rtin - mkri.id fileacara . mendengarkan keterangan dpr dan . ahli pihak terkait (vi) j a k a r t a . kamis, 20 juli. 2017 . ... susunan persidangan . 1) arief hidayat (ketua) 2

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

--------------------- RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 5/PUU-XV/2017

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PIHAK

TERKAIT (VI)

J A K A R T A

KAMIS, 20 JULI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-------------- RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 5/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal [Diktum menimbang huruf b, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Paustinus Siburian

ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pihak Terkait (VI) Kamis, 20 Juli 2017, Pukul 09.51 – 11.50 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Arief Hidayat (Ketua) 2) Anwar Usman (Anggota) 3) Aswanto (Anggota) 4) I Dewa Gede Palguna (Anggota) 5) Manahan MP Sitompul (Anggota) 6) Maria Farida Indrati (Anggota) 7) Saldi Isra (Anggota) 8) Suhartoyo (Anggota) 9) Wahiduddin Adams (Anggota) Mardian Wibowo Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon:

1. Paustinus Siburian

B. Pemerintah:

1. Nifasri 2. Amri Siregar 3. Latifudin 4. Sukandar 5. Leonardo Sahat Hamonangan 6. Eddy Yanti 7. Nazla Anastasia 8. A. Sukandar 9. Ade Suryana

C. DPR:

1. Muslim Ayub

D. Pihak Terkait: 1. Ikhsan Abdullah 2. Cut Arista 3. Syaeful Anwar 4. Desliana Nur 5. Maria Zulaida 6. Raihani Keumala 7. Theresia Hutasoit 8. Johan 9. Dina 10. Yuny Erwanto

E. Ahli dari Pihak Terkait:

1. Lukmanul Hakim 2. Abdul Rokhman 3. Muhammad Yanis Musdja

ii

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

2. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN Terima kasih, Yang Mulia. Saya Pemohon, saya hadir sendiri. Saya Paustinus Siburian (Pemohon), saya hadir sendiri. Terima kasih, Pak Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Ini Kuasa dan Prinsipal, ya? Oke, hebat musuhnya banyak ini. Dari DPR?

4. DPR: MUSLIM AYUB Dari DPR saya hadir sendiri, Saudara Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Kemudian dari Permerintah yang mewakili Presiden?

6. PEMERINTAH: ABD. AMRI SIREGAR Dari Pemerintah, Majelis Hakim Yang Mulia, kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan dari Biro Hukum, kami hadir Dr. Nifasri, saya Amri Siregar.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.51 WIB

KETUK PALU 3X

1

8. PEMERINTAH: ABD. AMRI SIREGAR Samping saya, Latifudin, dan Bapak Dr. Sukandar, bersama Teman-Teman. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Pihak Terkait?

10. PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb.

12. PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH Mahkamah yang saya muliakan, kami hadir dari Indonesia Halal Watch sebagai Pihak Terkait dan banyak sekali yang hadir. Saya sendiri Ikhsan Abdullah, kemudian Cut Arista, H. Syaeful Anwar, Desliana Nur, Dr. Maria Zulaida, Raihani Keumala, There Hutasoit. Kemudian ada dari Masyarakat Gerakan Halal juga di dalamnya, satu dr. Johan, kemudian dr. Dina, dan dr. Yuny Erwanto. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Juga hadir itu di belakang dan di atas itu, Para Dosen-Dosen yang tergabung dalam Asosiasi Dosen PTS se-Indonesia, kemarin baru saja bimtek di Cisarua, di Gedung Mahkamah Konstitusi, sekarang on the spot ke persidangan ini, selamat datang Bapak-Bapak, Ibu sekalian Para Dosen. Ya, suara saya jadi begini karena kemaren ceramah di sana itu. Baik, Pihak Terkait mengajukan tiga orang ahli. Sudah disumpah Pak Lukmanul Hakim. Yang belum disumpah Pak Muhammad Yanis Musdja dan Prof. Abdul Rokhman, silakan maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Tapi nanti yang memberi keterangan DPR dulu, sudah siap ya, Pak, ya? Ya. Beliau berdua beragama Islam, silakan Rohaniwan. Mohon berkenan, Pak Wahiduddin.

2

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Ahli ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

15. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Ya, agenda kita pada pagi harian ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan Ahli dari Pihak Terkait tiga orang. Kita mulai dari … silakan, yang terhormat Bapak untuk menyampaikan keterangannya.

17. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN Mohon izin, Yang Mulia. Yang Mulia, mohon izin. Ini keterangannya belum dapat bisa (...)

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti jangan tergesa-gesa. Ya, Pemohon ini sendirian kok galak sekali, ya.

19. DPR: MUSLIM AYUB Bismillahirrahmaanirrahim. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas mohon pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017, Jakarta, 20 Juli 2017. Assalamualaikum wr. wb. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIM/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016 telah menu … menugaskan kepada Anggota Komisi III, Muslim Ayub, dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI.

3

Sehubungan dengan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 16.5/PAN.MK/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 terkait permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal selanjutnya disebut dengan Undang-Undang JPH terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Paustinus, ikan paus apa ini ... mohon maaf. • Paustinus Siburian S.H., M.H. • Pekerjaan : Advokat. • NIK : 317410170266001, • Alamat : Jl. Kemajuan/IV, Nomor 58, RT005/4, Kelurahan

Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta, 1270. Yang berkedudukan hukum di Kantor Hukum Paustinus Siburian dan Rekan yang berkedudukan di Jl. AUP Barat, Nomor 1, RT09/RW06, Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta, 12520. Yang bertindak untuk atas namanya sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang JPH terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017 sebagai berikut. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

A. Ketentuan Undang-Undang JPH yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4 dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JPH yang dianggap bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang menyangkut dasar pertama keutuhan Yang Maha Esa, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang menyangkut tujuan memajukan kesejahterakan umum, Pasal 24D ayat (1), Pasal 24E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal a quo Undang-Undang JPH. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengungkapkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JHP. Bahwa Pemohon beranggapan bahwa ketentuan diktum menimbang huruf b Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4 dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JPH bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan

4

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang menyangkut dasar pertama keutuhan Yang Maha Esa, Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang kemohon ... Ketuhanan Yang Maha Esa, Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang menyangkut tujuan memajukan kesejahteraan umum Pasal 24D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Keterangan DPR RI.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR RI dalam penyampaian pemandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kedudukan Hukum Pemohon.

Terhadap kedudukan ... kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dalam Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian materiil atas diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4, dan hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JHP.

Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal, hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi, efisiensi, serta prosonalitas ... kami ulangi, serta profesionalitas.

Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyaman, keamanan, keselamatan, dan kepestian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

5

Pengelolahan produk dan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram, baik disengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian produk diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengertahuan multi disiplin seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, sebagai ... sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal, belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang atau jasa terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai/digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dua. Bahwa merujuk pertimbangan dibentuknya Undang-Undang JPH yaitu bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Dan merujuk Pasal 3 huruf a Undang-Undang JPH berbunyi, “Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan prodik ... produk.” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa undang-undang ini dibuat tidak dikhususkan bagi pemeluk Agama Islam, kami ulangi tidak dikhususkan bagi pemeluk Agama Islam dan masyarakat Muslim ... dan masyarakat Muslim saja. Melainkan bagi setiap pemeluk agama sebagai upaya dari pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat, yang mana berpengaruh secara nyata pada penggeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya yang semua bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa. Dan yang mana untuk pengujiannya dibutuhkan ilmu dalam berbagai bidang seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat guna menjamin keamanan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia secara luas.

6

Tiga. Bahwa dalam proses food technology, mekanisme pengolahan makanan mengalami banyak perubahan, sehingga rantai pasok food supply berbeda dengan rantai pasok produk yang lain.

Lambert and Cooper tahun 1998 mendefinisikan, “Rantai pasok sebagai integrasi bisnis proses utama dari pengguna akhir melalui pemasok asli yang menyediakan produk layanan dan informasi menambah nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.” Definisi ini juga sekaligus digunakan oleh Global Supply Chain Forum pada tahun 2000. Dalam pemahaman yang secara sederhana, rantai pasok merupakan rangkaian aliran barang atau fisik, informasi, dan proses yang digunakan untuk mengirim produk atau jasa dari lokasi sumber pemasok ke lokasi tujuan pelanggan atau pembeli.

Perbedaan yang mendasar antara rantai pasok pangan dengan rantai pasok lainnya adalah perubahan yang terus menerus dan signifikan terhadap kualitas produk pangan diseluruh rantai pasok hingga pada titik akhir. Produksi tersebut dikonsumsi produk pangan, baik dan ... baik dan minuman adalah produksi yang memilih kaitan langsung atau resiko terhadap kesehatan dari setiap konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut. Resiko melekat pada produk pangan ini ialah yang membedahkan rantai pasok produksi pangan dengan rantai produksi pasok lain, dalam hal ini pasok pangan seluruh pelaku stakeholder. Rantai pasok bertanggung jawab dan berupaya untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau pencemaran produk yang mengakibatkan produk berbahaya bagi kesehatan, konsumsi, baik pada jangka pendek maupun pada jangka panjang. Persyaratan akan produk pangan yang aman dikonsumsi dikenal dengan istilah keamanan pangan atau food safety dalam perkembangan rantai pasok pangan. Keamanan produk tidak terbatas dan kontaminasi yang memengaruhi kesehatan konsumen, tetapi telah meluas menjadi jaminan akan kesesuaian produk dengan spesifikasi dan kriteria produk yang ditawarkan kepada konsumen. Pengolahan bahan pangan pun tidak lagi hanya menghasilkan produk makanan dan minuman, kini bahan-bahan tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan obat-obatan kosmetik.

Empat. Bahwa penekanan tujuan Undang-Undang JPH sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang JPH pada bagian umum adalah kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat telah memperoleh produk yang dikonsumsi sehari-hari menjadikan undang-undang ini perlu ada mengingat sebanyaknya bahaya yang dapat timbul dari produk-produk yang beredar di kalangan masyarakat dan dikonsumsi oleh masyarakat, apalagi setelah dibukanya pasar global regional maupun internasional.

Produk-produk berbahaya tidak hanya berasal dari produk-produk import, bahkan produk-produk domestik juga dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat. Sebagai contoh adalah

7

maraknya peredaran kosmetik dengan kandungan pemutih tinggi, baik yang merupakan produk asing maupun produk lokal yang membahayakan masyarakat apabila digunakan dan lain sebagainya, sehingga dibutuhkan pengawasan yang efektif terhadap produk-produk yang dikonsumsi masyarakat.

Kelima. Bahwa mengenai kehalalan telah diketahui bahwa kesempurnaan kehalalan antara lain dapat menjaga kethayyibannya, halalan thayyiban secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai halal dan baik. Artinya, dengan mengonsumsi atau memakai hanya produk yang baik, baik jelas proses penanganan, produksi, dan bahan komposisinya, diharapkan aspek halal mengikutinya.

Aspek halalan thayyiban didapat dengan kehati-hatian, termasuk menjaga jangan sampai produk yang dikonsumsi atau dipakai terkontaminasi dengan unsur produk maupun aksesori lain yang tidak jelas kehalalannya. Perlindungan dan timbulnya kontaminasi, antara lain dengan serangkaian pemisahan dari bahan baku produk atau aksesori yang tidak halal, baik dalam proses penangangan, produksi, penyimpanan, pelabelan, pengangkutan, penyerahan, dan proses pekerjaan lain yang termasuk dalam proses supply chain sejak dari produksi awal sampai kepada konsumen akhir, meskipun pemerintah telah sering memberikan imbauan bahwa masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap produk-produk yang dikonsumsi. Namun, Pemerintah juga perlu meningkatkan upaya dalam melindungi masyarakat Indonesia.

Enam. Bahwa adanya beragam peraturan hukum yang ada sebelum Undang-Undang JPH seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dirasa belum cukup efektif. Maka dengan diundangkannya undang-undang ini, diharap dapat lebih melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan tidak hanya masyarakat Muslim saja. Apabila ketentuan menimbang diubah dan dikhususkan sebagai masyarakat Muslim, maka pemerintah tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melindungi segenap rakyat Indonesia yang berada di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan membiarkan adanya bahaya di sekitar masyarakat Indonesia, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Dalam undang-undang ini, JPH ini sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon, dapat … dalam permohonan a quo, telah mengatur tentang produk nonhalal yang dikecualikan dari ketentuan wajib berlabel berhalal, sehingga tidak benar apabila dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Tahun 19 ... kami ulangi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8

Tujuh. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang JPH yang menyatakan secara Islam sebagai acuan dasar kehalalan suatu produk yang oleh Pemohon dinyatakan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam dalil Pemohon disebutkan dalam hal memperoleh informasi mengenai syariat Islam tersebut, yang mana tidak melampirkan dalam Undang-Undang JPH ini.

DPR RI menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Informasi mengenai syariat Islam yang menjadi dasar penetapan halal pada suatu produk dalam … dapat diakses secara luas oleh masyarakat dengan perkembangannya. Sarana komunikasi yang dapat diakses melalui berbagai jenis saluran yang tersedia. Apabila penjelasan mengenai syariat Islam dilampirkan dalam undang-undang ini, maka lampirannya akan menjadi sangat tebal dan undang-undang ini menjadi tidak efisien. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia sendiri terbuka dalam melayani masyarakat, membutuhkan informasi mengenai syariat Islam, khususnya mengatur tentang halal dan haram yang berkaitan erat dengan Undang-Undang JPH ini. Selain itu, Pasal 23 poin a Undang-Undang JPH mengatakan, “Pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH.” Dari ketentuan tersebut, jelas terdapat keterbukaan informasi mengenai JPH dan dapat diperoleh masyarakat luas dan diakses oleh umum. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang JPH ini, menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 24 ayat ... Pasal 28D ayat (1) dan dasar Negara Indonesia, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Penggunaan kata selain pada pasal tersebut, dianggap adanya kemungkinan bahwa menteri dan MUI bisa saja mengeluarkan ketentuan yang di luar dari pasal ... kami ulangi, yang di luar dari ... padahal, disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) tentang hewan yang diharamkan. Pernyataan permohonan bahwa ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) bersumber dari Al-An’am ayat 145 adalah benar, namun ketentuan mengenai hewan yang haram tidak hanya memuat dalam ayat tersebut, sebagaimana yang telah diketahui oleh Pemohon. Syariat Islam bersumber pada ketentuan Alquran dan Hadist yang mana tidak mungkin semuanya digali dan dijelaskan dalam Undang-Undang JPH ini. Sembilan. Bahwa dalam hukum tata pemerintahan, pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan. Sumber kewenangan tersebut berasal dari atribusi delegasi dan mandat.

Menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu asas kewenangan ... atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar Tahun

9

1945. Sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan, dalam hal ini pemerintah kepada Majelis Ulama Indonesia dengan melalui peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang JPH tidak bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena penunjukan menteri dan Majelis Ulama Indonesia adalah dalam rangka pendelegasian wewenang atributif dalam praktik yang telah berjalan selama ini dalam penjaminan produksi halal di Indonesia, telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan bahkan telah menjadi salah satu rujukan dalam penjaminan produk halal di tingkat Internasional.

Sepuluh. Bahwa selain itu, berdasarkan pada Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Yang dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara dan/atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Sebelas. Bahwa menyatakan Pasal 4 dalam kaitannya dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang JPH bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28G ayat (1), tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan dasar Negara Republik Indonesia pada poin pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka, DPR Republik Indonesia menyatakan hal tersebut tidak benar. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang JPH menyatakan, “Produksi ... produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Dalam hal kaitannya, Pasal 1 angka 1 undang-undang a quo yang menyatakan, “Definisi produk dalam undang-undang a quo memiliki cakupan yang luas, yang tidak hanya meliputi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik, melainkan barang dan jasa atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.”

Sebagaimana telah disampaikan pada poin kedua di atas, luasnya cakupan tersebut disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini, sebagai bentuk dan upaya pemerintah dalam melindungi dan menjamin tersedianya produk yang aman dan sehat bagi masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang a quo, “Proses produksi produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan,

10

penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.” Proses ini yang mengubah bahan sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang JPH menjadi produk. Dua belas. Ketentuan undang-undang a quo yang menjabarkan ketentuan dalam syariat, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dengan mudah, dan baik, tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, yang berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang JPH. Maka jelas hal tersebut seperti Undang-Undang JPH tidak bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pada poin Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal Pemohon, tidak diharuskan mengenai kewajiban halal pada produk gunaan maupun jasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari menurut keyakinannya. Tidak berarti Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang JPH ini menghalangi Pemohon dalam pemeluk Agama Kristen lainnya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, melainkan hal ini sebagai bentuk jaminan atas produk yang dikonsumsi secara umum. Mengenai produk yang dikonsumsi yang mana merupakan olahan dari bahan-bahan yang dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana telah dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonannya, Undang-Undang JPH telah mengaturnya dalam Pasal 25 undang-undang a quo, sehingga tidak benar bahwa ketentuan Pasal 4 telah melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tiga belas. Bahwa mengenai jasa penjualan produk yang dikecualikan dari kewajiban pelaksanaan jaminan produk halal yang menurut Pemohon apakah harus disertifikasi halal. Tentu saja tidak, hal ini dikembalikan lagi pada definisi produk yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang a quo. Dalam kaitannya dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak benar bahwa ketentuan Pasal 4 menghalangi Pemohon untuk hidup sejahtera lahir batin. Sebaliknya, ketentuan ini menjaga Pemohon dari produk-produk di pasaran yang berpotensi membahayakan nyawa Pemohon dan masyarakat Indonesia lainnya. Pemberlakuan sertifikasi halal ini pada aspek-aspek yang terdapat dalam Pasal 4 a quo, baik produk domestik maupun produk impor telah dipertimbangkan secara matang oleh Pemerintah dan DPR RI. Munculnya akibat adanya sertifikasi halal ini adalah kemungkinan naiknya harga jual produksi di pasaran, juga telah dipertimbangkan. Namun kenaikan harga tersebut bukan dirasa untuk hal yang tidak perlu bagi masyarakat, sebaliknya kenaikan harga tersebut tentunya tidak akan secara signifikan menjadi mahal, namun kenaikan harga tersebut masyarakat memperoleh dari jaminan lebih atas produksi dikonsumsi. Maka tidak benar bahwa pemberlakuan Undang-Undang JPH ini, khususnya Pasal 4 undang-undang a quo berpotensi bertentangan dengan tujuan negara untuk

11

menjamin kesejahteraan umum, Pasal 24H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk disejahterakan lahir dan batin. Empat belas. Yang terakhir ini, Majelis Yang Mulia, sampai nomor 15. Bahwa pelaksanaan Undang-Undang JPH ini tentunya diharapkan dapat berjalan dengan efektif. Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa Pasal 4 undang-undang a quo ini bertentangan dengan 28 ... Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) dengan tidak adanya ketentuan sanksi. Baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Atas hal tersebut, DPR RI menyatakan hal tersebut tidak benar. Pasal 27, Pasal 41, Pasal 48 undang-undang a quo mengatur tentang sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan dalam Undang-Undang JPH. Lebih lanjut, pasal-pasal tersebut mengamanatkan adanya peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif. Pada Pasal 54, 56, dan Pasal 57 undang-undang a quo diatur tentang sanksi pidana dalam konteks perundang-undangan terdapat teori lex imperfecta.

Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya yang berjudul Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya mengatakan bahwa ketentuan pidana merupakan ketentuan yang tidak mutlak, ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perumusan ketentuan pidana tersebut tergantung pada masing-masing peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang tidak mengatur mengenai sanksi atau ketentuan sanksi tersebut, tidak dinyatakan secara eksplisit oleh karena sanksi itu telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang masih terkait dengan undang-undang tersebut, seperti KUHP yang mengatur sanksi pidana secara umum. Dengan demikian bahwa tidak adanya sanksi pidana dalam undang-undang bukan berarti berla ... bukan berarti keberlakuan undang-undang tersebut menjadi tidak sah atau tidak bisa dijadikan dengan baik.

Lima belas. Terakhir. Bahwa sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon mengenai pelaksanaan jaminan halal yang merupakan isu sensitif bagi sebagian golongan dalam masyarakat yang akhir-akhir ini marak terjadi dalam masyarakat. Pemerintah tentunya telah mengantisipasi dengan aparat penegak hukum dan Majelis Ulama Indonesia yang fatwanya menjadi dasar penentuan kehalalan suatu produk tentu diharapkan dapat meredam sebagian golongan masyarakat tersebut dan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang damai dan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu saja negara menjamin hak masyarakat Indonesia termasuk Pemohon atas perlindungan diri dari ancaman dan rasa aman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak benar bahwa ketentuan Pasal 4 undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, tindakan yang mengancam orang lain dapat

12

dikategorikan sebagai tindak pidana telah diatur dalam KUHP dan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan legal standing

sehingga Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menyatakan Pemohon a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima. 3. Menyatakan keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan. 4. Menyatakan diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1

angka 2, Pasal 4 dan hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menyatakan diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4, dan dalam hubungannya dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tertanda Muslim Ayub, S.H. Wassalammualaikum wr. wb.


Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Bapak Muslim Ayub, S.H., M.M., yang sudah memberikan keterangan DPR pada persidangan ini.

Sekarang kita menginjak ke keterangan dari ahli. Ahli saya persilakan menyampaikan keterangannya maksimal 10 menit karena keterangan tertulis dan semuanya sudah disampaikan kepada Majelis. Saya tanya pada Pihak Terkait, siapa dulu yang kita minta memberikan keterangan?

21. PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH

Terima kasih, Mahkamah Yang Mulia. Ada tiga saksi ahli yang hadir pada hari ini. Untuk itu, urutannya yang akan memberikan keterangan adalah yang pertama Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si., Beliau adalah Direktur LPPOM MUI. Terima kasih, Yang Mulia.

13


Baik, setelah Pak Lukman?


Setelah Pak Lukman, baru yang kedua adalah Dr. Yanis Musdja dan yang terakhir adalah Prof. Dr. Abdul Rahman dari Gajah Mada. Terima kasih.


Baik, berturut-turut saya persilakan Pak Lukmanul Hakim terlebih dahulu, supaya bisa menggunakan waktunya secara efisien.

25. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: LUKMANUL HAKIM

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalammualaikum wr. wb. Majelis Hakim yang kami muliakan, Anggota DPR, serta Perwakilan daripada Pemerintah, serta Pemohon yang kami hormati. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih pada kesempatan yang baik ini bagi kami untuk menyampaikan pandangan kami sebagai Ahli. Yang ingin saya luruskan terlebih dahulu, saya adalah ahli di bidang pangan sehingga apa yang akan saya sampaikan adalah lebih banyak pada konteks pangan, bukan konteks undang-undang seperti tadi disampaikan oleh perwakilan dari DPR. Tetapi, saya juga berkecimpung di Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1993. Jadi, itu juga merupakan bahan yang akan saya masukkan di dalam pertimbangan atau penjelasan-penjelasan saya sebagai Ahli. Majelis Hakim yang saya muliakan ... yang kami muliakan. Pertama-tama, saya ingin mengutip dua ayat Alquran dalam pintu masuk di dalam diskusi undang-undang atau perdebatan undang-undang ini. Yang pertama adalah Alquran Surat Al-Baqarah ayat (168), yang berbunyi, “Audzubillahiminasyaitonirrojim. Yaa ayyuhaa alnnaasu kuluu mimmaa fii al-ardhi halaalan thayyiban walaa tattabi’uu khuthuwaatialsysyaythaani innahu lakum ‘aduwwum mubiin.” Perintah bahwa halal dan haram itu bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua kalangan manusia. Jadi, bagi umat Islam meyakini halal-haram itu bukan makanan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua manusia. Maka di dalam ayatnya ada disebutkan, “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.” Selanjutnya ada di dalam Surat Al-Baqarah ayat (172) yang berbunyi, “Audzubillahiminasyaitonirrojim. Yaa ayyuhaa alladziina

14

aamanuu kuluu min thayyibaati maa razaqnaakum wausykuruu lillaahi in kuntum iyyaahu ta’buduuna.” “Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kalian menyembah atau menghamba kepada-Nya.” Jadi, bagi umat Islam, memakan yang halal adalah bagian daripada ibadah. Tetapi yang halal itu bukan hanya untuk orang Islam saja. Itu yang harus pertama saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi, umat Islam meyakini yang halal bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi bagi umat Islam, memakan yang halal adalah bagian daripada ibadah. Maka, ini adalah mengonsumsi makanan yang halal adalah ibadahnya umat Islam, yang juga wajib dilindungi oleh undang-undang, sehingga mereka tidak terganggu ibadahnya, bisa memilih memakan makanan yang halal. Sehingga diktum di dalam pasal bahwa untuk di dalam undang-undang, ya, menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatakan bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jadi, undang-undang ini bagi umat Islam adalah bagian daripada perlindungan terhadap menjalankan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang saya ingin sampaikan juga adalah bahwa keterangan atau prinsip di dalam halal-haram di dalam umat Islam yang dipegang adalah sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis yang saya sampaikan di dalam makalah yang saya sampaikan. Tetapi secara global atau secara garis besar, hadis yang berkata bahwa al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Jadi, yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan di antara keduanya adalah sesuatu yang syubhat (sesuatu yang tidak jelas). Jadi, di dalam undang-undang ini, memang yang disertifikasi sesuai dengan Pasal 4, wajib beredar dan bersertifikat halal, pintu masuknya adalah mandatory-nya bukan mandatory halal, tetapi mandatory sertifikasi halal. Jadi, mana yang disertifikasi halal itu adalah yang tidak jelas kehalalannya. Wama umurun mutasyabihat (antara kedua ... antara halal dan haram). Jadi, yang haram tidak perlu disertifikasi. Sebagaimana juga yang disampaikan di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini. Jadi, sepakat bahwa yang halalnya harus jelas, yang haramnya sudah harus jelas. Nah, yang tengah-tengah ini, umurun mutasyabihat ini, bisa dia menjadi haram, bisa dia menjadi halal, tidak jelas. Hanya um ... hanya orang-orang tertentu yang memahaminya. Maka kemudian undang-undang mengamanatkan itu kepada pemerintah dan Majelis

15

Ulama Indonesia untuk membuka tabir antara urusan yang syubhat itu. Tetapi bagi hal yang sudah jelas haramnya, itu tidak perlu disertifikasi halal. Dan itulah yang kemudian dituangkan di dalam Pasal 26 ... Pasal 18 dan Pasal 26 undang-undang ini. Jadi, kami melihat bahwa keterangan atau di dalam umat Islam yang beribadah dan juga di dalam undang-undang ini, juga bisa mengakomodir seluruh umat beragama di Indonesia ini. Karena kita melihat bahwa yang haram, yang sudah pasti haramnya. Itu tidak perlu disertifikasi halal. Hanya saja yang ingin kami jelaskan bahwa yang paling penting adalah ketika yang tidak halal itu jelas, maka bagaimana kejelasan itu bisa sampai kepada masyarakat, terinformasikan kepada masyarakat. Maka Pasal 26 ayat (2) itu mewajibkan bahwa produk-produk yang dikecualikan untuk disertifikasi, wajib memberikan informasi atau keterangan ketidakhalalan. Maka ini adalah bagian daripada perlindungan bagi umat Islam. Sehingga kalau kami melihat bahwa undang-undang ini juga selain me-mandatory-kan sertifikasi halal, juga me-mandatory-kan informasi halal. Karena produk yang sudah bersertifikat halal, juga wajib mencantumkan keterangan halal dan produk yang jelas ketidakhalalannya, juga wajib memberikan informasi ketidakhalalannya. Jadi, ada dua perintah di dalam undang-undang ini, mandatory sertifikasi halal dan juga mandatory informasi halal.

Nah, kemudian saya ingin masuk kepada keterangan produk sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon bahwa kesulitan atau … Pemohon sebagai beragama non-Muslim juga menikmati, atau hampir seminggu dua kali, atau dua minggu sekali, beliau makan di restoran yang jelas ketidakhalalannya, seperti lapo, lapo tuak yang bisa kita sering lihat di masyarakat. Masuk ke dalam Pasal 1 angka 1 definisi daripada produk bahwa produk halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, obat kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang pertama yang disertifikasi adalah produk, apa itu produk? Produk itu didefinisikan barang dan jasa. Ketika barang dan jasa, ketika barang dan jasa itu berada di dalam suatu wilayah perdagangan, maka itu disebut sebagai restoran. Definisi restoran sebagaimana dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga yang dituliskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Buku HAS 23102 tentang Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal Di Restoran. Restoran adalah salah satu jenis usaha di bidang jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan menu, penyimpanan bahan, atau menu pemajangan, atau display penjualan, dan penyajian menu.

16

Jadi yang disebut dengan restoran, restoran itu menjual produk dan jasa. Produknya harus disertifikasi kalau dia memang tidak masuk dalam Pasal 18 atau yang dikecualikan dan Pasal 26. Jasanya juga harus disertifikasi ketika dia memang tidak bertentangan dengan Pasal 18 tadi. Jadi ketika restoran itu menjual yang sudah jelas produknya haram, maka restoran ini tidak wajib atau tidak masuk ke dalam ketentuan wajib bersertifikat halal, tetapi masuk pada ketentuan wajib memberikan informasi ketidakhalalan. Karena tadi saya katakan di awal bahwa ada dua mandatory di dalam undang-undang ini, pertama adalah mandatory sertifikasi halal, yang kedua adalah mandatory informasi halal. Jadi dengan demikian, lapo tuak itu sudah jelas ketidakhalalannya, tidak perlu mengajukan sertifikasi halal, tetapi dia wajib mencantumkan informasi ketidakhalalan. Apakah disebut itu daging anjing, ataupun daging babi, ataupun menjual khamar itu yang juga dituangkan di dalam Undang-Undang Pasal 18, di dalam undang-undang ini.

Sehingga demikian klir, jelas bahwa produk-produk yang sudah pasti ketidakhalalannya menurut ajaran Islam yang di dalam undang-undang ini juga hanya disebutkan di dalam Pasal 18, di dalam poin-poin apa ... hal-hal tertentu yang tadi juga sudah disampaikan keterangannya oleh Perwakilan dari DPR bahwa tidak mungkin menuliskan secara banyak, secara keseluruhan, tetapi kemudian nanti dengan demikian harus dikeluarkan juga peraturan menteri … ketetapan atau peraturan menteri ataupun dengan Majelis Ulama Indonesia, barang-barang yang lain tambahan dari Pasal 18 tadi, itu juga diamanatkan di dalam undang-undang ini, Pasal 18. Jadi dengan demikian, produk-produk nanti yang di dalam Pasal 18 dan tambahan dari … melalui peraturan menteri yang dituliskan nanti yang sesuai dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, seperti anjing misalnya, kemudian juga kita bicara tentang hewan reptil, hewan yang bertaring seperti harimau, misalnya. Kalau itu diperdagangkan dan dimakan. Tetapi kita akan bicara di sini produk-produk yang memang dikonsumsi. Jadi, fatwa Majelis Ulama Indonesia atau peraturan pemerintah itu nanti hanya akan mengakomodir mana saja yang dikonsumsi, kita tidak pernah mengetahui … mengizinkan harimau itu untuk dikonsumsi meskipun fatwanya atau keterangannya sudah pasti itu adalah barang yang haram.

Jadi ini pun nanti akan harus disimpelkan lagi di dalam peraturan pemerintah adalah barang-barang yang dikonsumsi dalam hal ini pangan atau misalnya ular, ya. Kalau ular memang di daerah-daerah tertentu itu ada yang dikonsumsi, kelelawar daerah-daerah tertentu di negeri ini juga ada yang menkonsumsi seperti di Sulawesi Utara, itu dikeluarkan peraturan pemerintah dan berdasar fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa barang-barang ini atau hewan-hewan ini adalah hewan-hewan tidak halal. Maka dengan demikian, hewan-hewan ini tidak masuk di

17

dalam ketentuan mandatory sertifikasi, tetapi memang juga wajib masuk di dalam ketentuan wajib atau mandatory labelisasi atau informasi halal.

Yang ketiga adalah produk khamar misalnya, termasuk juga khamar. Khamar juga adalah masuk yang dikategorikan yang tidak dihalalkan atau haram di dalam ajaran umat Islam, sehingga dengan demikian khamar juga tidak wajib bersertifikat halal tetapi masih bisa beredar di Indonesia dengan ketentuan mandatory informasi bahwa khamar ini tidak halal. Di dalam kategori itu adalah khamar tidak ... ini adalah nanti barangkali dikeluarkan dalam peraturan pemerintah, informasi tidak halalnya seperti apa? Di dalam penjelasan memang … di dalam penjelasan undang-undang ini sudah disebutkan, bisa dengan logo/gambar seperti juga yang sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tentang Barang-Barang atau Produk Obat dan Makanan Yang Mengandung atau Bersentuhan atau Pernah Berkontator ... Kontaminasi Dengan Babi, wajib mencantumkan … kepala babi (…)


Maaf, Pak Lukman. Waktunya, Pak Lukman. 27. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: LUKMANUL HAKIM

Baik, jadi dengan demikian, Yang Mulia … Majelis Hakim yang kami muliakan. Di penjelasan yang saya kira cukup singkat ini mudah-mudahan juga bisa menjawab keraguan Pemohon tentang kebebasannya hidup di negeri … Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai beragama yang non-Muslim. Sehingga tidak ada hambatan di dalam undang-undang ini untuk tetap yang bersangkutan atau Pemohon hidup bebas di negeri ini.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.


Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Lukmanul Hakim. Berikutnya Pak (…)

29. DPR: MUSLIM AYUB

Majelis Hakim Yang Mulia. Mohon maaf, Majelis Hakim, DPR.


Siapa ini?

18


DPR RI, Majelis.


Oh, DPR?


Majelis Hakim, kalau memang diperkenankan, saya akan meninggalkan ruang sidang ini.


Silakan, Pak.


Karena ada paripurna di DPR RI menyangkut dengan presidential threshold.


Baik, wah itu penting itu.


Ya, terima kasih.


Keterangannya tolong disampaikan ke Majelis. Terima kasih, Pak Muslim Ayub, sampaikan salam untuk Komisi III, yang terakhir ini DPR sudah bagus, selalu hadir. Terima kasih. Waalaikumsalam wr. wb.

Berikutnya Pak Muhammad Yanis, silakan. Waktunya juga 10 menit.

39. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YANIS MUSDJA

Audzubillahiminasyaitonirrajim. Bismaillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang kami muliakan Ketua dan Anggota

Majelis Konstitusi Indonesia dan Hadirin yang kami hormati. Perkenankanlah saya sebagai Dosen Halal Sains di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Jakarta dan juga Ketua

19

Yayasan Produk Halal Indonesia, untuk menyampaikan presentasi saya. Bisa dibantu? Lanjut, ya. Hal ini barangkali tadi sudah dijelaskan oleh DPR, ya. Hal ini juga sudah dan ini juga sudah. Karena itu, saya hanya akan memperkuat dari sisi filosofi. Kenapa bangsa Indonesia sangat memerlukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014? Yang pertama, kita lihat dari sisi geografi dan posisi Indonesia. Yang kedua, pedagang bebas dunia. Yang ketiga, filosofi hukum Islam. Yang keempat, keamanan pangan. Yang kelima, Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu sendiri tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang keenam, produk halal merupakan emerging market tertinggi di dunia. Dan yang ketujuh, posisi dan kesempatan Indonesia untuk mengembangkan produk halal, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor dalam rangka meningkatkan ekonomi bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah merupakan negara kepulauan yang paling terbesar di dunia dengan pantainya yang sangat panjang, sehingga sangat mudah bagi setiap orang untuk menyelundupkan makanan ke Indonesia. Padahal kita tahu bahwa makanan adalah merupakan tiang utama dari kesehatan setiap orang. Sebagaimana orang Inggris mengatakan, “You are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan.” Perdagangan bebas hanya mengutamakan prinsip ekonomi, tidak mementingkan bagaimana keamanan pangan. Karena itu, bangsa Indonesia harus hati-hati dengan keamanan pangan, sehingga dapat melindungi segenap rakyat bangsa Indonesia. Bagi umat Islam, konsumsi pangan dan produk lainnya bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan fisik. Akan tetapi, terdapat tujuan lain yang lebih utama, yaitu ibadah dan bukti ketaatan kita kepada Allah SWT. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Lukman. Bahwa halal itu berarti sah menurut hukum Islam dan tayib itu adalah baik, berarti dia aman, bersih, bergizi, berkualitas, dan autentik. Karena itu dalam Surat Al-Baqarah, Allah mengimbau bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk sekalian umat manusia. Di sini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu adalah rahmatan lil ‘alamin. Kemudian, jika … jika kita tidak mengonsumsi makanan yang halal dan baik, kalau kita menyadari tentang filosofi kehidupan kita dimulai dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa, mereka diusir oleh Allah dari surga adalah karena lantaran memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Nah, di dalam Alquran, Allah juga masih mengingatkan pada Surat Taha, “Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu dan janganlah melewati batas yang menyebabkan kemarahanku menimpa kamu. Dan barang siapa ditimpa kemarahanku, maka pasti akan binasa.” Jadi, risiko jika mengonsumsi makanan yang halal ... makanan yang tidak halal dan baik, itu sebetulnya di samping

20

diingatkan oleh Allah dalam Alquran, juga kita akan bisa melihat dari sisi sains dan medisnya. Nah, Surat Taha ini juga me-backup untuk pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Lanjut. Selama ini, kesehatan bangsa Indonesia banyak dirusak oleh produk yang tidak halalan thayyiban. Bahan tambahan pangan yang berbahaya banyak digunakan, seperti asam boraks, asam salisilat, kloramfenikol, nitrofurazon. Kemudian, kasus beras plastik dari China yang dijual di Indonesia. Kemudian, telur ayam sintetis palsu juga belum lama ini beredar di Indonesia. Kemudian, daging kedaluwarsa diekspor ke Indonesia, direndam dengan natrium nitrat. Kesannya daging ini adalah seperti daging yang segar dari hewan yang baru disembelih tadi pagi. Kemudian, buah impor diperlambat busuknya dengan proses fumigasi, yang direndam dalam methylcyclopropene, kemudian dilapisi dengan lilin, ini sangat banyak sekali beredar di Indonesia. Kemudian, formalin juga digunakan untuk pengawet berbagai makanan, ikan kering, dan termasuk makanan-makanan yang lainnya. Pewarna tekstil banyak sekali digunakan dalam makanan. Banyak produk-produk makanan yang bersumber dari derivat-derivat produk babi. Daging tikus digunakan untuk membuat bakso, cilok, dan lain-lain. Daging babi yang murah dan haram dicampur dengan daging yang halal. Kemudian, ayam tiren (ayam mati kemarin) juga banyak dijual ... dijual di pasar tradisional. Dalam bidang produk obat dan kosmetik. Obat dan kosmetik mengandung alkohol tinggi, banyak dijual di Indonesia. Banyak bahan-bahan pemutih dan pelangsing yang tidak terdaftar dijual oleh pengusaha di Indonesia. Banyak produk obat dan kosmetik yang mengandung derivat babi, seperti kapsul, salep, krim, vaksin, dan lain-lain. Banyak suplemen makanan sebelumnya tergolong obat yang bila tidak digunakan dengan tepat akan membahayakan untuk kesehatan. Banyak bahan berbahaya dijual sebagai obat bebas atau obat perkasa, seperti viagra, cialis, bluemoon yang hampir di setiap RW itu ada di Jakarta ini. Sebetulnya ini melanggar undang-undang.

Kemudian, banyak antibiotik yang tidak memenuhi kadar. Banyak toko obat yang seharusnya dia tidak menjual obat-obat keras, tapi mereka menjual. Banyak produk jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat. Kemudian, obat-obat yang tidak boleh dipasarkan di negara asing, dipasarkan di Indonesia. Banyak obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang sebetulnya berbahaya, tapi dikatakan berasal dari bahan alam. Dan bahan kimia obat atau kosmetik lain-lain yang dilarang, berbahaya itu sudah lazim ditemukan di Indonesia. Keamanan pangan adalah tiang kesehatan dan kesejahteraan hidup. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa you are what you eat (Anda adalah apa yang Anda makan). Sains biokimia medis menyebut, “Tubuh manusia dan makanan adalah sama-sama senyawa organik. Karena itu, makanan akan bereaksi dengan tubuh manusia. Bila makanannya baik,

21

maka baiklah tubuhnya.” Hadis Nabi Muhammad mengatakan, “Sumber segala penyakit adalah berasal dari makanan. Apabila makanan dia baik, maka baiklah orang itu.” Nah, tadi ini sudah dijelaskan oleh Pak Lukman, tidak banyak sebetulnya makanan yang diharamkan dalam Islam. Babi adalah produk yang paling banyak didapatkan di dalam makanan. Karena babi memang rasanya enak, dan harganya murah, dan teksturnya paling bagus kalau dibuat makanan, obat, dan kosmetik. Ini produk-produk yang tak sempat kami bacakan. Tapi, hampir semua makanan kebanyakan mengandung gelatin. Dan saat ini, gelatin dunia berasal dari babi sekitar 85%. Sebelum adanya tren untuk makanan halalan thayyiban, produk gelatin ini 95% berasal dari babi. Nah, kita tahu bahwa di dalam medis, organ-organ babi sangat mudah dicangkokkan ke manusia. Karena setelah ditemukannya alat untuk penentu genetik yang disebut dengan VCR, maka banyak sekali ahli medis mencangkokkan organ-organ babi. Karena itu, babi sangat pelan sekali dicerna oleh manusia, walaupun dia enak. Sementara pada babi, pada saat ini diketahui ada suatu retrovirus yang selalu hidup pada babi, sehingga retrovirus ini sudah diketahui, dia adalah pemicu penyakit kanker. Kemudian, banyak bakteri, kuman, yang lain-lainnya, sangat mudah menular ke manusia karena genetik babi dan manusia yang sama. Karena itu, wajar jika Islam mengharamkan untuk mengonsumsi babi.

Di sisi lain, tubuh manusia proteinnya terdiri dari enzim sekitar 66%. Kita berbicara, kita marah, kita mengantuk, kita sedih, itu diatur oleh enzim karena enzim fungsinya adalah sebagai biokatalisator. Karena itu, enzim-enzim yang ada dalam tubuh kita harus berasal dari makanan yang baik-baik. Sebagai contoh, apabila kita banyak mengonsumsi anjing, maka watak kita akan galak seperti anjing. Karena itu, ya, Islam melarang untuk mengonsumsi anjing. Ini, ini, kenyataan. Di sisi lain, babi, ya, babi yang diko … yang diternak oleh para petani adalah babi yang obesitas karena dia tak … kalau men … menjual babi kurus, dia akan rugi. Di sisi lain, gen obesitas dari babi sangat mulah … mudah untuk menular ke manusia. Sehingga di Amerika, boleh nanti dibuka di Google, itu sekitar 66% rakyat Amerika bermasalah dengan kegendutan, dengan obesitas, ya. Kita tahu bahwa kegendutan ini sekarang menjadi penyebab angka kematian bagi umat manusia di dunia karena kegendutan bisa menyi … memicu penyakita kardiovaskuler, kolesterol tinggi, dan penyakit tekanan diri … tekanan darah tinggi, dan penyakit yang macam-macam yang lain. Nah, ini adalah parasit yang berbahaya hidup pada babi, kemudian juga bakteri, virus, ya. Karena itu, sekarang orang-orang yang paham dengan medis, mereka sudah tidak mau mengonsumsi babi.

22

Sama kayak orang-orang yang paham dengan bahaya rokok, mereka sudah tidak mau untuk merokok. Nah, alkohol, kita ketahui bahwa alkohol ini adalah pelarut organik di laboratorium. Tubuh kita ini adalah senyawa organik. Karena itu, banyak sekali zat-zat yang ada dalam tubuh kita akan dihancurkan oleh alkohol. Karena itu, alkohol diharamkan dalam Islam. Alkohol terutama merusak enzim, sehingga kalau orang tinggi mengonsumsi alkohol, maka dia akan ngaco, ya, hom … omongnya tidak benar, dan berujung dengan drunk atau mabuk karena banyak sekali zat-zat yang di … dirusak. Nah, ini adalah gambar daripada orang yang mengonsumsi alkohol, otaknya akan banyak sekali, akan rusak, sehingga dia akan jadi pelupa, akan suka marah, pokoknya karakternya jadi berubah. Ini percobaan kepada anak tikus, ya. Tikus itu hamil 21 hari, pada umur ke 14 hari kandungan, kelihatan di sini anak tikus itu berubah, kalau dikasih minum alkohol terus-menerus. Nah, kemudian darah adalah sumber tempat hidup dari berbagai macam bakteri dan virus karena itu darah diharamkan di dalam Islam. Kemudian, hewan yang diharamkan memakannya adalah juga hewan-hewan yang bertaring, ya. Karena hewan yang bertaring itu umumnya adalah mempunyai karakter yang galak, yang dapat nanti mengubah karakter manusia, kemudian juga hewan-hewan yang disembelih dengan cara yang tidak benar karena darahnya tidak akan sempurna keluar, itu juga diharamkan. Kemudian hewan yang menjijikkan, ini akan memengaruhi sistem pencernaan dan kejiwaan manusia. Kemudian hewan-hewan yang dibunuh bukan atas nama Allah karena hewan adalah diciptakan oleh Allah, pemiliknya adalah Allah. Karena itu, kalau kita akan membunuh hewan, kita harus minta izin pada yang punya.

Nah, ini sudah tadi dijelaskan, ini juga sudah (...)

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, waktunya (...)

41. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YANIS MUSDJA Ini sudah, mungkin sedikit lagi.

Indonesia pada saat ini adalah merupakan negara populasi Muslim yang terbesar di dunia. Nah, ini kata ketua daripada Direktur Internasional Halal Trade Center, ya. Kata mereka, ya, kata beliau, “Segmen konsumen Muslim adalah pertumbuhan tercepat di dunia, setiap perusahaan yang tidak mempertimbangkan bagaimana melayani mereka, maka mereka akan kehilangan kesempatan yang sedemikian dari hulu sampai ke hilir”.

23

Jadi, jika kita tidak mengikuti tren halal yang sudah menjadi global di dunia, padahal kita di sini adalah penganut Muslim yang terbesar, maka negara lain akan mengambil dan akan mengimpor ke Indonesia, kita akan menjadi rugi besar. Ini adalah Uni Emirat Arab yang pada saat ini komitmennya jelas, sehingga Uni Emirat Arab sekarang menjadi pemain pada halal nomor 1 di dunia, yang sangat meninggikan tingkat perekonomiannya. Nah, ini tingkat top-top 10 daripada halal di dunia, nah kita sangat rendah, ya. Dalam halal food, kita tidak masuk 10 besar. Di dalam Islamic Finance kita hanya nomor 9. Kemudian dalam halal travel kita tidak masuk, di dalam modis, nah baru kita nomor 1. Soal gaya kita hebat, ya, kita mengalahkan orang Iran yang hanya suka hitam-hitam, orang Arab, dan lain-lain, mengalahkan Malaysia. Nah, ini adalah produk yang sangat mungkin untuk kita kembangkan. Ini angka pertumbuhan dalam dolar, ya, dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Nah, Thailand yang penduduknya cuma 5% Muslim, tapi bisa mengekspor 25% produk halal, jauh mengalahkan Indonesia. Nah, apakah kita mau ketinggalan jauh dari bangsa-bangsa yang lain? Lanjut. Nah, ini Indonesia adalah negara yang paling terbesar dalam konsumsi produk halal di dunia. Itu nomor 1, ya, baru diikuti oleh negara-negara lain. Nah, kalau kita tidak mengikuti atau tidak melaksanakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini, kita hanya akan menjadi konsumen yang hal ini tentu akan mempertinggi impor Indonesia dari negara-negara asing, tentu hal ini akan merugikan secara ekonomi.

Nah, ini global calender event-event di dunia, hanya sebagian kami tampilkan di sini, pokoknya setiap bulan itu selalu ada di berbagai negara-negara di seluruh dunia. Nah, ini 2017 ini, ini sektor-sektor yang mungkin kita kembangkan, ada berbagai macam, ya, sampai kepada pariwisata, hotel, restoran. Nah, ini kita kebanyakan mengimpor, ya, produk-produk daging dari negara-negara Australia, New Zealand, Brazil, Thailand, ya, ini produk-produk halal. Karena kita tadi masih belum masuk hitungan di dunia.

Nah, Thailand saja sudah punya Muslim Friendly, ya. Jepang … ini Korea, ini saya diundang, kebetulan sore ini saya akan berangkat ke Jepang, bagaimana untuk membangun atau mengembangkan tren halal di Jepang. Habis dari sini, saya akan langsung menuju ke Osaka.

Ini halal Food Court di Singapura. Ini beberapa negara sudah punya global halal logistik, pelabuhan. Kita belum punya. India sudah punya rumah sakit halal, termasuk Thailand, Malaysia, kita belum punya. Inggris pun punya British Muslim yang banyak menyiarkan tentang produk-produk halal. Thailand punya hotel yang spesial untuk halal, sehingga Thailand itu sekarang menjadi tren bagi orang-orang yang

24

mencintai halalan thayyiban, ini Pattaya hotel di Thailand, ini Pattaya restoran.

Nah karena itu Indonesia sebetulnya pada saat ini adalah merupakan raksasa yang sedang tidur. Bila Indonesia bisa bangkit dengan diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini, maka bangsa Indonesia akan terlindung dari penyakit yang berbagai macam. Karena selama ini banyak sekali Indonesia yang kena penyakit kanker, yang cuci darah, yang diabetes, dan penyakit-penyakit yang aneh, ini disebabkan karena makanan yang kita konsumsi kebanyakan adalah tidak baik. Banyak produk-produk yang tidak baik, yang tidak bisa diedarkan di negara-negara lain, telah diedarkan di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, insya Allah, Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa robbun ghofur, negara yang aman, damai, sejahtera, dan bahagia. Nah, ini Malaysia, Malaysia sekarang sudah punya 17 halal park, kita belum punya satu pun. Jadi, kita sudah ketinggalan jauh dengan Malaysia. Nah, di Malaysia, semua produk-produk sudah mendukung untuk menjadi produk yang halalan thayyiban, sehingga Malaysia sebelum menerapkan produk halal, dibandingkan setelah menerapkan produk halal, ekspornya meningkat 700%. Nah (...)


Waktunya sudah melonjak, 9 menit, Pak. 43. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YANIS MUSDJA

Ini akhirnya ke kesimpulan saja. Kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan. Untuk menjamin kesehatan dan keselamatan bangsa Indonesia, maka produk halal bukan hanya melindungi orang Islam untuk mendapatkan produk-produk yang berkualitas, aman, terjamin, bergizi, dan sehat, tapi bermanfaat untuk semua umat manusia. Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 tidak menghalangi pemeluk agama lain untuk memperoleh produk yang mereka inginkan. Karena produk haram juga boleh dijual dan diedarkan di Indonesia dengan menulis tidak halal atau haram.

Oleh karena itu, Undang-Undang Jaminan Produk Halal harus segera dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 demi meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan ekonomi bangsa Indonesia sebagaimana yang sudah dilakukan Thailand, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan negara-negara yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

25


Waalaikumussalam wr. wb. Terima kasih, Pak Muhammad Yanis. Berikutnya, Prof. Abdul Rokhman, supaya hanya 10 menit, Pak.

45. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL ROKHMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang kami Hormati Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami Hormati Anggota DPR, Wakil Pemerintah, Pemohon, dan Hadirin semuanya. Izinkan kami di sini dari Kelompok Penelitian Produk Halal Universitas Gajah Mada untuk memberikan pandangan Ahli terkait dengan urgensi jaminan produk halal yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014. Saya pribadi adalah lulusan Ph.D. dalam Bidang Analisis Makanan Halal daripada Institut Pendidikan Produk Halal dari Universitas Putra Malaysia, dari Malaysia. Sehingga beberapa pandangan kami di ... dipengaruhi ataupun di ... diinspirasi dari kegiatan ataupun pelaksanaan jaminan halal di Malaysia.

Majelis Hakim yang kami muliakan. Bahwa masalah halal telah menjadi isu internasional. Dalam sistem perdagangan internasional, kehalalan produk adalah sistem yang diakui secara internasional dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen di seluruh dunia. Hal ini dibuktikan dengan masuknya terminologi halal dalam codex allimentarius, yakni suatu perundang-undangan dalam bidang makanan dan juga produksi pangan dan kemanan sejak tahun 1997. Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal sebagaimana tercantum dalam codex yang didukung oleh organisasi internasional yang terkait dengan pangan seperti WHO, kemudian Food and Agriculture Organization, dan juga World Trade Organization. Ketentuan pada codex allimentarius meliputi penggunaan klaim halal dalam pelabelan makanan dan penggunanya ... dan penggunaannya pada kemasan produk untuk menunjukkan kehalalan produk, serta penggunaan istilah halal atau yang setara seperti kosher untuk pelabelan makanan halal dalam suatu merk dagang. Dalam aturan perdagangan internasional tersebut, label atau tanda halal pada produk telah menjadi instrumen yang penting bagi negara-negara lain untuk mendapatkan akses pasar dan memperkuat daya saing produk suatu negara untuk dipasarkan secara lebih luas secara internasional.

Standar mutu dan keamanan pangan dunia menjadi perhatian hampir semua negara di dunia dan sering kali menjadi alat diterima atau ditolaknya suatu produk dari satu negara ke negara yang lain. Menurut data dari Food and Drug Administration (Badan POM-nya Amerika Serikat) mulai tahun 2000 ... 2001 sampai 2005, produk pangan Indonesia itu ditolak di Amerika setiap tahunnya rata-rata sebanyak 300.

26

Alasan penolakan tersebut karena produk tersebut tidak memenuhi aturan yang diterapkan oleh FDA.

Jadi, berdasarkan kesepakatan dunia yang tergabung dalam badan FAO dan badan yang lain, maka setiap negara mempunyai hak untuk menentukan standar pangan yang berbeda-beda, termasuk dalam menentukan batas keamanan dan kesehatan pangan, termasuk di dalamnya adalah masalah kehalalan. Oleh karena itu, Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan instrumen yang sangat efektif sebagai barrier masuknya arus barang dan produk ke Indonesia untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang dan produk dengan status kehalalan yang tidak jelas.

Majelis Hakim yang kami muliakan. Kehalalan dan ketayiban produk makanan, obat, kosmetik, dan barang gunaan adalah keniscayaan. Karena produk-produk yang halal dan tayib merupakan produk dengan kualitas terjamin yang membuat konsumen yang mengonsumsinya dan/atau menggunakannya merasa aman dan nyaman. Ketika kita berbicara masalah sertifikasi produk halal, maka di situ ada tiga sisi. Yang pertama adalah dari aspek agama, yang kedua adalah aspek ekonomi, dan yang ketiga adalah dari aspek ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari sisi agama tadi sudah dijelaskan oleh Ahli sebelumnya Pak Dr. Lukman Hakim. Bahwa sudah menjadi kewajiban umat Islam dan seluruh manusia sesuai dengan Alquran, yaa ayyuhaa alnnaasu kuluu mimmaa fii al-ardhi halaalan thayyiban. Bahwa semua manusia disuruh ... disuruh kullu, walaupun di situ fi’il amar, tapi bermakna wajib “Makanlah secara wajib semua makanan yang halal dan tayib karena itu adalah makanan dengan kualitas yang tertinggi.” Oleh karena itu, bagi umat Islam adalah suatu kewajiban untuk mengonsumsi produk halal dan tayib dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan bukti kehadiran negara untuk melindungi warga negaranya, untuk mengonsumsi produk-produk dengan status kehalalan dan ketayiban yang jelas.

Majelis Hakim yang kami muliakan, dari sisi aspek ekonomi, produk halal saat ini menjadi primadona dengan seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam di seluruh dunia, maka produk halal meningkat dari tahun ke tahun secara eksponensial tidak lagi secara linier. Diprediksi pasar produk halal akan selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya kesadaran untuk mengonsumsi produk halal, maka tidak mengherankan jika negara-negara dengan mayoritas non-Muslim seperti Thailand, Singapura, dan Jepang berlomba-lomba memproduksi, menyertifikasi, dan melabelkan halal pada produk mereka untuk menangkap pangsa pasar halal tersebut.

Selain itu, sertifikasi aspek halal juga ada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong seseorang untuk berinovasi, untuk

27

mengembangkan bahan-bahan alternatif sebagai pengganti komponen nonhalal. Dengan demikian, sertifikasi produk halal bukanlah suatu proses Islamisasi, tetapi justru menunjukkan bahwa kita negara Indonesia akan menangkap pangsa pasar yang sangat besar tersebut dan juga sebagai barrier untuk masuknya produk-produk dengan status kehalalan yang dipertanyakan atau tidak jelas.

Majelis Hakim yang kami muliakan, beberapa sudah ada di ... apa namanya ... di makalah yang telah kami susun. Ini ada bebrapa hal yang ingin kami bacakan. Bahwa ketentuan sertifikasi halal, itu sebenarnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang telah ada seperti undang-undang yang terkait dengan pangan dan juga terkait dengan perlindungan konsumen. Majelis Hakim yang kami muliakan. Di tengah kesadaran masyarakat kita yang belum tinggi terkait dengan sertifikasi produk halal … yang belum tinggi terkait dengan sertifikasi produk halal, maka ada anggapan umum ketika produk yang beredar di masyarakat, itu tidak ada keterangan nonhalal atau tidak ada keterangan haram. Seperti kalau itu mengandung daging babi, itu harus ada keterangan mengandung babi dengan gambar hewan babi, dengan tulisan warna merah dan latar belakang putih, maka otomatis produk tersebut adalah halal, meskipun tidak selalu halal karena tidak adanya jaminan sertifikasi dari lembaga yang kompeten dan berwenang yang dibuktikan dengan label halal resmi dari lembaga yang mengeluarkannya.

Pandangan yang lain adalah kewajiban halal tidak harus diikuti dengan sertifikasi halal sehingga banyak sekali produk, atau warung, atau rumah makan yang menyantumkan logo hal atau men-declare bahwa produknya halal tanpa proses sertifikasi. Kondisi tersebut akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan kejelasan status dari suatu produk atau barang karena dapat membuat setiap individu, lembaga, atau kelompok mengeluarkan atau men-declare kehalalan walaupun belum tentu halal sesuai kaidah yang ditetapkan oleh undang-undang ataupun hukum yang berlaku. Ibarat seseorang yang men-declare dirinya sebagai lulusan SMA, sarjana, atau sertifikasi keahlian yang lain, namun tanpa adanya bukti sertifikasi, maka kalau hal itu terjadi dan dibiarkan, akan menyebabkan ketidakpastian status di masyarakat. Oleh karena itu, kewajiban sertifikasi halal menjadi tolak ukur dan alat terjaminnya hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang sesuai dengan hak dasar mereka sebagai warga Negara Republik Indonesia yang menganut Pancasila dan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar negara kita. Pengalaman Ahli ketika mengambil S3 di Institut Pendidikan Produk Halal Malaysia, sependek pengamatan kami bahwa kesadaran masyarakat Muslim Malaysia untuk mengkonsumsi produk halal adalah tinggi, sehingga kriteria pertama yang diperhatikan ketika mau membeli

28

suatu produk adalah apakah produk itu halal, bukan harga atau merk yang menjadi prioritas pilihannya. Sementara di Indonesia karena mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, maka anda … anggapan kehalalan suatu produk yang tidak ada label halal, tulisan atau keterangan nonhalalnya pada produk tersebut adalah halal. Kenyataannya adalah tidak selalu demikian. Bahan yang beredar tanpa keterangan nonhalal adalah halal. Seringkali pedagang nakal mencoba mengganti produk halal dengan komponen nonhalal, misalnya mengganti atau menyampur daging babi dengan daging sapi untuk mengurangi produksi … biaya produksi, sehingga pedagang tadi memperoleh keuntungan yang tinggi. Majelis Hakim yang kami muliakan. Untuk menguatkan pentingnya sertifikasi halal produk yang beredar, kami kemukakan beberapa kasus yang pernah kami jumpai terkait dengan produk makanan yang dianggap halal. Makanan tersebut dianggap halal karena tidak ada … hanya tertulis tulisan kha, lam alif, lam, tanpa ada sertifikasi daripada lembaga yang berwenang.

Kelompok penelitian halal Universitas Gajah Mada telah melakukan survei adanya daging babi dalam produk bakso terhadap 39 sampel di Surabaya dan Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa produk bakso mengandung atau terkontaminasi daging babi dan temuan ini telah dipublikasikan ke jurnal internasional, Asian-Australian Journal of Animal Sciences. Ada suatu kasus juga. Di sini sebenarnya banyak yang kami cantumkan, tapi kami hanya ingin membacakannya dua. Yang pertama, terkait tadi yang telah kami publikasikan. Dan yang kedua, ini betul-betul terjadi, ada seorang ibu-ibu pengajian, ketika berbuka puasa bersama, itu mengidentifikasi adanya daging yang rasanya aneh ‘ada bau pesing di dalamnya’ dan menduga mengandung adanya daging babi. Lalu produk tersebut minta dicekkan di laboratorium kami, lalu kami mengecek dengan metode real time PCR (Polymerase Chain Reaction) suatu metode standar untuk menguji DNA babi dan hasilnya positif mengandung daging babi. Ada perasaan yang sangat menyesal dari ibu-ibu yang mengonsumsi tadi. Sekali lagi, di sini ada aspek kerugian pada konsumen karena mengira konsumen … bahwa produk yang tadi dikonsumsi adalah produk yang halal karena di situ tidak ada keterangannya, tidak ada label bawah produk tadi megandung unsur babi. Dari data-data di atas, dari dua contoh yang kami kemukakan tadi. Bahwa … dari data-data di atas merupakan sebagian contoh yang menguatkan adanya anggapan masyarakat bahwa produk yang tidak ada label halalnya dari lembaga yang berwenang adalah halal, sehingga hal tersebut menunjukkan tanpa adanya kewajiban sertifikasi halal, maka tidak ada jaminan dan kepastian bagi konsumen untuk mengonsumsi pangan yang sesuai dengan hak dasar mereka sebagai konsumen.

29

Dan sekali lagi, undang-undang jaminan produk halal adalah suatu kehadiran negara untuk melindungi konsumen dari terpapar produk-produk dengan status kehalalan yang tidak jelas. Demikian yang bisa kami sampaikan, lengkapnya ada di makalah kami. Kurang-lebihnya kami mohon maaf, jika ada tutur kata ataupun tindakan yang kurang berkenan di … bagi Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim dan juga Hadirin semuanya, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum wr. wb.


Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Abdul Rokhman. Silakan duduk.

Berikutnya, saya persilakan, apakah dari Pihak Terkait ada yang dimintakan penjelasan lebih lanjut? Atau cukup? Silakan.


Yang Mulia, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan atau ya dari kami, yang akan disampaikan oleh Rekan kami, Pak Syaeful Anwar, silakan.


Ya, dikumpulkan dulu, dikompilasi, nanti baru dijawab. Silakan. 49. PIHAK TERKAIT: SYAEFUL ANWAR

Majelis Hakim Yang Mulia. Untuk pertanyaan kami atau mohon penjelasan dari Ahli Dr. Lukman. Yang pertama, kami ingin mendapatkan penjelasan mengenai apakah Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu lebih merupakan perlindungan kepada warga negara ataukah merupakan Islamisasi? Ini mohon penjelasan karena ada dalil dari Pemohon seolah-olah Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu adalah Islamisasi. Pertanyaan yang kedua (...)


Yang sudah dijelaskan, tidak perlu dipertanyakan lagi.

51. PIHAK TERKAIT: SYAEFUL ANWAR

Ya.

30


Ya, silakan. 53. PIHAK TERKAIT: SYAEFUL ANWAR

Yang kedua adalah ada kekeliruan dari segelintir masyarakat Indonesia bahwa seolah-olah Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu adalah merupakan Islamisasi, mohon penjelasan dan pendapat Ahli, bisakah bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu bukan Islamisasi?


Ya, itu sudah jelas tadi.

55. PIHAK TERKAIT: SYAEFUL ANWAR

Oh, ya.


Ya. Sudah jelas, yang sudah jelas tidak perlu ditanyakan. 57. PIHAK TERKAIT: SYAEFUL ANWAR

Ya.


Nanti Ahlinya bingung, malah nanti tanyanya … jawabannya lain malah.

59. PIHAK TERKAIT: SYAEFUL ANWAR Sudah yang terakhir saja, ini yang ketiga. Yang ketiga kepada Dr. Lukman, apakah Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu bertentangan dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, gitu?

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, itu juga sebetulnya tadi sudah disampaikan. Nanti kalau mau dijawab, malah jawabannya lain dari yang sudah disampaikan, malah nanti tidak diharapkan oleh Pihak Terkait, ya. Saya kira cukup, ya?

31

61. PIHAK TERKAIT: SYAEFUL ANWAR Oke, cukup, ya.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Dari Pemohon?

63. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, tolong Saudara jelaskan, pada bagian mana dari

undang-undang itu yang mengatakan bahwa makanan wajib bersertifikat halal? Coba dijelaskan. Di mana dikatakan di sini bahwa makanan wajib bersertifikat halal? Karena mengapa saya tanyakan itu? Karena itulah yang salah sebetulnya dengan undang-undang ini. Karena undang-undang ini tidak melindungi makanan, enggak, salah. Anda salah membaca undang-undang itu. Makanan itu tidak wajib bersertifikat halal menurut undang-undang ini. Itu yang saya persoalkan sebetulnya. Coba kita baca baik-baiklah, ya.

Ini boleh, Yang Mulia? 64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan. 65. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Oke. Oke, saya mulai dari apa (...) 66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang pendek, ya. 67. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, supaya jelas. Pasal 4 bilang begini, “Produk adalah ... eh, produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Ya, itu yang pertama, Pasal 4.

Sekarang kita tanya, apa itu produk? Pasal 1 angka 1 bilang, “Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat.” Baca baik-baik, ya.

32

Nah, sekarang pada bagian mana dari definisi itu mengatakan bahwa makanan itu wajib bersertifikat halal? Tidak ada di situ. Karena produk adalah barang yang terkait dengan makanan, barang yang terkait dengan makanan bukanlah makanannya, saya ambil contoh begini. Ini barang, ini makanan, ini terkait, kan undang-undang ini yang wajib bersertifikat halal kan barangnya. Ini kan barang, bukan makanannya. Ya, coba dibaca definisinya produk itu. Jadi, bukan makanan yang wajib bersertifikat halal menurut undang-undang ini. Anda jangan salah! Tetapi barang yang terkait dengan makanan. Nah, jadi penjelasan Anda tadi itu saya pikir agak menyimpang, saya pikir, ya.


69. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN Jadi barang yang terkait dengan makanan itu yang wajib bersertifikat halal, bukan makanan, ya. Itu mengenai barang. Yang kedua, mengenai jasa, apa saja yang termasuk jasa yang terkait dengan makanan itu, ya? Apa saja? Apa cuma restoran? Bagaimana transportasi, ya? Nah, apa jasa yang terkait dengan obat? Apa hanya apotek atau apa? Nah, kan di sini kan dia tidak jelas, ya. Jadi saya mohon dijelaskan soal itu, apa sebetulnya jasa itu?

Soalnya begini, ini salah satu dasar kenapa saya mengajukan kasus ini, ya. Beliau Pak Ikhsan Abdullah bilang, ya, ini sudah saya kasih bukti sebetulnya, “Advokat wajib bersertifikat halal, ya, menurut undang-undang ini.” Nah, apa betul jasa hukum masuk ... masuk ... apa ... masuk di bawah jasa yang terkait dengan makanan segala macam ini, kan itu? Masa advokat wajib bersertifikat halal? Bukan hanya Beliau lho.


Ya, ditempelkan di sininya ini ya, halal, gitu, ya? 71. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Ya, masa ini Ketua MUI juga bilang, ini saya sudah mengajukan bukti sebetulnya tadi di situ … nah, di apa ini ... ini pernyataan dari Ketua MUI ... yang terhormat Ketua MUI, ya, Prof. Ma’ruf Amin, ya. Beliau bilang begini. Menurut Habib ... menurut Ma’ruf, pembicaraan mengenai aturan kewajiban pemberian jasa hukum untuk bersertifikat, maksudnya di sini halal, ya, ini belum ada kelanjutan pembahasannya lagi, meski begitu, ia berharap ke depan, aturan mengenai kewajiban bagi advokat untuk atau konsultan hukum untuk bersertifikat bisa segera

33

direalisasikan. Nah, jadi ini yang apa ... apa betul, jasa hukum itu masuk di dalam lingkup dari jasa yang terkait dengan makanan segala macam, ya. Itu, itu ... ini di sini isu-isu konstitusionalnya ... nah, gini. Di mana konstitusionalnya? Kalau makanan tidak wajib bersertifikat halal, kenapa jasa yang terkait dengan makanan wajib bersertifikat halal, ya. Ini, ini di situ soalnya. Karena kalau menurut undang-undang ini, makanan tidak wajib bersertifikat halal, tapi kenapa justru jasanya wajib bersertifikat halal? Makanannya saja enggak, ya. Babi bisa dijual tanpa ... tidak perlu bersertifikat, ya. Anda perhatikan baik-baik, ya.


Enggak (...)


Mohon maaf, Yang Mulia.


Di dalam persidangan yang boleh memerintah itu Hakim, ya!


Mohon maaf (...)


Jangan main perintah! 77. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN

Mohon maaf (...)


Enggak usah di anu ... kalau (...)


Mohon maaf, Yang Mulia.


Ya, Pemohon kok perintah-perintah. Nanti Hakimnya diperintah.

34


Mohon maaf, Yang Mulia. Jadi gitu, ya. Makanan tidak wajib bersertifikat halal, tetapi kok jasa wajib bersertifikat halal?


Ya, itu anu ... muter-muter itu. Intinya apa intinya?


Ya, itu, Pak, pertanyaan saya.


Ya, intinya kalau sudah, sudah selesai, jangan bolak-balik lagi, ya. Cukup, ya?

85. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN Cukup, Yang Mulia.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, advokat harus halal ini. Wanita juga ada yang halal dan tidak halal, kan gitu kan, berarti ... waduh, kacau ini penafsirannya. Silakan dari Pemerintah ada atau cukup?

87. PEMERINTAH: MULYANTO

Pemerintah cukup, Pak.


Baik. Para Hakim? Prof. Maria, ada satu. Silakan.

89. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua. Dalam pemaparan ini dinyatakan tadi oleh Pak Abdul Rokhman, dia mengatakan, “Oleh karena itu, kewajiban sertifikasi halal menjadi tolak ukur alat terjaminnya hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang sesuai dan seterusnya.” Tadi Pak Lukmanul Hakim menyatakan bahwa yang perlu itu adalah mandatory sertifikat produk halal ya, Pak, ya? Atau mandatory

35

sertifikat halalnya? Mandatory sertifikat produk halal? Ya. Tapi juga ada satu lagi mandatory informasi halal. Nah, kalau saya melihat di dalam undang-undang ini, di dalam Pasal 12 dan seterusnya, ini ada Lembaga Pemeriksa Halal, di mana lembaga ini di ... Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal, ya. LBH ... LPH, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kesempatan yang sama dengan bantuan BPJPH, melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ini. Untuk ini karena boleh pemerintah dan masyarakat, berarti tidak hanya satu lembaga ya, Pak, ya. Apakah bisa di ... diharapkan bahwa lembaga itu mempunyai kompetensi yang sama? Karena itu bisa masyarakat, sehingga kemudian nanti ada lembaga yang betul-betul dia mempunyai kompetensi dan kemudian sertifikasinya sangat bagus, tapi ada yang kemudian abal-abal gitu, Pak, misalnya.

Dan kemudian, siapa yang memberikan sertifikasi informasi halal? Ya, itu saja. Karena walaupun di sini ada prasyaratnya memiliki kantor tersendiri dan perlengkapannya memiliki akreditasi, kemudian memiliki auditor halal, ya, dan memiliki laboratorium, dan kesepakatan kerja sama dengan lembaga yang lain, tapi karena ini pemerintah dan juga masyarakat, apakah kemudian dapat diharapkan bahwa pemberian sertifikasi halal itu sama. Terima kasih, Pak.


Baik, terima kasih, Prof. Kepada Ahli, kalau Ahli tadi belum mencermati, saya kira enggak usah jawab juga enggak apa-apa kok, yang tanyanya Pemohon itu. Biar dicermati dulu, gitu. Silakan Ahli. Terutama, Pak Lukmanul Hakim.


Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, mungkin dari yang Pemohon, terkait tentang sertifikasi makanan atau pangan. Memang di dalam Pasal 4 ini disebutkan adalah produk. Ini mungkin karena ini antara bahasa hukum dengan bahasa pangan berbeda, Pak Yang Mulia. Jadi kalau di dalam istilah pangan, produk itu adalah dalam pengertian di sini adalah produk, ada sesuatu yang dihasilkan melalui proses ataupun rekayasa baik secara langsung atau tidak langsung yang juga bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi dalam hal ini adalah produk makanan, makanan atau pangan. Dalam hal ini pangan, pangan lebih ini ... juga termasuk di ... karena di sini didefinisikan, dikhawatirkan produk itu hanya dibatasi oleh makanan, maka kemudian di dalam undang-undang ini dibuat definisi tambahan termasuk obat-obatan, kosmetika karena produk sesuatu yang dibuat.

36

Jadi yang terkait itu tadi maksudnya bahasa terkait, mungkin ini saya tidak mengerti dalam bahasa hukum, tetapi di dalam bahasa pangan (...)


Bahasa hukum dan bahasanya Pak Lukman sama, ya, yang tidak sama, itu bahasanya Pemohon kok itu.


Ya, jadi kalau di dalam ... terima kasih, kalau sama, Yang Mulia. Jadi yang di dalam bahasa pangan itu, terkait itu artinya di dalam proses atau secara langsung atau tidak langsung, itu ada lapangan juga itu.

Jadi pengertiannya sehingga tidak ... kita tidak melihat bahwa di sini memang makanan wajib disertifikasi atau pangan wajib disertifikasi, tetapi di sini produk, itu. Karena produk itu bisa diproses, tidak diproses, langsung atau tidak langsung, baik rekayasa ataupun mekanik, itu adalah produk di dalam istilah makanan, termasuk juga produk yang diproses secara mikrobiologi. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan produk makanan. Nah, apa itu jasa? Memang di sini disebut jasa yang terkait, jasa tadi saya sampaikan bahwa jasa itu adalah di dalam makalah saya juga saya tuliskan ketika ada produk dan jasa, maka itu disebut restoran. Ketika ada produk dan jasa, itulah restoran, itulah kemudian outlet. Jadi produk itu terpisah, jasa itu terpisah. Jadi yang mana yang disertifikasi tadi dalam pengertian jasa di sini? Adalah ketika dia melakukan servis, pelayanan, ataupun dia ... apakah dia di situ memberikan makanan ada piring, ada sendok, dan lain-lainnya karena untuk memakan di situ, maka itu disebut restoran. Tapi ada juga jasa yang menjual, hanya display, maka itu disebut sebagai outlet ataupun dia sebagai penjual, maka itu juga disertifikasi. Bagaimana bentuk sertifikasinya? Tentu nanti di dalam peraturan pemerintah yang untuk outlet-outlet tadi, memang belum diatur secara keseluruhan.


Itu Pemohon juga minta kejelasan.


Baik, Pak.

37


Advokat itu harus halal enggak? Dia kan menjual produk jasa.

97. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: LUKMANUL HAKIM Karena di sini jasa yang terkait. Nah, ini baru maksud saya tadi

jasa terkait ataupun inheren di dalam kasus ini apakah advokat ... saya tidak melihat terkait di sini. Saya tidak melihat itu karena dalam hal ini adalah yang terkait langsung dengan makanan.

Misalnya transportasi, jasa transportasi itu berpengaruh terhadap status kehalalan. Jika barangnya halal, tapi kemudian transportasinya pernah terkontaminasi dengan babi, maka dia tidak halal. Atau yang sekarang sering terjadi, tadi juga dijelaskan oleh ... apa namanya ... ahli yang lain kasus di Yogya misalnya, di pasar itu ada jasa penggilingan daging, jasa penggilingan daging itu mereka menerima daging apa saja, apakah itu sapi ataupun babi. Ketika dia mau membuat bakso, tukang bakso itu datang ke jasa penggilingan, maka jasa ini yang harus disertifikasi. Karena terkait dengan status kehalalan, sehingga akan terjadi berubahnya status halal barang yang halal, sedianya barang itu halal bak sapi, disembelih dengan cara yang halal, tetapi karena dia digiling dengan penggilingan yang juga pernah terkontaminasi dengan babi, dianalisa di UGM mengadung babi, maka produk baksonya menjadi haram. Maka jasa yang berubah ... bisa mengubah status kehalalan sebuah produk adalah jasa yang masuk di dalam undang-undang ini. Itu menurut pandangan kami.

Nah, yang kedua dari Yang Mulia tentang masalah mandatory sertifikasi halal dan mandatory informasi halal. Yang kami maksudkan di dalam undang-undang ini memang hanya tampak ada dua mandatory. Yang pertama adalah mandatory sertifikasi halal itu yang terkait di dalam masalah Pasal 4, tetapi mandatory informasi halal itu ada yang di Pasal 26 dan juga ada ... saya lupa, mohon maaf, pasalnya, produk yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib mencantumkan informasi halal atau keterangan halal. Mohon maaf kalau saya kurang hafal pasal-pasalnya, berarti itu mandatory informasi halal. Dan produk yang sudah jelas haramnya seperti pada Pasal 18, maka dia juga wajib mencantumkan keterangan halal ... eh, ketarangan ketidakhalalan. Jadi mandatory informasi halal. Jadi, pengertian di dalam undang-undang ini kami melihat ada dua mandatory, yang pertama adalah mandatory sertifikasi halal dan mandatory informasi halal. Bentuk informasi halalnya sebagaimana dalam penjelasan, tentu harus nanti dikukuhkan atau ditegaskan di dalam peraturan pemerintah.

Bagaimana LPH yang lain? di dalam pasal ini memang ... di dalam undang-undang ini memang LPH juga dibuka, diizinkan untuk dibuka oleh masyarakat dalam ketentuan-ketentuan atau dengan batasan-

38

batasan yang sebagaimana ditulis dalam undang-undang dan juga di dalam penjelasannya. Tapi bagaimana mengatur kompetensinya? Maka si LPH itu disertifikasi ... diakreditasi oleh badan bersama Majelis Ulama Indonesia. Saya mungkin bisa dibantu pasal berapa yang hafal LPH ini, diakreditasi oleh badan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia. Fungsi Majelis Ulama Indonesia adalah mengakreditasi bersama-sama badan salah satunya.

Yang kedua, insan-insan atau manusia-manusia yang kita sebut sebagai auditor, auditor LPH itu harus mendapatkan sertifikasi personal LSP. Itu juga untuk mengawal kesamaan kompetensi tadi. Jadi, ada dua yang harus diakreditasi pada LPH itu. Pertama lembaganya, yang kedua adalah pelakunya atau auditornya. Dia harus diakreditasi lembaganya. Yang kedua, si auditornya itu harus juga memiliki sertifikasi kompetensi, itu di dalam Pasal 14 kalau tidak salah, mohon maaf ini mungkin ... ya ... 13 itu disebutkan. Jadi, itu ada dua untuk ... sehingga LPH yang lain, itu tetap memiliki kompetensi yang sama, LPH-LPH itu, apakah yang dibuka oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat, tetapi harus memenuhi ketentuan-ketentuanstandarisasi.

Nah, siapa yang memberikan apa ... akreditasi terhadap lembaga itu, sudah disebutkan menurut undang-undang, ini adalah badan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia. Berarti harus ada lembaga akreditasi LPH yang dibentuk oleh badan dan Majelis Ulama Indonesia. Amanat undang-undang adalah seperti itu. Nah, kalau siapa yang memberikan informasi ... sertifikasi. Jadi, LPH melakukan pemeriksaannya. Jadi, pemeriksaan kesesuaian terhadap standar atau kriteria-kriteria halal. Berdasarkan hasil pemeriksaan LPH, kesesuaian dengan standar atau kriteria-kriteria halal, maka Majelis Ulama mengeluarkan fatwanya. Jadi, produk Majelis Ulama Indonesia dalam konteks undang-undang ini adalah fatwa ... fatwa atas status tentang kehalalan suatu produk. Siapa yang menerbitkan sertifikat? Berdasarkan undang-undang ini, badan menerbitkan sertifikat halal. Siapa yang kemudian menerbit ... menerbitkan informasi halal? Di dalam undang-undang ini tidak diatur secara jelas. Tetapi bahwa wajib memberikan informasi ketentuan ... wajib menyam ... memberikan informasi atau keterangan halal atau tidak halalnya. Bentuknya, tentu nanti akan diatur. Kalau menurut saya, di dalam peraturan pemerintah. Sehingga penempelannya, itu dilakukan langsung oleh ... atau pencantumannya dilangsungkan ... dilakukan langsung oleh pengusaha. Jadi, tidak melalui dalam bentuk labelisasi, dalam pengertian stiker. Ini juga sering ... dulu muncul polemik tentang stikerisasi atau cukai halal. Jadi, di dalam aturan undang-undang ini sudah sangat jelas bahwa informasi itu melekat dengan kemasan atau dengan produk, sehingga tidak ... bukan merupakan stikerisasi ataupun cukai seperti

39

yang dimaksud di dalam rokok. Nah, ini tidak ... tidak seperti itu. Saya kira itu yang bisa kami jelaskan. Terima kasih.


Ada tambahan dari Pak Yanis dan Pak (...) 99. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YANIS MUSDJA

Ya, saya tambahkan. 100. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan. Pendek-pendek, ya, Pak.

101. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YANIS MUSDJA Ya.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT Waktunya sudah.

103. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD YANIS MUSDJA

Saya menambahkan, di dalam produk, tadi ada hal-hal yang sebetulnya tidak disebut. Yang sebetulnya diinginkan juga oleh masyarakat. Umpamanya, tadi saya tayangkan ada rumah sakit yang sudah dibuat juga halal. Di ... di undang-undang yang menyebutkan halal ini, tidak ... tidak wajib halal. Ada hotel, juga tidak wajib.

Cuma kalau dia menginginkan sertifikasi halal, maka dia harus me ... menyampaikan informasi halal, ya. Tadi kan di India ada rumah sakit halal, di Malaysia, di Thailand. Kemudian juga ada pariwisata (tourism). Mungkin nanti juga ada kolam renang, ya, tidak kelihatan ... tidak campur wanita dan pria, sehingga tidak kelihatan auratnya. Ada Muslim tertentu yang menginginkan kolam renang itu halal, gitu ya. Nah, ini di luar produk. Jadi, ini mungkin juga perlu nanti di ... diatur di dalam PP atau di dalam peraturan Kementerian Agama, ya. Jadi, aspek halal ini dua. Termasuk juga tadi logistik, ya. Umpamanya suatu produk sapi dan babi dicampur di dalam suatu container, maka itu menjadi tidak ... tidak halal. Begitu juga di supermarket, di sebelahnya dijual babi, di sebelahnya lagi ada sapi, itu supermarket itu tidak bisa dikatakan halal. Begitu juga di dalam memasak, ya, di ... di hotel. Kalau hotel itu, dia menghidangkan produk-produk yang haram, kemudian juga

40

menghidangkan produk-produk yang halal. Hotel itu tidak bisa dapat sertifikasi halal, ya. Nah, ini tidak wajib sebetulnya. Ya, hotel halal itu kan tidak wajib. Tapi ada kecenderungan dari konsumen Muslim di dunia ini menginginkan semua kehidupannya itu adalah bersentuhan dengan hal-hal yang halal, ya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih. Pak Prof. Abdul Rokhman, ada?

105. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL ROKHMAN Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin sekitar dua menit untuk menambahkan keterangan daripada Pak Dr. Lukmanul Hakim. Terkait tadi pertanyaan dari pertanyaan dari Pemohon. Di sini tertulisnya itu produk, bukan barang. Ingin kami jelaskan bahwa konsep halal itu adalah from farm to table. Artinya, mulai dari bahan asal sampai siap untuk dimakan. Artinya, sampai produk. Tidak mungkin kalau suatu barang itu dia itu nonhalal, kemudian menjadi istihalah, berproses dengan kemajuan ilmu teknologi pangan menjadi produk akhir nampak halal, itu memperoleh sertifikat halal, tidak akan. Karena yang dinilai adalah mulai dari awal dan untuk melihat komponen-komponen dalam suatu produk makanan, maka kami menggunakan istilah dalam bahasa pangan adalah barang atau komponen-komponen yang digunakan untuk membuat suatu produk makanan. Misalkan, kalau bakso, itu mesti ada komponen utamanya atau barang yang digunakan adalah daging. Oh, apakah dagingnya itu sapi atau babi? Oh, kemudian tepungnya, apakah itu dari mengandung unsur yang berbahaya atau tidak? Sehingga semuanya itu nanti membentuk suatu produk yang kita sebut dengan bakso. Sehingga produk itu berasal dari komponen-komponen, membentuk satu-kesatuan dengan adanya suatu proses teknologi, membentuk suatu produk.

Kemudian, mungkin menambahkan keterangan untuk komentar atau pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Maria bahwa memang yang nanti yang boleh menjadi lembaga pemeriksa halal itu adalah suatu organisasi keagamaan ataupun pemerintah seperti universitas. Dan tadi dikhawatirkan kalau itu nanti banyak LPH, lalu bagaimana ini ... apa namanya ... standardisasinya? Maka di ... di pasal ... di salah satu pasal di undang-undang ini, ada yang namanya BPJPH yang itu nanti dia akan memberikan akredetasi bahwa LPH ini itu berhak untuk melakukan pemeriksa, sehingga BPJPH itu mungkin seperti Badan Akredetasi Nasional yang memberikan “Oh, ini akredetasi A, B,” ke suatu program studi di universitas.

Mungkin itu yang bisa kami tambahkan, Yang Mulia.

41

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Prof, terima kasih. Sekali lagi, Prof. Abdul Rokhman, Pak Muhammad Yanis, dan Pak Lukmanul, terima kasih sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah pada siang hari ini.

107. PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH Yang Mulia?


109. PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH Jika diperkenankan, kami ingin menanyakan satu hal yang saya pikir sangat penting sehubungan dengan eksistensi dari Undang-Undang JPH ini sendiri. Yang pertama mengenai (...)

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, anu, silakan cepat saja, Pak, tadi sudah lewat sebetulnya.

111. PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH Baik. Yang pertama, saya kepada Pemohon, saya kira kalau yang berkait dengan pernyataan saya di media (...)

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT Lho, enggak ke Pemohon, ini forumnya sekarang (...)

113. PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH Baik, ya, ke Yang Mulia.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pihak Terkait mengajukan ahli, kita tanya kepada ahli, bukan kepada Pemohon.

42

115. PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH Bukan, maksud kami begini. Apabila memang itu terkait dengan pertanyaan, kan seolah-olah bahwa pengujian judicial review yang diajukan oleh Pemohon itu karena satu pernyataan dari kami, maka saya pikir yang akan datang tidak perlu merepotkan Mahkamah, tapi cukup klarifikasi.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, anu enggak bisa, Pak, apa saja silakan masuk ke sini, Pak, tidak bisa dibatasi. Mahkamah itu sifatnya pasif menerima pemohonan dari siapa saja.

117. PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang kedua, sehubungan dengan undang-undang ini sendiri, terkait dengan Pasal 65 yang menyatakan bahwa harus ada peraturan pelaksanaan undang-undang, ya, yang harus ditetapkan paling lambat 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Ini masanya terlampaui dan tentu saya bertanya kepada para Ahli sekaligus Pemerintah yang hadir mewakili, dan saya lihat juga ada dari BPJPH (...)

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, ini anu Pemerintah tidak bisa ditanya, ini forumnya menanyakan Ahli yang Saudara ajukan.

119. PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH Baik, ini karena terkait, Yang Mulia.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT Lho, ya enggak bisa. Nanti Anda harus komentar di dalam kesimpulannya, ya.

121. PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH Baik. Undang-undangnya ini sudah melampaui masa 2 tahun, akan tetapi belum ada juga yang namanya peraturan pemerintah, padahal di sini banyak diamanatkan berbagai peraturan pelaksanaan. Nah, saya mohon pandangan dari para Ahli yang akan bisa membantu

43

menjelaskan, bagaimana kemudian undang-undang ini bisa berjalan tanpa peraturan pelaksanaan yang padahal (...)

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini Ahlinya tadi sudah mengatakan ini bukan Ahli hukum semua, Pak, nanti jawabannya masalah salah, ya.

123. PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH Baik, kalau begitu, Yang Mulia yang menjawab, terima kasih.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT Lho, kita enggak jawab, Pak Hakim enggak boleh jawab. Kalau jawab itu nanti di putusan, ya.

125. PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH Baik, terima kasih, Yang Mulia.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi tolong posisi Pihak Terkait tolong dianu betul, ya.

127. PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH Baik.

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pihak Terkait masih mengajukan ahli atau tidak? Sudah selesai, ya?

129. PIHAK TERKAIT: IKHSAN ABDULLAH Cukup, Yang Mulia.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau begitu, rangkaian persidangan dalam perkara ini sudah selesai Pemohon, ya. Ya, kemudian ada bukti tambahan dari Pemohon, ya, P-3 sampai dengan P-17 betul? Betul? Enggak mantap sih, saya enggak ragu-ragu, masih nanya.

44

131. PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN Betul, Yang Mulia.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT Betul, ya? Saya sahkan.

Jadi, seluruh rangkaian persidangan dalam perkara ini, Perkara Nomor 6/PUU-XV/2017[Sic!] sudah selesai, proses dari yang terakhir adalah menyerahkan kesimpulan dari seluruh rangkaian ini, ya, dari Pemohon, dari DPR, dari Pemerintah, dan dari Pihak Terkait kesimpulannya bagaimana, ya. Itu paling lambat diterima Jumat, 28 Juli 2017. Tidak ada persidangan lagi langsung ke Kepaniteraan, paling lambat pukul 14.00 WIB. Sekali lagi, kesimpulan diserahkan langsung di Kepaniteraan Jumat, 28 Juli 2017, pukul 14.00 WIB, ya. Gitu Pemohon, cukup ya? Ya, terima kasih. Dari Pemerintah cukup? Pihak Terkait cukup? Ya. Baik, kalau begitu, sekali lagi terima kasih para Ahli yang sudah memberikan keterangan di sini, Pak Lukmanul, Pak Muhammad Yanis, dan Pak Prof. Abdul Rokhman.

Sidang selesai dan ditutup.

Jakarta, 20 Juli 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d.

Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB

KETUK PALU 3X

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

KETUK PALU 1X

45

Documents

rtin - mkri.id fileacara . mendengarkan keterangan dpr dan . ahli pihak terkait (vi) j a k a r t a . kamis, 20 juli. 2017 . ... susunan persidangan . 1) arief hidayat (ketua) 2