RPJMD 2006-2010 Bab.1-5

RPJMD Kabupaten Kotabaru 2006-2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Kotabaru Tahun 2006 - 2010 disusun sebagai konsekuensi terbitnya Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Di dalam ketiga

peraturan perundang-undangan dimaksud disebutkan bahwa penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) didasarkan pada

penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten

Kotabaru mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Nasional dan RPJMD Propinsi yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok

yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan

pokok pembangunan daerah kurun waktu lima tahun mendatang.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan

dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan RPJMD

memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM

Nasional Tahun 2005-2009 dengan tetap mendasarkan pada kondisi dan potensi

daerah serta aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah

masyarakat. Dengan demikian akan terjalin keterkaitan (benang merah) dengan

dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dan terdapat kesesuaian

dengan kondisi dan potensi daerah serta aspirasi masyarakat, yang selanjutnya

akan mempermudah pengembangan “sharing” pembiayaan dengan pemerintah

pusat.

Bab I - 1


RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2006-2010 ini akan digunakan

sebagai pedoman dan landasan dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam

penyusunan RAPBD.

1.2. MAKSUD dan TUJUAN 1.2.1. Maksud

RPJM Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006-2010 adalah

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang

memberikan arah bagi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten

Kotabaru secara komprehensif, terintegrasi dan harmonis antara

berbagai komponen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada

berbagai bidang kehidupan dan sektor perekonomian dalam priode waktu

lima tahunan., Secara spesifik dokumen RPJM dimaksudkan untuk:

a. Sebagai dokumen induk perencanaan jangka menengah untuk

periode tahun 2006 - 2010 di tingkat Kabupaten Kotabaru yang

menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten

Kotabaru, serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas

SPKD, ' dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana

kerja dalam kerangka " regulasi dan kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif;

b. Untuk rnemberikan acuan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Strategis (Renstra)

SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Kotabaru.

Bab I - 2


1.2.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJM Kabupaten Kotabaru 2006 – 2010

adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah. Sebagai

konsekuensi calon kepala daerah terpilih, maka program tersebut harus

dirumuskan sebagai perencanaan pembangunan dan direalisasikan dalam

dokumen perencanaan. Selain itu RPJM juga sebagai sarana untuk

menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar ’stake

holders’ untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Kotabaru tahun

2006-2010.

1.3. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Kotabaru Tahun 2006 – 2010 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

a. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Pasal 18 ayat 2.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah, Bab VII Pasal 150.

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara

f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004

g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004

h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 –

2009.

Bab I - 3


j. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11

Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.

1.4. HUBUNGAN RPJMD dengan DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana

yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM

Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006-2010 merupakan satu bagian yang utuh

dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru khususnya

dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJP

Daerah Kabupaten Kotabaru, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman

bagi SKPD untukpenyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya

– selama periode perencanaan - akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yang dari

keberadaan RKPD Kabupaten Kotabaru tersebut, selanjutnya, akan dijadikan

acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang

diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJM Daerah Kota

kedalam RKPD Kabupaten Kotabaru untuk setiap tahunnya, akan dijadikan

pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Kabupaten Kotabaru

Gambaran tentang hubungan antara RPJM Daerah Kabupaten Kotabaru

Tahun 2006-2010 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan

dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan

adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar - 1.1.

Bab I - 4


Gambar 1.1. Alur Perencanaan Program dan Penganggaran

1.5. SISTIMATIKA PENULISAN Sistimatika penulisan RPJMD Kota Baru tahun 2006 – 2010

didasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/ 2020/ SJ Tahun

2005 tentang Tata cara penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Sistimatika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Hubungan RPJM Daerah

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I - 5


BAB II KONDISI UMUM KOTABARU

2.1. Kondisi Geografis

2.2. Perekonomian Daerah

2.3. Keuangan Daerah

2.4. Sosial Budaya Daerah

2.5. Prasarana dan Sarana Daerah

2.6. Pemerintahan Umum

BAB III VISI DAN MISI BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam

mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai

payung pada perumusan program dan kegiatan

pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

5.3. Kebijakan Umum Daerah

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Program Pembangunan Daerah

7.2. Rencana Kerja

BAB VIII PENUTUP 8.1. Program Transisi

8.2. Kaidah Pelaksanaan

LAMPIRAN

Bab I - 6


BAB II KONDISI UMUM KOTABARU

2.1 KONDISI GEOGRAFIS 2.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Kotabaru memiliki luas wilayah 9.422.56 km2 dan

merupakan kabupaten terluas di Kalimantan Selatan. Sebagian

wilayahnya terdiri dari beberapa pulau. Ada 45 pulau besar dan kecil

diantaranya Pulau Laut, Pulau Sebuku, Pulau Kunyit, Pulau Sewangi, dll.

Secara administratif, Kabupaten Kotabaru terbagi menjadi 18 kecamatan

dan 195 kelurahan/desa.

Secara geografis Kabupaten Kotabaru terletak di sisi tenggara

Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Kotabaru yang di Pulau Laut

Utara. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Kotabaru

terletak di antara 2°20'--4°56' Lintang Selatan dan, 115029'-116030' Bujur

Timur.

Batas Wilayah Kabupaten Kotabaru sebelah utara Propinsi

Kalimantan Timur, sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Laut

Jawa, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai

Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan

Kabupaten Tanah Bumbu.

2.1.2 Iklim

Kabupaten Kotabaru dipengaruhi oleh dua musim, yakni musim

kemarau dengan suhu udara maksimum rata-rata antara 30,5°C - 32;9°C

dan musim hujan dengan suhu udara minimum rata-rata antara 22,7°C -

24,7°C.

Penyinaran matahari yang tinggi menyebabkan tingginya intensitas

penguapan sehingga selalu terdapat awan aktif dan udara yang penuh

Bab II – 1


sehingga menyebabkan seringkali turun hujan. Kabupaten Kotabaru

memiliki rata-rata curah hujan berkisar antara 0,9-13,5 mm dengan jumlah

hari hujan berkisar antara 5-28 hari/tahun.

2.1.3 Topografi Topografi wilayah daratan Kabupaten Kotabaru bagian timur pada

umumnya merupakan daerah pantai, dan bagian selatan sampai utara

sebagian besar merupakan jalur pegunungan yakni pegunungan Meraius

yang memanjang sampai ke wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

Keadaan wilayah yang medannya bergelombang sampai terjal terdapat

di Pulau Laut bagian tengah.

Pemanfaatan wilayah Kotabaru menurut topografinya terbagi

menjadi 8,55% dikembangkan usaha tambak ikan karena merupakan

daerah rawa dan pantai dengan ketinggian 0-7 m, 17,75% wilayah dengan

ketinggian 7-25 m digunakan sebagai sawah, 66,08% wilayah dengan

ketinggian 25-500 m digunakan untuk pertanian lahan kering, perkebunan,

dan ladang. Sisanya sekitar 6,94% merupakan wilayah yang sulit untuk

diolah dengan ketinggian mencapai 500-1000 m, sedangkan wilayah

dengan ketinggian lebih dari 1000 m digunakan sebagai kawasan lindung.

Kawasan hutan di Kotabaru mencapai 449.117,067 ha terdiri dari kawasan

hutan produksi tetap 55,6%, hutan lindung dan cagar 41,5%, hutan

produksi terbatas 2,5%, dan hutan produk konversi 0,3%.

Bab II – 2


2.2 PEREKONOMIAN DAERAH 2.2.1 Kondisi Perekonomian Saat Ini

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh

beberapa indikator ekonomi seperti angka Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan

bidang ekonomi. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini

secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto

yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode

tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah

satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan

pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi

suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Dilihat dari besaran nilai PDRB, Kotabaru termasuk kabupaten yang

mempunyai potensi ekonomi yang relatif besar di propinsi Kalimantan

Selatan. Bahkan meskipun lima kecamatan (setui, kusan hulu, kusan hilir,

sungai loban dan batu licin). Yang dulunya merupakan bagian kabupaten

kotabaru, dan kini telah berdiri sendiri menjadi kabupaten tanah bumbu,

PDRB kabupaten Kotabaru masih menempati urutan ke dua terbesar

setelah kabupaten Banjarmasin dengan menyumbang 17.75 % terhadap

total PDRB Propinsi Kalimantan Selatan. Pertumbuhan ekonomi

kabupaten kotabaru tahun 2005 sebesar 5.09% dengan Nilai PDRB

kotabaru berdasarkan atas dasar Harga berlaku pada tahun 2005

mencapai 3.846.04 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstatn

mencapai 2.848,76 milyar rupiah. Sedangkan rata-rata pertumbuhan

ekonomi tahun 2001-2005 jika dengan pertambangan sebesar 6.51% per

tahun sedangkan tanpa pertambangan sebesar 6.18% pertahun.

Bab II – 3


Tabel 2.1. PDRB ADHB Kabupaten Kotabaru (Milyar Rp)

Sektor 2001 2002 2003 2004 2005

Pertanian 1.236,58 1.416,44 1.497,03 1.633,25 1.799,35 Pertambangan & galian 440,72 554,57 638,88 714,55 840,39 Industri pengolahan 234,58 268,30 291,41 310,44 339,61 Listrik. gas. & air bersih 5,42 6,14 6,93 7,59 8,36 Konstruksi 132,20 151,43 175,02 191,75 235,83 Perdagangan. hotel. & restoran 408,60 469,35 534,95 600,90 656,85 Transportasi & komunikasi 271,39 313,55 344,02 377,37 458,50 Keuangan 16,29 22,62 38,79 48,42 61,81 Jasa-jasa 125,93 148,59 173,65 201,92 261,38

PDRB dengan Sub Sektor Pertambangan tanpa Migas 2.871,71 3.350,99 3.700,69 4.086,20 4.662,07

PDRB tanpa Sub Sektor Pertambangan tanpa Migas 2.444,06 2.812,22 3.079,91 3.392,35 3.846,04

Sumber : BPS Kotabaru

Perekonomian Kabupaten Kotabaru mempunyai prospek yang

cukup bagus. dilihat dari rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2001

– 2005 mencapai 6.18% per tahun yang lebih tinggi dari pertumbuhan

nasional. Pertumbuhan ini lebih didorong oleh tingginya tingkat

pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap

struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru yaitu sektor Pertanian dan sektor

pertambangan yang masing-masing pertumbuhan rata-rata tumbuh

sebesar 5.77% per tahun dan 8.77% per tahun. Tabel 2.2. Distribusi PDRB ADHB menurut Sektor Tahun 2000-2004

Lapangan Usaha 2001 2002 2003 2004*) 2005***) Pertanian 40.30% 43.06% 42.27% 40.45% 39.97% Pertambangan 15.97% 15.35% 16.55% 17.26% 17.49% Industri 8.89% 8.17% 8.01% 7.87% 7.60% LGA 0.20% 0.19% 0.18% 0.19% 0.19% Konstruksi 4.50% 4.60% 4.52% 4.73% 4.69% Perdagangan 14.67% 14.23% 14.01% 14.46% 14.71% Transportasi 10.28% 9.45% 9.36% 9.30% 9.24% Keuangan 0.64% 0.57% 0.68% 1.05% 1.19% Jasa 4.54% 4.39% 4.43% 4.69% 4.94% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Sumber : BPS Kotabaru Note : *) Angka sementara ; **) Angka sangat sementara

Bab II – 4


Penciptaan iklim usaha yang sehat dalam prakteknya telah

mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. tetapi tidak selalu

berkolerasi positif terhadap kegiatan investasi. Fenomena ini dapat

dicermati dari data posisi kredit rupiah dan valuta asing bank umum dari

lembaga perbankan yang beroperasi di Kabupaten Kotabaru. Pada

tahun 2004 posisi kredit sebesar Rp 1.094.334 juta dan tahun 2005

sebesar Rp 1.776.76 juta.

Tabel 2.3. Posisi Kredit Bank yang Disalurkan Kepada Masyarakat di Kabupaten

Kotabaru (Juta Rp) Sektor 2001 2002 2003 2004 2005

Pertanian 353.425 184.774 370.708 609.022 665.067

Pertambangan & galian 1.617 7.377 192.793 291.542 334.550 Industri pengolahan 308 1.831 2.822 3.839 6.225 Listrik. gas. & air bersih - - - - 501.926 Konstruksi 1.905 3.035 9.954 22.372 26.356

Perdagangan. hotel. & restoran 18.661 49.115 78.290 84.096 111.370 Transportasi & komunikasi 920 2.501 4.319 4.277 8.511 Jasa dunia usaha 141 666 5.068 6.210 22.797 Jasa sosial masyarakat 350 197 54 284 552 Lain-lain 27.124 32.765 54.819 73.692 99.406

Total 404.451 282.261 718.827 1.095.334 1.776.760

Sumber : Bank Indonesia – Banjarmasin

Kontribusi sub sektor perdagangan dalam struktur ekonomi

Kotabaru yang tercermin pada PDRB tahun 2005 cukup tinggi. yakni

sebesar 14.71% Komoditi ekspor yang menonjol adalah hasil tambang

khususnya batubara dan hasil pertanian khususnya perikanan dengan

nilai ekspor tahun 2005 sebesar US$ 892.420.016.34.

Bab II – 5


2.2.2 Proyeksi Ekonomi daerah

Berdasarkan trend kinerja indikator perekonomian kotabaru

sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, prospek ekonomi

kabupaten kotabaru tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut :

a. Pertumbuhan ekonomi kotabaru pada tahun 2006-2010 diperkirakan

rata-rata pertahun tumbuh sebesar 6.03% dengan pertumbuhan

ekonomi masing-masing pertahunnya yaitu tahun 2006 sebesar 5.89

%; tahun 2007 sebesar 5,95%; tahun 2008 sebesar 5.92 %; tahun

2009 sebesar 6.33 % dan tahun 2010 sebesar 6.34%;

Tabel 2.4. Pertumbuhan PDRB Kotabaru saat ini dan proyeksi pertumbuhan PDRB per

sektor PERTUMBUHAN SAAT INI PROYEKSI PERTUMBUHAN Sektor

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1. Pertanian 4.4% 5.8% 5.6% 5.0% 5.4% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 2. Pertambangan Dan

Penggalian 11.1% 7.9% 6.8% 8.8% 4.0% 5.7% 6.3% 5.6% 5.3% 3. Industri Pengolahan 3.5% 4.0% 2.4% 1.4% 4.6% 3.8% 3.7% 3.6% 3.4% 4. Listrik, Gas & Air Bersih 4.9% 5.5% 5.3% 5.1% 4.9% 5.1% 5.2% 6.2% 8.3% 5. Konstruksi 7.2% 7.7% 7.5% 7.3% 7.2% 7.3% 5.3% 8.8% 8.0% 6. Perdagangan, Hotel &

Restoran 7.9% 6.5% 5.3% 4.6% 6.0% 5.1% 5.6% 6.0% 7.0% 7. Pengangkutan &

Komunikasi 5.0% 5.7% 5.5% 5.4% 5.7% 8.8% 8.9% 8.2% 7.6% 8. Keuangan 23.7% 62.9% 19.7% 9.0% 17.81% 22.76% 24.90% 35.67% 26.15%9. Jasa-Jasa 8.64% 9.21% 8.99% 8.95% 7.20% 8.77% 8.87% 8.68% 10.44% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 6.37% 6.73% 5.87% 5.69% 5.55% 5.90% 5.99% 6.21% 6.17% PDRB Tanpa Sub Sektor Pertambangan Tanpa Migas 5.49% 6.51% 5.70% 5.09% 5.89% 5.95% 5.92% 6.33% 6.34%

Sektor-sektor yang tumbuh cepat adalah sektor keuangan,sektor jasa-

jasa dan sektor konstruksi. Sedangkan sektor pertanian yang

merupakan penyumbang terbesar dalam pada pembentuk

perekonomian kotabaru pertumbuhannya relatif konstan dan untuk

Bab II – 6


sektor pertambangan pertumbuhan akan mengalami perlambatan

pertumbuhan.

b. Untuk mencapai Pertumbuhan ekonomi yang diinginkan maka

diperlukan investasi baik yang bersumber dari swasta maupun

pemerintah. Dengan mengansumsikan bahwa struktur PDRB

Penggunaan kabupaten kotabaru sama dengan struktur PDRB

penggunaan Kalimantan selatan dapat ditentukan tingkat angka ICOR.

Dengan asumsi tersebut tingkat Incremental Capital Output Ratio

(ICOR) pada tahun 2005 sebesar 3.43 dan diharapkan pada akhir

tahun 2010 dikisaran 3.37.

c. Struktur ekonomi (berdasarkan data PDRB ADHB) pada tahun 2005,

didominasi tiga sektor utama yaitu sektor pertanian sebesar 38.60%,

sektor pertambangan 18.03% dan sektor Perdagangan 14.09%.

Perkiraan pada tahun 2010, untuk sektor pertanian dan sektor

pertambangan peranannya akan semakin menurun masing-masing

menjadi 34.70% dan 17.69%. Sedangkan sektor Pengangkutan &

komunikasi, sektor keuangan dan jasa-jasa perannya akan semakin

besar. Adapun struktur ekonomi (berdasarkan data PDRB ADHK tahun

2000) tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut :

Bab II – 7


Tabel 2.5. Struktur PDRB ADHB Kotabaru tahun 2004 - 2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1. Pertanian 39.97% 38.60% 38.53% 37.73% 36.83% 35.79% 34.70% 2. Pertambangan Dan

Penggalian 17.49% 18.03% 17.81% 17.84% 17.94% 17.85% 17.69% 3. Industri Pengolahan 7.60% 7.28% 7.12% 6.95% 6.76% 6.55% 6.34% 4. Listrik, Gas & Air Bersih 0.19% 0.18% 0.18% 0.18% 0.17% 0.17% 0.17% 5. Konstruksi 4.69% 5.06% 5.02% 5.11% 5.09% 5.21% 5.30% 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 14.71% 14.09% 14.83% 14.73% 14.67% 14.61% 14.67% 7. Pengangkutan &

Komunikasi 9.24% 9.83% 9.55% 9.92% 10.32% 10.65% 10.94% 8. Keuangan 1.19% 1.33% 1.43% 1.69% 2.02% 2.63% 3.19% 9. Jasa-Jasa 4.94% 5.61% 5.54% 5.86% 6.19% 6.53% 7.01% Produk Domestik Regional Bruto (dlm milyar) 4.086.20 4.662.07 5.186.33 5.781.50 6.441.95 7.186.43 8.009.21PDRB Tanpa Sub Sektor Pertambangan Tanpa Migas (dlm milyar) 3.392.35 3.846.04 4.290.15 4.780.66 5.320.34 5.941.41 6.634.36

Tabel 2.6. Ringkasan Perkiraan Kerangka Makro ekonomi Kabupaten Kotabaru Tahun 2006-2010

No Indikator 2006 2007 2008 2009 2010 1 Laju Inflasi 9.27 9.3 9.32 9.34 9.37 2 Pertumbuhan Ekonomi 5.89% 5.95% 5.92% 6.33% 6.34% 3 ICOR 3.43 3.36 3.38 3.34 3.37 4 Investasi (Jutaan Rp) 1.815.214 2.023.523 2.254.681 2.515.251 2.803.223

5 Pendapatan Perkapita (Ribuan Rp) 19.453.93 21.157.47 22.999,42 25.031,63 27.217,09

Bab II – 8


2.3 KEUANGAN DAERAH

Di bidang keuangan daerah, pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru

selama 5 tahun terakhir, baik secara absolut maupun relatif cenderung mengalami

peningkatan, yaitu dari Rp189,99 milyar (2001) menjadi Rp. 283.56 milyar (2005),

atau rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan sekitar 10,96%. Komponen

Pendapatan Asli Daerah (PAD), selama 5 tahun terakhir peranannnya masih pada

posisi ke-2 setelah Dana Perimbangan namun memiliki perkembangan (trend)

yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 27,21% (2001) menjadi

34,45% (2005), dan kenaikkan tersebut lebih didorong oleh adanya kenaikkan

yang dialami oleh hampir seluruh sub-sub komponen yang ada dalam PAD.

Di bidang keuangan daerah, pada tahun 2005 penerimaan sebesar Rp

283.555.86 juta atau naik sebesar 8.07% dibanding penerimaan tahun 2004.

Kenaikan ini lebih didorong oleh naik dana perimbangan yang semula sebesar

187.826 juta menjadi 236.372 juta atau naik sebesar 25,85%. Sedangkan jika

dilihat dari struktur penerimaan, Pos penerimaan yang besumber dari Dana

perimbangan masih mendominasi struktur penerimaan daerah yang mencapai

83,36% artinya ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap

pemerintahan pusat atau propinsi masing tinggi. Dengan kondisi semacam ini

pemerintah kabupaten kotabaru perlu terus meningkatkan kemampuan secara

optimal dalam menggali segala sumber dana yang potensial yang ada untuk

membiaya pembiayaan pembangunan khususnya yang bersumber dari pos

penerimaan PAD.

Disisi pengeluaran / belanja dalam APBD kabupaten kotabaru, pada tahun

2005 belanja dalam APBD sebesar Rp 231.51 milyar atau mengalami kenaikan

sebesar 8.50% sedangkan tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 11.19%. hal

ini dikarenakan adanya pemekaran kabupaten kotabaru ( menjadi kabupaten

kotabaru dan kabupaten tanah bumbu) sehingga belanja dalam APBD mengalami

penurunan. Ditinjau dari komposisi penggunaannya, komponen belanja pelayanan

Bab II – 9


publik merupakan komponen yang cukup besar menyerap belanja daerah, di tahun

2004 belanja layanan publik menyerap 61.17% dan di tahun 2005 menyerap

sebesar 63.58%.

Tabel 2.7 Realisasi APBD Kabupaten Kotabaru (Ribu Rp)

Uraian 2003 2004 2005

Pendapatan 268.802.582 262.390.411 283.555.868 1. PAD 26.587.575 24.069.213 34.443.737 2. Dana perimbangan 232.895.012 187.826.995 236.372.610 3. Lain-lain 9.319.994 1.872.896 12.739.520

4. Sisa tahun lalu 48.621.411 Belanja 240.274.849 213.377.147 231.510.105

1. Belanja aparatur 64.006.056 82.862.259 84.327.209 2. Belanja pelayanan publik 176.268.793 130.514.888 147.182.896

Keterangan: • sistem pembukuan tahun 2003-2005 Sumber : Bagian Keuangan - Sekretariat Daerah - Kabupaten Kotabaru

2.4 SOSIAL BUDAYA DAERAH

2.4.1 Penduduk Penduduk Kabupaten Kotabaru pada tahun 2005 sejumlah 260.093

jiwa, dengan tingkat kepadatan 27.60 jiwa/km2. dilihat berdasarkan

kecamatan, jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Pulau Laut Utara

dengan jumlah penduduk 73.884 jiwa, disusul kecamatan pamukan utara

sebanyak 20.630 jiwa. sedangkan jumlah penduduk paling sedikit

dikecamatan pelumpang barat dengan jumlah penduduk hanya 4.741 jiwa.

ukuran jumlah penduduk tentu lebih bermakma jika dikaitkan dengan luas

wilayahnya. Perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah

akan menggambarkan kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Jika dilihat

dari kepadatan penduduk, kacamatan yang paling padat penduduknya

adalah kecamatan pulau sembilan dengan kepadatan 1.097 jiwa/km2,

sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan hampang

Bab II – 10


dengan kepadatan 5 jiwa/km2. Dari jumlah dan tingkat kepadatan

penduduk terlihat tingkat penyebaran penduduk di kabupaten kotabaru

tidak merata dan ketidak merataan sebaran penduduk ini merupakan

penyebab terhambatnya pembangunan di suatu daerah

Tabel 2.8. Penduduk Kabupaten Kotabaru 2004

No. Kecamatan Luas (km2)Jumlah

Desa (buah)

Penduduk (jiwa)

Kepadatan (orang/km2) No. Kecamatan Luas

(km2)

Jumlah Desa

(buah)

Penduduk (jiwa)

Kepadatan (orang/km2)

1 Pulau Laut Utara 159.30 21* 71,077 446.18 10 Kelumpang Hilir 281.20 8 14,696 52.262 Pulau Laut Selatan 485.19 15 17,282 35.62 11 Kelumpang Barat 589.15 6 4,461 7.023 Pulau Laut Barat 398.82 21 17,722 44.44 12 Pamukan Selatan 391.87 11 13,042 33.284 Pulau Laut Timur 642.81 14 13,065 20.32 13 Pamukan Utara 1,228.47 17 21,245 17.295 Pulau Laut Tengah 337.64 7 8,123 24.06 14 Surgai Durian 1,042.38 7 7,436 7.046 Kelumpang Selatan 279.66 9 9,177 32.48 15 Sampanahan 488.89 10 9,049 18.517 Kelumpang Utara 279.45 7 5,825 20.84 16 Hampang 1,684.64 7 8,560 5.088 Kelumpang Tengah 349.29 12 11,634 29.62 17 Pulau Sebuku 225.50 8 6,288 27.889 Kelumpang Hulu 553.44 10 12,050 22.59 18 Pulau Sembilan 4.76 5 5,570 160.24

3,485.60 195 165,955 26.87Total Keterangan : * diantaranya ada 4 buah kelurahan Sumber : Bappeda Kabupaten Kotabaru

2.4.2 Pendidikan Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh Sumber Daya

Manusia sebagai pelakasana pembangunan. Pembangunan akan berhasil

jika kualitas Sumberdaya manusianya handal. Salah satu sarana untuk

mengingkatkan kualitas manusia adalah dengan pendidikan. karena

dengan pendidikan kecerdasan dan ketrampilan manusia dapat meningkat.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan

tidak lepas dari dukungan sarana ketersediaan sarana dan prasarana yang

memadai. Sebab dengan kurang/tidak tersedianya sarana dan prasarana

yang memadai akan sangat sulit untuk dapat mewujudkan program yang

dilaksanakan. Berdasarkan data di kotabaru pada tahun 2005 jumlah

sekolah untuk SD/MI sebanyak 245 sekolah. SLTP/MTs sebanyak 54

sekolah dan untuk SLTA/SMK/ MA sebanyak 27 sekolah.

Bab II – 11


Berdasarkan Agenda pembangunan nasional. prioritas

pembangunan pendidikan harus diprioritaskan pada pendidikan dasar

dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun.

Dengan prioritas ini. pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD. sebagian

besar penduduk Kabupaten Kotabaru sekurang-kurangnya tamat SLTP

atau yang sederajat.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut. masalah-masalah pokok yang

dihadapi antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk

Kabupaten Kotabaru yang masih cukup rendah. yang tercermin dari

prosentase penduduk 10 tahun keatas yang berpendidikan tamatan SD ke

bawah pada tahun 2004 sebesar 63.3% dan rata-lama lama sekolah

sebesar 6.94 tahun. dengan kodisi semacam ini membawa konsekuensi

antara lain upaya meningkatkan SDM ataupun ketrampilan mereka

semakin sukar. Selain itu masalah fasilitas pendidikan sekolah khususnya

untuk sekolah menengah umum (SMU) atau setingkat masih belum merata

di semua kecamatan. Berdasarkan data BPS tahun 2005 kecamatan

belum ada SMU / SMK / MA sebanyak 7 kecamatan yaitu ( Pulau

sembilan. Pulau Laut Tengah. Kelumpang Barat. Hampang. Kelumpang

tengah. kelumpang Utara. Pamukan Selatan)

Sedangkan untuk anak usia sekolah. Indikator tentang pendidikan

dicerminkan pada Angka Partisipasi Sekolah (APS). berdasarkan angka

partisipasi sekolah pada tahun 2002-2004 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9. Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2002-2004

Sumber : BPS kabupaten Kotabaru

Kelompok Umur Tahun 7 - 12 13 - 15

2002 94.32 69.20 2003 96.08 68.92 2004 95.90 71.80

Bab II – 12


2.4.3 Tenaga Kerja

Lesunya dunia usaha dan rendahnya investasi baru berdampak

pada rendahnya pertumbuhan lapangan kerja baru. Di sisi lain. jumlah

pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk.

Demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap

bersaing mengisi peluang pasar kerja. tampaknya tidak terlepas dari

kecenderungan terus meningkatnya tamatan lembaga-lembaga pendidikan

formal. Kondisi semacam ini memberikan imbas yang cukup berat bagi

ketenagakerjaan di Kotabaru. Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) yang 10.12% pada tahun 2004. Dari 59.26% penduduk usia

kerja yang sudah bekerja tahun 2004 didominasi oleh tenaga kerja sektor

pertanian 55.52%, pertambangan 5.94%, industri 7.43%, konstruksi 2.81%.

perdagangan 15.34 %, transportasi 5.57% dan jasa 7.32%.

Tabel 2.10 Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama

Kegiatan Utama Laki-laki Perempuan Total

Bekerja 84.42 31.11 59.26 Belum/tidak bekerja 9.14 11.23 10.12 Sekolah 5.36 4.79 2.09 Mengurus rumah tangga 0.44 52.56 25.04 Lainnya 0.65 0.32 0.49

Total 100.00 100.00 100.00

Sumber : BPS Kabupaten Kotabaru

2.4.4 Kesehatan Di bidang kesehatan. ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan

yang semakin memadai menunjukkan korelasi positif dengan jangkauan

pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Di samping kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai

Kabupaten Kotabaru juga masih terus dihadapkan pada tantangan dan

Bab II – 13


masalah kesehatan lain sebagai akibat terjadinya transisi demografi dan

transisi epidemiologi karena adanya perubahan keadaan sosial, tingkat

pendidikan, keadaan ekonomi, kondisi lingkungan dan pengaruh

globalisasi. Di sisi lain terjadi peningkatan kejadian untuk penyakit non

infeksi seperti penyakit-penyakit degeneratif dan penyakit akibat perilaku

masyarakat, serta semakin meningkat dan variatifnya berbagai tuntutan

masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih

bermutu, terjangkau dan merata. Pelaksanaan pembangunan kesehatan

yang intensif, berkesinambungan dan merata yang didukung dengan

program kesehatan yang baik diharapkan dapat semakin memberikan

dampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Adapun dukungan infrastruktur/fasiltas kesehatan di Kabupaten

Kotabaru sebagai berikut:

a. Jumlah Puskesmas sebanyak 22 buah. Puskesmas Pembantu 69 buah,

balai pengobatan swasta 11 buah. dan BKIA 1 buah.

b. Rasio Puskesmas dengan penduduk adalah 7.80 per 100.000

penduduk atau setiap Puskesmas melayani sekitar 12.815.

c. Rasio Puskesmas Pembantu 24.58 per 100.000 penduduk atau setiap

Puskesmas Pembantu melayani 4.068 penduduk.

Dari segi tenaga medis. Kabupaten Kotabaru memiliki 4 Dokter

spesialis dan 5 dakter gigi yang kesemuanya berkedudukan di Pulau Laut

Utara. Satu orang dokter gigi berkedudukan di Kelumpang Selatan. Dokter

umum seIuruhnya berjumlah 24 orang tersebar di setiap kecamatan di

Kabupaten Kotabaru. Jumlah terbanyak dari dokter umum ini juga

berkedudukan di Pulau Laut Utara. Selain tenaga medis ahli tersebut. ada

pula tenaga medis pembantu, tercatat ada 78 perawat dan 78 bidan.

Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang semakin memadai

diharapkan dapat berkorelasi positif dengan jangkauan pelayanan

kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Bab II – 14


Kondisi kesehatan penduduk Kabupaten kotabaru dapat dilihat

dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup pada tahun 2003 sebesar 62.8 tahun dan tahun

2004 naik menjadi 63.5 tahun

b. Angka kesakitan pada tahun 2003 sebesar 27,6 % dengan rata-rata

lama sakit 3.29 hari sedangkan pada tahun 2004 sebesar 30.56%

dengan rata-rata lama sakit 4.53%.

c. Pertolongan persalinan pertama oleh tenaga non-medis tahun 2004

sebesar 55,24%,

2.5 PRASARANA DAN SARANA DAERAH Infrastruktur merupakan pemicu pembangunan suatu wilayah serta sebagai

roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola

distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan

dan irigasi merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan

produktivitas sektor produksi. Ketersediaan jaringan air bersih serta

pengelolaannya dan peningkatan layanan publik yang dikelola oleh pemerintah

seperti prasarana kesehatan. pendidikan. dan sarana olah raga secara

berkelanjutan sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.5.1 Prasarana dan Sarana Transportasi Berdasarkan hasil catatan BPS pada Kotabaru Dalam Angka. pada

tahun 2004 terdapat ruas jalan kabupaten beraspal 275.2 km dengan total

jalan 792,047 km . Sementara ruas jalan nasional dan jalan propinsi

masing-masing masih sepanjang 148.00 km dan 44.2 km. Kondisi jalan dari

seluruh ruas jalan tersebut. 51.46% dalam kondisi baik. 39.07% dalam

kondisi sedang dan hanya 9.47% dalam kondisi rusak ringan.

Bab II – 15


Seiring dengan pembangunan jalan sebagai sarana transportasi

darat yang utama. jumlah kendaraan yang tercatat di Kepolisian Resort

Kotabaru tahun 2003 sebanyak 4.026 unit dengan komposisi 3.825 unit

sepeda motor. 158 unit jenis mobil beban. 18 unit jenis mobil penumpang.

dan 25 unit jenis mobil bus.

Infrastruktur transportasi yang juga mempermudah akses melalui

darat ke Kabupaten Kotabaru adalah 38 trayek angkutan umum yang terdiri

dari 1 trayek antar kota dalam propinsi yang dilayani oleh 20 buah

kendraan. 16 trayek angkutan perdesaan yang dilayani 114 buah

kenderaan. dan 1 trayek angkutan kota `yang dilayani oleh 70 buah

kendaraan. Untuk menunjang kelancaran angkutan penumpang dan barang

tersebut terdapat 20 terminal penumpang yang memberikan pelayanan

yang maksimal terhadap pergerakan penduduk.

Selain itu untuk pengembangan transportasi laut dan

penyeberangan dilaksanakan penyediaan kapal perintis dengan bobot 200

DWT sebanyak 2 buah guna melayani daerah di kepulauan terpencil.

Beroperasinya penyeberangan feri Tanjung Serdang - Batulicin sejak tahun

1993 telah memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kota

Kotabaru. Untuk itu. dalam upaya membuka akses yang lebih cepat menuju

wilayah utara Kabupaten Kotabaru maka sejak tahun 2004 telah dilakukan

pengoperasian angkutan penyeberangan feri rute Stagen – Tarjun yang

merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan PT. Antar

Banua Khatulistiwa. Kerjasama dan koordinasi dengan PT. Pelindo III

Cabang Kotabaru juga terus ditingkatkan. seperti pemindahan

pemanfaatan Pelabuhan Panjang yang dialihkan fungsinya ke Pelabuhan

Stagen.

Pada bidang transportasi udara telah diberikan pelayanan perijinan

operasional atau perijinan operasional helipad sebanyak 4 buah kepada

PT. Indocement Tunggal Prakarsa. PT. Arutmin Indonesia NPLCT. PT.

Bab II – 16


Bahari Cakrawala Sebuku. dan PT. Indonesia Bulk Terminal. Dalam upaya

memfungsikan kembali Bandar Udara Stagen. maka sejak tahun 2003 telah

dilakukan kerjasama peningkatan transportasi udara rute Banjarmasin –

Kotabaru – Balikpapan pp. dengan PT. Dirgantara Air Service yang

bertujuan untuk menciptakan hubungan yang sinergis di dalam menyikapi

kebijakan otonomi daerah sehingga terwujudnya peningkatan pelayanan

transportasi udara dari atau ke Kotabaru. Upaya ini pada gilirannya akan

berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Untuk penerbangan melalui rute Balikpapan – Kotabaru – Banjarmasin pp.

dilayani pesawat bertipe Cassa 212 Seri 200 dengan kapasitas penumpang

sebanyak 18 orang dengan frekuensi 4 kali penerbangan seminggu untuk

nrie Kotabaru - Banjarmasin pp dan 1 kali penerbangan seminggu untuK

rute Kotabaru – Balikpapan pp. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten

Kotabaru memberikan subsidi angkutan udara terhadap kekurangan atau

selisih jumlah penumpang yang disesuaikan dengan dana yang

dialokasikan sebesar Rp 648.000.000.- dalam APBD Kabupaten Kotabaru

2003 dan terealisasi sebesar Rp 233.079.000; atau 35.96% karena volume

penumpang semakin beitambah. Pada tahun 2004 dialokasikan dana

sebesar. Rp 796355.000 dan terealisasi sampai dengan Oktober 2004

tebesar Rp 654.249.940 atau 82.15%. Dana dimaksud juga untuk subsidi

penerbangan rute Balikpapan – Kotabaru pp dan Kotabaru - Surabaya pp

dengan menggunakan pesawat jenis ATR-42 dengan kapasitas

penumpang sebanyak 48 orang. Mengingat subsidi yang diberikan sangat

besar. maka beroperasinya pesawai ATR-42 ini dihentikan sementara.

Bab II – 17


2.6 PEMERINTAHAN UMUM 2.6.1 Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kondisi keamanan. ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan

kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kotabaru dalam kurun waktu 2000-

2005 secara umum masih dalam kondisi yang stabil dan terkendali. Upaya

pembinaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban wilayah

dilaksanakan secara terpadu. terintegrasi dan proporsional sesuai tugas

dan fungsi masing-masing instansi. Upaya penting dan strategis ini secara

yuridis diimplementasikan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah

Propinsi dan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada tahun 2002

Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Pemeliharaan Kamtibmas.

Ruang lingkup kerjasama dalam rangka Pembinaan Ketentraman

dan Ketertiban umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban

Masyarakai ini meliputi :

a. Penyelenggaraan/pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum

serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Propinsi Kalimantan

Selatan;

b. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penegakan hukum sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemberian perlindungan. pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat di Propinsi Kalimantan Selatan;

d. Pengembangan sumber daya manusia dan saranan prasarana untuk

mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta

keamanan dan ketertiban masyarakat di Propinsi Kalimantan Selatan;

e. Penilaian eskalasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta

keamanan dan ketertiban masyarakat di Propinsi Kalimantan Selatan

untuk menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu. baik yang

bersifat pencegahan maupun penanggulangan.

Bab II – 18


Selain itu pembinaan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk

menciptakan kondisi tenteram. serasi dan teratur serta mantapnya stabilitas

keamanan di Kabupaten Kotabaru. Upaya yang dilakukan untuk

mendukung keberhasilan kegiatan tersebut adalah melalui kegiatan

koordinasi antara instansi terkait secara terpadu (Pemerintah Daerah.

Polres Pulau Laut. Kodim 1004. Pangkalan TNI-AL. dan Kejaksaan Negeri).

.

Di bidang keamanan yang berkaitan dengan tindak pidana umum.

telah dilaksanakan melalui upaya represif dan preventif oleh pihak

Kepolisian untuk membantu menciptakan rasa tenteram dan tertib di

masyarakat. antara lain dengan meningkatkan partisipasi masyarakat di

bidang pengamanan swakarsa dengan menggiatkan siskamling. Demikian

juga dalam mengantisipasi berbagai kejadian akibat gejolak ekonomi dan

krisis moneter. yang berkepanjangan. telah dilakukan berbagai upaya

melalui koordinasi dengan aparat keamanan lainnya seperti Polres Pulau

Laut. Kodim 1004. Pangkalan TNI-AL dan instansi terkait lainnya. Hal

tersebut telah mampu meredakan berbagai gejolak yang timbul sejak dini

sehingga terhindar dari kerusuhan. Stabilitas daerah juga berhasil tetap

terpelihara khususnya dalam menghadapi kondisi-kondisi strategis dalam

kurun waktu 2000-2005 seperti tiga kali Pemilu dalam tahun 2004. yaitu

untuk memilih anggota Iegislatif (DPRD. DPR dan DPD) serta Pemilu

Presiden dan Wapres yang dilaksanakan dalam 2 putaran.

2.6.2 Penyelenggaraan Koordinasi Koordinasi dalam bidang pemerintahan hakikatnya merupakan

upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah guna mencapai keselarasan

dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas semua

instansi baik antar dinas. lembaga teknis daerah. pemerintah kecamatan.

Bab II – 19


desa dan kelurahan. maupun dengan instansi vertikal agar tercapai hasil

yang optimal. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah serta

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988.

Berpedoman kepada instruksi tersebut. Pemerintah Kabupaten

Kotabaru menindaklanjutinya dengan Instruksi Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Kotabaru Nomor 05 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Kabupaten Kotabaru dan Keputusan

Bupati Kotabaru Nomor 179 Tahun 1998. Pada tahun 2000. Bupati

Kotabaru mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100/439/Tapem Tahun 2000

tentang Protap Pelaksanaan Rapat Koordinasi. Sesuai dengan pedoman

dan ketentuan tersebut. sejak tahun 2000 secara rutin setiap bulan telah

dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh

Bupati dengan melibatkan semua pimpinan unit organisasi baik di

Sekretariat Daerah (Sekda. Asisten. dan Kabag). Sekwan. para Kepala

Dinas. Badan. Kantor serta Direktur RSUD. PDAM dan BUMD PT. Multi

Usaha Pratama Saijaan dan Camat. Forum Rapat Koordinasi ini juga sering

melibatkan pimpinan instansi vertikal dan pihak investor/pengusaha se

Kabupaten Kotabaru. Di samping melakukan koordinasi vertikal secara

internal organisasi Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah juga

menyelenggarakan koordinasi secara horisontal dengan legislatif dan

Muspida yang ada di daerah.

Bab II – 20


A. Penyelenggaraan Koordinasi Horisontal dengan Unsur Muspida

Kualitas penyelenggaraan forum kemuspidaan yang prinsip

dan penting yang dilakukan. mengikuti pola aturan :

Terhadap permasalahan yang bersifat mendesak dan

memerlukan waktu yang segera. forum diselenggarakan

secara insedentil di luar ketentuan vang ada. sedangkan;

Terhadap permasalahan yang telah disepak-ati oleh Forum

Muspida. ditindaklanjuti oleh perangkat masing-masing

instansi dan bila dipandang perlu dilakukan secara Tim

Terpadu yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai

dengan kebijak.sanaan yang telah digariskan.

B. Penyelenggaraan Koordinasi Vertikal dengan Instansi/Dinas Daerah

Penyelenggar-aan koordinasi vertikal antara instansi/dinas

daerah dilaksanakan secara komprehensif. terpadu dan

berkelanjutan meliputi pelaksanaan. peIapor-an.

pengawasan. dan koordinasi pembinaan sesuai Instruksi Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Kotabaru Nomor OS Tahun 1990

sebagai berikut:

1) Koordinasi Perencanaan

Bupati akan meminta program/rencana kegiatan dari masing-

masing komponen/ instansi vertikal serta membahasnya di

daerah;

2) Koordinasi Pelaksanaan

Bupati selaku Kepala Daerah meminta laporan pelaksaan

tugas dari masing-masing instansi vertikal mengenai

hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam

Bab II – 21


melaksanakan kegiatannya. Apabila terdapat hambatan dan

permasalahan. maka Bupati memberikan petunjuk alternatif

pemeeahannya;

3) Koordinasi Pelaporan

Berdasarkan Surat Bupati Kotabaru Nomor 118/762/Pem

tanggal 14 April 2003 masing-masing Kepala

Dinas/Komponen dan Instansi Vertikal wajib menyampaikan

laporan kegiatan bulanan seeara periodik mengenai hal-hal

yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan tugasnya.

laporan tahunan setiap akhir tahun anggaran serta laporan

insidentil terhadap hal-hal yang perlu segera mendapat

penyelesaian.

Selain itu, di samping sebagai bahan evaluasi Kepala

Daerah. mekanisme sistem pelaporan di lingkungan Pemerintah

Kabupateri Kotabaru juga disampaikan dalam bentuk :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kotabaru

kepada DPRD Kabupaten Kotabaru disampaikan setiap tahun

anggaran (berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999. UU Nomor

17 Tahun 2003. dan PP Nomor 108 Tahun 2000);

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan

kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagai bahan

evaluasi/pengawasan (berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2001)

dan;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

disampaikan kepada Presiden dan Wapres melalui Menteri PAN

dan sebagai instrumen evaluasi / pengawas oleh BPKP

(berdasarkan Inpres No. 07 Tahun 1999).

Bab II – 22


4) Koordinasi Pengawasan

Hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat

pengawasan Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non

Departemen di bawah koordinasi Kepala BPKP disampaikan ke

Menteri/Kepala Departemen yang bersangkutan dan ditembuskan

kepada Bupati sebagai informasi kepada Menteri/Kepala

Departemen yang bersangkutan.

5) Koordinasi Pembinaan

Bupati memberikan pertimbangan berhadap pengangkatan

/pemmdahan serta pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala

Instansi Vertikal dalam wilayah Kabupaten Kotabaru. Selain

koordinasi secara formal seperti tersebut di atas. juga dilakukan

koordinasi secara informal seperti pada seiiap kesempatan

pertemuan. olah raga. maupun kegiatan lainnya.

C. Hubungan Pemerintah Kabupaten dengan DPRD

Hubungan antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD

dilaksanakan melalui forum-forum pertemuan. sidang. hearing.

kunjungan kerja bersama. serta pembahasan terbadap suatu

Rancangan Peraturan Daerah dan produk kebijakan daerah.

Keharmonisan hubungan dibangun melalui mekanisme

pelaksanaan tugas masing-masing yang menempatkan pihak

eksekutif dan legeslatif sebagai mitra kerja yang saling mengisi dan

saling mendukung.

2.6.3 Kelembagaan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Tugas penyusunan dan

Bab II – 23


pengaturan di bidang kelembagaan ini dilaksanakan oleh Bagian

Organisasi pada Sekretariat Daerah.

Susunan kelembagaan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah. terdiri dari 1 orang Sekretaris Daerah. 3 orang

Asisten Sekretaris Daerah. dan 10 Bagian. yaitu:

1. Asisten Tata Praja

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

3. Asisten Administrasi Umum

4. Bagian Tata Pemerintahan

5. Bagian Pemerintahan Desa

6. Bagian Hukum dan Perundang-undangan .

7. Bagian Organisasi

8. Bagian Ekonomi dan Ketahanan Pangan

9. Bagian Pembangunan

10. Bagian Kesra dan Pemberdayaan Perempuan

11. Bagian Umum

12. Bagian Keuangan

13. Bagian Perlengkapan & Arsip Daerah

b. Sekretariat DPRD. terdiri 1 orang Sekretaris DPRD dan 4 orang

Kepala Bagian. sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

2. Bagian Perlengkapan

3. Bagian Humas dan Hukum

4. Bagian Persidangan dan Risalah 5. Bagian Tata Usaha

c. Lembaga Teknis Daerah. terdiri dari 4 Badan dan 5 Kantor. sebagai

berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bab II – 24


2. Badan Pengawasan Dacrah

3. Badan Kepegawaian Daerah

4. Badan Kependudukan. Catatan Sipil & Keluarga Berencana

5. Kantor Informasi. Komunikasi dan Data Elekironik

6. Kantor Perbendaharaan Umum dan Kas Daerah

7. Kantor Pengelola Pasar

8. Kantor Tata Kota

9. Kantor Satuan Polisi Pamongpraja

d. Dinas Daerah. terdiri dari 14 Dinas sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

3. Dinas Pertanian dan Peternakan

4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

5. Dinas Kelautan dan Perikanan

6. Dinas Pekerjaan Umum

7. Dinas Perhubungan

8. Dinas Pendapatan

9. Dinas Pertambangan dan Energi

10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11. Dinas Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal

12. Dinas Perindustrian. Perdagangan dan Koperasi

13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

14. Dinas Kesatuan Bangsa. Perlindungan dan Pemberdayaan

Masyarakat

2.6.4 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong dan

memacu terjadinya perubahan. baik secara struktural. fungsional maupun

Bab II – 25


kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu

perubahan yang mendasar adalah menyangkut kedudukan. tugas pokok

dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah

dalam kerangka asas dekonsentrasi. berdasarkan Undang-undang Nomor

22 Tahun 1999 berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam

kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah yang diangkat

oleh kepala daerah kabupaten. maka Camat dalam menjalankan tugasnya

mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada

kepala daerah. Hal ini mengandung pengertian. bahwa tanpa pelimpahan

sebagian kewenangan dari kepala daerah maka tugas seorang camat

menjadi tidak jelas sehingga dapat berpengaruh pada pelaksana tugas dan

fungsinya di lapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka upaya

pemberdayaan kecamatan guna percepatan otonomi daerah. maka dengan

merujuk pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 158 Tahun 20(}4 tentang Pedoman Organisasi Keeamatan.

Pemerintah Kabupaten Kotabaru mencoba memformulasikan suatu

kebijakan tentang pengaturan organisasi kecamatan di daerah ini. Langkah

ini diawali dengan upaya melimpahkan sebagian kewenangan yang dimiliki

oleh pemerintah daerah kepada Camat dalam rangka efisiensi clan

efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pelimpahan kewenangan kepada camat dari kepala daerah di

Kabupaten Kotabaru pada tahap awai didasarkan pada Keputusan Bupati

Kotabaru Nomor 80 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kecamatan dalam

Wilayah Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya berdasarkan hasil koordinasi

dan evaluasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. maka Pemerintah

Kabupaten Kotabaru berketetapan untuk merevisi kewenangan yang

diberikan kepada camat dengan pertimbangan bahwa perlu ada

Bab II – 26


penyesuaian dengan kemampuan aparatur pemerintah kecamatan dan

juga kondisi yang berkembang di masyarakat. Sebagai langkah lanjutan

diterbitkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 264 Tahun 2004 tentang

Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada

Pemerintah Kecamatan pada prinsipnya merupakan sebuah kegiatan

dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemberian pelayanan dari pemerintah

daerah kepada masyarakat melalui organisasi Pemerintah Kecamatan.

Upaya ini merupakan sebuah refleksi dari pelaksanaan tugas dan fungsi

pemerintah daerah dalam rangka pencapalan tujuan yang telah ditetapkan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru. organisasi pemerintah di kecamatan

merupakan pioneer bagi upaya pencapaian tujuan pembangunan secara

menyeluruh. karena itu kecamatan mempunyai fungsi yang sangat strategis

dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

2.6.5 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pengaturan mengenai Pemerintahan Desa ada dalam Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan

tersebut bersifat umum. pengaturan secara lebih rinci diserahkan

sepenuhnya kepada masing-masing daerah yang ditetapkan melalui

Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh

Pemerintah dengan rambu-rambu wajib mengakui dan meaghormati hak.

asal-usul dan adat istiadat desa

Penyerahan pengaturan yang bersifai teknis operasional kepada

daerah/kabupaten tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan asas

keseragaman dalam menilai desa sebagaimana yang tertuang dalam

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang

berlaku sebelumnya yang sentralistis. dengan peitimbangan bahwa daerah

kabupaten tentunya lebih mengetahui dan memahami keadaan tentang

desanya. Pemerintah Pusat hanya memberikan pedoman umum dalam

Bab II – 27


pengaturan desa agar kehidupan di desa dapat berlangsung secara

demokratis dan demokratisasi.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan

Desa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. yang memberikan

ruang gerak kepada masyarakat desa untuk membangun pemerintahannya

berdasar pada prinsip keanekaragaman. partisipasi. otonomi asli.

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru

Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa yang semula sebagai alat negara

berubah menjadi organisasi rakyat. sehingga Pemerintahan Desa berpusat

pada rakyat. Spiritnya ingin memposisikan kembali desa terpisah dari jenjang

pemerintahan namun diakui dalam sistem pemerintahan nasional sebagai

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadai setempat. Perubahan paradigma Pemerintahan Desa tersebut

menuntut pula perubahan pola hubungan. perlakuan dan penanganan dari

Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bertindak sebagai pembina dan

fasilitator penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bertitik tolak dari pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi

dan sosial budaya setempat. maka posisi desa yang memiliki otonomi asli

sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap

penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat

akan mempengaruhi secara signifikan terhadap perwnijudan otonomi

daerah. Sebagai wujud perhatian dimaksud, selama kurun waktu 2000-2004

banyak hal yang telah dilakukan baik dalam bentuk kebijakan. program dan

kegiatan dalam konteks pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan

Pemerintahan Desa di Kabupaten Kotabaru sesuai dengan kapasitas, porsi,

posisi dan proporsi Pemerintah Daerah dalam koridor ketentuan yang

berlaku.

Bab II – 28


Kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan

Desa di Kabupaten Kotabaru berorientasi pada upaya-upaya antara lain

sebegai berikut :

Pernantapan penyelengaraan Pernerintahan Desa menuju desa yang

mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sesuai Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan

Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan serta Petunjuk teknis yang telah

ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pembenahan desa-desa yang belum memenuhi penertiban/penetapan

batas wilayah desa secara jelas dan pasti;

Memperkuat dan memajukan Aparatur Pemerintah Desa agar makin

mampu dalam melayani dan mengayomi masyarakat. menggerakkan

prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mampu

menyelenggarakan fungsi Pemerintah Desa secara efektif dan efisien;

Penyempurnaan dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa agar

dapat merungkatkan kemampuan. pengabdian. displin dan keteladanannya:

Peningkatan peranan dan pemantapan fungsi Badan Perwakilan Desa

(BPD) sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan. pelaksanaan pembangunan dan

pembinaan masyarakat pada level desa;

Peningkatan dan penyempurnaan Sistem Administrasi Pernerintahan Desa

menuju tertib penyelenggaraan Pernerintahan Desa;

Peningkatan kemampuan Pemerintah Desa untuk menggali. meningkatkan

dan memelihara serta mengelola sumber-siunber pendapatan dan kekayaan

desa.

Bab II – 29


BAB III VISI DAN MISI

3.1. VISI Visi adalah gambaran atau pandangan tentang masa depan yang

diinginkan: Dalam konteks perencanaan, visi merupakan rumusan umum

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebuah visi

diperlukan untuk menjadi pegangan dalam menghadapi masa depan. Dengan visi,

gerak antisipatif dan inovatif organisasi diarahkan agar tetap fokus dan konsisten

menuju rumusan harapan yang dinginkan di masa depan.

Visi disusun dengan mempertimbangkan sintesa antara potensi dan

kekuatan realistik yang dimiliki dengan permasalahan, tantangan, serta

keterbatasan yang dihadapi, dan memperhatikan kesesuaiannya dengan

kecenderungan pertumbuhan daerah. Visi tersebut juga disusun dengan

memperhatikan kesesuaiannya dengan fungsi dan peran daerah dalam konteks

pembangunan wilayah. Di daIam fungsinya, kegiatan-kegiatan yang dibangun

untuk mewujudkan visi dapai membuat kehidupan internal daerah berlangsung

efektif. Kegiatan-kegiatan pembangunan itu juga diharapkan memiliki peran yang

kuat sehingga memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah

dalam konstleasi wilayah yang lebih luas. Selain itu, secara praktis visi haruslah

mencerminkan kondisi yang realistik, dapat dicapai dan terukur.

Berdasarkan pendekatan di atas, Visi Pembangunan Daerah Kabupaten

Kotabaru dituangkan ke dalam rumusan berikut,

TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTABARU YANG BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS, RELIGIUS, ADIL DAN SEJAHTERA

Visi di atas mengandung pengertian bahwa Kabupaten Kotabaru dalam

periode pembangunan lima tahun ke depan akan mengerahkan dan

Bab III – 1


memanfaatkan segenap sumberdaya untuk mewujudkan masyarakat religius yang

sejahtera dalam bingkai tata pemerintahan dan pelayanan publik yang adil dan

demokratis.

3.2. MISI Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar

tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah

ditetapkan atau dengan kata lain, misi adalah upaya-upaya yang harus dilakukan

untuk mewujudkan visi. Dengan demikian, berdasarkan Visi Pembangunan Daerah

Kabupaten Kotabaru di atas ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah

Kabupaten Kotabaru 2006-2010, yaitu:

a. Melanjutkan dan meningkatkan jangkauan serta kualitas pelayanan

kesehatan dan pendidikan serta mengembangkan kehidupan beragama

untuk menciptakan SDM yang sehat, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia,

cerdas, memiliki etos kerja tinggi, sedisiplin, serta memiliki daya saing

secara global.

b. Meningkatkan upaya pembangunan dan perekonomian rakyat yang

berbasis sektor pertanian, memacu dan meningkatkan pembangunan

industri berbasis SDA sebagai komoditas unggulan, usaha perdagangan

dan industri pariwisata yang berskala nasional dan internasional sehingga

terbuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang adil dan merata

untuk kasejahteraan seluruh masyarakat.

c. Melanjutkan dan meningkatkan serta terus menyempurnakan berbagai

sarana dan prasarana pernunjang pembangunan baik di perkotaan maupun

di perdesaan sehingga tercipta perkotaan dan perdesaan yang maju serta

hubungan kota-desa yang saling sinergis dalam konsep agropolitan.

d. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas KKN

dan dapat memberikan pengayoman dan pelayanan yang prima kepada

Bab III – 2


masyarakat serta menjamin tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan

dan perindungan hak asasi manusia.

e. Meningkatkan kesadaran yang tinggi pada seluruh lapisan masyarakat

terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna

terjaminnya pembangunan yang berkelanjutan.

Bab III – 3


BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 ANALISA STRATEGI Rendahnya Kualitas Sumber Daya manusia, tingkat penggangguran dan

kemiskinan merupakan kendala dan penghambat pembangunan perekonomian di

Kotabaru. Kondisi seperti ini pada giliranya pasti akan berpengaruh pada

kehidupan sosial dan budaya masyarakat. namun Kotabaru mempunyai kekuatan

yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan antara lain, kekayaan

sumberdaya alam, keragaman budaya, letak geografis sebagai kutub

pengembangan (growth pole) dan sebagai pengembangan wilayah depan

(frontland development) di propinsi kalimantan selatan.

Penyediaan lapangan pekerjaan dan peluang berusaha, pengentasan

kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan

akses masyarakat terhadap pendidikan, dan kesehatan, merupakan prioritas

utama pembangunan Kotabaru. Untuk itulah penguatan pembangunan ekonomi

yang dibarengi dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan

kebijakan yang akan di tempuh olah pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Penguatan pembangunan ekonomi diarahkan dalam upaya memperkuat

struktur perekonomian daerah yang lebih seimbang dan merata untuk

kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan kondisi dan potensi daerah

serta peluang yang ada, dengan mengutamakan upaya-upaya pemulihan dan

pengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan kegiatan investasi,

serta mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya peningkatan produktivitas daerah

dan pendapatan masyarakat.

Kebijakan Pembangunan ekonomi di baringi dengan pembangunan

kesejahteraan ini diarahkan pada penguatan struktur perekonomian daerah,

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Bab IV – 1


Sehingga Orientasi kebijakan pembangunan ekonomi tidak hanya untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi saja namun harus di kompensasi dengan peningkatan

kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian pertumbuhan

ekonomi harus mempunyai dampak yang luas pada kesejahteraan masyarakat

dalam peningkatan daya beli, lapangan pekerjaan, peningkatan akses pendidikan,

akses kesehatan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Oleh karena itu Pembangunan ekonomi lebih diperioritaskan pada

pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan ekonomi lokal, artinya arah kebijakan

ekonomi perlu lebih diarahkan pada sektor yang mempunyai kontribusi besar

dalam pembentukan ekonomi daerah, dan mempunyai dampak ikutan yang luas

(multiplier effect), seperti sektor pertanian, pertambangan rakyat dan Usaha mikro

Kecil menangah (UMKM). Berdasarkan struktur ekonomi Kotabaru, sektor

pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian dan jumlah tenaga

kerja yang besar. Sedangkan Koperasi dan UMKM mempunyai kemampuan dalam

menyerap tenaga kerja yang besar. Sehingga peningkatan output pada kedua

sektor tersebut akan dapat mendukung akses masyarakat terhadap pemenuhan

hak atas pekerjaan dan usaha serta mengurangi kemiskinan. Dalam menjalankan

pembangunan ekonomi tersebut perlu juga di tunjang oleh upaya percepatan

investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mengundang

investor serta melakukan regulasi perijinan bagi dunia usaha.

Pembangunan kesejahteraan masyarakat diarahkan pada Pemberdayaan

masyarakat secara total, melalui peran serta masyarakat yang tidak saja sebagai

objek tetapi juga subjek pembangunan, terutama dalam upaya mengentaskan

kemiskinan dan rendahnya mutu sumberdaya manusia yang secara kuantitatif

angkanya relatif besar dan secara kualitatif bersifat struktural yang tidak mudah

untuk mengatasinya, sehingga hal tersebut memerlukan adanya komitmen,

kesungguhan, kerjasama yang sinergis dan implementasi yang nyata di lapangan

dari berbagai pihak dan komponen pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha.

Bab IV – 2


4.2 STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi pembangunan untuk mencapai keberhasilan pembangun

sebagimana mana dalam yang diharapkan dalam Visi dan Misi kepala daerah,

maka rumusan strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kotabaru

dalam kurun waktu 2006-2010 adalah Pemantapan pembangunan ekonomi

dalam rangka pembangunan kesejateraan masyarakat dan didukung

Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah. Arah dari startegi pembangunan

ini adalah pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan ekonomi lokal khususnya

pertanian dan perikanan, serta pengembangan Usaha mikro Kecil menangah

(UMKM) serta mampu mendukung terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.

Dengan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi lokal ini diharapkan dapat

hak-hak dasar manyarakat terutama di prioritaskan terhadap upaya peningkatan

daya beli masyarakat, ases kesehatan, akses pendidikan, akses pekerjaan dan

berusaha.

Dalam menjalankan Strategi pembangunan Kotabaru tersebut dukungan

birokrasi sangat diperlukan terakit dengan palayanan publik melalui upaya

penataan struktur organisasi agar dapat efisien dan efektif, peningkatan kapasitas

kelembagaan maupun aparat agar dapat tercapai sebuah borokrasi yang kondusif

dalam upaya fasilitasi layanan publik yang baik , serta pembenahan kebijakan

publik dan regulasi agar tercipta iklim kondusif yang dapat peningkatan kinerja

investasi dan ekonomi.

Bab IV – 3


+

MendorongPertumbuhan Ekonomi berbasis ekonomi

lokalUntuk peningkatan daya beli masyarakat

Meningkatkan Kualitas Kehidupan

(Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat)

DIDUKUNG

PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH • Kapasitas system • Kapasitas kelembagaan • Kapasitas Sumber Daya Manusia

Aparat

Pemantapan pembangunan ekonomi dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat dan didukung

pengembangan Kapasitas pemerintahan daerah

STRATEGI PENCAPAIAN VISI DAN MISI

Dari rumusan startegi tersebut sedikitnya terdapat 3 (Tiga ) strategi pokok dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa datang, yakni :

a. Startegi mendorong pertumbuhan/kinerja ekonomi berbasis ekonomi

lokal untuk peningkatan data beli masyarakat

b. Startegi peningkatan kualitas Hidup masyarakat dengan pemenuhan

hak dasar masyarakat

c. Strategi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah, yang meliputi :

(a). Kapasitas Sistem, (b). Kapasitas Kelembagaan, dan (c). Kapasitas

Sumber Daya Manusia Aparatur

Bab IV – 4


Dari Ketiga strategi pokok pembangunan tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai

berikut :

4.2.1 Strategi Mendorong Pertumbuhan/Kinerja Ekonomi Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha

dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembagian

pendapatan masyarakat. Kinerja pembangunan ekonomi mempunyai

kedudukan yang amat penting, karena keberhasilan di bidang ekonomi

dapat menyediakan sumber daya yang lebih luas bagi pembangunan di

bidang lainnya. Namun sebaliknya untuk melakukan pembangunan

ekonomi diperlukan landasan yang kuat, yaitu pengambilan kebijakan yang

tepat, akurat dan terarah, supaya hasil yang dicapai akan benar-benar

sesuai dengan yang direncanakan. Dalam pembangunan ekonomi lebih

diperioritaskan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang

berbasiskan ekonomi local sehingga diharapkan mempunyai dampak ikutan

yang luas (multiplier effect), seperti sektor pertanian khususnya

perkebunan, pemanfaatan sumber daya alam dan Usaha mikro Kecil

menangah (UMKM). Berdasarkan struktur ekonomi Kotabaru, sektor

pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian dan jumlah

tenaga kerja yang besar. Sedangkan Koperasi dan UMKM mempunyai

kemampuan dalam menyerap tenaga kerja yang besar. Sehingga

peningkatan output pada kedua sektor tersebut akan dapat mendukung

akses masyarakat terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha

serta mengurangi kemiskinan. Dalam menjalankan pembangunan ekonomi

tersebut perlu juga di tunjang oleh upaya percepatan investasi dan

menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mengundang investor serta

melakukan regulasi perijinan bagi dunia usaha.

Bab IV – 5


4.2.2 Strategi Pengingkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Peningkatan kualitas Hidup (Quality of life) masyarakat sangat

berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yaitu

akses Pendidikan, akses kesehatan dan akses ekonomi. Dalam kerangka

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Pembangunan sektor pendidikan

merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan karena terkait dengan masa

depan suatu bangsa. Menyangkut bidang kesehatan maka secara umum

permasalahan dibidang kesehatan adalah belum optimalnya kualitas

pelayanan karena belum semua sarana pelayanan kesehatan

melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Keterjangkauan

dan pemerataan pelayanan dapat dilihat dengan rasio jumlah sarana yang

ada. Selain itu, perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang serta kualitas

lingkungan yang belum optimal. Disisi lain belum semua tenaga kesehatan

memenuhi kompetensi profesi terkait untuk dapat terregristrasi sebagai

tenaga kesehatan professional

4.2.3 Strategi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Strategi pengembangan kapasitas pemerintah daerah ditujukan untuk

meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan dalam

aspek-aspek : pelayanan dasar kepada masyarakat, pengembangan

ekonomi lokal, penanggulangan kemiskinan dan tata pemerintah yang baik.

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah juga ditujukan untuk

mengembangkan sistem kelembagaan dan kompetensi serta pengelolaan

dan pengembangan sumber daya manusia yang berorientasi pada kinerja.

Dalam rangka pengembangan kapasitas Pemerintah daerah, maka

ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

Bab IV – 6


A. Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem pada hakekatnya mencakup

kebijakan dan pengaturan kerangka kerja yang relevan

untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan. Dalam

paparan yang lebih operasional, pengembangan sistem

mencakup; substansi kebijakan, strategi, perencanaan serta

sasaran kinerja.

B. Pengembangan Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan mencakup : proses

pengambilan keputusan, sistem manajemen dan relasi antar

organisasi, peraturan dan pengaturan pemerintah yang

baik, pembuatan pedoman dan sistem manajemen,

restrukturisasi organisasi, refungsionalisasi organisasi, dan

revitalisasi organisasi.

C. Pengembangan SDM Aparatur

Pengembangan SDM aparatur meliputi : ketrampilan

dan kualifikasi individu, pengetahuan, sikap, etika dan

motivasi personil yang bekerja pada suatu unit kerja atau

organisasi.

Bab IV – 7


BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

5.1 ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH `Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang

cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan

maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan

pembiayaan. maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama

dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik di Kabupaten Kotabaru. Arah pengelolaan Pendapatan daerah

Kabupaten Kotabaru tahun 2006 – 2010 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD,

dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Dalam pengelolaan anggaran

pendapatan daerah akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak

dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan

menimbulkan keengganan berinvestasi. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan

keuangan daerah, Kabupaten Kotabaru secara bertahap akan mampu keluar dari

berbagai persoalan yang selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang

tinggi dan jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Kondisi perekonomian

daerah seperti ini yang bersinergi dengan keberhasilan dalam melaksanakan

berbagai upaya pembangunan yang kelanjutan akan membawa masyarakat

Kotabaru yang demokrastis, religius, adil dan sejahtera sebagimana tercantum

dalam Visi Kabupaten Kota Baru.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan

daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli

daerah, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan

pendapatan daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2007 - 2010 diperkirakan akan

Bab V – 1


mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar kurang lebih 6.96 % dan pertumbuhan

tersebut lebih disebabkan oleh adanya kenaikan komponen Dana Perimbangan

Khususnya kompensasi Sumber Daya Alam dan pertumbuhan pada komponen

PAD yang masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 6.88% dan 11,84%.

Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil usaha

Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD

nanti. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta

komponen Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 unsur yang

cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan

diperoleh nantinya.

Ditinjau dari komposisi Pendapatan Daerah, trend kenaikkan peranan PAD

dan trend penurunan dari peranan Dana Perimbangan sampai dengan 2010

diperkirakan akan terus berlangsung meskipun dalam kaitan tersebut diperkirakan

dominasi peranan Dana Perimbangan dalam membentuk total perolehan

Pendapatan Daerah akan tetap diatas peranan PAD dengan perkiraan komposisi

sekitar 88,11 persen untuk Dana Perimbangan dan sekitar 6.31persen untuk PAD.

Sedangkan untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah peranannya

diperkirakan akan semakin mengecil yaitu sekitar 5.58 persen.

Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan

daerah kedepan yaitu bahwa peranan sektor Pajak Daerah dan BUMD dalam

memberikan sumbangan ke PAD, kedepan, tampaknya akan semakin penting.

Untuk itu, upaya untuk terus melakukan baik ekstensifikasi melalui penggalian

sumber-sumber pendapatan daerah maupun intensifikasi melalui upaya yang terus

menerus dalam melakukan perbaikan kedalam dan senantiasa meningkatkan

kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya adalah hal

yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk dalam upaya untuk

terus meningkatkan efisiensi, baik di tubuh penyelenggara pemerintahan daerah

kabupaten kotabaru maupun pada setiap perusahaan daerah.

Bab V – 2


Bab V – 3

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan di fokuskan pada

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penertiban sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan

daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah.

c. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan

pendapatan daerah

d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan pelayanan

pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi

e. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan

atau organisasi penghasil.

f. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah

g. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah

Secara lengkap gambaran tentang prospek pendapatan daerah kabupaten

kotabaru tahun 2006 - 2010 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.1. dan tabel

5.2.


Tabel 5.1. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH ASPEK PENDAPATAN KABUPATEN KOTABARU

NOMINAL DALAM JUTAAN RUPAIH Realisasi APBD Proyeksi Pendapatan KOMPONEN

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 28023.84 23170.00 26587.58 24069.21 34443.74 22246.11 24989.28 28937.72 31715.94 34775.23 Pajak Daerah 4782.10 8550.81 8347.41 6120.84 7712.72 7327.05 9638.44 10851.02 12216.16 13753.03 Restribusi Daerah 3008.06 3797.43 3756.76 3450.59 5700.48 5472.66 5500.17 5899.11 6246.46 6556.04 Hasil Perusaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah 456.90 1123.19 1490.82 1281.21 1344.16 1444.70 2344.59 2832.93 3422.98 4135.92 Lain-lain pendapatan Asli Daerah 19776.80 9698.57 12992.58 13216.57 19686.37 8001.70 8201.44 9354.66 9830.35 10330.23

2. BAGIAN DANA PERIMBANGAN 156723.77 171964.96 232895.01 187827.00 224124.38 372386.26 398490.00 421765.53 453721.04 485906.48 Bagi hasil pajak/hasil bukan pajak 17754.59 19079.75 51264.34 52938.74 56716.64 52670.72 56200.00 60538.18 66938.21 72874.43 Dana Alokasi Umum 26714.16 21491.26 162350.00 118528.74 122129.00 267320.00 282320.00 291179.74 306802.90 323509.22 Dana Alokasi Khusus 110755.03 130910.00 11266.25 7730.00 12739.52 25895.55 25670.00 28025.70 30067.71 31794.19

Bagi hasil pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi 1500.00 483.95 8014.43 8629.52 32539.22 26500.00 34300.00 42021.90 49912.23 57728.64

3. LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH 3906.28 9990.78 9319.99 1872.90 12739.52 26800.00 28250.00 27917.59 29459.10 30794.42 PENDAPATAN 189997.23 215585.48 268802.58 213769.11 283555.87 421432.37 451729.28 478620.85 514896.08 551476.13

Bab V – 4


Bab V – 5

Tabel 5.2. Realisasi APBD dan Proyeksi Pendapatan Kotabaru

Pertumbuhuhan Realisasi APBD Proyeksi Pendapatan

KOMPONEN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH -17.32 14.75 -9.47 43.10 -35.41 12.33 15.80 9.60 9.65

Pajak Daerah 78.81 -2.38 -26.67 26.01 -5.00 31.55 12.58 12.58 12.58Restribusi Daerah 26.24 -1.07 -8.15 65.20 -4.00 0.50 7.25 5.89 4.96Hasil Perusaan milik daerah dan hasil

pengolahan kekayaan daerah 145.83 32.73 -14.06 4.91 7.48 62.29 20.83 20.83 20.83Lain-lain pendapatan Asli Daerah -50.96 33.96 1.72 48.95 -59.35 2.50 14.06 5.09 5.09

2. BAGIAN DANA PERIMBANGAN 9.72 35.43 -19.35 19.32 66.15 7.01 5.84 7.58 7.09

Bagi hasil pajak/hasil bukan pajak 7.46 168.68 3.27 7.14 -7.13 6.70 7.72 10.57 8.87Dana Alokasi Umum -19.55 655.42 -26.99 3.04 118.88 5.61 3.14 5.37 5.45Dana Alokasi Khusus 18.20 -91.39 -31.39 64.81 103.27 -0.87 9.18 7.29 5.74Bagi hasil pajak dan Bantuan Keuangan

dari Propinsi -67.74 1556.05 7.67 277.07 -18.56 29.43 22.51 18.78 15.66 3. LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH 155.76 -6.71 -79.90 580.20 110.37 5.41 -1.18 5.52 4.53 PENDAPATAN 13.47 24.68 -20.47 32.65 48.62 7.19 5.95 7.58 7.10


Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi

perekonomian daerah yang akan terjadi sampai dengan tahun 2010, atau dengan

kata lain, bahwa suatu pendapatan daerah – termasuk Pendapatan Asli Daerah -

harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan

akan terjadi.

Dengan menggunakan pendekatan analisis pertumbuhan elastisitas dalam

menghitung proyeksi PAD, serta dengan meletakkan beberapa asumsi, seperti :

a. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Kotabaru selama tahun 2006-2010

adalah sebagi berikut : 5.89 persen (2006) ; 5.95 persen (2007) ; 6.92

persen (2008) ; 6.33 persen (2009); dan 6.34 persen (2010), atau

secara umum diperkirakan pertumbuhan tahun 2006 sampai dengan

tahun 2010, rata-rata tumbuh sekitar 6.01 persen;

b. Selama periode proyeksi, tingkat inflasi diperkirakan akan mencapai

sekitar 9 persen untuk setiap tahunnya;

c. Untuk komponen Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Pajak &

Bantuan Keuangan Propinsi pada Dana Perimbangan diperkirakan

tumbuh sekitar 6.07 persen setiap tahunnya;

5.2 ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN Kebijakan belanja daerah sampai dengan 2010 diperkirakan akan

didominasi oleh belanja pelayanan publik sekitar 71.34 persen. Sedangkan untuk

belanja aparatur daerah, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja

tidak tersangka diperkirakan akan menyerap rata-rata sekitar 28,22 persen, 0.47

persen dan 9.27 persen.

Dilihat dari sisi pertumbuhannya, komponen belanja daerah tahun 2007 - 2010

diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 6.69 persen, dimana

pertumbuhan rata-rata untuk masing-masing komponen belanja adalah (i) belanja

aparatur daerah sekitar 7,31 persen; (ii) belanja pelayanan publik sekitar 6.35

Bab V – 6


Bab V – 7

persen; (iii) belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sekitar minus 6.78 persen;

serta (iv) belanja tak tersangka sekitar 12.79 persen.

Selanjutnya ditinjau dari komposisi belanja program dan belanja non program,

maka masing-masing sebarannya sampai dengan 2010 sekitar 48,00 persen dan

52,00 persen dengan rata-rata pertumbuhan masing masing sekitar 7.32 persen

dan 6.13 persen.

Secara lengkap gambaran tentang prospek belanja daerah Kabupaten Kotabaru

tahun 2006 - 2010 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.3 dan tabel 5.4.,


Tabel 5.3. Proyeksi Keuangan daerah – Aspek Belanja

Kabupaten Kotabaru 2006-2010

Realisasi APBD Proyeksi Belanja KOMPONEN BELANJA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Belanja Aparatur 82.862,26 84.327,21 131.771,48 136.134,10 143.564,90 158.967,70 174.426,50 11 Belanja Adminstrasi Umum 58.012,04 61.499,72 95.599,14 963.83,50 98.866,20 108.348,90 117.831,60 12 Belanja Operational Dan Pemerliharaan 8.915,97 9.346,79 14.874,71 15.828,90 17.502,90 19.648,90 21.850,90 13 Belanja Modal 15.934,25 13.480,71 21.297,63 23.921,70 27.195,80 30.969,90 34.744,00

2 Belanja Pelayanan Publik 106.798,78 119.584,71 292.694,78 301.370,99 321.437,76 345.406,51 374.171,99 21 Belanja Administrasi Umum 53.897,98 60.122,86 108.478,95 110.385,40 119.794,80 129.204,20 138.613,60 22 Belanja Operasional Dan Pemeliharaan 17.834,40 17.164,37 34.655,81 36.789,20 42.049,70 48.310,20 54.570,70

23 Belanja Modal 35.066,40 42.297,48

149.560,03

154.196,39

159.593,26

167.892,11 180.987,69

3 Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan

22.697,36

27.430,27

43.851,69

44.003,50

47.894,40

52.085,30 56.876,20

4 Belanja Tak Disangka 1.018,74 1.67,91 2.000,00 2.043,49 2.434,13 2.824,77 3.215,41

TOTAL BELANJA 213.377,15 231.510,11 470.317,95 483.552,08 515.331,19 559.284,28 608.690,11

TOTAL PENDAPATAN 21.3769,11 283.555,87 421.432,37 45.1729,28 478.620,85 514.896,08 551.476,13

SURPLUS (DEFISIT) 391,96 52.045,76 (48.885,58) (31.822,80) (36.710,34) (44.388,20) (57.213,98)

Bab V – 8


Tabel 5.4. Komposisi dan Pertumbuhan Proyeksi Keuangan daerah – Aspek Belanja

Kabupaten Kotabaru 2006-2010

Komposisi Belanja (%) Pertumbuhan Belanja (%) Realisasi

APBD Proyeksi Belanja Proyeksi Belanja KOMPONEN BIAYA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 1. Belanja Aparatur 38.83 36.42 28.02 28.15 27.86 28.42 28.66 56.26 3.31 5.46 10.73 9.72

1.1 Belanja Adminstrasi Umum 27.19 26.56 20.33 19.93 19.18 19.37 19.36 55.45 0.82 2.58 9.59 8.751.2 Belanja Operational Dan

Pemerliharaan 4.18 4.04 3.16 3.27 3.40 3.51 3.59 59.14 6.41 10.58 12.26 11.21

1.3 Belanja Modal 7.47 5.82 4.53 4.95 5.28 5.54 5.71 57.99 12.32 13.69 13.88 12.192. Belanja Pelayanan Publik 50.05 51.65 62.23 62.32 62.37 61.76 61.47 144.76 2.96 6.66 7.46 8.33

2.1 Belanja Administrasi Umum 25.26 25.97 23.07 22.83 23.25 23.10 22.77 80.43 1.76 8.52 7.85 7.282.2 Belanja Operasional Dan

Pemeliharaan 8.36 7.41 7.37 7.61 8.16 8.64 8.97 101.91 6.16 14.30 14.89 12.96

2.3 Belanja Modal 16.43 18.27 31.80 31.89 30.97 30.02 29.73 253.59 3.10 3.50 5.20 7.80 3. Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan 10.64 11.85 9.32 9.10 9.29 9.31 9.34 59.87 0.35 8.84 8.75 9.204. Belanja Tak Disangka 0.48 0.07 0.43 0.42 0.47 0.51 0.53 1,091.13 2.17 19.12 16.05 13.83

TOTAL BELANJA 100.00 100.00 100.00100.00 100.00 100.00 100.00 103.15 2.81 6.57 8.53 8.83

TOTAL PENDAPATAN 100.18 122.48 89.61 93.42 92.88 92.06 90.60 48.62 7.19 5.95 7.58 7.10

SURPLUS (DEFISIT) 0.18 22.48 -10.39 -6.58 -7.12 -7.94 -9.40 -193.93 -34.90 15.36 20.91 28.89

Bab V – 9


Bab V – 10

Tabel 5.5. Proyeksi Keuangan daerah – Aspek Belanja program dan Non Program Kabupaten Kotabaru 2006-2010

Realisasi APBD Proyeksi Belanja KOMBINASI BELANJA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1. BELANJA PROGRAM 77.751.02 82.289.35 220.388.18 230.736.19 246.341.66 266.821.11 292.153.291.1 Belanja Operational Dan Pemerliharaan Pada

Belanja Aparatur 8.915.97 9.346.79 14.874.71 15.828.90 17.502.90 19.648.90 21.850.901.2 Belanja Operasional Dan Pemeliharaan Pada

Belanja Pelayanan Publik 17.834.40 17.164.37 34.655.81 36.789.20 42.049.70 48.310.20 54.570.70

1.3 Belanja Modal Pada Belanja Aparatur 15.934.25 13.480.71 21.297.63 23.921.70 27.195.80 30.969.90 34.744.001.4 Belanja Modal Belanja Pelayanan Publik 35.066.40 42.297.48 149.560.03 154.196.39 159.593.26 167.892.11 180.987.69

2. BELANJA NON PROGRAM 135.626.12 149.220.76 249.929.78 252.815.89 268.989.53 292.463.17 316.536.812.1 Belanja Adminstrasi Umum Pada Belanja

Aparatur 58.012.04 61.499.72 95.599.14 96.383.50 98.866.20 108.348.90 117.831.602.2 Belanja Administrasi Umum Pada Belanja

Pelayanan Publik 53.897.98 60.122.86 108.478.95 110.385.40 119.794.80 129.204.20 138.613.60

2.3 Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan 22.697.36 27.430.27 43.851.69 44.003.50 47.894.40 52.085.30 56.876.202.4 Belanja Tak Disangka 1.018.74 167.91 2.000.00 2.043.49 2.434.13 2.824.77 3.215.41

TOTAL BELANJA 213.377.15 231.510.11 470.317.95 483.552.08 515.331.19 559.284.28 608.690.11

TOTAL PENDAPATAN 213.769.11 283.555.87 421.432.37 451.729.28 478.620.85 514.896.08 551.476.13

SURPLUS (DEFISIT) 391.96 52045.76 -48.885.58 -31.822.80 -36.710.34 -44.388.20 -57.213.98


Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai

berikut :

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi,

sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian

daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kotabaru .

2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program

strategis daerah dalam mendukung dan menjaga targe-target indikator yang

telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah tahun 2006 - 2010.

3. Pendapatan Daerah tahun 2007 - 2010 diperkirakan akan mengalami

pertumbuhan rata-rata sekitar 6.96 persen pertahun , sedangkan kebutuhan

Belanja Daerah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata 6.69

persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkiraan kebutuhan belanja

daerah lebih sama dengan perkiraan pendapatan daerah, sehingga APBD

tahun 2006 - 2010 diperkirakan akan mengalami defisit anggaran rata-rata

sekitar 8.29 persen.

4. Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat

dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Lalu, selain itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran

pembiayaan yang timbul dari pernyertaan modal dan pembayaran utang pokok

yang jatuh tempo.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak

kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan

Pemerintahan Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap

mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas,

yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program pembangunan

daerah Agar keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat dikelola dengan

Bab V – 11


baik, maka perlu dilakukan perencanaan keuangan, dengan selalu menggali

potensi pendapatan, melakukan efesiensi belanja serta mengembangkan sumber

pembiayaan Penggunaan anggaran untuk belanja barang dan jasa, berdasarkan

pada patokan harga dasar yang telah ditetapkan dalam HSPK (harga satuan

Pokok Kegiatan)

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan

kegiatan serta jenis belanja Berdasarkan klasifikasi organisasi disesuaikan dengan

susunan organisasi pemerintahan daerah Sedangkan menurut klasifikasi fungsi

terdiri dari : (a) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan, dan (b) Untuk tujuan

keselarasan serta keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengeluaran daerah, maka diperlukan

langkah-langkah kebijakan pengelolaan belanja daerah sebagai berikut :

a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa

yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap satuan

kerja pemerintah daerah serta pemeliharaan aset daerah melalui

pelaksanaan reformasi pengadaan barang dan jasa dengan tetap

mengedepankan orientasi pada keuntungan bagi negara sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku

b. Menyediakan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang

memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

peningkatan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan dan

pengurangan pengangguran;

c. Mengarahkan belanja bantuan sosial yang dapat langsung membantu

meringankan beban masyarakat miskin

d. Mendukung koordinasi dan sinkronisasi kebijakan desentralisasi fiskal

dalam rangka penyempurnaan hubungan keuangan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui penyusunan

dan perumusan kebijakan dalam penetapan Dana Alokasi Umum,

Bab V – 12


Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Bukan

Pajak termasuk Dana Reboisasi

e. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dalam

melakukan pemantauan dan evaluasi dana perimbangan

f. Menyusun dan merumuskan kebijakan penataan pengelolaan

keuangan daerah, yang antara lain terkait dengan ketentuan

mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah, perbaikan manajemen keuangan daerah, pengendalian defisit

dan surplus anggaran daerah, serta pelaporan dan pengelolaan

informasi keuangan daerah

g. Melanjutkan langkah-langkah pemutakhiran data yang menyangkut

perumusan kebijakan dana perimbangan

5.3 KEBIJAKAN UMUM DAERAH Berdasarkan arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah maka

kebijakan umum anggaran yang akan ditempuh pemerintah Kabupaten Kotabaru

adalah sebagai berikut :

a. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih

difokuskan pada upaya untuk memobilisasi sumber-sumber

pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktifitas

ekonomi serta dari adanya berbagai program investasi yang telah

dijalankan pada periode-periode sebelumnya Kebijakan pendapatan

daerah khususnya untuk Pendapatan Asli Daerah adalah

pertumbuhan rata-rata pertahun pada periode tahun 2006-2010

adalah sebesar 11,84 persen Dalam periode tersebut agar

diupayakan ada peningkatan dengan tetap menjaga penciptaan iklim

yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga

keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah

khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan

Bab V – 13


dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah

dan peningkatan kualitas pelayanan publik

b. Kebijakan belanja daerah pada periode 2006 - 2010 adalah

peningkatan komposisi dari belanja langsung setiap tahunnya serta

peningkatan alokasi anggaran lebih diarahkan untuk pembiayaan

program-progran pembangunan yang mengarah pada upaya

meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Dan

dalam mengalokasikan anggaran harus mengacu pada norma dan

prinsip anggaran yaitu Transparansi dan Akuntabilitas, Disiplin

Anggaran serta Keadilan Anggaran

Bab V – 14

Documents

RPJMD 2006-2010 Bab.1-5