Upload
trinhdiep
View
229
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU/
BEDAH DESA DI DAERAH TERTINGGAL
Sasli Rais ([email protected])
Tim Teknis Sekretariat Kegiatan Bedah DesaAsdep Urusan Pengembangan Perdesaan
Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus
Oasis Amir Hotel, 06 Juli 2013
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
1
P2K
PD
T
AP
BD
2
KERANGKA PAPARAN
Konsep Bedah Desa
1 Pengantar Kebijakan Kegiatan Bedah Desa
AGENDA ALUR PAPARAN
2
Jenis Kegiatan Bedah Desa3
4 Kesimpulan & Keberlanjutan Bedah Desa
PENGANTAR KEBIJAKAN DAERAH TERTINGGAL – KEGIATAN BEDAH DESA
1
3
KERANGKA ALUR PIKIR PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DALAM RPJMN 2010-2014
PRIORITAS BIDANG
DAERAH TERTINGGAL
SASARAN :1. Meningkatnya rata-rata
pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7.1 persen pada tahun 2014
2. Berkurangnya % penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 14.2 persen pada tahun 2014
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh IPM pada tahun 2014 menjadi 72.2
Pengembangan ekonomi lokal• Rata-rata PDRB Perkapita Non Migas• Rata-rata % penduduk miskin
Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya lokal
Rata-rata Laju peningkatan PAD di kabupaten daerah tertinggal
Peningkatan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di Daerah Tertinggal
• Rata-rata AHH yang berada di bawah rata-rata nasional (Tahun)
• AKB (per 1000 kelahiran hidup) % PenolongPersalinan Terakhir oleh Tenaga Kesehatan
Peningkatan pelayanan pendidikan di Daerah Tertinggal
• Angka Melek Huruf usia 15-24 tahun di kabupaten daerah tertinggal (%)
• Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun di kabupaten daerah tertinggal (Tahun)
• Rata-rata APS usia 7-12 tahun di kabupatendaerah tertinggal (%)
• Rata-rata APS usia 13-15 tahun di kabupatendaerah tertinggal (%)
Peningkatan aksesibilitas daerahtertinggal dngan pusat pertumbuhan
nilai dan volume perdagangan di daerah tertinggal
Peningkatan sarpras energi listrik, telekomunikasi, irigasi, dan air bersih
Indeks infrastruktur
FOKUS PRIORITAS INDIKATOR KINERJA
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
4
ALUR PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Prioritas RPJMN
· Prioritas 10 (Buku I)
Prioritas Nasional
RPJMN : Daerah
Tertinggal, Terdepan,
Terluar, & Pasca-konflik
· Prioritas 9 (Buku II)
Prioritas Bidang RPJMN
: Wilayah dan tata ruang,
Prioritas Bidang :
Pembangunan Daerah
Tertinggal
· Prioritas 1, 2 dan 3
(Buku III) Prioritas
Wilayah
Kriteria Daerah
Tertinggal · Perekonomian Masyarakat;
· Sumberdaya Manusia;
· Prasarana dan Sarana;
· Kemampuan Keuangan
Daerah;
· Aksesibilitas;
· Karakteristik Daerah.
Prioritas Kebijakan
Pembangunan Daerah
Tertinggal
· Peningkatan kualitas
sumberdaya manusia di daerah
tertinggal
· Pertumbuhan pendapatan
regional daerah tertinggal
· Penguatan pembangunan
infrastruktur daerah tertinggal
· Penguatan kelembagaan daerah
tertinggal
· Pengembangan wilayah yang
mendorong percepatan
pembangunan daerah tertinggal
Strategi
· Meningkatkan kualitas Sumberdaya
Manusia melalui program penguatan
pendidikan dan kesehatan masyarakat
· Menata Pengelolaan Sumberdaya alam
Daerah Tertinggal berbasis Produk dan
Komoditas Unggulan
· Mendorong kebijakan afirnatif dalam
pebiayaan dan pengembangan Fiskal
Daerah Tertinggal
· Mengkoordinasikan seluruh pemangku
kepentingan pembangunan daerah
tertinggal secara proaktif
· Mensinergikan Arah kebijakan
pembangunan pusat dan daerah
KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TERTINGGAL DALAM
RPJPN 2005-2025
KPDT menjalankan
tupoksi utama: · Perumusan dan
penetapan kebijakan di
bidang pembangunan
daerah tertinggal;
· Koordinasi dan
sinkronisasi
pelaksanaan kebijakan
di bidang pembangunan
daerah tertinggal;
· Pengelolaan barang
milik/kekayaan Negara
yang menjadi
tanggungjawab KPDT;
dan
· Pengawasan atas
pelaksanaan tugas di
lingkungan KPDT.
TUPOKSI
KEMENTERIAN
NEGARA PDT · UU No. 39, 2008 tentang
Kementerian Negara;
· Perpres No. 47, 2009
tentang Pembentukan
dan Organisasi
Kementerian Negara;
· Perpres No. 24, 2010
tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara
serta Susunan
Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon I
Kementerian Negara.
Misi Presiden RI 2009-2014 tentang
Memperkuat Dimensi Keadilan Di
Semua Bidang menyebutkan rencana
kegiatan untuk :
· Mengembangkan wilayah
tertinggal dalam satu sistem
wilayah pengembangan ekonomi
yang sinergis, tanpa
mempertimbangkan batas
wilayah administrasi, tetapi lebih
pada keterkaitan matarantai
proses industri dan distribusi;
· Melaksanakan keberpihakan
pada wilayah tertinggal,
perbatasan, dan pulau-pulau
terluar
LOKASI DAERAH 183
TERTINGGAL
TU
PO
KS
I M
AS
ING
-MA
SIN
G
DE
PU
TI
P2KPDT
P4DT
P2IPDT
P2WP
P2SEDT
P2DTK
INSTRUMEN
PPDT 2005 - 2010
BEDAH
DESA
Instrumen Strategis PDT
Lokasi
Pe
ng
ua
tan
da
n S
ine
rgi
Daftar 50 + 20 Lokasi
Strategis yang akan
Dientaskan Tahun 2014
Sasaran/ Target PPDT
2010-2014· Berkurangnya status kabupaten
tertinggal paling sedikit 50
· Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi sebesar 6,6 % tahun
2010, 7,1% tahun 2014.
· Berkurangnya persentase
penduduk miskin tahun 2010
18,8% menjadi 14,2%
· IPM pada tahun 2010 sebesar
67,7 meningkat menjadi 72,2
pada tahun 2014
PRUKAB
INSTRUMEN PPDT
2011-2014
5
Konsolidasi Instrumen PPDT dalam Pengembangan Bedah Desa dan Prukab
P2IPDT
P2SEDT
P2DTK
P2KPDT
P2WP
P4DT
BEDAH DESA
PRUKAB
6
FASILITASI KEBIJAKAN INSTRUMEN PPDT
1. Terfasilitasinya integrasi Rencana Induk PengembanganKawasan Perdesaan Terpadu (Rencana Induk Bedah Desa) dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
2. Terfasilitasinya pembentukan forum multistakeholders untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal (Forum BedahDesa)dalam pembangunan kawasan perdesaan terpadu.
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan terpadu.
4. Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar, ekonomi dan wilayah.
1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan usaha kelompokmasyarakat;
2. Menguatnya modal usaha;3. Menguatnya kelembagaan usaha;4. Berkembangnya aktivitas ekonomi pada berbagai rantai
pasokan PRUKAB termasuk aktivitas pada berbagai produkturunannya;
5. Meningkatnya produksi, produktivitas usaha, serta nilaitambah dan mutu produk;
6. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja.
2005-2010
2011-2014
7
TUPOKSI ASDEP URUSAN PENGEMBANGAN PERDESAAN
• Melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dengan Kementerian/Lembaga terkait, pengendalian, pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di daerah perdesaan.
TUGAS POKOK
• Melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi di wilayah perdesaan;
• Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan kegiatan pengembangan daerah perdesaan dengan Kementerian/Lembaga, Lembaga non-pemerintah;
• Pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan koordinasi kebijakan dan pengembangan di wilayah perdesaan
FUNGSI
KONSEP KEGIATAN BEDAH DESA
2
8
9
TUJUAN UMUM
• Mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal Melalui Pembentukan Kawasan Perdesaan Terpadu
TUJUAN KHUSUS
• Terfasilitasinya Integrasi Rencana Induk Pengembangan KawasanPerdesaan Terpadu (Rencana Induk/Masterplan Bedah Desa) dengan Perencanaan Pembangunan Daerah - Nasional.
• Terfasilitasinya Pembentukan Forum Multistakeholders untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Forum Bedah Desa)dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu.
• Meningkatnya Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu.
• Terfasilitasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial Dasar, Ekonomi dan Wilayah.
TUJUAN BEDAH DESA
Kegiatan Bedah Desa Menciptakan Dan Memperkuat “Enabling Enviroment” (Lingkungan Yang Kondusif) bagi upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu.
Keterpaduan membutuhkan sinergi dalam pengelolaan sumberdaya/input pembangunan (lahan, kelembagaan, pendanaan/investasi, infrastruktur, dan regulasi).
Pengembangan kawasan melalui Pendekatan Kewilayahan memerlukan integrasi dan sinergi sektor terkait, untuk dapat lebih efektif dan efisien
ARAH PELAKSANAAN KEGIATAN BEDAH DESA
10
LINGKUP KEGIATAN BEDAH DESA DAN PRUKAB
11
PROGRAM PRIORITAS
KPDT
PEMBANGUNAN PERDESAAN TERPADU
(BEDAH DESA)
PRODUK UNGGULAN KABUPATEN (PRUKAB)
LOKUS
FOKUS
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu (Bedah Desa) berbasiskan Produk
Unggulan Kabupaten (Prukab)
12
PENDEKATAN DAN PRINSIP DASAR
• Pemberdayaan
• Penghargaan
• Pengembangan berbasiskawasan
PENDEKATAN
• Desentralisasi• Terpadu dan Sinergi• Partisipatif• Keragaman• Keseimbangan• Keberpihakan• TransparansidanAkuntabel
PRINSIP DASAR
1. Lokasi Sasaran
Lokasi sasaran adalahkawasan perdesaan dikabupaten tertinggal
2. Kriteria Lokasi Sasaran
• Kawasan perdesaan yang terdiri dari desa-desa yang termasuk dalam kelompok desa potensial berkembang.
• Memiliki SDM yang relatif maju, akan tetapi mengalami perkembangan ekonomi yang relatif tertinggal atau belum maju.
• Kawasan perdesaan yang terdiri dari 2-6desa dalam satu kecamatan atau lintas kecamatan.
3. Kelompok Sasaran
• Kelembagaan sosialdan ekonomimasyarakat dikawasan perdesaan.
• Masyarakat perdesaan di kawasan perdesaan.
• Dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kawasan Perdesaan.
4. Lokasi & AlokasiKegiatan
Penetapannya melaluiPeraturan Menteri PDT
5. Kawasan Perdesaan & Lokasi Kegiatan
Penetapannya melaluiSK Bupati
13
SASARAN
1. Bener Meriah2. Aceh Selatan3. Pakpak Bharat4. Nias Barat5. Nias Selatan6. Pasaman Barat7. Solok8. Pesisir Selatan9. Kep. Mentawai10. Kepahiang11. Lahat12. Kaur13. Empat Lawang14. Lampung Barat15. Bangka Selatan16. Way Kanan17. Lampung Utara18. Pandeglang19. Lebak20. Sukabumi21. Garut22. Pemekasan23. Situbondo24. Lombok Barat25. Lombok Tengah26. Lombok Timur
27. Sumbawa 28. Bima29. Rote Ndao30. Belu31. TTU32. Sambas 33. Bengkayang34. Sanggau35. Kutai Barat36. Malinau37. Boalemo38. Pohuwato39. Gorontalo Utara40. Tojo Una-una41. Banggai42. Sigi43. Poso44. Morowali45. Muna46. Buru47. Halmahera Utara48. Halmahera Tengah49. Kep. Aru50. Sorong51. Biak Numfor
Hijau : 2011Hitam : 2012Merah : 2013
51 KABUPATEN LOKASI KEGIATAN BEDAH DESA
Kawasan Perdesaan terdiri dari beberapa desa (1 s.d. 6) yang memiliki karakteristik dan potensi yang sama.
Intervensi Bedah Desa mendorong keterkaitan antar desa dalam satu kawasan atau antar kawasan perdesaan;
Diperkuat dengan kelembagaan Forum Bedah Desa di Kabupaten, dan Balai Bedah Desa di Kawasan Perdesaan.
Intervensi Bedah Desa berupa Koordinasi dan Fasilitasi dalam pengembangan sarana prasarana sosial dasar, ekonomi produksi/distribusi, dan pengembangan wilayah.
Peternakan
Pesisir
Persawahan
Perhutanan
Desa A
Desa C
Desa D
Desa B
15
ILUSTRASI LOKASI KEGIATAN BEDAH DESA
PenyediaanTim Fasilitatordi kabupaten
PenyediaanTim FasilitatorKawasan Perdesaan
BantuanManajemen
Penyediaandana bantuanlangsung masyarakat sebagai dana stimulan.
BantuanStimulasi
Dana
16
KOMPONEN FASILITASI
PUSAT :
Di Pusat dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu (Bedah Desa)
DAERAH :
1. Tingkat Kabupaten dibentuk:
a) Tim Koordinasi Bedah Desa Kabupaten didukung Sekretariat Bedah Desa.
b) Forum Bedah Desa menjalankan fungsi konsultansi dan advokasi terhadap kegiatan bedah desa, yang diintegrasikan dengan proses Musrenbang.
2. Pada Kawasan Perdesaan dibentuk kelembagaan untuk memperkuat pengembangan kawasan perdesaan terpadu.
ORGANISASI PENGELOLAAN KEGIATAN BEDAH DESA
17
Forum Bedah Desa (Kabupaten)
Sebagai forum multistakeholder untuk pengembangan kawasan perdesaan terpadu.
Anggota : SKPD, DPRD, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi
Fungsi :
1) Advokasi upaya integrasi perencanaan kegiatan Bedah Desa denganperencanaan reguler (Musrenbang);
2) Menfasilitasi pelaksanaan kajian kebijakan dan pengembangankawasan sesuai kebutuhan kegiatan Bedah Desa;
3) Menfasilitasi penguatan partisipasi masyarakat dan swasta untukpengembangan investasi dalam kegiatan Bedah Desa;
4) Menfasilitasi konsultasi untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaankegiatan Bedah Desa;
5) Melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatanBedah Desa.
KELEMBAGAAN KEGIATAN BEDAH DESA…1
18
Balai Bedah Desa (di Kawasan Perdesaan)
Balai Bedah Desa dipilih, ditetapkan dan dikelola oleh masyarakatdi kawasan perdesaan. Minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara ditambah Pokja sesuai kebutuhan.
Anggota: masyarakat kawasan perdesaan
Fungsinya:
1) Melakukan kegiatan perencanaan Bedah Desa;
2) Menjalankan pengelolaan informasi;
3) Pemberdayaan dan pengembangan daya inovasi;
4) Menfasilitasi kewirausahaan;
5) Penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa;
6) Penguatan kapasitas kelembagaan desa untuk pengembangan kawasan perdesaan terpadu.
KELEMBAGAAN KEGIATAN BEDAH DESA….2
19
Inisiasi Penguatan Keberlanjutan
Penyiapan kelembagaan
Penetapan kawasan perdesaan terpadu
Penguatan kapasitas kelembagaan, Penyusunan Masterplan
Fasilitasi koordinasi K/L. Swasta dan lembaga lain
Terbentuknya kelembagaan kawasan perdesaan terpadu.
TAHAPAN PELAKSANAAN BEDAH DESA
20
Kebijakan Pembangunan
Kawasan Perdesaan Daerah Tertinggal
Koordinasi Perencanaan Bedah Desa
Rencana Kegiatan Pengembangan
Kawasan PerdesaanDaerah Tertinggal
Rencana Induk Pembangunan Kawasan
Perdesaan Terpadu
K/L, PEMDAs
Dunia Usaha, LSM, Donor
KPDT
Fungsi koordinasi dan fasilitasiKeterangan :
Rencana Aksi
Rencana Investasi
SKEMA PERENCANAAN BEDAH DESA
21
SINERGI PERENCANAAN BEDAH DESA DALAM PERENCANAAN REGULER (MUSRENBANG)
Rencana Induk (Masterplan)
• SKPD• Forum Bedah Desa
Balai Bedah Desa
Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)
Perencanaan Kawasan
Perdesaan Terpadu
Koordinasi, Sinkronisasi, & Integrasi Perencanaan
Perencanaan Kec.(SKPD)
RTRW/ RPJM / RKP Kabupaten
22
23
Observasi
Potensi
• Perekonomian• Infrastruktur• Sosial • Kapasitas Fiskal• Karakteristik Daerah
Intervensi
Investasi
Sumber Daya Alam, SDM, Infrastruktur, Budaya, dsb
Regulasi , Program/Kegiatan, Pusat, Daerah, Dunia Usaha, Donor, dsb
• Pemerintah• Dunia Usaha
Kawasan Perdesaan
4 SI - EMPAT SI BEDAH DESA
1
2
3
4
Regulasi
SK KAWASAN PERDESAAN
SK FORUM BEDAH DESA
Kelembagaan & Pengembangan
Kapasitas
FORUM MULTISTAKEHOLDER
BALAI BEDAH DESA
Prasarana/ Sarana Sosial, Ekonomi &
Wilayah
Masterplan
(RINDUK)
RENCANA AKSI
RENCANA INVESTASI
Bantuan Sosial
Menu Kegiatan
KOMPONEN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDESAAN TERPADU….1
24
25
1. Surat Permohonan Balai Bedah Desa kepada Bappeda atau SKPD terkait/ Bupati;
Surat Pengantar Proposal, permohonan Bansos dari Bupati;2. SK Bupati tentang penetapan Kawasan Perdesaan Terpadu Forum Bedah Desa Balai Bedah Desa; Lokasi kegiatan di Kawasan Perdesaan Terpadu disertai peta lokasi dan
titik koordinat; Hibah Lahan/Tanah tidak dalam sengketa; Usulan Kegiatan/ Proposal yang dilengkapi dengan:Informasi Pilihan
Kegiatan; KAK; RAB; Desain gambardilegalisasi oleh SKPD teknis terkait; SHS jika
usulan tersebut bersifat konstruksi, siteplan+detail, foto awal; HPS berdasarkan SBU setempat/standar harga yang berlaku resmi; dan Kurva S
Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengendalian Daerah; Tim Pengadaan Daerah; Tim Panitia Penilai/ Penerima Daerah;
3. Surat Pernyataan Bupati tentang Pelaksanaan Lelang Daerah; Kesediaan Menerima Bansos; Sanggup mengelola dan memelihara Bansos yang telah diserahterimakan
kepada pemerintah daerah/ masyarakat; dan
Regulasi lainnya, termasuk mengalokasikan dana pendamping untukpelaksanaan kegiatan Bedah Desa.
Regulasi Kelembagaan
1. Forum Bedah Desa
2. Balai Bedah Desa
Pendanaan
1. APBN2. APBD Prov3. APBD Kab4. Sektor
Swasta5. Masyarakat6. Donor
KOMPONEN PEMBENTUK KAWASAN PERDESAAN TERPADU….2
SUMBER PENDANAAN KEGIATAN BEDAH DESA
1. Dana APBN KPDT sebagai dana stimulan dalam pengembanganBedahDesa.
2. Didukung pendanaan sektoralpusat (APBN K/L lainnya)
3. Didukung pendanaan APBD Provinsi
4. Didukung dan dilanjutkanpendanaan APBD KabupatenTertinggal
5. Dikembangkan melaluipendanaan/investasimasyarakat dan swasta
26
Peran Daerah
Peran Pusat
Dana
WaktuT1 T2
Rp Peran Investasi
Peran Publik
JENIS KEGIATAN BEDAH DESA
3
27
JENIS KEGIATAN BEDAH DESA (1)
28
• Kegiatan Bedah Desa memberikan dorongan danmenfasilitasi (stimulus) kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial (Bansos). Upaya tsbdiarahkan pada pelaksanaan kegiatan pendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam bentuk 3 (tiga) jenis kegiatan, yaitu:
1. Sarana dan Prasarana Sosial Dasar,
2. Sarana dan Prasarana Ekonomi,
3. Sarana dan Prasarana Wilayah
29
DIBIAYAI
BEDAH DESA
Sarana PrasaranaSosial Dasar (Sarana
/Prasarana Air Bersih)
Sarana PrasaranaEkonomi (Irigasi;
Pasar Desa)
BOLEH DIFASILITASI, TETAPI TIDAK
DIBIAYAI BEDAH DESA
Infrastrutur SaranaPrasarana Sosial
(sekolah, kesehatan, keagamaan)
Peningkatan Kapasitas(pelatihan pelaku
usaha, pengelolaankeuangan OMS, dsb)
Sarana PrasaranaWilayah (Jalan Desa/
Antar Desa; Jaringan Listrik; Jembatan Desa/
Antar Desa; Jetty / Tambatan Perahu)
Infrastruktur PenunjangProduk Unggulan
(Ekonomi) KegiatanBedah Desa (Peralatan,
Perlengkapan
JENIS KEGIATAN BEDAH DESA (2)
Dibutuhkandukungan
kegiatan darikeasdepan lain di lingkunganKPDT dan K/L
30
NO JENIS2013 2012 2011
JML % JML % JML %
I Sarana & Prasarana Sosial Dasar 10 0.11 15 0.15 2 0.06Sarana Air Bersih 10 15 2
II Sarana & Prasarana Wilayah 71 0.75 74 0.75 17 0.521 Pembangunan Jalan : 69 0.73 74 16
- Pengaspalan Jalan Desa 3- Pembangunan Gorong-Gorong 1 2 3- Pembuatan Talud 1- Pembuatan Plat Deker 2- Pembangunan Jalan Rabat Beton 1 2- Pembangunan Tembok Tepi Jalan 1- Pembangunan Jalan Sertu 3- Pembangunan Jalan Desa 36 66 5- Pembangunan Jalan dan Jembatan 2- Pembangunan Jembatan 6 6 6- Peningkatan Jalan Desa 13
2 Pembangkit Listrik Mikro Hidro 13 Dermaga Apung/Jety 2 0.02
III Sarana & Prasarana Ekonomi 14 0.15 11 0.11 14 0.421 Pembangunan Jalan Usaha Tani/Produksi 7 42 Pembangunan Irigasi 6 9 33 Pembangunan Pasar Desa/Hewan 1 2 34 Kandang Sapi 4
Total Kegiatan 95 100 33
JENIS KEGIATAN PELAKSANAAN BEDAH DESA, TA 2011-2013
Contoh: Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bedah
Desa TA 2011-2012
2
31
1. Bedah Desa Thn 2011 di Kab Lebak, di desa Cirompang dan Citorek antara lain digunakan untuk membuka jalan penghubung antar kedua desa yang terletak di punggung bukit.
2. Jalan dibuka sepanjang 2 Km dengan lebar 3 meter. Masyarakat menyerahkan tanah sebagai bentuk partisipasi.
3. Jalan penghubung mempersingkat waktu dan menurunkan biaya angkut, sehingga pergerakan orang dan barang meningkat.
Kabupaten Lebak: Pembukaan Jalan Penghubung Desa Cirompang dan Desa Citorek Tengah …. (1)
32
Kabupaten Lebak: Desa Citorek Dan Desa Cirompang …. (2)
Pembangunan jembatan beton sepanjang +/-15 m menggantikan jalan kayu di desa Citorek Tengah. Jembatan menghubungan antar dusun dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat serta meningkatkan rasa aman bagi penduduk desa.
Kondisi Awal
Konstruksi Hasil Pembangunan 33
Bedah Desa Tahun 2011
dilaksanakan di dua desa
(Citorek dan Cirompang);
Keduanya adalah satu kawasan,
meskipun beda Kecamatan
(Kec. Sobang dan Kec.
Cibeber).
Tahun 2012 diusulkan
dana Bansos untuk
Desa Cicaringin Kec.
Gunung Kencana.
Lokasi tidak satu
kawasan dengan
lokasi Bedes 2011.
Diperlukan relokasi agar sesuai dengan tujuan bedah desa
(Pembentukan Kawasan Perdesaan Terpadu )
Kabupaten Lebak…. (3)
34
Kab. Lampung Barat
Lokasi Bedah Desa
• Jalan Poros Desa
• Pembangkit Listrik Mikro Hidro
Kabupaten Lampung Barat…. (1)
35
Kegiatan Bedah Desa 2012
diusulkan melalui Bantuan
Sosial untuk pembangunan
Jembatan Antar Desa dan
Air Bersih di Pekon Malaya
dan Suka Mulya
Malaya
Suka Mulya
Thn 2011
Thn 2012
Kabupaten Lampung Barat…. (2)
36
KENDALA PELAKSANAN KEGIATAN BEDAH DESA
4
37
Tingkat Pusat :
1) Adanya keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bedah Desa sehingga kondisiini juga akan mempengaruhi awal pelaksanaan kegiatan Bedah Desa.
2) Adanya perubahan bentuk bantuan dana yang disampaikan dari Tugas Perbantuan keBantuan Sosial yang secara substansi dan teknis tentu saja akan memberikan pengaruhterhadap proses perencanaan kegiatan, proses pelelangan, pengendalian kegiatan.
3) Keterlambatan daerah dalam menyampaikan persyaratan dokumen (usulan kegiatan) kepusat.
4) Adanya daerah yang meminta proses pelelangan dari pusat maupun dari daerah sendirisehingga hal ini membawa konsekuensi sendiri terhadap konsentrasi pihak KPDT.
5) Keterlambatan daerah dalam menyampaikan informasi atas pelaksanaan kegiatan BedahDesa di daerah sehingga Satker pusat cukup kesulitan untuk melaksanakan update atashasil implementasinya di lapangan.
6) Fungsi Tim Koordinasi Kabupaten yang diharapkan dapat menjembatani antarakepentingan pusat (KPDT) dengan pihak III belum dapat optimal dalam pelaksanaannya.
Dalam pelaksanaan kegiatan Bedah Desa, kendala-kendala yang terjadi tidak hanya di tingkat pusat tetapi di tingkat daerah pun juga masih terjadi
38
KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN BEDAH DESA….(1)
Tingkat Daerah :
1) Adanya keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bedah Desa sehinggakondisi ini juga akan mempengaruhi keterlambatan proses pelelangan dan pelaksanaankegiatan Bedah Desa di daerah.
2) Adanya perubahan bentuk bantuan dana dari Tugas Perbantuan ke Bantuan Sosial yang secara substansi berpengaruh pada Proses perencanaan kegiatan belum optimal dilakukan;
3) Peran Forum Bedah Desa dan Balai Bedah Desa tidak cukup optimal karena kendalaanggaran dan teknis kegiatan.
3) Proses pendampingan konsultan belum optimal dikarenakan keterlambatan mobilisasidan kapasitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan Bedah Desa itu sendiri didaerah.
4) Keterlambatan daerah dalam menyampaikan persyaratan dokumen (usulan kegiatan) kepusat.
5) Beberapa daerah tidak konsisten dalam melakukan usulan kegiatan (belum sinkronantara SK Kawasan dan kegiatannya) sehingga secara substansi hal ini akan memberikanpengaruh pada perubahan konsep Bedah Desa.
39
KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN BEDAH DESA….(2)
40
Lokasi Kawasan Perdesaan terpadu terletak di kawasan perkotaan Kab. Aceh Selatan 3 desa di Kec. Tapak Tuan ibukota kabupaten sebagai kawasan perkotaan
Peta Kab. Aceh Selatan
CONTOH: PERMASALAHAN LOKASI
KESIMPULAN DAN KEBERLANJUTAN
4
41
1) Pelaksanaan kegiatan Bedah Desa belum optimal dikarenakan belum sinkronnya kebijakan yang dibuat KPDT dengan implementasi Bedah Desa.
2) Proses perencanaan kegiatan Bedah Desa masih belumoptimal dikarenakan belum berjalannya mekanisme kegiatandi lapangan.
3) Perencanaan kegiatan Bedah Desa belum menyesuaikandengan Masterplan Bedah Desa/ RPJMD & RTRW Daerah/ RPJM Desa.
4) Pelaksanaan sinergi kegiatan Bedah Desa dengan kegiatanlainya di internal KPDT belum secara terarah dari dirancangdari awal.
5) Belum 100% kegiatan dapat terlaksana di semua daerah.42
KESIMPULAN
Jalan ke kiri > kantor kecamatan dibangundari APBD Banggai.
Calon lokasi peningkatan jalan di DesaToweer, Kec Balantak Utara, Kab Banggaiyang mengarah ke Puskesmas Balantak.
43
Calon lokasi peningkatan di Desa Teku, KecBalantak Utara, Kab Banggai menuju lapanganbola.
Pembangunan MCK oleh PNPM MP
Kegiatan KPDT (Prukab) berupa bantuan peralatanpengolahan biji Kopi di Desa Teku, Kec BalantakUtara, Kab Banggai tetapi dalam prosesnya belumada sinergi perencanaan yang optimal di internalKPDT sendiri.
CONTOH 1: SINERGI KEGIATAN BEDAH DESA KABUPATEN BANGGAITAHUN 2013
Bansos Pulau Terkecil dan Terluar, KPDT diDesa Moasi, Kec Towea, Kab Muna Tahun2012.
44
Kegiatan Bedah Desa TA 2013 berupaPembangunan Jalan Desa, di Moasi, KecTowea – Kab Muna. Pembangunan jalan inisepanjang 4,6 Km untuk membuka aksesperkebunan Jambu Mete yang memangmenjadi salah satu komiditas unggulan dikawasan perdesaan ini.
CONTOH 2: SINERGI KEGIATAN BEDAH DESA KABUPATEN MUNATAHUN 2013
45
STRATEGI KEBERLANJUTAN KEGIATAN BEDAH DESA DI DAERAH TERTINGGAL
KEBIJAKAN DAERAH
TERTINGGAL
INTEGRASI-SINERGI
PERENCANAAN (LOKASI,
ALOKASI, JENIS KEGIATAN
INTEGRASI-SINERGI
PENDAMPINGAN DI LOKASI
KEGIATAN
INTEGRASI-SINERGI
KOORDINASI INTERN &
EKSTERNAL
PENGENDALIAN & EVALUASI
46
DIBIAYAI
BEDAH DESA
Sarana PrasaranaSosial Dasar (Sarana
/Prasarana Air Bersih)
Sarana PrasaranaEkonomi (Irigasi;
Pasar Desa)
BOLEH DIFASILITASI, TETAPI TIDAK
DIBIAYAI BEDAH DESA
Infrastrutur SaranaPrasarana Sosial
(sekolah, kesehatan, keagamaan)
Peningkatan Kapasitas(pelatihan pelaku
usaha, pengelolaankeuangan OMS, dsb)
Sarana PrasaranaWilayah (Jalan Desa/
Antar Desa; Jaringan Listrik; Jembatan Desa/
Antar Desa; Jetty / Tambatan Perahu)
Infrastruktur PenunjangProduk Unggulan
(Ekonomi) KegiatanBedah Desa (Peralatan,
Perlengkapan
KEBUTUHAN DUKUNGAN P2SEDT UNTUK KEGIATAN BEDAH DESA
Dibutuhkandukungan darikeasdepan lain
di KPDT danK/L terutamaP2SEDT thdFBD & BBD
TERIMA
KASIH
www.daerah-khusus.or.id/bedahdesa/