RPJMD NUNUKAN 1

BAB II - 1

RPJM Kabupaten Nunukan 2011 - 2016

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Nunukan merupakan satu dari 14 Kabupaten yang ada di

Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten

Bulungan sesuai dengan UU No. 47 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU

No. 7 tahun 2000. Luas wilayah Kabupaten Nunukan adalah 14.263,68 km², dan

terletak pada posisi 3º15’00” - 4º24’ 55” Lintang Utara - 115º22’30” – 118º44’ 55”

Bujur Timur dengan panjang garis perbatasan langsung dengan Negara tetangga

sepanjang 520.724,43 km.

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang terletak pada garis

perbatasan antara Republik Indonesia dengan Malaysia (Sabah dan Serawak).

Dengan posisi yang strategis tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Nunukan

sebagai cermin dan halaman depan dari berbagai aktivitas perekonomian lintas

batas atau antar negara, sehingga dengan demikian perlu mendapat perhatian

khusus, terutama terhadap penanganan berbagai permasalahan yang timbul yang

terkait dengan eksistensi wilayah perbatasan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

• Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia)

• Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten

Malinau.

• Sebelah Barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia).

Sejak Tahun 2011 secara Administratif Wilayah Kabupaten Nunukan

terbagi dalam 15 wilayah kecamatan yang sebelumnya hanya 9 kecamatan,

dimana 13 kecamatan diantaranya merupakan wilayah yang berbatasan langsung

dengan Negara tetangga Malaysia (Sabah dan Serawak).

BAB II - 2


Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Nunukan

A. Topografi Topografi Kabupaten Nunukan di sebelah utara di dominasi oleh

perbukitan terjal yang merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1500–

3000 meter di atas permukaan laut, sedangkan disebelah selatan bagian tengah

memiliki ketinggian berkisar 500 – 1500 dari permukaan laut. Kemiringan di sudut

lereng perbukitan mencapai lebih dari 30% dan kemiringan untuk daerah dataran

tinggi berkisar 8 – 15%. Untuk daerah perbukitan memiliki kemiringan yang

sangat terjal, yaitu di atas 15% sehingga kemiringan rata-rata berkisar 50%.

1. Tingkat Kemiringan

Kemiringan di wilayah Kabupaten Nunukan sangat bervariasi, yang secara

umum dikategorikan kedalam 6 (enam) kelas kemiringan, yaitu :

• Kemiringan 0-2 % : datar

• Kemiringan 2-8 % : landai

• Kemiringan 8-15 % : agak landai

BAB II - 3


• Kemiringan 15-25 % : agak curam

• Kemiringan 25-40 % : curam

• Kemiringan >40 % : sangat curam

Wilayah Kabupaten Nunukan mempunyai kemiringan tanah dari 0 sampai

lebih dari 40%. Secara umum dapat dikatakan bahwa kemiringan tanah wilayah

Kabupaten Nunukan berkolerasi positif dengan ketinggian. Makin tinggi letak

suatu hamparan maka kemiringannya semakin terjal.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kelas Kemiringan Di Kabupaten Nunukan (Ha)

Kelas Kemiringan (%) Luas Wilayah %

(1) (2) (3)

0-2 474.984 33,30

2-8 86.723 6,08

8-15 126.511 8,87

15-25 125.594 8,81

25-40 110.502 7,75

>40 502.054 35,20

Jumlah 1.426.368 100,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan

Berdasarkan data Tahun 2007 luas kemiringan lahan di Kabupaten

Nunukan meliputi datar (0-2%) seluas 474.984 Ha, landai (2-8%) seluas 86.723

Ha, agak landai (8-15%) seluas 126.511 Ha, agak curam (15-25%) seluas

125.594 Ha, curam (25-40%) seluas 110.502 Ha dan sangat curam (>40%) seluas

502.054 Ha.

2. Kelas Ketinggian

Secara topografi, wilayah daratan Kabupaten Nunukan terdiri atas kawasan

perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian

tengah dan dataran bergelombang dan landai di bagian timur memanjang hingga

ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal disebelah utara merupakan jalur

pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m diatas permukaan laut,

BAB II - 4


sedangkan perbukitan disebelah selatan bagian tengah ketinggiannya berkisar

antara 500 m - 1.500 m di atas permukaan laut. Penyebaran dan luas masing-

masing kelas ketinggian Wilayah Kabupaten Nunukan ini disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 2.2. Penyebaran Dan Luas Masing-Masing Ketinggian Kabupaten Nunukan (Ha)

Ketinggian (m) Luas %

(1) (2) (3)

0 - 100 716.808 50,25

100 - 500 155.112 10,87

500 - 1.000 284.981 19,98

1.000 - 1.500 269.221 18,87

1.500 - 2.000 246 0,02

Jumlah 1.426.368 100,00


B. Tipologi Luas Penggunaan Lahan

Pada tabel selanjutnya terlihat bahwa jenis tanah yang terdapat di wilayah

Kabupaten Nunukan hanya 8 (delapan) jenis, dan yang paling besar luasannya

adalah kombinasi Podsolik/Regosol yaitu sebesar 410.486 atau 28,79 %,

umumnya terdapat di Kecamatan Krayan, Krayan Selatan dan Lumbis.

Kebalikannya, jenis tanah yang paling sedikit, terdapat adalah kombinasi

Alluvial/Gambut, yaitu sebesar 50.898 Ha atau sebesar 3,7 % dari luas wilayah.

Mengingat ketinggian wilayah yang ada jenis tanah alluvial hampir

keseluruhannya terdapat di Kecamatan Nunukan, Sebatik, Sebuku dan

Sembakung. Kombinasi Aluvial/Gambut hanya terdapat di Kecamatan Lumbis

dengan luasan 837 Ha, sedangkan di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan

tidak terdapat sama sekali.

BAB II - 5


Tabel 2.3. Penyebaran Dan Luas Masing-Masing Jenis Tanah Kabupaten Nunukan (Ha)


Keterangan :

Lithosol Tanah mineral yang ketebalannya 20 cm atau kurang. Di bawahnya

terdapat batuan keras yang padu

Alluvial Tanah berasal dari endapan baru dan berlapis-lapis, bahan organik

jumlahnya berubah tidak teratur dengan kedalaman. Hanya terdapat

epipedon ochrik, histik atau sulfurik, kandungan pasir kurang dari 60%

Latosol Tanah dengan kadar liat lebih dari 60%, remah sampai gumpal,

gembur, warna tanah seragam dengan batas-batas horison yang

kabur, solum dalam (lebih dari 150 cm). kejenuhan basa kurang dari

50%,umunya mempunyai epipedon kambrik dan horison kambik

Podsolik Tanah dengan horison penimbunan liat (horison argilik), dan

kejenuhan basa kurang dari 50%, tidak mempunyai horison albik.

Regosol Tanah bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%, hanya

mempunyai horison penciri ochrik, histik atau sulfurik.

Organosol Tanah organik (gambut) yang ketebalannya lebih dari 50 cm

Jenis Tanah Nunukan Sebatik Sebuku Sembakung Lumbis Krayan Krayan Selatan

Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Latosol 834 595 47.357 19.700 28.628 13.102 39.023 149.239

Podsolik 28.700 14.023 87.574 4.646 49.018 23.453 4.916 212.330

Podsolik/Latosol 35.016 4.802 38.063 1.206 2.481 25.980 23.294 130.842

Podsolik/Regosol 14.697 0 68.496 0 97.661 121.219 108.413 410.486

Lithosol 0 289 12.002 0 184.128 0 0 196.419

Organosol 18.608 0 32.481 113.530 1.797 0 0 166.416

Alluvial/Gambut 3.108 3.397 16.274 27.282 837 0 0 50.898

Alluvial 58.714 1.555 13.243 39.226 0 0 0 112.738

Jumlah 159.677 24.661 315.490 205.590 364.550 183.754 175.646 1.429.368

BAB II - 6


C. Penggunaan lahan

Lahan merupakan wilayah permukaan tanah beserta vegetasi yang ada

diatasnya, lahan kering pada Kabupaten Nunukan saat ini sebagaimana pada

tabel 1.1. Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.263,68 Km2 atau 7,06%

dari total luas Provinsi Kalimantan Timur dan wilayah lautan sejauh 4 mil laut dari

garis pantai terluar ke arah laut seluas 1.408,758 km2. Penggunaan lahan di

Kabupaten Nunukan didominasi oleh wilayah hutan, selain terdapat juga lahan

persawahan dan lahan non sawah. Luas kawasan hutan di Kabupaten Nunukan

terdiri dari hutan lindung dengan luas lahan 167.428 hektar, taman Nasional

“Kayan Mentarang” seluas 356.819 hektar, kawasan hutan 431.207 hektar,

kawasan Budidaya Non Kehutanan 470.914 hektar.

Tabel 2.4. Luas Penggunaan Lahan Kawasan Hutan (Ha) Luas Lahan

(1) (2)

Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) 470.914

Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) 431.207

Hutan Lindung (HL) 167.428

Taman Nasional “Kayan Mentarang”

(TNKM)

356.819

Jumlah 1.426.368


Grafik. 2.1. Luas Penggunaan Lahan Kawasan Hutan tahun 2009

BAB II - 7


D. Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan memiliki luas wilayah 14.263,68 Km2 merupakan

Kabupaten kaya akan potensi sumber daya alam. Sebagai daerah yang memiliki

berbagai potensi sumber daya alam, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Nunukan tidaklah mungkin dilepaskan dari upaya pendayagunaan sumber daya

alam tersebut, terutama bagi peningkatan pembangunan perekonomian daerah.

Tersedianya berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan,

lahan dan mineral di daerah ini menyebabkan usaha/kegiatan di bidang

kehutanan, perkebunan pertanian dan pertambangan menjadi sektor unggulan

dalam menunjang perekonomian daerah, namun demikian pendayagunaan

potensi sumber daya alam yang kurang memperhatikan batas kemampuan daya

dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, maka baik secara langsung

maupun tidak langsung pendayagunaan sumber daya tersebut akan menimbulkan

ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan

pembangunan itu sendiri sebagai akibat menurunnya kualitas lingkungan hidup

yang ada.

Berbagai upaya ditempuh untuk mencegah dan mengurangi laju penurunan

kualitas lingkungan tersebut, namun sejauh ini dipandang masih belum cukup

mampu dalam mengimbangi laju penurunan kualitas lingkungan yang terjadi.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi serta berbagai kendala dan

keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan penanganan permasalahan

lingkungan tersebut belum mencapai hasil yang optimal.

Berkaitan hal ini upaya pengelolaan lingkungan haruslah dilakukan sebagai

upaya bersama dari semua pihak yang terkait yang menuntut tanggung jawab,

keterbukaan dan peran semua unsur pemerintah, dunia usaha serta masyarakat

yang dilandasi oleh kesadaran penuh untuk terus memelihara dan meningkatkan

kualitas lingkungan guna menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan yang

merupakan kepentingan rakyat oleh karenanya lingkungan hidup harus dikelola

dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras dan

seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa

kini dan generasi masa datang.

BAB II - 8


Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang

diamanatkan Undang-undang 23 Tahun 1997 walaupun tidak secara implisit

menyebutkan bahwa otonomi daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup

Undang-undang tersebut telah mencerminkan azas desentralisasi dan azas

dekosentrasi khususnya dalam hal keterpaduan program pengelolaan lingkungan

hidup. Namun menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana kita dapat

menjawab dan memberikan suatu kebutuhan paling mendasar guna mewujudkan

dan mengimplementasikan keterpaduan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- Banjir Permasalahan banjir merupakan isu lingkungan yang terjadi setiap tahun di

Kabupaten Nunukan. Terutama pada saat musim hujan. Di Kabupaten Nunukan,

kondisi yang sangat mengkhawatirkan adalah fenomena frekuensi kejadian banjir.

Kecamatan Sembakung bukan hal baru lagi hampir tiap tahun Kecamatan

Sembakung terkena banjir. Pada akhir bulan maret 2011 mengalami banjir,

dengan ketinggian air mencapai 2,5 hingga 3 meter dari permukaan air sungai

sembakung yang hulunya berada di sungai Padiangan Keningau Malaysia.

Kerusakan yang dialami oleh 18 (Delapan Belas) desa di buat dalam 3 (tiga)

kategori atau tingkatan, sesuai sumber data pihak kecamatan yaitu Sangat parah ,

terdiri dari 6 (Enam) desa yaitu Jumlah Rumah: 856 unit, Jumlah KK: 1215, Jumlah

SAB: 1013 Parah, terdiri dari 7 (Tujuh) desa yaitu Jumlah Rumah: 309 unit,

Jumlah KK: 580, Jumlah SAB: 500 Sedang, terdiri dari 5 (Lima) desa yaitu Jumlah

Rumah: 221 unit, Jumlah KK: 378, Jumlah SAB: 250. Berdasarkan dari laporan

dari Sanitarian Puskesmas Atap bencana banjir di Kecamatan Sembakung tidak

sampai menimbulkan korban jiwa. Tetapi dampak dan kerugian yang dialami

akibat bencana banjir ini adalah

1. Masalah penyakit-penyakit yang telah di tangani oleh Puskesmas selama

banjir yaitu :

a. Ispa akut (1303) : 138 kasus

b. Rematik (21) : 76 kasus

c. Gastritis (2201) : 26 kasus

d. Penyakit kulit alergi (2002) : 18 kasus

BAB II - 9


e. Penyakit kulit infeksi (2001) : 17 kasus

f. Ispa (1302) : 14 kasus

g. Gangguan saraf lainnya (0902) : 13 kasus

h. Hipertensi (12) : 12 kasus

i. Ruda paksa/kecelakaan (1901) : 12 kasus

j. Diare (0102) : 5 kasus

2. Merusak lahan sawah dan kebun warga 18 (Delapan Belas) desa di

kecamatan sembakung, sesuai sumber data statistik pertanian yaitu :

a. Lahan padi / lahan siap panen 418 Ha

b. Padi sawah tanam baru 71 Ha

c. Tanaman Palawija 32 Ha

d. Ternak Sapi, Kambing, Babi dan Unggas belum terdata

Faktor-faktor penyebab banjir di Kabupaten Nunukan antara lain:

1. Curah hujan yang tinggi dan intensitas hujan tinggi.

2. Karakteristik Topografi wilayah

3. Dimensi sungai belum mampu menampung debit banjir

4. Penyempitan dan pendangkalan akibat sampah dan sedimentasi

5. Pengaturan tata air sungai/ drainase belum maksimal

6. Pemanfaatan tata guna lahan/ perubahan tata guna lahan memperkecil daerah

resapan air

7. Kegiatan ulah manusia seperti perambahan hutan, pemotongan bukit dan

kegiatan pertambangan, pemukiman di bantaran sungai.

8. Pengaruh gelombang pasang

9. Penanganan banjir yang terhambat karena masalah sosial dan kendala teknis

10. Sarana pengendali banjir eksisting belum optimal

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam

penanganan banjir secara terpadu melalui metose struktur dan metode non

struktur adalah :

1. Penanaman pohon di bantaran sungai- sungai secara berkelanjutan

2. Relokasi perumahan penduduk ke daerah yang lebih tinggi

BAB II - 10


- Konflik Gajah Kalimantan Kabupaten Nunukan merupakan satu-satunya kabupaten yang berada di

Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki habitat bagi satwa gajah, yang lebih

dikenal dengan nama Gajah Kerdil Kalimantan (Borneo Pygmi Elephant) dengan

nama latin Elephas maximus borneensis. Menurut sejarahnya, gajah di kalimantan

tercatat sejak 1930-an dari perkumpulan Hindia Belanda dan menurut beberapa

versi merupakan gajah yang didatangkan dari luar Kalimantan. Dari berbagai

manuskrip tentang asal usul gajah yang masih dipertahankan adalah hasil analisis

DNA gajah sabah, diketahui bahwa sekitar 300.000 tahun yang lalu gajah

Kalimantan terisolasi dari populasi gajah lainnya di daratan Asia lainnya. Dan dari

hasil analisa tes DNA bahwa gajah Kalimantan berbeda dengan subspesies gajah

di Sumatra dan daratan Asia lainnya, artinya gajah Kalimantan adalah binatang

pribumi.

Konflik gajah dengan manusia di Kecamatan Sebuku, Kabupaten

Nunukan sudah terjadi sejak tahun 2005, hal ini disebabkan oleh berubahanya

atau hilangnya habitat gajah Kalimantan menjadi perkebunan kelapa sawit,

pertambangan atau HPH. Seiring semakin terdesaknya kehidupan gajah akibat

konversi lahan menyebabkan terjadinya benturan kepentingan berupa konflik

antara manusia dengan gajah.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Membentuk satuan tugas pengusir gajah di Kecamatan Sebuku yang terdiri

dari perwakilan desa-desa yang terkena konflik

2. Pengalokasian lahan/tata ruang bagi gajah

3. Penyadartahuan masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan menangani

prilaku gajah yang bekerjasama dengan WWF dan BKSDA Kaltim.

4. Melakukan studi habitat dan prilaku gajah yang bekerjasama dengan Fakultas

Kehutanan Universitas Mulawarman

2.1.2 Aspek Demografi Penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2010 meningkat menjadi

140.842 jiwa dengan perincian 75.247 jiwa penduduk laki-laki (53,43 %) dan

65.595 jiwa penduduk perempuan (46,57%) dibandingkan dengan jumlah

penduduk pada tahun 2009 sebanyak 132.542 jiwa dan laju pertumbuhan

BAB II - 11


penduduk dalam periode 2009 – 2010 mencapai 6,26 %. Adapun pertumbuhan

penduduk Kabupaten Nunukan dari tahun 2000 - 2010 tergambar pada grafik 2.1 :

Grafik 2.2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2000 - 2010

Jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2010 adalah 140.842

jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 9,87 jiwa per km². Pertumbuhan

penduduk yang terjadi juga merupakan dampak keberhasilan pembangunan yang

terjadi di Kabupaten Nunukan sehingga menarik minat pendatang baru untuk

tinggal di kabupaten ini.

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin

lengkapnya berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, kemudian

dibukanya lapangan kerja di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan

industri pengolahan kayu serta sektor jasa.

Kepadatan penduduk pada setiap Kecamatan menggambarkan pola

persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran

penduduk Kabupaten Nunukan menurut luas wilayah terlihat belum merata,

sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk antar kecamatan.

Dari Lima Belas kecamatan yang ada terlihat bahwa Kecamatan Sebatik

memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 211,20 jiwa/km2 diikuti oleh

Kecamatan Nunukan Selatan dengan kepadatan 85,23 jiwa/km2. Sedangkan

kepadatan penduduk Kabupaten Nunukan secara keseluruhan adalah 9,87

jiwa/km2.

BAB II - 12


Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terlihat bahwa

pada tahun 2010 jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Nunukan masih lebih

banyak dibanding perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin 114,71 artinya

pada setiap 100 orang perempuan terdapat 114 orang laki-laki.

Tabel 2.5. Jumlah desa, luas dan jumlah penduduk

No Kecamatan Jml Kelurahan

/Desa Luas (Km²)

Jumlah Penduduk

Kepadatan (Jiwa/Km²)

1. Nunukan 4 Kelurahan/5 Desa 1.421,98 53.646 37,72

2. Nunukan Selatan 4 Kelurahan 174,79 14.899 85,23

3. Sebatik 12 desa 104,42 22.054 211,20

4. Sebatik Barat 7 Desa 142,19 10.400 73,14

5. Sebuku 22 Desa 3.124,90 12.238 3,91

6. Lumbis 77 Desa 3.645,50 9.906 2,71

7. Sembakung 20 Desa 2.055,90 8.153 3,96

8. Krayan 65 Desa 1.837,54 7.245 3,94

9. Krayan Selatan 24 Desa 1.765,46 2.256 1,27

J u m l a h : 8 Kelurahan 232 Desa

14.263,68 140.842 9,87

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi di samping dapat berdampak pada peningkatan

pendapatan, pada akhimya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah.

Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan

semakin besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli

Daerah (PAD), sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam

menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Nunukan per tahun dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

BAB II - 13


Grafik 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nunukan

Tahun 2000-2009 (persen)

Secara umum terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Nunukan

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan

PDRB dengan migas tumbuh 34,16 persen dan tanpa migas 17,66 persen pada

tahun 2001, kemudian pada tahun 2002 tumbuh sebesar 9,39 persen dengan

migas dan 10,07 tanpa migas dan pertumbuhannya melambat yaitu sebesar 5,97

persen dengan migas dan 6,82 tanpa migas pada tahun 2003. Pada tahun 2004

kembali menguat sebesar 9,19 persen dengan migas dan 13,02 tanpa migas.

Sementara pada tahun 2005, pertumbuhan sedikit lebih cepat daripada tahun

sebelumnya yaitu mencapai 9,56 persen dengan migas dan 16,85 tanpa migas,

kemudian pada tahun 2006 pertumbuhan kembali melambat, tercatat hanya

sebesar 1,30 persen dengan migas dan 7,29 tanpa migas. Pelambatan ini terjadi

karena ekspor yang selama dua tahun sebelumnya tumbuh sangat pesat, pada

tahun 2006 justru menurun hampir tiga persen. Sementara di sisi lain, impor yang

menjadi pengurang dalam penghitungan PDRB justru meningkat sangat besar.

Dan pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan kembali

menguat sedikit 3,77 persen dengan migas dan 17,12 tanpa migas. Penguatan

laju pertumbuhan ini dipicu dari meningkatnya produksi tambang non migas yaitu

batu bara dan adanya industri CPO yang baru, sehingga nilai ekspor bertambah.

Dan penguatan masih terus berlanjut sampai tahun 2008 yang tercatat sebesar

BAB II - 14


4,08 persen dengan migas dan 14,43 tanpa migas. Tahun 2009 laju pertumbuhan

sedikit melambat menjadi sekitar 3,58 persen dengan migas dan 5,21 tanpa

migas.

Tabel 2.6. Pendapatan Domestik Regional Bruto Kab. Nununkan Lapangan usaha 2008 2009 2010

(1) (2) (3) (4)

1. Pertanian 22,55 25,83 24,84

2. Pertambangan dan penggalian 53,70 46,77 46,48

3. Industri pengolahan 0,29 0,46 0,73

4. Listrik, gas dan air minum 0,40 0,45 0,44

5. Bangunan 4,22 4,54 4,91

6. Perdagangan, hotel dan restoran 10,58 11,54 11,08

8.Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

0,12 0,14 0,149

9. Jasa-jasa 6,33 8,25 9,29

Produk domestik regional bruto 100,000 100,000 100,000

Pertumbuhan ekonomi secara makro diartikan sebagai perkembangan kegiatan

usaha dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa yang

dihasilkan oleh masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah

dapat diketahui melalui angka PDRB, untuk menghilangkan pengaruh fluktuasi

harga dalam penghitungan maka yang digunakan adalah atas dasar harga

konstan. Tahun 2009 PDRB dengan migas atas dasar harga konstan Kabupaten

Nunukan mencapai 1,344 triliun rupiah, meningkat sebesar 3,58 persen. Jika kita

melihat kondisi tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada

tahun 2008 lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 mencapai 4,08 persen

sedangkan tahun 2007 sebesar 3,77 persen. Turunnya laju pertumbuhan ekonomi

ini terkait semakin berkurangnya tingkat produksi subsektor kehutanan dan

semakin berkurangnya tingkat produksi minyak mentah Kabupaten Nunukan.

Ditambah lagi faktor turunnya harga minyak mentah yang cukup tajam di tahun

2009.

BAB II - 15


Grafik. 2.4. Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Tahun 2000-2009 (Miliar Rupiah)

Secara keseluruhan, sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten

Nunukan selain sektor kehutanan, minyak dan gas bumi mengalami pertumbuhan

yang positif. Bila diurutkan menurut sektor ekonomi dari yang mengalami

pertumbuhan ekonomi tertinggi sampai yang terendah, maka pertumbuhan

tertinggi dihasilkan oleh sektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan

26,94 persen, hal ini diakibatkan semakin bertambahnya kapasitas industri

pengolahan minyak kelapa sawit (CPO) di Kabupaten Nunukan sehingga

mendongkrak pertumbuhan sektor industri pengolahan. Berikutnya, Sektor

keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan

komunikasi serta sektor jasa-jasa memiliki tingkat pertumbuhan yang hampir sama

yaitu sekitar 11 persen.

Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan mengalami

pertumbuhan sebesar 11,92 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi

mengalami pertumbuhan sebesar 11,86 persen. Sedangkan sektor jasa-jasa

mengalami pertumbuhan sebesar 11,76.

Sektor ekonomi yang tingkat pertumbuhannya menempati urutan kelima

adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan tingkat pertumbuhan

sebesar 8,86 persen. Dibawahnya Sektor Listrik, Gas dan Air Minum tumbuh 8,43

persen. Selanjutnya adalah sektor Bangunan meningkat sebesar 7,33 persen.

Sektor yang mengalami tingkat pertumbuhan paling rendah sektor pertanian yang

BAB II - 16


merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja pada Tahun 2009 ini

mengalami pertumbuhan yang cukup kecil yaitu sebesar 0,63 persen. Namun

demikian sektor pertanian tahun ini tingkat pertumbuhannya terhitung lebih baik

dibandingkan tingkat pertumbuhan tahun 2008 yang nilainya negatif 0,41 persen.

Tabel. 2.7. Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Pendapatan Perkapita Dengan Migas dan

Tanpa Migas

2007 2008 2009 2010

Migas Tanpa Migas

Migas Tanpa Migas

Migas Tanpa Migas

Migas Tanpa Migas

Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,09 14,44 3,45 5,05 3,45 5,05 5,53 7.89

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

2.570.817 1.647.866 3.173.385 2.359.783 3.318.636 2.779.193 3.844.757 3.361.987

PDRB Atas Dasar Harga Konstan

1.247.029 992.103 1.301.905 1.139.297 1.353.082 1.208.692 1.429.311 1.303.929

Pendapatan Perkapita

18.964 .000,- 22.371.000,- 21,700.000,- 21,700.000,-

Meskipun kontribusi subsektor minyak dan gas secara nominal cukup

dominan terhadap PDRB Kabupaten Nunukan, namun pertumbuhan ekonomi

dengan migas justru lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan

ekonomi tanpa migas. Pertumbuhan ekonomi dengan migas tercatat sebesar 3,58

persen sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas mencapai 5,21 persen.

Selisihnya hanya sekitar 1,63 persen.

Yang menjadi fenomena menarik adalah, dominasi kontribusi subsektor

minyak dan gas bumi tahun 2009 tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, hal ini

disebabkan karena kontribusi subsektor minyak dan gas bumi tahun ini lebih kecil

bila dibandingkan kontribusi dari subsektor pertambangan tanpa migas yang tahun

ini mencapai 1 Triliun lebih atau sekitar 32 persen dari nilai total PDRB Kabupaten

BAB II - 17


Nunukan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor non migas memiliki prospek

yang cerah bagi perkembangan perekonomian daerah, bahkan bukan tidak

mungkin pada masa yang akan datang sektor non migas dapat menopang

perekonomian daerah menggantikan peranan sektor migas, mengingat sektor

migas merupakan sektor yang potensi ekonominya terbatas serta tidak dapat

diperbaharui. Kondisi seperti inilah yang menjadi harapan bagi daerah baru yang

sedang berkembang seperti Kabupaten Nunukan sekarang ini. Sehingga

Pemerintah Kabupaten Nunukan perlu lebih memperhatikan pembangunan

ekonomi sektor-sektor di luar sektor migas. Misalnya pada subsektor perkebunan,

sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan lain-lain

yang memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi.

Penyebab lebih rendahnya pertumbuhan dengan migas di samping karena

memang sektor non migas mengalami pertumbuhan yang pesat, juga karena

pertumbuhan subsektor minyak dan gas bumi negatif yang disebabkan produksi

minyak mentah semakin turun. Pertumbuhan subsektor ini pada tahun 2009

mencapai negatif 7,76 persen.

2.2.1. Kondisi Kemiskinan Daerah

A. Bidang Ketenagakerjaan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nunukan sejak tahun 2007 hingga

tahun 2009 mengalami penurunan dimana pada tahun 2007 dengan 24.600 Jiwa,

mengalami penurunan menjadi19.680 jiwa pada tahun 2008. Pada tahun 2009

penduduk miskin di Kabupaten Nunukan kembali mengalami penurunan menjadi

18.850 jiwa.

BAB II - 18


Grafik. 2.5. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan

Di Kabupaten Nunukan Tahun 2007 - 2010

Sumber data : Kaltim Dalam Angka 2010 Jumlah penduduk miskin

Tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Nunukan masih berada dibawah rata-

rata nasional Jika di lihat dari perkembangan jumlah penduduk miskin di

Kabupaten Nunukan secara keseluruhan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun

2009 cenderung menurun dan jika dilihat garis kemiskinan nasional, Kabupaten

Nunukan masih berada dibawah rata-rata.

Namun jika berdasarkan standar provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten

Nunukan masih berada di atas rata-rata garis kemiskinan bersama 10 (sepuluh)

kabupaten lain yang ada di Provinsi Kaltim. Jumlah Penduduk miskin Kabupaten

Nunukan adalah sebanyak 18.850 jiwa atau 13.47% dari jumlah penduduk.

BAB II - 19


Grafik. 2.6. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Rata-rata

Provinsi dan Nasional Tahun 2009

Sumber data : Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2010

Kabupaten/Kota

Provinsi

Nasional

Dari perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di

Kabupaten Nunukan dari tahun 2007 – 2009 menunjukkan penurunan meskipun

masih berada diatas standar propinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan

kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah

menunjukkan keberhasilan.

• Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan (P2)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase

jumlah penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat

kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu

memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga harus bisa

mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P 1) dan

keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index- P 2) yang merupakan indikator

BAB II - 20


turunan garis kemiskinan yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke (FGT,

1984).

Indeks kedalaman kemiskinan (P 1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan

pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin

tinggi nilai indeks ini semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk

miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan Indeks Kedaman Kemiskinan di

Kabupaten Nunukan mengalami penurunan dari 3.49% pada tahun 2008 menjadi

2.73% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi

2,17%.

Poverty Severity Index (P 2) sampai batas tertentu dapat memberikan gambaran

mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin dapat juga

digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Berdasarkan Indeks

keparahan kemiskinan, Kabupaten Nunukan mengalami penurunan dari 1.04%

pada tahun 2008 menjadi 0.81% pada tahun 2009 dan mengalami penurunan

menjadi 0,57%.

Dari kedua indicator tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan

mengalami penurunan pada tahun 2010.

Grafik.2.7. Perkembangan indikator indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan

kemiskinan di Kabupaten Nunukan

Sumber Data : BPS Nunukan

BAB II - 21


Dari grafik diatas menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan

keparahan kemiskinan sejak tahun 2007 hingga tahun 2010 mengalami

penurunan. Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan dan

keputusan yang tepat dalam menentukan program dan kegiatan dalam

pengentasan kemiskinan sehingga ketimpangan antar penduduk miskin semakin

berkurang . Namun demikian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

harus tetap ditingkatkan mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten

Nunukan cukup tinggi.

Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Nunukan masih berada diatas

rata-rata kedalaman kemiskinan Propinsi dan Nasional sejak tahun 2006 hingga

tahun 2010. Hal ini menjelaskan bahwa kesenjangan pengeluaran masing-masing

penduduk miskin di Kabupaten Nunukan masih lebih tinggi dibandingkan dengan

tingkat Propinsi maupun Nasional.

Grafik .2.8. Perbandingan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Nunukan

terhadap rata-rata propinsi dan Nasional


BAB II - 22


Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Nunukan masih berada diatas rata-

rata tingkat keparahan kemiskinan Propinsi dan Nasional sejak tahun 2006 hingga

tahun 2010. Hal ini menjelaskan bahwa ketimpangan pengeluaran masing-

masing penduduk miskin di Kabupaten Nunukan masih lebih tinggi dibandingkan

dengan tingkat Propinsi maupun Nasional dan perlu perbaikan dalam mengambil

kebijakan dan keputusan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi lebih efektif .

Grafik .2.9. Perbandingan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Nunukan

terhadap rata-rata propinsi dan Nasional

- Bidang Ketenagakerjaan Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi sangat mempengaruhi

pertumbuhan angkatan kerja. Semakin bertambahnya penduduk usia kerja akan

berpengaruh pada pertambahan jumlah angkatan kerja, baik sebagai pekerja

maupun pencari kerja. Peningkatan tersebut jika tidak diimbangi dengan pasar

kerja yang besar maka akan menimbulkan dampak kerawanan sosial dengan

banyaknya pengangguran.

- Analisis Perkembangan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nunukan mengalami

fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2006 TPT di Kabupaten Nunukan mencapai

BAB II - 23


19,13%, turun menjadi 5,31%pada tahun 2007. TPT tahun 2008 kembali

meningkat menjadi 7,53 dan turun pada tahun 2009 menjadi 5,94. Pada tahun

2010 Tingkat Pengangguran Terbuka kembali naik mencapai 7,67%.

Hal ini menggambarkan bahwa jumlah/ kapasitas lapangan kerja tidak berimbang

dengan pencari kerja sehingga daya serap penduduk pencari kerja masih kurang.

Grafik .2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Nunukan

Tahun 2006 – 2010

Sumber Data : BPS Kab. Nunukan - Analisis Relativitas

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nunukan sejak tahun 2006 –

2010 berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2006 Pengangguran

terbuka Kabupaten Nunukan lebih tinggi dari target Propinsi (11,9%) dan

Nasional (13,4%) yaitu 19,13%. Namun sejak tahun 2007 hingga tahun 2010

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nunukan mengalami penurunan

yang cukup signifikan yaitu 7,67% pada tahun 2010. Dalam kurun waktu tersebut

tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Nunukan berada dibawah target yang

ditetapkan oleh Propinsi kalimantan Timur dan tingkat Nasional.

BAB II - 24


Grafik .2.11. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nunukan

dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Sumber Data : BPS Kabupaten Nunukan

Melihat perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di

Kabupaten Nunukan yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya menggambarkan

bahwa pasar kerja yang tersedia tidak berimbang dengan pencari kerja yang ada.

Peningkatan produktifitas tenaga kerja (Sumber Daya Manusia) harus menjadi

perhatian penting mengingat persaingan dalam dunia kerja setiap tahunnya

semakin tinggi. Peningkatan SDM yang dilaksanakan tidak akan bermanfaat

secara maksimal jika tidak diimbangi dengan penyediaan pasar kerja. Untuk itu

Peningkatan Produktifitas dan penyediaan pasar harus dilakukan secara

seimbang sehingga tingkat pengangguran dapat diturunkan.

1. Analisis Relevansi dan Efektifitas

- Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Berikut ini analisis relevansi jumlah penduduk miskin Kabupaten Nunukan dengan

Propinsi Kalimantan Timur :

BAB II - 25


Grafik .2.12. Analisis relevansi Jumlah penduduk miskin Kabupaten Nunukan dan

Propinsi Kalimantan Timur


Perkembangan jumlah penduduk miskin di tingkat propinsi sejak tahun 2006 s/d

2009 mengalami penurunan hingga 239.200 jiwa, namun menngalami

peningkatan pada tahun 2010 menjadi 243.000 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk

miskin Kabupaten Nunukan mengalami penurunan dari tahun 2006 yang

mencapai 24.600 jiwa hingga mencapai 17.700 jiwa pada tahun 2010. Hal ini

menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Nunukan

tidak searah dengan Pemerintah Propinsi.

Grafik diatas juga menunjukkan pembangunan di Kabupaten Nunukan cukup

dalam menurunkan jumlah penduduk miskin.

Berikut ini analisis relevansi tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nunukan dan

Pemerintah Propinsi :

BAB II - 26


Grafik .2.13.

Analisis Tingkat Kemiskinan Pemeintah Kabupaten dan Propinsi


Grafik diatas menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Nunukan

mengalami penurunan dari 20,02% pada tahun 2007 menjadi 12,45% pada tahun

2010. Di tingkat Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur tingkat kemiskinan

mengalami penurunan dari 11,04% pada tahun 2007 menjadi 7,66% pada tahun

2010. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di

Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur cukup relevan.

Selain itu perkembangan tingkat kemiskinan di tingkat Kabupaten Nunukan yang

mengalami penurunan menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan

cukup efektif dalam menekan tingkat kemiskinan.

- Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Berikut ini grafik analisis Indeks Keparahan dan Kedalaman Kabupaten Nunukan

dan Propinsi Kalimantan Timur :

BAB II - 27


Grafik.2.14. Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kabupaten Nunukan dan



Grafik diatas menggambarkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di

Kabupaten Nunukan mengalami penurunan dari 4,87% pada tahun 2007 menjadi

2,17% pada tahun 2010. Di tingkat Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur indeks

kedalaman kemiskinan mengalami penurunan dari 1,81% pada tahun 2007

menjadi 1,51% pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan

tingkat kemiskinan di Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Propinsi Kalimantan

Timur cukup relevan.

Selain itu perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di tingkat Kabupaten

Nunukan yang mengalami penurunan menunjukkan bahwa pembangunan yang

dilaksanakan cukup efektif.

Berikut ini grafik analisis Indeks Keparahan dan Kedalaman Kabupaten Nunukan


BAB II - 28


Grafik.2.15. Analisis Relevansi Indeks keparahan Kabupaten Nunukan dan



Grafik diatas menggambarkan bahwa indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten

Nunukan mengalami penurunan dari 1,55% pada tahun 2007 menjadi 0,57% pada

tahun 2010. Di tingkat Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur indeks keparahan

kemiskinan mengalami fluktuatif dari 1,81% pada tahun 2007 menurun pada tahun

2008 mencapai 0,395 dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 0,43% pada tahun

2010. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan di

Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur kurang relevan.

Selain itu perkembangan indeks keparahan kemiskinan di tingkat Kabupaten

Nunukan yang mengalami penurunan menunjukkan bahwa pembangunan yang

dilaksanakan cukup efektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

- Tingkat Pengangguran Terbuka Berikut ini grafik analisis Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nunukan


BAB II - 29


Grafik.2.16. Analisis Relevansi dan efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten Nunukan dan Propinsi Kalimantan Timur


Grafik diatas menggambarkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten

Nunukan mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya seperti terlihat

pada grafik diatas. Di tingkat Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Tingkat

Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 13,4% pada tahun 2007

menjadi 11,1% pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan

tingkat kemiskinan di Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Propinsi Kalimantan

Timur kurang relevan.

Selain itu perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di tingkat Kabupaten

Nunukan yang mengalami kenaikan dan penurunan menunjukkan bahwa

pembangunan yang dilaksanakan kurang efektif dalam membuka kesempatan

kerja .

A. Bidang Kesehatan Salah satu ukuran yang seringkali digunakan untuk menilai keberhasilan

pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah adalah kesehatan

masyarakat. Berbagai indikator dapat digunakan untuk menilai kepedulian

pemerintah daerah dalam peningkatan kesehatan masyarakat.

BAB II - 30


1. Perkembangan antar waktu dan antar wilayah

a. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Indikator ini menggambarkan rata-rata jumlah kematian bayi pada setiap

1.000 kelahiran hidup. Semakin rendah angka kematian bayi per 1.000

kelahiran hidup menunjukkan adanya peningkatan kesehatan bayi dan

sebaliknya semakin sedikit angka kematian bayi per 1.000 kelahiran,

menunjukkan adanya penurunan terhadap kesehatan bayi.

Perkembangan angka kematian bayi dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik.2.17.

Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Tahun 2006 – 2010

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab.Nunukan

Dari tabel tersebut menunjukkan rata-rata angka kematian bayi per 1.000

kelahiran hidup mengalami trend yang fluktuatif dari tahun ke tahun, yaitu

pada tahun 2006 sejumlah 40 bayi, menurun menjadi 2,74 pada tahun 2007,

selanjutnya naik menjadi 19,06 pada tahun 2008, dan menurun menjadi 10,03

pada tahun 2009 akan tetapi meningkat pada tahun 2010 mencapai 13,57 per

1.000 kelahiran hidup. Capaian kinerja yang diperoleh dan terealisasikan

setiap tahunnya masih berada dibawah dari target yang ditetapkan dalam

RPJMD yaitu 40 per 1.000 Kelahiran hidup.

BAB II - 31


Perkembangan Angka Kematian Bayi per Kecamatan dapat dilihat dari

grafik sebagai berikut :

Grafik.2.18. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) tingak Kecamatan dengan

Target Kabupaten dan Propinsi Tahun 2010


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari 9 (sembilan) Kecamatan hanya

satu Kecamatan yang tidak melampaui taget Kabupaten yaitu Kecamatan

Sembakung dimana Angka Kematian Bayi mencapai 43,01 per kelahiran

Hidup lebih tinggi dibandingkan target kabupaten yaitu 40 per KH. Selain

itu, terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang masih berada diatas target Propinsi

yaitu Kecamatan Sembakung (43,01per 1.000 KH), Kecamatan Krayan

(34,48 per 1.000 KH) dan Kecamatan Nunukan Selatan (27,91 per 1.000

KH).

b. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Indikator ini menggambarkan rata-rata jumlah kematian ibu pada setiap

100.000 kelahiran hidup.

Semakin rendah angka kematian ibu per 1.000 kelahiran hidup

menunjukkan adanya peningkatan kesehatan ibu dan sebaliknya semakin

BAB II - 32


sedikit angka kematian ibu per 1.000 kelahiran, menunjukkan adanya

penurunan terhadap kesehatan ibu melahirkan

Perkembangan Angka kematian Ibu (Maternal) per 100.000 kelahiran hidup

dari tahun 2006 s.d. 2009 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik.2.19. Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

Tahun 2006 – 2010


Berdasarkan RPJMD kabupaten Nunukan target kinerja angka kematian

Ibu (maternal) per 100.000 kelahiran hidup dari tahun 2006 s.d. 2010

ditetapkan menurun dari tahun ke tahun yaitu dari 160,97 menurun menjadi

160 pada tahun 2007, selanjutnya diharapkan menurun sejumlah 145 ibu

dari tahun ke tahun s.d. akhir tahun 2010.

Dari tabel tersebut menunjukkan angka kematian Ibu (maternal) per

100.000 kelahiran hidup menunjukkan trend yang fluktuatif, yaitu pada

tahun 2006 sebesar 160,97 menurun menjadi 156,80 pada tahun 2007,

menurun lagi menjadi 86,88 pada tahun 2008, dan selanjutnya meningkat

menjadi 161,76.pada tahun 2009 dan kembali turun menjadi 64,64 pada

tahun 2010.

BAB II - 33


Cakupan Angka kematian Ibu Melahirkan Tingkat Kabupaten ini pada

tahun 2010 lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan

pada tahun 2010 yaitu 145 per 100.000 Kelahiran Hidup.

c. Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah balita yang memiliki

status gizi kurang yang pengukurannya didasarkan pada jumlah balita

dengan status gizi kurang dibagi dengan total jumlah balita yang ada.

Semakin rendah cakupan balita gizi kurang menggambarkan adanya

peningkatan kesehatan balita dan sebaliknya semakin tinggi cakupan

balita dengan gizi kurang menunjukkan adanya penurunan kesehatan

terhadap balita.

Perkembangan cakupan balita gizi kurang dari tahun 2007 s.d. tahun

2009 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik.2.20.

Perkembangan Cakupan Balita Gizi kurang Tahun 2006 – 2010


Realisasi perkembangan cakupan balita gizi kurang dari tahun 2006

s.d. 2009 menunujukkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2006 angka

balita gizi buruk adalah sebesar 38% menurun menjadi 0,38% pada

tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2008 juga mengalami penurunan

BAB II - 34


menjadi 0,08 %, namun pada tahun 2009 mengalami peningkatan

menjadi 1,74% dan pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi

2,83%.

Grafik.2.21.

Perbandingan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi Menurut Kecamatan, Kabupaten/Kota, Rata-rata Provinsi Tahun 2009


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa hanya Kecamatan Krayan

Selatan (24,03 %) yang capaian Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

berada diatas target yang ditargetkan tingkat kabupaten (15%) dan

Prropinsi (17,5%). Hal ini terjadi mengingat kecamatan Krayan selatan

merupakan kecamatan yang terisolasi dan tingkat kesadaran

masyarakatnya masih rendah. Untuk mencapai kecamatan tersebut

hanya dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat perintis melalui

Kecamatan Krayan dilanjutkan dengan transportasi darat selama ± 12

jam.

2.2.2 Relevansi dan Efektivitas Program Analisis Relevansi digunakan untuk menilai sejauh mana

pembangunan yang dijalankan relevan terhadap sasaran atau

kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya dan

BAB II - 35


perkembangan indikator seyogyanya searah dengan perkembangan

indikator diatasnya.

a. Angka kematian Bayi

Relevansi angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hiduptingkat Kabupaten dan Propinsi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik.2.22. Relevansi Angka Kematian bayi per 1.000 kelahiran Hidup

Kabupaten Nunukan


Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan Angka

Kematian Bayi Kabupaten Nunukan dengan propinsi Kurang Relevan.

Hal ini terjadi karena karena perkembangan angka kematian bayi

tingkat Kabupaten bersifat fluktuatif dibandingkan dengan capaian

tingkat propinsi Kalimantan Timur.

Berikut ini grafik analisis efektifitas angka kematian bayi per 1.000

kelahiran hidup di Kabupaten Nunukan :

BAB II - 36


Grafik.2.23. Analisis Efektifitas Angka Kematian Bayi per 1.000

Kelahiran Hidup Kabupaten Nunukan

Sumber Data Dinas Kesehatan kabupaten Nunukan

Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Nunukan dari tahun

2006 hingga tahun 2010 menunjukkan capaian yang fluktuatif. Hal ini

menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten

Nunukan belum efektif mendukung capaian indikator angka Kematian

Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup.

b. Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka Kematian Ibu melahirkan dari tahun 2006 hingga 2010

menunjukka fluktuatif, grafik dibawah ini menunjukkan analisis

efektifitas indikator tersebut:

Grafik.2.24. Perkembangan Analisis Efektifitas Angka Kematian Ibu Melahirkan

Kabupaten Nunukan


BAB II - 37


Dari grafik diatas terlihat bahwa trend angka kematian ibu melahirkan

tidak menunjukkan penurunan setiap tahunnya meskipun capaian

indikator tersebut secara umum lebih baik dari target RPJMD yang

telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan program yang dilaksanakan

untuk menurunkan indikator tersebut diatas belum efektif serta

konsisten dan ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah

terutama instansi terkait.

c. Balita Gizi Kurang Analisis prevalensi Balita Gizi Kurang menunjukkan peningkatan

seperti pada grafik dibawah ini:

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah balita yang memiliki

status gizi kurang yang pengukurannya didasarkan pada jumlah balita

dengan status gizi buruk dibagi dengan total jumlah balita yang ada.

Grafik.2.25.

Analisis Efektifitas Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2007 – 2010

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

Persentase Prevalensi Balita Gizi Kurang sejak tahun 2008

mengalami peningkatan dari 0,08 pada tahun 2008 menjadi 1,74 pada

tahun 2009 dan mencapai 2,83 pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan

adanya penurunan kesehatan terhadap balita dan pelaksanaan

program yang mendukung indikator dimaksud seperti pemberian

BAB II - 38


makanan tambahan bagi balita gizi kurang perlu ditingkatkan. Selain

itu peningkatan Prevalensi Balita Gizi Kurang setiap tahunnya

menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan belum efektif dan

tepat sasaran dalam mendukung indikator dimaksud.

B. Bidang Pendidikan Tingginya biaya pendidikan menyebabkan akses masyarakat miskin

terhadap pendidikan menjadi terbatas. Sesuai dengan ketentuan biaya SPP

dari jenjang SD/MI sampai SLTA/MAN telah secara resmi dihapuskan.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat tetap harus membayar

berbagai iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, pakaian seragam,

sepatu seragam dan bimbingan belajar tambahan. Berbagai iuran tersebut

menjadi penghambat bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan

anaknya.

Pendidikan formal belum dapat menjangkau secara merata seluruh lapisan

masyarakat, hal ini ditunjukkan adanya kesejangan antara penduduk kaya

dan penduduk miskin dalam partisipasi pendidikan baik diukur dari angka

putus sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), maupun angka

partisipasi murni (APM), tanpa bekal pendidikan yang memadai mereka akan

sulit untuk keluar dari jebakan kemiskinan dan menghindarkan diri dari

lingkaran kemiskinan.

1. Perkembangan Antar Waktu dan Antar Wilayah a. Angka Putus Sekolah (APS)

Indikator ini menggambarkan perbandingan jumlah siswa yang putus

sekolah dengan jumlah siswa baik ditingkat Sekolah Dasar (SD),

Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas

(SMA).

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa angka putus sekolah

baik di tingkat SD, SMP maupun SMA mengalami penurunan. Hal ini

menunjukkan program pendidikan yang dilaksanakan menunjukkan

keberhasilan dan kesadaran masyarakat tentang pendidikan

menunjukkan peningkatan meskipun perlu perbaikan dalam sistem

dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB II - 39


Grafik.2.26. Target dan Realisasi APS Berbagai Jenjang Pendidikan

Tahun 2006 – 2010

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

• Perkembangan APK di Kabupaten Nunukan

Indikator ini menunjukkan perbandingan Jumlah siswa

sekolah pada tingkatan tertentu dengan jumlah penduduk

pada usia tertentu. Semakin tinggi APK menggambarkan

semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk

memberikan kesempatan terhadap anaknya dalam

mengenyam pendidikan.

APK di Kabupaten Nunukan menunjukkan angka yang

fluktuatif tetapi tidak terlalu signifikan.

APK jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) mengalami

penurunan pada tahun 2007 yaitu 79,58%, namun

meningkat pada tahun 2008 menjadi 97,58% dan 116,57

pada tahun 2009.

Pada jenjang pendidikan SMP juga mengalami hal yang

sama yaitu mengalami penurunan pada tahun 2007 pada

BAB II - 40


80,35% dan kembali meningkat pada tahun berikutnya

hingga 80,49 pada tahun 2009.

Sedangkan untuk jenjang SMA, APK Kabupaten Nunukan

mengalami kenaikan dan penurunan dimana pada tahun

2007 mencapai 30,48%, pada tahun 2008 meningkat

menjadi 55,60% dan kembali turun pada tahun 2009 hingga

53,37%.

Grafik.2.27. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Berbagai

Jenjang Pendidikan Tahun 2006 – 2009

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan

• Perkembangan APK antar Kecamatan di Kabupaten Nunukan

Data diatas menggambarkan bahwa daya serap penduduk

usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan masih

belum optimal. Target APK Kabupaten Nunukan untuk

jenjang SD adalah 137,71 % dan Propinsi adalah

110,45%. Target ini masih diatas dari pencapaian yang

dicapai oleh 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten

Nunukan.

BAB II - 41


Grafik.2.28. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tingkat Sekolah

Dasar (SD)

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan

Meskipun masih dibawah target yang ditetapkan

Kabupaten dan Propinsi, Capaian APK jenjang SD

ditingkat kecamatan cukup memuaskan yaitu masih berada

diatas 90%. Capaian APK tertinggi terdapat di Kecamatan

Lumbis sedangkan yang terendah ada di kecamatan

Krayan yang mencapai 88,19%.

Target APK Kabupaten Nunukan untuk jenjang SMP

adalah 96,57 %, Propinsi adalah 88,77% dan hanya 3 (tiga)

kecamatan yang dapat melampaui target APK jenjang

SMP tingkat Propinsi yaitu Kecamatan Krayan (91,56),

Krayan selatan(104,85) dan Nunukan Selatan(99,47) dan 2

(dua) kecamatan yang dapat melampaui target APK

jenjang SMP tingkat Kabupaten yaitu Kecamatan Krayan,

Krayan selatan. Sedangkan Kecamatan lain masih berada

dibawah dari target yang ditetapkan oleh Propinsi dan

Kabupaten.

BAB II - 42


Grafik.2.29.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sumber : Dinas Pendidikan

Meskipun masih dibawah target yang ditetapkan, Capaian

APK jenjang SMP ditingkat kecamatan cukup memuaskan

yaitu masih berada diatas 60%. Capaian APK terendah ada

di kecamatan Sebuku yang mencapai 61,04%.

Target APK Kabupaten Nunukan untuk jenjang SMA adalah

965,44%, Propinsi adalah 76,54% dan hanya 1 (satu)

kecamatan yang dapat melampaui target APK jenjang SMP

tingkat Propinsi maupun Kabupaten yaitu Kecamatan Krayan

(98,63. Sedangkan Kecamatan lain masih berada dibawah

dari target yang ditetapkan oleh Propinsi dan Kabupaten dan

terdapat beberapa kecamatan yang pencapaian APK masih

rendah yaitu Kecamatan Krayan Selatan (17,86), Sebatik

Barat (29,35%).

BAB II - 43


Grafik.2.30. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Hal ini disebabkan angka putus sekolah dan siswa yang tidak

melanjutkan ke jenjang SMA sangat tinggi dan ini perlu

dijadikan perhatian Pemerintah Daerah .

Dari ketiga grafik diatas dapat disampaikan bahwa

APK untuk tingkat SD, SMP, SMA di 9 (sembilan) Kecamatan

rata-rata masih berada dibawah target Propinsi dan

Kabupaten yang telah ditetapkan. Hal – hal yang perlu

dilakukan untuk menaikkan capaian indikator Angka

Partisipasi Kasar antara lain:

a) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan anak usia

dini.

b) Memberikan bantuan pendidikan pada anak yang kurang

mampu .

c) Membangun rumah singggah / asrama anak sekolah yang

tempat tinggalnya jauh dari sarana pendidikan.

BAB II - 44


d) Meningkatkan minat dan perhatian orang tua akan

pentingnya pendidikan

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

• Perkembangan APM di Kabupaten Nunukan

Indikator ini menunjukkan perbandingan Jumlah siswa

sekolah pada tingkat umur tertentu dengan jumlah

penduduk pada usia tertentu. Semakin tinggi APM

menggambarkan semakin meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk memberikan kesempatan terhadap

anaknya dalam mengenyam pendidikan.

APM di Kabupaten Nunukan menunjukkan angka yang

fluktuatif tetapi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2007,

APM jenjang SD, SMP dan SMA mengalami penurunan

tetapi meningkat ditahun berikutnya hingga tahun 2009.

Grafik.2.31. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Berbagai

Jenjang Pendidikan Tahun 2006 – 2009

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab.Nunukan

BAB II - 45


• Perkembangan APM antar Kecamatan di Kabupaten Nunukan

Grafik dibawah ini menggambarkan Target APM Kabupaten

Nunukan untuk jenjang SD adalah 94,87 %, Propinsi adalah

93,74% dan hanya 1 (satu) kecamatan yang dapat

melampaui target APK jenjang SD tingkat Propinsi maupun

Kabupaten yaitu Kecamatan Lumbis (95,5). Sedangkan

Kecamatan lain masih berada dibawah dari target yang

ditetapkan oleh Propinsi dan Kabupaten.

Grafik.2.32.

Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD tingkat Kecamatan dengan Target Kabupaten dan Propinsi

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab.Nunukan.

Meskipun masih dibawah target yang ditetapkan, Capaian

APM jenjang SD ditingkat kecamatan cukup memuaskan

yaitu masih berada diatas 70%. Capaian APK terendah ada

di kecamatan Krayan yang mencapai 71,26%.

BAB II - 46


Grafik.2.33. Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP tingkat Kecamatan dengan Target Kabupaten dan Propinsi


Grafik diatas menggambarkan Target APM Kabupaten

Nunukan untuk jenjang SMP adalah 59,47 %, Propinsi adalah

72,06%. Dari data tersebut terdapat 2 (dua) kecamatan yang

dapat melampaui target APK jenjang SMP baik tingkat

Propinsi maupun Kabupaten yaitu Kecamatan Nunukan

Selatan (85,9 %) dan Kecamatan Krayan Selatan (73,3%) dan

1 (satu) kecamatan yang melampaui target Kabupaten yaitu

Kecamatan Krayan (61,73). Sedangkan Kecamatan lain masih

berada dibawah dari target yang ditetapkan oleh Propinsi dan

Kabupaten. Meskipun masih dibawah target yang ditetapkan,

Capaian APM jenjang SMP ditingkat kecamatan cukup

memuaskan yaitu masih berada diatas 50% kecuali

Kecamatan Sebuku yang capaian kinerja untuk APM hanya

34,67%.

BAB II - 47


Grafik.2.34. Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA tingkat Kecamatan dengan Target Kabupaten dan Propinsi


Grafik diatas menggambarkan Target APM Kabupaten

Nunukan untuk jenjang SMA adalah 37,87 % dan Propinsi

adalah 53,1%. Dari data tersebut terdapat 2 (dua) kecamatan

yang dapat melampaui target APK jenjang SMP baik tingkat

Propinsi maupun Kabupaten yaitu Kecamatan Sebatik (81,57

%) dan Kecamatan Krayan (68,11%) dan 2 (dua) kecamatan

yang hanya melampaui target Kabupaten yaitu Kecamatan

Lumbis (49,47 %) dan Kecamatan Nunukan (44,99).

Sedangkan Kecamatan lain masih berada dibawah dari target

yang ditetapkan oleh Propinsi dan Kabupaten. Kecamatan

yang memiliki APM terendah yaitu Kecamatan Krayan Selatan

(17,86 %).

Beberapa hambatan yang dihadapi sehingga capaian kinerja

untuk APM masih rendah yaitu :

BAB II - 48


a. Banyaknya penduduk usia sekolah yang turut serta

bekerja di sektor agrobisnis dengan orang tuanya

daripada duduk di bangku pendidikan.

b. Pola pikir orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi

anak-anaknya masih terbatas.

c. Faktor ekonomi orang tua yang tidak menentukan dalam

mencari nafkah sehingga anak dilibatkan untuk mencari

nafkah.

2. Analisis Relevansi dan Efektifitas a. Angka Partisipasi Kasar

Analisis relevansi terhadap indikator Angka Partisipasi Kasar jenjang

Sekolah Dasar dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik.2.35. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Dasar

Antara Kabupaten terhadap Propinsi

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan

Grafik diatas menggambarkan capain indikator APK jenjang SD tingkat

Propinsi dari tahun 2008 hingga tahun 2009 mengalami penurunan

yaitu 112,35% menjadi 110,45%. Sedangkan capaian indikator APK

jenjang SD tingkat Kabupaten mengalami peningkatan dari tahun 2008

yaitu 97,58% menjadi 116,57% pada tahun 2009 meskipun

BAB II - 49


mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 98,18%. Hal ini

menunjukkan bahwa perkembangan indikator ini di tingkat Kabupaten

tidak relevan atau tidak searah dengan perkembangan di tingkat

Propinsi. Berikut ini grafik analisis efektifitas perkembangan APK

jenjang SD di Kabupaten Nunukan :

Grafik.2.36. Analisis Efektifitas perkembangan APK jenjang SD

di Kabupaten Nunukan

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kab. Nunukan

Grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan APK jenjang SD

sejak tahun 2007 hingga tahun 2009 mengalami peningkatan yaitu

79,58% tahun 2007 menjadi 116,57 pada tahun 2009, akan tetapi

mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu 98,18%. Meskipun

capaian indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam

RPJMD tetapi grafik ini menggambarkan bahwa program yang

dilaksanakan kurang efektif dalam mendukung capaian indikator ini.


Sekolah Menengah Pertama dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

BAB II - 50


Grafik.2.37.

Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Menengah Pertama Antara Kabupaten dan Propinsi


Grafik diatas menggambarkan capain indikator APK jenjang SMP

tingkat Propinsi dari tahun 2008 hingga tahun 2009 mengalami

penurunan yaitu 97,25% menjadi 88,77%. Sedangkan capaian

indikator APK jenjang SD tingkat Kabupaten mengalami peningkatan

dari tahun 2008 yaitu 76,25% menjadi 80,49% pada tahun 2009

meskipun mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 72,35%.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan indikator ini di tingkat

Kabupaten tidak relevan atau tidak searah dengan perkembangan di

tingkat Propinsi.

Berikut ini grafik analisis efektifitas perkembangan APK jenjang SD di

Kabupaten Nunukan

BAB II - 51


Grafik.2.38. Analisis Efektifitas perkembangan APK jenjang SMP



Grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan APK jenjang SMP


60,64% tahun 2007 menjadi 80,49% pada tahun 2009, akan tetapi

mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu 72,35%. Meskipun





Sekolah Menengah Atas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik.2.39.

Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Menengah Atas Antara Kabupaten dan Propinsi


BAB II - 52


Grafik diatas menggambarkan capaian indikator APK jenjang SMP

tingkat Propinsi dari tahun 2008 hingga tahun 2009 menngalami

peningkatan yaitu 71,26% menjadi 76,54%. Sedangkan capaian

indikator APK jenjang SD tingkat Kabupaten mengalami penurunan

dari tahun 2008 yaitu 59,09% menjadi 57,37% pada tahun 2009 dan

pada tahun 2010 menjadi 53,97%. Hal ini menunjukkan bahwa

perkembangan indikator ini di tingkat Kabupaten tidak relevan atau

tidak searah dengan perkembangan di tingkat Propinsi.

Selain itu Grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan APK

jenjang SMA di Kabupaten Nunukan sejak tahun 2007 hingga tahun

2010 mengalami penurunan . Meskipun capaian indikator ini telah

melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD tetapi grafik ini

menggambarkan bahwa program yang dilaksanakan kurang efektif

dalam mendukung capaian indikator ini.

b. Angka Partisipasi Murni Analisis relevansi terhadap indikator Angka Partisipasi Murni jenjang

Sekolah Dasar dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik.2.40.

Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah Dasar Antara Kabupaten terhadap Propinsi


BAB II - 53


Grafik diatas menggambarkan capain indikator APM jenjang SD tingkat

Propinsi dari tahun 2008 hingga tahun 2009 mengalami peningkatan

yaitu 93,59% menjadi 93,74%. Sedangkan capaian indikator APM

jenjang SD tingkat Kabupaten mengalami peningkatan dari tahun 2008

yaitu 85,06% menjadi 97,74% pada tahun 2009 dan mengalami

penurunan pada tahun 2010 menjadi 84,51%. Hal ini menunjukkan

bahwa perkembangan indikator ini di tingkat Kabupaten tidak relevan

atau tidak searah dengan perkembangan di tingkat Propinsi.

Berikut ini grafik analisis efektifitas perkembangan APM jenjang SD di

Kabupaten Nunukan :

Grafik.2.41. Analisis Efektifitas perkembangan APM jenjang SD



Grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan APM jenjang SD


78,47% tahun 2007 menjadi 97,74% pada tahun 2009, akan tetapi

mengalami penurunan pada tahun 2010 mencapai 84,51%. Meskipun




Analisis relevansi terhadap indikator Angka Partisipasi Murni jenjang

Sekolah Menengah Pertama dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

BAB II - 54


Grafik.2.42. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah

Menengah Pertama Antara Kabupaten dan Propinsi


Grafik diatas menggambarkan capain indikator APM jenjang SMP


peningkatan yaitu 71,43 % menjadi 72,06 %. Sedangkan capaian

indikator APM jenjang SD tingkat Kabupaten mengalami penurunan

dari tahun 2008 yaitu 53,83% menjadi 53,59% pada tahun 2009 akan

tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 54,59%. Hal

ini menunjukkan bahwa perkembangan indikator ini di tingkat

Kabupaten tidak relevan atau tidak searah dengan perkembangan di

tingkat Propinsi.

Berikut ini grafik analisis efektifitas perkembangan APM jenjang SD di

Kabupaten Nunukan :

BAB II - 55


Grafik.2.43. Analisis Efektifitas perkembangan APM jenjang SMP



Grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan APM jenjang SMP

sejak tahun 2007 hingga tahun 2010 mengalami fluktuatif dimana

capaian APM SMA pada tahun 2007 mencapai 46,53% meningkat

menjadi 53,83% pada tahun 2008 dan mengalami penurunan pada

tahun 2009 menjadi 53,59% dan kembali meningkat pada tahun 2010

mencapai 54,59%. Meskipun capaian indikator ini telah melampaui

target yang ditetapkan dalam RPJMD tetapi grafik ini menggambarkan

bahwa program yang dilaksanakan kurang efektif dalam mendukung

capaian indikator ini.


Sekolah Menengah Atas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

BAB II - 56


Grafik.2.44. Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah

Menengah Atas Antara Kabupaten dan Propinsi


Grafik diatas menggambarkan capaian indikator APM jenjang SMA


penurunan yaitu 53,19% menjadi 53,1%. Sedangkan capaian indikator

APM jenjang SMA tingkat Kabupaten mengalami penurunan dari

tahun 2008 yaitu 36,88% menjadi 31,97% pada tahun 2009 dan pada

tahun 2010 meningkat menjadi 46,99%. Hal ini menunjukkan bahwa

perkembangan indiktor ini di tingkat Kabupaten tidak relevan atau tidak

searah dengan perkembangan di tingkat Propinsi.

Selain itu Grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan APM

jenjang SMA di Kabupaten Nunukan sejak tahun 2007 hingga tahun

2010 mengalami fluktuatif . Meskipun capaian indikator ini telah

melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD tetapi grafik ini

menggambarkan bahwa program yang dilaksanakan kurang efektif

dalam mendukung capaian indikator ini.

,

BAB II - 57


2.3 Aspek Pelayanan Umum

Infrastruktur merupakan pemicu pembangunan suatu wilayah serta

sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Penyediaan sarana transportasi berupa jalan dan

kendaraan merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun

penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan irigasi merupakan salah

satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi.

Ketersediaan jaringan air bersih serta pengelolaannya dan peningkatan layanan

publik yang dikelola oleh pemerintah seperti prasarana kesehatan, pendidikan,

dan sarana olah raga secara berkelanjutan sangat menentukan tingkat

kesejahteraan masyarakat.

1. Pekerjaan Umum Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan sampai

dengan tahun 2010 panjang jalan di daerah ini adalah 694,73 KM, dari data

tersebut diketahui bahwa jalan yang sudah diaspal sepanjang 134,11 KM, yang

masih berkerikil sepanjang 218,02 dan masih dalam bentuk tanah sepanjang

342,85 KM, sementara berdasarkan kondisi jalan diketahui bahwa jalan yang

masih baik sepanjang 409,23 KM, kondisi sedang 187,45 KM, kondisi rusak ringan

38,55 KM dan rusak berat sepanjang 59,74 KM. Panjang jalan provinsi yang ada

dalam Kabupaten Nunukan sepanjang 273,6 KM dan panjang jalan desa/lokal

sampai saat ini adalah sepanjang 25.984 KM. Pembangunan jaringan jalan

tersebut merupakan prasarana transportasi yang penting untuk memperlancar

distribusi barang antar daerah serta meningkatkan mobilitas penduduk.

Tabel 2.7. Panjang Jalan di Kabupaten Nunukan

NNoo.. KKeetteerraannggaann VVoolluummee SSaattuuaann 11 PPaannjjaanngg JJaallaann KKaabbuuppaatteenn 552222,,6688 KKmm

22 PPaannjjaanngg JJaallaann PPrrooppiinnssii 227733,,6600 KKmm

BAB II - 58


33 PPaannjjaanngg JJaallaann DDeessaa//LLookkaall 2255,,998844 KKmm

Sumber: DInas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan

Tabel 2.8. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi

NNoo.. KKeetteerraannggaann VVoolluummee SSaattuuaann

11 JJaallaann KKoonnddiissii BBaaiikk 409,23 KKmm

22 JJaallaann KKoonnddiissii SSeeddaanngg 187,45 KKmm

33 JJaallaann KKoonnddiissii RRuussaakk RRiinnggaann 38,55 KKmm

44 JJaallaann KKoonnddiissii RRuussaakk BBeerraatt 59,74 KKmm

Sumber: DInas Pekerjaan Umum Kab. Nunukan

Sementara untuk mendukung pembangunan pertanian untuk mencapai

ketahanan pangan pemerintah telah menyediakan infrastruktur pertanian berupa

jaringan irigasi dan memperluas percetakan sawah yang berfungsi untuk

memperluas areal sawah dan meningkatkan produksi beras. Berdasarkan data

dari Dinas Pertanian luas baku lahan pertanian adalah 98.548 hektar dan luas

areal sawah adalah 10.271 hektar yang tersebar di 9 kecamatan diwilayah ini,

sementara sarana irigasi yang sudah ada sampai saat ini adalah sepanjang

31.405 meter.

2. Kesehatan Sektor lain yang juga sangat mempengaruhi terhadap pelayanan umum

adalah sektor kesehatan. Permasalahan yang sering timbul dari sektor ini adalah

keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu

pelayanan kesehatanan dasar, kurangnya pemahaman terhadap prilaku hidup

sehat, mahalnya biaya jasa kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya

tahan mereka untuk bekerja dan mencari nafkah. Semua permasalahan tersebut

diatas menjadi tantangan tersendiri 5 (lima) tahun kedepan dalam mewujudkan

pengelolaan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.

BAB II - 59


Tabel 2.9.

Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Nunukan

Fasilitas Kesehatan Jumlah

Rumah Sakit 1 buah

Puskesmas 12 buah

Pos Kesehatan Desa 21 buah

Posyandu 182 buah

Pustu 49 buah Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nunukan

Salah satu indikator dari terbatasnya akses layanan kesehatan dasar

adalah angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu

melahirkan, angka harapan hidup, prevalansi balita dengan gizi buruk, cakupan

pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan

keterampilan dan kecerdasan yang dimilikinya, dan pendiidikan juga merupakan

dimensi pembentuk dan penentu kualitas sumber daya manusia. Salah satu

standar umum yang digunakan untuk melihat keberhasilan pendidikan di suatu

wilayah adalah penyedia sarana pendidikan.

Secara umum jumlah sarana sekolah jenjang TK hingga SMU/SMK, baik

negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan secara

kuantitatif mengalami perkembangan.

Pada tahun 2011 sarana pendidikan yang tercatat di Kabupaten Nunukan

terdiri dari 2 Taman Kanak-kanak Negeri, 33 Taman Kanak-kanak Swasta, 1

Sekolah Luar Biasa Swasta, 125 Sekolah Dasar Negeri, 17 Sekolah Dasar

Swasta, 38 SLTP Negeri, 9 SLTP Swasta, 8 SMU Negeri, 8 SMU Swasta dan 5

SMKN Negeri.

BAB II - 60


Tabel 2.10. Jumlah Sekolah, Murid Dan Guru PadaPendidikan Umum, Tahun 2009-2011

Satuan Tahun 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5) Jumlah sekolah • Taman Kanak-Kanak (TK) buah 30 35 35 • Sekolah Luar Biasa (SLB) buah 1 1 1 • Sekolah Dasar (SD) buah 142 142 142 • Sekolah Lj. Tkt. Prtm (SLTP) buah 47 46 47 • Sekolah Lanj. Tingkat Atas (SLTA) buah 15 15 16 • Perguruan Tinggi (PT) buah - - - • Sekolah Menegah Kejuruan unit 2 4 5 Jumlah siswa/mahasiswa • Taman Kanak-Kanak (TK) orang 809 1.467 - • Sekolah Luar Biasa (SLB) orang 15 40 - • Sekolah Dasar (SD) orang 22.271 23.001 - • Sekolah Lj. Tkt. Prtm (SLTP) orang 7.222 7.543 - • Sekolah Menengah Umum (SMU) orang 4.096 3.862 - • Sekolah Men. Kejuruan (SMK) orang 762 1.287 - • Perguruan Tinggi (PT) orang - - - Jumlah guru/dosen & kepala sekolah • Taman Kanak-kanak (TK) orang 128 140 - • Sekolah Luar Biasa (SLB) orang 6 7 - • Sekolah Dasar (SD) orang 1.588 1.619 - • Sekolah Lj. Tkt. Prtm (SLTP) orang 552 590 - • Sekolah Menengah Umum (SMU) orang 266 334 - • Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) orang 52 97 - • Perguruan Tinggi (PT) orang - - - Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nunukan

Keberhasilan pembangunan di Nunukan secara nyata telah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, hal tersebut akan berdampak meningkatnya mobilisasi

masyarakat dalam memenuhi aktifitasnya yang pada gilirannya akan

membutuhkan pelayanan jasa transportasi baik darat, laut, udara dan pos

telekomunikasi yang memadai. Pelayanan jasa transportasi yang diharapkan ma-

syarakat yaitu tingkat keselamatan, keamanan, kelancaran dan kenyamanan yang

lebih tinggi dengan kapasitas yang lebih besar, serta terpadu baik inter moda

maupun antar moda transportasi lainnya. Selain itu dalam menghadapi arus

globalisasi, informasi dan reformasi sehingga mengakibatkan perubahan yang

BAB II - 61


sangat cepat dalam kehidupan masyarakat dimana transportasi adalah sebagai

urat nadi perekonomian dengan demikian pada gilirannya membutuhkan

pelayanan transportasi darat yang lebih efisien.

Tabel 2.11.

Jumlah Sarana Dan Prasarana Perhubungan Transportasi Tahun 2009–2011

Komponen Transportasi

Tahun 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) Transportasi Darat Terminal • Kelas A (unit) 0 0 0 • Kelas B (unit) 0 0 0 • Kelas C (unit) 1 1 1 Jumlah Jembatan Timbang Dermaga • Komersil (unit) 3 3 3 • Perintis (unit) 8 8 19 Transportasi Laut Pelabuhan • Yang Diusahakan (unit) 1 1 1 • Luas Pelabuhan Penumpang (Ha) 0,7 0,7 0,7 • Luas Pelabuhan Angkutan Barang(Ha) 6 6 6 Transportasi Udara Bandara • Internasional 0 0 0 • Domestik 2 2 2 • Perintis 3 3 2 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

Dalam hal pelayanan umum terkait dengan birokrasi sebagai unit

pemerintah, berbagai upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan melalui

kegiatan yang rasional dan realistis dirasakan kurang memadai dan masih

memerlukan berbagai penyempurnaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya

yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam upaya mendorong peningkatan

kinerja birokrasi aparatur negara. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang

bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat

Indonesia. Sebagai gambaran bahwa jumlah PNS Kabupaten Nunukan sampai

tahun 2010 adalah sebanyak 4.154 orang. Dari jumlah tersebut terdistribusi pada

BAB II - 62


golongan IV sebanyak 436 orang, golongan III sebanyak 1.764 orang, golongan II

sebanyak 1.778 orang dan golongan I sebanyak 176 orang.

2.4 Aspek Daya Saing

Kabupaten Nunukan terhampar dari laut sampai di pegunungan dengan

ketinggian + 2.000 meter dpl, dibagian utara kabupaten Nunukan berbatasan

langsung dengan 2 (dua) Negara Bagian Malaysia yaitu Sabah dan Sarawak

dengan panjang garis darat ± 481KM, panjang garis laut sepanjang ± 22 KM dan

sepanjang garis perbatasan tersebut terdapat 7 (tujuh) titk pos perbatasan baik

darat maupun laut yang merupakan salah titik pintu masuk dan transit dari dan ke

Negara Malaysia. Dengan keadaan tersebut membuat kabupaten ini memiliki

peluang tersendiri dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah Kaltim, peluang

tersebut yang paling terbuka adalah sektor perdagangan, jasa dan pengiriman

tenaga kerja, disamping itu pada bagian utara ini terdapat potensi sumberdaya

alam yang sangat melimpah yaitu tambang batubara, emas, perkebunan kelapa

sawit dan Hutan Tanaman Industri. Di bagian timur merupakan Alur Laut

Kepulauan Indonesia II (ALKI II, karena letaknya menghadap ke Laut

Sulawesi/Selat Makasar) yang merupakan jalur transportasi baik domestik,

nasional dan internasional. Dibagian selatan juga memiliki potensi sumberdaya

alam yang tidak kalah pentingnya berupa tambang minyak dan gas, batu bara

dan potensi pertanian. Dan dibagian barat Kabupaten ini terdapat Taman Nasional

Kayan Mentarang seluas + 300.000 ha yang merupakan bagian dari HoB (Heart of

Borneo) atau Jantung Borneo.

Disamping keragaman kondisi fisik, keberagaman budaya, etnis dan

bahasa juga di miliki wilayah ini, suku yang ada didaerah sangat beragam,

sementara agama yang ada didaerah ini adalah Islam, Kristen, Kristen Protestan,

Hindu dan Budha.

Potensi wisata yang ada didaerah ini berupa wisata pantai, wisata alam dan

wisata budaya, sampai tahun 2009 jumlah obyek wisata yang ada didaerah ini

sebanyak 45 buah dengan jumlah tempat penginapan/hotel sebanyak 35 hotel .

BAB II - 63


Tabel 2.12. Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Nunukan

No Nama & Lokasi Obyek Wisata Kategori (1) (2) (3) 1 Air terjun Sungai Binusan Alam 2 Pantai Firdaus (Ecing) Alam 3 Pantai Sedadap Alam 4 Wanawisata yang didominasi oleh vegetasi spesifik hutan

dataran rendah Alam

5 Agrowisata tambak dan ombak laut di Pulau Tinabasan Alam 6 Pantai Batu Lamampu Alam 7 Agrowisata Sungai Nyamuk Alam 8 Wisata Budaya Suku Dayak Murud (Tegalen) Budaya 9 Ekowisata Taman Nasional kayan Mentarang Alam 10 Pembuatan Garam gunung terletak dihulu Sungai Desa Long

Layu Alam

11 Binuang Alam 12 Ba’Liku Alam 13 Pa’Kebuan Alam

Sumber : Dinas Pariwisata Dan Budaya Kabupaten Nunukan

Potensi pertanian juga memiliki peluang untuk dikembangkan dengan luas

lahan baku pertanian 98.548 hektar dari luasan tersebut luas lahan baku untuk

areal persawahan adalah 10.271 hektar dengan luasan tersebut daerah ini dapat

dimungkinkan untuk swasembada beras pada tahun mendatang. Disamping itu

daerah ini memiliki jenis padi yang tidak ada didaerah lain yaitu Padi Adan yang

merupakan salah satu jenis padi organik, padi ini banyak terdapat di Kecamatan

Krayan dan Krayan Selatan dan sampai saat ini sudah diperjual belikan sampai ke

Negara Malaysia dan Brunai.

Tabel. 2.13. Luas Areal Pertanian Kabupaten Nunukan

No Uraian Luasan (Ha)

1 Luas Potensi Lahan Pertanian 98.548 2 Luas Lahan Sawah 8.778,10

3 Luas Tanaman Palawija 3.049

BAB II - 64


4 Luas Tanaman Buah-buahan 100.147

Sumber: Dispertanak Kab. Nunukan

Populasi unggas di Kabupaten Nunukan pada tahun 2011 didominasi oleh

ayam buras dengan populasi sebanyak 118.940 ekor, diikuti oleh ternak ayam

pedaging dengan populasi sebanyak 29.050 ekor, lalu ternak itik sebanyak 24.531

ekor. Sedangkan ternak besar ataupun kecil seperti kerbau dan babi dengan

populasi masing-masing sebanyak 6.839 dan 16.187 ekor, diikuti ternak sapi

potong dengan populasi sebanyak 10.812 ekor, ternak kambing sebanyak 2.825

orang, lalu ternak kuda dengan populasi sebanyak 13 ekor.

Tabel 2.14.

Jumlah Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Nunukan Tahun 2009-2011

Jenis Ternak Satuan Tahun

2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4)

Ternak besar

• Sapi Potong Ekor 10.570 10.738 10.812

• Kerbau Ekor 7.154 7.027 6.839

• Kuda Ekor 36 40 13

Ternak Kecil

• Kambing Ekor 2.368 2.524 2.825

• Babi Ekor 14.884 15.932 16.187

Unggas

• Ayam Buras Ekor 131.700 118.063 118.940

• Ayam pedaging Ekor 20.440 21.480 29.050

• Itik Ekor 26.405 26.070 24.531 * angka sementara Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan

Hutan merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, perlu

dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Paradigma

pembangunan kehutanan harus mulai dirubah dari hanya pemanfaatan kayu

BAB II - 65


kepada pemanfaatan sumber daya hutan secara menyeluruh seperti fungsi hutan

sebagai hutan produksi, hutan lindung, hutan wisata dan hutan konservasi yang

diarahkan untuk menjamin kelangsungan ketersedian hasil hutan bagi pengopera-

sian industri, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penciptaan

pendapatan daerah, plasma nutfah dan kesuburan tanah.

Tabel 2.15. Luas Lahan Kabupaten Nunukan Tahun 2010 – 2011

Jenis Lahan Satuan Tahun 2010 2011

(1) (2) (3) (4) Lahan Reboisasi Ha 2.890

2.890 Lahan Penghijauan Ha

6.175

6.175 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan

Luas lahan reboisasi sampai tahun 2011 mencapai 2.890 hektar dan untuk lahan

penghijauan luasnya 6.175 hektar.

Potensi perkebunan juga merupakan salah satu potensi yang sangat

menjanjikan dan dapat membuka peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat

Kabupaten Nunukan, dengan beroperasinya 3 (buah) pabrik CPO untuk

perkebunan Kelapa Sawit di daerah ini tentu akan lebih menjadikaan sektor ini

menjadi salah satu andalan didaerah, disamping itu tanaman Kakao yang ada di

Pulau Sebatik yang sejak dahulu memiliki kualitas yang sangat baik sebagai salah

salah satu komoditi eksport yang memiliki peluang yang sangat besar.

Tabel. 2.16. Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit

No Kecamatan Luas areal (ha) Produksi (ton) 1 Nunukan 29.047,27 14.669,80

2 Sebatik 2.012,50 14,75

3 Sebatik Barat 928,50 10,00

4 Sebuku 19.999,12 7.653,20 5 Lumbis 500,00 0,00 7 Sembakung 1.100,00 0,00

Jumlah 53.587,39 22.347,75 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan

BAB II - 66


Tabel 2.17. Jumlah Luas Areal, Jumlah Produksi di Kabupaten Nunukan

Tahun 2009 – 2011

Jenis Tanaman Satuan Tahun 2009 2010 2011

(1) (2) (3) (4) (5) Kopi • Luas Areal Ha - 3.449,50 3.449,50 • Jumlah Produksi Ton 233,30 118,94 118,94 Sawit • Luas Areal Ha - 32.933,33 53.336,72 • Jumlah Produksi Ton 74.755,12 30.453,06 140.247,87 Kakao • Luas Areal Ha - 11.271,50 11.271,50 • Jumlah Produksi Ton 11.167,00 1.458,22 1.458,22 Lada • Luas Areal Ha - 209,80 209,80 • Jumlah Produksi Ton 22,00 152,78 152,78 Kelapa • Luas Areal Ha - 2.734 1.091,00 • Jumlah Produksi Ton - 3.041,37 7.567,00 Vanili • Luas Areal Ha - 77,50 83,00 • Jumlah Produksi Ton 9,75 493,67 - * angka sementara Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan

Sektor perikanan juga merupakan peluang yang sangat menjanjikan

dengan luas areal laut ± 304,867 hektar menjadikan daerah ini dapat

mengembangan berbagai jenis budidaya perikanan, produksi perikanan tangkap

untuk wilayah laut sebesar 3,937,84 ton dan perikanan umum 96,90 ton.

Tabel 2.18. Produksi Perikanan Kabupaten Nunukan

Jenis produk perikanan Di Kabupaten Nunukan

Tahun 2008 (ton)

Tahun 2009 (ton)

Tahun 2010 (ton)

Perikanan Laut 4.606,38 3.348,22 3.937,84

Perikanan Umum 168,28 89,46 96,90

BAB II - 67


Tambak 4.121,25 4.555,54 5.684,15

Kolam 35,07 39,34 42,52

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nunukan

Sektor yang paling banyak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan

PDRB Kabupaten Nunukan adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar

49 % dari total nilai PDRB Kabupaten Nunukan. Pertambangan Minyak dan Gas

serta batubara yang ada didaerah ini merupakan bagian dari penyumbangan pada

sektor ini. Potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral yang cukup besar

di Kabupaten Nunukan, dilihat dari segi geologi dan potensi bahan galian

mempunyai daya tarik yang cukup tinggi di mata para investor bidang

pertambangan, namun masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Hal ini terkait erat dengan masih perlunya secara terus menerus informasi geologi

dan sumberdaya mineral dalam rangka mengelola sumberdaya mineral, energi, air

tanah, pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana alam, penggunaan lahan dan

penataan ruang wilayah pertambangan. Hasil pertambangan di Kabupaten

Nunukan mencakup pertambangan migas dan non migas, dari hasil tambang

tersebut minyak bumi dan gas alam yang sangat besar pengaruhnya dalarn

perekonomian di Kabupaten Nunukan.

Pada tahun 2011 produksi batubara di Kabupaten Nunukan mencapai

83.645,15 ton. Jumlah batubara yang diekspor mencapai 26.195 ton dengan nilai

2.671.890 USD

Listrik saat ini sudah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi

kehidupan manusia. Tanpa listrik rasanya hampir pasti banyak dunia usaha,

rumah tangga maupun sektor-sektor lainnya lumpuh karena tidak adanya pasokan

listrik. Untuk sumber energi listrik di Kabupaten Nunukan masih mengandalkan

dari pasokan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Tabel 2.19. Banyaknya Pembangkit Listrik Menurut Jenis Tahun 2010

Kecamatan/ Sub Districts

PLTA PLTG PLTU PLTD PLTS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Krayan 2 - - - - Krayan Selatan 2 - - - -

BAB II - 68


Lumbis 1 - - - 220 Sembakung - - - - - Nunukan - - - 18 - Sebuku - - - - - Nunukan Selatan

- - - - 138

Sebatik - - - - 117 Sebatik Barat - - - - 174

Jumlah Total

5 - - 18 649

Sumber :Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan & Perusahaan Umum Listrik Negara Nunukan

Sektor yang juga memiliki kontribusi dan permasalahan adalah sector

ketenagakerjaan terutama jasa Tenaga Kerja Indonesia yang berkerja di Malaysia,

yang mana sector ini sempat menjadi andalan Kabupaten Nunukan. Namun sector

ini mengalami ketidakpastian sejak lima tahun terakhir sehingga menyebabkan

banyak penyedia jasa gulung tikar.

Tabel 2.20. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Nunukan

Tahun 2008-2010

Indikator Kependudukan Satuan Tahun 2008 2009 2010

(1) (2) (3) (4) (5) Jumlah TKI Di Luar Negeri orang

8,004

1,443 Tenaga kerja wanita orang

1,165

1,711

2,100 Tenaga kerja pria orang

6,199

8,977

10,528 PHK kasus

13

22

1 Jumlah TK PHK (jumlah orang) orang

789

48

1 Rata-rata kebutuhan hidup minimum

rupiah 1.418.961

1.555.398

1.574.612

Rata-rata upah minimum regional

rupiah 842.000

960.000

1.025.000

* angka sementara Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan

Pendapatan pekerja dalam hal ini adalah upah selalu mendapat perhatian

dari pemerintah, hal ini bisa dilihat dari kenaikan rata-rata kebutuhan hidup

BAB II - 69


minimum setiap tahunnya yang mengalami kenaikan sepanjang tahun tahun 2007

hingga 2010. Untuk Upah Minimum Regional (UMR) juga mengalami hal yang

sama, dimana pada tahun 2007 UMR mencapai Rp. 787.000,- per orang dan

mengalami kenaikan di tahun 2008 menjadi Rp. 842.000,- per orang, juga di tahun

2009 mengalami kenaikan lagi sehingga kebutuhan hidup minimum menjadi Rp.

960.000,- per orang. Dan di tahun 2010 UMR mencapai Rp. 1.025.000,- per

orang.

2.5 Aspek Tata Ruang

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan

ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki

hubungan fungsional .

Grafik 2.45. Laju Pertumbuhan UMR & Kebutuhan Hidup

BAB II - 70


Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi rencana sistem

pusat pelayanan wilayah dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah

Kabupaten.

a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Wilayah meliputi :

Hirarki 1 yang berfungsi sebagai PKW meliputi: Kecamatan

Nunukan dan Nunukan Selatan

Hirarki 2 yang berfungsi sebagai PKL dan PKL Promosi (PKLp)

meliputi: Kecamatan Sebatik Barat; Kecamatan Sebuku;

Kecamatan Lumbis; dan Kecamatan Sebatik (PKLp);

Hirarki 3 yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

meliputi: Kecamatan Krayan; Kecamatan Krayan Selatan,

Kecamatan Sembakung.

b. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pembentukan struktur ruang wilayah Kabupaten Nunukan melalui

sistem pusat-pusat didukung oleh sistem prasarana wilayah sesuai

dengan lokasi dan fungsi masing-masing prasarana. Sistem

Prasarana Wilayah yang mendukung pembentukan struktur ruang

wilayah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Pengembangan Sistem Transportasi

Sebagai kawasan yang memiliki wilayah yang terpisah, maka

sistem transportasi yang terintegrasi merupakan kebutuhan pokok

pengembangan infrastruktur di Kabupaten Nunukan. Oleh karena

\\itu, pengembangan sistem transportasi direncanakan secara

terpadu, melalui kombinasi transportasi darat, air (sungai dan

laut), dan udara.

Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Darat

Jaringan jalan antar Kabupaten yang sudah berkembang

dengan adanya jalur trans Kalimantan. Sedangkan untuk

Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik jalur darat berkembang

sebagai pelayanan regional pulau.

BAB II - 71


Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Laut dan

Sungai

Dengan memperhatikan kondisi geografis kepulauan dari

Kabupaten Nunukan maka rekomendasi untuk sistem

angkutan penyeberangan di pelabuhan Nunukan secara

umum diarahkan untuk melakukan peningkatan pelabuhan

yang lebih besar karena jalur yang di layani merupakan jalur

antar negara.

Selain pelabuhan antar regional dan antar negara perlu

peningkatan pelabuhan penyeberangan antar pulau ke pulau

besarnya. Untuk itu perlu penyeberangan perintis yang

terintegrasi dalam pengembangan moda transportasi lainnya.

Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Udara

Guna mendukung pengembangan sistem transportasi udara,

maka rute-rute penerbangan sejalan dengan berkembangnya

bandara perlu diciptakan sehingga keterkaitan antar wilayah

dapat lebih terpadu dan diharapkan dapat meningkatkan

kegiatan ekonomi melalui jasa pengangkutan orang dan

barang.

b) Rencana Sistem Prasarana Pengairan

Pelaksanaan reformasi pengelolaan SDA untuk meningkatkan

keandalan pasokan air, pola pembiayaan dengan sistem korporasi

wilayah sungai, dan arah pengelolaan SDA yang berbasis wilayah

sungai ditekankan dengan integrasi pemakaian air permukaan dan

air tanah, serta peningkatan kualitas air dengan pendekatan

partisipatoris berdasarkan prinsip “satu sungai, satu rencana

terpadu, dan satu pengelolaan yang terkoordinasi".

Konservasi sumber daya air dilaksanakan dengan memberikan

perlindungan sumber air, dan pengelolaan kualitasnya tetap

dilaksanakan secara seiring dengan prinsip pengembangan

kimpraswil secara berkelanjutan, yaitu yang memadukan aspek

ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan.

BAB II - 72


c) Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi

Arah pengembangan sektor pos dan telekomunikasi ditujukan

untuk melayani kemudahan hubungan antar wilayah. Sasaran

pokoknya adalah meningkatkan pelayanan pos dan

telekomunikasi pada kota-kota kecamatan yang diperkirakan akan

berkembang. Selain itu untuk meningkatkan keterkaitan desa-

kota, diupayakan melalui dukungan prasarana pos pedesaan dan

pos sungai. Beberapa pokok arahan pengalokasian prasarana ini,

antara lain:

- Mempercepat peningkatan prasarana telekomunikasi pada

kota-kota kecamatan di Sebuku, Sembakung, Lumbis, Krayan

dan Krayan Selatan yang diperkirakan akan berkembang

sektor-sektor unggulan, khususnya industri pertanian;

- Memperluas jaringan telekomunikasi kabel listrik (internet) di

tiap daerah;

- Upaya pelayanan pos dan telekomunikasi pedesaan dan

angkutan sungai.

d) Rencana Sistem Prasarana Energi

Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan

tenaga listrik meliputi upaya untuk;

- Mengamankan pasokan energi kepada pusat-pusat

pemukiman perkotaan dan perdesaan serta kawasan-

kawasan strategis lain meliputi industri, pariwisata dan

pelabuhan.

- Mengembangkan jaringan tenaga listrik interkoneksi lintas

wilayah termasuk dengan negara tetangga.

- Mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti

biomass dan mikrohidro sebagai alternatif energi konvensional

sebagai upaya mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan

BAB II - 73


dan permintaan atas tenaga listrik di Kabupaten Nunukan -

baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

- Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang

ketenagalistrikan sebagai guidance bagi usaha penyediaan

tenaga listrik yang dilakukan dengan cara: inventarisasi

sumber listrik dan menilai potensi masing-masing sumber

tersebut untuk dilakukan penetapan sumber pembangkit listrik

paling potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Nunukan.

e) Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Rencana sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri dari

sistem penyediaan air bersih, sistem jaringan drainase dan air

limbah serta sistem pengelolaan persampahan.

2. Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Telaahan

terhadap rencana pola ruang

Dalam rangka memperoleh kondisi yang lebih seimbang antara

kebutuhan dan ketersediaan lahan dalam jangka waktu rencana tata ruang,

maka perencanaan pola ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif

yang memadukan pendekatan sektoral dan kewenangan vertikal menurut

dimensi keruangan.

Dalam hal ini, perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Nunukan

merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kepentingan antar

sektor, antar tingkat kewenangan, pertahanan dan keamanan negara, dan

masyarakat setempat dalam pemanfaatan ruang.

Pola ruang wilayah Kabupaten Nunukan merupakan arahan bagi

penggunaan ruang di wilayah Kabupaten Nunukan yang didasari prinsip

pemanfaatan sumberdaya alam berasaskan kelestarian lingkungan menuju

pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan

pertumbuhan dan perkembangan antar bagian wilayah Kabupaten Nunukan

BAB II - 74


yang lebih berimbang secara proporsional, tanpa mengganggu kelestarian

lingkungannya.

Rencana alokasi pola ruang wilayah Kabupaten Nunukan dapat

dikelompokkan menjadi dua kawasan, yaitu: kawasan berfungsi lindung dan

kawasan berfungsi budidaya. Kawasan berfungsi lindung meliputi kawasan

dengan pemanfaatan hutan lindung, Taman Nasional Kayan Mentarang,

kawasan pesisir, sempadan sungai, dan kawasan perlindungan gajah.

Sedangkan kawasan berfungsi budidaya meliputi kawasan budidaya

kehutanan dan kawasan budidaya non kehutanan termasuk didalamnya

kawasan pemukiman, industri, pertambangan, transmigrasi, pertanian tanaman

pangan lahan kering, pertanian tanaman pangan lahan basah, perkebunan,

peternakan, dan perikanan.

BAB III - 1


BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen

Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah bahwa "Keuangan daerah dikelola

secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah

dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan APBD yang setiap

tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah." Analisis pengelolaan keuangan

daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang

kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan

pembangunan daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam

suatu APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap

APBD dan laporan daerah selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Kinerja Pelaksanaan APBD APBD merupakan alat ukur (instrumen) yang menjamin terciptanya disiplin

anggaran dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan

pengelolaan anggaran.

Realisasi pendapatan Kabupaten Nunukan memberikan gambaran trend

yang fluktuatif, terlihat dari gambaran perkembangan realisasi pendapatan

dari tahun 2006 sampai dengan 2010 seperti yang terlihat di gambar 3.1.

Pada gambar 3.1 tersebut terlihat rata-rata pertumbuhan realisasi

pendapatan daerah adalah sebesar 5,18 % yang berasal dari analisa

BAB III - 2


struktur pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Nunukan selama

lima tahun terakhir.

Gambar 3.1

Realisasi Pendapatan Tahun 2006 – 2010 Pemerintah Kabupaten Nunukan

Sedangkan Struktur Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten

Nunukan dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

BAB III - 3


Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun 2006 s.d. 2010, Kabupaten Nunukan (dalam jutaan rupiah)

No Uraian 2006 2007 2008 2009 2010

Rata-rata

Pertumbuhan

1 PENDAPATAN 768.307 870.361 989.938 849.887 916.406 5,18% 1.1. Pendapatan Asli

Daerah 29.662 23.424 36.230 48.974 34.872 10,00%

1.1.1. Pajak Daerah 1.217 1.801 1.827 1.770 1.877 13,08% 1.1.2. Retribusi Daerah 2.774 4.602 7.426 7.480 8.242 34,54% 1.1.3. Hasil pengelolaan

keuangan daerah yang dipisahkan

2.669 4.162 4.403 5.738 4.139 16,05%

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah

23.002 12.859 22.573 33.986 20.615 10,67%

1.2. Dana Perimbangan 680.103 765.541 855.280 707.428 799.635 5,00% 1.2.1 Dana bagi hasil

pajak / bagi hasil bukan pajak

571.929 539.154 683.189 529.728 710.178 8,15%

1.2.2. Dana Alokasi Umum

84.154 141.814 145.618 124.385 47.859 -1,23%

1.2.3. Dana Alokasi Khusus

24.020 84.573 26.472 53.315 41.580 65,70%

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

58.543 81.396 98.428 93.485 81.899 10,64%

1.3.1. Hibah - - - 3.770 - 0,00% 1.3.2. Dana darurat - 3.000 - - - 0,00% 1.3.3. Dana bagi hasil

pajak dari propinsi dan Pemerintah

8.293 9.935 13.168 14.417 30.105 42,66%

Daerah lainnya - - - - - 0,00% 1.3.4. Dana penyesuaian

dan otonomi khusus

- 5.534 26.455 5.000 2.352 85,99%

1.3.5. Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

50.250 62.927 58.805 70.297 49.442 2,14%

Pertumbuhan per tahun

13,28% 13,74% -14,15% 7,83% 5,18 %

Sumber: DPPKAD Kabupaten Nunukan ( diolah)

BAB III - 4


Pertumbuhan realisasi pendapatan menunjukkan disparitas tinggi yang

berarti bahwa tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini disebabkan

karena belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan, serta

tingginya ketergantungan penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan

kebijakan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dimengerti karena pendapatan

daerah utamanya diperoleh dari dana bagi hasil pajak atau bukan pajak yang

bersifat closed list dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan (kewenangan

daerah yang terbatas), sehingga rentan terhadap perubahan kondisi

ekonomi. Oleh karena itu, ke depan perlu segera dicari terobosan untuk

mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.

Realisasi belanja Kabupaten Nunukan memberikan gambaran trend

yang positif, walaupun pada tahun 2010 terjadi banyak penurunan realisasi

belanja. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja dari tahun 2006

sampai dengan 2010 dipaparkan dengan gambar 3.2 berikut ini:

Gambar 3.2 Perkembangan Anggaran Belanja Tahun 2006-2010

Pemerintah Kabupaten Nunukan

808,370,880,686

1,043,713,486,737 1,225,976,741,508 1,206,230,936,788

875,345,836,852

719,543,222,546 821,780,640,497

967,425,559,825 1,034,952,804,220

779,863,384,511

2006 2007 2008 2009 2010

Pertumbuhan Belanja Daerah per TahunAnggaran Belanja Realisasi Belanja

BAB III - 5


Rata-rata pertumbuhan daerah dari tahun 2006 sampai dengan tahun

2010 adalah sebesar 4,38 % untuk anggaran belanja , sedangkan untuk

realisasi belanja adalah sebesar 3,57%. Hal ini menunjukkan masih

kurangnya peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan

selama lima tahun terakhir. Namun untuk lima tahun ke depan, pertumbuhan

rata-rata peningkatan kinerja keuangan akan digenjot di atas 5,00% persen.

Diharapkan dengan stabilnya peningkatan kinerja keuangan yang tinggi,

penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal

(money follow function).

Pertumbuhan anggaran dan belanja Pemerintah Kabupaten Nunukan

Tahun 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010, Kabupaten Nunukan

Tahun Belanja Operasi (Ribu Rupiah)

Belanja Modal (Ribu Rupiah)

Belanja Tak Terduga (Ribu Rupiah)

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

2006

345.951.244

300.934.519

460.203.256

417.586.383

2.216.381

1.022.320

2007

401.866.296

315.563.208

638.847.190

505.674.178

3.000.000

543.254

2008

473.841.805

368.916.786

747.934.937

597.349.966

4.200.000

1.158.808

2009

630.617.817

512.049.105

573.380.089

522.898.304

2.233.030

5.396

2010

532.582.752

474.933.320

340.591.784

304.810.064

2.171.300

120.000

Tingkat penyerapan anggaran belanja operasi rata-rata selama lima

tahun adalah 82,70% dengan penyerapan tertinggi 89,18% pada tahun 2010

dan terendah 77,86% pada tahun 2006. Sedangkan tingkat penyerapan

anggaran belanja modal rata-rata selama lima tahun adalah 85,05% dengan

penyerapan tertinggi 91,20% pada tahun 2009 dan terendah 79,19% pada

tahun 2007. Lalu tingkat penyerapan anggaran belanja tak terduga rata-rata

selama lima tahun adalah 20,62% dengan penyerapan tertinggi 46,13% pada

tahun 2006 dan terendah 0,24% pada tahun 2009.

BAB III - 6


2. Neraca Daerah

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang

sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah,

memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun

masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu,

serta dapat diukur dalam uang.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun

2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan

salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Laporan ini sangat penting bagi manajemen Pemerintah Daerah, tidak

hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan

yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan

yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi

yang dimiliki oleh Daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah

Pemerintah Kabupaten Nunukan selama kurun waktu 2006-2010 dapat

ditunjukkan pada tabel 3.3 sebagai berkut:

Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Aset Daerah

Tahun 2006 – 2010, Kabupaten Nunukan

No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan (%)

1. ASET 1.1. ASET LANCAR 33,81 1.1.1. Kas 52,78 1.1.2. Piutang -3,82 1.1.3. Persediaan 482,27 1.2 INVESTASI 6,33 1.3. ASET TETAP 26,54 1.3.1. Tanah 10,25 1.3.2. Peralatan dan mesin 25,35 1.3.3. Gedung dan bangunan 22,31 1.3.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 37,00 1.3.5. Aset tetap lainnya 7359,41 1.3.6. Konstruksi dalam pengerjaan 9,95 1.4. ASET LAINNYA 25,00 1.4.1. Tagihan penjualan angsuran - 1.4.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian -

BAB III - 7


daerah 1.4.3. Kemitraan dengan pihak kedua 25,00 1.4.4. Aset tak berwujud - 1.4.5. Aset Lain-Lain - JUMLAH ASET DAERAH 23,13 2. KEWAJIBAN -54,18 2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK -1,25 2.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga -106,70 2.1.2. Uang muka dari kas daerah - 2.1.3. Pendapatan diterima dimuka - 2.1.4. Bagian Lancar Utang Jangka Pendek

Pokok Pinjaman -

2.1.5 Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Bunga Pinjaman

-

2.1.6 Utang Jangka pendek lainnya 5,49 2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 3. EKUITAS DANA 23,13 3.1. EKUITAS DANA LANCAR 39,12 3.1.1. SILPA 53,55 3.1.2. Cadangan piutang -21,37 3.1.3. Cadangan persediaan 36,55 3.1.4. Pendapatan yang Ditangguhkan 49,67 3.1.5 Dana yang Harus Disediakan untuk

Pembayaran Utang Jangka Pendek -1,25

3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 26,15 3.2.1. Diinvestasikan dalam aset tetap 26,54 3.2.2. Diinvestasikan dalam aset lainnya 25,10 3.2.3. Diinvestasikan dalam Investasi

Jangka Panjang 6,33

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

23,13

Sumber: DPPKAD Kabupaten Nunukan (diolah)

Selama kurun waktu 2006-2010, pertumbuhan rata-rata jumlah aset

Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan mencapai 23,13% yang berarti

bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Nunukan meningkat sekitar

23,13% setiap tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan

serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan

untuk menunjang kelancaran tugas Pemerintahan.

Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai 33,81%, meskipun piutang

menurun sebesar -3,82%. Hal ini disebabkan karena komponen aset lancar,

yaitu kas dan persediaan, mengalami kenaikan yang cukup signifikan masing-

BAB III - 8


masing sebesar 52,78% dan 482,27%. Tingginya pertumbuhan aset lancar ini

menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Kabupaten Nunukan berada

pada kondisi sehat.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan

informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim

pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban umumnya

timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk

bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan

pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Perkembangan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam kurun

waktu 5 tahun (2006-2010) rata-rata sebesar -54,81%, yang berarti bahwa

kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas

Pemerintah Daerah dari tahun 2006 sampai dengan 2010 mengalami

penurunan. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten

Nunukan selama kurun waktu tersebut selalu dapat melaksanakan kewajiban

finansial jangka pendek yang cukup tinggi secara tepat waktu.

Ekuitas Dana yang meliputi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana

Investasi merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah

Daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Nunukan selama kurun waktu 5

tahun mengalami pertumbuhan sebesar 23,13%.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat

diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara

kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain.

Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas,

rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (current

ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Sedangkan rasio

lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi.

Rasio ini menunjukkan apakah Pemerintah Daerah memiliki aset yang cukup

untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan

daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

BAB III - 9


Tabel 3.4

Analisa Rasio Keuangan Kabupaten Nunukan

No. Uraian 2008 2009 2010

(%) (%) (%)

1 Rasio Lancar (current ratio) 184.596,77 16.453 45.816,87

2 Rasio quick (quick ratio) 180..444,39 15.045,46 44.478,24

3 Rasio total hutang terhadap total aset

0,01 0,08 0,01

4 Rasio hutang terhadap modal 0,01 0,07 0,01


Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Kabupaten

Nunukan selama kurun waktu tahun 2008-2010 mempunyai nilai lebih dari

satu, yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dapat

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dengan lancar. Rasio lancar

terendah pada tahun 2009 masihlah sangat tinggi, yaitu sebesar 16.453%

yang berarti bahwa aset lancar Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah

164,53 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo.

Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap

untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di Pemerintah Daerah bukan

merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam

aset lancar.

Sama seperti halnya rasio lancar, rasio quick (quick ratio) Pemerintah

Kabupaten Nunukan juga mempunyai nilai yang baik. Rasio quick terendah

pada tahun 2009 masih sangat tinggi, yaitu mencapai 15.045%. Rasio quick

merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan

apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu

dekat.

Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang,

dapat digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Daerah dalam

memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun

BAB III - 10


jangka panjang. Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata rasio total

kewajiban terhadap total aset dan rasio kewajiban terhadap modal adalah

0,01%. Hal ini menunjukan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten

Nunukan dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal Pemerintah

Kabupaten Nunukan.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan

tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan

APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan

keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan

efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi

pembiayaan daerah.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2006-2010 diarahkan untuk

mencapai tujuan sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas

pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan

2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menitik beratkan

pertumbuhan ”potential basic” dan menciptakan ikon-ikon pertumbuhan

ekonomi baru.

3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik.

4) Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah dalam

rangka pembiayaan daerah

5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan

pelaksanaan otonomi daerah

6) Meningkatkan rasa aman, tertib dan damai bagi kehidupan bermasyarakat

maupun bernegara.

7) Meningkatkan keadilan dan penegakan peraturan daerah.

1. Proporsi Penggunaan Anggaran Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah

disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada

BAB III - 11


pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan

prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan

tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Analisis proporsi

belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Tahun 2006-2010 dapat

ditunjukkan pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Tahun 2006 – 2010, Kabupaten Nunukan No. Tahun Total Belanja Untuk

Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

(Rp)

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan

Pengeluaran) (Rp)

Persentase

(a) (b) (a) / (b) x 100% 1 2006 168.738.970.361,60 821.780.640.496,76 20,53

2 2007 123.897.380.759,00 723.762.097.788,08 17,12

3 2008 191.037.316.565,42 967.425.559.824,64 19,75

4 2009 272.522.712.051,00 1.043.085.688.693,69 26,13

5 2010 287.949.865.690,00 781.610.231.468,60 36,84

Proporsi Rata-Rata

24,07


Selama periode tahun 2006-2010, rata-rata belanja untuk memenuhi

kebutuhan aparatur adalah 24,07%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi

belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif lebih kecil

persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat

(belanja publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan

daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi

kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai

fasilitator pembangunan.

BAB III - 12


2. Analisis Pembiayaan Daerah Perkembangan defisit rill selama kurun waktu 3 tahun dari Tahun

2008-2010 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6

Defisit Riil Anggaran Tahun 2008 – 2010 Kabupaten Nunukan


Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa surplus riil anggaran Pemerintah

Kabupaten Nunukan pada tahun 2008 mencapai sekitar Rp. 23,80 milyar,

kemudian menjadi defisit sebesar Rp. 193,20 milyar pada tahun 2009 dan

selanjutnya mengalami surplus kembali sebesar Rp.135,12 milyar pada

tahun 2010. Sedangkan untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun

waktu tahun yang sama, dapat digambarkan komposisinya pada Tabel 3.7

sebagai berikut:

Tabel 3.7 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Nunukan

No.

Uraian

Proporsi dari total defisit rill

2008 (%)

2009 (%)

2010 (%)

1 Sisa Lebih Perhitungan - 100 % -

No. Uraian 2008 ( Rp )

2009 ( Rp )

2010 ( Rp )

1 Realisasi Pendapatan Daerah

991.115.167.563,49 849.886.844.203,17 916.405.867.934,98

Dikurangi realisasi :

2 Belanja Daerah

967.313.269.582,26 1.034.952.804.221,28 779.538.383.738,76

3 Penegeluaran Pembiayaan Daerah

- 8.132.884.473,41 1.746.846.957,84

Defisit rill

23.801.897.981,23 (193.198.844.491,52) 135.120.637.238,38

BAB III - 13


Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

2 Pencairan Dana Cadangan - - - 3 Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan - - -

4 Penerimaan Pinjaman Daerah

- - -

5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

- - -

6 Penerimaan Piutang Daerah

- - -


Dari tabel tersebut menunjukkan defisit riil seluruhnya, yang terjadi pada

Tahun Anggaran 2009 ditutup seluruhnya dengan penggunaan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Untuk

realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam kurun waktu yang sama

dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Kabupaten Nunukan

No

Uraian

2008

2009

2010

(Rp.000) % dari Silpa

(Rp.000) % dari Silpa

(Rp.000) % dari

Silpa 1

Jumlah SILPA

245.392.495 52.193.650 187.314.287

2 Pelampauan Penerimaan PAD

5.831.977 2,38 10.187.639 19,52 (5.565.288) -2,97

3 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan

(17.896.394) -7,29 (151.578.764) -290,42 93.546.257 49,94

4 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

0 0 3.769.950 7,22 (1.500.000) -0,80

5 Sisa 256.456.912 104,51 171.278.132 328,16 95.807.453 -

BAB III - 14


Penghematan Belanja atau akibat Lainnya

51,15

6 Kewajiban kepada Pihak ketiga sampai dengan akhir Tahun belum terselesaikan

0 0 1.000 0,001

7 Sisa dana Kegiatan Lanjutan

0 0 0 0 0 0


Dari Tabel di atas selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2008-2010)

meunjukkan kondisi sebagai berikut :

• Jumlah SILPA mengalami perkembangan yang fluktuatif, yaitu dari

245,39 milyar pada tahun 2008 menurun menjadi 52,19 milyar pada

tahun 2009, dan selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 187,31 milyar

pada tahun 2010.

• Pada umumnya SILPA yang terjadi disebabkan oleh sisa penghematan

belanja atau akibat lainnya. Kontribusi terhadap SILPA atas komponen

tersebut adalah sebesar 104,51 % pada tahun 2008 , meningkat menjadi

328,16 %, pada tahun 2009, dan selanjutnya menurun menjadi 51,15 %

pada tahun 2010.

• Pelampauan penerimaan PAD yang menjadi sub unsur penopang SILPA

menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, yaitu sebesar Rp 5,8 milyar

pada tahun 2008, meningkat menjadi 10,18 milyar pada tahun 2009, dan

selanjutnya pada tahun 2010 menjadi minus atau kurang sebesar Rp

5,56 milyar dari target yang ditetapkan.

3.3 Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran

keuangan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah, baik terkait dengan

BAB III - 15


pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaraan pembiayaan.

Pengeluaran keuangan Pemerintah Daerah sepenuhnya mengacu pada

pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya

telah disampaikan dalam uraian sebelumnya.

1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Pengeluaran periodik Pemerintah Daerah yang dibebankan pada keuangan

daerah tahun 2010, memperlihatkan kondisi seperti berikut :

Tabel 3.9 Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat Serta Perioritas Utama

Kabupaten Nunukan No Uraian Tahun 2010 Catatan

(Rp) A Belanja Tidak Langsung Rp 203.929.794.590,00 1 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 124.879.182.590,00 2 Tambahan Penghasilan PNS Rp 76.525.032.000,00 3 Belanja Penerimaan Anggota dan

Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

Rp 2.525.580.000,00

4 Belanja Bunga - B Belanja Langsung Rp 24.297.421.389,00 1 Belanja honorium PNS khusus

untuk guru dan tenaga medis Rp 14.370.927.961,00

2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp 1.895.000.000,00 3 Belanja jasa Kantor ( khusus

tagihan bulanan kantor seperti listrik,air,telepon dan sejenisnya)

Rp 5.572.337.437,00

4 Belanja sewa gedung kantor ( yang telah ada kontrak jangka panjangnya )

Rp 1.680.458.000,00

5 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor ( yang telah ada kontrak jangka panjangnya )

Rp 133.651.900,00

6 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp 645.046.091,00 C Pembiayaan pengeluaran Rp 1.746.846.957,84 1 Pembentukan Dana Cadangan - 2 Pembayaran Pokok Utang Rp 1.746.846957,84


BAB III - 16


2. Proyeksi Data Masa Lalu

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu ( tahun

2006-2010) sebesar 5,18 %, tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5-7 %,

tingkat suku bunga 8-12%, serta tingkat inflasi sebesar 5-8 % maka

proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah Tahun 2012 – 2016 dapat

disajikan seperti tabel berikut :

Tabel 3.10 Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tahun 2012 sampai dengan 2016 Kabupaten Nunukan

Dari proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah yang disajikan pada diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

• Pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari tahun-ke

tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,78% pertahun.

• Penerimaan PAD diproyeksikan meningkat dari 38,36 milar pada tahun

2012 meningkat menjadi 51,05 milyar pada tahun 2016 dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 10 % per tahun.

• Dana perimbangan diproyeksikan meningkat dari 838,68 milyar pada

tahun 2012 meningkat menjadi 1.020,63 milar pada tahun 2016 dengan

rata-rata pertumbuhan sebesar 5 % per tahun.

No Uraian Rata-rata

tumbuh

Proyeksi 2012 (jt)

Proyeksi 2013 (jt)

Proyeksi 2014 (jt)

Proyeksi 2015 (jt)

Proyeksi 2016 (jt)

1 Pendapatan 5,78% 968.650,00 1.024.110,90 1.083.080,40 1.145.810,95 1.212.575,72

1.1 PAD 10,00% 38.360,00 42.196,00 46.415,60 51.057,16 56.162,88

1.2 Dana

Perimbangan

5,00% 839.680,00 881.664,00 925.747,20 972.034,56 1.020.636,29

1.3 Lain-lain

Pendapatan

Daerah yang

sah

10,64% 90.610,00 100.250,90 110.917,60 122.719,23 135.776,56

BAB III - 17


• Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan meningkat dari

90,61 milyar pada tahun 2012 meningkat menjadi 135,77 milyar pada

tahun 2016 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,64 % per tahun.

Sedangkan pertumbuhan belanja tidak langsung diproyeksikan meningkat

sebesar 5,96% per tahun, selanjutnya pertumbuhan belanja langsung

yang periodik, wajib dan mengikat diproyeksikan meningkat sebesar 5,18%

per tahun. Proyeksi pertumbuhan belanja ini sedikit dibawah proyeksi

pertumbuhan pendapatan dengan tujuan untuk menghindari defisit

anggaran, jika dalam lima tahun ke depan terdapat belanja yang tidak

terduga dan darurat.

Tabel 3.11 Proyeksi Belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik,

wajib, mengikat serta prioritas utama untuk tahun 2012 s.d. 2016 Kabupaten Nunukan (dalam jutaan rupiah)

No Uraian Pro-

yeksi 2012 2013 2014 2015 2016

A Belanja Tidak

Langsung 5,96%

222.619,80

234.207,17

246.404,03

259.242,77

272.757,51 1 Belanja Gaji dan

Tunjangan 6,85%

132.602,56

139.983,50

147.775,28

156.000,77

164.684,10 2 Tambahan

Penghasilan PNS

4,52% 80.386,72

84.037,63

87.854,35

91.844,41

96.015,68

3 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

5,55% 2.718,66

2.905,73

3.105,66

3.319,35

3.547,74

4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah

6,11% 3.037,77

3.223,34

3.420,25

3.629,18

3.850,88

5 Penghasilan Lainnya

4,73% 3.874,08

4.056,98

4.248,50

4.449,07

4.659,10

B Belanja

Langsung 5,30%

226.441,76

238.171,52

250.513,80

263.500,96

277.167,11 1 Honorarium PNS 5,51%

40.317,80

42.546,55

44.898,50

47.380,47

49.999,64 2 Honorarium Non

PNS 5,06%

35.664,94

37.470,30

39.367,04

41.359,80

43.453,43 3 Uang Lembur 4,90%

BAB III - 18


2.219,27 2.328,53 2.443,16 2.563,44 2.689,64 4 Belanja

Beasiswa Pendidikan PNS

5,47% 2.010,10

2.119,98

2.235,87

2.358,09

2.486,99

5 Belanja Khusus, Pelatihan, Sosiaslisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5,95% 1.859,90

1.970,32

2.087,30

2.211,22

2.342,50

6 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

4,86% 7.811,89

8.194,16

8.595,15

9.015,75

9.456,94

7 Belanja Bahan /Material

4,94% 15.547,72

16.312,47

17.114,84

17.956,68

18.839,93

8 Balanja Jasa Kantor

5,02% 33.758,47

35.453,69

37.234,04

39.103,79

41.067,44

9 Belanja Premi Asuransi

7,72% 639,12

696,04

758,03

825,54

899,07

10 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4,65% 4.659,34

4.877,29

5.105,43

5.344,24

5.594,23

11 Belanja Cetak Dan Pengadaan

5,06% 5.396,08

5.669,64

5.957,07

6.259,07

6.576,38

12 Belanja Sewa rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir

6,15% 1.795,56

1.906,24

2.023,75

2.148,50

2.280,94

13 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

7,72% 702,60

759,01

819,96

885,80

956,92

14 Belanja Sewa Alat Berat

41,67%

28,77

30,27

31,85

33,50

35,25

15 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4,27% 140,00

145,98

152,23

158,73

165,52

16 Belanja Makan dan Minum

5,06% 10.805,96

11.353,04

11.927,82

12.531,70

13.166,16

17 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5,91% 930,43

985,64

1.044,12

1.106,08

1.171,71

18 Belanja Pakaian Kerja

6,92% 808,46

864,22

923,83

987,56

1.055,67

19 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

6,58% 1.688,06

1.799,23

1.917,72

2.044,02

2.178,63

20 Belanja Perjalanan Dinas

5,10% 50.318,46

52.891,10

55.595,27

58.437,70

61.425,45

21 Belanja Pemulangan Pegawai

5,27% 90,00

94,76

99,78

105,06

110,63

22 Belanja Pemeliharaan Jalan/ Jembatan

8,81% 57,29

65,11

74,01

84,12

95,61

23 Belanja Jasa Konsultasi/ Perencanaan/

3,97% 2.725,83

2.833,99

2.946,44

3.063,35

3.184,89

BAB III - 19


Pengawasan 24 Belanja Tali

asih/ Santunan/ Kompensasi/ General Check up

4,73% 2.321,01

2.430,00

2.544,12

2.663,59

2.788,67

25 Belanja Khusus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

7,27% 771,29

827,26

887,29

951,68

1.020,74

26 Belanja Jasa Konsultasi

5,02% 3.283,45

3.447,46

3.619,66

3.800,46

3.990,29

27 Belanja Pemeliharaan Dermaga

41,67%

28,77

30,27

31,85

33,50

35,25

28 Belanja Pemeliharaan Bangunan

8,81% 61,18

68,94

77,67

87,51

98,59

C Pembiayaan Pengeluaran

1 Pembayaran Pokok utang

100*

TOTAL

449.062

472.379

496.918

522.744

549.925

3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu

yang dibuat hingga tahun 2010, sebagai kerangka keuangan yang telah

dimasukan dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan

kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan Pembangunan

Daerah hingga tahun 2016 mendatang seperti yang tercantum pada tabel

3.12 berikut ini:

Tabel 3.12

Proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Pada

Kurun Tahun 2011-2016

No.

Uraian

Proyeksi per Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

(Rp. Juta) (Rp. Juta) (Rp. Juta) (Rp. Juta) (Rp. Juta)

1. Pendapatan

968.650,00

1.024.110,90

1.083.080,40

1.145.810,50

1.212.575,70

2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)

-

-

-

-

-

BAB III - 20


Dari tabel tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

• Kapasitas riil kemampuan keuangan untuk mendanai Pembangunan

Daerah selama lima tahun ke depan berkisar antara Rp 719,58 milyar

s.d. 767,05 milyar. Jumlah tersebut diproyeksikan meningkat dari tahun

ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,61% per tahun.

• Jumlah SILPA diproyeksikan menurun dari tahun ke tahun. Rata-rata

penurunan SILPA selama kuruan waktu lima tahun mendatang

diproyeksikan sebesar 15,00%.

• Dengan adanya kebijakan penurunan SILPA secara terus menerus dari

tahun ke tahun mengandung arti bahwa kegiatan pembangunan harus

dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan (optimalisasi penganggaran belanja

pembangunan).

Tabel 3.13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016

No

Uraian

Proyeksi per Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 (Rp. Juta)

(Rp. Juta)

(Rp. Juta)

(Rp. Juta)

(Rp. Juta)

I Kapasitas Rill kemampuan Keuangan

719.588

721.578

730.663

745.892

767.052

3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

200.000,00

170.000,00

144.500,00

122.825,00

104.401,25

Total penerimaan

1.168.650,0

1.194.110,9

1.227.580,4

1.268.635,5

1.316.976,9

Dikurangi:

4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

449.061,56 472.532,69 496.917,83 522.743,74 549.924,62

Kapasitas riil kemampuan keuangan

719.588,44

721.578,21

730.662,57

745.891,76

767.052,33

BAB III - 21


Rencana alokasi pengeluaran prioritas I

II.a Belanja Langsung 747.168

759.760

772.939

787.195

812.141

II.b Pembentukan dana cadangan

-

-

-

-

-

Dikurangi : II.c Belanja langsung

yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

226.442

238.172

250.514

263.501

277.167

II.d Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama

-

154

-

-

-

II Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)

520.726

521.434

522.425

523.694

534.973

Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)

198.862

200.144

208.237

222.198

232.079

Rencana alokasi pengeluaran prioritas II

III.a Belanja Tidak Langsung

416.482

424.350

449.642

476.440

504.836

Dikurangi : III.b Belanja tidak

langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

222.619,80 234.207,17 246.404,03 259.242,77 272.757,51

III Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)

193.862

190.143

203.238

217.198

232.079

Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*

5.000

10.000

5.000

5.000

0

BAB III - 22


Dari tabel No. III.12 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rencana kapasitas riil keuangan daerah digunakan untuk :

• rencana alokasi prioritas I, yaitu belanja lansung yang tidak wajib dan

mengikat serta prioritas utama sebesar Rp 520,72 milyar pada tahun 2012

meningkat menjadi 534,97 milyar pada tahun 2016.

• Rencana alokasi prioritas II, yaitu belanja tidak langsung yang tidak wajib

mengikat serta prioritas utama seperti belanja subsidi, belanja hibah,

belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak

terduga sebesar Rp 193,86 milyar pada tahun 2012 meningkat menjadi

232,07 milyar pada tahun 2016.

• Surplus anggaran riil sebesar 5 milyar pada tahun 2012, meningkat

menjadi 10 milyar pada tahun 2013, menurun menjadi 5 milyar pada tahun

2014 dan tahun 2015 digunakan untuk meningkatkan investasi daerah

(pengeluran pembiayaan)

Documents

RPJMD NUNUKAN 1