari anggota

dapat bervariasi dari 100 hingga 160; mereka semua dipilh oleh suara rakyat untuk melayani

empat tahun istilah. Pleno pada sesi sabor yang berlangsung dari 15 Januari ke 15 Juli, dan

dari 15 September sampai 15 Desember.

Pemerintah Kroasia (Vlada) yang dipimpin oleh perdana menteri memiliki dua wakil

perdana menteri dan empat belas menteri di sektor tertentu. Pemerintah juga sebagai eksekutif

bertanggung jawab untuk mengajukan perundang-undangan dan anggaran, melaksanakan

undang-undang, dan kebijakan internal dari republik. Kediaman resmi Pemerintah Kroasia

berada di Banski dvori.

Hukum di Kroasia


Kroasia memiliki tiga sistem peradilan berjenjang, yaitu terdiri dari mahkamah agung,

Mahkamah konstitusi, dan kota pengadilan. Mahkamah konstitusi membuat peraturan

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi. Penegakan hukum di Kroasia adalah

menjadi tanggung jawab polisi, dan memaksa Kroasia berada di bawah kontrol dari

Kementerian Dalam Negeri.

C. Republik Kosovo

Kosovo dalam arti bahasa Albania: Kosovo atau Kosove, dalam bahasa Serbia:

Kocogo, alihaksara: Kocovo, bahasa Turki pula: kosova adalah sebuah negara republik yang

secara de facto merdeka, terletak di sebelah tenggara Eropa. Sebelumnya, Kosova adalah

sebuah provinsi di Serbia di bawah administrasi PBB, namun pada 17 Februari 2008 Kosova

mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak. Deklarasi ini ditentang oleh Serbian, namun

didukung oleh negara Barat. Ibu kota Kosovo berada di Pristina. Kemerdekaan Kosovo ini

telah diakui secara resmi oleh berbagai negara, di antaranya Albania, Amerika Serikat,

Britania Raya, Perancis, dan Turki. Negara yang menolak kemerdekaan Kosovo antara lain

Republik Rakyat Cina, Rusia, dan Serbia. Pemerintahan Indonesia sendiri bersikap hati-hati

dalam mengakui kemerdekaan Kosovo walaupun ada desakan dari beberapa kalangan agar

Indonesia segera mengakui kemerdekaan Kosovo (http://id.wikipedia.org/wiki/Kosovo

diunduh pada 13 Oktober 2010).

Peta 32: Republik Kosovo

Kosovo menjadi tempat pertentangan wilayah yang masih berlangsung antara

pemerintah Serbia dan penduduknya yang mayoritas merupakan etnis Albania. Saat

berdirinya Yugoslavia, Kosovo menjadi provinsi dari Serbia dengan status daerah Otonomi

Khusus. Namun sejak perang, Kosovo telah di bawah pengawasan PBB sebagai sebuah

protektorat.

Kemerdekaan Kosovo

Pada tanggal 17 Februari 2008 Kosovo memerdekakan diri dari Serbia. Kosovo telah

menempuh jalan terjal untuk menempuh kemerdekaannya. Usaha pertama pada tahun 1990

gagal karena diserbu Serbia. Pertarungan yang tidak seimbang antara Serbia dengan

gerilyawan Kosovo atau KLA ini menimbulkan tragedi pembantaian dan pengungsian besar-


besaran. NATO yang dipimpin oleh Amereka Serikat mengusir Serbia dengan serangan udara

selama 78 hari. Kosovo kemudian berada di bawah perlindungan PBB dan NATO, usaha

kemerdekaan Kosovo kali ini mendapat dukungan hampir sepertiga negara Uni Eropa dan

Amerika Serikat, sedangkan negara yang menolaknya adalah Serbia dan Rusia. Serbia sangat

marah terhadap Amerika yang mengakui kemerdekaan Kosovo sampai-sampai memanggil

pulang duta besarnya yang bertugas di Amerika.

Pemerintahan dan Politik di Kosovo

Berkembang sistem hukum yang berdasarkan jangka waktu mantan utusan Khusus

PBB Martti Ahtisaari yaitu rencana untuk kemerdekaan Kosovo diawasi, sebelum menerima

yurisdiksi wajib ICJ (International Court of Justice/Mahkamah Keadilan International)

(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html diunduh pada 14

december 2010).

a. Cabang Eksekutif

• Kepala Negara: Pejabat Presiden Jakup Krasniqi (sejak 27 September 2010)

• Kepala pemerintahan: Perdana menteri Hashim Taci (sejak 9 Januari 2008)

Kabinet menteri ini dipilih oleh Majelis Kosovo. Pemilihan bagi presiden yaitu dipilih

untuk masa jabatan lima tahun oleh Majelis Kosovo; pemilu terakhir diselenggarakan pada

tanggal 9 Januari 2008 (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/

kv.html).

b. Cabang Legislatif

Kosovo merupakan majelis nasional unikameral di dalamnya ada 120 kursi, 100 kursi

yang dipilih secara langsung, 10 kursi dijamin untuk Serbia etnis, 10 kursi dijamin untuk etnis

minoritas lainnya, dan anggota dapat memegang masa jabatan selama empat tahun.

c. Yudisial

Kosovo mempunyai tiga sistem pengadilan yaitu, mahkamah agung, pengadilan

distrik, dan pengadilan kota. Konstitusi Kosovo menyatakan bahwa mahkamah agung Kosovo

merupakan otoritas yudisial tertinggi dan menyediakan Kosovo Judisial (KJC), yaitu

pengadilan yang berwenang mengusulkan calon presiden atau menunjukkan dan mengangkat

kembali sebagai hakim dan jaksa, sedangkan KJC juga bertanggung jawab atas keputusan

pada promosi dan mahkamah agung dan hakim pengadilan distrik harus dari komunitas non-

mayoritas.

D. Republik Chechnya

Republik Chechnya berbatasan dengan Stavropol Krai di barat laut Republik Degestan

timur, Georgia di selatan, dan Republik Inghustetiadan Ossetia utara di barat. Chechnya

terletak di pegunungan Kaukasus Utara dan beribu kota di Grozny. Chechnya sebuah wilayah

yang terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspi

(http;//blog.mitrasitas.com.blogspot/sejarah,nasionlisme-di Chechnya.html).


Peta 33: Republik Chechnya

Bagian dari Utara maupun Selatan Kaukasus adalah negeri Islam. Kaukasus tetap

menjadi bagian negara bagian Islam pada masa Kekhalifahan Ummawiyah maupun

Abbasiyah. Kemudian mereka mendirikan pemerintahan Islam di Kaukasus, negara mereka

menjadi kuat, kekuasaan membentang, sehingga Siberia dan Moskow sendiri.

Nasionalisme di Chechnya

Kemunculan negara Rusia dengan agama Kristen Ortodoks yang menjadi agama resmi

pemerintahanya dan adanya dukungan dari para pemuka Moskow, setelah mengantarkan para

perseteruan terus menerus dengan negara Tatar Islam. Pada saat itu muncul Kesultanan Turki

Usmani. Negara inilah yang melanjutkan bantuannya kepada kaum Muslim kaukasus. Sikap

ini menempatkan negara Turki Usmani bersengketa dengan Rusia yang menguasai wilayah

Kaukasus. Daerah ini praktis menjadi arena sengketa yang berbatasan dengan dua negara

besar, Rusia dan Daulah Usmaniah. Ketika terjadi revolusi dan perang saudara (dari 1917

sampai 1225) Chechnya semakin panas karena rakyatnya terbagi lagi menjadi tiga kubu

(http://id.wikipedia.org/wiki/sejarah-Checnya).

a. Nasionalis yang menginginkan bergabung Chechnya ke dalam Soviet (komunis).

b. Nasionalis demokrat yang menginginkan bergabungnya orang-orang gunung dan

tetangga barat mereka ke dalam sebuah kesatuan negara.

c. Nasionalis radikal yang berorientasi hanya kepada Islam dan bersemangat

menggabungkan Chechnya ke dalam Turki.

Perjuangan rakyat Chechnya bermunculan, contohnya dengan usaha berbentuk sebuah

negara teokratik merdeka buatan Sheikh Uszunkhadzhi, juga pembuatan sebuah negara yang

lebih sekuler (republik Mountaineers pada tahun 1918). Kedua-duanya memang gagal, namun

pihak Chechnya lain yang tidak sependapat akhirnya memutuskan untuk mengabdikan diri

mereka kepada soviet yang menjanjikan kebebasan, persamaan, tanah, dan kekuasaan.

Perlawanan Chechnya sangat menonjol di tengah-tengah perlawanan kaukasus yang

mengcengangkan. Peran ulama dan para mujtahid sangat menonjol. Merekalah yang

memimpin bangsa Chechnya melakukan jihad dan berhasil meraih kemenangan. Pada masa

komunisme, yaitu pada penghujung perang kedua, Stalin melakukan aksi pembuatan terhadap

seluruh Chechnya dari negerinya ke Siberia dan Kazakhstan hingga tahun 1957 (Abdul Halim

2005: p. 73-77).

Pasca pecahnya Uni Soviet menjadi 15 negara berbentuk republik pada tahun 1991 M,

yaitu komunisme Uni Soviet mendorong banyak negara bagiannya memerdekakan diri. Di


antaranya negara tersebut yang gerakan nasionalismenya Muslim adalah Kiegistan,

Kazakhistan, Tajikhistan, Chechnya, dan Uzbekistan. Negeri Kaukasus memerdekakan diri

menjadi republik yang independen. Mereka tetap bergabung dengan Republik Federasi Rusia

dan Chechnya berada di bawah kepemimpinana Dokter Dudayev menyatakan berdirinya

negara terpisah. Setelah adanya deklarasi, Rusia menolak untuk mengikuti negara itu dan

langsung memeranginya lagi tampa ampun. Chechnya pun berusaha keras memisahkan diri

dari Moskow. Tapi pada tahun 199 M, Rusia berhasil menduduki Chechnya dan membatalkan

negara yang sudah dideklarasikan (Abdul Halim 2005: p. 78).

Konflik yang terjadi di Chechnya sangat berpengaruh terhadap hubungan antara orang

Rusia dan orang Chechnya (penduduk Chechnya). Krisis Beslan pada tahun 2004 lalu

merupakan puncak ketegangan antara bangsa Rusia dan bangsa Chechnya.

Politik Chechnya

Presiden republik Chechnya, umumnya dikenal sebagai presiden Chechnya, adalah

jabatan tertinggi dalam pemerintahan Chechnya. Jabatan ini ditetapkan tahun 2003 selama

perang Chechnya kedua, ketika pemerintah federal Rusia mendapatkan kembali kekuasaan di

daerah itu. Berikut adalah para presiden Chechnya.

Akhmad Kadyrov (5 Oktober 2003-9 Mei 2004, dibunuh)

Segei Abramov (menjabat 9 Mei 2004-30 Agustus 2004)

Ali Alkhanov (30 Agustus 2004-15 februari 2007, ditolak)

Ramzan Kadyrov (15 Februari 2007-sekarang)

Persyaratan sesuai Pasal 66 Konstitusi Republik Chechnya, seorang warga Rusia, tak

lebih tua dari 30 tahun, dapat dipilih sebagai presiden. Masa jabatannya 4 tahun; seseorang

tidak biasa menjadi presiden lebih dari dua kali berturut-turut. Presiden tidak dibolehkan pada

waktu yang sama menjabat sebagai deputi parlemen Republik Chechnya, atau Deputi Badan

Perwakilan Pemerintah Lokal (http://id.wikipadia.org/wiki/Sejarah-Chechnya).


BAB XI

Islam dan Politik di Kawasan Asia Kecil

Republik Turki

Ketika Perang Dunia Pertama, Turki memutuskan untuk memihak kepada Jerman.

Keputusan menyertai perang yang dibuat oleh pemimpin tiga serangkai yaitu Enver Pasha,

Talaat Pasha, dan Jemal Pasha ternyata mempercepat lagi proses kehancuran Daulah

Usmaniah. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan Jerman dan Daulah Usmaniah.

Peta 34: Republik Turki

Imperium ini pada zaman keagungannya pernah merangkumi tiga benua, kini hanya

tinggal kawasan di sekitar Istanbul sahaja. Bangsa Turki yang sebelum ini merupakan bangsa

yang agung kini berhadapan dengan ancaman dengan kemarahan tentara Yunani yang

menaklukkan wilayah yang didiami oleh orang Turki. Ketika orang Turki berhadapan dengan

krisis yang besar ini, muncul Mustafa Kamal yang tentaranya siap membelanya dan

memimpin mereka dalam perjuangan menuntut kemerdekaan bagi mewujudkan sebuah

negara bagi bangsa Turki. Pada 29 Oktober 1923 runtuh kekhalifahan Usmaniah dan

berdirinya Republik Turki Modern (Abdullah Azzam 2009: 19).

Perjalanan Politik Turki Setelah Perang Dunia I

A. Gerakan Usmani Muda

Pada abad 19 di Kerajaan Usmani muncul kelompok intelektual yang berusaha

menentang kebijakan yang diambil oleh Sultan dalam menata dan melaksanakan

pemerintahan. Kelompok tersebut mengadakan gerakan dalam rangka menguasai kekuasaan

absolut yang dimiliki oleh Sultan. Mereka mendapat pendidikan di negara Barat yang sudah

menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Sistem demokrasi tersebut mereka

bawa masuk ke dalam Kesultanan Usmani, sehingga kekuasaan absolut Sultan menjadi

sasaran sorotan yang amat tajam. Kelompok pertama yang berusaha menentang keabsolutan

sultan adalah Kelompok Usmani Muda.

Usmani Muda ini semula merupakan suatu perkumpulan rahasia yang didirikan pada

tahun 1865 yang bertujuan untuk mengubah pemerintahan absolut Kesultanan Usmani

menjadi pemerintahan konstitutional. Setelah rahasianya terbuka, pemukanya lari ke Eropa di

tahun 1867. Di Eropa inilah mereka memperoleh nama Usmani Muda. Ketika Perdana

Menteri Ali Pasya wafat (1871) tekanan terhadap Usmani Muda diperlonggar, bahkan mereka


yang di luar negeri diperbolehkan pulang ke Turki. Oleh karena itu, sebagian mereka pulang

ke Turki untuk melanjutkan cita-cita mereka membentuk pemerintahan konstitusional.

Anggota Usmani Muda ini berkisar 246 orang yang sebagian besarnya adalah orang yang

terpandang dan berpengaruh dalam masyarakat. Di antaranya mereka terdapat pemikiran-

pemikiran liberal, para birokrat yang kecewa atas Tanzimat, dan anggota keluarga penguasa

Mesir, yakni Murad V (1876) dan Abdul Hamid II (1876-1909), termasuk di antara mereka

yang terlibat dalam diskusi Usmani muda. Penggerakan utama perkumpulan ini adalah Namik

Kemal (1840-1888) (John L. Esposito 1990: 1).

Sebelum munculnya Usmani Muda di Turki, sudah muncul para tokoh pembaharuan

pada masa Tanzimat yang juga bertujuan sama yakni ingin menerapkan konstitusional di

Turki. Tetapi, setelah di antara pemuka Tanzimat tersebut yang mana Perdana Menteri Ali

Pasha berkolusi dengan Sultan Aziz (1861-1876) dalam arti tidak menentang kekuasaan

absolut Sultan, mulai terjadi pertentangan di antara pemuka muda Ali Pasya dan Fuad Pasya

yang sebenarnya mereka semua adalah murid Rasyid Pasya. Gerakan Usmani Muda ini

tumbuh yang berkembang melalui pertemuan yang diadakan di Paris dan London sejak 1867-

1871. Di Paris mereka sempat mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Jeunes Turcs

atas jasa Mustafa Fazil, cucu Muhammad Ali dan saudara Khedewi Ismail dari Mesir. Karena

tekanan pemerintahan Perancis dan Kesultanan Usmani, mereka lari ke London.

Di London ini mereka mendirikan markas besarnya dan menerbitkan surat kabar.

Karena terjadi persaingan antara kelompok individual Mustafa Fazil tidak lagi mau membantu

mengeluarkan dananya. Pada tahap awal, para pemikir Usmani Muda memanfaatkan media

massa dan literatur untuk menyalurkan ide mereka. Ini terlihat dengan apa yang dilakukan

oleh Ibrahim Sinasi, tokoh senior kelompok ini, yang kemudian diteruskan oleh tokoh

penerusnya, seperti Namik Kemal. Pada tahap selanjutnya mereka kemudian ikut memasuki

lembaga pemerintahan (http://file.upi.edu/direktori/b%20-%20fpips?m%20k%20d%

20u/195504281988031%20-%20makhmud%20syafe”i?usmani%20muda%20dan%20ide

%20ide%20pembaharuannya.pdf).

B. Gerakan Turki Muda

Setelah masuk kekuasaan absolut yang dikendalikan oleh Usmani Muda maka

generasi intelektual Turki bangkit pada sekitar tahun 1880-an dan 1890-an dan melancarkan

aksi terhadap rezim yang konservatif. Serangan ini adalah sebagai akibat dari pesatnya

perkembangan pendidikan dan perekonomian meningkatkan posisi kalangan akademisi. Para

jurnalis, penulis, penerbit, dan agiator yang mengasingkan diri di Paris pada tahun 1889

membentuk sebuah kelompok yang dinamakan Turki Muda, yang dalam konsepsi gerakannya

mempertahankan persekutuan mereka terhadap Dinasti Usmani, namun mereka mengagitasi

restorasi sebuah rezim parlemen dan konstitusional.

Gerakan ini secara internal terbagi menjadi dua yaitu; pertama, kelompok yang

dipimpin oleh Ahmad Riza, kelompok ini menghendaki seorang sultan yang kuat, pemutusan

kekuasaan dan pengutamaan unsur Muslim-Turki dari keluarga Usmani, dan sebuah

kelompok lainnya yang dipimpin Sultan Sabaheddin, yang menekankan bentuk desentralisasi

pemerintah Usmani, dan menghendaki sebuah masyarakat federasi dengan pemberian

otonomi bagi warga Kristen dan warga minoritas lainnya. Sekitar tahun 1905 didirikan

Fatherland Society atau masyarakat tanah air oleh Mustafa Kemal yang pada saat itu menjabat

perwira militer. Kemudian Kongres Turki Muda membentuk Committee for Union and

Progress (CUP) pada tahun 1907.

Konsepsi dari Turki Muda adalah Pan-Turkisme yang mulanya dicetuskan oleh Yusuf

Akcura. Menurutnya penciptaan satu bangsa Turki berasal dari berbagai unsur yang ada di


kerajaan adalah ilusi, bahwa negara-negara kolonial akan menghadang upaya apa pun untuk

menciptakan persatuan politis yang dilakukan oleh umat Muslim sedunia, tetapi Pan-

Turkisme akan mendukung semua bangsa Turki di Asia dan hanya akan menentang Rusia.

Perkiraan Akcura ini mendapatkan dukungan dari kalangan kaum intelektual Turki Muda,

namun ia tidak memperoleh pangakuan negara sampai meletusnya perang Balkan tahun 1913.

Antara tahun 1913-1918, CUP menempuh program yang agresif dalam mensekulerkan

sekolah-sekolah, lembaga peradilan, dan kitab perundang-undangan dan menempuh langkah

awal dalam pemperjuangkan emansipasi wanita. Pada tahun 1916 pemerintahan CUP

mereduksi peran Syaikhul Islam, mengalihkan seluruh yurisdiksi peradilan Muslim kepada

Kementerian Kehakiman, dan menyerahkan penanganan perguruan Muslim kepada

Kementerian Pendidikan.

Ziya Gokalp (1875-1924) tampil sebagai sosok Turki Muda yang dominan dan

pembawa semangat nasionalisme yang fanatik. Tanpa menyesali kemunduran imperium

Usmani, ia meresmikan kultur rakyat Turki dan menyerukan reformasi Islam untuk

menjadikan Islam sebagai ekspresi dari etos Turki. Gokalp menggelar kampanye kebangsaan

untuk menyederhanakan bahasa Turki, menjadikannya lebih mudah diterapkan di kalangan

masyarakat umum dan menyadarkan masyarakat umum atas nasionalisme Turki.

Ide pemikiran nasionalisme Turki dalam pandangan Ziya Gokalp bersumber pada

budaya atau menggunakan pendekatan sosiologis. Gokalp, suatu perubahan politik tidak akan

berarti apa-apa, kecuali jika ikuti revolusi sosiokultural. Tujuan akhir Turkisme Gokalp

adalah menumbuhkan suatu kebudayaan nasional yang bukan pula kebudayaan Barat. Tanpa

menumbuhkan kebudayaan, Turki tidak akan menjadi reformis dan modernis yang sejati.

Dengan demikian, nasionalisme dalam pandangan Gokalp bisa disebut Turkisme Kultural,

yang bukan merupakan sebuah partai politik, melainkan gerakan ilmiah, filosofis, estetis, dan

moral (Amany Lubis dkk 2005: 212-213).

C. Penghapusan Kekhalifahan Usmani

Sejak tahun 1920, Mustafa Kamal Pasha menjadi Ankara sebagai pusat aktivitas

politiknya. Setelah menguasai Istanbul, Inggris menciptakan kevakuman politik dengan

menawan banyak pejabat negara dan menutup kantor dengan paksa. Situasi ini dimanfaatkan

Mustafa Kemal Pasha untuk membentuk Dewan Perwakilan Nasional dan ia menobatkan diri

sebagai ketuanya sehingga ada 2 pemerintah; pemerintah Kekhalilafahan di Istanbul dan

pemerintah Dewan Perwakilan Nasional di Ankara. Walau kedudukannya tambah kuat,

Mustafa Kemal Pasha tetap tak berani membubarkan khilafah. Dewan Perwakilan Nasional

hanya mengusulkan konsep yang memisahkan kekhalilafahan dengan pemerintahan. Namun,

setelah perdebatan panjang di Dewan Perwakilan Nasional, konsep ini ditolak. Pengusulannya

pun menjadi alasan membubarkan Dewan Perwakilan Nasional dengan melibatkannya dalam

berbagai kasus pertumpahan darah. Setelah memuncaknya krisis, Dewan Perwakilan Nasional

ini diusulkan agar mengangkat Mustafa Kemal Pasha sebagai ketua parlemen yang diharap

bisa menyelesaikan kondisi kritis ini.

Setelah resmi dipilih jadi ketua parlemen, Pasha mengumumkan kebijakannya, yaitu

mengubah sistem kekhalilafahan dengan republik yang dipimpin seorang presiden yang

dipilih lewat pemillu. Tanggal 29 November 1923, ia dipilih parlemen sebagai presiden

pertama Turki (http://wikipedia Republik turki/kejatuhan khalifah usmani/httpm).

Tindakan Kemal Pasha ini berlawan dengan janji sebelumnya untuk menggembleng

seluruh tenaga rakyat demi menghalau tentara penceroboh dari bumi Turki, pada tahun 1922


bahwa kedaulatan khalifah akan terus dipelihara sebagai lambang kerohanian umat Islam

(Abdullah Azzam 2009: 22).

Ambisi Kemal Pasha untuk membubarkan khalifah menjadi kuat. Namun, pada waktu

yang sama ia dianggap murtad dan rakyat mendukung Sultan Mejid II, serta berusaha

mengembalikan kekuasaanya. Ancaman ini tidak menyurutkan langkah Mustafa Kemal

Pasha. Ia pun menyerang balik dengan taktik politik dan pemikirannya yang menyebutkan

bahwa penentang sistem republik adalah penghianat bangsa dunia yang melakukan teror

untuk mempertahankan sistem pemerintahannya. Khalifah digambarkan sebagai sekutu asing

yang harus dienyahkan (Amany Lubis dkk 2005: 225).

Setelah suasana negara kondusif, Mustafa Kemal Pasha mengadakan sidang Dewan

Perwakilan Nasional. Tepat 3 Maret 1924 M, ia memecat khalifah, membubarkan sistem

kekhalilafahan, dan menghapuskan sistem Islam dari negara. Hal ini dianggap sebagai titik

klimaks revolusi Mustafa Kemal Pasha (Abdullah Azzam 2009: 3).

D. Berdirinya Republik Turki

Pada saaat kekhalifahan dihapuskan, Mustafa Kemal membuat sejumlah kebijakan

yang baru. Pada 28 Juli 1928 misalnya, ia memperkenalkan bangku gereja serta jam kamar ke

dalam Masjid, orang shalat dengan memakai sepatunya, menggunakan bahasa Turki dalam

shalat. Untuk membuat agar masjid tersebut indah serta memperoleh inspirasi spiritual,

masjid perlu melatih para musikus dan mengadakan alat musik. Jelas sekali bahwa Mustafa

Kemal membawa unsur Kristen ke dalam aspek keagamaan Islam yang suci dengan alasan

bahwa sebuah negara modern yang kebaratan harus memasukan semua aspek tersebut ke

dalam masjid.

Di samping itu, Mustafa Kemal membuat kebijakan yang intinya adalah meningkatkan

masyarakat Turki kepada satu tingkat peradaban kontemporer dan untuk memelihara karakter

sekuler Republik Turki. Di antara kebijakan itu adalah:

1. Undang-undang tentang Unifikasi dan Sekularisasi Pendidikan, tanggal 3 Maret 1924.

2. Undang-undang tentang Kopiah, tanggal 25 November 1925.

3. Undang-undang tentang Pemberhentian Petugas Jamaah dan Makam, Penghapusan

Lembaga Pemakaman, tanggal 30 November 1925.

4. Peraturan Sipil tentang Perkawinan, tanggal 17 Februari 1926.

5. Undang-undang Pemakaian Huruf Latin untuk Abjad Turki dan Penghapusan Tulisan

Arab, tanggal 1 November 1928.

6. Undang-undang tentang Larangan Menggunakan Pakaian Tradisional, tanggal 13

Desember 1934.

Mustafa Kemal dalam kebijakan memang dikenal sangat radikal, mulai tahun 1920

ketika idenya untuk memisahkan antara agama dengan negara (http://cermin sejarah-

sejarah.blogspot.com). Penghapusan ini disusul selanjutnya dengan mendeklarasikan Turki

sebagai negara sekuler dan menghapus Islam sebagai agama negara tahun 1937. Sebelum

menjadi negara sekuler Mustafa Kemal telah memindahkan industri keagamaan dalam

pemerintahan (Harun Nasution dan Azyumardi Azra 1985: 226) yaitu:

a) Penghapusan Biro Syaikhul Islam (1924)

b) Penghapusan Kementerian Agama;

c) Penghapusan Pengadilan Agama.


Dengan ini Daulah Kekhalifahan Usmaniah bertukar menjadi Republik Turki sekuler,

sultan bertukar kepada presiden dan kebebasan umat Islam dalam menjalankan syariat Islam

sehari-hari banyak disekat (Amany Lubis dkk 2005: 226-227).

D. Sekularisme dan Demokrasi

Republik Turki dinilai telah berhasil menyesatkan dan menghancurkan Islam yang

suatu ketika dahulu gemilang sejak revolusi Mustafa Kemal hingga wafatnya beliau pada

tanggal 10 November 1938, setelah tiga kali menjabat sebagai Persiden Republik Turki, yaitu

pada tahun 1927, 1931, dan 1935. Mustafa Kemal diakui berhasil menciptakan sistem

pemerintahan parlementer dan meletakkan dasar yang kuat bagi kehidupan demokratisasi di

Turki.

Partai Republik Rakyat adalah politik yang dibentuk Mustafa Kemal untuk

menjalankan roda pemerintahan. Meskipun demikian, sejarah Turki menunjukkan

pemerintahan Kemal dengan sistem pemerintahan satu partai tidak memberi ruang bagi

kemunculan partai oposisi. Iklim Demokrasi muncul kemudian sejak Turki menjadi anggota

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada atahun 1945 dan terus berkembang menunjukkan

kemajuan yang pesat.

Daniel Lerner (di dalam Memudarnya Masyarakat Tradisional, 1983) telah

melakukan penelitian yang mendalam di suatu kota dekat Ankara pada tahun 1950-an dan

menyimpulkan bahwa negara Turki telah tumbuh menjadi negara yang relatif lebih stabil dan

demokratis di banding negara lain di kawasan Timur Tengah.

Reformasi budaya, terutama sekularisasi agama dan pemakaian hukum Barat

menggantikan hukum Islam, memperlihatkan proses dinamis dari penerimaan dan penolakan

masyarakat Turki. Sekularisasi agama pada masa Kemalis (1923-1950) melahirkan generasi

Turki yang jauh dari agamanya. Bahasa Turki yang ditulis dalam bahasa latin telah menjadi

bahasa nasional Turki. Adapun pemakaian hukum Barat juga diadaptasikan dengan berbagai

tingkatan kesulitan di berbagai lapisan masyarakat.

Pada pemilu 1950, kekuasaan tunggal Partai Republik Rakyat digantikan oleh partai

sekuler beraliran liberal, yaitu Partai Demokrat. Partai pimpinan Adnan Menderes ini

mencoba mengerosi penyimpangan sekularisasi yang sudah dijalankan oleh Partai Republik

Rakyat sejak berdirinya negara Turki. Namun, Adnan Menderes juga tidak ingin Kemalisme

digantikan dengan ideologi lain (Amany Lubis dkk 2005: 229-230)

Sejak masa pemerintahan Partai Demokrat inilah masyarakat Muslim yang merupakan

mayoritas (98 persen) dapat melakukan shalat di masjid umum, berpuasa, dan melakukan

ibadah haji, yang mana pada masa Rezim Kemalis sulit dilakukan. Selain itu, madrasah

kembali dibuka. Para orang tua dapat kembali menyekolahkan anak mereka di sekolah agama.

Setelah mereka menyadari bahwa mereka tumbuh sebagai suatu generasi yang kering dari

nilai dan ilmu agama. Madrasah ini kembali ditutup pada tahun 1928 setelah dianggap sebagai

lembaga yang mendidik kelompok Islam fundamental yang keberadaannya menguat dan

mengancam ideologi sekuler Turki.

Perkembangan masyarakat di Turki menemukan karakter sendiri yang unik sebagai

suatu bentuk pertentangan yang rumit antara pemikiran kemalisme, yang fundamental dan

radikal, pemikiran liberalis yang meskipun menentang kemaslisme tetap tidak ingin ideologi

ini diganti, dan pemikiran Islam, baik yang konservatif maupun moderat.


Semangat masyarakat Turki modern untuk menjadi suatu bangsa yang modern dan

demokratis, selalu di sertai dengan kesadaran yang mendalam tentang watak dan idealism ke-

Turki-an dan keislaman. Penulusan melihat bahwa gagasan sintesa tetang Islam, Turki dan

barat yang pernah dimunculkan oleh Ziya Gokalp (Bapak Nasionalis Turki) mulai

terimplementasikan dengan wajar dan alami, sedangkan Kemalisme dijadikan ideologi negara

yang keberadaanya sangat dijaga oleh kekuatan militer Turki. Militer Turki mengambil peran

sebagai penjaga ideologi kemalisme sebagai prinsip negara. Jatuhnya pemerintahan partai

Islam Refah pada tahun 1998 adalah suatu bukti masih dominannya pengaruh politik militer

di Turki. Namun kebangkitan Islam, baik itu suatu fenomena kesadaran umat Islam Turki

untuk kembali menpelajari nilai-nilai Islam di tengah kebijakan sekuler pemerintah dan

fenomena dukungan masyarakat Islam terhadap kemenangan partai politik, dianggap

membawa aspirasi Islam terus memperlihatkan kemajuan ke arah yang positif.

Aspirasi dan dukungan yang besar dari masyarakat Turki kembali mengantarkan

kemenangan partai berbasis Islam: Partai Keadilan dan Pembangunan dalam pemilu 2002.

Meskipun secara tegas pemimpin partai ini menyatakan bahwa Partai Keadilan dan

Pembangunan bukanlah partai Islam dan mereka menyatakan komitmennya yang sungguh-

sungguh menjaga ideologi sekularisme di Turki, nampaknya Rakyat Turki lebih melihat

mereka sebagai sosok Muslim yang shaleh yang diharapkan dapat membawa Turki ke arah

yang lebih maju (http:www.fib.ui.ac.id/index.php?option=com-

content&view=article&id=91:kemalisme-budaya-dan-negara-turki&catid=39:artikel-

ilmiah&Itemid=122&lang=in-ID).

E. Sistem Politik dan Trias Politika

Sistem Politik Republik Turki adalah dengan diperkuatkannya badan legislatif,

eksekutif, dan yudikatif. Sistem Pemerintahan sejak awal didirikannya menerapkan sistem

parlementer.

1. Karakteristik Republik: Republik Turki adalah negara demokratis, sekuler, dan sosial

diatur oleh aturan hukum, mengingat konsep perdamaian publik, solidaritas nasional dan

keadilan; hak asasi manusia menghormati, setia pada nasionalisme Ataturk, dan

berdasarkan prinsip mendasar ditetapkan dalam pembukuan.

2. Negara Turki, dengan wilayahnya dan bangsa, adalah sebuah entitas terpisahkan, lagu

kebangsaan adalah Marchlts, ibu kota adalah Ankara.

3. Tujuan mendasar dan tugas negara adalah untuk menjaga independensi dan intensitas

bangsa Turki, keutamaan negara republik dan demokrasi, untuk menjamin kesejahteraan,

kedamaian, dan kebangsaan individu dan masyarakat, untuk memperjuangkan

penghapusan hambatan politik, sosial, dan ekonomi yang membatasi hak-hak dasar dan

kebangsaan individu dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan negara

sosial yang diatur oleh aturan hukum, dan untuk menyediakan kondisi yang diperlukan

untuk pengembangan individu material dan eksistensi spiritual.

Kedaulatan

Kedaulatan adalah hak penuh dan tanpa syarat dalam bangsa. Bangsa Turki harus

melaksanakan kedaulatannya melalui organ yang berwewenang sebagaimana diatur oleh

prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi.

1. Hak untuk melaksanakan kedaulatan tidak boleh diserahkan kepada kelompok, individu

atau kelas, tidak ada orang atau badan wajib menggunakan setiap otoritas negara yang

tidak berasal dari Konstitusi. Kekuasaan legislatif diberikan di Turki kepada Majelis

National Tinggi atas nama bangsa Turki.

2. Kekuasan eksekutif dan fungsi harus dilakukan dan dilaksanakan oleh presiden republik

dan dewan menteri sesuai dengan konstitusi dan hukum.


3. Yudisial daya harus dilaksanakan oleh pengadilan independen atas nama bangsa Turki.

4. Semua orang adalah sama tanpa diskriminasi di hadapan hukum, terlepas dari bahasa, ras

warna kulit, jenis kelamin, pendapat politik, keyakinan filosofis, agama dan sekte, atau

pertimbangan seperti itu, pria dan wanita memiliki hak yang sama. Negara mempunyai

kewajiban untuk memastikan bahwa kesetaraan ini ada dalam praktek. Tidak ada hak

istimewa diberikan untuk apa pun, keluarga kelompok individu atau kelas. Negara dan

wewenang organ administratif harus bertindak sesuai dengan prinsip kesetaraan di

hadapan hukum dalam semua proses mereka. Ketentuan dalam konstitusi berbagai

hukum yang berdasarkan mengikat organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan otoritas

administratif dan institusi lainnya dan individu. Hukum tidak boleh bertentangan dengan

Konstitusi.

Ketentuan Umum

Setiap orang memiliki hak dasar yang melekat dan kebebasan yang diganggu gugat

dan mutlak. Hak dasar dan kebebasan juga terdiri dari tugas dan tanggung jawab individu

kepada masyarakat, keluarga, dan individu lainnya. Hak dasar dan kebebasan hanya dapat

dibatasi oleh hukum dan sesuai dengan alasan yang disebutkan dalam pasal yang relevan dari

konstitusi tanpa menggangu esensi mereka. Pembatasan ini tidak akan bertentangan dengan

surat dan semangat dari konstitusi dan persyaratan dari tatanan masyarakat demokrasi dan

sekuler republik dan prinsip proporsionalitas.

Tidak ada hak dan kebebasan yang terkandung dalam konstitusi harus dilaksanakan

dengan tujuan melanggar integritas bagi negara dengan wilayahnya dan bangsa, dan

membahayakan keberadaan tatanan demokratis dan sekuler Republik Turki. Tidak ada

ketentuan dari konstitusi ini harus ditafsirkan dengan cara yang memungkinkan negara atau

individu untuk menghancurkan hak dasar dan kebebasan yang terkandung di dalam konstitusi

atau tahap kegiatan dengan tujuan untuk membatasi mereka lebih daripada yang dinyatakan

dalam konstitusi. Saksi yang akan diterapkan terhadap mereka yang melakukan kegiatan ini

bertentangan dengan ketentuan ini akan ditentukan oleh hukum.

Dalam masa perang, mobilitas, darurat militer, atau keadaan darurat, pelaksanaan hak-

hak dasar dan kebebasan dapat sebagian atau seluruhnya ditangguhkan, atau tindakan dapat

diambil, sejauh yang diperlukan oleh urgensi situasi yang menyimpang jaminan yang

terkandung dalam konstitusi, asalkan kewajibannya berdasarkan hukum internasional tidak

dilanggar.

Bahkan dalam situasi yang ditunjukkan dalam paragraf pertama, hak individu untuk

hidup, dan integritas bahannya dan entitas spiritual akan diganggu gugat kecuali kematian

melalui tindakan yang sah peperangan; seorang pun boleh dipaksa untuk mengungkapkan

agamanya, hati nurani, pikiran atau pendapat, atau dituduh karena mereka, pelanggaran dan

denda tidak dapat dilakukan retroaktif, atau mungkin orang dapat dinyatakan bersalah sampai

dibuktikan dengan keputusan pengadilan. Hak dasar dan kebesaran orang asing dapat dibatasi

oleh hukum dalam cara yang konsisten dengan hukum internasional.

Hak dan Tugas Individual

Setiap orang berhak untuk hidup dan hak untuk melindungi dan mengembangkan

mareri dan entitas spiritual. Integritas fisik individu tidak dilanggar kecuali dalam keperluan

pengorbanan dan dalam kasus ditentukan oleh hukum dan tidak akan dikenakan untuk

mencoba ilmiah atau medis tanpa persetujuannya. Tidak seorang pun boleh disiksa atau

dianiaya, tak seorang pun harus dikenakan denda atau pengobatan yang tidak sesuai dengan

martabat manusia.


Kasus seperti tindakan pembunuhan untuk membela diri, kejadian kematian sebagai

akibat dari penggunaan senjata yang diizinkan oleh hukum sebagai ukuran yang diperlukan

selama ketakutan, pelaksanaan penangkapan, pencegahan lepasnya ditangkap atau dihukum

secara sah oleh yang memandang kerusuhan atau pemberontakan, atau melakukan perintah

dari badan yang berwenang selama darurat militer atau keadaan darurat berada di ruang

lingkup tertentu ayat 1.

Tidak seorang pun boleh dipaksa bekerja. Kerja yang diperlukan dari individu saat

mejalani hukuman penjara atau di bawah penahanan, jasa yang dibutuhkan dari warga selama

keadaan darurat, dan pekerjaan fisik atau intelektual dihapuskan dari persyaratan negara

sebagai kewajiban sipil, di bawah deskripsi kerja paksa, dengan ketentuan bahwa bentuk dan

kondisi kerja tersebut ditentukan oleh hukum. Setiap orang berhak atas kebesaran dan

keamanan pribadi.

Tidak seorangpun boleh dirampas kebebasannya kecuali dalam kasus-kasus yang

prosedur dan kondisi ditentukan oleh hukum: pelaksanan kalimat membatasi kebebasan dan

pelaksanaan langkah-langkah keamanan diputus oleh perintah pengadilan; penangkapan atau

penahanan individu sejalan dengan keputusan pengadilan atau suatu kewajiban kepadanya

ditunjuk oleh hukum; pelaksanaan perintah untuk pengawasan pendidikan anak di bawah

umur atau untuk membawa dia sebelum pejabat yang berwenang; pelaksanaan kebijakan

diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan untuk pendidikan, perawatan atau

koreksi dalam lembaga-lembaga dari orang tidak waras, seorang pecandu alkohol atau

gelandangan atau orang menyebarkan penyakit menular, ketika orang-orang tersebut

merupakan bahaya ke penangkapan, penahanan umum atau orang yang melakukan atau

mencoba untuk masuk secara illegal ke dalam negeri atau untuk siapa perintah deportasi atau

ekstradisi telah diterbitkan.

Perorangan terhadap siapa ada bukti kuat telah melakukan tindak pidana dapat ditahan

dengan keputusan hakim semata-mata untuk tujuan mencegah melarikan diri, atau mencegah

kehancuran atau perubahan bukti serta keadaan lain yang serupa yang memerlukan penahanan

dan diresepkan oleh hukum. Penangkapan seseorang tanpa keputusan hakim harus terpaksa

dalam kasus ketika seseorang tertangkap dalam tindakan melakukan suatu pelanggaran atau

dalam kasus di mana penundaan kemungkinan untuk menggagalkan jalannya peradilan;

kondisi bagi tindakan tersebut harus ditetapkan oleh hukum.

Perorangan ditangkap atau ditahan harus segera diberitahu, dan dalam kasus secara

tertulis, atau lisan, ketika mantan tidak mungkin, dari alasan penangkapan atau penahanan dan

tuduhan terhadap mereka, dalam kasus pelanggaran yang dilakukan secara kolektif ini

pemberitahuan harus dilakukan, paling lambat, sebelum individu dibawa ke hadapan hakim.

Orang yang ditangkap atau ditahan harus dibawa ke hadapan hakim dalam waktu

selambat-lambatnya empat puluh delapan jam dan dalam kasus pelanggaran yang dilakukan

secara kolektif paling lambat empat hari, tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk

mengirim individu ke pengadilan terdekat untuk menempatkan penangkapan.

Kehidupan Individual

Setiap orang berhak untuk mendapatkan penghormatan terhadap kehidupan pribadi

dan keluarganya. Privasi individu atau kehidupan keluarga tidak dapat di langgar. Kecuali,

jika terdapat keputusan yang sudah disetujui oleh hakim pada salah satu atau beberapa alasan

keamanan nasional, ketertiban umum, pencegahan kejahatan komitmen, perlindungan

kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain, atau


kecuali ada perintah tertulis dari instansi yang berwenang oleh hukum dalam kasus-kasus di

mana merugikan.

Lagi-lagi dengan alasan tersebut, baik orang maupun surat-surat pribadi atau barang-

barang seorang individu harus dicari atau akan mereka disita. Keputusan instansi yang

berwewenang harus diajukan untuk persetujuan hakim yang memiliki yurisdiksi dalam waktu

24 jam. Hakim akan mengumumkan keputusannya dalam waktu 48 jam dari saat

penangkapan, jika tidak, penyitaan secara otomatis akan dicabut.

Kedudukan individu tidak boleh dilanggar, kecuali jika terdapat keputusan yang sudah

disetujui oleh hakim pada salah atau beberapa alasan keamanan nasional, ketertiban umum,

pencegahan kejahatan komitmen, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau

perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain, atau kecuali ada perintah tertulis dari instansi

yang berwenang oleh hukum dan kasus di mana merugikan, lagi-lagi dengan alasan tersebut

di atas, domisili tidak dapat dimasukkan atau dicari atau kekayaan yang di dalamnya disita

hakim akan mengumumkan keputusannya dalam waktu 48 jam dari saat penangkapan, jika

tidak, penyitaan akan dicabut.

Kebebasan Komunikasi

Setiap orang berhak atas kebebasan komunikasi. Keberhasilan komunikasi merupakan

hal yang fundamental. Setiap orang berhak atas kebebasan tinggal dan bergerak.

Kebebasan tempat tinggal dapat dibatasi oleh hukum untuk tujuan mencegah

kejahatan, mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi, menjamin pertumbuhan

perkotaan yang sehat dan tertib, dan melindungi milik umum; kebebasan bergerak dapat

dibatasi oleh hukum untuk tujuan penyidikan dan penuntutan suatu tindak pidana dan

pencegahan pelanggaran. Kebebasan warga negara untuk meninggalkan negara itu mungkin

dibatasi karena kewajiban sipil, atau penyidikan atau penuntutan pidana.

Kebebasan Beragama dan Hati Nurani

Setiap orang berhak atas kebebasan hati nurani, keyakinan agama dan kenyakinan.

Ibadah, pelayanan keagamaan, dan upacara dilakukan secara bebas asalkan tidak melanggar

ketentuan yang ditetapkan. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk menyembah, atau untuk

berpartisipasi dalam upacara keagamaan dan ritual, untuk mengungkapkan keyakinan agama

dan keyakinan, atau disalahkan atau dituduh karena kepercayaan agama dan keyakinan.

Pendidikan dan pengajaran dalam agama dan etika harus dilakukan di bawah

pengawasan dan kontrol negara. Instruksi dalam budaya agama dan pendidikan moral harus

diwajibkan dalam kurikulum sekolah dasar dan mencegah pendidikan dan pengajaran agama

lain tunduk pada keinginan individu itu sendiri, dan dalam kasus di bawah umur, atas

permintaan perwakilan hukum mereka. Tidak seorang pun akan diijinkan untuk

mengekploitasi atau melecehkan agama atau hal-hal yang dianggap suci oleh agama, dengan

cara apapun, untuk tujuan pribadi atau politik, atau bahkan untuk sebagian mendasarkan

fundamental, sosial, ekonomi, politik, dan hukum urutan negara pada prinsip agama.

Kebebasan Pemikiran dan Opini

Tidak seorang pun untuk dipaksa untuk mengungkapkan pikiran dan pendapat dengan

alasan apa pun atau tujuan, tidak akan ada orang yang disalahkan atau dituduh karena pikiran

dan pendapat. Setiap orang berhak mengekpresikan dan menyebarkan pikiran dan pendapat

dengan pidato, secara tertulis atau digambarkan atau melalui media lain, secara individu atau

kolektif. Hak ini termasuk kebebasan untuk menerima dan menyampaikan informasi dan


gagasan tanpa campur tangan dari otoritas resmi. Ketentuan ini tidak akan menghalangi

trasmisi menundukkan oleh radio, televisi, bioskop, dan sarana mirip dengan sistem lisensi.

Pelaksanaan kebebasan tersebut dapat dibatasi untuk tujuan melindungi keamanan

nasional, ketertiban umum dan keselamatan publik, karakteritik dasar dari republik dan

menjaga integritas dari negara wilayahnya dan bangsa, mencegah kejahatan, menghukum

pelanggar, informasi pemotongan sepatunya diklasifikasikan sebagai rahasia negara,

melindungi reputasi dan hak-hak dan kehidupan pribadi dan keuarga orang lain, atau

melindungi rahasia profesional seperti yang ditentukan oleh hukum, atau memastikan

berfungsinya di peradilan.

Formalitas, kondisi dan prosedur yang harus diterapkan dalam melaksanakan hak

untuk berekspresi dan penyebaran pemikiran yang akan ditentukan oleh hukum.

Hak untuk Tahan Rapat dan Demonstrasi

Setiap orang berhak untuk mengadakan pertemuan bersenjata dan pawai demonstrasi

tanpa izin sebelumnya. Hak untuk mengadakan pertemuan dan pawai demonstrasi hanya akan

dibatasi oleh hukum atas dasar keamanan nasional. Ketertiban umum atau pencegahan

komitmen kejahatan masyarakat dan moral atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang.

Formalitas, kondisi, dan prosedur yang mengatur pelaksanaan hak untuk mengadakan rapat

dan pawai demonstrasi akan ditentukan oleh hukum.

Prinsip yang Berkaitan dengan Pelanggaran dan Denda

Tidak seorang pun boleh dihukum karena tindakan apa pun yang bukan merupakan

tindakan pidana berdasarkan hukum yang berlaku pada saat dilakukan; seorang pun harus

diberikan hukuman yang lebih berat untuk tindak pidana lain selain hukuman yang berlaku

pada saat tindak pidana dilakukan.

Ketentuan dalam ayat di atas juga berlaku untuk undang-undang pembatasan pada

pelanggaran dan denda, harus ditentukan hanya oleh hukum. Tidak seorang pun boleh

dianggap bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan hukum. Tidak seorang pun boleh

dipaksa untuk membuat pernyataan yang akan memberatkan diri sendiri bukti hukum

keluarga terdekat, atau untuk hadir memberatkan tersebut. Temuan yang diperoleh melalui

metode ilegal tidak dianggap bukti.

Pidana harus tanggung jawab pribadi. Tidak seorang pun boleh dirampas

kebebasannya semata-mata atas dasar ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontrak.

Baik hukuman mati maupun umum dikenakan sebagai hukuman. Pemerintahan tidak akan

memperlakukan sanksi yang mengakibatkan pembatasan kebebasan pribadi. Warga tidak

harus diekstradisi ke luar negeri karena kejahatan kecuali dalam kewajiban yang dihasilkan

dari menjadi pihak mahkamah pidana Internasional.

Turki berpenduduk sekitar 79.510.000 juta jiwa (2016). Sekitar 99 persennya adalah

penganut Islam, dan Kristen Ortodoks, Kristen Gregorian, Katolik, Protestan Suryani dan

Kristen, Yahudi dan selebihnya beragama lain.

Presiden: Presiden bagi Republik Turki, setelah Ahmet Necdet Sezer ialah Abdullah

Gul beliau menyandang jawatan dari tanggal 18 Agustus 2007 hingga kini, beliau dari Partai

Keadilan dan Pembangunan (AKP). Perdana Menteri: Perdana menteri bagi Republik Turki

ialah Recep Tayyip Erdogan, beliau sudah memegang dua pegal dari pemilihan pertama,

tanggal 12 Maret 2003 dan pemilihan tanggal 22 Juli 2007, sehingga waktu ini, beliau dari

Partai Keadilan dan Perkembangan.


Penutup

Jatuhnya Kesultanan Usmani yang begitu lama berkuasa adalah anugerah dari Allah

swt dan hendaklah dimanfaatkan untuk Islam dan syariat yang terdapat di dalamnya

kekuasaan yang diberikan oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah Ali

Imran ayat 26 yang berbunyi, Katakanlah, “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau

berikan kerajaan kepada yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang

Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan

orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan. Sesungguhnya Engkau

Mahakuasa atas segala sesuatu.” Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan kekuasaan dan

kerajaan adalah anugerah dari Allah kepada hambanya yang terpilih dan hendaklah kita

selaku Muslim menjaga apa yang dianugerahkan oleh Allah Tuhan sekalian alam dengan

sebaik-baiknya.

Turki pimpinan Kamal Atartuk telah menjauhkan dari kepemimpinan hidup manusia.

Negara dua wajah ini adalah bencana paling dahsyat dalam sejarah manusia dan kemanusiaan

meminggirkan agama dari fungsinya sebagai pedoman dan petunjuk jalan kehidupan manusia.

Tikaman paling memedihkan dan menusuk jantung umat.

Sesungguhnya kesengsaraan dan nasib malang yang menimpa pada diri manusia,

khususnya pada keluarga serta masyarakat pada umumnya adalah hasil alam serta buah yang

busuk akibat dilenyapkan Alquran dari singgasana kehidupan yang universal serta pandang

hidup yang menyeluruh. Sesungguhnya kebingungan, kehilangan, kegagalan, dan kesempitan

yang menyelubung kehidupan manusia seluruhnya adalah perbuatan dari tangan manusia

jahat yang digerakan oleh musuh Islam yang hina khususnya orang Yahudi. Semoga Islam

dapat kembali berkuasa di dunia ini insya Allah.


BAB XII

Pan-Islamisme Modern: OKI dan OPEC

Dalam periode pertumbuhan, kaum Muslim pernah mengalami masa kejayaan. Hal itu

terjadi saat kaum Muslimin menjadi basis ideologi untuk menciptakan integrasi yang

terangkum dalam Daulah Khilafah Islamiyah. Sejak permulaan muncul 14 abad yang lalu,

Islam membawa risalah Nabi Muhammad saw dan telah membuktikan pada dunia bahwa

ideologi ini berbeda dengan ideologi lainnya. Ideologi Islam ini membawa kepada kesatuan

umat Islam yang bisa disebut sebagai Pan-Islamisme.

Proses integrasi menuju Pan-Islamisme ini memberi kesan terhadap seluruh aspek

kerja sama yang diidamkan oleh dunia modern saat ini yakni aspek pendidikan, sosial budaya,

kesehatan, sains, dan teknologi hingga faktor pemersatu paling penting adalah ekonomi. Ini

terbukti dengan munculnya organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi (OPEC), yang

lebih menekankan persatuan dari bidang kerja sama ekonomi.( https://www.opec.org/opec_web/en/publications/345.htm)

Jika Pan-Islamisme modern menekankan pada faktor ekonomi sebagai alat pemersatu

utama kerja sama antara entitas politik yang ada, maka Pan-Islamisme klasik telah

membuktikan di mana sektor ekonomi manjadi perhatian utama khalifah saat itu. Terbukti

dengan pembentukan baitul mal atau kas negara sejak pemerintah Khalifah Umar.

Kekuasaan Pan-Islamisme ini dilanjutkan oleh Daulah Islamiyah Turki Usmani hingga

keruntuhan 23 Maret 1923 dengan berdirinya Republik sekuler Turki di bawah pimpinan

Musthafa Kemal Ataturk, akibat dari kurangnya kesatuan umat Islam karena dipengaruhi

budaya Barat dan Eropa.

Islam semula bangkit dengan gerakan revivalisme. Gerakan revivalisme Islam yang

paling berpengruh adalah Jamaluddin al-Afghani dengan konsep Pan-Islamisme dan Hasan al-

Banna dengan Jamaah Ikhwanul Musliminnya. Tujuan utama dari Pan-Islamisme al Afghani

adalah untuk mempersatukan negara Islam ke dalam satu federasi yang mampu menghalau

campur tangan Eropa dan mewujudkan kembali kejayaan Islam. Sedangkan tujuan utama

Jamaah Ikhwanul Muslimin adalah membangun pribadi Muslim, kemudian menuntut setiap

Muslim agar membina keluarga Muslim dan pada akhirnya akan membentuk masyarakat

Muslim dan negara Islam yang kemudian akan bersatu.

Konsep Pan-Islamisme al-Afghani dan Jamaah Ikhwanul Muslimin ini mampu

memberikan dampak luar biasa bagi dunia Islam. Pendirian Organisasi Konferensi Islam

(OKI) dan Organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi (OPEC) setidaknya terpengruh

akan konsep dari tokoh pembaharu Islam tersebut, terutama Pan-Islamisme al-Afghani.

Bahwa munculnya HAMAS (Harakah al-Muqawwamah al-Islamiyah) adalah hasil (secara tak

langsung) dari gerakan Ikhwanul Musliminnya Hasan al-Banna yang mengembangkan aspek

gerakan dalam ranah politis.

A. Organisasi Konferensi Islam (OKI/OIC)

1. Latar Belakang

Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah organisasi internasional antara

pemerintahan terbesar kedua setelah perserikatan bangsa-bangsa yang memiliki keanggotaan

57 negara yang terbesar di empat benua. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389

H (25 September 1969) dalam pertemuan Pertama Pimpinan Dunia Islam yang


diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid al-Agsa

pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatic Kristen dan Yahudi di Yerusalem. Bahasa resmi

organisasi ini adalah bahasa Arab, Inggris, dan Perancis.

Bendera OKI memiliki latar belakang keseluruhan yang hijau (Simbolis dari Islam).

Dibagian tengah, terdapat bulan sabit merah yang menghadap ke atas dan diselimuti oleh

bulatan putih. Di tengah bulan sabit tersebut tertulis “Allahu Akbar” (Allah Maha Besar) yang

ditulis dalam kaligrafi Arab (http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi-Konfrensi-Islam,

diunduh pada 28 Didember 2010, pukul 01.00 WIB).

2. Keanggotaan

Daftar 1: Nama Negara Anggota OKI

3. Pengamat

a) Negara

Bosnia dan Herzegovina

Afrika Tengah

Thailand

Rusia

Siprus Utara

b) Muslim komunitas/ Organisasi

Front Pembahasan Nasional Moro

c) Lembaga Islam

Konferensi Forum Dialog dan Kerja sama Pemuda Islam (ICYFDC)

Uni Parlemen Negara Anggota OKI (PUOICM)

d) Organisasi Internasional

Liga Negara Arab (LAS)

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

Organisasi kesatuan Afrika (AU)

Organisasi Kerja sama Ekonomi (ECO)

e) Calon Anggota

1. Afganistan 16. Niger 31. Sierra Leone 46. Albania

2. Aljazair 17. Pakistan 32. Bangladesh 47. Azerbaijan

3. Chad 18. Pakistan 33. Gabon 48. Kirgistan

4. Mesir 19. Palestina 34. Gambia 49. Tajikistan

5. Guinea 20. Yaman 35. Guinea-Bissau 50. Turkmenistan

6. Indonesia 21. Senegal 36. Uganda 51. Mozambik

7. Iran 22. Sudan 37. Burkina Faso 52. Kazakhstan

8. Yordania 23. Somalia 38. Kamerun 53. Uzbekistan

9. Kuwait 24. Tunisia 39. Komoro 54. Suriname

10. Lebanon 25. Turki 40. Irak 55. Brunei

11. Libya 26. Bahrain 41. Maladewa 56. Togo

12. Malaysia 27. Oman 42. Djiboute 57. Guyana

13. Mali 28. Qatar 43. Benin 58. Pantai Gading

14. Mauritania 29. Suriah 44. Brunei

15. Maroko 30. Uni Emirat Arab 45. Nigeria


India, dengan jumlah pendududk Muslimnya yang terbesar ke-3 di dunia.

Filipina.

Kabul Island (http://www.oicum.org)

Tujuan

Menurut Piagam OKI, OKI bertujuan untuk:

1. Melestarikan nilai-nilai sosial dan ekonomi Islam:

2. Mempromosikan solidaritas di antara negara anggota;

3. Meningkatkan kerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, ilmiah, dan

politik;

4. Menegakan perdamaian dan keamanan internasional,

5. Menerapkan pendidikan maju, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi.

4. Organisasi dan Manajemen

Sistem OKI terdiri dari:

a. KTT Islam (The Islamic Summit)

• Ia merupakan otoritas tertinggi OKI. Terdiri dari raja, Kepala Negara dan

Pemerintahan Negara anggota.

• Diselenggarakan setiap tiga tahun.

• Bersetuju untuk mengambil keputusan, kebijakan dan memberikan panduan

mengenai semua masalah yang berkaitan dengan realisasi tujuan dan

mempartimbangkan isu-isu lai yang menjadi perhatian negara-negara anggota

dan Ummat.

b. Dewan Menteri Luar Negeri (The Council of Foreign Ministers)

• Ia adalah pertemuan sekali setahun antar Menteri Luar Negeri setiap negara

anggota.

• Bertujuan untuk memeriksa laporan kemajuan untuk pelaksanaan keputusan

yang telah diambil dalam kerngka kebijakan yang ditentukan oleh KTT Islam.

c. Seretariat Jenderal (The General Secretariat)

• Ia adalah lembaga eksekutif OKI, terletak di Jeddah, Arab Saudi.

• Bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan dari dua lembaga

sebelumnya.

• Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat

oleh Konferensi menteri luar negeri untuk jangka waktu empat tahun dan dapat

diperpanjang satu kali saja. Ia dibantu empat Asisten Sekretaris Jederal dan staf

yang berkaitan.

d. Komite tetap (standing Committees)

• Komite Informasi dan budaya (COMIAC).

• Komite kerja sama ekonomi dan perdangangan (COMCEC)

• Komite kerja sama ilmu pemhetahuan dan teknologi (COMSTECH).

• Komite Islam bidang ekonomi, budaya dan sosial

• Komite keuangan

• Lembaga pengendalian keuangan.


e. Organ Kecil OKI (Subsidiary Organs)

▪ Statistik dan penelitian sosial ekonomi dan pusat pelatihan negara-negara

Islam (SESRIC), terletak di Ankara, Turki.

▪ Pusat Penelitian Sejarah, Seni dan Budaya Islam (IRCICA), terletak di

Istanbul, Turki.

▪ Universitas teknologi Islam, terletak di Dhaka, Bangladesh.

▪ Pusat pengembangan perdagangan Islam, terletak di Casablanca, Maroko.

▪ Akademi Fiqh Islam, terletak di Jeddah, Arab Saudi.

▪ Biro Eksekutif Dana solidaritas Islam dan Wakaf, terletak di Jeddah, Arab

Saudi.

▪ Universitas Islam Niger, terletak di Say, Niger.

▪ Universitas Islam Uganda, terletak di Mbale, Uganda.

f. Lembaga Khusus (Specialised Institusions)

• Organisasi Sosial. Pendidikan, Sains dan Budaya Islam (ISESCO), terletak di

Rabat, Maroko.

• Organisasi Penyiaran negara-negara Islam (ISBO) dan Agensi Berita Islam

Internasional (IINA), terletak di Jeddah, Arab Saudi.

g. Lembaga Afiliasi (Affiliated institutions)

• Dewan dangan dan Industri Islam (ICCI), terletak di Karachi, Pakistan.

• Forum Ekonomi Dunia Islam (ISTRI), terletak di Jeddah, Arab Saudi.

• Organisasi Ibu kota dan Kota Islam (OICC), terletak di Jeddah, Arab Saudi.

• Federasi Olahraga Solidaritas Islam yang terletak di Riyadh, Arab Saudi.

• Komite Islam bulan sabit Internasional (ICIC), terletak di Benghazi, Linya.

• Asosiasi Pemilik Kapal Islam (ISA), terletak di Jeddah, Arab Saudi.

• Federasi Dunia Sekolah Arab-Islam Internasional, terletak di Jeddah, Arab

Saudi.

• Asosiasai Bank Islam Internasional (IAIB), terletak di Jeddah, Arab Saudi

• Konferensi Forum Dialog dan Kerja sama Pemuda Isalam (ICYF-DC), terletak

di Istambul, Turki.

• Dewan umum bank Islam dan Lembaga Keuangan (CIBAFI), terletak di

Manama, Bahrain (http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi-Konfrensi-Islam,

diunduh pada 28 Didember 2010, pukul 01.00 WIB).

5. Isu yang Menonjol

a) Pada tanggal 27 Juni 2007, Presiden George W. Bush mengumumkan bahwa

Amerika Serikat akan menghantar seorang utusan (pengamat) ke OKI. Bush

mengatakan bahwa “Utusan khusus kami ini akan mendengar dan belajar dari

perwakilan negara Muslim, dan akan berbagi dengan mereka tentang opini dari

Amerika”. Sada Cumber menjadi wakil Amerika Serikat pada tanggal 3 Maret

2008. Sejumlah 86% negara anggota memilih untuk menolak Amerika Serikat

tentang kebijakan tersebut dalam persidangan PBB.

b) Pada 28 Maret 2008, Organisasi Konferensi Islam mengkritik film Fitnah oleh

anggota parlemen Belanda Geert Wilders yang menampilkan gambar tindak

kekerasan yang mengaitkannya dengan ayat-ayat Alquran.

c) India mengecam OKI karena mengomentari masalah Kashmir.

d) OKI telah mengkritik Thailand bahwa telah terjadi pelanggaran Hak Asasi

Manusia dalam hal budaya dan agama di provinsi mayoritas Muslim di selatan


Thailand. Ini membuat Thailand marah dan menuduh OKI menyebarkan kesalahan

persepsi dan memberi informasi yang salah kepada dunia

(http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi-Konfrensi-Islam, diunduh pada 28

Didember 2010, pukul 01.00 WIB).

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC)

OPEC (singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries) adalah

organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga dan

hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan minyak. OPEK didirikan pada 14 September

1960 di Baghdad, Irak. Saat itu anggota hanya lima negara (Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait

dan Venezuela). Sejak tahun 1965 markasnya bertempat di Wina, Austria

(http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi-Negara-negara-Pengekspor-Minyak-Bumi).

Berdirinya OPEC dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan minyak

multinasional (The Seven Sisters) tahun 1959/ 1960 yang menguasai industri minyak dan

menetapkan harga di pasar internasional. “The Tripoli-Teheran Agreement” antara OPEC dan

perusahaan swasta pada tahun 1970 menetapkan OPEC secara penuh dalam menetapkan pasar

minyak internasional (http://www.opec.org).

Keanggotaan

Organisasi negara pengekspor minyak (OPEC) didirikan di Baghdad, Irak, dengan

ditangdatanganinya perjanjian pada bulan September tahun 1960 oleh lima negara, yaitu

Republik Islam Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Mereka menjadi anggota

pendiri Organisasi.

Kemudian bergabung Qatar (1961), Indonesia (1962), Libya (1962), Uni Emirat Arab

(1967), Aljazair (1969) Nigeria (1971), Ekuador (1973), Gabon (1975) dan Angola (2007).

Dari Desember 1992 sampai bulan Oktober 2007, ekuador menangguhkan keanggotaanya.

Gabon diakhiri keanggotaannya pada tahun 1995. Indonesia menghentikan keanggotaanya

efektif Januari 2009.

Saat ini, Organisasi memiliki 12 negara anggota. Anggaran Dasar atau Statuta OPEC

membedakan antara anggota pendiri dan anggota penuh. Negara yang aplikasinya untuk

keanggotaan telah diterima oleh Konferensi.

Statuta menetapkan bahwa setiap negara ekspor besar bersih minyak mentah, yang

memiliki kepentingan mendasar serupa dengan negara anggota, dapat menjadi anggota penuh

organisasi, jika diterima oleh mayoritas dari tiga-perempat anggota penuh, termasuk yang

concurring suara dari semua anggota pendiri. Statuta juga menyebutkan untuk negara yang

tidak memenuhi syarat keanggotaan penuh, tetapi mengikuti dalam kondisi khusus seperti

yang mungkin ditentukan oleh Konferensi (http://www.opec.org).

Daftar Negara Anggota:

Afrika

• Aljazair (1969)

• Angola (1 januari 2007)

• Libiya (desember 1962)

• Nigeria (Juli 1971)


Asia

• Arab Saudi (Negara pendiri. September 1960)

• Iran (Negara pendiri, September 1960)

• Irak (Negara pendiri, September 1960)

• Kuwait (Negara pendiri, Septenber 1960)

• Qatar (Desember 1961)

• Uni Emirat arab (November 1967)

Amerika Selatan

• Ekuador (1973-1993, kembali menjadi anggota sejak tahun 2007)

• Venezuela (negara pendiri, Septenber 1960)

Anggota yang Keluar

• Gabon (keanggotaan penuh dari 1975-1995)

• Indonesia (anggota dari Desember 1962-Mei 2008). Pada Mei 2008, Indonesia

mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan surat untuk keluar dari OPEC pada akhir

2008 mengingat Indonesia kini telah menjadi importer (sejak 2003) atau net importer dan

tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan.

Kemungkinan jadi Anggota

• Suriah, Sudan, dan Bolivia (ketiga negara ini sudah diundang leh OPEC untuk

bergabung)

• Brazil (ingin bergabung setelah ditemukan cadangan minyak yang besar di Atlantik

(http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi-Negara-negara-Pengekspor-Minyak-Bumi)

Tujuan

Setelah lebih dari 40 tahun berdiri, OPEC telah menerapkan berbagai strategi dalam

mencapai tujuannya. Dari pengalama tersebut OPEC akhirnya menetapkan tujuanyanh hendak

dicapainya yaitu: “preserving and enhancing the role of oil as a prime energy source in

achieving sustainable economic development” melalui:

1. Koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan antara negara anggota;

2. Menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan neraga anggota;

3. Menetapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar intrnasioanl sehingga

tidak terjadi fluktuasi harga;

4. Menjamin incame yang tetap bagi negara-negara produsen minyak;

5. Menjamin suplai minyak bagi konsumen;

6. Menjamin kembalinya modal investor di bidang minyak secara adil

(http://www.opec.org).

Organisasi dan Manajemen

Sesuai dengan Statuta OPEC pasal 9, Organisasi OPEC terdiri dari:

a) Konferensi

Merupakan organ tertinggi yang membuat pertemuan dua kali dalam setahun. Tetapi,

pertemuan extra-ordinary dapat dilaksanakan jika diperlukan. Semua negara anggota harus

terwakilkan dalam konferensi dan tiap negara mempunyai satu hak suara. Keputusan

ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari negara anggota (pasal 11-12). Konferensi OPEC

dipimpin oleh presiden dan wakil presiden OPEC yang dipilih oleh anggota pada saat

pertemuan konferensi (pasal 14). Pasal 15 menetapkan OPEC bertugas merumuskan


kebijakan umum Organisasi dan mencari upaya pengimlementasikan kebijakn tersebut.

Sebagai organisasi tertinggi, pertemuan konperensi OPEC mengukuhkan penunjukan anggota

dewan gubernur dan Sekretaris Jenderal OPEC.

b) Dewan Gubernur

Dewan Gubernur terdiri dari gubernur yang dipilih oleh masing-masing anggota

OPEC untuk duduk dalam dewan yang bersidang sedikitnya dua kali dalam setahun.

Pertemuan ekstraordinari dari dewan dapat berlngsung atas permintaan ketua dewan,

sekretaris jenderal atau 1/3 dari anggota dewan (Pasal 17 dan 18).

Tugas dewan adalah melaksanakan keputusan konferensi; mempertimbangkan dan

memutuskan laporan-laporan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal; memberikan

rekomendasi dan laporan kepada pertemuan Konferensi OPEC; membuat anggaran keuangan

organisasi dan menyerahkan kepada sidang Konferensi setiap tahun; mempertimbangkan

semua laporan keuangan dan menunjuk seorang auditor untuk masa tugas selama 1 tahun;

menyetujui penunjukan direktur divisi, kepala bagian yang diusulkan negara anggota;

menyelenggarakan pertemuan luar biasa Konferensi OPEC dan mempersiapkan agenda

sidang (Pasal 20).

Dewan Gubernur dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua yang berasal dari para

Gubernur OPEC negara anggota dan yang disetujui oleh pertemuan Konferensi OPEC untuk

masa jabatan selama 1 tahun (Pasal 21).

c) Sekretariat

Sekretariat adalah pelaksana eksekutif OPEC, terletak di Wina, juga berfungsi sebagai

markas organisasi, sesuai dengan ketentuan dalam Statuta OPEC. Sekretaris Jenderal adalah

wakil resmi dari organisasi yang dipilih untuk periode 3 tahun dan dapat diperpanjang satu

kali untuk periode yang sama. Sekretaris Jenderal harus berasal dari salah satu negara

anggota.

Ia bertanggung jawab atas pelaksanaan semua resolusi yang disahkan oleh Konferensi dan

melaksanakan semua keputusan yang dibuat oleh Dewan Gubernur.

Sekretariat terdiri dari Sekretaris Jenderal serta staf yang diperlukan dalam organisasi.

Lebih lanjut terdiri dari Kantor Sekretaris Jenderal. Kantor Hukum, Divisi Riset dan layanan

dukungan divisi. Sekretariat mulanya didirikan pada tahun 1961 di Jenewa, Swiss. Pada bulan

April 1965, Konferensi OPEC ke-8 dan pemerintahan Austria telah menyetujui (dalam

Perjanjian Host) untuk memindahkan markas OPEC ke kota Wina pada tanggal 1 September

1965.

d) Keuangan/Kontribusi

Anggaran OPEC diusulkan setiap tahun pada pertemuan konferensi OPEC anggaran

yang telah disetujui akan dibiayai bersama (on an equal basis) oleh seluruh anggota setelah

mempertimbangkan sumbangan kontribusi dari Associate Member (Pasal 37-38), sementara

Associate Member diwajibkan membayar kontribusi tahunan yang jumlahnya tetap.

Isu-isu Penting

Dalam kaitannya dengan World Summit on Sustainable Development di bidang

energi, OPEC menaruh perhatian pada isu target kuantitatif pencarian “renewable”,

mengambil kebijakan pada tingkat nasional untuk penetapan jadwal penghilangan subsidi

energi; pengembangan dan pelaksanaan tindakan dalam kerangka komite pembangunan

berkelanjutan termasuk malalui kemitraan pemerintah dan swasta.


Berkaitan dengan implikasi negosiasi perdagangan multilateral pasca Doha, OPEC

mengantisipasi isu, seperti “Trade-related Investment Measures”, Subsidy and Countervailing

Measures, anti-dumping, regional integration and technical barriers to trade.

OPEC menyadari perlunya dijaga security of supply sesuai statutanya tapi juga harus

menjaga security of demand. Dalam hal ini peran OPEC sebagai stabilisator pasar minyak

harus dicermati.

PENUTUP

Pada hakikatnya bahwa stabilitas politik dalam negeri menjadi faktor penting untuk

menjaga upaya integrasi tetap terjaga. Karena koherensi politik domestik yang rendah hampir

menggangu proses kesatuan yang ada. Sistem negara yang demokratis juga lebih cenderung

untuk berintegrasi dan bekerja sama. Sistem demokrasi dinilai lebih akomodatif dan

representatif untuk suatu kerja sama yang langgeng.


DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Anbari, Khalil ibn Ali ibn Muhammad. (2008). Sistem Politik Islam. Terj. Mat Taib bin

Pa. Selangor: Telaga Biru.

Al-Usairy, Ahmad. (2008). Sejarah Islam Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX. Jakarta:

Akbar Media Eka Sarana.

Amal, Taufik Adnan. (2004). Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria. Jakarta:

Pustaka Alvabet.

Azzam, Abdullah. (2009). Turki Negara Dua Wajah Pengkhianatan Ataturk terhadap Dunia

Islam. Kuala Lumpur: Alam Raya.

Budiardjo, Miriam. (2008) Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama.

Dault, Adhyaksa. (2005). Islam dan Nasionalisme. Jakarta: Pustaka Al-Kauthar.

Department of Research, Analysis and Information Technology ministry of Foreign Affairs.

(2010). Qatar Year Book 2009. Doha: Maret.

Djazuli. (2007). Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu

Syariah. Jakarta: Prenata Media Group.

Esposito, Jhon L. dan Jhon O.Voll. (1995). Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem

dan Prospek, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Penerbit Mizan.

Esposito, Jhon L. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic WorldDunia Islam

Modern.

Esposito, John L. (2002). Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern. Bandung: Mizan Dian

Semesta.

Hakim, Masykur, Pemikiran Politik Islam Modern, (Jakarata: Pelita insani, 2002) cet.1

Halim, Abdul. (2005). Negeri-negeri yang Terjajah. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Pulungan, J. Suyutthi. (2002). Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, PT

RajaGrafindo Persada Jakarta.

Kedutaan Besar Republik Iran. (1980). Republik Islam Iran: Selayang Pandang.

Lubis, Amany, dkk. (2005). Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: PSW UIN Jakarta.

Mahmood, Tahir. (2002). Family Low Reform in the Muslim Word. Bombay: N. M Tripathi

PVT.LT.

Nasution, Harun dan Azyumardi Azra. (1985). Perkembangan Modern Islam. Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia.

Pena, Tim Prima. (2006) Kamus Ilmiah Populer Referensi Ilmiah Ideologi, Politik, Hukum,

Ekonomi, Budaya dan Sains. Surabaya: Gitamedia Press.

Priyanta, Haris (2009). Kebiadaban Zionisme Israel. Bandung: Mizan Media Utara.

Pulungan, Suyuthi. (1994). Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta:

RajaGrafindo Persadah.

Reid, Anthony.

Shaleh, Muhsin Muhammad. (2002). Palestina, Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi.

Jakarta: Gema Insani Press.

Sjadzali, Munawir. (2008). Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI Press.

Tajul Arifin dan Cik Hasan Bisri, Muslim Famili law ini Asian and African Countries,

Bandung: Research Center IAIN,

The Constitution of Iraq. (1958).

Thohir, Ajid. (2009). Studi Kawasan Dunia Islam Perspektif Etno-linguistik dan Geo-politik.

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Vaezi, Ahmed. (2006). Agama Politik nalar Politik Islam. Jakarta: Citra.

Yamani. (2003). Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomaeni. Bandung: Mizan.

Yatim, Badri. (1994). Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.


Internet:

http://abuthalib.wordpress.com/2009/08/16/wilayah-al-faqih-dalam-konstitusi-iran/.

http://akrabsenada.site40.net/11ipabab2.html.

http://blog.mitrasites.com.blogspot/sejarah,nasionalisme-dichechnya.html.

http://cerminsejarah.blogspot.com.

http://corpusalienum.multiply.com/journal/item/487/akp-turki-islam-yes-sekulerismeyes.

http://en.wikipadia.org/wiki/republic-of-afghanistan.

http://en.wikipedia.org/wiki/kuwait.

http://file.upi.edu/direkori/b%20-%20fpips/m%20k%20d%20u/195504281988031%20-

%20makhmud%20syafei/usmani%20muda.

http://forumgurusejarah.blogspot.com/2010/06/sejarah-uni-emirat-arab.html sunday, juni 20,

2010.

http://go.worldbank.org/n4idjdkg0.

http://gurumuda.com/bse/gerakan-nasionalisme-mesir.

http://id.wikipedia.org/wiki/ organisasi-konferensi-islam

http://id.wikipedia.org/wiki/arab-saudi#etimologi.

http://id.wikipedia.org/wiki/bangladesh.

http://id.wikipedia.org/wiki/kosovo.

http://id.wikipedia.org/wiki/lebanon#etimologi.

http://id.wikipedia.org/wiki/organisasi-negara-negara-pengekspor-minyak-bumi.

http://id.wikipedia.org/wiki/pakistan.

http://id.wikipedia.org/wiki/qatar.

http://id.wikipedia.org/wiki/republik-srpska.

http://indonesia.irib.ir/indek.php?option=com-content&task=view&id=16025&itemid=30.

http://juswan44.multiply.com/journal/item/80/muslim-garis-keras-memenangkan-pemilu-

kuwait.

http://mahir-al-hujjah.blogpot.com/2009/04/kedudukan-islam-di-dalam-parlembagaan.html.

http://muhammadzullifan.multiply.com/journal/item/22.

http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/perikatan-perdata.html.

http://ryusnider.multiply.com/journal/item/10.

http://sawungteteh77.multiply.com/reviews/item/42.

http://wikipediarepublicturki/kejatuhankhalifahusmani/html.

http://www.answers.com/topic/pakistan.

http://www.commongroundnews.org/article.php?id=20750&lan=ba&sid=1&sp=0

http://www.da.gov.kw/eng/articles/artile-on-kuwait-liberation-day.php.

http://www.da.gov.kw/eng/kuwaitinfo/political.php.

http://www.eramuslim.com/berita/analisa/referendum-turki-akhir-krisis-identitas-negeri-

sekuler.htm

http://www.eramuslim.com/berita/dunia/mantan-pemimpin-fis-serukan-boikot-pemilu-

aljazair.

http://www.fatihsyuhud.com/arab-dan-demokrasi/.

http://www.fib.ui.ac.id/index.php?option=com-content&view=article&id=91:kemalisme-

budaya-dan-negara-turki&catid=39:artikel-ilmiah&ilmid=1227lang=in-id.

http://www.ikhwanscope.net/main/2009/12/18/the-internet-and -islamist-politics-in-jordan-

morocco-and-egypt.

http://www.infoplease.com/word/leaders/kuwait.html.

http://www.jabalihud.com/index.php?option=com-content&view=article&id=116:profil-

muammar-qaddafi-qsinga-tuaq-dari-libya&catid.

http://www.kbridoha.com/library/profilnegaraqatar-0406.pdf.

http://www.my-world-guide.com/country/191.

http://akrabsenada.site40.net/11ipabab2.html

http://en.weikipedia.org/wiki/Kuwait-

http://file.upi.edu/Direkori/B%20-%20FPIPS/M%20K%20D%20U/195504281988031%20-%20MAKHMUD%20SYAFE'I/USMANI%20MUDA%20DAN520IDE%20PEMBAHARUANNYA.pdf

http://file.upi.edu/Direkori/B%20-%20FPIPS/M%20K%20D%20U/195504281988031%20-%20MAKHMUD%20SYAFE'I/USMANI%20MUDA%20DAN520IDE%20PEMBAHARUANNYA.pdf

http://forumgurusejarah.blogspot.com/2010/06/sejarah-uni-emirat-arab.html

http://gurumuda.com/bse/gerakan-nasionalisme-mesir

http://id.wikipedia.org/wiki/Arab-saudi#Etimologi

http://id.wikipedia.org/wiki/Kosovo

http://id.wikipedia.org/wiki/lebanon#etimologi

http://id.wikipedia.org/wiki/Qatar

http://indonesia.irib.ir/indek.php?option=com-content&task=view&id=16025&Itemid=30

http://mahir-al-hujjah.blogpot.com/2009/04/kedudukan-islam-di-dalam-parlembagaan.html

http://muhammadzullifan.multiply.com/journal/item/22

http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/perikatan-perdata.html

http://ryusnider.multiply.com/journal/item/10

http://sawungteteh77.multiply.com/reviews/item/42

http://www.commongroundnews.org/article.php?id=20750&lan=ba&sid=1&sp=0

http://www.jabalihud.com/index.php?option=com-content&view=article&id=116:profil-muammar-gaddafi-qsinga-tuaq-dari-libya&catid

http://www.jabalihud.com/index.php?option=com-content&view=article&id=116:profil-muammar-gaddafi-qsinga-tuaq-dari-libya&catid


http://www.oicun.org/

http://www.opec.org/

http://www.republika.co.id/koran-detail.asp?id=328774&kat-id=7.

http://www.sasak.net/modules/news/article.php?storyid=1415.http://aliadhar.blogdetik.com/2

009/06/28/mustafa-kemal-ataturk/.

http:anomalisemesta.blogspot.com/2007/10/artikel-06.html.

http:id.wikipedia.org/wiki/otoritas-nasional-palestina.html.

http:id.wikipedia.org/wiki/sejarah-chechnya.

http:www.oocities.com.

https://wwcia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html

https:www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html

www-afghan-politics.org/reference/contitution/constitution.

http://www.oicun.org/

http://www.opec.org/

http://www.republika.co.id/koran-detail.asp?id=328774&kat-id=7

http://www.sasak.net/modules/news/article.php?storyid=1415

https://wwcia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html



Glosarium

1. Bikameral: Sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas dua kamar atau dua

badan legislatif, yakni DPR dan DPD.

2. Budaya Politik: Suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki

kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan

kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

3. Dekolonisasi: Penghapusan daerah jajahan.

4. Demokrasi: Sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh

warga negara dalam pengambilan keputusan/rakyat bertindak sebagai pemegang

kekuasaan tertinggi.

5. Eksekutif: Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang/rule application function.

6. Emirat: Pemerintahan (negeri, negara) yang dikepalai oleh seorang emir.

7. Federasi: Gabungan beberapa negara bagian yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat

yang mengurus hal mengenai kepentingan nasional seluruhnya (seperti keuangan,

urusan luar negeri, dan pertahanan).

8. Feodalisme: Sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar

kepada golongan bangsawan.

9. Ideologi: Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang

memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.

10. Kekhalifahan: Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah yang menaungi

seluruh umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

11. Konstitusionalisme: Suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan

pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggara negara tidak sewenang-wenang atau

otoriter.

12. Legislatif: Kekuasaan membuat undang-undang/ rule making function.

13. Monarki: Bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh Raja.

14. Nasionalisme: Paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat

cinta tanah air.

15. Pan Islamisme: Paham politik yang lahir pada saat Perang Dunia I dan berkembang

menjadi gerakan mempersatukan umat Islam di bawah satu wadah/organisasi Islam.

16. Parlementer: Sistem pemerintahan di mana parlementer memiliki kewenangan dalam

mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan.

17. Partai Politik: Perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik

tertentu.

18. Politik Aliran: Suatu kelompok masyarakat yang tergabung dalam ormas yang

memiliki suatu pemersatu berupa partai politik dalam suatu negara.

19. Politik Islam: Suatu cara untuk mempengaruhi anggota masyarakat, agar berperilaku

sesuai dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya.

20. Pranata Hukum: Suatu tatanan/pedoman perilaku kehidupan untuk mewujudkan

keamanan dan ketertiban masyarakat (social order).

21. Pranata Sosial: Sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun

kegiatan anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok manusia.

22. Presidensial: Sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif

dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

23. Reformasi: Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau

agama) dalam suatu masyarakat atau negara.

24. Revolusi: Perubahan ketatanegaraan (pemerintah atau keadaan sosial) yang dilakukan

dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan senjata).


25. Sekulerisme: Sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan

negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan.

26. Sistem Politik: Interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan

dan pengambilan kebijakan yang mengikat tentang kebaikan bersama antara

masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu.

27. Sosialisme: Ajaran atau paham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta,

benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara.

28. Suksesi: Proses pergantian kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

29. Trias Politika: Teori pemisahan kekuasaan, dibagi menjadi tiga jenis kekuasaan yaitu,

eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

30. Unikameral: Sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen

atau lembaga legislatif.

31. Yudikatif: Kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang/rule

adjudication function.


TENTANG PENULIS

Amany Lubis terlahir di Kairo, Mesir, 22 Desember 1963

dari ayahanda Tapanuli Selatan dan ibunda Mesir. Kemampuan

berbahasa asing (Arab-Inggris-Perancis) mengantarkannya berhasil

menjadi Penerjemah Bersumpah sejak tahun 1997 berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ia

menyelesaikan jenjang Sarjana Strata 1 (Licence) di Universitas Al-

Azhar Cabang Putri Kairo, Mesir, dari Fakultas Humaniora Jurusan

Bahasa dan Terjemah Langsung pada tahun 1988, sekaligus menjadi

lulusan terbaik pada angkatannya. Pendidikan jenjang magister (S2)

ditempuhnya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (kini UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta) dan selesai pada tahun 1993 dengan judul tesis

Sultan Muhammad ibn Qalawun dan Peranannya dalam Sejarah Islam. Ia meraih gelar

doktor juga di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002 pada

bidang Sejarah dan Peradaban Islam. Disertasinya, setelah diterbitkan dengan judul Sistem

Oligarki dalam Sejarah Islam, dan telah meraih Juara Kedua dalam Perlombaan Disertasi

Terbaik Nasional oleh Departemen Agama RI. Sejak tahun 2006 ia menjabat Guru Besar

(Profesor) bidang Sejarah Politik Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Pekerjaan lain yang dilakukannya adalah menjadi Wakil Pimpinan Redaksi Majalah

Bulanan Alo Indonesia yang berbahasa Arab sejak 1998 sampai dengan sekarang; Dosen

Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Studi Islam, Politik Islam, dan Sejarah Kebudayaan Islam pada

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak 1993-sekarang; Instuktur

Pelajaran Bahasa Arab Melalui Televisi di TVRI 1990-2000; Dosen Fakultas Syari’ah,

Ushuluddin, dan Tarbiyah pada Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta sejak 1989 hingga 2006;

Dosen Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak 2003 hingga kini;

Pengajar Kursus Bahasa Arab pada Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Cilandak Jakarta 1996-

1998; dan Konsultan dan Ketua Program Madrasah Islam Negeri Al-Azhar Asy-Syarif

Pondok Pinang (Cabang Kairo) 2000-2002. Sejak 2009, ia mengajar di Sekolah Strategik

Global Universitas Indonesia Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam untuk

mata kuliah Sejarah Kawasan Timur Tengah dan Kebudayaan dan Masyarakat di Timur

Tengah.

Amany Lubis meneliti, menulis, menerjemah, mengedit, dan menerbitkan karya di berbagai

permasalahan agama, sosial, budaya, pendidikan, sejarah, politik, dakwah, gender, bahasa,

dan lain sebagainya. Ia mendapat tugas dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menjalin

kerja sama di bidang pendidikan dan budaya dengan berbagai universitas di Dunia Arab,

seperti di Mesir (2000), Syria (2004), Qatar (2004), Lebanon (2004). Ia pernah menjabat

sebagai Deputi Direktur Pengembangan Lembaga Sekolah Pascasarjana UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta (2008-2011) dan menjadi Direktur Eksekutif Kantor Cabang Asia

Tenggara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Islamic Universities League (Rabita al-


Jamiat al-Islamiya) yang berpusat di Kairo (2003 hingg kini) dan menjadi anggota Majlis

Fatwa Emirat di Abu Dhabi sejak 2016 hingga kini. Di samping itu, ia ingin menjadi saksi

hidup bagi banyak peristiwa penting dunia dan pelaku sejarah, sehingga ia sering bepergian

ke manca negara. Pengalamannya ke luar negeri dilakukannya ke Malaysia, Thailand,

Filipina, Mesir, Saudi Arabia, Syria, Lebanon, Turki, Iran, Kuwait, Qatar, Yordania, Maroko,

Belanda, Spanyol, Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan lainnya.

.Ciputat, 21 Agustus 2018

Prof. Dr. Amany Lubis, MA

Documents

SEJARAH POLITIK ISLAM MODERN