MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA RISALAH … · rtin mahkamah konstitusi republik indonesia ----- risalah sidang perkara nomor 78/puu-xv/2017 perihal pengujian undang-undang

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

---------------------

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

(I)

J A K A R T A

SENIN, 16 OKTOBER 2017

i

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-------------- RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 55] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. PT Autoliv Indonesia

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 16 Oktober 2017, Pukul 14.23 – 15.26 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Manahan MP Sitompul (Ketua) 2) Aswanto (Anggota) 3) Wahiduddin Adams (Anggota) Anak Agung Dian Onita Panitera Pengganti

ii

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Syawaludin 2. Soesanto 3. Andriansyah Tiawarman 4. Deny Wahyudi 5. Sumardi

1

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 78/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Selamat siang, ini kepada yang hadir, kami mohonkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, apakah sebagai Pemohon atau sebagai kuasa, dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan kami, bismillahirrahmaanirrahiim, assalammualaikum wr. wb. Di awal, kami perkenalkan diri kami, Yang Mulia, kami ... nama saya Syawaludin, kemudian sebelah kanan saya (...)

3. KUASA HUKUM PEMOHON: SOESANTO

Soesanto.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DENY WAHYUDI

Saya Deny Wahyudi.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: SUMARDI

Saya Sumardi.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIANSYAH TIAWARMAN

Saya Andriansyah Tiawarman.


Baik, kami adalah Advokat dan Para Legal pada Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Umat Muslimin Indonesia, disingkat YLKBH UMI. Beralamat di Jalan Pemuda Depok, Jawa Barat, yang dalam ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.23 WIB

KETUK PALU 3X

2

September (bukti P-1) mewakili Pemohon. Jadi, kami semua adalah Para Kuasa Hukum, Yang Mulia.


Baik, jadi yang hadir ini seluruhnya adalah para kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang sudah diberikan dan ditandatangani oleh direktur utama PT Autoliv Indonesia, itu ya?


Betul, Yang Mulia.


Baik. Jadi, kami mohon agar Kuasa Pemohon nanti mengutarakan ataupun menjelaskan isi daripada Permohonan ini secara ringkas dan jelas. Yang penting adalah dimulai dengan identitas, kemudian kewenangan Mahkamah, legal standing, baru alasan-alasan permohonan, nanti seterusnya baru kepada petitum. Namun tidak perlu dibacakan keseluruhannya, ya, dipersilakan.


Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin membacakan. Jakarta, 14 September 2017. Kepada yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, 10110. Hal, Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Syawaludin, SE.Ak., S.H., M.E., CPMA., CA., BKP, Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H., Ir. Soesanto, S.H., M.H., CLH., Andriansyah Tiawarman K, S.H., Deny Wahyudi, S.H., Ismantoro Sardiono, S.Si., Sumardi., S.E., Norman Suharyanto, S.E., Agustini Metaliani, A.Md.Pjk., Hendra Komara, Indra Jaya. Kesemuanya Advokat dan Para Legal pada Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Umat Muslimin Indonesia, disingkat YLKBH UMI. Beralamat di Jalan Pemuda Depok, Jawa Barat, yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2017, bukti P-1, mewakili Pemohon, PT Autoliv Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum

3

Indonesia berdomisi di Jalan Selayar 2, Blok H 11, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Yang dalam hal ini, berdasarkan akta notaris nomor 36 tanggal 28 Juli 2015, bukti P-2, yang dibuat di hadapan notaris Siti Safarijah, S.H., sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM diwakili oleh ... maaf, ditambahkan, dan dalam surat nomor AU … AH 01030953184, bukti P-2, diwakili oleh Nama, Junius M.S. Tampubolon, pekerjaan direktur utama PT Autoliv Indonesia, nomor KTP 3175060106700015, bukti P-3. Untuk mengajukan permohonan uji material Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 27 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak, bukti P-4, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD RI 45, bukti P-5. Persyaratan formil pengajuan permohonan. A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian material Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 27 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) yang selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD RI Tahun 1945. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amandemen, telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Undang-Undang MK. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang (…)

4

12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Isinya enggak usah dibacakan. Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga enggak usah. Selanjutnya, dianggap sudah dibacakan, lanjutkan kepada Legal Standing.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SOESANTO Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

B. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. 1. Bahwa kedudukan hukum atau legal standing merupakan

syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, “Pemohon (…)


Dianggap dibacakan saja itu Pasal 51, selanjutnya terus (…)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SOESANTO Poin dua, ya baik. Baik, Yang Mulia.

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: i. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon. ii. Adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon

yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan

hukum atau legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo sebagai berikut. Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai badan hukum Indonesia. Kedua, kerugian konstitusional Pemohon mengenai parameter kerugian konstitusional. MK telah memberikan pengertian dan batasan

5

tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi lima syarat sebagaimana putusan MK perkara sekian, sekian, yaitu sebagai berikut. A. (…)


Dianggap dibacakan.


Dianggap dibacakan. 4. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diatur

dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1) hasil amandemen yang menegaskan adanya asas kepastian hukum sebagai hak konstitusional setiap warga negara. “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.”

5. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk mendapat kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 a quo untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak a quo. Bahwa Pemohon adalah pengusaha yang bergerak di bidang manufaktur seat belt mobil. Dua. Bahwa Pemohon telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 9 Maret 2017, tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak lebih bayar, pajak penghasilan yang ditandatangani secara mandatori oleh kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta khusus, selanjutnya disebut DJP, bukti 46 … 4-6 … bukti P-6. Bahwa Pemohon kemudian menerima surat keputusan DJP a quo pada tanggal 14 Maret 2017 dibuktikan dengan bukti lacak kiriman atas SK DJP a quo dengan nomor kiriman 15751883789, bukti P-7. Bahwa kami berasumsi sebelum mengajukan banding kepada pengadilan pajak, perhitungannya adalah tiga bulan (90 hari) setelah surat keputusan DJP a quo, kami terima secara fisik. Bahwa Pemohon kemudian mengajukan banding kepada pengadilan pajak dengan Surat Banding Nomor 009/KPP/VI/2017 tertanggal 9 Juni 2017, bukti P-8. Bahwa kemudian surat banding a quo didaftarkan pada sekretariat pengadilan pajak pada tanggal 12 Juni 2017

6

dengan bukti penerimaan banding di sekretariat pengadilan pajak Nomor T-1226/PAN.WK/BG.1/2017 atau bukti P-9. Bahwa kemudian pengadilan pajak memutus atas permohonan banding tersebut dalam Putusannya Nomor PUT 85603/PP/HT.1/15/2017 yang diucapkan tanggal 14 Agustus 2017 (bukti P-10) dengan amar sebagai berikut. Menyatakan banding pemohon ... banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak lebih ... Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2000 ... 2013 Nomor 00214/406/13/055/15 tanggal 14 Desember 2015 atas nama PT Autoliv Indonesia, NPWP 01.071.251.1-055.000 beralamat di Jalan Selayar 2, Blok H-11, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Kotak Pos 7 ... 17520 tidak dapat diterima. Bahwa pertimbangan hakim tunggal pajak tidak menerima permohonan banding a quo adalah dengan alasan bahwa permohonan banding telah melewati jangka waktu pengaduan banding pajak berdasarkan Pasal 35 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak (objek perkara ini).


Saya kira sudah bisa dilanjut ke alasan permohonan, ya. Tidak perlu seluruhnya dibacakan.


Siap. 21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, inti-intinya saja. 22. KUASA HUKUM PEMOHON: SOESANTO


Karena kita sudah ada di sini. Sudah kita baca.

7


Baik. 25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, hanya menegaskan inti-inti dari alasan permohonan itu. 26. KUASA HUKUM PEMOHON: SOESANTO

Siap, Yang Mulia. 27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sehingga nanti menyimpulkan petitumnya seperti ini. Begitu saja, ya.



Silakan. 30. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIANSYAH TIAWARMAN

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang. a. Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak memberikan kepastian hukum.

Poin pertama. Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, asas kepastian hukum merupakan asas utama yang tidak dapat diabaikan. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum, artinya setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda.

Kedua. Perbedaan penafsiran atau ambiguitas, ini akan berakibat membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum yang bergantung pada penafsiran yang dianut.

Ketiga. Sedangkan yang dimaksud dengan kepastian karena hukum adalah norma hukum itu sendiri merupakan sebuah kepastian. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus

8

membuat apa yang dinamakan algemene regels atau peraturan atau ketentuan umum yang diperlukan dalam rangka memberi kepastian hukum untuk masyarakat.

Keempat. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut.

A. Adanya paksaan dari luar atau sanksi dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.

B. Sifat undang-undang yang berlaku bagi setiap orang, meskipun ada pula norma hukum yang bersifat mogen atau kebolehan yang tidak memaksa.

Kelima. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) hasil amandemen menegaskan adanya kepastian hukum sebagai hak konstitusional setiap orang. Dianggap telah dibacakan. Sehingga asas kepastian hukum haruslah dimiliki oleh setiap norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Keenam. Bahwa Pasal 1 angka 12 mengatur definisi tanggal diterima adalah sebagai berikut.

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada surat ... saat surat keputusan atau putusan diterima secara langsung.

Ketujuh. Bahwa menegak ... berdasarkan definisi tersebut, acuan perhitungan tanggal diterima adalah:

Poin pertama. Tanggal saat kantor pos memberikan cap pos surat keputusan yang dikirim atau tanggal faksimile dikirimnya surat keputusan jika dikirim via faksimile atau tanggal saat wajib pajak mendatangi kantor DJP untuk menerima surat keputusan.

Kedelapan. Akan tetapi jika kita cermati definisi tanggal diterima pada Pasal 1 angka 12 tersebut, mirip dengan rumusan Pasal 1 angka 11 tentang definisi tanggal dikirim. Berikut bu ... bunyi Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Mungkin dianggap telah dibacakan.

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat keputusan atau putusan disampaikan secara langsung.

Sembilan. Bahwa berdasarkan definisi tersebut, acuan perhitungan tanggal diterima adalah:

Pertama, tanggal saat kantor pos memberikan cap pos surat keputusan yang dikirim atau tanggal faksimile dikirimnya surat keputusan jika dikirim via faksimile, atau tanggal saat utusan DJB mendatangi kediaman wajib pajak untuk menerima surat keputusan.

Bahwa kemudian ... poin kesepuluh. Bahwa kemudian timbul pertanyaan, apa perbedaan dari tanggal dikirim dan tanggal diterima berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dalam hal surat keputusan dikirim melalui pos?

9

Sebelas. Bahwa berdasarkan hal tersebut, akhirnya menjadi rancu, apakah yang menjadi acuan tanggal diterima? Apakah tanggal DJP selaku pengirim melakukan pengiriman disebut sebagai tanggal dikirim atau disebut tanggal diterima?

Poin ke dua belas. Bahwa kerancuan yang disebabkan definisi dalam Pasal 1 angka 12 ini, menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai definisi tanggal diterima dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada Pasal 28D ayat (1). Oleh karenanya haruslah dicabut dari Undang-Undang Pengadilan Pajak. B. Bahwa terdapat bertentangan antara satu norma dengan norma yang lain dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan adanya Ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak a quo. 1. Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak

mengatur pembatasan pengajuan banding atas keputusan DJP kepada pengadilan pajak, yakni selama 3 bulan, sejak tanggal diterimanya surat keputusan DJP.

2. Berikut ini adalah pengaturan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang dimaksud. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Bahwa secara gramatikal yang dimaksud tanggal diterima adalah saat sang penerima sudah menerima objek yang dimaksud.

4. Bahwa hal ini dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa definisi kata terima adalah ‘terima, menyambut, mendapat, memperoleh sesuatu, salah mengaku bahwa sudah bersalah’ (...)


Dianggap dibacakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRIANSYAH TIAWARMAN Dianggap telah dibacakan. Berdasarkan Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga dapat diambil kesimpulan kata terima merujuk pada subjek yang menerima, sehingga yang dimaksud diterima adalah ketika subjek penerima telah melakukan penerimaan atau akseptasi. Akan tetapi, Ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak a quo mengatur bahwa Pasal 1, tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan diterima secara langsung.

10

6. Bahwa dengan demikian, dapat kita simpulkan Pasal 1 angka 12 tersebut memberikan sendiri definisi frasa tanggal diterima, yakni tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan diterima secara langsung.

7. Bahwa oleh sebab itu antara definisi tanggal diterima berdasarkan penafsiran gramatikal dari KBBI atas Pasal 35 ayat (2), ini menjadi tidak pasti dengan adanya definisi pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

8. Dengan demikian, dapat disimpulkan terdapat ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan adanya Pasal 35 ayat (2) juncto Pasal 1 angka 12 a quo.

9. Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang atas kepastian hukum.

10. Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebabkan ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan adanya definisi frasa tanggal diterima tersebut karena menimbulkan pertentangan norma, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh karenanya harus dicabut dari Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.


Mohon melanjutkan, Yang Mulia. C. Diperlukan penafsiran lebih lanjut terhadap Pasal 35 ayat (2)

dan pencabutan Pasal 1 angka 2 untuk menjamin kepastian hukum pada Undang-Undang Pengadilan Pajak. 1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, demi terciptanya kondisi normatif

yang menjamin kepastian hukum, maka dibutuhkan penafsiran lebih lanjut mengenai definisi tanggal diterima dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) batas waktu pengajuan banding pajak di pengadilan pajak.

2. Dengan adanya pengaturan definisi frasa tanggal diterima dalam Pasal 1 angka 12 sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka: a. Tidak jelas yang merupakan tanggal dikirim maupun tanggal

diterima. Dalam hal pengiriman dilakukan oleh DJP melalui pos atau faksimile.

b. Definisi diterima dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pajak a quo bertentangan dengan definisi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasan Indonesia) yang menjadi pedoman berbahasa berdasarkan standar bahasa yang berlaku, yang mana KBBI menyatakan bahwa diterima adalah saat sang penerima sudah

11

menerima objek yang dimaksud. Oleh karenanya, Pasal 1 angka 12 ini haruslah dicabut dari Undang-Undang Pengadilan Pajak.

3. Bahwa karena Pasal 1 angka 12 harus dicabut, maka diperlukan penafsiran lebih lanjut mengenai Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak a quo.

4. Bahwa selain mengenai ketidakjelasan frasa tanggal diterima juga terdapat ketidakjelasan mengenai definisi tiga bulan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak a quo.

5. Bahwa berdasarkan penghitungan dalam penjelasan dari Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak a quo, maka yang dimaksud tiga bulan adalah 91 hari. Berikut adalah penghitungan dalam penjelasan Pasal 35 ayat (2) a quo. Contoh, keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman surat banding adalah tanggal 9 Agustus 2002.

6. Bahwa jika kita hitung, maka jumlah hari dari penjelasan Pasal 35 ayat (2) a quo, maka jumlah hari dalam 3 bulan menjadi 91 hari. Dengan perhitungan sebagai berikut.


Langsung diloncat saja, kita sudah mengerti itu. Langsung saja ke poin apa … D, ya?


Poin D?


Ya. Kita sudah mengerti mengenai angka-angka itu, ya.


Baik, Yang Mulia. Mulai dilanjutkan (…)


Yang 90. Jadi 91 hari … apa namanya … aktualnya jadi 91, begitu, ya?


Baik, Yang Mulia.

12


Silakan ke Poin D saja.


Ya, mohon izin melanjutkan, Yang Mulia. D. Perhitungan tanggal diterima dalam hukum acara peradilan. 1. Bahwa berdasarkan hukum acara pada peradilan umum maupun

tata usaha negara yang dimaksud tanggal diterima adalah tanggal saat berkas diterima oleh sang penerima.

2. Bahwa hal ini dapat kita lihat dalam perhitungan jangka waktu. Misalnya, jangka waktu pengajuan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

3. Bahwa penerimaan berkas atau dokumen dalam sistem peradilan dibuktikan dengan adanya tanda terima, yang mana membuktikan sang penerima sudah menerima berkas yang dimaksud pada tanggal yang tertera pada tanda terima tersebut.

4. Bahwa penerimaan berkas tersebut, misalnya saja salinan putusan pengadilan akan disampaikan oleh seorang juru sita pengganti, dengan disampaikan melalui relas (contoh relas dalam bukti P-11).

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan perhitungan tanggal diterima dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyimpangi kaidah bahasa atau gramatikal, kepastian hukum, dan hukum acara.

Untuk petitumnya akan dilanjutkan rekan saya.


Izin melanjutkan, Yang Mulia. Tiga. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merugikan hak konstitusional Pemohon berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini, dapat mengembalikan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk

seluruhnya.

13

2. Menyatakan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Mencabut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).

4. Menyatakan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) konstitusional bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika frasa tiga bulan ditafsirkan tiga bulan yang dimaksud adalah 90 hari dan frasa setelah tanggal diterima ditafsirkan setelah wajib pajak menerima surat keputusan.

5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Penutup. Demikian permohonan uji materiil judicial review ini kami

sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Syawaludin, Muhammad Adiguna Bimasakti, Ir. Soesanto, Andriansyah Tiawarman, Deny Wahyudi, Sumardi, Ismantoro Sardiono, Norman Suharyanto, Agustini Metaliani, Indra Jaya, dan Hendra Komara. Terima kasih, Yang Mulia.


Baiklah, ya. Sebelum masuk kepada inti daripada Permohonan, kita mau formalitas atau acara untuk mengajukan permohonan ini dulu, ya. Ini kita lihat di Permohonan ini yang menandatangani sebagai kuasa ini enggak seluruhnya. Ini yang hadir siapa saja ini? Syawaludin ada?


Saya, Yang Mulia. 45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus Muhammad Adiguna?

14

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Beliau tidak hadir.


Tapi tanda tangannya sudah?


Ya, sudah, Yang Mulia.


Terus, Ir. Soesanto? Nah, ini kenapa belum menandatangani? Demikian juga barangkali surat kuasanya.


Ada, di sini.


Ir. Soesanto.


Saya, Yang Mulia.


Ya, sudah menandatangani di apa … surat kuasa, sudah?


Sudah.


Ya, ini Permohonannya belum ditandatangani ini.


Ya.

15


Kemudian Andriansyah, yang mana orangnya? Ini Permohonan belum ditandantangani. Surat kuasa?


Sudah, Yang Mulia.


Ha?


Sudah.


Andriasyah?


Ya, Yang Mulia.


Kok ini belum? Di sini mana aslinya? Belum di sini, ini belum.


Oke.


Jadi ya harus tertiblah. Jangan karena ini banyak-banyak, tahu-tahu kewajiban untuk menandatangani dan itu harus. Nanti Permohonan ini kita anggap enggak lengkap.


Baik, Yang Mulia.

16


Ya. Karena di Surat Kuasa juga belum ada menandatangani Saudara Andriansyah. Kemudian Saudara Deny Wahyudi? Ya, Saudara ini sebagai advokat atau sebagai apa ini?


Advokat, Yang Mulia. 69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya? 70. KUASA HUKUM PEMOHON: DENY WAHYUDI

Advokat, Yang Mulia. 71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Advokat? Ini ketentuannya kalau advokat harus seperti itu, rekan-rekannya, pakai toga, ya. Ini kenapa ndak pakai toga hari ini?


Kami tadi dari luar kota, Yang Mulia. 73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu. Untuk selanjutnya, nanti ... ini ketentuannya (...) 74. KUASA HUKUM PEMOHON: DENY WAHYUDI

Mohon maaf, Yang Mulia. 75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, bagaimana?


Karena hari ini saya dari luar kota langsung ke Jakarta. Jadi, saya tidak sempat untuk mengambil, Yang Mulia.

17

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi, lain kali nanti kalau enggak pakai toga, dianggap nanti enggak memenuhi persyaratannya di sini.


Baik, Yang Mulia. 79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena Anda sebagai advokat, ya?



Ismantoro Sardiono, yang mana?


Tidak hadir, Yang Mulia. 83. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak hadir? 84. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ya. 85. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus, ini sudah menandatangani Surat Kuasa, belum? Saya kira (...)


Belum nih.

18


Belum ada, ya? Belum menandatangani. Kemudian, Sumardi ... tadi Sumardi (...)


Saya, Yang Mulia. 89. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah? 90. KUASA HUKUM PEMOHON: SUMARDI

Sudah. 91. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saudara bukan advokat?


Bukan. 93. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, Saudara ndak perlu kalau begitu. Norman Suharyanto, yang mana orangnya ini?


Mohon maaf. Belum hadir, Yang Mulia. 95. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, Normanto[Sic!]. Nah, juga ... ini kuasa juga? Atau memang enggak ... enggak ... apa namanya ... tidak ikut lagi sebagai kuasa? Itu harus ditegaskan, ya!


Baik, Yang Mulia.

19


Nanti kita jangan jadi tidak bisa kita melanjutkan ini kalau itu tidak ... tidak jelas, ya.



Kemudian, yang Agus Timetalini[Sic!] ... Metaliani? 100. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Mohon maaf, belum ... ya, belum hadir, Yang Mulia, belum bisa hadir.


Belum menandatangani juga? Belum ... eh (...) 102. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ya, maaf, belum, Yang Mulia. 103. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Surat Kuasa sepertinya juga belum ini. Hendra Komara? 104. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ya, tidak bisa hadir, Yang Mulia. 105. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Juga belum menandatangani Surat Kuasa. Ada … Hendra Komara (Kuasa) sepertinya sudah ditandatangani.


Sudah, Yang Mulia.

20


Indra Jaya? 108. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ya, belum hadir, Yang Mulia. 109. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, saya mau tanya kepastiannya. Apakah yang belum menandatangani, baik Surat Kuasa dan juga Permohonan ini, itu masih dipertahankan untuk sebagai kuasa dalam permohonan ini?


Tetap kami pertahankan, Yang Mulia, dan entar akan kami penuhi persyaratan tersebut.


Ya, seperti itu, ya. 112. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN


Jangan nanti kita kembali lagi ke masalah yang … masalah … apa namanya itu … nonsubstansi, ya.


Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. 115. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, menurut Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Majelis Panel nanti akan memberikan saran-saran atas Permohonan ini. Dan itu wajib dicatat, tapi tidak wajib untuk diikuti. Itu namanya juga saran, ya. Saran, tapi wajib dicatat agar nanti juga menjadi pertimbangan daripada Saudara-Saudara sebagai Kuasa dari Pemohon ini. Untuk selanjutnya, nanti Mahkamah akan memberikan …

21

Majelis akan memberikan saran-saran ini untuk Saudara pedomani. Apakah mengikuti atau tidak, nanti terserah kepada Pemohon. Dimulai dari saya, saya sendiri akan memperjelas legal standing dari Pemohon ini, kan sebagai direktur utama dari PT apa namanya?


PT Autoliv Indonesia, Yang Mulia. 117. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti harus itu ditunjukkan nanti bahwa apakah di dalam … apa namanya itu ya … anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dari perseroan itu? Apakah dia benar memang boleh mewakili perusahaan itu keluar atau ke dalam, ya? Itu juga nanti harus dilampirkan. Kemudian (…)


Untuk yang persoalan tersebut, sudah terdapat di bukti P-2, Yang Mulia.


Bukti … ya, itu di bukti P-2 sudah di (…) 120. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

P-2. 121. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itulah yang membuktikan, ya? 122. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Betul, Yang Mulia. 123. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Seperti itu? 124. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Ya.

22


Baik. Namun, dielaborasi sebetulnya bahwa dia berhak … sebagai direktur, berhak sebagaimana disebutkan dalam pasal ini, AD (Anggaran Dasar) atau anggaran rumah tangga, sehingga dia berhak keluar atau pun ke dalam.


Baik. 127. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu harusnya diuraikan. 128. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Siap, Yang Mulia. 129. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian, yang kedua, saya melihat di halaman 2 ini, ya, Saudara masih mencantumkan di sini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, ya. Yang menurut hemat kita, ini … bahwa undang-undang ini sudah … sudah dibatalkan. Jadi, tidak perlu lagi ini … dicantumkan ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014.



Memang ini dulu adalah undang-undang yang mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2013, memang sudah dibatalkan.


Terima kasih. 133. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian, di halaman selanjutnya, itu kan ada Poin 3. Selanjutnya, di poin … selanjutnya, ada Poin 4, padahal ada Pasal 29 di tengah-tengah, itu kan sudah lain. Pasal 29 Undang-Undang Mahkamah

23

Konstitusi … ulang … saya ulangi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tentu kan ini punya poin tersendiri, ya?



Itu Poin 4, baru selanjutnya 5, 6, dan seterusnya. Itu yang harus … mungkin secara formalitas harus Saudara perbaiki.



Kemudian (…)


Poin tersendiri.

139. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Kemudian, saya mau ke Petitumnya. Bahwa di situ di Petitum 2 dan 3, kalau menurut ketentuan yang terakhir dan sudah kita praktikkan itu, itu harusnya digabungkan saja. Pertama, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu ya.

140. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Baik.

141. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi digabung. Jadi, tidak perlu lagi itu ada Pasal 28D ayat (1) itu. Jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Digabung itu, ya, 2, 3 itu (...)

24

142. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Baik, Yang Mulia.

143. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Kemudian, ini pasal … poin 4-nya ini, Pasal 35 ayat (2), ya, di situ disebutkan konstitusional bersyarat. Sebetulnya itu kan istilahnya saja, tapi yang penting di situ sebetulnya apa? Syarat apa yang mungkin Anda tawarkan? Misalnya pas … Pasal 35 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika frasa tiga bulan, misalnya, tidak dimaknai, nah, seperti itu (...)

144. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Baik (...)

145. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi, ndak usah perlu di situ ada konstitusional bersyaratnya.


147. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya. Itu saya lihat. Dan kemudian ini sebagai saran juga, apakah yang Saudara mintakan itu di Pasal 1 angka 12 dan Pasal 1 angka 11? Kalau Anda tadi sudah memperbandingkan, itu kan tanggal diterima, tanggal pengiriman (...)

148. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Betul, Yang Mulia.

149. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Kok bisa sama? Tanggal pengiriman dengan (...)

150. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Tanggal diterima (...)

25

151. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Harusnya tanggal diterima. Penghitungannya kok mesti sama? Kan begitu. Nah, ini di dalam petitumnya langsung Anda mengamuk saja ini nampaknya langsung mau dihabiskan, begitu lho. Nah, itu hati-hati karena itu kan ketentuan umum. Ketentuan umum, itu kan berlaku untuk seluruh daripada pasal-pasal yang selanjutnya. Jadi, jangan terus emosi bahwa itu langsung mau dikasih habis atau mau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bagaimana frasa lainnya? Karena itu tinggal … bukan hanya frasa yang di depan, tentang penerimaan, ya. coba dibaca itu pasal … Pasal 1 ayat … Pasal 1 angka 12 itu. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman. Yang bermasalah kan cuma di situ.


153. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Nah, terus selanjutnya tanggal faksimile, tangal-tanggal ini diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan diterima secara langsung. Apakah itu bermasalah?

154. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Baik, yang (...)

155. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi jangan mau membunuh … apa … seluruhnya dihanguskan. Coba dipertimbangkan itu nanti. Apa … yang bermasalah yang mana?


157. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Nah karena Anda bandingkan dengan Pasal 1 Poin 11-nya (...)

158. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN 11 (...)

26

159. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi, itu soal … tolong nanti diperhatikan, ya. Saya … saran saya seperti itu.


161. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, mungkin dari saya sudah cukup dulu sementara ini. Silakan, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

162. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Beberapa saran, saya kira sudah dikemukakan oleh Ketua tadi. Pertama, berdasarkan pedoman beracara dalam pengujian perkara undang-undang, ini item-item yang perlu diuraikan di dalam Permohonan, ini sudah memenuhi ketentuan yang ada di dalam pedoman beracara Pasal 5 PMK kita Nomor 6, ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan substansinya. Pertama, alasan permohonan, di positanya, perlu dipertajam. Ini kerugian konstitusional Saudara, ya. Meskipun di sini diuraikan ini ada kasus-kasus yang Saudara hadapi, ya. Tapi, itu sebagai pintu masuknya, ya. Tapi yang perlu betul dipertajam itu, apa dia bertentangan dengan pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang Saudara menyebut Pasal 24D? Kalau bisa saya lihat sepintas, ini Saudara ingin menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 yang itu ada di definisi, itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini tidak cocok sehingga atau … mengatakan penafsiran gramatikal ini bertentangan. Nah, lalu ditarik. Karena dia bertentangan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini menimbulkan ketidakpatian hukum, sehingga norma ini bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lalu, Saudara juga … ini juga bertentangan dengan norma yang ada di Pasal 35 ayat (2).

Nah, coba pertajam betul. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan bertentangan dengan Kamus Besar, bertentangan dengan pasal yang lain. Bahwa itu Saudara jadikan referensi, tidak ada persoalan. Tapi, bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang harus di ... diterangkan, begitu, ya. Yang kedua bahwa tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Manahan. Bahwa definisi tanggal diterima itu di Pasal 1 angka 12, itu sepintas saya

27

mencatat sekurang-kurangnya ada enam definisi itu digunakan, di Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), Pasal 48 ayat (2). Nah, kalau itu sebagaimana di petitum, dia tidak mengikat, ini bagaimana dengan kata-kata atau definisi tanggal diterima di pasal-pasal yang sebagian baru saya lihat sepintas, ya. Saya yakin itu di ... apa ... ayat atau ketentuan yang lain, ada. Karena ya definisi itu demikian. Karena dia merupakan induk, nanti dari pengertian yang ada di pasal-pasalnya.

Nah, ini perlu diingatkan ya, dipertajam saja nanti, ya.


Baik, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, kemudian perlu diingat nanti dilihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa bagaimana caranya merumuskan ketentuan umum, terutama definisi. Karena di dalam ... apa ... undang-undang itu disebutkan, “Yang dimaksud dalam undang-undang ini, ya,” tanggal diterima adalah, tanggal dikirim adalah, “Dalam undang-undang ini,” ya. Bahkan nanti kalau di lampirannya dijelaskan, ini supaya nanti kalau mau betul dipertajam, supaya kena, ya. Ya bahwa bisa saja satu kata atau satu definisi di undang-undang ini didefinisikan begini, di undang-undang lain didefinisikan lain, bisa terjadi, ya. Tentu mungkin dalam pikiran akademik, ya jangan dong, begitu jangan beda, supaya akademik tidak ... atau akademisi tidak jadi bingung, tidak jadi acuan. Tapi, di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan boleh, sehingga dikatakan dalam undang-undang ini yang dimaksud. Nah, sehingga saya memberikan contoh yang lain dalam undang-undang yang ini dimaksud hari adalah ‘hari kerja’. Undang-undang yang lain dalam undang-undang yang dimaksud hari adalah ‘hari kalender’, kan bisa juga. Nah, artinya kan, hari di undang-undangnya hari kerja, di undang-undang lain hari kalender, bisa. Ya, jadi meskipun mungkin menurut Kamus Besar hari itu ya yang 24 jam itu, gitu ya. Ketika ditambahkan kerja, kalender, juga bisa lain. Ini saya ingin melengkapi nanti kalau mau dipertajam, itu betul-betul.

Jadi, setiap undang-undang itu dalam undang-undang ini yang dimaksud. Memang biasanya pijakannya tentu kamus, pendapat, referensi-referensi yang lain. Tapi saya contohkan itu yang tadi, hari kerja itu di undang-undang lain yang dimaksud hari kerja ... di maksud hari adalah ‘hari kerja’, undang-undang lain yang dimaksud hari adalah ‘hari kalender’, begitu ya. Jadi termasuk ini juga, supaya nanti dipertajam, ya.

28

Kemudian, ya contoh di ... Pasal 35, yaitu bulan. Teman-teman ini mempertajamnya di contohnya, misal contoh saja, ya. Kenapa ini menjadi 91 hari? Dari Juli, Agustus ... Mei, Juni, Juli, dia berpatokan tanggal, kan? Tanggal 10 Mei, kalau berakhirnya 9 Agustus, dia hitung tanggal, ya. Nah, di sana nggak menyinggung-menyinggung hari, enggak dihitung-hitung hari. Ini hanya salah satu contohnya kalau dalam kasus itu. Nah, ini supaya nanti kalau betul-betul ini, kan harapannya kan akan di ... apa ... kabulkan atau harapannya, oleh sebab itu dipertajam, jangan sampai hal-hal seperti itu nanti ... apa ... kurang tajam, ya.


Baik, Yang Mulia.


Ini saya kira penting, ya. Nah, kemudian, di sini ada Surat Kuasa itu dijadikan bukti, tidak usah, ya. Cukup Surat Kuasa yang tanyakan Pak Ketua tadi. Ya, di Permohonan, ya, kalau memang akan terus menjadi kuasa, ditandatangani.


Baik, Yang Mulia.


Tidak usah perlu di ... di alat bukti, di ... di bukti, ya. Saya kira itu catatan dari saya, supaya nanti betul-betul dipertajam. Dan karena begini, tadi saya kaget juga. Saya bilang, “Ini undang-undang ini sudah berlaku sejak tahun 2002, ya?”


Betul, Yang Mulia.


Berarti sudah 15 tahun. Nah, baru kali ini soal ini dipersolakan. Ini tentu penting menurut Saudara. Kalau Saudara menganggap penting kan kok selama ini enggak ada yang mempersoalkan, kan? Apa selama ini enggak ada orang yang dirugikan dengan ketentuan ini? Ya, tentu menurut nalar yang umum, kan kalau dia merugikan, ya, apa dulu belum diketahui merugikan atau tidak disadari, baru sekarang diketemukan.

29

Nah oleh sebab itu, harus jitu betul, gitu ya.


172. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Karena ini sudah 15 tahun ini, belum pernah dipersoalkan, hal yang yang menurut Saudara pasti ini penting, kan. Sehingga kerugiannya apa potensial, apa aktual, tentu menjadi perhatian. Sudah 15 tahun ini berlaku, tapi baru kali ini dipersoalkan. Tentu … apa … penting, paling tidak menurut … apa … Pemohon. Coba diinikan betul, syukur-syukur kalau kerugiannya itu sudah dirasakan bertahun-tahun.

173. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Sudah dirasakan, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, ya, makanya. Ya, atau mungkin Saudara juga bisa nanti mengatakan pernah juga pihak lain rugi walaupun hanya referensi di sini, ya.


176. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Terima kasih, Pak.

177. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kepada Yang Mulia Prof. Aswanto.

178. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara Pemohon, ya. Ada beberapa tambahan, tadi sudah banyak yang disampaikan. Ini pertama di halaman 2 itu, ya, ada satu persyaratan formil pengajuan permohonan. Enggak perlu ada di situ … apa … judulnya enggak perlu ada. Yang penting isinya yang Saudara

30

penuhi, gitu. Jadi, kalimat, “Satu, persyaratan formil pengujian permohonan,” itu dihilangkan saja, ya.


180. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tapi isinya harus Saudara penuhi, gitu. Judulnya enggak perlu. Sama dengan yang di halaman 17, itu tidak lazim ada penutup, ya. Biasanya permohonan itu akhirnya satu dan lain hal, “Kalau Mahkamah berpendapat atau apabila Mahkamah berpendapat lain, ya, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.”


182. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tidak ada lagi penutup di bawah, gitu ya. Ya. Saya ke Legal Standing. Pada bagian Legal Standing, ini sebenarnya menurut saya, menurut penilaian saya, ini belum kelihatan sebenarnya legal standing-nya. Sehingga perlu Saudara lebih mengelaborasi lagi kerugian konstitusional yang dialami oleh Prinsipal. Kalau Saudara tadi mengatakan bahwa kerugian konstitusional itu terjadi karena tidak adanya kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini menurut Saudara tidak terjadi karena … atau kepastian hukum ini terjadi karena pengertian penerimaan surat itu yang ada pada Pasal 1 angka 12, itu dianggap diterima pada tanggal cap pos pengiriman. Ya, kalau pos yang menerima ya betul dia terima, kantor pos pada tanggal dia cap, gitu. Tapi kan sebenarnya yang Saudara maksud ini adalah diterima oleh yang (…)

183. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Menerima.

184. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, yang … apa namanya … yang bersangkutan.

31

185. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Wajib pajak.

186. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, ya. Nah, ini sebenarnya kalau Saudara mengurai lebih komprehensif lagi, itu akan kelihatan nanti, “Oh, betul.” Apalagi kalau Saudara kaitkan dengan Pasal 35 ayat (2). Pasal 35 ayat (2) yang Saudara persoalkan juga soal tenggat waktu pengajuan banding yang tiga bulan, tiga bulan sejak tanggal diterima. Nah, kalau kita menggunakan tiga bulan sejak tanggal diterima, lalu definisi yang kita pakai adalah tanggal cap stempel pos, ya, bisa-bisa betul hilang haknya. Kan perhitungan tiga bulan itu … tiga bulan itu setelah diterima, ya. Nah, kalau misalnya Januari, kita untuk gampangnya saja, tanggal 1 Januari pos stempel untuk dikirim ke alamat penerima. Tapi kemudian, enam bulan baru sampai. Nah, nanti begitu sampai, wah ini tidak boleh lagi, sudah lewat waktu banding.


188. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, ini coba Saudara elaborasi kembali. Kalau itu dikaitkan, itu kelihatan tampak, tampak kelihatan kerugian konstitusional disebabkan karena norma ini, misalnya, ya. Ya, ini di Mahkamah memang kita mengarahkan supaya permohonannya dikabulkan, gitu.

189. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN Amin, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ini kan kita arahkan ini, supaya permohonan Saudara cocok, gitu. Apakah betul ada kerugian konstitusional atau tidak? Gitu. Contoh konkret tadi, Saudara mau banding, Pasal 35 ayat (2) sudah menentukan tenggat waktu banding, itu adalah 30 hari sejak diterimanya surat. Sementara sejak diterimanya itu dianggap pada tanggal cap stempel pos. Distempel Januari, tiba di alamat Saudara, Juni, sudah enam bulan. Ndak bisa lagi, kan? Nah, coba Saudara elaborasi lebih komprehensif lagi pada bagian legal standing.

32


Baik, Yang Mulia. 192. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Dan kemudian, nanti diperkuat lagi pada bagian posita. Di bagian posita juga itu kan harus jelas. Jadi seringkali memang permohonan agak ... agak tumpang-tindih antara apa yang ada pada bagian legal standing dengan pada bagian posita. Karena sebenarnya sama-sama menguraikan tentang kerugian konstitusional. Cuma kalau di legal standing, itu lebih ... apa ... lebih simple. Kalau di posita, itu yang harus komprehensif, bahkan mungkin didukung oleh teori-teori, gitu. Nah, ini yang belum ...belum nampak, gitu. Saudara sudah mengutip bahwa menurut Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kerugian konstitusional a, b, c, d, dan seterusnya, itu cuma Saudara tempel saja pasalnya, Saudara tidak menguraikan kerugian konstitusionalnya yang dialami apa? Yang mestinya seperti yang tadi itu. Saudara menjadi kehilangan hak untuk mengajukan banding. Karena soal?


Batas waktu.

194. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Batas waktu itu, cuma sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, nah kalau dihapus, nanti tidak ada batas waktunya. Karena ada poin juga di situ bahwa termasuk dianggap diterima kalau tidak dikirim lewat pos, tapi diterima secara langsung pada saat berkas itu diserahkan. Nah, kalau Saudara minta Pasal 1 angka 12 disikat semua, enggak ada lagi nanti tanggal ... kapan dihitungnya itu, ya. Tolong nanti, itu mengenai Legal Standing.


Baik, Yang Mulia.


Dan satu lagi hal, bagian Legal Standing. Saudara harus menguraikan kerugian tadi secara komprehensif, lalu Saudara menghubungkan bahwa kerugian itu muncul karena adanya norma ini.

33


Ya.


Sehingga nanti nampak, kan di situ juga dijelaskan oleh Mahkamah, di Undang-Undang Mahkamah harus ada causaal verband-nya. Bahwa kerugian itu muncul karena norma yang Saudara minta untuk diuji, atau ada ... ada causaal verband antara norma yang diuji dengan kerugian. Bahkan mesti Saudara juga tambahkan bahwa kalau norma ini, norma yang diuji dikabulkan sesuai dengan yang Saudara minta, misalnya dimaknai tadi konstitusional bersyarat, itu kerugian Saudara menjadi hilang atau tidak terjadi lagi, bahkan di ... di Undang-Undang Mahkamah kan, termasuk juga potensi kerugian konstitusional, bukan hanya kerugian yang faktual, potensi juga berdasarkan nalar yang wajar, gitu ya. Itu yang pertama, lalu kemudian soal tadi, saya kira soal, ya ini mengulang sedikit saja, ini Mahkamah tidak mencabut gitu ya, di Petitumnya ini Mahkamah diminta untuk mencabut Pasal ... coba lihat, Saudara lihat di Petitum.


Ya.


Petitum 2, kan. “Pertama, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lalu kemudian dicabut.” Maksudnya tidak mengikat di situ, kalau Mahkamah menyatakan tidak mengikat, bukan dicabut, gitu ya.


Baik, Yang Mulia.


Ya, walaupun mungkin sebenarnya kalau dibawa ke diskusi panjang, mungkin maknanya sama ya, sudah tidak mengikat, tapi tidak dicabut, gitu, tetap ada di situ, cuma tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Itu saya kira dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

34


Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, tadi sudah banyak itu ya yang diberi saran-saran, ya akhirnya tadi bisa di saya simpulkan bahwa di untuk di Petitum 2, 3 itu, tentunya jangan dihilangkan, bahaya. Sudah disebut tadi, Yang Mulia ada berapa pasal yang di belakangnya, yang menyinggung soal tanggal terima itu.


Baik, Yang Mulia.


Nah ya, sehingga menjadi runtuh nanti undang-undang itu kalau itu dicabut, ya. Kalau itu dicabut, runtuh nanti itu, ya. Karena itu ketentuan umum kan, kalau ketentuan umumnya dicopot, dicabut, ya runtuh dia. Nah, tentunya alternatifnya apa? Kan sudah bisa dijawab itu mungkin dalam hati, enggak mesti lagi kita bilang itu, mesti bagaimana.


Ya.


Nah, bolehlah tadi disinggung di Poin 4 itu, ya, konstitusional bersyarat itu ya, jadi apa? Ke mana? Ke pemaknaaan, supaya nanti jangan beradu dia, masa beradu antara Poin 11, eh Angka 11 dengan Angka 12. Masa untuk penerimaan pun tanggal pengiriman, kan begitu ya, diuraikan memang itu masalah tempat, masalah kesalahan pos, ya, untuk mengirim itu, jangan ditanggung ke kita sebagai yang addressy sebagai yang dituju, kan gitu kan.


Ya.


Jadi, tanggung jawab itu supaya jangan ada pada si penerima itu. Nah, itu tadi sepertinya yang pertama, kemudian yang perlu ditegaskan juga Petitum untuk nomor 4 itu juga ya karena itu tiga bulan, tiga bulan, di undang-undang ini diatur mengenai bulan, bulan, jadi memang bukan

35

hari ya, bulan. Nah, sekarang di mana ketentuan itu bahwa setiap bulan itu 30 hari? Kan enggak juga. Nah, ini tentu harus didalami lebih lanjut.


Baik, Yang Mulia.

211. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Nah, apakah tiga bulan? Atau memang di sini, undang-undang ini yang dimaksud satu bulan itu adalah 30 hari? Nah, itu juga mesti didalami, nanti bagaimana kalau hari ke-90 itu hari Sabtu? Hari Minggu? Hari libur? Nah, itulah kalau di dalami lagi nanti masih tetap ada nanti ketidakpastian yang menurut Saudara itu. Nah, jadi bagaimana menguncinya itu supaya tidak menjadi ketidakpastian, gitu kan. Tentu ada nanti argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam Permohonannya ini supaya itu dikunci. “Kok 30 ... kok dibilang 30 hari tapi kok ... kok dibilang tiga bulan tapi kok 91 hari?” Bisa saja karena tidak selamanya bulan itu 31 hari ... eh, 30 hari, ada yang 31, ada yang 28, ada 29. Nah, itulah. Jadi, di mana Anda membuat suatu argumentasi agar itu benar-benar tidak bisa disalahtafsirkan karena satu hari Anda luput atau tidak mengikuti itu, hak Anda untuk mengajukan banding itu hilang, begitu. Jadi betapa pentingnya satu hari, tentu Anda harus membuat suatu argumentasi di situ supaya ini jangan menjadi kerugian dari Pihak Pemohon dan juga kerugian dari warga negara lainnya. Itu yang penting nanti yang Saudara kemukakan, ya. Barangkali itu saja dari Majelis. Ada yang mau dikemukakan oleh Pemohon?


Cukup, Yang Mulia.


Cukup, ya. Nah, untuk selanjutnya kami apakan ... tegaskan lagi mengenai surat kuasa dilengkapi sesuai dengan ketentuan. Kemudian permohonan juga ditandatangani sesuai dengan ketentuan pengajuan permohonan.


Baik, Yang Mulia.

36

215. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Dan kemudian, perbaikan dari permohonan ini diberi waktu kepada Kuasa Pemohon hingga hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017. Acaranya nanti menyerahkan permohonan, ya ... eh, perbaikan permohonan. Saya ulangi, untuk menyerahkan perbaikan permohonan diberi waktu sampai tanggal 30 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB. Kalau lebih cepat dari itu, lebih bagus, tapi itu limit waktunya, ya. Baik, barangkali karena pemeriksaan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

Jakarta, 16 Oktober 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d.

Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.26 WIB

KETUK PALU 3X

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

Documents

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA RISALAH … · rtin mahkamah konstitusi republik indonesia ----- risalah sidang perkara nomor 78/puu-xv/2017 perihal pengujian undang-undang