1

Sejarah Pendidikan Islam Pada Masa

Penjajahan Sampai Sekarang Oleh : Irvanuddin

Disampaikan Pada Kegiatan Perkuliahan

Mata Kuliah “Sejarah Pendidikan Islam”

Tanggal 24 November 2011, Universitas Al-Washliyah Medan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Meneliti sejarah bangsa Indonesia tidak akan lepas dari umat islam, baik dari

perjuangan melawan penjajah maupun dalam lapangana pendidikan. Melihat kenyataan

betapa bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam mencapai keberhasilan dengan

berjuang secara tulus ikhlas mengabdikan diri untuk kepentingan agamanya disamping

mengadakan perlawanan militer.

Perlu diketahui bahwa sejarah pendidikan islam di Indonesia mencakup fakta-fakta

atau kejadian –kejadian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan

pendidikan islam di Indonesia, baik formal maupun non formal. Yang dikaji melalui

pendekatan metode oleh sebab itu pada setiap disiplin ilmu jelas membutuhkan

pendekatan metode yang bisa memberikan motivasi dan mengaktualisasikan serta

memfungsikan semua kemampuan kejiwaan yang material, naluriah, dengan ditunjang

kemampuan jasmaniah, sehingga benar-benar akan mendapatkan apa yang telah

diharapkan.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah kami yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendidikan islam pada masa penjajahan belanda?

2. Bagaimana pendidikan islam pada masa penjajahan jepang?

3. Bagaimana pendidikan islam pada masa kemerdekaan hingga sekarang?

3. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan makalah kami, kami mempunyai beberapa tujuan antara lain

sebagai berikut:

2

a. Untuk mengetahui lebih dalam tentang sejarah pendidikan islam pada masa

penjajahan sampai sekarang ini.

b. Untuk melengakapi tugas mata kuliah “Sejarah Pendidikan Islam”.

c. Mudah-mudahna bermanfaat bagi pemakalah khususnya dan pembaca pada

umumnya.

B. Pembahasan

1. Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda

Pada masa VOC, yang merupakan sebuah kongsi (perusahaan) dagang, kondisi

pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan

komersial. Berbeda dengan kondisi di negeri Belanda sendiri dimana lembaga

pendidikan dikelola secara bebas oleh organisasi-organisasi keagamaan, maka selama

abad ke-17 hingga 18 M, bidang pendidikan di Indonesia harus berada dalam

pengawasan dan kontrol ketat VOC. Jadi, sekalipun penyelenggaraan pendidikan tetap

dilakukan oleh kalangan agama (gereja), tetapi mereka adalah berstatus sebagai pegawai

VOC yang memperoleh tanda kepangkatan dan gaji. Dari sini dapat dipahami, bahwa

pendidikan yang ada ketika itu bercorak keagamaan (Kristen Protestan).

Pada akhir abad ke-18, setelah VOC mengalami kebangkrutan, kekuasaan Hindia

Belanda akhirnya diserahkan kepada pemerintah kerajaan Belanda langsung. Pada masa

ini, pendidikan mulai memperoleh perhatian relatif maju dari sebelumnya. Beberapa

prinsip yang oleh pemerintah Belanda diambil sebagai dasar kebijakannya di bidang

pendidikan antara lain:

a. Menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agama tertentu.

b. Memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak

mampu mandiri atau mencari penghidupan guna mendukung kepentingan

colonial.

c. Sistem pendidikan diatur menurut pembedaan lapisan sosial, khususnya yang

ada di Jawa.

d. Pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang

dapat dimanfaatkan sebagai pendukung supremasi politik dan ekonomi

pemerintah kolonial.

Maka pada tahun 1901 munculah apa yang disebut dengan politik ETIS yakni

politik balas budi bangsa Belanda kepada Indonesia. Pencetus politik ini adalah Van

Deventer, yang kemudian politik ini dikenal juga dengan Trilogi Van Deventer. Secara

umum isi dari politik ETIS ini ada tiga macam yaitu, Education (pendidikan), Imigrasi

3

(perpindahan penduduk) dan Irigasi (pengairan). Yang akan dikupas adalah mengenai

education atau pendidikan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan islam pada zaman kolonial belanda

tidak mendapat rintangan.hal ini ditandai dengan bermunculanya lembaga-lembaga

pendidikan yang semuanya berjalan dengan lancar walaupun terlihat abiturienya tidak

bisa diterima oleh mereka dan yakin kalau kesadaran dari pihak islam telah timbul

untuk tidak bekerja pada belanda yang telah menjadi perintang kemajuan bangsa.

Kenyataan seperti ini sayang msih berlaku sampai sekarang sehingga orang-orang islam

kurang berperan dalam pemerintahan. “Hal ini tentu penyebabnya adalah melemahnya

kekuatan politik islam walaupun islam di indonesia mencapai jumlah yang sangat

banyak”1.

2. Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Jepang

Pendidikan islam zaman penjajahan jepang dimulai pada tahun 1942-1945, sebab

bukan hanya belanda saja yang mencoba berkuasa di Indonesia.

“Dalam perang pasifik (perang dunia ke II), jepang memenangkan peperangan pada

tahun 1942 berhasil merebut indonesia dari kekuasaan belanda. Perpindahan kekuasaan

ini terjadi ketika kolonial belanda menyerah tanpa sayarat kepada sekutu”2. “Penjajahan

jepang di indonesia mempunyai konsep hokko ichiu (kemakmuran bersama asia raya)

dengan semboyan asaia untuk asia”3.Jepang mengumumkan rencana mendirikan

lingkungan kemakmuran bersama asia timur raya pada tahun 1940. Jepang akan

menjadi pusat lingkungan pengaruh atas delapan daerah yakni: manchuria, daratan cina,

kepuluan muangtai, malaysia, indonesia, dan asia rusia. Lingkungan kemakmuran ini

disebut dengan hakko I chi-u (delapan benang dibawah satu atap).

Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang

mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini.

Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat

dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan pasifik.

Setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang selanjutnya menyerang

Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942. Sejak itulah Jepang

kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi

luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain: 1 Drs Rohidin Wahab,Sejarah Pendidikan Islam di indonesia (Bandung:Alfabeta,2004) hal 17 2 Suwendi, sejarah dan pemikiran pendidikan islam (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004), hal 85 3 Redja mudyaharjo, pengantar pendidikan (jakarta : PT Grafindo Persada, 2001 ),hal 267

4

a. Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan

menggantikan Bahasa Belanda.

b. Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan

berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda.

Sementara itu terhadap pendidikan Islam, Jepang mengambil beberapa kebijakan

antara lain:

a. Mengubah Kantoor Voor Islamistische Zaken pada masa Belanda yang

dipimpin kaum orientalis menjadi Sumubi yang dipimpin tokoh Islam sendiri,

yakni K.H. Hasyim Asy’ari.

c. Pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang.

d. Mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar

seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan K.H. Zainal Arifin.

e. Mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan

K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan Bung Hatta.

f. Diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan Pembela

Tanah Air (PETA) yang belakangan menjadi cikal-bakal TNI di zaman

kemerdekaan

g. Diizinkannya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) terus beroperasi, sekalipun

kemudian dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia

(Masyumi) yang menyertakan dua ormas besar Islam, Muhammadiyah dan

NU. Lepas dari tujuan semula Jepang memfasilitasi berbagai aktivitas kaum

muslimin ketika itu, nyatanya hal ini membantu perkembangan Islam dan

keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan.

3. Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama (1945-1965)

Revolusi nasional meletus pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam bentuk proklamasi

kemerdekaan. Dengan ini tercapailah kemerdekaan yang diidam-idamkan oleh rakyat

Indonesia. Proklamasi mematahkan belenggu penjajahan dan menciptakan hidup baru di

berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan dirasakan perlu mengubah sistem

pendidikan yang sesuai dengan suasana baru. Pada bulan Oktober 1945 para ulama di

Jawa memproklamasikan perang jihad fisabilillah terhadap Belanda / sekutu. Hal ini

berarti memberikan fatwa kepastian hukum terhadap perjuangan umat Islam. Isi fatwa

tersebut adalah sebagi berikut:

a. Kemerdekaan Indonesia wajib dipertahankan.

5

b. Pemerintah RI adalah satu-satunya pemerintah sah yang wajib dibela dan

diselamatkan.

c. Musuh- musuh RI (belanda / sekutu), pasti kan menjajah kembali bangsa

Indonesia. Karena itu, kita wajib mengangkat senjata terhadap mereka.

d. Kewajiban-kewajiban tersebut diatas adalah jihad fisabilillah.

Ditinjau dari segi pendidikan rakyat maka fatwa ulama tersebut besar sekali artinya.

Fatwa tersebut memberikan faedah sebagai berikut.

a. Para ulama dan santri-santri dapat mempraktekan ajaran jihad fisabilillah yang

sudah dikaji bertahun-tahun dalam pengajian kitab suci Fikih di pondok atau di

madrasah.

b. Pertanggung jawaban mempertahankan kemerdekaan tanah air itu menjadi

sempurna terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan Yang Mahaesa.

Pendidikan agama Islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh

pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu, pendidikan agama sebagai

pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-

sendiri di masing-masing daerah.

Pada tahun 1950 ketika kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh wilayah

Indonesia, maka rencana pendidikan makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia

bersama yang dipimpin oleh professor Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan

Mr. Hadi dari departemen P&K hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan pada

bulan Januari 1951 isinya ialah:

a. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar).

b. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat misalnya di Sumatera,

Kalimantan maka pendidikan Agama diberikan mulai kelas 1 SR dengan catatan

bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan

sekolah yang lain yang pendidikan agamanya diberikan muali kelas IV.

c. Di sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan)

diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.

d. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sebanyak 10 orang dalam 1

kelas dan mendapat izin dari orang tua dan walinya.

e. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan menteri pendidikan

agama ditanggung oleh Departemen Agama.

6

4. Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru (1966-1998)

Sejak ditumpasnya G 30 S/PKI pada tanggal 1 oktober 1965 bangsa Indonesia telah

memasuki pase baru yang diberi nama Orde Baru. Perubahan Orde Lama menjadi Orde

Baru berlangsung melalui kerjasama erat antara pihak ABRI atau tentara dan gerakan-

gerakan pemuda yang disebut angkatan 1966. Sejak tahun 1966 para pemuda dam

mahasiswa melakukan demontrasi dijalan-jalan sebagian secara spontan sebagian lagi

atas perencanaan pihak lain mula-mula memprotes segala macam penyalahgunaan

kekuasaan sampai protes terhadap Soekarno.

Sebagaimana dikemukakan diatas MPRS pada tahun 1966 telah bersidang. Pada

waktu itu sedang dilakukan upaya untuk membersihkan sisa-sisa mental G 30 S/ PKI.

Dalam keputusannya bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuan. Dengan

demikian sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari Sekolah

Dasar sampai Perguruan Umum Negeri di seluruh Indonesia.

Sejak tahun 1966 telah terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik

menyangkut kehidupan sosial, agama maupun politik. Periode ini disebut zaman Orde

Baru dan zaman munculnya angkatan baru yang disebut angkatan 66. pemerintah Orde

Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakannya

secara murni dan konsekuen. Pemerintah dan rakyat membangun manusia seutuhnya

dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan tekad dan semangat tersebut,

kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya, makin memperoleh tempat yang

kuat dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya.

Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN sejak tahun 1973 hingga sekrang,

selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah

negeri dalam semua jenjang pendidikan, bahkan pendidikan agama sudah

dikembangkan sejak Taman Kanak-Kanak (Bab V pasal 9 ayat 1 PP Nomor 2 Tahun

1989).

5. Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi

Program peningkatan mutu pendidikan yang ditargetkan oleh pemerintah Orde Baru

akan mulai berlangsung pada Pelita VII terpaksa gagal, krisis ekonomi yang

berlangsung sejak medio Juli 1997 telah mengubah konstelasi politik maupun ekonomi

nasional. Secara politik, Orde Baru berakhir dan digantikan oleh rezim yang

menamakan diri sebagai “Reformasi Pembangunan” meskipun demikian sebagian besar

roh Orde Reformasi masih tetap berasal dari rezim Orde Baru, tapi ada sedikit

perubahan, berupa adanya kebebasan pers dan multi partai.

7

Dalam bidang pendidikan kabinet reformasi hanya melanjutkan program wajib

belajar 9 tahun yang sudah dimulai sejak tahun 1994 serta melakukan perbaikan sistem

pendidikan agar lebih demokratis. Tugas jangka pendek Kabinet Reformasi yang paling

pokok adalah bagaimana menjaga agar tingkat partisipasi pendidikan masyarakat tetap

tinggi dan tidak banyak yang mengalami putus sekolah.

Dalam bidang ekonomi, terjadi krisis yang berkepanjangan, beban pemerintah menjadi

sangat berat. Sehingga terpaksa harus memangkas program termasuk didalamnya

program penyetaraan guru-guru dan mentolerir terjadinya kemunduran penyelesaian

program wajib belajar 9 tahun.

6. Pendidikan Islam Masa Sekarang (Depan)

Prospek pendidikan Islam pada masa sekarang dan mendatang, harus pula dikaji dan

diteropong melalui lensa realitas pendidikan islam di Indonesia yang ada pada hari ini.

Melihat kendala yang dihadapi oleh pendidikan nasional, minimal telah terpantul sinar

yang juga menggambarkan tentang kondisi pendidikan Islam di Indonesia pada masa

kini. Adapun kendala tersebut berupa:

a. Kurikulum yang belum mantap, terlihat dari beragamnya jumlah presentasi

untuk pelajaran umum dan agama pada berbagai sekolah yang berlogo Islam.

b. Kurang berkualitasnya guru, yang dimaksud disini adalah kurang kesadaran

professional, kurang inofatif, kurang berperan dalam pengembangan pendidikan,

kurang terpantau.

c. Belum adanya sentralisasi dan disentralisasi.

d. Dualisme pengelolaan pendidikan yaitu antara Depag dan Depdikbud.

e. Sisa-sisa pendidikan penjajahan yang masih ditiru seperti penjurusan dan

pemberian gelar.

f. Kendali yang terlalu ketat pada pendidikan tinggi.

g. Minimnya persamaan hak dengan pendidikan umum

h. Minimnya peminat sekolah agama karena dipandang prospeknya tidak jelas.

Beberapa strategi yang perlu dicanangkan untuk memprediksi pendidikan Islam

masa depan adalah sebagai berikut.

a. Strategi sosial politik

Menekankan diperlukannya merinci butir-butir pokok formalisasi ajaran Islam di

lembaga-lembaga negara melalui upaya legal formalitas yang terus menerus oleh

gerakan Islam terutama melalui sebuah partai secara eklusif khusus bagi umat Islam

termasuk kontrol terhadap aparatur pemerintah. Umat Islam sendiri harus mendidik

8

dengan moralitas Islam yang benar dan menjalankan kehidupan islami baik secara

individu maupun masyarakat.

b. Strategi Kultural

Dirancang untuk kematangan kepribadian kaum muslimin dengan memperluas

cakrawala pemikiran, cakupan komitmen dan kesadaran mereka tentang kompleksnya

lingkungan manusia.

c. Strategi Sosio cultural

Diperlukan upaya untuk mengembangkan kerangka kemasyarakatan yang

menggunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Beberapa prinsip yang oleh pemerintah Belanda diambil sebagai dasar kebijakannya

di bidang pendidikan antara lain:

a. Menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agama tertentu.

b. Memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak

mampu mandiri atau mencari penghidupan guna mendukung kepentingan

colonial.

c. Sistem pendidikan diatur menurut pembedaan lapisan sosial, khususnya

yang ada di Jawa.

d. Pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat

yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung supremasi politik dan ekonomi

pemerintah kolonial.

Jepang menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi

luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan

menggantikan Bahasa Belanda

b. Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan

berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda.

Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan. Namun

pendidikan yang ada di Indonesia wajib mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh

Belanda. Dalam hal ini, Belanda menerapkan pendidikan di Indonesia dengan tujuan

menjadikan rakyat Indonesia sebagai pekerja bagi orang Belanda dengan gaji atau upah

yang tidak setimpal.

9

Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan yang ada di Indonesia dikelola oleh

Jepang. Dalam hal ini, rakyat indonesia diberikan pendidikan agar mampu mendukung

kemenangan militer Jepang dalam peperangan pasifik.

Pada masa orde lama, pendidikan di Indonesia masih bersifat kedaerahan. Dalam hal

ini, pendidikan pada orde lama hanya mementingkan daerah masing-masing.

Pada masa orde baru, pendidikan di indonesia mulai berkembang, hal ini dapat

dilihat dari sistem pendidikan yang sudah nasional dan tidak bersifat kedaerahan lagi.

Sehingga rakyat Indonesia berhak untuk menempuh pendidikan dari daerah yang satu

ke daerah yang lain.

Pada masa reformasi, kabinet reformasi melanjutkan program wajib belajar 9 tahun

yang sudah dimulai sejak tahun 1994 M serta melakukan perbaikan sistem pendidikan

yang lebih demokratis.

Pada masa sekarang ini, pendidikan di Indonesia sudah lebih maju. Hal ini ditandai

dengan adanya sistem kurikulum dalam dunia pendidikan. Namun pendidikan di

Indonesia belum mampu menerapkan kurikulum yang tepat bagi pendidikan yang ada di

Indonesia.

2. Saran

Dalam penulisan makalah kami, kami mempunyai saran sebagai berikut:

a. Kita sebagai umat islam, harus mempunyai rasa nasionalisme terhadap bangsa

dan negara terutama dalam dunia pendidikan.

b. Sebagai mahasiswa kependidikan islam, sudah seharusnya kita mempelajari

Sejarah Pendidikan Islam.

D. Daftar Pustaka

1. Drs Rohidin Wahab,Sejarah Pendidikan Islam di indonesia

(Bandung:Alfabeta,2004).

2. Suwendi, sejarah dan pemikiran pendidikan islam (Jakarta : PT Grafindo

Persada, 2004).

3. Redja mudyaharjo, pengantar pendidikan (jakarta : PT Grafindo Persada, 2001).