Click here to load reader

SALINAN ... sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak. 13. Izin Pedagang

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SALINAN ... sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan...

  • jdih.pontianakkota.go.id

    WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

    PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

    NOMOR 17 TAHUN 2017

    TENTANG

    STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN

    NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    WALIKOTA PONTIANAK,

    Menimbang :

    a. bahwa Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan

    pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan

    Terpadu Satu PintuKota Pontianak perlu dilakukan

    penyempurnaan karena perubahan Perangkat Daerah serta

    guna mempercepat proses pelayanan perizinan;

    b. bahwa proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang

    cepat, mudah, murah dan akuntabel baik secara langsung

    maupun tidak, merupakan prinsip yang harus

    dikedepankan oleh setiap perangkat daerah dalam

    pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai Peraturan

    Perundang-undangan;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

    dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

    Walikota tentang Standar Operasional Prosedur

    Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas

    Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu

    Satu Pintu Kota Pontianak;

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945;

    SALINAN

    PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx

  • 2

    2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

    Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

    Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

    sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

    8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

    Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

    Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27

    Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

    Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

    Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 2756 );

    3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

    Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan

    Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

    Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4661);

    4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

    Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

    Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4247);

    5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

    Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4724);

    6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

    Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

    7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

    Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

    Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4843);

    PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx

  • 3

    8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

    Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

    9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

    Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

    140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5059);

    10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

    diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

    Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

    Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

    Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

    Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4585);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang

    Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di

    Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-

    Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah

    diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun

    2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

    Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan

    untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha

    Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4892);

    PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx

  • 4

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

    Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4741);

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang

    Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

    Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang

    Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4987);

    16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

    Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5285);

    17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang

    Pelayanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5197);

    18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria

    dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup

    dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di

    Bidang Penanaman Modal;

    19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar

    Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang

    Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman

    Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

    Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

    Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar

    Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang

    Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman

    Modal;

    20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang

    Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman

    Modal;

    21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

    tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

    PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx PERWA%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx

  • 5

    Satu Pintu;

    22. Peraturan Menteri PerdaganganNomor 36/M-

    DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha

    Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan

    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-

    DAG/PER/9/2007 tentang Perubahan At