MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERKARA …mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_7050_PERKARA...Komite Olahraga Nasional Indonesia ... Yang belakang pengurus

MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

---------------------RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 19/PUU-XII/2014

PERIHALPENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONALTERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARAMENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

SERTA AHLI/SAKSI DARI PEMERINTAH(VI)

J A K A R T A

SELASA, 23 SEPTEMBER 2014

i

MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

--------------RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 19/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem KeolahragaanNasional [Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 40, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 69, Pasal70, Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait serta Ahli/Saksi dari Pemerintah (VI)

Selasa, 23 September 2014, Pukul 11.10 – 12.50 WIBRuang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Hamdan Zoelva (Ketua)2) Arief Hidayat (Anggota)3) Anwar Usman (Anggota)4) Aswanto (Anggota)5) Maria Farida Indrati (Anggota)6) Muhammad Alim (Anggota)7) Wahiduddin Adams (Anggota)8) Patrialis Akbar (Anggota)

Sunardi Panitera Pengganti

ii

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Tono Suratman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Amir Karyatin2. Sururudin3. Bayu Nugroho4. Gugum Ridho Putra

C. Pemerintah:

1. Mualimin Abdi

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Toho Cholik Mutohir

E. Pihak Terkait :

1. Rita Subowo

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait :

1. Rendy Kailimang2. Denny Kailimang3. A. Solihin4. Djati W.5. D. Larasati

1

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 19/PUU-XII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemohon, hadir ya?

KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN

Hadir, Yang Mulia.


Hadir.


Saya Sururudin. Sebelah kiri saya, Gugum, Bayu Nugroho, PakAmir Karyatin. Dan dari Prinsipal Bapak Ketua Umum Tono Suratman danWakil Ketua Umum Pak Nugroho, beserta pengurus KONI di belakangkami. Terima kasih.


Yang belakang pengurus KONI semua?


Ya.


Ya, dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

5. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir dari KementerianMenpora dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lengkap,terima kasih.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

KETUK PALU 3X

2


Ya, DPR tidak hadir, ya? Ada yang mewakili KOI? Ya, KOI, ya.Pihak Terkait?

7. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RENDY KAILIMANG

Ya, Yang Mulia, Pihak Terkait.


Ya, Mahkamah sudah terima permohonannya dan terima sebagaiPihak Terkait.


Terima kasih, Yang Mulia.


Hari ini kita lanjutkan sidang untuk mendengarkan dulu. Inisidang sudah masuk tahap akhir ya, tahap akhir, Pihak Terkait barumasuk. Karena itu, kami hanya akan mendengar keterangan PihakTerkait. Kalau mengajukan ahli, silakan secara tertulis karena sidangsudah sidang terakhir hari ini sebenarnya, ya

Kita dengarkan dulu keterangan Ahli dari Pemerintah, Prof. TohoCholik Mutohir, ya. Silakan, Pak, maju ke depan untuk diambil sumpahdulu.

11. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Mohon ikuti kata-kata saya.“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai

Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengankeahlian saya.”

12. AHLI BERAGAMA ISLAM

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagaiAhli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengankeahlian saya.

13. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Terima kasih.

3


Silakan kembali ke tempat.Ya, silakan, Pak, langsung di podium menyampaikan keterangan

Ahli.

15. AHLI DARI PEMERINTAH: TOHO CHOLIK MUTOHIR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagidan salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang Mulia Ketua dan AnggotaMajelis Hakim. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang terhormat.

Perkenankan saya sebagai Ahli dari Pemerintah untukmemberikan uraian dan keterangan tentang beberapa hal terkait denganPermohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangSistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945, sebagaimana diajukan oleh Pemohon.

Pendahuluan. Kegiatan keolahragaan dewasa ini telah menjadikebutuhan hidup manusia, kebutuhan hidup bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara. Secara filosofis, olahraga pada hakikatnya memilikifungsi majemuk:1. Merupakan hak asasi manusia yang mendasar (fundamental of

human right),2. Merupakan faktor esensial dalam pembangunan manusia (essential

factor in human development),3. Merupakan investasi yang besar (a great investment),4. Sebagai sekolah kehidupan terbaik (the school of life),5. Sebagai instrumen pembangunan dan perdamaian (instrument for

development and peace), dan6. Sebagai wahana memperkokoh ketahanan nasional (instrument for

national resilience)Menyadari pentingnya olahraga, UNESCO Tahun 1978 dalam

International Charter of Physical and Education Sport mendeklarasikanbahwa pendidikan jasmani dan olahraga adalah suatu kegiatan untukmengaktualisasikan hak-hak asasi manusia dalam rangkamengembangkan dan mempertahankan kemampuan fisik, mental, danmoral.

Olympic Charter dalam preambule menyebutkan antara lainbahwa olahraga merupakan wahana bagi pengejawantahan hak-hakasasi manusia. Dan PBB mendeklarasikan olahraga sebagai instrumenpembangunan, “Sport as means to promote education, health,development, and peace.” (United Nations Resolution, 58/5/2003)

Di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang SKNPasal 3, “Keolahragaan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuanjasmani, rohani, dan sosial, serta membentuk watak, dan kepribadianbangsa yang bermartabat.” Sedangkan Pasal 4, “Keolahragaan Nasional

4

bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan, dan kebugaran,dan prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlakmulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dankesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkatharkat, martabat, dan kehormatan bangsa.”

Olahraga di Indonesia merupakan bagian proses dan pencapaiantujuan pembangunan nasional. Dan oleh karena itu, keberadaan danperanan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistemhukum nasional.

Apabila disimak, pembinaan dan pengembangan keolahragaanyang dianut dalam Undang-Undang SKN menganut model kombinasiatau model ketiga (the third way). Dalam hal ini, pembinaan danpengembangan olahraga tidak hanya menjadi tanggung jawabsepenuhnya kepada negara, seperti contohnya di China, model pertama,atau diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, contoh seperti diAmerika Serikat, model kedua, tetapi secara bersama, antara pemerintahdan masyarakat.

Undang-Undang SKN secara eksplisit telah mengatur tugas,wewenang, dan tanggung jawab, baik pemerintah maupun masyarakatdalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputiolahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

Sebagai sebuah sistem terbuka, dalam rangka mengantisipasiberbagai tantangan akibat perubahan lingkungan strategis, hal yangperlu diperhatikan adalah bagaimana agar proses yang dicerminkan dariinteraksi antar sub sistem dapat berjalan secara sinergis, sehinggaefektif dapat mencapai tujuan keolahragaan nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SistemKeolahragaan Nasional telah berjalan 9 tahun sejak diundangkan padatanggal 23 September 2005, namun hingga saat ini, dalampelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala dan hambatan.

Undang-Undang SKN sejalan dengan dinamika kehidupankeolahragaan dalam implem … implementasinya telah mengalamipengujian, termasuk kali ini pengujian yang diajukan oleh paraPemohon.


Pak Ahli, sebentar. Mungkin nanti tidak perlu dibaca seluruhnya,hal yang pokok-pokoknya saja karena ini cukup … 20 halaman. Ya,silakan.


Baik, Yang Mulia.

5

Sehubungan dengan permohonan pengujian (constitutionalreview) yang diajukan oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 36 ayat (1),ayat (2), ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 46ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SistemKeolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 … menyatakan sebagai berikut.

Bahwa dalam memahami Undang-Undang SKN, seharusnyadibaca secara menyeluruh, mulai dari konsiderans sampai penjelasanpasal demi pasal. Hal ini penting, sehingga pemaknaan atas satuundang-undang tersebut utuh dan tidak terpisah-pisah.

Legal spirit yang tertuang dalam konsiderans tersebut diperkuatdengan penjelasan atas Undang-Undang SKN yang antara lainmenegaskan bahwa permasalahan keolahragaan nasional semakinkompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budayamasyarakat dan bangsa, serta tuntutan perubahan global, sehinggaperlu adanya undang-undang yang mengatur keolahragaan secaramenyeluruh dengan memerhatikan semua aspek terkait, adaptifterhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sehingga sebagaiinstrumen hukum Undang-Undang SKN diharapkan mampu mendukungpembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kinidan pada masa yang akan datang.

Undang-Undang SKN memerhatikan asas desentralisasi, otonomi,peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, danakuntabilitas. Pengembangan keolahragaan nasional diatur dengansemangat kebijakan otonomi daerah dan penanganan olahraga tidak lagiditangani secara sekadarnya, tetapi harus ditangani secara profesional.

Sistem Keolahragaan Nasional merupakan keseluruhan sub sistemkeolahragaan yang saling terkait secara terencana dan terpadu danberkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan. Sub sistem tersebutmeliputi meliputi berbagai aspek, termasuk pelaku olahraga, organisasiolahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat,dan penunjang keolahragaan, termasuk Iptek, informasi dan industriolahraga.

Undang-Undang SKN mengatur secara tegas mengenai hak dankewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak,pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta koordinasi yangsinergis secara vertikal antara pusat dan daerah, dan secara horizontalantara berbagai lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerahdalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangankeolahragaan nasional.

Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembanganolahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk indukorganisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Untuk itu,diperlukan landasan hukum, sehingga kedudukan dan keberadaan

6

organisasi atau kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat akanmenjadi mantap.

Merujuk pada konsiderans dan penjelasan umum, kemudiandiuraikan (suara tidak terdengar jelas), pasal-pasal dan Undang-UndangSKN, baik yang bersifat substantif maupun regulatif, sebagaimana kitaketahui semuanya.

Undang-Undang SKN pada aturan pelaksanaannya, padahakikatnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan jaminanhukum bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk induk organisasicabang olahraga, pengurus cabang olahraga, dan semua tingkatanorganisasi olahraga fungsional, organisasi olahraga khusus penyandangcacat, klub/perkumpulan, komite olahraga nasional, komite olahragaprovinsi, komite olahraga kabupaten/kota, dan KOI, untukmenyelenggarakan kegiatan keolahragaan sesuai tugas kewenangan,tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing.

Undang-Undang diciptakan untuk digunakan sebagai acuan,norma, pedoman, untuk penyelenggaraan agar keolahragaan nasionaldapat berjalan efektif seperti yang diharapkan.

Undang-Undang tersebut sudah barang tentu tidakterimplementasikan dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan danmasing-masing pihak yang terkait dan terlibat dalam proses pelaksanaanpembinaan dan pengembangan keolahragaan. Kenyataan dalam praktikdi lapangan, kesenjangan masih terjadi antara hukum yang faktualberlaku dan apa yang seharusnya. Seluruh perilaku dan masyarakatwarga seharusnya memahami, menghayati, dan mematuhi segalaketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpenafsiran dankesalahpahaman, sehingga akhirnya menimbulkan disharmoni. Kondisidisharmoni seperti ini sungguh tidak diharapkan karena bertentangandengan tujuan mulia dibentuknya Undang-Undang SKN dan akhirnyadipastikan akan mengganggu proses pembinaan dan keolahragaannasional.

Empat. Frasa komite keolahragaan … maksud saya, frasa komiteolahraga. Frasa komite olahraga sebagaimana tersurat dan tersiratdalam ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)Undang-Undang SKN diyakini oleh Pemohon bersifat multitafsir, dalamarti dapat ditafsirkan sebagai KONI atau bukan KONI, dapat ditafsirkanberjumlah satu lembaga atau tunggal, dan dapat lebih dari satu lembagaatau majemuk.

Menurut pendapat Ahli, penulisan komite olahraga nasional,komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten/kota dituliskandalam huruf kecil untuk memberikan keluwesan dan kebebasan kepadamasyarakat atau komunitas olahraga yang tergabung dalam komiteolahraga tersebut untuk memberi nama sendiri wa … wadah atauorganisasi tersebut sesuai AD/ART-nya masing-masing.

7

Pembentuk undang-undang menghindari penulisan namaorganisasi kemasyarakan … kemasyarakatan olahraga tertentu denganmaksud untuk menjaga keberlanjutan berlakunya undang-undangtersebut, di samping menghindari sikap yang dikesankan pemaksaanterhadap hak setiap warga masyarakat.

Jadi, apabila terjadi perubahan penamaan dari organisasikeolahragaan sebagai bentuk peran serta masyarakat tersebut, makatidak akan mengganggu keberlangsungan Undang-Undang SKN.

Masalah ini pernah didiskusi secara intens dalam prosespenyusunan draft UU, namun akhirnya kesepakatan yang diambil dandengan mempertimbangkan tata cara penulisan peraturan perundang-undangan sesuai saran dari legal drafter, maka penulisan frasa komiteolahraga dengan huruf kecil diyakini sudah sesuai dan tepat.

Jadi, frasa komite olahraga berdasarkan ketentuan penulisannorma adalah penulisan yang tidak harus dimaknai sesuai penamaanatau nomenklatur sesuai … suatu badan atau lembaga tertentu, tetapisuatu kebijakan pembentuk undang-undang untuk menyediakan wadahorganisasi dalam bentuk komite sebagai pilihan bagi masyarakat yangingin berperan, serta dalam membentuk induk organisasi olahraga padatingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Argumen yang disampaikan Ahli tersebut telah terbukti secarakenyataan dan bahwa dengan diberinya opsi pilihan dimana masyarakatdiberi kesempatan untuk membentuk dan memberi nama indukorganisasi komite olahraga sesuai dengan AD/ART-nya masing-masing,hingga dewasa ini telah terbentuk komite olahraga nasional untukolahraga prestasi yang sesuai dengan musyawarah olahraga nasionalluar biasa tanggal 30 Juli 2007 disebut sebagai Komite Olahraga NasionalIndonesia (KONI).

Demikian juga untuk federasi olahraga rekreasi. Untuk olahragarekreasi, masyarakat Indonesia yang dikenal dengan FORMI telahmembentuk wadah olahraga rekreasi yang berpesan … peran sertauntuk membantu pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi pembinaanpengembangan olahraga rekreasi.

Demikian juga untuk olah raga pendidikan dengan adanya BadanPembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia dan juga Badan PembinaOlahraga Mahasiswa Indonesia (Bapomi) dalam lingkup olahragapendidikan. Bahkan secara khusus, telah dibentuk juga komite olahragadi kalangan militer, yaitu Komite Olahraga Militer Indonesia (KOMI).

Jadi kesimpulan Ahli, Ahli meyakini bahwa frasa komite olahragadalam ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) a quoyang ditafsirkan memiliki makna multitafsir adalah tidak tepat, baiksecara norma maupun faktual karena sejatinya masyarakat indukorganisasi cabang olahraga yang diberi kebebasan oleh Undang-UndangSKN untuk menentukan sendiri telah memutuskan dan mengambil satu

8

pilihan bahwa Komite Olahraga Nasional untuk olahraga prestasi adalahKONI, sebagaimana disepakati diputuskan dalam Munaslub 30 Juli 2007.

Pasal 36 Undang-Undang SKN harus dibaca tidak terlepas darinorma yang ditentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang SKN yangmenentukan dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapatmembentuk induk organisasi cabang olahraga. Induk organisasi cabangolahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendirikan cabang-cabangnya di provinsi dan di kabupaten/kota. Nama induk organisasi danpengorganisasinya ditetapkan oleh masyarakat yang berkesangkutansesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi, Undang-Undang SKN menjamin kebebasan bagi masyarakatyang telah membentuk induk organisasi cabang olahraga untukmembentuk suatu komite olahraga nasional. Ketentuan Undang-UndangSKN ini justru sesuai dengan semangat Pasal 28 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak bertentangan dengankepastian hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena secara normatifPasal 36 Undang-Undang SKN memastikan jaminan kebebasan bagimasyarakat yang telah tergabung dalam induk organisasi cabangolahraga untuk membentuk suatu komite olahraga.

Lima. Pemaknaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)menurut Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001. Dengan berlakunyaUndang-Undang SKN, maka KONI yang organisasinya dibentukberdasarkan Keppres 72 Tahun 2001, menurut Ahli tidak berlaku lagidengan beberapa pertimbangan:a. Nomenklatur KONI sebagaimana disebut dalam Keppres 72 Tahun

2001 tidak ada dalam Undang-Undang SKN, yang ada adalah frasakomite olahraga nasional, ditulis huruf kecil dan tidak disingkat KON.Pemaknaan KONI dalam Keppres tidak secara otomatis sesuaidengan pemaknaan Komite Olahraga Nasional Indonesia dalamUndang-Undang SKN. Maka untuk itu, harus dilakukan prosesperubahan atau penyesuaian. Undang-Undang SKN mengamanatkanbahwa induk organisasi membentuk suatu komite olahraga nasionaldan pengorganisasian komite olahraga nasional ditetapkan olehmasyarakat yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi agar organsisasi induk dengan nama KONI harusdibentuk dan ditetapkan kembali status organisasinya sesuai AD/ART,artinya melalui suatu forum resmi yang disebut musyawaraholahraga nasional, guna melakukan penyesuaian organisasinya sesuaidengan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).Akhirnya, Musornas luar biasa 30 Juli 2007 sudah memberikan namaKomite Olahraga Nasional itu adalah yang dimaksud adalah KONI.

b. Spirit pembentukkan KONI berdasarkan Keppres 72 Tahun 2001 jugadengan spirit Komite Olahraga Nasional bertentangan dengan spiritKomite Olahraga Nasional di Undang-Undang SKN. Spirit

9

pembentukkan KONI berdasarkan Keppres 72 Tahun 2001menekankan pada bahwa pembinaan dan pengembangankeolahragaan diletakkan pada masyarakat, dalam hal ini adalahKONI. KONI menjadi satu-satunya organisasi induk dalam bidangkeolahragaan yang mengoordinasikan dan membina kegiatanolahraga prestasi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.Fungsi KONI saat itu sangat menonjol karena pada saat ituKementerian Pemuda dan Olahraga tidak ada, akibat dilikuidasi padasaat itu. Kemudian pada pemerintahan berikutnya, diadakanlahKementerian Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2005, dan akhirnyajuga Direktorat Jenderal Olahraga pada saat itu diintegrasikan kedalam Kemenpora juga, sehingga akhirnya posisi pada waktu itupemerintah sudah mulai ikut serta di dalam pembinaan keolahragaan.

c. Kedudukan dan tugas KONI diatur kembali atas dasar pertimbangan,salah satunya belum adanya Undang-Undang Keolahragaan yangmengatur tentang pembinaan keolahragaan. Setelah adanya Undang-Undang SKN, maka dasar pertimbangan disebutkan pada butir cKeppres 72 Tahun 2001 menjadi tidak relevan lagi.

d. Tugas KONI, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keppres 72 Tahun 2001,berbeda dan mengandung hal yang bertentangan dengan Pasal 36ayat (4) Undang-Undang SKN. Keppres 72 Tahun 2001 Pasal 2menyatakan bahwa KONI bertugas membantu pemerintah dalampengembangan olahraga prestasi, termasuk di situ olahraga amatirdan profesional. Kemudian juga, pada butir (c) melaksanakan,mengoordinasikan keikutsertaan induk-induk organisasi dalammultievent nasional, regional, dan internasional. Dan (d)melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensiantara kebijakan dan pelaksanaan. Pasal 36 ayat (4) Undang-UndangSKN menyatakan bahwa komite olahraga nasional mempunyai ...maaf, menyatakan bahwa komite olahraga nasional yang kemudianoleh Munaslub 30 Juli 2007 menjadi KONI mempunyai tugasmembantu pemerintah dalam menyiapkan kebijakan nasional dalambidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahragaprestasi pada tingkat nasional, mengoordinasikan induk organisasicabang olahraga … organisasi olahraga fungsional, serta komiteolahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota melaksanaanpengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasiberdasarkan kewenangannya, dan melaksanakan, mengoordinasikankegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional. Menyimak keduarumusan tugas KONI antara Keppres 72 Tahun 2001 dan Undang-Undang SKN tampak jelas adanya perbedaan dan bertentangan. Olehkarena itu, Ahli menyatakan bahwa sesungguhnya Keppres 72 Tahun2001 tidak bisa dinyatakan berlaku lagi.

e. Pemaknaan komite olahraga nasional pada Undang-Undang SKNmerupakan entitas yang beragam dan bukan wadah tunggal,

10

sebagaimana dimaksudkan Keppres 72 Tahun 2001. Dengandemikian, pengertian KONI sebagai wadah tunggal bertentangandengan Ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)Undang-Undang SKN. Koni dapat menjadi satu-satunya organisasiinduk dalam bidang keolahragaan yang mengoordinasikan danmembina olahraga prestasi. Hanya apabila ditentukan melaluimusornas induk organisasi cabang olahraga dan itu telah dilakukandan terjadi di Munaslub 30 Juli 2007.

f. Keppres 72 Tahun 2001 sebagai dasar pengaturan kedudukan dantugas KONI sesuai pengaturan perundang-undangan telah dengansendirinya sudah tidak berlaku lagi karena di samping adanya unsur-unsur yang bertentangan atau ketidaksesuaian dengan peraturanundang-undang di atasnya, yaitu Undang-Undang SKN. Sehinggaberdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (2)menyatakan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangansesuai hierarki, sebagaimana dimaksud ayat (1). Sesuai ketentuantersebut, peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan aturanyang lebih rendah.

Kesimpulan, adanya unsur pertentangan, ketidaksesuaian, legalspirit yang berbeda, dan adanya aturan yang lebih tinggi, maka dalilyang meyakini bahwa KONI masih berlaku karena belum dicabut karenaspesifik dalam Undang-Undang SKN tidak dapat dipertahankan. Dengandemikian, sesuai ketentuan peralihan Pasal 1990 Undang-Undang SKN,maka Keppres Nomor 72 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku dengansendirinya.

Pelarangan jabatan. Pemohon menganggap bahwa pelaranganjabatan struktural dan pejabat publik untuk menjadi pengurus komiteolahraga, tidak tepat karena sudah ada mekanisme pertanggungjawabanpejabat publik masing-masing. Sehingga frasa tidak terikat dengankegiatan jabatan strukural dan jabatan publik bertentangan denganUndang-Undang Tahun 1945.

Keterangan Ahli adalah sebagai berikut.a. Pasal 40 Undang-Undang SKN sama sekali tidak memuat larangan

bagi seorang yang menduduki jabatan struktural dan jabatan publikuntuk menjadi pengurus Komite Olahraga Nasional. Pasal 40 Undang-Undang SKN memuat norma yang menyatakan bahwa penguruskomite olahraga nasional … olahraga nasional, komite olahragaprovinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dantidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.Penjelasan pasal tersebut juga tidak memuat satu kalimat pun yangmemuat larangan, tetapi hanya menjelaskan apa yang dimaksuddengan mandiri, jabatan struktural, dan jabatan publik. Jadi Pasal 40Undang-Undang SKN tidak bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11

b. Pejabat publik dan pejabat strukural yang merangkap dan terlibatdengan pengurus komite olahraga nasional dapat menyebabkanterkendalanya dan ketidak dapat dijaminnya keterlaksanaan sifatkemandirian, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam berorganisasi.Walaupun telah ada mekanisme pertanggungjawaban publik, seorangpengurus komite olahraga yang terikat dengan jabatan struktural danjabatan publik akan terkendala dengan konflik kepentingan pribadikarena dia tidak akan terlepas dari atribut yang melekat pada dirinya.Pengalaman menunjukkan bahwa pejabat struktural dan pejabatpublik yang terlibat dalam kepengurusan organisasi memilikiketerbatasan waktu, sehingga tidak sempat lagi mengurusi jalannyaorganisasi. Idealnya pengurus organisasi olahraga seyogianya orangprofesional dan memiliki waktu untuk pengelolaan pembinaankeolahragaan.

c. Pejabat publik dan pejabat struktural yang merangkap dan terlibatdengan pengurus Komite Olahraga Nasional dapat menimbulkankerancuan dalam pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan. Dalamsatu sistem seperti sistem keolahragaan nasional, tugas, fungsi, dankewenangan antara pengambil kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,dan pengawasan, termasuk anggaran, harus ditata dan diatur denganjelas siapa regulator dan siapa aktor atau eksekutor. Seorang pejabatstruktural dan pejabat publik yang melakukan perencanaan danpenetapan alokasi anggaran, serta pengawasan sungguh tidak logisdan tidak dapat diterima sebagai pengurus komite olahraga nasionalyang pada hakikatnya sebagai aktor atau pelaksana kegiatan dananggaran. Oleh karena itu, memang akan terjadi kerancuan jikapejabat publik dan pejabat struktural sebagai perencana kebijakandan pengawasan juga terlibat dalam aktivitas komite olahraganasional yang seharusnya diawasi, sehingga akan menggangguprinsip akuntabilitas.

d. Pejabat struktural dan pejabat publik sebagai warga negara untukmenjadi pengurus komite olahraga … komite olahraga, tidak dibatasidan dihilangkan hak asasinya karena hal itu hanya merupakanpembagian kewenangan tugas sebagai suatu kebijakan. Penguranganatau pembatasan HAM baru terjadi apabila seseorang dilarang untukmenjadi pejabat struktural atau pejabat politik atau dilarang menjadipengurus organisasi keolahragaan. Walaupun mekanismepertanggungjawaban pejabat publik masing-masing telah diatur,perangkapan jabatan akan tetap menimbulkan kerancuanadministrasi dan manajemen, sehingga prinsip-prinsip goodgovernance, termasuk di dalamnya prinsip akuntabilitas tidak dapatdipertahankan. Komite olahraga nasional sepenuhnya merupakanorganisasi masyarakat atau nongovernment organization yangmemperoleh anggaran dari pemerintah, berfungsi melaksanakan danmemanfaatkan anggaran tersebut untuk pembinaan olahraga.

12

Tampak jelas akan terjadi kerancuan jika pejabat struktural danpejabat publik sebagai perencana kebijakan dan pengawasan jugaterlibat dalam pelaksana aktivitas komite olahraga nasional.

e. Pembatasan pejabat struktural dan pejabat publik untuk tidakmerangkap jabatan menjadi pengurus komite olahraga nasionalsebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang SKN, padahakikatnya bukan merupakan pembatasan terhadap hakkonstitusional Pemohon, namun merupakan pilihan kebijakan yangterbuka bagi pembuat undang-undang untuk tujuan semata-matauntuk menciptakan good governance yang efektif.

f. Pasal 40 Undang-Undang SKN tidak mengandung perlakuan jugadiskriminatif karena pembatasan dalam pasal a quo tidak berlakuuntuk setiap orang, tetapi pembeda tersebut berlaku ketika terjadiantara mereka yang menduduki jabatan struktural dan jabatanpublik, dengan mereka yang tidak menduduki jabatan tersebut.

Kesimpulan. Pengurus komite olahraga nasional seharusnyamandiri dan tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik,menurut Ahli, sudah tepat berdasarkan alasan tersebut di atas.

Tujuh. Peran komite olahraga nasional selanjutnya disebut KONIsesuai hasil Musornaslub 30 Juli 2007 dan KOI.a. Peran KONI dan KOI dalam Undang-Undang SKN diatur dalam bab

yang berbeda. KONI diatur dalam Bab VIII, bab tentang PengelolaanKeolahragaan bersama-sama dengan aktor lain yang terlibat dalampengelolaan sistem keolahragaan nasional, yaitu menteri,pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, induk organisasi cabangolahraga, dan organisasi olahraga fungsional. Sedangkan KOI diaturdalam Bab IX tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga bersamaaktor yang terlibat dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga,yaitu pemerintah, pemerintah daerah, induk organisasi cabangolahraga, orang, dan/atau badan hukum.

b. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang SKN menentukan induk organisasicabang olahraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membentuksuatu komite olahraga nasional. Pasal 36 ayat (1) secara jelasmemberikan kebebasan kepada induk organisasi cabang olahragayang dibentuk oleh masyarakat dalam pengelolaan olahraga untukmembentuk suatu komite olahraga nasional. Nama strukturorganisasi dan tata kelola organisasinya diserahkan kepada indukorganisasi cabang olahraga. Ketentuan tersebut sesuai denganamanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang menentukan kemerdekaan berserikat, danberkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dansebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 36 ayat (1)Undang-Undang SKN justru memberikan jaminan kepastian hukumbagi induk organisasi cabang olahraga untuk membentuk suatuKomite Olahraga Nasional secara bebas, tanpa intervensi pihak mana

13

pun. Karena itu, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang SKN tidakbertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Kerancuan peran antara KONI dan KOI sejatinya lebih disebabkankarena lemahnya koordinasi. Permasalahan lemahnya koordinasiantara KONI dan KOI ketika kedua entitas ini memisahkan diri yangsebelumnya pernah bersatu dalam satu atap, di mana Ketua KONImerangkap Ketua KOI sekaligus. Perlu ditegaskan bahwa sejatinya didalam Undang-Undang SKN tidak ada satu pasal dan ayat pun yangmengamalkan bahwa KOI dan KOI harus terpisah atau harus menjadisatu. Undang-Undang SKN hanya menuangkan fungsi KOI dankomite olahraga nasional provinsi dan kabupaten/kota masing-masingsecara terpilah. Sesuai Pasal 44 ayat (2), KOI melaksanakankeikutsertaan Indonesia dalam mengikuti pekan olahragainternasional. Sedangkan KONI melaksanakan pengelolaan,pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkankewenangannya, dan melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatanmultikejuaraan olahraga tingkat nasional.

Delapan. Dualisme KONI dan KOI.a. Sehubungan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang SKN, khususnya

terhadap frasa dilaksanakan yang telah ditafsirkan menyimpang olehKomite Olahraga Indonesia (KOI) dengan turut pula melakukanperencanaan, persiapan, dan pelaksanaan yang sesungguhnyamerupakan kewenangan Pemohon atau KONI, sehinggabertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (3)Undang-Undang Dasar 1945. Ahli berpendapat bahwa frasadilaksanakan itu memiliki tafsir yang tidak memiliki unsurketidakpastian. Karena dengan adanya Undang-Undang SKN besertaperaturan pelaksanaannya, PP Nomor 16, Nomor 17, dan Nomor 18Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas danKewenangan Komite Olahraga Nasional serta Tugas dan KewenanganKomite Olimpiade Indonesia, Undang-Undang SKN Pasal 36 ayat (4),serta tugas dan kewajiban Komite Olimpiade Indonesia Pasal 44 ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) telah diatur secara tegas dan jelas. KOIberkewajiban, salah satunya sebagaimana tertuang dalam Pasal 8butir (c) PP Nomor 17 Tahun 2007 melibatkan cabang olahraga yangdipertandingkan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaankeikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional. Frasadilaksanakan yang mencakup perencanaan, persiapan, danpelaksanaan tidak tumpang tindih, dan bukan persoalanketidakpastian pengaturan tugas, kewenangan, dan kewajiban yangmenyebabkan kerugian konstitusional Pemohon, tetapi hanyapersoalan koordinasi antara KONI dan KOI dalam mengimplementasitugas dan kewenangan kewajibannya.

14

b. Untuk menghindari kerancuan dan dalam rangka optimalisasipelaksanaan tugas kewenangan komite olahraga nasional dalam halini adalah KONI, serta tugas dan kewajiban Komite OlimpiadeIndonesia, Menpora telah menetapkan Peraturan Menteri PemudaOlahraga Nomor 0061 Tahun 2014 , tentang Petunjuk PelaksanaanTugas dan Kewenangan Komite Olahraga Nasional serta Tugas danKewajiban Komite Olimpiade Indonesia. Dalam peraturan menteritersebut, diatur secara teknis operasional tugas dan kewenangankomite olahraga nasional serta cara pelaksanaannya, tugas dankewajiban KOI serta cara pelaksanaannya, dan koordinasi yang perludilakukan oleh komite olahraga nasional dan KOI. Peraturan menteriini diharapkan menjadi pedoman bagi KONI dan KOI untuk semakinmemantapkan, mensinkronisasikan, dan mengoordinasikan berbagaikegiatan berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraankeolahragaan nasional dalam upaya meningkatkan kualitas olahragaprestasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Dariuraian tersebut tanpa … bahwa tugas kewenangan atau kewajibanKONI dan KOI yang saling berkaitan … berkaitan sehingga diperlukansaling pengertian, penyamaan persepsi, dan kerja sama yang antarakeduanya.

c. Untuk menghindari kerancuan dan salah penafsiran, peraturanMenteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0061 Tahun 2014 Pasal 9 yangdijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10, Pasal 11, 12, dan 13 secaraeksplisit mengatur secara tegas frasa dilaksanakan tersebut sehinggatidak menimbulkan kerancuan. Pasal 10 dalam peraturan menteritersebut sebagai penjabaran Pasal 9 butir (a) menegaskan bahwatugas KOI berkaitan dengan frasa dilaksanakan dibatasi dalambentuk:a) Laporan kinerja dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

pengiriman kontingen Indonesia,b) Evaluasi hasil keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga

internasional,c) Penyampaian informasi hasil pertemuan KOI dengan International

Olympic Committee dan juga institusi-institusi yang berkaitan laindengan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahragainternasional kepada menteri.

d) Penyampaian rencana keikutsertaan Indonesia dalam pekanolahrga internasional kepada menteri, dan

e) Mengukuhkan kontingen Indonesia dalam keikutsertaan padapekan olahraga internasional.

Demikian pula frasa dilaksanakan pada Pasal 11, Pasal 12, danPasal 13 secara eksplisit telah memberikan kewenangan yang tegaskepada KOI yang nyata-nyata tidak tumpang tindih dengan tugasKONI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pemuda dan

15

Olahraga 0061 Tahun 2014 Pasal 3 yang dijabarkan lebih lanjut Pasal4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

d. Hal yang terkait dengan status KONI dan KOI, apakah disatukan ataudipisahkan, tidak diatur dalam Undang-Undang SKN. Hal itusepenuhnya diserahkan kepada masyarakat anggota KONI dan KOIkarena seharusnya mereka yang memiliki hak untuk menentukanmelalui musyawarah yang dilaksanakan sesuai AD/ART masing-masing. Berdasarkan hasil Musornaslub pada 30 Juli 2007 telahdiputuskan bahwa eksistensi tugas, kewenangan, dan kewajibanmasing-masing lembaga telah sesuai dan tidak bertentangan denganUndang-Undang SKN beserta peraturan pelaksanaannya.Musornaslub tersebut menyimpulkan KONI membentuk KomiteOlimpiade Indonesia dan menyerahkan fungsi sebagai NOC Indonesiadari KONI kepada KOI kembali. Nama KONI dipertahankan tidakdiubah menjadi KON. Permasalahan dualisme KONI dan KOIsesungguhnya bukan masalah pengaturan dalam Undang-UndangSKN, namun lebih kepada persoalan koordinasi dalammengimplementasikan tugas, kewenangan, dan kewajiban masing-masing.

e. KONI dan KOI merupakan 2 lembaga mandiri di bidang keolahragaanyang memainkan peran penting dalam meningkatkan prestasiolahraga di tingkat nasional, regional, dan internasional dalam rangkamengharumkan nama Indonesia dan meningkatkan harkat, martabat,dan kehormatan bangsa Indonesia di dunia internasional. Koordinasiantara KONI dan KOI dalam praktik masih belum sepenuhnyaterlaksana secara efektif seperti yang diharapkan. Oleh karena itu,sinergitas antara KONI dan KOI perlu ditumbuhkembangkan secaraniscaya dan konsisten dalam rangka pencapaian keberhasilanpembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.

Penutup. Adanya pemikiran untuk menyatukan kembali KONI, KOIdalam satu atap seperti bentuk awal sekitar tahun 1976 sampai 2003,dimana AD/ART KONI, KOI menjadi satu. Karena KONI dan KOIdianggap sebagai dua sisi dari satu keping uang yang memiliki KetuaUmum dan Sekjen yang sama, tampaknya menarik untukdipertimbangkan. Apakah KONI memiliki tugas terkait urusan olahragaprestasi di dalam negeri? Apakah KOI memiliki tugas terkait denganurusan luar negeri, atau tugas dan fungsi KONI dan KOI yang masihtumpang tindih akan lebih mudah dijadikan solusi kalau keduanya dalamsatu atap dengan kepimpinan Ketua Umum dan Sekjen yang sama.Kedua belah pihak harus duduk bersama dan bersedia untuk meninjauulang AD/ART masing-masing untuk diselaraskan, sehingga tidakmenimbulkan keranucuan. Karena nama KOI sudah terdaftar sebagaianggota resmi IOC pada tanggal 11 Maret 1952, maka tentu harus adawakil dari Indonesia di forum internasional, khususnya terkait dengan

16

IOC. KOI secara de facto dan de jure sebagai organisasi atau lembagapermanen yang memakai negara Indonesia dalam keanggotaan di IOCyang sah sejak tahun 1952. Jadi jelas, KONI dan KOI memiliki tugasmasing-masing yang berbeda dan tidak rancu serta salingkomplementer. Menurut pendapat Ahli, penggabungan KONI dan KOIdengan fungsinya masing-masing dalam satu atap dimungkinkan dapatterjadi selama masyarakat anggota KONI, KOI mau bermusyawarahyang didasari satu niat mulia, disertai dengan hati yang tulus, sertapikiran jernih, guna menentukan masa depan keolahragaan yang lebihmaju secara demokratis dengan tetap memerhatikan peraturanperudang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang SKNbeserta peraturan pelaksanaannya. KONI dan KOI dapat bersinergidengan bekerja dalam semangat kerja sama dan masing-masing secarakomplementer menyumbangkan kekuatan terbaiknya, serta berusahakeras memperbaki atau mengatasi kelemahan yang ada secarakoordinatif. Penggabungan KONI dan KOI sesungguhnya sudah menjadipemikiran sesuai rapat koordinasi KONI dan KOI … maksud saya, KONIpemerin … provinsi seluruh Indonesia pada tanggal 30, 31 Oktober 2010di Surabaya dengan pimpinan sidang Ibu Rita Subowo pada waktu itu,dan hasil rapat anggota KONI pada tanggal 20, 21 Februari 2013 yangmenyetujui pelaksanaan penggabungan KONI dan KOI di Bandungdengan pimpinan sidang Bapak Tono Suratman sendiri.

Menurut hemat Ahli, ada beberapa upaya dalam rangkamembangun dan … sinergitas antara KONI dan KOI.1. Menjalin komunikasi yang lebih intensif untuk menyamakan persepsi

mengenai tugas kewenangan dan kewajiban masing-masing;2. Meningkatkan integritas, profesionalitas, dan kompetensi masing-

masing untuk meningkatkan kontribusi positif dalam mewujudkantujuan keolahragaan nasional;

3. Memperkokoh komitmen bersama untuk memperkuat sistemkeolahragaan nasional;

4. Memantapkan pelaksanaan koorninasi antarlembaga;5. Mengutamakan tugas dan kewajiban daripada kepentingan kelompok

atau pribadi;6. Menumbuhkan harapan untuk mewujudkan prestasi keolahragaan

yang terbaik;7. Saling menghormati tugas kewenangan dan/atau kewajiban masing-

masing; dan terakhir8. Menyelesaikan setiap permasalahan melalui mekanisme musyawarah

dan mufakat.Manakala sering ditemukan berbagai persoalan yang terkait

dengan implementasi koordinasi dan peran KONI dan KOI yangmerugikan kepentingan nasional, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17

Demikian pula, KONI dan KOI agar bersinergi secara positif dalammelaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka menjagaharkat, martabat, dan kehormatan bangsa dalam menghadapi berbagaimultievent olahraga, khususnya ASIAN Games Tahun 2018, yang dimanaIndonesia akan menjadi tuan rumah nantinya.

Demikian, Yang Mulia, uraian dan keterangan dari AhliPemerintah. Terima kasih atas perhatiannya dan akhirnyaWassalamualaikum wr. wb.


Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, kita lanjut duludengarkan keterangan dari Pihak Terkait. Sudah siap?




Sebelumnya, Yang Mulia, kami belum memperkenalkan diri kamisecara jelas, Yang Mulia. Hadir dari Komite Olimpiade Indonesia, disebelah paling kiri Ibu Rita Subowo selaku Ketua Umum. Kemudian dibelakang (…)


Tadi sudah disebut namanya, pemimpin sidang.


Ahmad Solihin, kemudian Pak Djati, Bu Larasati. Dan kami selakuKuasa, sebelah kiri saya Denny Kailimang, saya Rendy Kailimang,kemudian (suara tidak terdengar jelas) di belakangnya, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa keterangan yang kamisampaikan untuk Komite Olimpiade Indonesia menjadi satu kesatuandengan pemohonan yang telah kami ajukan dan serahkan kepadaMahkamah Konstitusi pada tanggal 1 September 2014, Yang Mulia.

Kami sampaikan bahwa Komite Olimpiade Indonesia merupakanorganisasi keolahragaan nasional yang telah berdiri sejak tahun (…)


Di podium saja, biar lebih keren.

18


Baik, Yang Mulia.


Biar dilihat sama Ibu Rita di samping.


Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera bagi kita semua.Perkenalkan, kami selaku Kuasa dari Komite Olimpiade Indonesia untukmenyampaikan keterangan Komite Olimpiade Indonesia.

Bahwa Komite Olimpiade Indonesia merupakan organisasikeolahragaan nasional yang telah berdiri sejak tahun 1946 di Solo, JawaTengah yang didirikan berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan PiagamOlimpiade atau Olympic Charter dan peraturan perundang-undangan diIndonesia. Komite Olimpiade Indonesia sebagai satu-satunya NationalOlympic Committee selanjutnya disebut sebagai NOC yang telah diakuioleh International Olympic Committee, selanjutnya disebut sebagai IOCsejak tanggal 11 Maret 1992 pada hakikatnya tunduk terhadap PiagamOlimpiade.

Bahwa IOC dibentuk pada tahun 1894 oleh Pierre de Coubertinyang menggagas International Athletic Congress of Paris pada bulan Juni1854 dengan jangka waktu yang tidak terbatas dalam bentuk suatuasosiasi dengan status sebagai subjek hukum diakui oleh Swiss FederalCouncil berdasarkan suatu perjanjian yang ditandatangani pada tanggal1 November 2000.

Olimpiade modern yang pertama diselenggarakan di AthenaYunani pada tahun 1896 dan Olimpiade ke-29 dimulai pada tanggal 1Januari 2008 yang merupakan kegiatan olahraga bertaraf internasionalsetiap 4 tahun. Selain itu, terdapat banyak pekan olahraga internasionaldan kejuaran federasi internasional yang diadakan dalam rangka gerakanolimpiade.

Indonesia sendiri sejak Komite Olimpiade Indonesia berdiri dandiakui tahun 1952 oleh IOC telah diudang untuk berpastisipasi padaolimpiade Helsinki Finlandia pada tahun yang sama. Sesuai denganPiagam Olimpiade, olympism merupakan filosofi hidup yangmengagumkan dan menyeimbangkan semua kemampuan olahraga,kemampuan, dan pikiran dengan menggabungkan olahraga denganbudaya dan pendidikan. Olympism berusaha menciptakan jalankehidupan yang dilandasi suka cita pendidikan, budi pekerti yang baik,dan kepatuhan kepada prinsip etika yang universal. Gerakan olimpiademerupakan kegiatan atau tindakan yang ditentukan diatur universal dantetap yang dilaksanakan di bawah pengawasan tertinggi IOC, atas

19

semua individu dan lembaga yang dilandasi nilai-nilai olimpiade. Gerakanolimpiade mencakup kelima benua dan berhasil menyatukan para atletdunia dalam festival-festival olahraga dengan festival olahraga terbesar,yaitu olimpiade.

Piagam olimpiade tersebut merupakan kualifikasi dari prinsipdasar olympism. Peraturan dan peraturan tambahan yang diadopsi olehIOC yang mempunyai tiga tujuan pokok bahwa piagam olimpiadesebagai unsur dasar yang bersifat konstitusional mengatur danmenetapkan prinsip dasar dan nilai esensi dari olympism. Bahwa PiagamOlimpiade yang berlaku sebagai statuta IOC. Bahwa di samping itu,Piagam Olimpiade menjabarkan hak dan kewajiban pokok yang timbuldari tiga unsur pokok gerakan olimpiade, yaitu IOC, federasiinternasional atau international federation, dan National OlympicCommittee, serta komite penyelenggaraan olimpiade yang semua harusmemenuhi ketentuan dari piagam olimpiade.

Bahwa sesuai dengan anggaran dasar yang telah diakui oleh IOCdan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Komite OlimpiadeIndonesia mempunyai tujuan antara lain mengembangkan,mempromosikan, dan melindungi prinsip dan nilai luhur olympism dangerakan olimpiade di Indonesia sesuai dengan ketentuan piagamolimpiade, mewujudkan, dan memupuk persahabatan dan perdamaiandunia, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melaluiolahraga, dan memberlakukan kode antidoping dunia. Selain itu, komiteolimpiade Indonesia juga memiliki fungsi antara lain meningkatkan dan… pemahaman terhadap prinsip dan nilai luhur olympism dan gerakanolimpiade di Indonesia. Utamanya di bidang olahraga dan pendidikanyang dijalankan dengan mempromosikan program pendidikan di setiaptingkat pendidikan tanpa terkecuali, menjaga, dan menjamin ditaatinyasetiap ketentuan piagam olimpiade di Indonesia, mendorongpengembangan olahraga prestasi dan olahraga kependidikan,mendorong diselenggarakannya pendidikan, pengelolaan olahragadengan menyelenggarakan pendidikan manajemen dan administratorolahraga, dan menjamin materi itu mencakup prinsip dan nilai luhurolympism dan mengupayakan dijatuhkannya tindakan terhadap setiapbentuk diskriminasi dan kekerasan dalam setiap segi kegiatan olahraga.

Bahwa Komite Olimpiade Indonesia sebagai National OlympicCommittee dari Indonesia juga sekaligus menjadi anggota dari Asosiasiof National Olympic Committee, Olympic Council of Asia, dan South EastAsian Games Federation merupakan dan menjadi bagian dari sertamerupakan pelaksana dari gerakan olimpiade di Indonesia danmerupakan penyelenggara dari dan ikut serta pada kegiatan multieventtingkat internasional, kontinental dan regional yang diselenggarakan olehIOC, Olympic Council Asia, dan South East Asian Federation.

Bahwa Komite Olimpiade Indonesia sebagai National OlympicCommittee sesuai piagam olimpiade mempunyai wewenang dan

20

tanggung jawab penuh untuk mewakili Indonesia dalam olimpiade danpada setiap kompetisi olahraga multievent tingkat regional, benua, ataudunia yang didukung oleh IOC.

Komite Olimpiade Indonesia mempunyai tugas sesuai piagamolimpiade untuk menjadi penyelenggara kegiatan olahraga multieventsetingkat internasional, kontinental, dan regional yang diselenggarakanoleh IOC, Olympic Council Asia, dan South East Asian Federation, sertasetiap organisasi keolahragaan lainnya yang berafiliasi kepada IOC, OCA,dan South East Asian Games Federation.

Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan bertanggungjawab ataskeikutsertaan kontingen Indonesia pada setiap kegiatan olahragamultievent setingkat internasional, kontinental, dan regional yangdiselenggarakan, serta setiap organisasi keolahragaan yang berafiliasikepada IOC, Olympic Council Asia, dan South East Asian GamesFederation.

Mempersiapkan dan menyelenggarakan olympic camp atauolympic week setiap tahun dengan tujuan untuk mempromosikangerakan olimpiade, dimana kegiatan ini juga mencakup kegiatanpromosi, kebudayaan, dan kesenian yang mempunyai nilai-nilai olahragadan olympism.

Di samping itu, setiap National Olympic Committee, termasukKomite Olimpiade Indonesia wajib berpartisipasi dalam olimpiade denganmengirimkan atletnya. Komite Olimpiade Indonesia memiliki kewenanganpenuh untuk memilih dan menunjuk kota yang dapat mengajukanpermohonan untuk menyelenggarakan olimpiade di negaranya.

Bahwa semangat olympism dan gerakan olimpiade yang jugaterkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 RepublikIndonesia, dimana Negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga dalamUndang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional untuk mengembangkankeolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadapolahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasidan manajemen, keolahragaan yang mampu menghadapi tantanganserta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, baik secara historismaupun hukum bahwa keberadaan Pekan Olahraga Internasional yangmerupakan bagian dari gerakan olimpiade adalah suatu kegaiatan yangterus-menerus dilakukan dalam rangka melaksanakan piagam olimpiade.

Keikutsertaan Indonesia dalam seluruh kegiatan olahragamultievent international, kontinental, dan regional merupakan bentukpartisipasi Indonesia dalam melaksanakan piagam olimpiade, gerakanolimpiade, serta nilai dan prinsip dari olympism.

Oleh karena itu, merupakan kewajiban untuk Indonesiaberpartisipasi dalam kegiatan multievent olahraga internasional danKomite Olimpiade Indonesia berpartisipasi aktif, sebagaimana diberikan

21

kewenangan berdasarkan piagam olimpiade untuk memastikanIndonesia dapat ikut dalam kegiatan olahraga multievent internasional,bukan hanya untuk memajukan cabang olahraga nasional di tingkatinternasional, namun juga memperkenalkan cabang olahraga asliIndonesia kepada dunia internasional, sebagai contohnya pencak silatdan tarung derajat.

Komite Olimpiade Indonesia memberikan sumbangan pemikiranuntuk kejayaan olahraga Indonesia melalui forum olahraga internasional.Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia dan telah diakui secarategas mengakui dan menerima piagam olimpiade bersamaan dengandidirikannya Komite Olimpiade Indonesia yang telah diakui oleh IOC danKomite Olimpiade Indonesia berkewajiban untuk mempromosikan nilaidasar dan prinsip dasar olympism dan gerakan olimpiade, baik secaranasional dan internasional di Indonesia.

Sejalan dengan itu, dengan memerhatikan piagam olimpiadetelah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem KeolahragaanNasional mengenai hak dan kewajiban Komite Olimpiade Indonesiadalam sistem keolahragaan Indonesia, dalam Pasal 44 yang menyatakanbahwa keikutsertaan Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 butir (d) bertujuan untukmewujudkan persahabatan dan perdamaian dunia, serta meningkatkanharkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi.

Pada ayat (2), keikutsertaan Indonesia sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Olimpiade Indonesia atauNational Olympic Committee, sebagaimana telah diakui olehInternational Olympic Committee. Ayat (3), “Komite OlimpiadeIndonesia, meningkatkan dan memelihara kepentingan Indonesia, sertamemperoleh dukungan masyarakat untuk mengikuti Olympic Games,Asian Games, South East Asian Games, dan Pekan OlahragaInternasional lainnya.

Pada ayat (4), “Komite Olimpiade Indonesia bekerja sesuaidengan peraturan internasional Olympic Committee, Olympic Council ofAsia, South East Asian Games Federation, dan organisasi olahragainternasional lain yang menjadi afiliasi komite olimpiade Indonesiadengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undanganini.

Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Sistem Keolahragaan,menyatakan bahwa pada ayat (1), “Pengajuan Indonesia sebagai calontuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Internasional diusulkan olehKomite Olimpiade Indonesia setelah mendapatkan persetujuan daripemerintah.”

Ayat (2) bahwa pemerintah bertanggungjawab terhadappenyelengaraan Pekan Olahraga Internasional yang dilaksanakan diIndonesia. Bahwa IOC mempunyai kewenangan untuk dapat mengambilkeputusan yang layak untuk melindungi gerakan olimpiade di suatu

22

negara, suatu National Olympic Committee, termasuk penundaan ataupenarikan pengakuan dari National Olympic Committee itu apabilakonstitusi undang-undang atau peraturan lain yang berlaku di negara ituatau setiap tindakan oleh instansi pemerintah atau badan lainmengakibatkan National Olympic Committee atau penyusuan ataupelaksanaan kegiatan dari National Committee … National OlympicCommittee itu menjadi terhambat.

Komite Olimpiade Indonesia sebagai National Olympic Committeeharus menjaga otonominya dan menentang segala tekanan apapuntermasuk tidak terbatas pada isu politik, hukum, agama, atau ekonomi,yang dapat membuat Komite Olimpiade Indonesia tidak mematuhipiagam olimpiade.

Bahwa sejak Komite Olimpiade didirikan sampai dengan hari ini,Komite Olimpiade Indonesia merupakan satu-satunya organisasiolahraga Indonesia yang diakui sebagai National Olympic Committeeoleh International Olympic Committee dan menjadi anggota dariInternational Olympic Committee.

Komite Olimpiade Indonesia juga selalu konsisten untukmenyebarluaskan nilai-nilai olympism melalui gerakan olimpiade sesuaidengan piagam olimpiade, antara lain yaitu bahwa Komite OlimpiadeIndonesia sebagai National Olympic Committee telah berjuang untukmenjadikan Indonesia sebagai tuan rumah untuk berbagaipenyelenggaran multievent international, antara lain Asian Beach Games2008 di Bali, Sea Games 2001 di Palembang, Para Games 2011 di Solo,Islamic Solidarity Games di Palembang 2013, dan baru-baru ini bahwaIndonesia telah menjadi tuan rumah untuk Asian Games 2018 yang akandiadakan pada tahun 2018.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Komite OlahragaIndonesia memohon … oh, sori … oh, mohon maaf, Yang Mulia.Berdasarkan uraian di atas, Komite Olimpiade Indonesia memohonkepada Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yangmemeriksa dan memutus permohonan uji materil dengan NomorRegister Perkara Nomor 19/PUU-XII/2014 untuk dapat menolak seluruhpermohonan yang dilakukan oleh Pemohon uji materi.


27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Kami minta waktu kiranya Prinsipal kami bisa satu-dua menituntuk mengajukan beberapa hal tambahan.


Ya, silakan.

23

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Silakan, Ibu Rita. Terima kasih, Majelis.

30. PIHAK TERKAIT: RITA SUBOWO

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis HakimMahkamah Konstitusi yang sangat kami hormati. Rekan-rekan KONI,rekan-rekan KOI, Pihak Pemerintah, perwakilan Pemerintah, Pak Tohosebagai Saksi, dan hadirin yang sangat kami muliakan.

Kami adalah pelaku pada saat KONI dan KOI menjadi satu danpada saat KONI dan KOI menjadi dua.

Yang Mulia yang kami hormati, ada beberapa hal yang sayatekankan ... kami tekankan di sini bahwa memang sejak tahun 1952,satu-satunya National Olympic Committee yang diakui oleh InternationalOlympic Comittee (IOC) maupun OCA (Olympic Council Asia), itu adalahKOI, mengingat pada saat menjadi satu, kita selalu memakai kop suratKOI dan simbol KOI yang kita masukkan di dalam directory dariperwakilan federasi dunia tersebut.

Pada saat itu, pemerintah membuat undang-undang, mengingatmenurunnya prestasi kita pada saat itu, sehingga kita mencapaiperingkat kelima di Sea Games karena dianggap kurang fokus untukmasalah-masalah yang dihadapi. Pada saat itu, sebagai Ketua KONItentunya kami harus me-develop semua kegiatan atau membangun …apa namanya ... kegiatan-kegiatan olahraga prestasi di seluruh daerah,di seluruh nusantara. 33 provinsi yang harus kami lantik dan harusmelakukan suatu kegiatan untuk menjadi Indonesia terbaik di matainternasional.

Sebagai KOI, sebagai NOC kami harus mengikuti charter denganmenerapkan olympic movement di Indonesia. Menjadi atlet nasionalbukan hanya prestasi, tetapi juga harus menghargai friendship, bukanhanya excellent, tetapi juga harus sportif, dan lain sebagainya, dan jugaharus menerapkan environment, menjaga kesehatan dan olahragasebagai way of life.

Di samping itu, kami juga harus mengikuti berbagai sidang ataukegiatan internasional, dimana di dalamnya ada misi pemerintah untukmengambil semua kegiatan internasional yang kiranya mampu kitalakukan untuk dihadirkan di tanah air. Dan sebagai KOI pada saat itu, disamping sebagai KONI mulai tahun 2007 karena saya terpilih tahun2007, kami telah menghadirkan bukan hanya Sea Games, tetapi jugatingkat Asian Games dengan adanya Asian Beach Games yang pertama2008 di Bali. Dan syukur Alhamdulillah, Islamic Games, Sea Games,semua tingkat internasional kami dukung, dimana anggota kami, kitapacu untuk duduk di dalam board executive di International Federation,ini untuk mempermudah kemajuan olahraga di tanah air. Karena mereka

24

akan mengambil posisi-posisi yang menentukan untuk kepentingannasional bangsa Indonesia.

Syukur alhamdulillah, Bapak Ketua dan Bapak Majelis Hakim, sayamenyempatkan diri walaupun saya diperlukan di tengah-tengah paraatlet di Incheon, Korea di dalam Asian Games, tetapi pagi ini sayamendarat untuk hadir di tengah-tengah Bapak/Ibu yang sangat mulia inidan di tengah-tengah kita semua. Bahwa Syukur alhamdulillah kita telahmendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Asian Games. Dansyukur alhamdulillah dengan keterbatasan yang diberikan olehpemerintah kepada atlet kami, mereka survive, Pak, walaupunequipment tidak datang pada waktunya, hanya berupa uang. Walaupunseragam dan lain sebagainya, tetapi alhamdulillah kita semua bersama-sama siap menjunjung tinggi nama bangsa dan negara.

Kami bermusyawarah dengan KONI, beberapa kali kamimengundang KONI dan syukur alhamdulillah kita telah mengadakanrapat bersama walaupun Pak Ketua KONI waktu itu berhalangan selaluuntuk hadir, tetapi kita berusaha untuk bermusyawarah, tidak ada katalain supaya tidak terganggu nama Indonesia di kancah internasional.Karena di dalam Olympic Charter jelas bahwa National OlympicCommittee tidak akan mungkin bisa di bawah institusi lain, itu yangpertama. Harus mandiri, langsung di bawah pemerintah, daneksistensinya adalah apa yang tertera sekarang di sana.

Kami telah beberapa kali menghadapi sanksi dan kami sebagaiIOC member berusaha menjembatani supaya dengan dipakainya limaring oleh KONI misalnya, tidak menghambat kita karena salah satu halyang terjadi, Pak Tono bahwa semua pakaian atlet kita dicabut, Pak, diIncheon kemarin karena memakai five ring lambangnya KONI. Ini semuakita lakukan dengan hati yang pedih karena kita mempunyai tugas yangsangat berat. Karena itu, kami ingin bersama-sama dengan KONI,dengan adanya undang-undang, ayo kita wujudkan Indonesia bisabersama-sama. Fungsi tugasnya sudah jelas, Pak. Apalagi yangdiragukan? Kalau soal menjadi satu, insya Allah kalau para anggota kitasemua menginginkan menjadi satu, silakan.

Saya dulu Ketua KONI, Pak, dan saya juga Ketua KOI.Sebelumnya saya juga menjadi Sekjen KONI dan menjadi Sekjen KOI.Syukur Alhamdulillah, kami juara umum di Sea Games. Kami juara umumdi Asian Beach Games 2008 dan kami juara umum di Islamic SolidarityGames. Insya Allah, Pak, kita Asian Games 2018 nanti kita akanwujudkan, paling tidak 8 besar, 5 besar untuk Indonesia.

Hanya itu yang kami sampaikan, kami mohon di hadapan Majelisyang sangat mulia ini bahwa saya setuju musyawarah harusdikedepankan, tapi tolonglah kami untuk bisa berjuang mengangkatharkat martabat bangsa di kancah internasional maupun di tingkatnasional untuk bersama-sama dan dapat melaksanakan tugas baik, tugasmulia ini secara bersama-sama dan dalam bentuk ketenangan dan

25

keamanan. Dan mudah-mudahan suara-suara kami dapat didengar olehBapak Ketua dan Majelis untuk kita wujudkan bersama.

Terima kasih, wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikumwr.wb.


Pemerintah ada pertanyaan kepada Ahli?

32. PEMERINTAH:

Cukup, Yang Mulia.


Pemohon?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU NUGROHO

Ada, Yang Mulia.


Ada. Ya, silakan.


Kepada yang terhormat Prof. Toho. Pertanyaannya … sebelumsaya memberikan pertanyaan, dari Pemohon mohon izin kepadaMahkamah nanti Prinsipal juga akan menyampaikan sepatah, dua kata diakhir pertanyaan ini.

Pertanyaannya adalah Pemohon berbeda pandangan dengan Prof.Toho mengenai sifat multilembaga yang ada dalam Undang-UndangSKN. Menurut Pemohon, sesungguhnya Undang-Undang SKN itu telah …apa ya … Undang-Undang SKN itu sendiri sebenarnya sudahmengisyaratkan adanya roh pengelolaan tunggal. Bisa dilihat di dalamPasal 1 ayat .. angka 3 dan Pasal 4 tujuannya. Saya bacakan tujuannyasaja (…)


Langsung tanya saja ke (…)

26


Oke, oke.


Nanti kita baca sendiri rohnya apa.


Oke, oke. Nah, Ahli mengisyaratkan bahwa Undang-Undang SKNini memang membolehkan multilembaga pengeloaan, pengelolaanolahraga multilembaga. Nah, pertanyaan Pemohon, sebentar … dalambidang yang dipertanyakan di sini adalah olahraga prestasi, begitu.Katakanlah misalnya ada dua pengeloaan olahraga prestasi, ada KONI A,ada KONI B misalnya. Apakah itu tidak bertentangan dengan tujuan …apa … pembinaan piramida olahraga yang menuntut kesatuan,kepaduan? Itu yang pertama.

Nanti yang kedua mengenai kewenangan KOI Pasal 44 ayat (2),apakah Undang-Undang SKN ini mengisyaratkan supaya KOI berdiriseperti ini, begitu? Berdiri sendiri, terpisah daripada KONI, begitu? Danjuga Pemohon berbeda pandangan dengan Ahli yang mengatakan bahwaini bukan persoalan norma, tapi persoalan koordinasi. Menurut Pemohonini ada persoalan norma karena Undang-Undang SKN Pasal 44 ayat (2)itu di frasa kata dilaksanakan itu justru memberikan legitimasi kepadaKOI untuk banyak melakukan tindakan-tindakan yang sejujurnyasebenarnya adalah kewenangan KONI, begitu. Misalnya seperti … apa …melantik, mengukuhkan pelantikan induk organisasi cabang olahragayang sebenarnya juga anggota KONI, begitu. Merombak atlet-atlet yangsudah disiapkan KONI untuk dikirimkan untuk dikirimkan, begitu. Apakahitu makna frasa kata dilaksanakan dalam Pasal 44 ayat (2)?


41. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN

Izin, Yang Mulia.


Masih ada?


Masih ada satu.

27


Ya.


Terkait dengan dari keterangan Ahli pada halaman 18, di situ kanseperti juga Pihak Terkait sampaikan bahwa ada KOI sudah terdaftarsebagai anggota resmi IOC pada tanggal 11 Maret 1952. Kita … kalaukita lihat di sini, di Olympic Charter bahwa anggota IOC adalah pribadikodrati (natural person). Jadi, di Olympic Charter di sini apakah kita …apakah ada bukti mengenai terdaftarnya KONI pada tahun ini karenadari tahun 1952 sampai sekarang, ada terjadi beberapa perubahan,seperti dulu KOI juga diwakili oleh KONI dan itu masih bisa. Terus,mengenai di sini juga dijelaskan bahwa dari Olympic Charter ini sangatjelas bahwa anggota IOC adalah pribadi kodrati (natural person), nantiakan kita lampirkan mengenai hal ini, Yang Mulia. Terima kasih.Mengenai bukti Olympic Charter. Terima kasih.


Baik, saya ada satu pertanyaan kepada Ahli. Ahli ini sudahmengikuti perkembangan olahraga kita, prestasi olahraga dari awalsampai sekarang. Menurut pendapat Ahli, sebelum ada undang-undangini, dengan setelah ada undang-undang ini, ini gimana olahraga kitagara-gara begini ini? Ini … ini singkat saja karena Ahli betul anu … apa …mengamati olahraga selama ini. Silakan. Ya di situ, boleh duduk di situsaja.


Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan mencoba untuk memberikanketerangan sesuai apa yang kami ketahui.

Di dalam undang-undang itu, tidak … memang ada pembatasansebagai … organisasi yang tunggal karena pada hakikatnya memangdiberikan kesempatan, kebebasan bagi organisasi cabang olahraga untukmembentuk. Karena itu, memang sesuai dengan Undang-Undang DasarTahun 1945 bahwa seorang atau organisasi kelembagaan diberikewenangan kebebasan untuk membentuk itu dan itu sudah jelas dipasal itu.

Nah, memang ada kemungkinan … akan ada kemungkinandibukanya beberapa komite olahraga nasional, mungkin seperti itu.Tetapi di dalam praktik dan sejarah untuk mengembangkan ataumembentuk KONI yang … KONI yang A atau KONI B, itu tidak mudahseperti yang … karena itu harus melakukan musyawarah dan itu dalam

28

sejarah olahraga selama ini belum ada KONI dibentuk berbagai macamKONI begitu, sehingga pada waktu itu, intinya bahwa pada waktupembentukan draft undang-undang itu dimungkinkan bahwa KONI itudibentuk oleh organisasi yang ... induk organisasi cabang olahraga yangnantinya akan menjadi anggota KONI itu. Memang itu adalah suatupilihan karena pada waktu itu memang kita … dalam suasana (suaratidak terdengar jelas) pada waktu itu … memang pada waktu itu akandituliskan juga komite olahraga nasional itu KONI dalam huruf besar.Pada waktu itu saya sendiri juga mengusulkan seperti itu. Di dalamprosesnya, itu tidak mungkin karena legal drafter juga … ahli-ahli hukummenyatakan tidak memungkinkan menulis nama KONI sebagai organisasinonpemerintah dituliskan dalam bentuk huruf besar dengan namaseperti itu. Akhirnya, dituliskan komite olahraga nasional dalam tandahuruf kecil dengan maksud memang nantinya itu silakan kebebasan darimasing-masing anggota untuk membentuk organisasi itu.Konsekuensinya memang kemungkinan ada muncul itu, tetapi dalamkenyataannya, untuk membentuk KONI komite-komite itu tidak sertamerta dan tidak mudah dan pada akhirnya itulah yang menjadi pilihanbagi penyusun undang-undang pada waktu itu.

Nah, juga di dalam penyusunan undang-undang pada waktu itu,tidak ada tersirat dan juga keinginan KONI dan KOI itu harus dipisah.Penulisan peran atau fungsi KONI dan KOI pada saat itu dengan namakomite itu memang ya seperti itu perannya. Jadi, hanya memilah fungsi,tidak harus pisah. Tetapi, justru pada saat Musornaslub 30 Juli 2007itulah yang sebenarnya terjadi pemisahan, yang sebenarnya di dalampasal Undang-Undang SKN tidak ada pasal, ayat pun yangmemerintahkan atau mengamanatkan untuk … untuk KONI itu.

Sehingga dengan demikian, menurut hemat saya, justrumasyarakat sendiri … organisasi-organisasi olahragalah yang … yangmenginginkan seperti itu, sehingga pada waktu itu memang Ibu Ritamasih menjabat juga ketika KONI dan KOI berpisah dan juga tidakterjadi apa-apa pada waktu itu, sehingga pada 2011 ketika Bu Ritasebagai Ketua Umum KONI, kemudian KOI maksud saya, kemudian PakTono, lalu itulah terjadi miskomunikasi dan terjadi disharmoni.

Jadi, pada hakikatnya kami, itu adalah masalah komunikasi,masalah koordinasi, itulah yang saya sebutkan tadi, sehinggasebenarnya di dalam undang-undang tidak disebutkan bahwa itu harusdiposisikan KOI dan KONI dalam (suara tidak terdengar jelas) seperti itu.Sehingga dengan demikian, Ahli tetap berpendapat bahwa hal itusebenarnya bisa dikondisikan dan tadi kita dengar juga dari Bu Ritakemauan untuk melakukan musyawarah untuk kembali bagaimana KONIdan KOI ini bisa menjadi satu wadah ibarat satu keping mata uangdengan dua sisi yang berbeda, dengan pimpinan yang satu, itulahmenurut saya solusi yang terbaik demi kepentingan nasional, demikepentingan bangsa dan negara dalam memajukan olahraga.

29

Pertanyaan Yang Mulia, dengan adanya undang-undang inibagaimana dibandingkan dengan sebelumnya? Memang sebelum adanyaundang-undang, keolahragaan kita ini dibangun tanpa adanya landasanhukum yang kokoh, paling-paling hanya keppres pada waktu itu yangterjadi. Dengan adanya undang-undang dimaksudkan … karena inidibangun adalah sistem, pada waktu itu juga timbul perdebatan, inimemang Undang-Undang Keolahragaan apa sistem keolahragaan?Akhirnya diputuskan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasionaldimaksudkan untuk menata seluruh komponen sub sistem dalamkeolahragaan itu supaya ini bisa diperbaiki.

Dan menurut hemat kami, Undang-Undang SKN sudahmemposisikan tugas, fungsi dari seluruh komponen yang ada di Undang-Undang SKN. Nah, permasalahannya sekarang, bagaimana undang-undang ini bisa diimplementasikan seperti yang diharapkan? Memangbegitu Undang-Undang SKN diundangkan, bukan ini langsungterimplementasikan dengan sendirinya, tapi harus diupayakan, harusdiupayakan dengan penuh pengertian dan penuh pemahaman. Dan olehkarena itu, kami tetap sebagai ketua waktu itu yang menyusun undang-undang ini berharap bagaimana dengan adanya ini kita sinergikan, kitalakukan semua hal-hal yang terjadi. Sehingga menurut hemat kami,dengan adanya Undang-Undang SKN, mestinya harus lebih baik tatakelola dari pembinaan olahraga nasional.

Itu, Yang Mulia, yang saya sampaikan. Terima kasih.


Jadi, implementasinya sekarang bermasalah?

49. AHLI PEMERINTAH: TOHO CHOLIK MUTOHIR

Ya, seperti tadi juga saya sampaikan masih mengalami hambatandan kendala.


Oke, baik.

51. AHLI PEMERINTAH: TOHO CHOLIK MUTOHIR

Terima kasih.


Ya, tadi karena Ketua KOI sudah diberi kesempatan, Ketua KONIsaya berikan kesempatan juga. Ya, silakan di podium.

30

53. PEMOHON: TONO SURATMAN

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, OmSwastiastu. Salam olahraga.

Yang terhormat dan kami muliakan Majelis Hakim MahkamahKonstitusi. Yang saya hormati Tim Lawyer dari Kantor Hukum Ihza danIhza. Yang saya hormati Saksi dari Pemerintah Bapak Prof. Toho Cholik.Yang saya hormati Ketua Umum Komite Olahraga Olimpiade Indoneisa.Para Pengurus KONI Pusat dan hadirin sekalian yang saya hormati dansaya banggakan.

Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankan kami memperkenalkandiri, saya Tono Suratman Mayor Jenderal TNI Purn. Ketua Umum KomiteOlahraga Nasional Indonesia Pusat masa bakti 2011-2015 yang bertindaksebagai Pemohon dalam Perkara Uji Materi sebagai yang telah kamisampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Kuasa Hukum kamiProf. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan tim.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang SKN Nomor 03 Tahun2005 yang bertentangan dengan konstitusi tersebut mengakibatkan kamiselaku Pemohon menjadi tidak dapat memberikan pelayanan publik yangmaksimal, khususnya dalam pembinaan organisasi prestasi, danmemobilisasi sumber daya karena adanya kebijakan yang tidak pasti,multitafsir, dan ambigu yang berakibat pada terjadinya tumpang tindih didalam pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi tersebut.

Kondisi nyata ini terus-menerus kami alami pascaberlakunyaUndang-Undang SKN Tahun 2005, khususnya sejak tahun 2011 awaldipisahkannya KONI dan KOI karena tahun 2007 sampai dengan 2011,KONI, KOI masih dipimpin oleh satu orang ketua umum.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, pada kesempatan ini, dalamrangka memperkuat argumentasi hukum dan fakta-fakta yang telahdisampaikan Pemohon beserta para saksi yang juga telah menyampaikankesaksiannya pada sidang sebelumnya, bersama ini perkenankan kamiuntuk mengutarakan beberapa pengalaman dan fakta yang kami alamiselama mengemban amanah sebagai Ketua Umum KONI Pusat masabakti 2011-2015 sebagai bagian penting dalam closing statement ini,yang akan kami sampaikan dari berbagai aspek sebagai berikut.

Pertama, aspek kesejarahan, keorganisasian, dan hukum. KONIpada awal berdirinya tahun 1948 dan berdasarkan Keppres Nomor 72Tahun 2001, serta statuta atau AD/ART dan kehidupan olahraga prestasidi Indonesia berlangsung sangat kondusif. Sebelum Undang-Undang SKNTahun 2005 diberlakukan, hampir tidak ada kita temui adanyaperselisihan atau konflik organisasi yang sangat mengganggu eksistensipembinaan organisasi dan pencapaian prestasi atlet. Meskipun demikian,bukan berarti olahraga di Indonesia tidak membutuhkan sebuah undang-undang yang lebih khusus memayunginya.

31

Untuk diketahui, Yang Mulia, olahraga prestasi saat ini sedangmengalami ujian yang berat. Kami tidak dapat melaksanakan fungsi dantugas dengan baik karena keberadaan dan kewenangan kamidimultitafsirkan, dikaburkan, bahkan dipolitisir, dan diamputasi, sertadilemahkan eksistensinya. Hal ini berakibat prestasi olahraga Indonesiamenurun sangat drastis. Salah satu penyebab yang paling mendasaradalah dengan dipisahkannya KONI dan KOI. Walaupun menurutpandangan kami, Undang-Undang SKN Tahun 2005 sesungguhnya tidakmengamanatkan pemisahan tersebut.

Majelis Hakim Yang Mulia, KONI yang beranggotakan 61 cabangolahraga dan 34 KONI provinsi, serta kurang-lebih 527 KONIkabupaten/kota di seluruh Indonesia merupakan instrumen pemersatubangsa yang sudah teruji oleh waktu dan perjuangan yang panjangdalam ekstensinya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,KONI selalu tunduk pada hukum negara dan AD/ART yang berlaku, sertamelaksanakan program kerjanya berdasarkan keputusan rapat anggotaKONI yang diselenggarakan setiap tahun.

Sidang yang sekarang sedang berlangsung di MahkamahKonstitusi yang terhormat ini, sesungguhnya juga merupakan salah satuamanat rapat anggota yang harus kami laksanakan, yaitu penyatuanKONI-KOI. Sebagai upaya adanya kepastian hukum dan hak-hakkonstitusional kami sebagai warga negara yang patuh dan menjunjungtinggi konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan demi kemajuan prestasi olahraga di negara kita. Sejaksaya terpilih sebagai Ketua Umum KONI Pusat pada musyawaraholahraga nasional di akhir Desember 2011. Permasalahan dan konflikorganisasi, serta menurunnya prestasi atlet menjadi masalah rutin yangharus kami selesaikan, baik melalui internal bidang organisasi KONImaupun penyelesaian sengketa olahraga melalui Badan ArbitraseOlahraga Republik Indonesia.

Selanjutnya, kami sampaikan aspek yang kedua, yaitu aspekperbandingan organisasi dan pengalaman mengikuti multievent, sertapenggunaan lambang KONI di luar negeri. Beberapa kali kamimenghadiri undangan dan melakukan kunjungan kerja sebagaimanifestasi dari program kerja luar negeri di bidang olahraga prestasiyang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pemudadan Olahraga. Melalui Duta Besar Republik Indonesia di negara tersebut,antara lain ke China, Serbia, Bulgaria, Krosia, Denmark, dan Jermanyang maju dalam prestasi olahraganya. Dari hasil kunjungan tersebutditemukan bahwa mereka hanya mengenal satu lembaga yangbertanggung jawab dan mengolah olahraga prestasi. Sebagai catatan,hanya sedikit negara yang memisahkan fungsi kelembagaan KONI danKOI, bahkan Timor Leste hanya menganut satu NOC yang baru sajakami tanda tangani pada bulan Agustus di Atambua.

32

Majelis Hakim yang kami muliakan. Disharmonisasi yang terjadimenyebabkan pelaksanaan multievent dari perencanaan sampaipelaksanaan berlangsung tidak efektif dan tidak efisien. Catatan sejarahBapak Sultan Hamengkubuwono ke IX yang pada saat itu menjabatKetua Umum KONI yang pertama telah menyatukan KONI dan KOI sejak1978-2010. Sejak itu, tidak pernah tumpang tindih kewenangan.Kenyataan-kenyataan tersebut menyebabkan kami bersama Kemenporasemakin percaya dan yakin bahwa perlu pembenahan badan-badan atauorganisasi olahraga prestasi di Indonesia agar semua dapat berlangsungdengan baik, tertib, dan teratur di masa-masa mendatang.

Begitu juga dengan pembatasan dan penutupan akses hubungankami dengan Internasional Olympic Committee terus dilakukan seolah-olah kami tidak berhak untuk berkomunikasi ke IOC karena KONI bukanNOC, termasuk kami dilarang untuk menggunakan logo ring 5 di ataslogo KONI saat ini karena yang berhak menggunakan hanya KOI sebagaianggota IOC.

Untuk diketahui Yang Mulia, sejak 1952 KONI telah mendaftarkandiri dan terdaftar sebagai anggota IOC. Sejak Tahun 2004, IOC telahmengakui penggunaan logo ring 5 di atas logo KONI yang tercatat padaOlympic Movement Directory yang berisikan National Olympic Committeedari negara-negara anggota IOC, termasuk KONI sebagai NOC Indonesiayang diterbitkan oleh IOC pada Tahun 2004, 2009, dan 2010.

Selanjutnya, keputusan musyawarah olahraga nasional luar biasaKONI Pusat, bulan Maret Tahun 2014 di Hotel Sultan Jakartamemutuskan lambang KONI adalah menggunakan lima ring danditetapkan dalam AD/ART KONI.

Demikian pernyataan akhir ini kami sampaikan kepada MajelisHakim Konstitusi Yang Mulia, kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalumembimbing pikiran dan hati nurani kita semua. Harapan terbesar kamisemoga Majelis Hakim Yang Mulia dapat menemukan kebenaran materialdan memutuskan permohonan uji materi ini dengan seadil-adilnya sesuaidengan yang telah kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melaluiKuasa Hukum kami Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan tim.Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Salam Olahraga.


Ya, terima kasih. Sidang ini kita sudah mendengarkan Pemohon,Termohon, dan juga Pihak Terkait, dan sudah mendengarkan Ahli dansaksi. Masih ada? Ya, silakan sebelum ditutup.

55. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua. Tadi setelah mendengarkan keteranganAhli Pak Toho ya, kemudian Ibu Rita Subowo, dan Pak Tono Suratman.

33

Saya melihat tiga-tiganya, ini bicara tentang musyawarah mufakat, tiga-tiganya. Statement terakhir Pak Tono juga. Pertanyaan saya pertama,apakah pernah dilakukan musyawarah KOI dan KONI? Itu satu. Yangkedua, apakah masih menginginkan musyawarah ke depan satu bangsa,satu tanah air ini? Itu saja, terima kasih.


Ya, pada Pemohon dahulu.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIR KARYATIN

Mohon izin, Yang Mulia. Dapat kami sampaikan di sini tentangkeinginan menyatukan kembali antarai KOI dengan KONI. Itudisampaikan oleh Ibu Rita Subowo di dalam Rapat Koordinasi KONItahun 2010 tanggal 30 sampai 31 Oktober 2010 di Surabaya. Yangintinya setuju untuk penyatuan KONI dan KOI.

Kemudian, pada saat ada kegiatan dari DPT IV Kemenporatanggal 23 April 2014 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Ibu Rita sendiritelah juga menyampaikan keinginan untuk bersatu antara KOI dan KONI.

Yang terakhir, pada saat Ibu Rita mengundang pihak kami, KONImaksud kami. Pada tanggal 14 Mei 2014 di gedung FX kantor KOI, jugadinyatakan keinginannya untuk bersatu antara KOI dan KONI.

Demikian, Yang Mulia, dapat kami sampaikan. Terima kasih.


Ya, silakan, Pihak Terkait.

59. PIHAK TERKAIT: RITA SUBOWO

Terima kasih, Bapak Ketua dan Majelis yang sangat kamimuliakan. Kami mengambil inisiatif untuk beberapa kali mengundangbeliau, semua pengurus KONI. Hanya sayangnya saya katakan sekali lagibahwa ketua umum tidak pernah hadir dan kami sudah di depanPemerintah Menpora mengatakan bahwa kita harus duduk bersama demikejayaan olahraga dan nasib para atlet kita, Pak, itu yang terpenting.Karena itu kita mengambil inisiatif, kita mengundang KONI beberapa kalisaya mengundang. Bahkan sekarang (suara tidak terdengar jelas) dariAsian Games di Incheon, Korea, sekarang ini adalah Wakil Ketua KONI,Pak, dan Pak Suwarno itu kami bekerja sama baik sekali tidak pernahada apa-apa. Saya hampir setiap hari bertemu beliau di sana. Dan beliauadalah Ketua Satlak Prima. Tetapi, pada saat Koni harus mengundangkita sesuai dengan kesepakatan bersama, kita sampai sekarang masih

34

menunggu. Mudah-mudahan sesudah Majelis ini akan diundang, kami,Pak, untuk bermusyawarah. Itu yang pertama.

Yang kedua, Pak. Jelas tahun 1952 itu KOI (Komite OlimpiadeIndonesia) yang menjadi anggota Bapak Otto Mayer pada saat ituDirector General IOC yang menerima, itu yang dijadikan landasanmengapa satu-satunya NOC of Indonesia adalah Komite OlimpiadeIndonesia. Sehingga pada saat lahirnya KONI tahun 1967, kemudianmenjadi satu KONI dan KOI, masih menggunakan lambang komiteolimpiade Indonesia di dunia. Jadi IOC itu anggotanya Bapak mungkin,bukan hanya individu seperti saya, 96 individunya. Tetapi jugainternational federation dan NOC. NOC-nya ada 205, Bapak dan Ibu yangterhormat, anggota IOC, termasuk Indonesia. Karena itu, kami berusahamenerangkan hati-hati karena lambang ring lima IOC hanya bolehdipakai oleh anggotanya.

Kita sudah sepakat sementara ini sesuai dengan Undang-UndangKomite Olimpiade Indonesia yang menjadi anggota. Silakan kalauberhubungan, silakan.

Itu saja yang bisa saya sampaikan di sini dan saya mohon bahwaide musyawarah ini sangat berarti bagi kami karena anggota kita jugasama, tetapi undang-undang harus dihormati, Pak. Dan kita berusahajuga tidak melanggar undang-undang sampai ada ketentuan yang lebihlanjut dari Pemerintah. Terima kasih, Bapak.


Baik, terima kasih. Sekali lagi, seluruh sidang ini sudah selesai (…)


Maaf, izin, yang Mulia. Dari Pihak Prinsipal ingin menyampaikan(…)


Masih ada penjelasan lagi? Ya, enggak apa-apa, terakhir sebelum… tapi jangan ada lagi yang baru lagi ya! Saya tutup sampai terakhir ini,ya.

63. PEMOHON: TONO SURATMAN

Terima kasih. Yang Mulia, terima kasih. Kami menyampaikanbahwa saya pelaku juga di olahraga, saya atlet nasional, dan sayapernah diberikan tugas oleh Ibu Yang Mulia Ibu Rita Subowo sebagaiKomandan Kontingen waktu saya membawa Asian Games dan SeaGames. Dan kami bersama pengurus mengangkat prestasi itu menjadi

35

urutan ke-22, menjadi urutan ke-15 pada Asian Games. Dan pada 2011Sea Games, kami juara umum, dimana kami bekerja sama dengan Ibu.Kami merasakan itu, ya.

Dan, Yang Mulia, hari ini saya belum mendapatkan ID Card untukke Incheon dan itu sudah ada beberapa kali. Perlakuan terhadap sayasebagai Presiden Olahraga Nasional Indonesia, yang saya tahu Ibupernah menjabat sebagai Ketua KONI, saya tidak mendapatkan ID Card.Artinya, saya pribadi, saya tidak diperlakukan sebagai presiden olahraga.Sehingga, bukan karena hubungan kami tidak baik dengan Ibu, sayaadalah seorang prajurit yang loyal. Tetapi saya butuh tertib, butuhaturan, butuh kesetiaan terhadap negara. Bukan kita ke depan hanyakepada negara … ulangi, kepada di … dunia luar, tetapi jadikanlah KONI-KOI itu bagian perangkat pemersatu bangsa. Sehingga, musyawarahnasional yang kita sudah lakukan berulang-ulang kali, semua anggotamenginginkan adalah penyatuan ya dari 2010, 2011, sampai sekarangini.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.


Baik. Terima kasih. Terakhir, Para Pemohon ya, Pemohon, danPemerintah, dan juga Pihak Terkait dapat mengajukan kesimpulan palinglambat hari Kamis, 2 Oktober 2014, pukul 14.00 WIB, langsungdiserahkan kepada Kepaniteraan, tidak ada sidang lagi, ya. Selanjutnya,Saudara-Saudara tinggal menunggu putusan dari Mahkamah.

Demikian sidang ini dan ditutup.

Jakarta, 23 September 2014Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy HeryantoNIP. 19730601 200604 1 004

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.50 WIB

KETUK PALU 3X

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di MahkamahKonstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

Documents

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERKARA …mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_7050_PERKARA...Komite Olahraga Nasional Indonesia ... Yang belakang pengurus