MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIKINDONESIA

PADASEMILOKA REVISI PP 38 TAHUN 2007 TENTANG

PEMBAGIAN URUSANDAN NORMA STANDAR PROSEDUR KRITERIA

YOGYAKARTA, 30 JUNI2011

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,Salam Sejahtera dan Selamat Siang.

Yang terhormat,• Para Pejabat Eselon-1 di lingkungan KementerianKesehatan dan Lintas Sektor Terkait,

• Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi danKabupten/ Kota,

• Para Guru Besar, Pakar, dan Narasumber,Para Hadirin yang berbahagia.

2

MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIA

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat AllahSWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkankepada kita, sehingga kita dapat hadir pada AcaraPembukaaan Semi/aka Revisi PP 38 Tahun 2007 danNorma Standar Prosedur Kriterie (NSPK) rru.Selanjutnya, saya berharap agar kita selalu berada dalamkeadaan sehat wal afiat.

Saudara-saudara,Pelaksanaan desentralisasi di Tanah Air telah

berjalan lebih dari satu dasa warsa - yaitu sejakdiberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan di Daerah. Pada kurun waktu tersebut,telah tercapai berbagai keberhasilan di bidang kesehatan.Antara lain : menurunnya angka kematian ibu melahirkandari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun2007, menurunnya angka kematian bayi dari 35 per 1000kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 34 per 1000

3

MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIA

kelahiran hidup pada tahun 2007, dan meningkatnyaumur harapan hidup dari 66,2 tahun pa

Oi samping itu, berbagai upaya kesehatan jugamengalami peningkatan capaian, seperti : peningkatancapaian persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan,cakupan pelayanan antenatal, cakupan kunjunganneonatus, cakupan penemuan dan pengobatantuberkulosis, eliminasi tetanus maternal dan neonatal,serta pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.Namun, capaian-capaian dan keberhasilan tersebutbelum sepenuhnya memenuhi harapan kita. Sebab,masih dijumpai adanya kesenjangan capaian indikatorpembangunan kesehatan antar daerah - termasukcapaian dari indikator tertentu Millenium DevelopmentGoals atau MDGs.

4

MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIA

Saudara-saudara,Dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, telah diterbitkan PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan An tara Pemerintah, PemerintahanDaerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Setelah PP No.38 tahun 2007 tersebut diberlakukan sekitar empat tahun(2007 -2011), dirasa perlu untuk melakukan revisi gunapenyempurnaannya. Masalah yang dihadapi dalampelaksanaan PP tersebut dalam bidang kesehatan,antara lain adalah adanya beberapa Perda yang tidaksinkron dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Masukan untuk rancangan revisi PP 38 tahun 2007bidang kesehatan telah disiapkan oleh KeJompok KerjaHarmonisasi Peraturan Menteri Kesehatan TerhadapPeraturan Daerah yang anqqotanya terdiri dari unsurKementerian Kesehatan dan unsur Kementerianpaiam Negeri,dibantu oleh unsur Perguruan Tinggi.

MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIA

Rancangan revisi tersebut telah disusun denganmemperhatikan hasiJ kajian terhadap kebijakanKementerian Kesehatan pada pembagian urusandalam bentuknorma, standar, prosedur denkriterie(NSPK), serta berbagai hal lainnya. Dengan carademikian, diharapkan dapat diwujudkan pembagianurusan - di bidang pemerintahan pada umumnya dandi bidang kesehatan pada khususnya - antaraPemerintah, Pemerintahan Deeren Provinsi danPemerintahan Daerah KabupatenlKota yang utuh danadiJ, serta dapat diterima o/eh semua pihak -khususnya pemerintahan daerah - sehingga terwujudderajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pada kesempatan yang baik ini saya sampaikanapresiasi kepada para narasumber dan anggotaKelompok Kerja Harmonisasi -:-:-utamanya dari jaJaranKementerian Dalam Negeri dan' Perquruan Tinggi - yangtelah secara intensif membantu dan memberikan

"" "~., ..:, " "~" .If'" .. .(

MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIA

6

l "~ --I.. ". '.

masukan yang sangat berharga bagi tersusunnyarancangan revisi PP 38 tahun 2007 bidang kesehatantersebut. Pada semiloka ini, masukan, kritik, saran. danusul penyempurnaan bagi rancangan revisi PP 38 tahun2007 bidang kesehatan dari seluruh peserta _sanqatdiharapkan.

Saudara-saudara,Dalam pelaksanaan desentralisasi - sepanjang

satu dasa warsa terakhir ini - ditengarai adanyakelemahan dalam arus data dan informasi dari daerah kepusat. Padahal, data yang akurat sangat diperlukan olehKementerian Kesehatan untuk penqarnbilan keputusanyang tepat, benar, dan berbasis data (evidence based)dalam melakukan perencanaan, monitoring, evaluasiproqrarn-proqrarn kesehatan. Oleh karena itu,Kementerian Kesehatan melaksanakan Riset KesehatanDasar (Riskesdas) pada tahun 2007 dan pada tahun2010, selanjutnya pada tahun 2011 dilakukan pula RisetFasilitas Kesehatan (Risfaskes).

7

MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIA

Hasil Riskesdas menunjukkan . bahwapermasalahan kesehatan yang dihadapi di Indonesiacukup banyak dan cukup berat. Selain itu, telah berhasilpula diidentifikasi berbagai daerah dengan pencapaianpembangunan kesehatan rendah - yang disebut DaerahBermasalah Kesehatan (DBK). Identifikasi dilakukandengan menganalisis hasil Riskesdas, Survey EkonomiNasional(Susenas), dan Potensi Desa (Podes). Dariproses ini telah diidentifikasi 24 indikator yangmenjadi Indeks Pembangunan KesehatanMasyarakat (/PKM). Berdasarkan IPKM dapatdiketahui berbagai kesenjangan pembangunankesehatan - tidak saja antar daerah di IndonesiaBagian Barat dan Bagian Timur, akan tetapi jugaantara Daerah di Jawa dan Luar Jawa dan antarkabupatenlkota dalam satu provinsi.

Penanganan Daerah Bermasalah Kesehatan perludilakukan secara inklusif, terfokus, terintegrasi, berbasisbukti, dan dilaksanakan secara bertahap di daerah

8

MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIA

prioritas, bersama kementerian/lembaga terkait, dalamjangka waktu tertentu. Dengan maksud agar daerahtersebut secara mandiri mampu melaksanakankewenangan wajibnya dalam bidang kesehatan. Sesuaidengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telahditetapkan oleh Permenkes No.7 41 tahun 2008 - sesuaiamanat undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan PPnomor 65 Tahun 2005.

Selanjutnya, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3Tahun 2010, maka semua target-target MOGs harusdicapai pada tahun 2014. Pada kesempatan ini, sayameminta agar seluruh jajaran kesehatan - baik dipusat maupun di daerah - supaya terus berupayamempercepat pencapaian target-target MOGstersebut.

Oi samping itu, perhatiandiberikan kepada pencapaianpengendalian penyakit menular,

khusus perlutarget-target

penyakit tidak

9

MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIA

menular, dan penyehatan lingkungan. Sebab, dewasaini Indonesia menghadapi beban ganda penyakit ataudouble burden. Suatu keadaan dimana penyakitmenular masih merupakan. masalah kesehatanpenting -ctermesuk emerging infectious diseases -sementara itu morbiditas dan mortalitas penyakittidak menular telah makin meningkat.

Saya juga berharap agar seluruh daerah dapatmencapai target-target lain yang telah ditetapkan olehPemerintah, sesuai dengan SPM. SPM merupakankewenangan wajib yang harus dilaksanakan daerahotonom. SPM juga merupakan janji pemerintahdaerah kepada rakyatnya. Oleh karena itu, sayamenghimbau kepada semua Kepala Dinas Kesehatanuntuk melakukan advokasi agar Perda SPM dapatsegera diterbitkan di daerah masing-masing untukmempercepat pencapaian target-target MDGs. Sebab,sebagian besar target SPMadalah target MDGs.Saudara-saudara

10

MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIA

Saya berharap agar selain membahas tentangrevisi PP 38 tahun 2007, semi/oka ini juga membahastentang pengembangan kapasitas pejabat strukturalkesehatan di daerah - khususnya dalam kebijakandan manajemen kesehatan.

Di era desentralisasi rru, jabatan strukturalkesehatan di daerah, khususnya Kepala Oinas Kesehatanadalah jabatan strategis yang menetapkan berbagaikebijakan kesehatan dan pelayanan kesehatan kepadamasyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan yangsetinggi-tingginya. Kepala Dinas Kesehatan dan DirekturRumah Sakit Daerah harus mampu mengembangkaninstansi yang dipimpinnya agar terbuka dan sensitifterhadap berbagai perubahan. Karena, tujuandesentralisasi adalah mendekatkan penetapan kebijakandan pelayanan publik kepada masyarakat.

11

MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIA

Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, sayaperlu menyampaikan pesan-pesan seperti berikut :

1. Agar seluruh jajaran Kementerian Kesehatanmenyelesaikan penyempurnaan Norma, Standar,Prosedur dan Kriteria atau NSPK sebelum 17Agustus 2011. Sebab, PP No. 38 Tahun 2007mengamanatkan bahwa NSPK seharusnya sudahselesai pada bulan Juli 2009. Selanjutnya, SPMProvinsi juga perlu dipersiapkan.

2. Agar para Kepala Dinas Kesehatan :• Meningkatkan kompetensi pejabat struktural dan

fungsional di wilayah masing-masing agarsemakin terbuka dan sensitif terhadap dinamikayang terjadi di masyarakat.

• Melakukan pembinaan, pemantauan danpelaporan secara baik dan benar terhadappemanfaatan dana Bantuan OperasionalKesehatan (BOK) dan dengan adanya dana

12

MENTERIKESEHATANREPUBLIK INDONESIA

BOK, hendaknya dana operasional untukPuskesmas tidak berkurang.

3. Agar seluruh jajaran kesehatan di Pusat danDaerah:• Bekerja keras untuk mencapai target yang

tercantum dalam Permenkes 741 Tahun 2008tentang Standar Pelayanan Minimal bagiKabupaten dan Kota.

• Memberikan perhatian khusus kepada kesehatanIbu Maternal oleh karena angka kematian IbuBersalinmasih tinggi.

• Meningkatkan etos kerja, mengingat hasilRiskesdas tahun 2007 dan 2010 menunjukkanmasih banyak program kesehatan yangcapaiannya belum sesuai harapan.

13

MENTERIKESEHATANi\:':;PUBLIK INDONESIA

Saudara-saudara,Demikianlah beberapa hal yang perlu saya

sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Akhirnya,dengan mengucapkan Bismillahirok)hmanirrokhim-dengan ini Semi/oka Revisi PP 38 Tahun 2007 danNorma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)saya nyatakan dibuka dengan resmi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

MENTERI KESEHATAN RI

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH

Drafter: Dr. Krisnajaya - SAM Bid Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan&Desentralisasi (081319600300)