S I L A B I - law.ub.ac.idlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/HUKUM-PAJAK.pdf · 1 s i l a b i a. identitas mata kuliah nama mata kuliah : hukum pajak status mata kuliah : wajib

1

S I L A B I

A. IDENTITAS MATA KULIAH

NAMA MATA KULIAH : HUKUM PAJAK STATUS MATA KULIAH : WAJIB KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Hukum Pajak merupakan mata kuliah yang membahas perihal pajak dari segi hukum.. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa pada semester awal sebagai pengenalan dalam memahami salah satu sumber pendapatan negara , yakni berupa pajak . Pajak yang ditinjau dari segi hukum mengarahkan pada pembahasan selanjutnya mengenai pengaturan pajak, hak negara memungut pajak, serta bagaimana prosedur pemajakan. Dimungkinkan terdapat sengketa pajak, untuk itu dibahas pula mengenai prosedur penyelesaian sengketa pajak. Pada akhir perkuliahan dikenalkan pada pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan serta Bea Materai.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH

Mahasiswa mampu memahami Hukum Pajak yang dijabarkan dalam bab tentang pengertian, penggolongan pajak, pengaturan pajak , timbul dan berakhirnya hutang pajak, perlawanan terhadap pajak , penyelesaian sengketa pajak serta memahami tentang pajak –pajak khusus..

D. LEVEL KOMPETENSI 1. LEVEL KOMPETENSI I : PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR

a. Urgensi Hukum Pajak. b. Penjelasan Silabi dan SAP; c. Kontrak Belajar.

2. LEVEL KOMPETENSI II : SUMBER SUMBER PENDAPATAN NEGARA

a. Sale of the goods or service; b. Borrowing; c. Printing of the paper money ; d. Intergovernmental grants; e. Taxation;

2

f. Denda ; g. Dwangsom’

3. LEVEL KOMPETENSI III: PENGERTIAN PAJAK , RETRIBUSI , SUMBANGAN

a. Pengertian Pajak ; b. Pengertian Retribusi; c. Pengertian Sumbangan.

4. LEVEL KOMPETENSI IV: TEORI TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

a. Teori Asuransi . b. Teori Kepentingan; c. Teori Gaya Pikul; d. Teori Bakti; e. Teori Gaya Beli ;

5. LEVEL KOMPETENSI V: FUNGSI PAJAK

a. Fungsi Butgeter ; b. Fungsi Regulerent; c. Fungsi Sosial.

6. LEVEL KOMPETENSI VI: PENGGOLONGAN PAJAK

a. Menurut administrasi Perpajakan; b. Menurut Sifat Pajak ; c. Menurut Kewenangan Pemungut.

7. . LEVEL KOMPETENSI VIII : TAX REFORM

a. Latar Belakang Tax Reform; b. Tujuan Tax Reform. c. Regulasi Pajak Nasional.

8. LEVEL KOMPETENSI IX : SYARAT SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

a. Syarat Keadilan ; b. Syarat Yuridis ; c. Syarat Ekonomis ; d. Syarat Finansiil ‘ e. Syarat Kesederhanaan .

3

9 . LEVEL KOMPETENSI IX ; AZAS-AZAS PENGENAAN PAJAK. a. Azas Tempat Tinggal ( Domisili ) b. Azas Sumber. c. Azas Kebangsaan. 10. LEVEL KOMPETENSI X : TIMBUL DAN HAPUSNYA HUTANG PAJAK

a. Timbulnya Hutang Pajak ; b. Berakhirnya Hutang Pajak.

11. LEVEL KOMPETENSI XI : PERLAWANAN TERHADAP PAJAK

a. Perlawanan Pasif terhadap pajak; b. Perlawanan Aktif terhadap pajak.

12. LEVEL KOMPETENSI XII : PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

a. Prosedur Keberatan , Banding dan Gugatan. b. Pengadilan Pajak.

13. LEVEL KOMPETENSI XIII : PAJAK PENGHASILAN, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA MATERAI

a. Pajak Penghasilan ; b. Pajak Bumi dan Bangunan ; c. Bea Materai.

4

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PAJAK STATUS MATA KULIAH : WAJIB KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Hukum Pajak merupakan mata kuliah yang membahas perihal pajak dari segi hukum.. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa pada semester awal sebagai pengenalan dalam memahami salah satu sumber pendapatan negara , yakni berupa pajak . Pajak yang ditinjau dari segi hukum mengarahkan pada pembahasan selanjutnya mengenai pengaturan pajak, hak negara memungut pajak, serta bagaimana prosedur pemajakan. Dimungkinkan terdapat sengketa pajak, untuk itu dibahas pula mengenai prosedur penyelesaian sengketa pajak. Pada akhir perkuliahan dikenalkan pada pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan serta Bea Materai.

C. KOMPETENSI MATA KULIAH

Mahasiswa mampu memahami Hukum Pajak yang dijabarkan dalam bab tentang pengertian, penggolongan pajak, pengaturan pajak , timbul dan berakhirnya hutang pajak, perlawanan terhadap pajak , penyelesaian sengketa pajak serta memahami tentang pajak –pajak khusus..

D. LEVEL KOMPETENSI

1. LEVEL KOMPETENSI I : PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR

a. Urgensi Hukum Pajak. b. Penjelasan Silabi dan SAP; c. Kontrak Belajar.

2, LEVEL KOMPETENSI II : SUMBER SUMBER PENDAPATAN NEGARA

a. Sale of the goods or service; b. Borrowing; c. Printing of the paper money ; d. Intergovernmental grants; e. Taxation; f. Denda ; g. Dwangsom’

5

3. LEVEL KOMPETENSI III: PENGERTIAN PAJAK , RETRIBUSI , SUMBANGAN

a. Pengertian Pajak ; b. Pengertian Retribusi; c. Pengertian Sumbangan.

4. LEVEL KOMPETENSI IV: TEORI TEORI PEMUNGUTAN PAJAK


5. LEVEL KOMPETENSI V: FUNGSI PAJAK

a. Fungsi Butgeter ; b. Fungsi Regulerent; c. Fungsi Sosial.

6. LEVEL KOMPETENSI VI: PENGGOLONGAN PAJAK

a. Menurut administrasi Perpajakan; b. Menurut Sifat Pajak ; c. Menurut Titik Tolak Pungutannya. d. Menurut Kewenangan Pemungut.

7. . LEVEL KOMPETENSI VII : TAX REFORM

a. Latar Belakang Tax Reform; b. Tujuan Tax Reform. c. Regulasi Pajak Nasional.

8. LEVEL KOMPETENSI VIII : SYARAT SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

a. Syarat Keadilan ; b. Syarat Yuridis ; c. Syarat Ekonomis ; d. Syarat Finansiil ‘ e. Syarat Kesederhanaan .

6

9 .LEVEL KOMPETENSI IX : AZAS-AZAS PENGENAAN PAJAK.

a. Azas Tempat Tinggal( domisili ). b. Azas Sumber . c. Azas Kebangsaan.

10. LEVEL KOMPETENSI X : TIMBUL DAN HAPUSNYA HUTANG PAJAK

a. Timbulnya Hutang Pajak ; b. Berakhirnya Hutang Pajak.

11. LEVEL KOMPETENSI XI : PERLAWANAN TERHADAP PAJAK

a. Perlawanan Pasif terhadap pajak; b. Perlawanan Aktif terhadap pajak.

12. LEVEL KOMPETENSI XII : PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

a. Prosedur Keberatan , Banding dan Gugatan. b. Pengadilan Pajak.

13. LEVEL KOMPETENSI XIII : PAJAK PENGHASILAN, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA MATERAI

a. Pajak Penghasilan ; b. Pajak Bumi dan Bangunan ; c. Bea Materai.

E. 1. Mata Kuliah: Hukum Pajak

LEVEL KOMPETENSI I PENDAHULUAN DAN KONTRAK BELAJAR

Waktu: Minggu I /

Pertemuan ke-1 SUB-SUB KOMPETENSI :

a. Urgensi Hukum Pajak ; b. Penjelasan Silabi dan SAP; c. Kontrak Belajar.

7

TUJUAN PEMBELAJARAN : a. Pengenalan tujuan, maksud dan metode perkuliahan b. Ruang lingkup perkuliahan

INDIKATOR HASIL BELAJAR :

a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Urgensi Hukum Pajak. b. Mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran

Hukum Pajak;. METODE PEMBELAJARAN : (Termasuk Media yang digunakan)

a. Ceramah; b. Diskusi; c. Pengerjaan Soal. d. Penugasan pembuatan laporan tentang pajak .

EVALUASI :

Pengerjaan soal-soal ujian dan Isi Laporan penugasan . BAHAN PUSTAKA:

Anshari, Tunggul SN, 2005, Pengantar Hukum Pajak , Bayu Media Publishing

Bohari , 1985 , Pengantar Perpajakan , Ghalia Indonesia, Jakarta. Brotodihardjo, Santoso ,1987 , Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Ersco,

Bandung. Effendi, Lutfi , 2010, Pokok-Pokok Hukum Pajak, Bayu Media

Publishing, Mardiasmo, 2008, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta. Soemitro, Rachmat, 1987, Pengantar Singkat Hukum Pajak , Ersco ,

Bandung. Peraturan Perundang-Undangan: Undang-undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesai Sengketa Pajak.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Peagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

8

E. 2. Mata Kuliah: Hukum Pajak.

LEVEL KOMPETENSI II SUMBER-SUMBER PENDAPATAN NEGARA

Waktu: Minggu II/

Pertemuan ke-2 SUB-SUB KOMPETENSI :

a. Sale of the goods or service; b. Borrowing; c. Printing of the paper money ; d. Intergovernmental grants; e. Taxation; f. Denda ; g. Dwangsom’

TUJUAN PEMBELAJARAN :

Diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang sumber-sumber pendapatan negara , khususnya pajak.

INDIKATOR HASIL BELAJAR :

Mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang sumber-sumber pendapatan negara .

METODE PEMBELAJARAN :

a. Ceramah; b. Diskusi.

EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1)., serta kemampuan mengerjakan soal pada ujian tengah .

9

BAHAN PUSTAKA: Anshari, Tunggul SN, 2005, Pengantar Hukum Pajak , Bayu Media

Publishing Bohari , 1985 , Pengantar Perpajakan , Ghalia Indonesia, Jakarta. Brotodihardjo, Santoso ,1987 , Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Ersco,










LEVEL KOMPETENSI III PENGERTIAN PAJAK,

RETRIBUSI DAN SUMBANGAN

Waktu: Minggu III

Pertemuan ke-3

SUB-SUB KOMPETENSI :

a. Pengertian Pajak dan unsur-unsurnya. b. Pengertian Retribusi c. Pengertian Sumbangan..


Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai pengertian Pajak dan unsur-unsurnya, pengertian Retribusi, serta sumbangan.

10

INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pajak dan unsur-unsurnya. b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang retribusi. c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang sumbangan.



EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur I (T1).serta kemampuan mengerjakan soal Uts.

BAHAN PUSTAKA:











11


LEVEL KOMPETENSI IV TEORI TEORI

PEMUNGUTAN PAJAK

Waktu: Minggu IV,

pertemuan ke- 4




Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai teori-teori dalam pemungutan pajak . Teori yang dimaksud merupakan pisau analisis terhadap pembenanaran bagi negara berhak memungut pajak,

INDIKATOR HASIL BELAJAR:

a. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai teori Asuransi . b. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai teori Kepentingan. c. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai teori Gaya Pikul d. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai teori Bakti. e. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai teori Gaya Beli .


a. Ceramah; b. Diskusi

EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2). Sa kemampuan mengerjakan soal UAS.

12











E. 5. Mata Kuliah:

Hukum Pajak LEVEL KOMPETENSI V

FUNGSI PAJAK Waktu:

Minggu V , pertemuan ke 5.


a. Fungsi Budgeter; b. Fungsi Regulerent; c. Fungsi Sosial.


a. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai fungsi Budgeter dari pajak b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang fungsi Regulerent dari pajak. c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang fungsi Sosial dari pajak.

13

INDIKATOR HASIL BELAJAR: a. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai fungsi Budgeter dari pajak

beserta lembaga yang terkait. b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang fungsi Regulerent dari pajak

beserta lembaga yang terkait. c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang fungsi Sosial dari pajak

beserta contoh-contohnya.



EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2). Dan kemampuan mengerjakan soal.

BAHAN PUSTAKA:











14

E. 6. Mata Kuliah:

Hukum Pajak LEVEL KOMPETENSI VI

FUNGSI PAJAK Waktu:

Minggu VI , Pertemuan ke-6


a. Fungsi Budgeter. b. Fungsi Regulerent ; c. Fungsi Sosial.


Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang fungsi pajak bagi pemerintah, yakni fungsi memasukkan pendapatan bagi negara, fungsi mengatur dan fungsi sosial .

INDIKATOR HASIL BELAJAR:

a. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang fungsi Budgeter .pajak.

b. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami fungsi Regulerent pajak.

c. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami fungsi sosial dari pajak..



EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2).serta kemampuan mengerjakan soal ujian.

15












LEVEL KOMPETENSI VII PENGGOLONGAN

PAJAK

Waktu: Minggu VII Pertemuan

ke-7


a. Menurut Administrasi Perpajakan; b. Menurut Sifat Pajak ; c. Menurut Titik tolak Pungutannya ; d. Menurut Kewenangan Pemungut.


Berkaitan dengan materi di atas, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah agar mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai macam-macam pajak menurut penggolongannya.

16

INDIKATOR HASIL BELAJAR a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan tentang

penggolongan pajak menurut Administrasi Perpajakan. b. Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan tentang

penggolongan pajak menurut Sifat Pajak; c. Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan tentang

penggolongan pajak menurut Titik Tolak Pungutannya.. d. Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan tentang

penggolongan pajak menurut Kewenangan Pemungut.



EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2), serta kemampuan menjawab soal ujian.

BAHAN PUSTAKA:











17

E. 8. Mata Kuliah:

Hukum Pajak LEVEL KOMPETENSI

VIII TAX REFORM

Waktu: Minggu VIII

Pertemuan ke-8


a. Latar Belakang Tax Reform; b. Tujuan Tax Reform ; c. Regulasi Pajak Nasional.


Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai Tax Reform sebagai tonggak awal pengaturan pajak secara nasional yang diawali dengan menerbitkan paket regulasi perpajakan pada tahun 1983.

INDIKATOR HASIL BELAJAR

a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai latar belakang diadakannya Tax Reform di Indonesia.

b. Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai tujuan diadakannya Tax Reform di Indonesia.

c. Mahasiswa dapat mengetahi dan menjelaskan mengenai produk-produk hukum dalam bidang pajak sebagai hasil Tax Reform..



EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2) dan kemampuan menjawab soal ujian.

18












LEVEL KOMPETENSI IX SYARAT SYARAT

PEMUNGUTAN PAJAK

Waktu: Minggu IX

Pertemuan ke-9


a. Syarat Keadilan; b. Syarat Yuridis; c. Syarat Ekonomis; d. Syarat Finansiil; e. Syarat Kesederhanaan..

19


Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai syarat-syarat dalam pemungutan pajak di Indonesia yang harus diperhatikan oleh fiskus maupun petugas pajak.


Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat finansiil dan syarat kesederhanaan dalam pemungutan pajak di Indonesia.



EVALUASI :


BAHAN PUSTAKA:











20

E. 10

Mata Kuliah: Hukum Pajak

LEVEL KOMPETESI X AZAS- AZAS

PENGENAAN PAJAK

Waktu: Minggu X

Pertemuan ke-10


a. Azas Tempat Tinggal ( Domisili ); b. Azas Sumber; c. Azas Kebangsaan.


Diharapkan mahasiswa dapat mengerti tentang azas-azas dalam pengenaan pajak di Indonesia , azas mana berkenaan dengan penentuan sebagai wajib pajak .


a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang azas tempat tiinggal.. b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang azas sumber.. c. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang azas kebangsaan.



EVALUASI :


21











E. 11


LEVEL KOMPETENSI XI TIMBUL DAN

HAPUSNYA HUTANG PAJAK

Waktu: Minggu XI

Pertemuan ke-11


a. Faktor-Faktor yang menyebabkan timbulnya hutam pajak. b. Faktor-Faktor yang menyebabkan berakhirnya hutang pajak. .


Adapun tujuan pembelajaran dalam hal ini adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya hutang pajak maupun hapusnya hutang pajak .

22

INDIKATOR HASIL BELAJAR a. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang timbulnay hutang pajak. b. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang berakhirnya hutang pajak.


Ceramah; Diskusi.

EVALUASI :


BAHAN PUSTAKA:

Effendi, Lutfi , “ Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Bagi Pegawai negeri Sipil di Indonesia”, Tesis, 1996.

------------------, “ Pokok-Pokok Hukum Administrasi “, Bayu Media, Malang, 2003.

Nainggolan, “ Pembinaan Pegawai negeri Sipil “. Pertja, 1985. Prijodarminta, Soegeng, “ Disiplin Kiat Menuju Sukses “, Pradnya

Paramita, Jakarta, 1987. Prakoso, Djoko, “ Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil “, Sinar Grafika,

Jakarta, 1992. Suganda, Tatang, “ Masalah Pegawai Negeri Sipil “, Yayasan LBHI,

Jakarta, 1988. Wijowasito, Kamus Lengkap, 1991. Peraturan Perundang-Undangan: Undang-undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.

23

E. 12


LEVEL KOMPETENSI XII

PERLAWANAN TERHADAP PAJAK

Waktu: Minggu XII

Pertemuan ke-12


a. Perlawanan Pasif terhadap Pajak; b. Perlawanan Aktif terhadap Pajak.


Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan tentang perlawanan terhadap pajak yang terdiri dari perlwanan secara pasif dan secara aktif sebagai bentuk tindakan menghindar atau mengelak untuk dipungt pajak.


a. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai Perlawanan Pasif terhadap pajak ;

b. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai perlawanan aktif terhadap pajak.



EVALUASI :


24

BAHAN PUSTAKA: Effendi, Lutfi , “ Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Bagi Pegawai

negeri Sipil di Indonesia”, Tesis, 1996. ------------------, “ Pokok-Pokok Hukum Administrasi “, Bayu Media,

Malang, 2003. Nainggolan, “ Pembinaan Pegawai negeri Sipil “. Pertja, 1985. Prijodarminta, Soegeng, “ Disiplin Kiat Menuju Sukses “, Pradnya






Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji PNS.

E. 13


LEVEL KOMPETENSI XIII PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Waktu: Minggu XIII

Pertemuan ke-13


a. Lembaga-lembaga Penyelesai Sengketa Pajak . b. Prosedur keberatan , c. Prosedur Banding ; d. Prosedur Gugatan ,


Mahasiswa mengerti tentang lembaga-lembaga penyelesai sengketa pajak, serta mengetahui prosedur penyelesaiannya baik melalui prosedur keberatan, banding maupun prosedur gugatan..

25

INDIKATOR HASIL BELAJAR a. Mahasiswa mengerti tentang lembaga penyelesai sengketa pajak. b. Mahasiswa mengerti tentang prosedur keberatan dalam

penyelesaian sengketa pajak.. c. Mahasiswa mengerti tentang prosedur banding dalam

penyelesaian sengketa pajak. d. Mahasiswa mengerti tentang prosedur gugatan dalam

penyelesaian sengketa pajak.. METODE PEMBELAJARAN :


EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2) dan kemampuan manjawab soal.

BAHAN PUSTAKA:

Effendi, Lutfi , “ Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Bagi Pegawai negeri Sipil di Indonesia”, Tesis, 1996.

------------------, “ Pokok-Pokok Hukum Administrasi “, Bayu Media, Malang, 2003.

Nainggolan, “ Pembinaan Pegawai negeri Sipil “. Pertja, 1985. Prijodarminta, Soegeng, “ Disiplin Kiat Menuju Sukses “, Pradnya






Peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 9 Tahun 2004 .

26

E. 14


LEVEL KOMPETENSI XIV PPh, PBB dan BEA

MATERAI

Waktu: Minggu XIV

Pertemuan ke-14


a. Pajak Penghasilan ( PPh ); b. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) c. Bea Materai.


Mahasiswa mengerti secara singkat mengenai Pajak Penghasilan , Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Materai.


a..Mahasiswa mengerti tentang Pajak Penghasilan. b. Mahasiswa mengerti tentang Pajak Bumi dan Bangunan, c. Mahasiswa mengerti tentang Bea Materai.


c. Ceramah; d. Diskusi.

EVALUASI :

Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi dijadikan salah satu komponen penilaian Tugas Terstruktur II (T2) dan kemampuan manjawab soal.

27

BAHAN PUSTAKA: Effendi, Lutfi , “ Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Bagi Pegawai

negeri Sipil di Indonesia”, Tesis, 1996. ------------------, “ Pokok-Pokok Hukum Administrasi “, Bayu Media,

Malang, 2003. Nainggolan, “ Pembinaan Pegawai negeri Sipil “. Pertja, 1985. Prijodarminta, Soegeng, “ Disiplin Kiat Menuju Sukses “, Pradnya






Peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 9 Tahun 2004 .

Documents

S I L A B I - law.ub.ac.idlaw.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/HUKUM-PAJAK.pdf · 1 s i l a b i a. identitas mata kuliah nama mata kuliah : hukum pajak status mata kuliah : wajib