SALINAN - LPS

SALINAN

PRESTDENREPUEUK INDONESIA

PERATURAN PEMERTNTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2O2O

TENTANG

PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM

RANGKA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN

PERMASALAHAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara danStabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Vints Disease 2019 (COVID-l9) dan/atau dalamRangka Menghadapi Ancaman yang MembahayakanPerekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem KeuanganMenjadi Undang-Undang, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Pelaksanaan Kewenangan LembagaPenjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas SistemKeuangan;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang LembagaPenjamin Simpanan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 96, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4420)' sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun2OO9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO4tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OO9 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 49631;

3. Undang- Undang . . .

Mengingat

SK No 040139 A

3

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-2-

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara danStabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) danlatau dalamRangka Menghadapi Ancaman yang MembahayakanPerekonomian Nasional dan/atau Stabilitas SistemKeuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAANKEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAMRANGKA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAHPENANGANAN PERMASALAHAN STABILITAS SISTEMKEUANGAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Sistem Keuangan adalah sistem keuangan sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahandan penanganan krisis sistem keuangan.

Stabilitas Sistem Keuangan adalah stabilitas sistemkeuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangmengenai pencegahan dan penanganan krisis sistemkeuangan.

Penanganan Bank adalah penanganan Bank Sistemikdan/atau penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yangmengalami permasalahan solvabilitas oleh LembagaPenjamin Simpanan.

Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

Menetapkan:

1

2

3

4

SK No 040680 A

5. Bank. . .

FRESIDENREPUELIK INDONESIA

-3-

5. Bank Sistemik adalah bank sistemik sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahandan penanganan krisis sistem keuangan.

6. Bank Selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidakditetapkan sebagai bank sistemik sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang mengenai pencegahan danpenanganan krisis sistem keuangan.

7. Bank Gagal adalah bank yang dinyatakan tidak dapatlagi disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangansebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenaiLembaga Penjamin Simpanan.

8. Bank Perantara adalah bank perantara sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahandan penanganan krisis sistem keuangan.

9. Bank Penerima adalah bank yang menerima pengalihansebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank.

10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnyadisingkat RUPS adalah rapat umum pemegang sahamsebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenaiperseroan terbatas.

11. Transaksi Repurchase Agreement Surat Berharga Negarayang selanjutnya disebut Repo adalah transaksipenjualan Surat Berharga Negara milik LembagaPenjamin Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanankepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembeliankembali oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai denganharga dan pada waktu tertentu yang diperjanjikan.

12. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBNadalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang mengenai surat utang negara dan suratberharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang mengenai surat berharga syariahnegara.

13. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkatLPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang mengenai LembagaPenjamin Simpanan.

14. Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BI adalahbank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

SK No 040681 A

15. Otoritas

trRESIDENREPUBUK INDONESIA

-4-

15. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJKadalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang mengenai Otoritas JasaKeuangan.

16. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang kekuasaan pemerintahan Negara RepublikIndonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menterisebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan.

18. Peraturan Dewan Komisioner Lembaga PenjaminSimpanan adalah peraturan yang ditetapkan oleh DewanKomisioner LPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O adalah Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentangKebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas SistemKeuangan untuk Penanganan Pandemi Corona VintsDisease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam RangkaMenghadapi Ancaman yang MembahayakanPerekonomian Nasional dan/atau Stabilitas SistemKeuangan Menjadi Undang-Undang.

BAB IIRUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini adalah pengaturankewenangan LPS dalam rangka:

a. penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuanganyang timbul akibat terjadinya pandemi Corona VirusDisease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapiancaman krisis ekonomi dan/atau Stabilitas SistemKeuangan yang mencakup penanganan permasalahanBank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) danayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O; dan

SK No 040682 A

b. melaksanakan .

BAB IIIPERSIAPAN PENANGANAN DAN PENINGKATAN

INTENSITAS PERSIAPAN UNTUK PENANGANAN PERMASALAHANBANK SISTEMIK DAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK

Bagian Kesa.tu

Persiapan Penanganan Bank

Pasal 3

trRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-5-

b. melaksanakan fungsi LPS sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

(1) Persiapan Penanganan Bank dilaksanakan sejak Bankditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif olehOJK.

(21 Dalam rangka persiapan Penanganan Bank sebagaimanadimaksud pada ayat (1), LPS berkoordinasi dengan OJKmelakukan:

a. pertukaran data dan/atau informasi Bank;

b. pemeriksaan bersama terhadap Bank; dan/atauc. kegiatan lainnya dalam rangka persiapan resolusi

oleh LPS.

Pasal 4

(1) OJK menyampaikan penetapan status Bank sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai:

a. Bank dalam pengawasan intensif; dan

b. perpanjangan status Bank sebagai Bank dalampengawasan intensif,

kepada LPS.

SK No 040683 A

(2) Penyampaian

PRESIDENREFUBLIK INDONESIA

-6-

(21 Penyampaian penetapan status Bank sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disertai dengan data dan/atauinformasi pendukung paling lambat 5 (lima) hari kerjasetelah penetapan status Bank.

Pasal 5

(1) Pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

a. pemetaan dan penilaian aset dan kewajiban Bank;

b. persiapan preservasi data; dan

c. pemeriksaan risiko hukum.(2) Pengurus dan pegawai Bank harus mendukung kegiatan

pemeriksaan bersama dengan memberikan datadan/atau informasi yang dibutuhkan oleh LPS dan OJK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan tatacara pemeriksaan yang dilakukan oleh LPS dalammelakukan pemeriksaan bersama dengan OJKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan LPS.

Pasal 6

(1) LPS melakukan kegiatan lain dalam tahap persiapanPenanganan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2) huruf c meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a. persiapan dalam rangka identifikasi untukpengelompokan aset dan/atau kewajiban Bank yangakan dialihkan; dan

b. pengajuan izin prinsip pendirian Bank Perantara.

(2) Apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun se.jakditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif,permasalahan solvabilitas belum dapat diatasi, LPSmelakukan penlajakan kepada Bank lain yang bersediamenerima pengalihan sebagian dan/atau seluruh asetdan/atau kewajiban Bank setelah berkoordinasi denganOJK.

SK No 040684 A

Bagian

trRES IDENREPUBLTK tNDoNESIA

-7 -

Bagian KeduaPeningkatan Intensitas Persiapan

Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank

Pasal 7

(1) OJK menyampaikan penetapan status Bank sebagaiBank dalam pengawasan khusus kepada LPS disertaidengan data dan/atau informasi pendukung.

(2) Penyampaian penetapan status Bank sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling lambat:a. 1 (satu) hari kerja untuk Bank Sistemik; ataub. 3 (tiga) hari kerja untuk Bank Selain Bank Sistemik,setelah penetapan status Bank.

(3) LPS melakukan kegiatan peningkatan intensitaspersiapan Penanganan Bank pada saat Bank ditetapkansebagai Bank dalam pengawasan khusus.

(4) Peningkatan intensitas persiapan Penanganan Banksebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:

a. pengkinian hasil pemeriksaan bersama yang sudahdilakukan pada tahap persiapan Penanganan Bank;dan

b. kegiatan lainnya termasuk tetapi tidak terbataspada:

1. penjajakan kepada calon Bank Penerima dalamrangka pemasaran aset dan/atau kewajibanBank;

2. penjajakan kepada pemegang saham yangberpotensi ikut serta melakukan penyetoranmodal untuk Bank Sistemik; dan/atau

3. pengajuan izin usaha Bank Perantara.

SK No 040685 A

Pasal 8

PRESIDENREPUtsLIK INDONESIA

-8-

Pasal 8

LPS dan OJK melakukan pemeriksaan bersama pada saatBank ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusussebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (ll.

Pasal 9

Dalam rangka peningkatan intensitas persiapan PenangananBank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), LPSberkoordinasi dengan OJK meminta pengurus Bank untuk:a. melakukan tindakan:

1. menjaga kondisi keuangan Bank, sehingga tidakterjadi penurunan aset dan/atau peningkatankewajiban Bank secara material;

2. mendukung pelaksanaan pengalihan aset dankewajiban Bank; dan/atau

3. memfasilitasi LPS dalam melakukan pemasaran atasaset dan/atau kewajiban Bank dan memfasilitasicalon Bank Penerima untuk melakukan uji tuntasdalam hal akan dilakukan pengalihan aset dan/ataukewajiban Bank.

b. menyerahkan pernyataan RUPS yang berlaku efektifdalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank Gagal kepadaLPS.

Pasal 10

Dalam hal pemeriksaan bersama antara LPS dan OJK padatahap persiapan Penanganan Bank sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 dan/atau pada tahap peningkatan intensitaspersiapan Penanganan Bank sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu, LPSmelakukan asesmen lebih lanjut terhadap data dan/atauinformasi Bank pada posisi terakhir yang dimiliki dandisampaikan oleh OJK berdasarkan permintaan LPS.

SK No 040686 A

Pasal 1 1

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-9-

Pasal 1 1

(1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan LPSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPS dapatmelakukan penempatan dana selama pemulihan ekonomisebagai akibat pandemi Corona Virus Disease 2019(covrD- 19).

(21 Penempatan dana oleh LPS pada Bank sebagaimanadimaksud pada ayat (1) untuk:a. mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPS;

dan/ataub. mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan

stabilitas permasalahan sistem keuangan yang dapatmenyebabkan kegagalan Bank.

(3) Penempatan dana oleh LPS pada Bank sebagaimanadimaksud pada ayat (21huruf b:a. total penempatan dana pada seluruh Bank paling

banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlahkekayaan LPS;

b. penempatan dana pada satu Bank paling banyaksebesar 2,5o/o (dua koma lima persen) dari jumlahkekayaan LPS; dan

c. setiap periode penempatan dana paling iama I (satu)bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima)kali.

(4) Dalam rangka penempatan dana oleh LPS pada Banksebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:a. OJK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

kepada LPS dan BI apabila pemegang sahampengendali Bank tidak dapat membantu Bankmengatasi permasalahan likuiditas;

b. berdasarkan permintaan Bank, OJK melakukananalisa mengenai kelayakan permohonan Bankdimaksud dan meminta kepada LPS untukmelakukan penempatan dana;

c. pemberitahuan dan permintaan dari OJKsebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf bdisertai dengan paling kurang:1. hasil penilaian perkiraan kemampuan Bank

mengembalikan penempatan dana;2. data dan latau informasi yang memuat kondisi

terkini Bank;

3.dampak...

SK No 0407i8 A


-10-

3. dampak permasalahan pada sistem perbankan;dan

4. fotokopi perintah tertulis dari OJK kepadapemegang saham pengendali untuk menjaminpengembalian besaran penempatan dana oleh LPSdengan saham dan/atau aset lain yang dianggaplayak milik pemegang saham pengendali, yangberlaku efektif dalam hal LPS telah melakukanpenempatan dana; dan

d. BI melakukan asesmen terhadap riwayat sistempembayaran Bank dan kondisi sistem keuangan,serta menyampaikan hasil asesmen dimaksud kepadaLPS paling lama 3 (tiga) hari kerja sejakpemberitahuan OJK diterima oleh BI.

(5) Berdasarkan hasil penilaian, pemberian data dan/atauinformasi dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf c serta hasil asesmen dari BI sebagaimanadimaksud pada ayat (4) huruf d, LPS melakukan analisaterhadap kelayakan penempatan dana yang akandilakukan kepada Bank dan memutuskan untukmelakukan atau tidak melakukan penempatan dana padaBank serta memberitahukan keputusannya kepada OJKdan BI.

(6) Dalam hal LPS memutuskan untuk melakukanpenempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5),OJK dan BI melakukan pengawasan secara lebih intensifkepada Bank yang menerima penempatan dana sesuaidengan kewenangannya.

(7) Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukanpenempatan dana pada Bank sebagaimana dimaksudpada ayat (5), OJK melakukan penanganan Bank sesuaikewenangannya berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(8) Penempatan dana oleh LPS pada Bank sebagaimanadimaksud pada ayat (21 huruf b dapat diperpanjangberdasarkan hasil penilaian dan permintaan dari OJKserta hasil asesmen dari BI sebagaimana dimaksud padaayat (41 dan hasil analisa serta keputusan LPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tatacara penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan Peraturan LPS.

SK No 040688 A

Bagian


- 11-

Bagian KetigaPenyampaian Data dan/atau Informasi Mengenai

Penetapan Status Bank Sebagai Bank Gagal

Pasal 12

(1) Dalam hal Bank ditetapkan sebagai Bank tidak dapatdisehatkan oleh OJK, OJK menyampaikan penetapanstatus Bank kepada LPS dengan disertai penyampaiandata dan/atau informasi terkini.

(21 Penyampaian penetapan status Bank sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu)hari kerja setelah penetapan status Bank.

Pasal 13

Jenis dan bentuk data dan/atau informasi, tata carapertukaran data dan/atau informasi, pemeriksaan bersamaterhadap Bank, dan/atau kegiatan lainnya dalam rangkapersiapan Penanganan Bank maupun peningkatan intensitaspersiapan Penanganan Bank dituangkan dalam notakesepahaman antara LPS dan OJK.

BAB IVPEMENUHAN LIKUIDITAS LPS

DALAM RANGKA PENANGANAN BANK

Bagian KesatuTingkat Likuiditas

Pasal 14

(1) Likuiditas LPS merupakan kemampuan sumber dayakeuangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhandana yang diperlukan oleh LPS untuk Penanganan Bank.

(21 Tingkat likuiditas dan parameter kesulitan likuiditas LPSdiatur dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS.

(3) Dalam menyusun Peraturan Dewan Komisioner LPSsebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPS berkoordinasidengan kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan.

Bagian . . .

SK No 040689 A


_t2_

Bagian KeduaSumber Pendanaan

Pasal 15

Dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitanlikuiditas untuk Penanganan Bank, LPS dapat melakukan:

a. Repo kepada BI;

b. penjualan SBN yang dimiliki LPS kepada BI;

c. penerbitan surat utang;

d. pinjaman kepada pihak lain; dan lataue. pinjaman kepada Pemerintah.

Bagian KetigaRepo kepada Bank Indonesia

Pasal 16

(1) LPS dapat melakukan Repo sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 huruf a untuk antisipasi dan pemenuhankebutuhan likuiditas dalam Penanganan Bank.

(2) Pelaksanaan Repo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara langsung oleh LPS kepada BI.

(3) Repo mengutamakan prinsip mekanisme pasarsebagaimana diatur dalam nota kesepahaman dan/atauperjanjian kerja sama antara BI dan LPS.

Bagian KeempatPenjualan SBN milik LPS kepada BI

Pasal 17

(1) Penjualan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15huruf b untuk penanganan permasalahan solvabilitasBank Sistemik dilaksanakan sesuai dengan ketentuanUndang-Undang mengenai pencegahan dan penanganankrisis sistem keuangan.

SK No 040690 A

(2) Penjualan


_13_

(21 Penjualan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15huruf b untuk antisipasi dan pemenuhan kebutuhanlikuiditas LPS serta Penanganan Bank berupa BankSelain Bank Sistemik dilakukan secara langsung olehLPS kepada BI.

(3) Penjualan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (21 dilaksanakan dengan mengutamakan prinsipmekanisme pasar sebagaimana diatur dalam dokumennota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja samaantara BI dan LPS.

Bagian KelimaPenerbitan Surat Utang

Pasal 18

(1) LPS dapat menerbitkan surat utang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 huruf c yang dapat dibeli olehpihak tertentu dan diterbitkan di pasar domestik maupunpasar internasional.

(2) LPS dapat menerbitkan surat utang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) melalui:a. penawaran umum; dan/ataub. penawaran terbatas.

(3) Penerbitan surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mengikuti ketentuan otoritas pasar modal sesuaidengan wilayah penerbitan surat utang.

(41 Penerbitan surat utang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa obligasi, sukuk, dan/atau suratberharga lainnya.

(5) Dalam hal penerbitan surat utang sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dilakukan di pasar internasional,penerbitan surat utang dilakukan setelah LPSberkonsultasi dengan Menteri.

(6) Tata cara penerbitan surat utang diatur denganPeraturan Dewan Komisioner LPS.

SK No 040691 A

Bagian


-14-

Bagian KeenamPinjaman kepada Pihak Lain

Pasal 19

(1) LPS dapat melakukan pinjaman kepada pihak lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d yangberasal dari:a. dalam negeri; dan/ataub. luar negeri.

(2\ Pelaksanaan pinjaman yang berasal dari luar negerisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Tata cara pelaksanaan pinjaman kepada pihak lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Dewan Komisioner LPS.

Bagian KetujuhPinjaman kepada Pemerintah

Pasal 20

LPS dapat mengajukan permohonan pinjaman kepadaPemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e

dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas yangmembahayakan perekonomian dan Sistem Keuangan sebagaidampak pandemi Corona Virus Disease (COVID- 19).

Pasal 21

(1) Permohonan pinjaman oleh LPS kepada Pemerintahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dalamhal kesulitan likuiditas LPS tidak dapat ditangani setelahmengupayakan:

a. Repo dan/atau penjualan SBN yang dimiliki LPSkepada BI;

b. penerbitan surat utang; dan

c. pinjaman kepada pihak lain.

SK No 040692 A

(2) Dalam


- 15-

(21 Dalam hal penerbitan surat utang dan/atau pelaksanaanpinjaman kepada pihak lain sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak dapat dilakukan termasuk tetapi tidakterbatas karena:

a. kondisi pasar keuangan; dan

b. menimbulkan persepsi negatif dan mengurangikepercayaan masyarakat atas pelaksanaan tugasdan fungsi LPS,

LPS dapat mengajukan permohonan pinjaman kepadaPemerintah.

Pasal22

(1) Permohonan pinjaman LPS kepada Pemerintahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikansecara tertulis oleh Ketua Dewan Komisioner LPS kepadaMenteri.

(2) Permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan oleh LPS dengan disertai informasipaling sedikit mengenai:

a. upaya yang telah dilakukan untuk memenuhikebutuhan likuiditas melalui sumber pendanaanRepo dan penjualan SBN yang dimiliki LPS kepadaBI, penerbitan surat utang, dan/atau pinjamankepada pihak lain;

b. asesmen kondisi sebagaimana dimaksud dalamPasal 2l ayat (2) dalam hal penerbitan surat utangdan/atau pinjaman kepada pihak lain tidak dapatdilakukan; dan

c. potensi dampak kesulitan likuiditas LPS dalampenyelesaian atau penanganan Bank Gagal yangmembahayakan perekonomian dan SistemKeuangan.

(3) Besaran pinjaman yang diajukan oleh LPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar kebutuhandana untuk mengatasi kesulitan likuiditas LPS dalamrangka penyelesaian atau penanganan Bank Gagal yangmembahayakan perekonomian dan Sistem Keuangan.

SK No 040693 A

Pasal 23


-16-

Pasal 23

(1) Menteri melakukan penilaian dan memutuskanpermohonan pinjaman yang diaiukan oleh LPSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(21 Besaran pinjaman yang diberikan Pemerintah kepadaLPS paling tinggi sebesar kebutuhan dana untukmengatasi kesulitan likuiditas LPS.

Pasal 24

(1) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan pemberianpinjaman kepada LPS, Menteri menetapkan:

a. tingkat suku bunga;

b. jangka waktu pinjaman; dan

c. masa tenggang (grace period) pengembalianpinjaman.

(2) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan pemberianpinjaman kepada LPS, Menteri mengusulkan dan lataumengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(3) Pencairan pinjaman dari Pemerintah kepada LPS dapatdilaksanakan secara sekaligus atau bertahap sesuaidengan kebutuhan likuiditas LPS dalam penangananBank Gagal.

(41 Menteri dapat meminta jaminan pengembalian ataspemberian pinjaman Pemerintah kepada LPS.

(5) Sumber jaminan pengembalian atas pemberian pinjamanPemerintah kepada LPS sebagaimana dimaksud padaayat (4) termasuk tetapi tidak terbatas dari:

SK No 040694 A

a. penerlmaan

FRESIDENREPUBLTK |NDONES|A

-t7-

a. penerimaan premi dan hasil investasi yang akanditerima;

b. pengembalian biaya klaim penjaminan dari Bankdalam likuidasi (cost recouery); dan/atau

c. hasil penjualan penyertaan saham dan aset lainpada Bank yang ditangani.

Pasal 25

(1) Pemberian pin'iaman kepada LPS sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24 berlaku dalam rangka penangananpermasalahan solvabilitas Bank guna menghadapiancaman perekonomian nasional dan/atau StabilitasSistem Keuangan sebagai dampak pandemi Corona VintsDisease 20 19 (COVID- 19).

(21 Pemberian pinjaman kepada LPS tidak dapat diberikanbersamaan dan/atau pada periode yang sama denganpemberian pinjaman berdasarkan skema pinjamanPemerintah lainnya.

Pasal 26

(1) LPS menyampaikan informasi mengenai tingkat likuiditassebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Menteriberupa laporan proyeksi dan laporan realisasi secaraberkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(2) Penyampaian informasi tingkat likuiditas secara berkalasebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. laporan perkiraan tingkat likuiditas untuk 2 (dua)bulan ke depan; dan

b. laporan realisasi tingkat likuiditas untuk 1 (satu)bulan kebelakang,

yang disampaikan paling lambat minggu kedua setiapbulan.

SK No 040695 A

Pasa\27...

PRESIDENREPUtsLIK INDONESIA

-18-

Pasal 27

LPS bertanggung jawab secara formil dan materiil terhadapvaliditas data dan/atau informasi terhadap:

a. pemberian pinjaman Pemerintah kepada LPS; dan

b. penggunaan dana pinjaman.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata carapemberian pinjaman dari Pemerintah kepada LPSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 serta penyampaianinformasi tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VPEMILIHAN CARA PENANGANAN BANK SELAIN

BANK SISTEMIK YANG DINYATAKANSEBAGAI BANK GAGAL

Pasal 29

(1) LPS dapat memilih cara Penanganan Bank berupa BankSelain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai BankGagal.

(2) Dalam memilih cara Penanganan Bank berupa BankSelain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai BankGagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS tidakhanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang palingrendah (least cost testl, tetapi juga denganmempertimbangkan aspek termasuk tetapi tidak terbataspada:

a. kondisi perekonomian;

b. kompleksitaspermasalahan Bank;

SK No 040696 A

c. kebutuhan

PRES tDENREPUBLIK INDONESIA

-t9-

c. kebutuhan waktu penanganan;

d. ketersediaan investor; dan/ataue. efektivitas penanganan permasalahan Bank

Pasal 30

(1) Penanganan Bank berupa Bank Selain Bank Sistemikyang dinyatakan sebagai Bank Gagal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan cara:a. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan latau

kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada BankPenerima;

b. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan lataukewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada BankPerantara;

c. melakukan penyertaan modal sementara; ataud. melakukan likuidasi.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PenangananBank berupa Bank Selain Bank Sistemik yangdinyatakan sebagai Bank Gagal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPS.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini terdapatbank yang berstatus sebagai bank dalam pengawasanintensif atau bank dalam pengawasan khusus, OJKmenyampaikan kepada LPS penetapan status bankdisertai dengan data dan/atau informasi banksebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal7 ayat (1) dan ayat (2)', dan selanjutnya pelaksanaanpersiapan penanganan dan peningkatan intensitaspersiapan Penanganan Bank dilakukan sesuai denganketentuan Peraturan Pemerintah ini.

SK No 040697 A

(2) Penjajakan . .


_20_

(2) Penjajakan kepada Bank lain oleh LPS sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 dilaksanakan palinglambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah inidiundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengatur mengenaipelaksanaan persiapan penanganan dan peningkatanintensitas persiapan untuk permasalahan solvabilitas BankSistemik dan Bank Selain Bank Sistemik serta pemilihan caraPenanganan Bank berupa Bank Selain Bank Sistemik yangmengalami permasalahan solvabilitas, dinyatakan masihberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PeraturanPemerintah ini.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harusditetapkan paling larna 7 (tu.iuh) hari kerja terhitung sejakPeraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

SK No 040698 A

Agar


-27 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam L,embaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 7 Juli 2O2O

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 8 Juli 2O2O

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*""o"J1fi+ilR,"-ilESIA

MOHAMMAD MAHFUD MD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIAti Bidang Hukum dan

-undangan,

S

ttd

ttd

SK No 040743 A

Djaman

PRES IDENREPUBLTK tNDoNES|A

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2O2O

TENTANG

PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM

RANGKA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN

PERMASALAHAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

UMUM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O memberikan landasan hukumdalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomiannasional dan/atau penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangandimaksud, salah satunya melalui penguatan kewenangan LPS.

Penguatan kewenangan LPS yang diatur dalam Peraturan Pemerintahini antara lain mengenai pelaksanaan kewenangan LPS dalam rangkamelaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan StabilitasSistem Keuangan, penambahan kewenangan dalam hal LPS diperkirakanakan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan likuiditas untukpenanganan Bank Gagal dan penambahan kriteria yang perludipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukanpenyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan dengan tidak hanyamempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cosf test).

Berdasarkan kewenangan dimaksud, dalam hal terdapat Bank yangmengalami permasalahan solvabilitas, LPS melakukan persiapan danpeningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK untukpenanganan permasalahan solvabilitas Bank. Persiapan penanganan danpeningkatan intensitas persiapan bersama dimaksud dilakukan antaralain melalui pertukaran data dan latau informasi terkini dari OJK kepadaLPS dan/atau melakukan pemeriksaan bersama OJK dan LPS terhadapBank yang mengalami permasalahan solvabilitas dimaksud. Persiapanpenanganan dimaksud dilakukan pada saat Bank ditetapkan sebagaiBank dalam pengawasan intensif, sedangkan peningkatan intensitaspersiapan dilakukan pada saat Bank ditetapkan sebagai Bank dalampengawasan khusus.

Disamping . . .

I

SK No 040141 A


-2-

Disamping itu, persiapan Penanganan Bank dan peningkatanintensitas persiapan dapat dilakukan oleh LPS melalui penempatan danapada Bank untuk mengelola dan/atau meningkatkan likuiditas LPSdan/atau mencegah terjadinya kegagalan Bank sebagai bagian daritindakan antisipasi (forward looking) LPS untuk menjaga Stabilitas SistemKeuangan.

Selain itu, dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitanlikuiditas dalam rangka penanganan Bank Gagal, LPS diberikankewenangan untuk melakukan tindakan, yaitu melakukan Repo kepadaBI, menjual SBN yang dimiliki LPS kepada BI, menerbitkan surat utang,melakukan pinjaman kepada pihak lain, dan latau mengajukan pinjamankepada Pemerintah. Kewenangan dimaksud dilakukan oleh LPS dalam halterjadi ancaman krisis yang membahayakan perekonomian nasional danberlaku untuk penanganan seluruh Bank yang mengalami permasalahansolvabilitas.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa dalam rangkapengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukanpenyelamatan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai BankGagal oleh OJK, LPS tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biayayang paling rendah (least cost fest), tetapi juga dengan mempertimbangkankondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhanwaktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas dalamrangka penanganan permasalahan masing-masing Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O, LPSmenjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang mengenaiLPS dan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganankrisis sistem keuangan.Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang mengenaiLPS, salah satu fungsi LPS adalah turut aktif dalam memeliharastabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O,kewenangan LPS diperluas dari yang sebelumnya hanyamelaksanakan kewenangan berdasarkan Undang-Undang mengenaiLPS dan/atau peraturan perundang-undangan terkait antara lainUndang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistemkeuangan, menjadi juga harus melaksanakan kewenangan yangdiberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O.

SK No 040701 A

Dalam . .


-3-

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O, LPS juga diberikanperanan untuk melakukan persiapan penanganan dan peningkatanintensitas persiapan (earlg inuoluementl untuk menanganipermasalahan solvabilitas Bank, sehingga peranan LPS tersebutbersifat fonu ard looking.Hal tersebut sebagai bentuk sinergi otoritas sektor keuangan yangsesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (5) Undang-[JndangNomor 2 Tahun 2O2O, adalah mendukung kebijakan menghadapiancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atauStabilitas Sistem Keuangan yang mencakup penangananpermasalahan Bank.Dengan mendasarkan pada berbagai Undang-Undang tersebut diatas, LPS melaksanakan kewenangan:a. persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan

untuk penanganan permasalahan Bank, termasuk melakukanpersiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapanbersama dengan OJK untuk penanganan permasalahansolvabilitas Bank;

b. tindakan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitanlikuiditas dalam rangka mengantisipasi dan/atau melakukanpenanganan Bank Gagal; dan

c. penggunaan faktor selain perkiraan biaya yang paling rendah (leastcost test) sebagai pertimbangan untuk memilih cara PenangananBank berupa Bank Selain Bank Sistemik yang mengalamipermasalahan solvabilitas yang dinyatakan sebagai Bank Gagal.

Pasal 3Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Bank ditetapkan sebagai Bank dalampengawasan intensil" adalah sebagaimana diatur dalamketentuan peraturan perurndang-undangan mengenai penetapanstatus dan tindak lanjut pengawasan Bank.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 4Ayat (1)

Cukup jelas

SK No 040102 A

Ayat (2) .

PRESIDENREPUELIK INDONESIA

-4-

Ayat (2)Data dan/atau informasi pendukung mencakup paling sedikitmengenai alasan penetapan Bank menjadi bank dalampengawasan intensif disertai dengan data dan/atau informasirasio keuangan yang mencakup aspek permodalan, kualitasaset, rentabilitas, likuiditas, dan tingkat kesehatan atauperingkat komposit.

Pasal 5Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (21

Cukup jelas.Ayat (3)

Pengaturan terkait pemeriksaan bersama tetap memperhatikankewenangan pengaturan dan kebijakan OJK.

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Bank sebagai Bank dalam pengawasankhusus" adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai penetapan status dan tindaklanjut pengawasan Bank.

Ayat (2)


Cukup jelas.Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan bersama pada saat Bankditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus" adalah kegiatanpemeriksaan bersama untuk melakukan pengkinian data dan/atauinformasi atau pemeriksaan bersama yang tidak dapat diselesaikanatau dilakukan pada saat status Bank dalam pengawasan intensif.

SK No 040703 A

Pasal9...

PRESIDENREFUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 9

Huruf aAngka 1

Yang dimaksud dengan "penurunan aset dan/ataupeningkatan kewajiban Bank secara material" adalah suatutindakan yang dilakukan oleh pengurLrs Bank secara tidakwajar Waud).

Angka 2

Cukup jelas.Angka 3

Cukup jelas.Huruf b

Penyerahan pernyataan RUPS merupakan salah satupersyaratan agar Bank dapat diselamatkan sebagaimanaditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai LPS.

Pasal 10

Kondisi tertentu yang menyebabkan pemeriksaan bersama tidakdapat dilaksanakan antara lain:a. perubahan status Bank sebagai Bank dalam pengawasan

intensif menjadi Bank dalam pengawasan khusus dettgan sangatcepat dan berpotensi ditetapkan sebagai Bank yang tidak dapatdisehatkan oleh OJK;

b. penarikan dana pada perbankan dalam jumlah besar secarabersamaan; dan/atau

c. kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah.Data dan/atau informasi yang diperoleh dari OJK selanjutnyadigunakan oleh LPS untuk melakukan analisis sebagai dasar memilihcara penanganan yang akan dilakukan apabila Bank ditetapkansebagai Bank Gagal.

Pasal 1 1

Ayat (1)

Pelaksanaan penempatan dana LPS merupakan bagian daripelaksanaan kebijakan untuk menghadapi ancaman yangmembahayakan perekonomian nasional dan/atau StabilitasSistem Keuangan yang mencakup penanganan permasalahanBank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3)

dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O.

SK No 040704 A

Ayat(21 ...


-6-

Ayat (2)

Huruf aPenempatan dana oleh LPS pada Bank yang sehat dan likuiddalam bentuk giro operasional.

Huruf bCukup jelas.

Ayat (3)

Huruf aKekayaan LPS yang dijadikan dasar perhitungan yaitu totalkekayaan LPS per 31 Desember 2O19.

Huruf bKekayaan LPS yang dijadikan dasar perhitungan yaitu totalkekayaan LPS per 31 Desember 2019.

Huruf cCukup jelas.

Ayat (a)

Huruf aYang dimaksud dengan "pemegang saham pengendali Banktidak dapat membantu Bank" adalah apabila sampai denganbatas waktu pelaksanaan perintah tertulis dari OJK kepadapemegang saham pengendali untuk menambah modaldan/atau pinjaman subordinasi, tidak dapat mengatasipermasalahan likuiditas Bank.Dengan demikian, "pemberitahuan secara tertulis" dari OJKkepada LPS dilakukan setelah periode "perintah tertulis" dariOJK sebagai otoritas pengawas dilaksanakan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan dibidangperbankan.

Huruf bCukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Kemampuan Bank untuk membayar kembali tidakhanya diukur berdasarkan proyeksi cashflou, tetapijuga dari nilai aset yang dijaminkan oleh Bank danatau Pemegang saham pengendali.

SK No 040111 A

Angka 2


-7 -

Angka 2Cukup jelas.

Angka 3Cukup jelas.

Angka 4Penjaminan oleh pemegang saham Bank diikat dalamperjanjian antara LPS dan pemegang sahampengendali yang disertai dengan pernyataanpengalihan hak atas kepemilikan saham dan/atauaset lain pemegang saham pengendali kepada LPS.Nilai saham dan/atau aset lain dihitung LPS sebelumLPS mencairkan besaran penempatan dana.

Huruf dYang dimaksud dengan "asesmen mengenai kondisi sistemkeuangan" mencakup antara lain contagion effect di pasaruang antar bank dari permasalahan Bank.

Ayat (5)





Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Bank ditetapkan sebagai Bank tidakdapat disehatkan oleh OJK" dalam ketentuan Pasal ini adalahBank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangmengenai LPS.

Yang dimaksud dengan "data dan/atau informasi terkini" adalahdata dan/atau informasi pada posisi 1 (satu) hari kerja sebelumtanggal penetapan Bank tidak dapat disehatkan oleh OJK bagibank umum, serta data dan/atau informasi yang terkini yangtersedia di OJK sebelum penetapan Bank ditetapkan sebagaiBank tidak dapat disehatkan oleh OJK bagi bank perkreditanralryat atau bank pembiayaan rakyat syariah.

SK No 040706 A

Data


-8-

Data dan/atau informasi terkini termasuk telah melakukanpenyesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Cukup jelas.

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini juga dapatdilakukan oleh LPS dalam hal LPS telah mengalami kesulitanlikuiditas.

Ayat (1)



Dalam Repo berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut:a. jangka waktu Repo paling lama 12 (dua belas) bulan;b. harga penjualan dan pembelian kembali mengikuti

ketentuan BI;c. tingkat suku bunga (Repo ratel rnengikuti hasil lelang term

Repo yang diselenggarakan BI;d. menggunakan prinsip sell and buA back yaitu terdapat

perpindahan kepemilikan surat berharga (transfer ofounershipl; dan

e. hak atas kupon SBN selama periode Repo menjadi milikLPS.

SK No 040701 A

Pasal 18. . .


-9-

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak tertentu" adalahorang/perseorangan dan badan hukum.Yang dimaksud dengan "pasar internasional" adalah pasar dimana surat utang LPS diterbitkan dan diperdagangkan di luaryurisdiksi pasar modal Indonesia.

Ayat (2)



Yang dimaksud dengan "surat berharga lainnya" adalah suratutang yang jatuh tempo di bawah 12 (dua belas) bulan, antaralain medium term note atau bentuk lainnya yang dipersamakandengan itu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pinjaman kepada pihak lain dapat dilakukan denganmempertimbangkan:a. tidak adanya konflik kepentingan dengan pelaksanaan

tugas dan fungsi LPS; danb. tidak menimbulkan persepsi negatif dan mengurangi

kepercayaan masyarakat kepada LPS.

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah orang/perseorangandan badan hukum.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20Cukup jelas

SK No 040708 A

Pasal 21


_10_

Pasal 21

Ayat (1)

Upaya yang telah dilakukan oleh LPS termasuk juga apabilamenurut pertimbangan LPS tidak dapat menerbitkan suratutang dan/atau memperoleh pinjaman dari pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22Cukup jelas.

Pasal 23Cukup jelas

Pasal24Ayat (1)



Yang dimaksud dengan penanganan Bank Gagal termasukBank Sistemik dan/atau Bank Selain Bank Sistemik.

Ayat (a)


Dalam menentukan jaminan pengembalian pinjaman oleh LPSdilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan likuiditas LPS.

Pasal 25Cukup jelas


Pasal 27Cukup jelas

SK No 040109 A

Pasal 28 .

TIRESIDENREPUBLIK INDONESIA

- 11-

Pasal 28Cukup jelas

Pasal 29Cukup jelas

Pasal 30Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Persiapan Penanganan Bank dan peningkatan intensitaspersiapan dapat dilakukan oleh LPS melalui penempatan danapada Bank untuk mengantisipasi dan/atau melakukanpenanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yangdapat menyebabkan kegagalan Bank dan mencegah ancamanterhadap perekonomian nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.


Pasal 33Penyusunan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah inidikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiandengan melibatkan kementerian/lembaga terkait antara lainKementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara sertaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 34Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6535

SK No 040142 A

Documents

SALINAN - LPS