Sejarah Awal Persebaran Manusia ke Penjuru DuniaSun, 19/05/2013 - 20:05 WIB

Semua orang sepakat bahwa Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan. Namun, sejarah awal perjalanan keduanya dan persebaran manusia hingga melahirkan beberapa generasi setelahnya masih belum banyak dikupas oleh para sejarawan. Termasuk juga masalah peradaban dan ilmu pengetahuan yang muncul bersamaan dengan perjalanan kehidupan mereka.

Padahal, persebaran manusia mengalami sejarah yang cukup panjang. Hingga saat ini umur bumi sejak diturunkannya Nabi Adam ke bumi kira-kira 8.000 tahun. Buku Islamic Golden Perspective ini hadir untuk memberikan perspektif yang utuh tentang sejarah awal persebaran manusia. Pembahasannya cukup detail dan kritis. Tutik Hasanah memotret perjalanan sejarah persebaran manusia tersebut dengan kaca mata wahyu. Sehingga, pembahasannya lebih banyak menyandarkan pada pengutusan nabi-nabi sebagai landasan dalam menjelaskan alur perjalanan sejarah.

Persebaran manusia di bumi bermula ketika Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah SWT dari surga. Adam diturunkan tepat di pegunungan Hindia, pegunungan tertinggi di dunia. Sementara Hawa di Jeddah dekat Makkah, kemudian keduanya bertemu di padang Arafah. Pada fase awal inilah dimulai peradaban besi dan pertanian.

Sejarawan asal Denmark, Cristian Jurgensen Thomsen, mengklasifikasikan zaman sejarah menjadi tiga, yaitu zaman perunggu (bronze age), zaman besi (iron age), dan zaman pertengahan (medieval age). Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Adam pada awal kehidupannya di bumi telah memiliki pengetahuan tentang besi dan menggunakannya, termasuk alat pertama yang diajarkan pada Adam adalah kapak besi (hlm 45).

Adam dan Hawa memiliki 40 anak laki-laki dan perempuan, atau 20 pasangan kembar. Adam wafat saat anak cucu keturunannya 4.000 orang, yang secara rentang waktu Adam hidup

hingga turunan ke-8, yaitu Lamik. Sebelum wafat Adam mewariskan kepemimpinannya kepada Syits. Kemudian dilanjutkan oleh Qainan, Mahlail, Yardu, Khanukh atau Idris, Mattusalakh.Lamik, dan Nuh.

Pada masa Nuh a.s. jumlah manusia sudah mencapai kisaran 10.000 jiwa. Jumlah tersebut kemudian hancur setelah terjadi banjir besar yang menghancurkan seluruh makhluk di bumi, kecuali yang ikut bersama Nuh di dalam perahu. Jumlah manusia yang tersisa 80 orang beriman. Kejadian besar ini mengakhiri fase pertama kehidupan manusia serta menjadi awal fase kehidupan kedua. Semua orang yang selamat tersebut kemudian memulai era baru yang dimulai dari perkampungan yang bernama “Tsamanun” yang artinya kampung delapan puluh di kawasan Messopotamia atau Iraq.

Ada empat teori tentang pusat-pusat persebaran manusia pada fase kedua ini. Pertama, teori Armenia, menyatakan bahwa pusat persebaran manusia fase kedua adalah Armenia dan Asia Tengah dekat gunung Ararat. Kedua, teori Babylon, menyatakan bahwa negeri Babylon adalah tempat pertama kali puncak kehidupan manusia dibangun. Ketiga, teori pulau-pulau di laut Mediterania, menyatakan bahwa pusat kebudayaan tertua ada di sepanjang laut Mideterania. Keempat, Teori Afrika Abissynia, menyatakan bahwa kebudayaan tertua adalah kebudayaan Abyssinia atau Ethiophia.

Semua orang yang tersisa menyebar di berbagai tempat dan membagun peradaban masing-masing. Ada yang tersebar di Afrika, Mesir, Palestin, Asfi di sekitar Maroko, Ka’bar, Andalus, Yunani, Spanyol, dan Cina. Persebaran tersebut yang mempengaruhi terbentuknya banyak bahasa. Pada zaman Nuh sudah ada 72 bahasa utama.

Persebaran manusia semakin meningkat hingga fase ketiga zaman Ibrahim a.s. dengan peradabannya yang sudah mulai gemilang (hlm 68-78). Hal ini ditandai dengan kehadiran seorang raja besar yang dzolim bernama Namrud. Terus berlanjut menuju fase berikutnya, Musa a.s. (hlm 78-89). Pada era Musa ini perkembangan peradaban semakin pesat. Bukti sejarah yang ada sekarang menunjukkan keilmuan manusia saat itu sudah sangat canggih, seperti bangunan Piramida dan Patung Sphinx di Mesir yang dibangun oleh seorang raja bernama Fir’aun.

Sejarawan muslim menuliskan bahwa jarak antara tunrunnya Adam ke bumi hingga keluarnya Musa bersam kaumnya dari Mesir adalah 3.840 tahun. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa hadir di tengah-tengah peradaban manusia yang sedang melaju di puncak-puncaknya, yaitu kebudayaan zaman antara 3.000 tahun sampai 1.000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Sejarawan dunia menyebut masa ini sebagai bagian masa peradaban kuno (ancient history). Peradaban kuno dunia dengan pusat-pusatnya di Summeria, Mesir, China, dan India. Di masa ini kebudayaan Eropa bukanlah menjadi trend center.

Perjalanan manusia antara zaman Musa dengan Sulaiman terus ditandai perkembangan peradaban yang pesat, seperti majunya peradaban Yunani, Persia, Romawi, India dan China. Kehidupan terus berjalan dan berkembang, manusia semakin banyak dan beragam hingga fase kehidupan Nabi Isa di awal abad Masehi dan Muhammad saw sebagai Nabi akhir zaman.

Pada bagian kedua buku ini, Tutik Hasanah juga menyinggung tentang kondisi Indonesia di awal abad Masehi (hlm 117). Kenyataan sejarah yang tercatat dalam banyak sumber menyebutkan pemimpin Indonesia sekaligus ilmu tentang negara di awal Masehi merupakan produk impor dari kawasan lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sejak

zaman klasik antik adalah masyarakat terbuka yang tidak fanatis akan suku dan golongan. Masyarakat Indonesia sejatinya adalah masyarakat yang melihat pada esensi dan tujuan dari kehidupan sosial dan bernegara.

Kenyataan tersebut dapat dilihat dari berdirinya kerajaan Salakanagara di awal Masehi, kerajaan pertama di Nusantara yang didirikan oleh pemimpin impor dari India. Setelah Salakanagara meredup, kemudian digantikan dengan berdirinya kerajaan Tarumanagara dan kerajaan Sunda. Pada saat bersamaan juga berdiri kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Tarumanagara dan Kutai didirikan oleh para raja yang melarikan diri dari India karena wilayahnya dikuasai rival kerajaan lain.

Hingga awal abad ketujuh, kerajaan Tarumanagara di daratan Sunda dan Kutai tercatat sebagai pemerintahan yang memiliki prasasti tertulis. Dua kerajaan ini memiliki kesamaan waktu perkembangan dengan pusat-pusat peradaban dunia di kawasan tengah, China, dan India.

_________________________________________

Judul buku      : Islamic Golden Perspective; Benang Merah Sejarah Islam

Penulis             : Tutik Hasanah, S.Th.I.

Penerbit           : Tinta Medina (Grup Tiga Serangkai)

Cetakan           : Pertama, 2012

Tebal               :286 halaman

ISBN               : 978-602-9211-45-0

Persensi           : Muhammad Rajab, Pengelola Rumah Baca Darul Ilmi Kota Batu

Makalah : FAKTOR-FAKTOR DAN KRONOLOGI JATUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARUPosted: 16 November 2012 in Uncategorized

1

Assalamualaikum Wr.Wb.

Untuk post saya yang pertama saya akan menulis makalah tentang faktor faktor dan kronologi jatuhnya pemerintahan orde baru.

==================================================================

FAKTOR-FAKTOR DAN KRONOLOGI JATUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU

 (Lambang Sekolah)

OLEH : XII IPA 1

ARI NANDA SETIAWAN

ROBY SAPUTRA HASIBUAN

RYZMA WULAN UTAMI

SHELLA NURSANTI

SUSANTI

SMA NEGERI 1 KUNDUR

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

 ——————————————————————————————————————————————–

Kata Pengantar

          Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun makalah Faktor-faktor dan Kronologi Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru.”

Penyusunan makalah tersebut dapat selesai, tidak terlepas dari bimbingan guru bidang studi Sejarah yaitu Bapak Syafrizalman, ucapan terima kasih kepada guru pembimbing.

Kami menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu pula makalah tersebut masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Atas kritikan dan saran, kami mengucapkan terima kasih.

Tanjungbatu, 6 November 2012

                                                                                       Penulis

——————————————————————————————————————————————————————

Daftar Isi

   (Di buat Sendiri Ya)

—————————————————————————————————————————————–

BAB I

PENDAHULUAN

     1.A.    Latar belakang

     Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan presiden Soekarno. Orde baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski dibarengi dengan praktek korupsi yang merajalela di Negara ini. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan perkapita rata-rata 4,3% pertahun pada tahun 1965-1988. Dari tahun 1988, perekonomian tumbuh hampir 7% dalam setahun. Keberhasilan program keluarga berencana dan langkah-langkah untuk meningkatkan produksi beras secara dramatis menurunkan malnutrisi(kekurangan gizi) dan kematian bayi.  Prestasi terbaik Soeharto adalah penurunan angka kemiskinan. Sejumlah ekonom memperkirakan, lebih dari 70% masrakat Indonesia hidup dalam kemiskinan pada tahun 1970. Pada tahun 1990, angka tersebut menurun menjadi sekitar 15%. Di pertengahan tahun 1980-an, Soeharto dijuluki sebagai bapak pembangunan.

Pada pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi melanda Asia yang menyebabkan kondisi ekonomi Negara-negara Asia termasuk Indonesia sangat memprihatikan. Adapun krisis ini disebabkan karena keterikatan system ekononi Indonesia atau global dimana IMF, Bank Dunia, dan lembaga keuangan lain menjadi salah satu sumber keuangan Indonesia dalam pembiayaan pembangunan nasional. Krisis ekonomi yang di tandai dengan jatuhnya nilai mata uang rupiah bersamaan dengan melambungnya nilai mata uang dollar serta diikuti dengan melambungnya harga-harga kebutuhan sembako, harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.

Kontradiksi internal yang demikian menciptakan keretakan pada dinding system politik orde baru. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa yang ditandai dengan tumbangnya orde baru dan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan, tepatnya pada tanggal 21 mei 1998. Gerakan diawali dengan terjadinya krisis moneter di pertengahan tahun 1997. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Gedung wakil rakyat, yaitu gedung DPR / MPR dan gedung-gedung DPRD di daerah,

menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Seluruh elemen mahasiswa yang berbeda paham dan aliran dapat bersatu dengan satu tujuan untuk menurunkan Soeharto. Organisasi yang mencuat pada saat itu antara lain adalah FKSMJ dan Forum Kota karena mempelopori pendudukan gedung DPR/MPR.

Pemerintah Soeharto semakin disorot setelah tragedi TRISAKTI pada tanggal 12 mei 1998 yang kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari selepasnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Dibawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 21 mei 1998 tepatnya pukul 09.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan kemudian mengucapkan terimakasih serta mohon maaf kepada seluruh rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, kami mencoba menyusun makalah yang memperjelas pemahaman tentang faktor penyebab jatuhnya pemerintahaan orde baru dan kronologinya.

1.2.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapt dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan orde baru?2. Bagaimana kronologi jatuhnya pemerintahan orde baru?

1.3.     Tujuan

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan faktor penyebab jatuhnya pemerintahan orde baru.2. Mendeskripsikan kronologi jatuhnya pemerintahan orde baru. 

1.4.     Manfaat

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Bagi pelajar, makalah ini dapat dijadikan sebagai materi pemahaman tentang factor dan kronologi jatuhnya pemerintahan orde baru.

————————————————————————————————————————————————–

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.    Masa Orde Baru

     Pada hakikatnya orde baru bukjan penyangkalan terhadap  yang lama tetapi lebih sebagai pembeharuan yang terkait dengan persoalan bangsa yang dinilai sangat kronis. B  Penataan yang baru tidak hanya terfokus pada bidang tertantu tetapi mencakup perubahan dan pembagaruan tatanan seluruh kehidupan bangsa dan Negara bedasarkan kemurnian pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, orde baru menjadi titik awal koreksi terhadap berbnagai

penyelewengan pada masa lampau. Orde baru juga mengemban tugas menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan satbilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

Pemerintahan orde baru mnenyadari sepenuhnya bahwa akibat konflik yang berkepanjangan, penderitaan rakyat telah mencapai titik yang tertinggi. Oleh karena itu pemerintah orde baru menyadari bahwa stabilitas politik adalah hal yang penting untuk ditegakkan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.

Pemerintah orde baru menggunakan politik sebagai sarana untuk menciptakan berbagai instrument politik dengan tujuan menguasai dan mengontrol kelompok yang dikuasai, yaitu rakyat. Hal itu dilakukan tentu tidak lepas dari koridor untuk menciptakan kondisi politik yang mantap sebagai kunci sukses orde baru dalam melaksanakan pembangunan.

2.2.     Kelebihan dan Kelemahan Pemerintah Orde Baru

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.

Sukses transmigrasi. Sukses KB. Sukses memerangi buta huruf. Sukses swasembada pangan. Pengangguran minimum. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Sukses Gerakan Wajib Belajar. Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh. Sukses keamanan dalam negeri. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pem-bangunan

antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan dae-rah sebagian besar disedot ke pusat.

Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua

Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.

Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin).

Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel. Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program

“Penembakan Misterius” (petrus). Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).

—————————————————————————————————————————————–

BAB III

HASIL DISKUSI

 3.1.    Faktor-faktor Penyebab Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru

     Runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang disertai dengan tuntutan demokratisasi di segala bidang serta tuntutan untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia telah menjadi perubahan di Indonesia berlangsung dengan akselarasi yang sangat cepat dan dinamis. Situasi ini menuntut bangsa Indonesia untuk berusaha mengatasi kemelut sejarahnya dalam arus utama perubahan besar yang terus bergulir melalui agenda reformasi.

Ada beberapa factor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto antara lain sebagai berikut.

1. Krisis Ekonomi dan Moneter

Pada waktu krisis melanda Thailand, keadaan Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Banyak perusahaan besar menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi kekuatan penghasilan Rupiah.

Akan tetapi, setelah Thailand melepaskan kaitan Baht pada US Dollar, Indonesia sangat merasakan dampak paling buruk. Hal ini disebabkan oleh rapuhnya fondasi Indonesia dan banyaknya praktik KKN serta monopoli ekonomi. Pada tanggal 1 Juli 1997 nilai tukar rupiah turun dari Rp2.575,00 menjadi Rp2.603,00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997 nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mencapai Rp5.000,00 per dollar, bahkan pada bulan Maret 1998 telah mencapai Rp16.000,00 per dollar Amerika Serikat.

Factor lain yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia adalah masalah utang luar negeri, penyimpangan terhadap pasal 33 UUD 1945, dan pola pemerintahan yang sentralistik.

a.   Utang Luar Negeri Indonesia

Utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara, tetapi sebagian merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 yang disampaikan oleh Radius Prawira pada sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha mencapai 63,462 milliar dollar AS, sedangkan utang pihak swasta mencapai 73,962 milliar dollar AS.

b.   Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945

Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat ditafsirkan bukan merupakan kemakmuran orang per orang,

melainkan kemakmuran seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sistem ekonomi yang berkembang pada masa Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

c.   Pola Pemerintahan Sentralistis

Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan sistem pemerintahan bersifat sentralistis, artinya semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintahan (Jakarta), sehingga peranan pemerintah pusat sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Selain pada bidang ekonomi, politik sentralistis ini juga dapat dilihat dari pola pemeberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris. Disebut Jakarta-sentris karena pemberitaan yang berasal dari Jakarta selalu menjadi berita utama. Jakarta selalu dipandang sebagai pusat berita penting yang bernilai berita tinggi. Berbagai peristiwa yang berlangsung di Jakarta atau yang melibatkan tokoh-tokoh Jakarta dipandang sebagai berita penting dan berhak menempati halaman pertama.

2.     Krisis Politik

Pada dasarnya secara de jure (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi ternyata secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR tersebut diangkat berdasarkan pada ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Mengakarnya budaya KKN dalam tubuh birokrasi pemerintahan, menyebabkan proses pengawasan dan pemberian mandataris kepemimpinan dari DPR dan MPR kepada presiden menjadi tidak sempura. Unsure legislative yang sejatinya dilaksanakan oleh MPR dan DPR dalam membuat dasar-dasar hukum dan haluan negara menjadi sepenuhnya dilakukan oleh Presiden Soeharto. Karena keadaan tersebut, mahasiswa yang didukung oleh dosen dan rektornya mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden, reshuffle cabinet, dan menggelar Sidang Istimewa MPR serta melaksanakan pemilu secepatnya.

Salah satu penyebab mundurnya Soeharto adalah melemahnya dukungan politik, yan telihat dari pernyataan politik Kosgoro yang meminta Soeharto mundur. Pernyataan Kosgoro pada tanggal 16 Mei 1998 tersebut diikuti dengan pernyataan Ketua Umum Golkar, Harmoko yang pada saat itu juga menjabat sebagai ketua MPR/DPR Republik Indonesia meminta Soeharto untuk mundur.

3.     Krisis Kepercayaan

Dalam pemerintahan Orde Baru berkembang KKN yang dilaksanakan secara terselubung maupun secara terang-terangan. Hal terseut mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan ketidakpercayaan luar negeri terhadap Indonesia.

Kepercayaan masyarakt terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto berkurang setelah bangsa Indonesia dilanda krisis multidimensi. Kemudian muncul bderbagai aksi damai yang

dilakukan oleh para masyarakat dan mahasiswa. Para mahasiswa semakin gencar berdemonstrasi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan.

4.    Krisis Sosial

Ada dua jenis aspirasi dalam masyarakat, yaitu mendukun Soeharto atau menuntut Seoharto turun dari kursi kepresidenan. Kelompok yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur diwakili oleh mahasiswa. Kelompok mahasiswa ini memiliki cita-cita reformasi terhadap Indonesia. Organisasi yang mendukung mundurnya Presiden Soeharto diantaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Forum Kota (Forkot).

5.    Krisis Hukum

Banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Oede Baru. Seperti kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). Namun pada saat itu, kekuasaan kehakiman dibawah kekuasaan eksekutif. Hakim juga sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga kerabta, atau para pejabat negara. Reformasi menghendaki penegakan hukum secara adil bagi semua pihak sesuai dengan  prinsip negara hukum.

     3.2.     Kronologi Jatuhnya Kekuasaan Orde Baru

22 Januari 1998 : Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga mencapai Rp16.000,00.

2 Februari 1998 : Presiden Soeharto mengangkat Wiranto sebagai panglima ABRI.

ü 10 Maret 1998 : Seoharto kembali terpilih menjadi presiden yang ke-7 kalinya, di damping wakil presiden B.J Habibie.

4 Mei 1998 : Harga bahan bakar minyak naik hingga 71%. 9 Mei 1998 : Presiden Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan

negara-negara berkembang. 12 Mei 1998 : Tragedi Trisakti, 4 orang mahasiswa Trisakti tewas. 13 Mei 1998 : Kerusuhan massa terjadi di Jakarta dan Solo, Soeharto memutuskan untuk

kembali ke Indonesia. 14 Mei 1998 : Demonstrasi bertambah besar hampir diselurh kota-kota besar di Indonesia. 18 Mei 1998 : Ketua MPR/DPR, ketua umum Harmoko mengeluarkan pernyataan agar

Soeharto mundur dari jabatannya, mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR. 19 Mei 1998 : Presiden Soeharto berbicara di depan TVRI ia menyatakan tidak akan

mengundrukan diri tetapi akan merombak cabinet dan membentuk Komite Reformasi. 20 Mei 1998 : Amien Ras membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas karena

di jaga ketat. 21 Mei 1998 : Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pukul 19.00 WIB, wakil

presiden B.J Habibie menjadi presiden yang baru.

————————————————————————————————————————————————–

BAB IV

PENUTUP

4.1.     Kesimpulan

     Berdasarkan permasalah dan hasil diskusi di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Factor-faktor yang menyebabkan jatuhnya pemerintah Orba adalah :

1. Krisis ekonomi dan moneter yang menyebabkan rapuhnya fondasi Indonesia dan banyaknya praktik KKN dan monopoli ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

2. Krisis politik demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya.3. Krisis kepercayaan, kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto

berkurang setelah Indonesia dilanda krisis multidimensi.4. Krisis social, gejolak politik yang tinggi yang menimbulkan berbagai potensi perpecahan

social di masyarakat.5. Penjarahan yang dilakukan massa yaitu memperkosa warga keturunan Cina.6. Krisis hukum, pengadilan sangat sulit menwujudkan keadilan bagi seluruh rakyat karena

sering terjadinya rekayasa dalam proses peradilan oleh para penguasa dan pejabt-pejabat negara.

4.2.     Saran

Adapun saran yang dapat di sampaikan dalam makalah tersebut adalah :

1. Pemerintah di harapakan dapat mengawasi jalannya pemerintahan agar peristiwa masa orde baru tidak terulang lagi.

2. Sebagai seorang pemimpin, janganlah mementingkan diri sendiri tetapi cobalah berpikir untuk mengambil gagasan yang bisa merubah khalayak ramai untuk maju dan sejahtera. Karena maju mundurnya suatu negara tergantung bagaimana pemimpinnya.

3. Pemerintah harus mengawas ketat pejabat yang melanggar hukum, contohnya yang melakukan korupsi harus disidang secepat mungkin dan di vonis hukuman yang berat.

————————————————————————————————————————————————————————————————–

DAFTAR PUSTAKA

Mustopo Habib, dkk. 2007. Sejarah. Jakarta: Yudistira

Siwi Ismawati Nur, Sri Widiastuti. 2012. Sejarah. Jawa Tengah: VIVAPAKARINDO

http://chanichbum.wordpress.com/2009/10/14/kronologis-runtuhnya-orde-baru-2/

http://guildofnavigators.forumotion.net/t18-kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pemerintahan-orde-baru

http://umihanasumi.blogspot.com/2011/04/jatuhnya-pemerintahan-orde-baru.html

====================================================================

Berikut adalah penyajian yang kelompok kawan saya buat, jika terdapat kesalahan dalam penyajian, saya mohon maaf. semoga bermanfaat.

—– : batas kertas, karena pada makalah, setiap bab berbeda

© Hak Cipta Tidak Dilindungi : ShareScienceBlog

Penyebab Naik Serta Mundurnya Presiden Republik Indonesia19 Oktober 2011 pukul 12:59

Ir. Soekarno:

Ir. Soekarno diangkat menjadi presiden lewat aklamasi. Pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan sidang PPKI.

 

Penyebab mundurnya Ir. Soekarno sebagai Presiden RI:

Presiden RI 1Ir. Soekarno

 

Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya - berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat - menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggung jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

 

 

Jend. Besar TNI Purn. Haji Moehammad Soeharto:

Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan. Pada 1 Juni 1968 Lama. Mulai saat ini dikenal istilah Orde Baru.

 

Penyebab mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI:

Presiden RI 2Jend. Besar TNI Purn. Haji Moehammad Soeharto

 

 

Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia di tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF.

Mekipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998-2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie.

 

 

Bacharuddin Jusuf Habibie:

adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

 

Penyebab mundurnya B. J. Habibie sebagai Presiden RI:

Presiden RI 3B. J. Habibie

 

 

Salah satu kesalahan yang dinilai pihak oposisi terbesar adalah setelah menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste), ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia.

 

Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tapi disisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.

Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil dilakukan pada Sidang Umum 1999, ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.

 

 

K. H. Abdurrahman Wahid:

Menggantikan Presiden B. J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional.

 

Penyebab mundurnya K. H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI:

Presiden RI 4K. H. Abdurrahman Wahid

 

 

Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji. Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.

 

Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi. Pertempuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur.

 

Nota tersebut berisi diadakannya Sidang Khusus MPR dimana pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut.

 

Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan. Namun, demonstran NU terus menunjukan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga mati.

 

Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur. Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan diangap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan, yang pada saat itu massanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inagurasi penggantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus.

 

Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001.

 

Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekrit yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.

Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, namun akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan.

 

 

Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri:

 

Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar.

 

Ia tidak harus menunggu lima tahun untuk menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, setelah Sidang Umum 1999 menggagalkannya menjadi Presiden.

 

Sidang Istimewa MPR, Senin (23/7/2001), telah menaikkan statusnya menjadi Presiden, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia menjabat Wakil Presiden di bawah Gus Dur.

Presiden RI 5Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri

 

Penyebab mundurnya Megawati sebagai Presiden RI:

Ia mengalami kekalahan (40% - 60%) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.

Bacharuddin Jusuf HabibieDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Prof. Dr. -Ing. H.

Bacharuddin Jusuf Habibie

Presiden Indonesia ke-3

Masa jabatan21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999

Wakil Presiden Tidak ada

Didahului oleh Soeharto

Digantikan oleh Abdurrahman Wahid

Wakil Presiden Indonesia ke-7

Masa jabatan11 Maret 1998 – 21 Mei 1998

Presiden Soeharto

Didahului oleh Try Sutrisno

Digantikan oleh Megawati Sukarnoputri

Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia ke-1

Masa jabatan29 Maret 1978 – 16 Maret 1998

Presiden Soeharto

Didahului oleh Tidak ada

Digantikan oleh Rahardi Ramelan

Informasi pribadi

Lahir25 Juni 1936 (umur 77)

Parepare, Sulawesi Selatan, Hindia Belanda

KebangsaanIndonesiaJerman (Kehormatan)

Partai politik Golkar

Suami/istri Hasri Ainun Habibie

AnakIlham AkbarThareq Kemal

Alma materInstitut Teknologi BandungRheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Profesi Insinyur

Agama Islam

Prof. DR. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936; umur 77 tahun) adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek.

Daftar isi

1 Keluarga dan pendidikan 2 Pekerjaan dan karier 3 Masa Kepresidenan 4 Masa Pascakepresidenan 5 Publikasi

o 5.1 Karya Habibie o 5.2 Mengenai Habibie

6 Lihat pula 7 Referensi 8 Pranala luar

Keluarga dan pendidikan

Habibie merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Alwi Abdul Jalil Habibie adalah keturunan bugis (sulawesi selatan) yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1908 di Gorontalo dan R.A. Tuti

Marini Puspowardojo lahir di Yogyakarta 10 November 1911. Ibunda R.A. Tuti Marini Puspowardojo adalah anak seorang spesialis mata di Yogya, dan ayahnya yang bernama Puspowardjojo bertugas sebagai pemilik sekolah. B.J. Habibie adalah salah satu anak dari tujuh orang bersaudara.[1]

B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962, dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie.[2]

Sebelumnya ia pernah berilmu di SMAK Dago.[3] Ia belajar teknik mesin di Institut Teknologi Bandung tahun 1954. Pada 1955-1965 ia melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar diplom ingenieur pada 1960 dan gelar doktor ingenieur pada 1965 dengan predikat summa cum laude.

Pekerjaan dan karier

Habibie pernah bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karier sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan presiden Suharto.

Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sebelum menjabat sebagai Presiden (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999), B.J. Habibie adalah Wakil Presiden (14 Maret 1998 - 21 Mei 1998) dalam Kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto.

Ia diangkat menjadi ketua umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), pada masa jabatannya sebagai menteri.

Masa Kepresidenan

Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa orde baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

Pada era pemerintahannya yang singkat ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting adalah UU otonomi daerah. Melalui penerapan UU otonomi daerah inilah gejolak disintergrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanpa adanya UU otonomi daerah bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah

konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya". Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR".

Langkah-langkah yang dilakukan BJ Habibie di bidang politik adalah:

Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik

Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994)

Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen Membentuk tiga undang-undang yang demokratis yaitu :

1. UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik2. UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu3. UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR

Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi yaitu :

1. Tap MPR No. VIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentangReferendum

2. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pancasila sebagai azas tunggal

3. Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan Kebijakan di luar batas perundang-undangan

4. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode.

12 Ketetapan MPR antara lain :

1. Tap MPR No. X/MPR/1998, tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelematan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara

2. Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

3. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia

4. Tap MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Otonomi daerah5. Tap MPR No. XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi6. Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM)7. Tap MPR No. VII/MPR/1998, tentang perubahan dan tambahan atas Tap MPR No.

I/MPR/1998 tentang peraturan tata tertib MPR8. Tap MPR No. XIV/MPR/1998, tentang Pemilihan Umum9. Tap MPR No. III/V/MPR/1998, tentang referendum

10. Tap MPR No. IX/MPR/1998, tentang GBHN11. Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada

Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila

12. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara

Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00 Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang

Tidak Sehat Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Salah satu kesalahan yang dinilai pihak oposisi terbesar adalah setelah menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste), ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tapi disisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.

Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil dilakukan pada Sidang Umum 1999, ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.

Pandangan terhadap pemerintahan Habibie pada era awal reformasi cenderung bersifat negatif, tapi sejalan dengan perkembangan waktu banyak yang menilai positif pemerintahan Habibie. Salah pandangan positif itu dikemukan oleh L. Misbah Hidayat Dalam bukunya Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden.[4]

“ Visi, misi dan kepemimpinan presiden Habibie dalam menjalankan agenda reformasi memang tidak bisa dilepaskan dari pengalaman hidupnya. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada faktor-faktor yang bisa diukur. Maka tidak heran tiap kebijakan yang diambil kadangkala membuat orang terkaget-kaget dan tidak mengerti. Bahkan sebagian

”

kalangan menganggap Habibie apolitis dan tidak berperasaan. Pola kepemimpinan Habibie seperti itu dapat dimaklumi mengingat latar belakang pendidikannya sebagai doktor di bidang konstruksi pesawat terbang. Berkaitan dengan semangat demokratisasi, Habibie telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis. Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-haripun, Habibie melakukan perubahan besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentisme sekotral antarmenteri. Selain itu sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan Habibie dalam menangani masalah bangsa.[5] Untuk mengatasi persoalan ekonomi, misalnya, ia mengangkat pengusaha menjadi utusan khusus. Dan pengusaha itu sendiri yang menanggung biayanya. Tugas tersebut sangat penting, karena salah satu kelemahan pemerintah adalah kurang menjelaskan keadaan Indonesia yang sesungguhnya pada masyarakat internasional. Sementara itu pers, khususnya pers asing, terkesan hanya mengekspos berita-berita negatif tentang Indonesia sehingga tidak seimbang dalam pemberitaan.

Masa Pascakepresidenan

Setelah ia turun dari jabatannya sebagai presiden, ia lebih banyak tinggal di Jerman daripada di Indonesia. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasehat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya Habibie Center.

Publikasi

Habibie ketika disumpah menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

Karya Habibie

Proceedings of the International Symposium on Aeronautical Science and Technology of Indonesia / B. J. Habibie; B. Laschka [Editors]. Indonesian Aeronautical and Astronautical Institute; Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt 1986

Eine Berechnungsmethode zum Voraussagen des Fortschritts von Rissen unter beliebigen Belastungen und Vergleiche mit entsprechenden Versuchsergebnissen, Presentasi pada Simposium DGLR di Baden-Baden,11-13 Oktober 1971

Beitrag zur Temperaturbeanspruchung der orthotropen Kragscheibe, Disertasi di RWTH Aachen, 1965

Sophisticated technologies : taking root in developing countries, International journal of technology management : IJTM. - Geneva-Aeroport : Inderscience Enterprises Ltd, 1990

Einführung in die finite Elementen Methode,Teil 1, Hamburger Flugzeugbau GmbH, 1968 Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung des Rißfortschritts in Schalenstrukturen,

Hamburger Flugzeugbau GmbH, Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 1970 Entwicklung eines Berechnungsverfahrens zur Bestimmung der

Rißfortschrittsgeschwindigkeit an Schalenstrukturen aus A1-Legierungen und Titanium, Hamburger Flugzeugbau GmbH, Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 1969

Detik-detik Yang Menentukan - Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi , 2006 (memoir mengenai peristiwa tahun 1998)

Habibie dan Ainun , The Habibie Center Mandiri, 2009 (memori tentang Ainun Habibie)

Mengenai Habibie

Hosen, Nadirsyah, Indonesian political laws in Habibie Era : Between political struggle and law reform, ,Nordic journal of international law, ISSN 0029-151X, Bd. 72 (2003), 4, hal. 483-518

Rice, Robert Charles, Indonesian approaches to technology policy during the Soeharto era : Habibie, Sumitro and others, Indonesian economic development (1990), hal. 53-66

Makka, Makmur.A, The True Life of HABIBIE Cerita di Balik Kesuksesan, PUSTAKA IMAN, ISBN 978-979-3371-83-2, 2008

Lihat pula

Daftar Presiden Indonesia Daftar Wakil Presiden Indonesia

Referensi

1.  ̂  Makka, Makmur.A, The True Life of HABIBIE Cerita di Balik Kesuksesan, PUSTAKA IMAN, 2008

2.  ̂  http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/biography/index.asp?presiden=habibie3.  ̂ 

http://regional.kompas.com/read/2011/07/19/17264542/Ruth.Sahanaya.Pernah.di.SMAK.Dago

4.  ̂  Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden5.  ̂  Suryo B. Sulistyo.1999."Kebijakan ekonominya mengandalkan kekuatan pasar", dalam

Badaruddin et.al. Kepemimpinan BJ. Habibie. Visi, Misi, dan Stategi, Jakarta: Yayasan Bina Profesi dan Wirausaha

Pranala luarWikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan:

Bacharuddin Jusuf Habibie

Habibie Center - situs resmi Kepustakaan Presiden-presiden Republik Indonesia - Biografi dan seputar B.J. Habibie

Bio Presiden BJ Habibie di Ensiklopedi Tokoh Indonesia GVK - Common Union Catalogue - 2.1 : Katalog karya tulis B.J. Habibie

GVK - Common Union Catalogue - 2.1 : Katalog karya tulis mengenai B.J. Habibie

Jabatan politik

Sebelumnya:Soeharto

Presiden Republik Indonesia1998–1999

Digantikan oleh:Abdurrahman Wahid

Sebelumnya:Try Sutrisno

Wakil Presiden Republik Indonesia1998

Digantikan oleh:Megawati Sukarnoputri

Sebelumnya:Tidak ada

Menteri Negara Riset dan Teknologi1978–1998

Digantikan oleh:Rahardi Ramelan