Risalah_sidang_6009_5.PUU-XI.2013, Tgl. 4 FEBRUARI 2014

MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA---------------------

RISALAH SIDANGPERKARA NOMOR 5/PUU-XII/2014

PERIHALPENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP UNDANG-

UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN1945

ACARAPEMERIKSAAN PENDAHULUAN

(I)

J A K A R T ASELASA, 4 FEBRUARI 2014

iMAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

--------------RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 5/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal15 ayat (2) huruh f, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (2)] terhadap Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Toha

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 4 Februari 2014, Pukul 14.56 15.24 WIBRuang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Ahmad Fadlil Sumadi (Ketua)2) Maria Farida Indrati (Anggota)3) Patrialis Akbar (Anggota)

Ida Ria Tambunan Panitera Pengganti

ii

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Toha

11. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sidang untuk Perkara Nomor 5/PUU-XII/2014 dinyatakan dibukadan terbuka untuk umum.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore Saudara Pemohon.Saudara bisa memperkenalkan diri siapa Saudara?

2. PEMOHON: MUHAMMAD TOHA

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Namasaya Muhammad Toha, kalau di KTP kebetulan ada nama bapak sayaHanafi, jadi kalau lengkap Muhammad Toha Hanafi, begitu kan. Tapikalau di akta kelahiran hanya Muhammad Toha. Terima kasih.


Baik, saya cek Saudara, tempat, tanggal lahir, Surabaya, Islam,swasta. Alamatnya di Jalan Siaga Darma 8, Nomor 39, ya?


Betul.


Pejaten Timur, Pasar Minggu.


Ya.


Orang Jakarta ini, ya?


Imigran, dari Kalimantan saya.

KETUK PALU 3X

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.56 WIB


Baik.


Orang daerah, betul.


Orang Kalimantan, lahir di Surabaya, tapi ini kan sama RepublikIndonesia, ya?


Ya, betul.


Sekarang Saudara setelah memperkenalkan diri, disilakan untukmenyampaikan pokok-pokoknya saja, ya. Jadi karena kami sudah terimapermohonan tertulis Saudara yang mohon pengujian Pasal 15 ayat (2)dan juga Pasal 21 juncto Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ya.


Ya, betul.


Ada permohonan yang sudah diperbarui oleh Saudara?


Betul, Pak, mengingat adanya perubahan Undang-Undang Nomor30 Tahun 2004, jadi saya secara cepat juga harus mengadaptasi hal itudan insya Allah sudah saya lakukan perubahan dan juga saya sampaikan,mudah-mudahan dapat diterima oleh Majelis Hakim.


Oke, mana Saudara Petugas? Yang diregister tanggal 15 Januariini adalah yang tanggal 30 Desember, sama ya 2013?

3Oke, kalau begitu silakan Saudara jelaskan. Tentunya denganberbasis penjelasan itu berbasis pada permohonan yang sudahSaudara terima itu, ya. Silakan.


Terima kasih. Terima kasih atas waktunya kepada Majelis HakimYang Mulia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kronologissingkat mengenai asal-muasal saya mengajukan pengujian Undang-Undang Jabatan Notaris yang terbaru. Setidak-tidaknya sayamengharapkan sebuah kepastian hukum atas suatu pemberlakuan Pasal15 ayat (2) huruf f, sama Pasal 21, dan Pasal 22. Kronologisnya begini,dalam tahun 2012 saya mengikuti ujian PPAT yang diadakan oleh BadanPertanahan Nasional. Alhamdulillah ujian tersebut saya dinyatakan lulusdan berhak mendapatkan tempat atau daerah kerja di Kota Bekasi.

Atas dasar ini, saya mengajukan permohonan untuk diangkat pulasebagai notaris di tempat kedudukan yang sama, Kota Bekasi. Tapialangkah kecewanya saya begitu saya memasukkan permohonan di loketC Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, kebetulan saya ada punyabukti tanda antri loket yang belum saya sampaikan, insya Allah nanti jugasaya sampaikan.

Nah, di sana saya ditolak dengan alasan yang sangat simpel,artinya mereka mengatakan formasinya sudah terbatas. Timbulpertanyaan dan timbul keheranan dari saya, kenapa formasi terbatasdijadikan alasan untuk menolak permohonan pengajuan yang sayalakukan? Padahal formasi jabatan notaris bukan merupakan syarat untukditerima atau ditolaknya seorang permohonan seseorang untukjabatan notaris.

Dari situ saya berpikir, apakah saya ini salah? Ataukah sistemyang salah? Ataukah BPN yang salah yang menyebabkan saya diangkat diKota Bekasi, sehingga tidak dapat saya memilih atau membuat pilihanlain selain daerah kerja Kota Bekasi? Karena kalau menurut informasi,kota-kota lain yang terbuka dan apabila saya pilih untuk di kota tersebut,saya akan langsung diangkat pada saat itu juga, menurut informasi yangsaya terima. Tapi kendala yang saya hadapi adalah adanya dualismepengangkatan mengenai pejabat umum, dalam hal ini PPAT dan notaris.Karena di satu sisi saya sudah mendapatkan SK 912 mengenaipengangkatan dan penempatan jabatan PPAT. Tapi di sisi lain, sayamengalami kendala untuk mengajukan permohonan untuk diangkatsebagai pejabat umum notaris dengan alasan formasi yang terbatas tadi.

Dari situlah, akhirnya saya mencari jalan bagaimanapermasalahan saya ini bisa dipecahkan. Minimal saya mendapatkansebuah kepastian hukum tentang Pasal 20 21 dan Pasal 22 ayat (3)Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

4Terus, mengenai Pasal 15 ayat (2) huruf f, setidak-tidaknya sayamengharapkan sebuah kepastian tentang pasal ini mengenaikewenangan notaris atas pembuatan akta yang berkaitan denganpertanahan. Karena selama ini dalam undang-undang disebutkan notarisberwenang membuat akta pertanahan, tapi faktanya akta pertahananmenjadi domainnya PPAT. Secara tersirat saya menganggap bahwaseharusnya saya pun berhak untuk diangkat sebagai notaris karena pasalitu paling tidak untuk memberikan perlindungan kepada pejabat PPAT.

Bagaimana pun juga seorang pejabat PPAT apabila berdiri sendiritanpa jabatan notaris, dia akan mengalami kendala teknis dan terancamgugatan perdata. Mengingat Pasal 1868BW disebutkan bahwa salah satusyarat untuk akta dinilai autentik adalah pembentukkan dan akta itudibuat berdasarkan undang-undang.

Seperti yang kita ketahui bahwa akta atau PPAT diatur dalam PPNomor 3798 juncto Peraturan Kepala Badan. Otomatis ada celah hukumyang menimbulkan kerawanan buat saya melaksanakan jabatan PPATapabila saya tidak diangkat sebagai notaris. Setidak-tidaknya itulahharapan saya.

Kalau misalnya dimungkinkan, saya mengharapkan notaris danPPAT dilebur jadi satu sehingga setiap permohonan seperti yang pemo saya alami di kemudian hari tidak ada terkendala lagi. Jadi, artinyaapabila orang diangkat secara yuridis memiliki SK PPAT dia pun otoma otomatis sudah mendapatkan hak untuk diangkat sebagai notaris. Begitupula apabila SK pengangkatan notaris sudah ada, dia pun seharusnyatidak perlu mengikuti lagi ujian PPAT yang dilaksanakan oleh BPN.Mungkin itu secara garis besar pokok permohonan yang saya harapkanpada pembuktian undang-undang ini.

Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, assalamualaikum wr.wb.


Akhirnya, intinya Saudara minta pasal itu dinyatakanbertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mengikat secarahukum, gitu ya? Demikian yang saya baca dari permohonan Anda ini.


Ya, kalau Pasal 15 saya ingin mengharapkan ada kejelasan tafsirmengenai pasal itu sehingga menimbulkan kepastian hukum. Kalau Pasal21 dan Pasal 2 pada permohonan petitum saya, saya mengharapkanbahwa pasal itu tidak mengikat.


Ya, baik.


He em, begitu.


Sepanjang tidak ditafisirkan?


Ya, betul.


Baik. Saudara baru berperkara kali ini di Mahkamah?


Betul.


Oleh karena itu perlu saya beritahukan bahwa di Mahkamah itupemeriksaan ini disebut dengan pemeriksaan pendahuluan. Dalampemeriksaan pendahuluan itu Anda sebagai Pemohon berhakmemperoleh nasihat dari Hakim dan oleh karena itu Hakim berkewajibanmemberikan nasihat.


Ya.


Nasihat itu bertujuan supaya permohonan Anda itu menjadilengkap dan menjadi jelas.


Ya.


Karena kalau permohonan ini berlanjut dalam sidang-sidangberikutnya bisa jadi Anda akan berhadapan dengan pembentuk undang-undang yaitu presiden dengan DPR, gitu ya.


Ya.


Oleh karena itu dalam penasihatan ini saya menyilahkan kepadaYang Mulia Pak Patrialis? Oh, nanti. Prof. Maria?

34. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDARTI

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, yang pertama adalah tentang judulpermohonan pengujiannya. Anda menguji Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014, ini adalah undang-undang tentang perubahan. Sedangkanyang Anda ajukan perubahan, diajukan pengujian adalah pasal-pasalyang tidak diubah oleh Undang-Undang Perubahan, ya.

Ini kan di sini terlihat Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 21 danPasal 22 ayat (3). Jadi, di sini ini pasti pasal yang tidak diubah.


Yang maaf, maaf, Yang Mulia. Kalau Pasal 22 ayat (3)-nyatadinya ayat (2).


Enggak. Berarti ayat (2)?


Ya.


Sehingga kalau gini, Anda seharusnya menyatakan PermohonanPengujian Undang-Undang Nomor 3 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun2014.

7Jadi, undang-undang yang pertama dulu dan baru undang-undang perubahannya.


Oh, ya.


Ya, itu untuk semuanya ya, semua dari depan sampai kebelakang.

Kemudian yang nomor 2, kewenangan Mahkamah. Ini Anda sudahmenyebut apa adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 denganMahkamah Konstitusi, tapi di sini perpu itu sekarang sudah menjadiundang-undang. Jadi, harus dinyatakan bahwa dan diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu... Tahun 2014 tentang Peraturan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 sebagaiUndang-Undang, ya.

Kemudian kalau saya melihat dari permohonan Anda ini landasanyang Anda ajukan adalah ... semua adalah hal-hal yang bersifat faktual,secara faktual itu memang boleh dimasukkan dalam permohonan itu hal-hal yang konkrit yang menyangkut diri Anda, apa yang Anda keluhkan?Bagaimana Anda mendaftar? Bagaimana Anda sekolah? Bagaimana Andamendapatkan jabatan ini tapi kemudian ada permasalahan. Itu bisadimasukkan di dalam permohonan ini, tapi jangan terlalu panjang.

Yang penting adalah Anda menjelaskan kenapa pasal-pasal inikemudian Anda pertentangkan dengan konstitusi? Khususnya pasal-pasalyang Anda ambil sebagai batu uji, yaitu Pasal 1 angka 3 ayat (3) danPasal 28B ayat (1), kemudian juga Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat(1), dan Pasal 28E ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2).

Kenapa pasal-pasal ini bertentangan? Anda harus menjelaskankarena Mahkamah Konstitusi tidak mengadili fakta-fakta atau kasuskonkrit, tapi Mahkamah Konstitusi menguji suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi Andamengatakan kenapa pasal ini kok ada? Kalau saya pertentangkan denganpasal yang ada dalam konstitusi maka hak konstitusional saya terlanggaroleh pasal itu.

Nah, itu yang harus Anda jelaskan bahwa kasus yang konkrit ituboleh masuk, tapi hanya sebagai landasan saja bahwa saya punyamasalah yang dengan adanya undang-undang itu kemudian sayadirugikan, ya, sehingga tidak terlalu ... usaha terlalu panjang semuanyaini karena ini hanya cerita saja dan Anda juga harus melihat bahwaUndang-Undang Notaris ini juga mengatur hal apa? Tentang penempatanseorang notaris bahwa notaris itu prinsipnya dia harus ada di tempat dimana protokolnya ada kan, gitu, tidak boleh di sembarang tempat

8walaupun memang ada tempat-tempat dimana notaris itu sebagai suatujabatan kehormatan maka memang dibatasi, setiap kabupaten berapa?Itu ada suatu peraturannya sehingga kalau tadi Anda mengatakan Sayaenggak boleh menunjuk di sana itu karena apa? Nah, kenapa Andakemudian ditolak? Nah, kemudian itu yang harus Anda jelaskan sehingga... teori mungkin Anda boleh mengajukan beberapa, tapi tidak seperti ini.

Kalau saya melihat dari awal sebelum Anda perbaiki di sini makapermohonan Anda itu seperti cerita, cerita bahwa saya sekolah,kemudian saya mendapatkan jabatan ini, saya kemudian maumendaftarkan untuk di tempatkan di mana tapi kemudian ditolak, danseterusnya. Nah, kemudian apa hubungannya pasal-pasal atau normadalam pasal itu yang merugikan Anda kalau Anda uji dengan batu uji darikonstitusi yang Anda cantumkan tadi? Jadi di sini ... dan juga kalau Andamenjelaskan mengenai keputusan kepala BPN dan sebagainya MKmemang tidak mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan dibawah undang-undang, ya.

Jadi mungkin kalau undang-undangnya itu sudah bermasalahdengan konstitusi maka tentunya kalau undang-undangnya nantidikabulkan permohonan Anda, maka tentu peraturan pelaksanaannya kanharus disesuaikan dengan putusan MK itu, tapi MK tidak mengujiperaturan-peraturan di bawah undang-undang.

Jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut keputusan-keputusanBPN atau kemudian peraturan-peraturan menteri, dan sebagainya lebihbaik Anda kaji ulang, Anda fokus pada pasal-pasal dalam undang-undangtersebut, ya.

Kemudian dalam petitum, petitum provisi ini kenapa Anda masihmeminta provisi ini? Itu harus dijelaskan, kenapa harus ada ini? Apakahtanpa ini kemudian Anda terganggu dengan ini? Tapi kemudian provisiyang seperti ini juga tidak lazim di Mahkamah Konstitusi, ya.

Sedangkan dalam pokok perkara ini Anda setidaknya mengatakanbahwa kalau Anda menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f, kemudian Pasal21 dan Pasal 22 ayat (3) Anda cukup menyatakan bahwa menyatakanPasal 15 ayat (2) huruf f, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) Undang-UndangNomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Kemudian yang kedua, petitum yang kedua seperti yang samatadi, tapi menyatakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nah, sedangkan kalau Anda kemudian meminta kita menafsirkansecara apakah itu conditionally constitutional atau conditionallyunconstitutional, maka Anda harus melihat secara jelas apakah betulyang Anda inginkan adalah seperti itu karena sebetulnya Mahkamahadalah lembaga yang harus bersifat negative legislator.

Jadi kalau kita langsung mengubah total dan tidak adaargumentasinya maka itu sebetulnya bukan kewenangan MahkamahKonstitusi. Saya rasa itu, pak Ketua.


Yang Mulia Hakim Patrialis.

42. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon ya, seperti yangdisampaikan oleh Pak Ketua tadi. Bahwa ini Saudara baru pertama kali,jadi memang wajar ada beberapa hal yang sangat prinsip yang memangmesti harus diperbaiki. Karena setelah kita baca persoalan yang Saudarahadapi. Ini memang kelihatannya Saudara lebih memang berharapadanya keadilan di Mahkamah Konstitusi ini. Tetapi agak keluar darifungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi itu sendiri ya. Karena padaprinsipnya Mahkamah Konstitusi ini menguji satu norma undang-undang.Ya, jadi konstitusionalitas norma yang dirasakan bahwa norma itubertentangan dengan Undang-Undang Dasar, merugikan hak-hak pribadiorang per orang ya, diskriminatif, dan lain sebagainya. Sehingga ada hakkonstitusi kita yang terabaikan.

Nah, di dalam permohonan Saudara ini. Kalau saya sangat pahammaksud dan tujuan permohonan Saudara ini ya. Cuma ini memang lebihbanyak berkaitan juga dengan persoalan pelaksanaan di lapangan. Ketikakita bicara masalah tadi Saudara mengatakan bahwa harusnya seorangnotaris itu juga sekaligus bisa otomatis menjadi bisa mengeluarkansertifikat ya atau sebagai PPAT. Itu sebetulnya undang-undangnya kansudah ada ya, mengeluarkan akta itu sebenarnya undang-undangnyasudah ada. Cuma memang ini plaksanaannya koordinasi antar lembaganegara ini yang belum. Maksud saya bukan lembaga negara, lembaga-lembaga yang ditugaskan ya. Dalam masalah ini misalnya BPN bersama-sama dengan Kumham. Nah, undang-undanganya sudah sangat jelas.Artinya ini memang persoalan implementatif ya.

Kemudian di dalam apa namanya di dalam permohonan ini.Saya juga melihat permohonan Saudara ini banyak hal yang memangharus kita uraikan lagi. Ya, jadi uraiannya enggak usah terlalu panjangseperti ini. Tetapi betul-betul menukik pada persoalan norma hukumnya,ya norma hukumnya. Kalau tadi kan kasustis bahwa setelah menjadiPPAT ternyata di Kumham itu ditolak karena keterbatasan. Nah, Saudaraminta di sini supaya ada keterbukaan, juga ada dugaan suap segalamacam. Itu mesti harus kita buktikan, Saudara tidak ditempatkan diBekasi apa betul gara-gara seperti itu? Atau memang kebijakannyabertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Atau memang tidakmempermasalahkan undang-undang karena di dalam Pasal 21 kan jugasudah dinyatakan menteri berwenang menentukan formasi jabatannotaris pada daerah sebagaimana dimaksud oleh pemilik satu denganmempertimbangkan usul dari organisasi notaris. Saudara sudah ada

10

belum usulnya? Yaitu nanti juga kalau ada dijelaskan rekomendasi dariikatan notaris Indonesia itu, ditempatkan di mana?

Sebetulnya kan itu ini itu juga paham, di mana yang ada, dimana yang lagi penuh, begitu ya. Tapi sebetulnya memang enggak usahditolak, paling engak Saudara kan bisa masuk ke dalam daftar antrian ya.Memang ada pembagian kebijakan kalau yang saya ketahui seperti itu.Karena tidak semua notaris itu langsung di kota-kota besar. Justru malahkebijakan yang lebih tepat itu di mana jadi notaris, PPAT-nya langsungkeluarkan di situ. Nah, ini dua lembaga ini memang kadang-kadangenggak sejalan. Notarisnya di sini PPAT-nya di tempat lain. PPAT-nya disini, notarisnya di tempat lain. Padahal kan dia satu kesatuan.

Bagaimana satu badan bisa dibagi dua? Itu kan juga enggak logisya. Nah, itu yang mestinya Saudara sampaikan. Dengan situasi sepertiitu, jadi baik undang-undang yang berkenaan dengan notariat, denganjuga dengan ke-PPAT-an itu Saudara sampaikan itu. Dengan kondisi inimenyebabkan seseorang tidak memiliki kepastian hukum. Kalaunotarisnya di Bekasi, terus PPAT-nya di Kalimantan bagaimana diabekerja. Itu kan main-main. Di situ memang kelihatan tidak adakepastian hukum. Bagaimana sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini kaitannya dengan kepastian hukum itu ya. Saya itu saja,terima kasih, Pak.


Ya, oke terakhir saya, Saudara Pemohon. Saya inginmenyampaikan agak lebih teknis ya. Bahwa tadi sudah dibilang untukpengujian undang-undang itu tidak ada atau tidak lazim ada provisi,begitu ya. Sehingga itu menjadi tidak perlu. Kemudian strukturnya sudahoke, ada kewenangan, ada legal standing, ada alasan pada pokokpermohonan, lalu baru yang terakhir itu petitum, gitu ya, itu sudah oke.

Cuma yang soal konten ini ya, soal konten dan teknis menyusunkonten, ya. Itu begini, content itu kan dimulai dari satu pertanyaan,misalnya soal kewenangan. Pertanyaan pertama, yang dari soalkewenangan itu kan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadilipermohonan saya? Itu kan pertanyaannya? Lha, Anda memulaimenjawab itu kan dengan premis, mayor namanya, premis mayornya ituMahkamah berdasarkan Pasal 24C dan seterusnya, salah satukewenangan Mahkamah itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya, itu sama. Lalu, premisminornya, permohonan saya ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lalu yang terakhir,simpulnya, berdasarkan apa yang telah diuraikan itu, maka Mahkamahberwenang. Kan mudahnya seperti itu? Tapi mengapa jadi panjang gitukan tidak menjadi tidak perlu, gitu ya.

11

Oke. Yang berikutnya lagi soal legal standing. Legal standing itukan tadi Anda sudah betul sebenarnya di sini, ya kualifikasi Anda itusiapa, begitu ya. Tapi ada itu kan dimulai dari Pasal 51 itu? Anda sudahbetul, hanya itu jadikan saja apa namanya premis mayornya. Jadi,premis mayornya itu ada yang pertama itu Pasal 51 bahwa yang punyahak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadapUndang-Undang Dasar Tahun 1945 itu 1, 2, 3, 4 itu, a, b, c, d. A, b, c,dengan itu harus mengalami kerugian, kan gitu kan? Jangan lupa,kerugian itu bukan kerugian yang bersifat fakta, tapi kerugian denganadanya norma itu, hak konstitusional Anda dengan norma Pasal 15 Pasal 15 ya tadi, dan Pasal 21, serta Pasal 22 itu, Anda mengalamikerugian hak konstitusional.

Oleh karena itu, Anda mencari hak konstitusional Anda di dalamUndang-Undang Dasar Tahun 1945 itu apa yang dirugikan? Lha, ini kantidak terbaca di sini? Oleh karena itu, itu pastikan apa, gitu ya? Danundang-undang kaitannya antara pasal itu mengatur apa,menghilangkan hak konstitusional Anda apa? Nah, ini baru Anda bilangyang bentuk akhirnya itu berupa ditolaknya Anda di apa namanya kumham itu, kan gitu ya? Itu satu hal. Berdasarkan apa premismayor, minor tadi, maka Anda punya standing untuk mengajukanpermohonan ini. Itu satu.

Nah, sekarang soal posita. Posita itu kan atau alasanpermohonan di dalam soal pokoknya pokok permohonannya, kan?Pokok permohonan Anda itu kan minta supaya Pasal 15 itu ditafsirkan?Pasal 21, Pasal 22 itu dinyatakan bertentangan. Yang harus Anda uraikanadalah pertentangannya itu, kayak apa pertentangankonstitusionalitasnya itu? Nah, ketika ini Anda sudah harus meninggalkansoal-soal yang bersifat praktis di lapangan, begitu ya? Oke?


Ya.


Oke. Sehingga, kalau ujungnya tadi sudah sudah betul minusprovisi, lalu mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya misalnya,ya. Kemudian yang kedua, menyatakan pasal itu inkonstitusional kalautidak ditafsirkan begini ya atau bertentangan dengan Undang-UndangDasar Tahun 1945 kalau tidak ditafsirkan begini. Berikutnya dipisah saja,pasal tersebut tidak mengikat secara hukum. Nah, itu saja. Jadi, dipisahya antara bertentangan dengan apa namanya kalau ini kan Andamodelnya jadikan satu, sehingga agak apa namanya padat, gitu ya.Oke, ya? Begitu saja.

12

Ini yang penting sebagian saya meramu dari apa yang sudahdisampaikan oleh kedua rekan saya Yang Mulia Hakim Konstitusi itu. Danuntuk itu, Anda akan diberi waktu sekarang, waktunya termasukbuktinya, ya. Anda ini buktinya coba Anda lihat. Bukti P-1 itu normatif,membuktikan norma. Kalau kartu identitas ini menunjukkan siapasesungguhnya Anda itu kaitannya dengan legal standing, kan?


Ya.


Terus, surat perintah setor. Semua ini surat perintah setor P-2,P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, itu semua soal fakta. Nah, soal soal apa namanya pertentangannya dengan Undang-Undang DasarTahun 1945, Anda kan mungkin ada buku, ada pendirian ahli seperti apa,nanti bisa Anda ajukan buktinya itu, ahli itu ya, tidak mesti dokumen.Kalau ini dokumen sudah betul tapi sebagian besar dokumen itu justrumembuktikan soal affaire-nya (peristiwanya), bukan rechts-nya(hukumnya) gitu ya.

Saya kira itu dan ini tidak perlu ditanggapi saya kira kecuali adayang tidak jelas. Anda akan diberikan waktu 14 hari paling lama, yangjelas Anda lebih cepat lebih baik. Bukan karena meniru Jusuf Kalla ini tapiAnda lebih cepat lebih baik, bukan Jusuf Kalla ya. Siapapun ini, itu normaumum itu tidak kepunyaan Pak Jusuf Kalla ya. Sudah cukup saya kira ya,Anda cukup paham ya?


Cukup.


Kalau sudah paham, maka sidang ini dianggap selesai dan sidangberikutnya masih dalam ruang lingkup pemeriksaan pendahuluan, cumaberikutnya itu akan memeriksa apakah Anda bermaksud memperbaikiapa enggak? Dan kalau bermaksud memperbaiki, perbaikannya sepertiapa akan dicek. Oke?

13

Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan saya nyatakanditutup.

Jakarta, 4 Februari 2014Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy HeryantoNIP. 19730601 200604 1 004

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.24 WIB

KETUK PALU 3X

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di MahkamahKonstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

Documents

Risalah_sidang_6009_5.PUU-XI.2013, Tgl. 4 FEBRUARI 2014