-
Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia
SEMINAR OPTIMIZATION OF HYDRO POWER PLANT PROJECTS
DEVELOPMENT
SUB-TEMA DEVELOPMENT OF PEAKING HYDRO POWER
Jumat, 31 Agustus 2012 Grand Ballroom The Dharmawangsa,
Jakarta
----------------------------------------------------------
Pembicara Kunci 1 Oleh: Nasri Sebayang (Direktur Konstruksi PT.
PLN)
1.
Energi Terbarukan Jadi Prioritas Pertama
Berdasarkan Rencana Pengembangan Ketenagalisitrikan PLN
(2011-2020), permintaan listrik di Indonesia tumbuh dengan
rata-rata 8,46% per tahun yang disediakan oleh berbagai sumber
energi. Pembangkit listrik energi fosil tetap dominan yakni 81%
(khususnya PLTU Batubara), yang mencapai 64% pada tahun 2020
.
Peran energi terbarukan akan ditingkatkan dari 11% pada 2011
menjadi 19% pada tahun 2020. Konsumsi minyak akan dikurangi dari
21% (2011) menjadi kurang dari 1% pada tahun 2020. Pengembangan
sumber daya Energi Terbarukan (ET) akan menjadi prioritas pertama,
dimana PLTA dan panas bumi akan mendominasi pengembangan
ET tersebut.
2. Hydropower sebagai Peaker Jadi Pilihan Ekonomis Kapasitas
pembangkit PLN yang ada saat ini (existing) mencapai total
34.928
MW Pembangkit listrik fosil tetap dominan (88%), terutama
Batubara PLTU, Minyak dan Gas Bumi dengan 44%, 23% dan pangsa
masing-masing 21%. Untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan
gas (LNG, CNG), PLTA sebagai pemikul beban puncak bisa menjadi
pilihan ekonomis.
Hydropower merupakan sumber energi bersih dan terbarukan masa
depan
Indonesia. Energi Hydropower merupakan potensi sumber daya alam
nasional yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal.
Pengembangan Hydropower akan dilakukan secara intensif sesuai
potensinya, perkembangan teknologinya, dan kelayakan ekonominya
.
PLTU Minyak dan Gas memang direncanakan khusus untuk memenuhi
permintaan puncak, tapi kedepan akan dikembangkan pembangkit
lainnya yangdapat berfungsi sebagai peaker seperti Pumped Storage
Power Plant. PLTU Batubara dan
-
PLTP Panas Bumi memang akan semakin dominan, tetapi sesuai
karakteristik operasinya akan tetap berfungsi sebagai pemikul beban
dasar
.
Mengingat kondisi di atas itulah, maka pengembangan Hydropower
akan diprioritaskan sebagai pembangkit pemikul beban puncak. Selain
untuk mengoptimalkan sumber daya energi juga untuk kelayakan
proyek
.
3. Pembangunan Peaking Hydropower Sudah Direncanakan PLN
Studi tentang potensi PLTA pada 1983 telah mengidentifikasi
sebanyak 1.249 lokasi dengan total kapasitas 75.000 MW. Sementara
berdasarkan kajian yang dilakukan pada 1999 telah teridentifikasi
sebesar 21.480 MW.
Sesuai kajian tentang Pembangunan PLTA di Indonesia (2011),
sebesar 12.319
MW akan dikembangkan sampai dengan 2027 dan 6633 MW direncanakan
dalam RUPTL yang ditargetkan akan beroperasi secara penuh pada
tahun 2020. Semua proyek PLTA itu direncanakan sebagai pembangkit
pemikul beban puncak baik pembangkit tipe reservoir atau tipe
Run-Off River dan Pump Storage Power Plant. Kebijakan ini untuk
menggantikan PLTU minyak dan gas serta mengoptimalkan pengembangan
potensi ekonomi.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik pada saat beban puncak di
sistem Jawa-Bali,
sebesar 2.440 MW, Pump Storage Power Plant telah direncanakan
selama sepuluh tahun ke depan, terdiri dari: Upper Cisokan (P/S)
sebesar 1.040 MW (COD direncanakan pada 2016), Matenggeng (P/S)
sebesar 900 MW (COD direncanakan pada 2019/2020) dan Grindulu (P/S)
sebesar 500 MW (COD diharapkan pada 2020). Pump Storage dengan
kapasitas lebih dari 500 MW di Sumatera dan 800 MW di Jawa Timur
juga telah teridentifikasi dan kelayanan potensi ini akan dikaji
lebih lanjut.
4. Masih Banyak Tantangannya
PLN masih menghadapi sejumlah tantangan
dalam pembangunan PLTA Peaker ini, di antaranya adalah:
Adanya ketidak-sesuaian antara lokasi yang memiliki potensi
hidro dengan
Pembangunan PLTA juga harus merupakan proyek multiguna, seperti
untuk irigasi, pengendali banjir, dan juga mungkin pariwisata,
dsb.
permintaan listrik di lokasi tersebut. Contoh: Papua memiliki
potensi PLTA yang cukup besar, namun pemakaian energi listrik masih
rendah.
Belum adanya skema kerjasama yang menarik untuk mendorong
partisipasi investor swasta
dalam pengembangan PLTA Peaker.
Belum adanya prosedur yang standar untuk proses perizinan dan
pengadaan guna memperoleh Pengembang yang berkualitas
PLN h
. Hal ini mengakibatkan masih ada kegamangan di sisi PLN dalam
kaitannya dalam proses penunjukkan langsung atau proses negosiasi
laongsung, karena biaya pembangunan PLTA angat besar, terlebih lagi
pembangunan PLTA Peaker.
arus memitigasi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Masih
banyak persoalan yang menyangkut pembebasan tanah, masalah hutan
lindung, dll.
Pembicara Kunci 2 ____________________
Oleh: Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian
ESDM
-
1. Pemerintah Dukung Pembangunan PLTA Peaker
Kementerian ESDM mendukung seminar dengan tema yang sangat
penting ini
karena sesuai dengan kebijakan pemerintah, yaitu untuk
menurunkan pemakaian BBM atau HSD. PP No.12/2012 sudah
mengamanatkan bawa PLN wajib mengendalikan volume pemakaian BBM
sesuai asumsi APBN, apabila lebih PLN harus melaporkan ke
Kemeterian ESDM.
Dalam sistem ketenagalistrikan, pembangkit terbagi atas beberapa
fungsi, yaitu
sebagai base load, medium load dan peaker. Untuk peaker hanya
bisa dilakukan dengan tiga bahan bakar yaitu BBM, gas dan
hydropower baik dalam bentuk pumped strorage maupun dam.
Pembangkit-pembangkit Hydropwer yang berfungsi sebagai peaker
selama ini
adalah milik PLN seperti di Cirata dan Saguling yang
masing-masing berkapasitas 1000 MW dan 700 MW. Sementara milik
swasta belum ada, sehingga pasrtisipasi swasta perlu didorong.
Sudah menjadi kemauan politis baik dari parlemen maupun
pemerintah bahwa
bauran energi untuk pembangkit harus diperbaiki. Pemakaian HSD
harus diperkecil. Pemakaian HSD tahun 2011 masih sebesar 23%, tahun
ini harus turun menjadi 13, 8%, tahun 2013 harus turun lagi menjadi
9,7%, dan menurun terus pada tahaun-tahun selanjutnya sehingga pada
2020 hanya tinggal 1%.
Diperkiraan harga LNG dan CNG kedepan akan semakin mahal, oleh
karena itu
alternatif pengembangan pembangkit hydro sebagai peaker menjadi
semakin terbuka lebar. Namun pembangunan pembankit hydro ini ada
keterbatasan ketimbang pembangkit LNG/CNG. Bila pembangkit LNG/CNG
infrastrukturnya bisa dibangun dimana saja, sementara pembangkit
hydro hanya bisa dibangun di tempat tertentu.
2. Pemerintah Perlu Masukan
Seminar ini diharapkan bisa memberikan masukan terutama kepada
regulator
terutama seberapa jauh pihak swasta bisa berpatisipasi dalam
pengembangan pembangkit-pembangkit hydro yang berfungsi sebagai
peaker. Keterlibatan sawsta sangat diharapkan, karena tidak semua
pembangkit peaker itu bisa dibangun oleh pemerintah atau PLN
mengingat investasinya yang cukup besar.
Pertanyaannya adalah bagaimana dengan skema pembangunannya,
skema
resikonya dan skema pricing-nya. Ini yang perlu dibahas pada
seminar ini dan dari pembahasan itu diharapkan Pemerintah bisa
mendapat masukan-masukan.
________________________
PANEL DISCUSSION I: Procurement Plan of Hydro Power Project
& Pumped Storage
Technology
-
(Moderator: Andri Doni MKI)
Presentasi 1 Idea of Pricing Regulation Plan for Peaking Hydro
Power Plant
oleh Bpk. Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
1. Kebijakan Ketenagalistrikan Pembangunan ketenagalistrikan
bertujuan untuk menjamin ketersediaan listrik
dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (pasal 2 ayat (2) UU
30/2009. Sumber energi primer dari dalam negeri dan luar negeri
harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan Kebijakan Energi
Nasional untuk menjamin pasokan listrik yang berkelanjutan (Pasal 6
ayat (1) UU 30/2009). Pemanfaatan sumber energi dalam negeri akan
diprioritaskan untuk kepentingan nasional (pasal 6 ayat (3) UU
30/2009
).
Pengembangan pembangkit listrik adalah untuk memenuhi
pertumbuhan permintaan yang realistis, mengatasi krisis listrik di
beberapa daerah, meningkatkan kapasitas cadangan dan untuk memenuhi
marjin cadangan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi
setempat dan menghindari pembangkit listrik berbahan bakar minyak
(RUKN 2010-2029
).
2. Prosedur Investasi Sesuai dengan PP No. 14/2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik), ada 3 prosedur investasi di bidang usaha
ketenagalistrikan yakni : Tender, Pemilihan Langsung, dan
Penunjukkan Langsung.
Pada dasarnya, seluruh pembelian listrik oleh pemegang izin
usaha penyediaan
tenaga listrik dilakukan melalui tender, kecuali memenuhi
kondisi Pemilihan Langsung dan / atau Penunjukan Langsung
.
Pemilihan Langsung dapat dilakukan dalam rangka diversifikasi
energi untuk pembangkit listrik dengan bahan bakar non-minyak, dan
penambahan kapasitas pembangkitan pada pembangkit listrik yang
sudah memiliki operasi di
lokasi yang sama.
Penunjukan Langsung dapat dilakukan apabila: Jual-beli listrik
dari pembangkit listrik yang memanfaatkan energi terbarukan, gas
marjinal, mulut tambang batubara dan sumber energi setempat;
Pembelian excess power; Sistem kelistrikan lokal dalam kondisi
krisis atau darurat pasokan listrik; Perluasan IPP yang sudah
memiliki operasi di
lokasi yang sama.
3. Harga Listrik PLTA Skala Kecil dan Menengah
Pemerintah talah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No.
04/2012. Peraturan tersebut diantaranya adalah: PLN akan membeli
listrik dari energi terbarukan (hidro) sampai dengan 10 MW dari
perusahaan milik negara, perusahaan milik daerah, swasta, dan
koperasi dan
-
masyarakat untuk memperkuat sistem kelistrikan setempat, tanpa
negosiasi harga dan persetujuan dari
ESDM.
Pembelian listrik dengan harga yang lebih tinggi daripada
ketentuan didasarkan pada estimasi PLN, dan wajib yang memperoleh
persetujuan dari Direktur Jenderal Listrik
atas nama Menteri ESDM.
4. Sudah 137 Izin untuk Proyek Pembangkit Hidro Dengan
dikeluarkannya berbagai kebijakan baru di bidang usaha
ketenagalistrikan tersebut, cukup banyak investor yang berminat
pada proyek pembangkit hidro ini. Sampai dengan Agustus 2012,
pemerintah telah mengeluarkan izin untuk 137 proyek pembangkit
hidro dengan total kapasitas: 1.097,23 MW (PLTA: 545,40 MW, Kecil
dan Menengah: 551,83 MW
).
Hingga saat ini, status proyek dari ke-137 proyek tersebut
adalah: 18 proyek sudah operasi, 16 proyek konstruksi, 47 proyek
proses pendanaa, Ijin untuk memanfaatkan kawasan hutan atau
pembebasan lahan 46 proyek, 21 proyek Proses
PPA.
5. Tantangan, Sekaligus Peluang
Dalam pelaksanaannya pengembangan pembangkit hidro ini memang
masih memiliki tantangan. Beski begitu, banyak peluangnya.
Tantangannya ialah: masih tingginya biaya investasi awal, sulitnya
pembebasan tanah, persoalan izin untuk memanfaatkan kawasan hutan
lindung sehingga memakan waktu lama, dan kurangnya
insentif.
Sementara peluangnya adalah: pertumbuhan yang tinggi tingkat
energi, potensi yang sangat besar dapat ditemukan di seluruh
Indonesia, cadangan energi fosil berkurang, harga minyak sangat
fluktuatif dan cenderung meningkat, hydro adalah energi bersih,
pemanfaatan energi bersih menjadi tren dunia dalam rangka mitigasi
perubahan iklim, dan dapat digunakan untuk
beban puncak.
6.
Perlunya Skema Penetepan Harga untuk PLTA Peakerr
Konsep teknis dari Peaking Hydropower adalah menyimpan energi
selama "off peak" dan memproduksi energi selama "beban puncak".
Peaking Hydro Power bisa dalam bentuk Pumped Strorage atau
Reservoir/Dam. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan.
Problem utama dari pembangkit hydropower untuk peaker ini adalah
investasinya sangat besar. Di sisi lain, jumlah kWh-nya lebih kecil
dibandingkan pembangkit base load.
Untuk pembangkit peaker, belum ada kebijakan harga yang
tepat.
Dengan skema harga yang ada, kemungkinan besar pengembang akan
mngarah untuk base load, karena memakai tariff Rp/kWh, artunya
makin banyak listrik yang dibangkitkan, keuntungannya akan semakin
besar.
Maka perlu terobosan baru dalam perhitungan harga bagi PLTA
Peaker ini agar dapat menarik investor. Salah satu gagasan dalam
menghitung harga pada PLTA Peaker adalah dengan pendekatan IIR,
dimana biaya investasinya didasarkan proyek-proyek IRR.
-
Jadi, sakah satu alternatif untuk
penghitungan harga dari peraking hydropower ialah dengan IRR.
IRR dipegang oleh pengembang, sementara yang lainnya
di-pass-through. Semua biaya investasi dibuka, pengembang mendapat
IRR. Jika dalam pelaksanaannya tidak berjalan, maka IRR akan turun
karena pengembang mendapat penalty. Sehingga diharapkan tidaka ada
negosiasi yang panjang lebar yang memakan waktu yang cukup
lama.
Sangat disayangkan jika dalam pengembangannya tidak ditemukan
kebijakan harga yang tepat. Potensi hydro bisa dipakai untuk
peaker, tetapi justru dialihkan untuk base load. Padahal, base load
masih dapat ditunjang oleh pembangkit fossil.
___________________
Presentasi 2
Procurement Plan of Hydro Electric Power Plant Project Oleh Bpk.
Bagiyo Riawan - Direktur Pengadaan Strategis (PT. PLN
Persero)
1.
Akan dibangun 21 PLTA Peaker
Sampai dengan 2020, Di Jawa Bali akan dibangun 8 PLTA dengan
total kapasitas 3.296 MW. Tujuh PLTA diantaranya milik PLN dan 1
PLTA adalah swasta (IPP). Ke-8 PLTA tersebut akan berperan sebagai
pembangkit peaker.
Di Indonesia Barat akan dibangun 12 PLTA dengan total kapasitas
1.606,4 MW. Lima PLTA diantaranya milik PLN, dan 7 IPP. Dari 10
PLTA tersebut, 3 diantaranya akan berperan sebagai peaker.
Di Indonesia Timur akan dibangun 14 PLTA dengan total kapasitas
1.679,5 MW. Sepuluh PLTA diantaranya milik PLN dan 4 PLTA adalah
IPP. Dari 14 PLTA tersebut, 10 diantaranya akan berperan sebagai
pembangkit peaker.
Berdasarkan rencana pengembangan hydropower tersebut, maka
sedikitnya akan ada 21 PLTA peaker yang akan dibangun sampai dengan
2020, dimana 6 PLTA diantarnya milik swasta/IPP.
2. Dua Paket Kontrak Pengadaan Proyek PLTA Ada 2 paket kontrak
pengadaan proyek PLTA milik PLN, yakni Multy-Package
dan Single-Package. Multy-Package Contract, yaitu masing-masing
untuk Pekerjaan Sipil (Unit Price Contract), Metal Works (Lump Sum
Contract), Electro-mekanik Pekerjaan (Lump Sum Contract), Pekerjaan
Saluran Transmisi (Unit Price Contract), dan lainnya. Sedangkan
Single-Package/Turnkey Contract: yaitu satu paket kontrak untuk
semua: Sipil, Pekerjaan Logam, Electro-Mechanical Works, Transmisi
Line dan lainnya (
jika ada).
Kontrak Multi-Paket memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan
Multi-Paket: Mudah untuk mengawasi pekerjaan konstruksi;
Interfacing antara Engineer dan Kontraktor bisa lebihn mudah
(pengawasan menjadi yang lebih baik); Mudah untuk melakukan
perubahan desain dalam tahap konstruksi; Kontraktor adalah
spesialis untuk
-
masing-masing pekerjaan (kontrol kualitas jadi lebih baik);
Pengendalian arus kas tebih terkendali; Dampak potensial atas
perubahan desain setelah konstruksi dimulai dapat
dikurangi.
Sementara kekurangan Multy-Package adalah: Biaya
perencanaan/desain tinggi; Tanggung jawab untuk desain dan jadwal
pengadaan menjadi beban pemilik proyek; Diperlukan waktu dan tenaga
yang lebih banyak untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tender,
mengelola proses tender, dan mengkoordinasikan kontrak-kontrak;
Pemilik proyek harus bertanggung jawab dan menanggung resiko dalam
meng
koordinasikan semua pekerjaan.
Kontrak Single-Package juga memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya adalah: Kontraktor bertanggung jawab untuk semua
jadwal desain dan pengadaan; Kontraktor bertanggung jawab untuk
mengkordinasikan semua desain atas masing-masing perkerjaan; Biaya
atas keterlambatan desain dapat dimasukan pada klausul Penalti
dalam kontrak; Memungkinkan dimulainya pembangunan proyek
lebih awal.
Sedangkan kekurangan Single-Package: Kontraktor tidak selalu
spesialis untuk semua pekerjaan; Desain pekerjaan dapat dibuat
setelah tanda kontrak dan bisa terlambat; Interfacing antara
Enginir PLN dan Kontraktor mungkin sulit, semua risiko desain
diambil alih oleh pemilik proyek setelah persetujuan, Kontraktor
mengontrol arus kas, setelah kontrak efektif, Jika
persyaratan-persyaratan dari pemilik proyek tidak dijelaskan secara
jelas dan komprehensif ketika kontrak diberikan, hasil
yang diinginkan mungkin tidak dapat tercapai.
3. Lebih Memilih Multy-Package
Dari semua rencana pembangunan PLTA milik PLN sampai dengan
2020, hanya 1 yang Single-Package, yaitu untuk PLTA Jatigede,
karena lingkup pekerjaan sipil pada umumnya telah dilakukan oleh
Departemen PU sebagai Pemilik Dam Jatigede, dan untuk percepatan
proyek sehingga target COD pada 2015 dapat tercapai. PLN sebagai
pemilik proyek lebih banyak menerapkan kontrak multi-paket pada
pryek PLTA , karena kompleksitas proyek membutuhkan kontraktor
spesialis pada setiap jenis pekerjaan, dan proyek PLTA memiliki
biaya investasi yang tinggi dan kebutuhan Peserta Lelang dengan
kemampuan keuangan yang tinggi.
_______________________
Presentation 3 Pumped Storage and Development of Pump Turbine
Technology
-
Oleh: Andreas Rammler Pumped Storage Expert, Andritz Hydro.
1. ANDRITZ
HYDRO, Kaya Pengelaman
ANDRITZ HYDRO adalah pemasok global sistem elektromekanis dan
jasa ("Dari Air untuk Wire") untuk pembangkit listrik tenaga air.
Perusahaan ini adalah pemimpin atau pemain utama di pasar dunia
untuk pembangkit tenaga hidro
.
Pengalaman ANDRITZ HYDRO di bidang turbin sudah lebih dari 170
tahun, lebih dari 30.000 turbin (sekitar 400.000 MW) yang telah
terpasang, dan lebih dari 120 tahun berpengalaman dalam peralatan
listrik. Perusahaan di bidang service dan rehabilitasi telah
menjadi leader dunia untuk Hydro Compact
.
2.
Pumped Storage, Pilihan Tepat
Energi Storage adalah satu-satunya pilihan tempat penyimpanan
besar untuk energi listrik dengan efisiensi tinggi (> 80%).
media penyimpanan energi adalah air. Pumped Storage dapat
menyeimbangkan pasokan dan permintaan energi di jaringan listrik.
Pembangkit Pumped Storage mampu menyediakan atau menyerap energi
yang diperlukan ke atau dari grid, menurunkan bottleneck,
menurunkan overcapacities (misalnya Nuclear PS). Dengan pembangkit
Pumped Storage, maka cadangan energi terkelola dengan baik, dan
meningkatkan makna dalam perdagangan
listrik.
3. Pumped Storage
Punya Peran Penting
Pumped Storage memiliki peran penting karena: Diperlukan untuk
menyimpan energi dengan cara yang paling ekonomis dalam jumlah
besar; Memberikan manfaat yang istimewa terhadap sistem energi
secara keseluruhan; Menyediakan energi cadangan dan meningkatkan
stabilitas jaringan; Menjadi lebih bermanfaat bila didukung dengan
tenaga angin dan energi terbarukan lainnya.
______________________
Presentation 4 Constant vs. Variable Speed Pumped Storage Power
Plant
Oleh: Peter Angerer - Andritz Hydro
-
1. Mengapa menggunakan Teknologi Variable Speed?
Unit Pumped Storage dapat menyesuaikan jauh lebih baik dalami
berbagai kondisi apapum. Kecepatannya juga dapat dikendalikan
secara aktif. Keuntungan lainnya dari penggunaan Variable Speed
Pumped Storage Power Plant:
a. Meningkatkan efisiensi dalam mode Turbin dengan pergeseran
titik operasi ke dalam rentang yang lebih menguntungkan dari
diagram karakteristik.
b. Memperhalus jalannya mesin sehingga menghasilkan liftetime
yang lebih tinggi. c. Meningkatkan pump-operation, terutama bagi
pembngkit yang terdiri dari
beberapa unit.
2. Perbandingan antara FIX Speed Synchronous and VARIABLE
Speed
Synchronous Unit : Synchronous speed, Fixed Pump Input dep. on
head.; Setting Level dep. on Pump Characteristics; Pump-Start with
separate SFC or via Back to Back; Optimizing Turbine efficiency
& Power setting with Governor.
Variable Speed Unit : Continuous Variation of speed in a range;
Regulation of Pump Input power; Higher Setting level due to change
of speed during pump operation; Pump-Start with existing VSI
Converter; Optimizing Turbine & Pump efficiency & Power
setting with Governor and Speed (Better Efficiency points, Extended
range of operation, Less Vibrations; Additional benefits during
grid operation.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q & A Panel Diskusi 2:
1. Pricing dari peaking power? Saran: Untuk dibahas dalam focus
group MKI secara lebih mendalam. )
2. Terkait peraturan ESDM, apakah ada skema kenaikan harga jual
listrik? 3. Tulungagung selatan, ada potensi untuk pengembangan
pumped storage, apakah
mungkin? 4. Apakah ada kecenderungan perubahan beban puncak
antara siang dan malam untuk
Sumatera seperti di Jawa?
_________________________________________________________________________
PANEL DISCUSSION 2: Hydro Power Project Development Plan &
Role of Local Government
-
Presentation 1 Development Plan of Hydro Power Projects
Oleh: Nasri Sebayang Direktur Konstruksi PT. PLN (Persero)
1. Hydropower
: Energi Bersih
Studi tentang potensi PLTA pada 1983 telah mengidentifikasi
sebanyak 1.249 lokasi dengan total kapasitas 75.000 MW. Sementara
berdasarkan kajian yang dilakukan pada 1999 telah teridentifikasi
sebesar 21.480 MW.
Hydropower merupakan sumber energi bersih dan terbarukan masa
depan Indonesia. Energi Hydropower merupakan potensi sumber daya
alam nasional yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara
optimal. Pengembangan Hydropower akan dilakukan secara intensif
sesuai potensinya, perkembangan teknologinya, dan kelayakan
ekonominya
.
PLTU Minyak dan Gas memang direncanakan khusus untuk memenuhi
permintaan puncak, tapi kedepan akan dikembangkan pembangkit
lainnya yangdapat berfungsi sebagai peaker seperti Pumped Storage
Power Plant. PLTU Batubara dan PLTP Panas Bumi memang akan semakin
dominan, tetapi sesuai karakteristik operasinya akan tetap
berfungsi sebagai pemikul beban dasar
.
Mengingat kondisi di atas itulah, maka pengembangan Hydropower
akan diprioritaskan sebagai pembangkit pemikul beban puncak. Selain
untuk mengoptimalkan sumber daya energi juga untuk kelayakan
proyek
.
2. Potensinya Sangat Menjanjikan Berdasarkan Studi Masterplan
Pengembangan Hydropower di Indonesia (Nippon
Koei, Agustus 2011), potensi PLTA sangat menjanjikan dan dapat
dikembangkan sampai 2027 sebesar 12,319 MW. Sekitar 6633 MW
(meliputi PLTA skala besar dan Minihydro) sudah direncanakan dalam
RUPTL untuk dioperasikan sepenuhnya pada 2020.
Potensi Hydropower yang sudah memiliki studi kelayakan akan
dikembangkan
untuk menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dalam
sistem, yaitu: PLTA dengan reservoir, termasuk Pumped Storage dapat
menjadi pembangkit peaker menggantikan pembangkit termal. PLN akan
mengembangkan sekitar 60%, 40% lainnya akan dikembangkan oleh
IPP.
3. PLTA Pumped Storage
Untuk memenuhi kebutuhan listrik pada saat beban puncak di
sistem Jawa-Bali,
sebesar 2.440 MW, Pump Storage Power Plant telah direncanakan
selama sepuluh tahun ke depan, terdiri dari: Upper Cisokan (P/S)
sebesar 1.040 MW (COD direncanakan pada 2016), Matenggeng (P/S)
sebesar 900 MW (COD direncanakan pada 2019/2020) dan Grindulu (P/S)
sebesar 500 MW (COD diharapkan pada 2020). Pump Storage dengan
kapasitas lebih dari 500 MW di Sumatera dan 800 MW di Jawa Timur
juga telah teridentifikasi dan kelayanan potensi ini akan dikaji
lebih lanjut.
-
4. Rencana Pengembangan
Melihat potensinya yang besar, hingga tahun 2020 hydropower
akan
dikembangkan di Indonesia, total 5.722 MW (Indonesia Barat
sebesar 1,264 MW, Indonesia Timur Indonesia 1,544 MW, dan Jawa -
Bali 2,914 MW).
Selain PLTA skala besar, pengembangan Pembangkit Mini-Hidro juga
akan
dilakukan oleh IPP. Minat investasi swasta dalam pengembangan
PLTMH sangat tinggi, dan hingga saat ini sudah beroperasi 23 Unit
(total kapasitas 49,490 kW), tahap konstruksi 41 Unit (160.678 kW),
sudah PPA 42 Unit ( 227.720 kW) proses PPA 49 Unit (199.576 kW),
pengajuan proposal 42 unit (200.208 kW).
PLN juga membangun PLTMH dan hingga saat ini yang sudah
beroperasi 107
Unit (total kapasitas 131,780 kW), tahap konstruksi: 9 Unit
(14.400 kW), tahap studi 26 unit (73.555 kW).
5. Tantangan Pengembangan PLTA/MHPP
Perizinan / regulasi: Jumlah izin yang waktu pemrosesan banyak
dan panjang;
Duplikasi pada penerbitan izin lokasi; Proses perizinan yang
berbeda antara pemerintah daerah dan sinkronisasi dengan peraturan
Pemerintah Pusat; Sinkronisasi dari lisensi proses pengadaan vs
regulasi IPP
Optimasi PLTA / MHPP skala pengembangan mempertimbangkan sumber
daya air
yang tersedia Ketidaksesuaian antara potensi dan permintaan
dalam sistem listrik Banyaknya isu Sosial - Ekonomi dan Lingkungan,
terutama terkait dengan
pembebasan tanah dan pemukiman kembali. Masih belum siapnya
kemampuan nasional/dalam negeri dalam mengembangkan
PLTA / PLTMH (Konsultan, Kontraktor, Industri Domestik /
Manufaktur, Pendanaan Dalam Negeri, dll).
Kebutuhan investasi yang besar dan waktu pelaksanaan proyek yang
lama. Belum tersedianya skema kerjasama yang menarik untuk
mendorong partisipasi
investor swasta dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air
sebagai Pembangkit Listrik Peaking.
_____________________________
Presentation 2 Rol of Local Government in Optimizing Hydro Power
Potential
Oleh: Sumarwan HS - Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi
Pemprov Jawa Barat.
-
1. Peran Pemda dalam Pengembangan Hydropower Program Listrik
Desa : Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Mikrohidro, yang
terintegrasi dengan program listrik pedesaan dengan memperluas
saluran transmisi PLN. Alokasi anggaran untuk program ini berasal
dari berbagai sumber , misalnya: Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan PLN. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat di
daerah terpencil, dimana operasi dan pemeliharaan pembangkit
listrik dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
Fasilitas Investasi : Upaya Pemerintah Daerah untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air, sebagaimana diatur
dalam UU No 30 2009 Tahun
2. Regulasi UU No 30 Tahun 2009 'Pasal 4 (3): Fasilitas anggaran
disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk masyarakat
miskin, pembangunan infrastruktur listrik lokal di daerah yang
belum berkembang, pembangunan elektrifikasi di daerah terpencil dan
perbatasan, dan program listrik pedesaan
3. Alasan Pemda Jabar Mengembangkan Hydropower
Listrik memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas
hidup masyarakat
dan pertumbuhan ekonomi. Secara geografis, kondisi umum di Jawa
Barat terdiri dari daerah perbukitan dan
pegunungan, terutama di bagian selatan, dengan hutan dan sungai.
Listrik infrastruktur PLN masih belum mencapai semua daerah,
terutama beberapa
daerah terpencil. Pemanfaatan potensi sumber daya air yang besar
bisa berperan sebagai sumber
daya energi terbarukan, dengan pengelolaan yang baik dan konsep.
Dalam jangka panjang, pemanfaatan energi terbarukan akan
meningkatkan
produktifitas masyarakat, memicu lapangan kerja baru, dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
4. Potensi Hydropower yang Melimpah
Jawa Barat Provinsi memiliki sumber daya air yang melimpah,
sebagian telah digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air, baik
skala kecil, menengah, maupun besar. Ada 40 DAS, besar dan kecil,
di Jawa Barat.
Ada pemanfaatan untuk pembangkit listrik tenaga air yang besar,
seperti di
Sungai Citarum: Saguling Hydro Powert Cirata Dan Jatiluhur.
Sampai saat ini, ada lebih dari 45 unit mikro dan minihydro telah
dibangun sejak tahun 2001 di Jawa Barat.
Ada 3 skema Pengembangan PLTMH di Jawa Barat. Pertama adalah
skema On-
grid system, dihubungkan dengan saluran transmisi PLN, seperti
PLTMH Cinta Mekar, PLTMH Curug Agung, PLTMH Melong. Kedua, skema
Captive Market yaitu untuk memasok wilayah pasar tertentu, seperti
untuk perkebunan teh yang banyak di Jawa Barat, misalnya: PLTMH
Dewata di Ciwidey. Ketiga, skema Isolated yakni pemafaatan
-
listrik hanya untuk masyarakat setempat, seperti: PLTMH Leuwi
Kiara, PLTMH Cimapag, PLTMH Tangsi Jaya.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan PLTA Skala
Kecil adalah:
Survey, identifikasi potensi, studi kelayakan dan Detail
Enginering Desain (DED), pembangunan fisik konstruksi yang
membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, dan terakhir perumusan
lembaga masyarakat.
5. Beberapa Catatan untuk Pengembangn PLTMH
Berdasarkan pengalaman Pemda Jabar dalam mengembangkan lebih
dari 20 unit
mikrohidro menunjukkan bahwa proyek mikrohidro lebih mungkin
untuk dikelola dengan baik, berkelanjutan, jika keterlibatan
masyarakat setempat sudah tumbuh.
Untuk mempercepat pengembangan PLTMH, harus ada keterpaduan
program dari semua pemangku kepentingan.
Survey untuk potensi air masih dibutuhkan, serta studi
kelayakan, baik untuk kebutuhan masyarakat (terisolasi) atau untuk
investasi swasta (on grid);
Untuk mekanisme grid off, bantuan untuk mikrohidro harus
disertai dengan pengembangan penggunaan akhir yang produktif oleh
masyarakat (sebagai satu paket).
Pengembangan teknologi lokal dan manufaktur harus terus
didorong. Perlu koordinasi dengan sektor swasta, sehingga potensi
mikrohidro dapat
dimanfaatkan secara optimal. _______________________________
Presentation 3 HYDRO ELECTRIC POWER PLANT PROJECTS DEVELOPMENT
IN NORTH
SUMATERA PROVINCE Oleh : Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov
Sumatera Utara
1. Sumatera Utara memiliki potensi hydropower terbesar di
Indonesia, yakni total mencapai 3.098,341 MW. Potensi untuk
pembangkit skala besar sebesar 3.005,300 MW di 66 lokasi, skala
mini sebesar 89,698 MW di 95 lokasi, dan skala mikro sebesar
3,343MW di 72 lokasi.
2. Di Sumatara Utara saat ini ada 4 PLTA yang sudah beroperasi,
yaitu PLTA Asahan I (180 MW), PLTA Asahan I (603 MW), PLTA Renun (
82 MW), dan PLTA Sipansihaporas (50 MW).
3. PLTM yang beroperasi di Sumatera Utara berada di 7 daerah
sebanyak 42 unit dengan total kapasitas 22,1 kW. Sedangkan PLTMH
ada di 11 daerah sebanayk 42 unit dengan total kapasitas 853
kW.
4. Dinas Pertambanagn dan Energi Provinsi Sumut memiliki program
pengembangan sumber daya air, diantaranya; Melakukan survei potensi
energi yang dapat dikembangkan untuk pembangkit listrik
-
Melakukan studi kelayakan untuk pembangunan P
LTMH Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Mikro
Hidro
Coaching dan bantuan teknis untuk mengoperasikan dan memelihara
PLTS/ SHS dan
PLTMH
Mendorong investasi
pembangkit hidro Mendorong pembentukan BUMN / BUMD untuk
pengelolaan sungai Asahan
Peningkatan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan
energi bersih, efisien, terbarukan
dan ramah lingkungan
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Q & A Panel Diskusi 2:
1. Q : Apakah di dalam pemanfaatan sungai ini ada kaidah: 1
river 1 management? jika sudah, apakah ada pembagian wewenang
antara pemerintah pusat dan pemerintah setempat? Usul : Adanya
regulasi manajemen sungai sekaligus pembagian wewenangnya. A : UU
sumber daya air, sudah ada kebijakan untuk manajemen sumber daya
air. Yang belum ada ialah kebijakan pemanfaatan. Jadi baiknya duduk
bersama antara PLN-masyarakat-swasta-METI untuk membahas
pendayagunaan sumber air yang besar potensinya, namun masih dalam
skala kecil pemanfaatannya. 1 river 1 management dalam
pengelolaannya sudah terlaksana di Jawa Barat. Untuk sumber daya
air, harus ada kesepatan bersama, apakah sumber air di sungai
dimanfaatkan untuk sumber energi atau hal yang lain, jika sudah
sepakat ayo kita kerjakan sama-sama. 1 river 1 management sudah
lama ada sistemnya. Namun mungkin dalam penerapannya belum terlalu
maksimal. PU mengupayakan agar pemanfaatan sungai itu bisa optimal.
Pajak air, lebih terkait dengan kementerian PU. Pengaturan tata
kelola air dikelola oleh institusi di bawah Kementerian PU. Ke
depan akan dibutuhkan sebenarnya 1 river 1 management dalam
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air di sungai.
2. Q : Seandainya oleh suatu swasta ditemukan potensi PLTA, dan
ia juga kemudian berhasil mendapatkan perndanaanya, bagaimana
prosedur untuk implementasinya?? A : Bisa dibangun oleh swasta dan
dengan pemakaian sendiri ataupun untuk komersil, namun tetap harus
memiliki izin dari instansi terkait.
3. Q : Mengenai masalah pembebasan lahan. Usul: untuk PLTA skala
besar, supaya dalam pengembangannya kalau bisa lahan itu jadi
tanggung jawab dari pemerintah. Mengenai masalah reservoir dam,
kalau bisa ini juga dalam tanggung jawab pemerintah
A : PLN pernah gagal karena kondisi alam yang ada (perlindungan
hewan). Hal ini masih menjadi PR ke depannya bagaimana solusi
terbaik untuk masalah ini. PLN sulit
-
untuk melakukan pembebasan tanah karena masih dianggap swasta
dalam hal ini, sehingga untuk beberapa kasus, PLN memakai tangan
melalui kementrian ESDM untuk melakukan pembebasan lahan.
4. Q : Seperti tidak ada gregetnya dari sektor pemerintah daerah
yang sudah diberikan wewenang. METI memiliki banyak pelaku yang
terlibat di dalamnya, terdapat banyak PPA yang sudah dikeluarkan
namun tidak dikerjakan. Tapi Pemda pun tidak menegur. Pemda
memberikan angin-angin segar dalam menghadapi tantangan-tantangan
yang ada. Mengenai Tariff dari Pemda, pemda akan membuat kebijakan
tariff air, apakah tariff itu akan mempengaruhi investasi yang
sudah dibuat sejak awal?
A : Pemda akan memfasilitasi, namun jika kembali ke
Undang-undang, sudah ada pembagian kewenangan pemeritah pusat,
propinsi sampai ke kabupaten. Kalau untuk menegur secara prinsip
tidak ada wewenang, karena PPA dari pemerintah pusat.
_____________________________________________________________________
PANEL DISCUSSION 3: IPP Peaking HPP & Pricing Regulation
(Moderator: Riki Ibrahim - MKI )
Presentation 1 PEAKING FOR MINI HYDRO POWER PLANT (PLTMH)
Oleh: M. Riza Husni, Chairman Bersaudara Group.
1. Beberapa aspek yang perlu dikatahui tentang pembangunan PLTM:
Ini bisa menjadi aktivitas pembangunan besar-besaran: Dalam
salah
satu proyek yang kami bangun, sedikitnya telah mempekerjakan 300
orang, dan setidaknya ada 60 alat berat selama 2 tahun di daerah
terpencil.
Ini dapat menjadi kegiatan konstruksi yang panjang: Beberapa
proyek yang kami ketahui, dibutuhkan waktu 4,5 tahun untuk
menyelesaikan. Mungkin itu disebabkan oleh kesulitan topografi atau
masalah sosial.
Ini dapat menjadi proyek pinjaman besar bagi Bank skala menengah
Indonesia: Sebagian besar bank berskala menengah di Indonesia akan
mempertimbangkan ekstra hati-hati dalam meminjamkan proyek di atas
200 milyar, terutama mengingat kesulitan dalam melikuidasi proyek
atau menjual proyek jika terjadi sesuatu kekeliruan.
Ini dapat menjadi sebuah proyek dengan berbagai masalah sosial:
Proyek penyediaan listrik bias jadi bukan proyek yang "dibutuhkan"
oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya di daerah di mana
listrik sudah tersedia. Dan jika proyek tersebut dimiliki oleh
perusahaan swasta, kadang-kadang orang diprovokasi untuk menuntut
banyak.
-
Ini benar-benar menjadi sebuah proyek yang membutuhkan begitu
banyak lisensi dari berbagai kantor pemerintah: Hal ini terutama
benar-benar terjadi ketika proyek berlokasi di area kehutanan.
2. Karena semua aspek di atas, tentu saja dengan beberapa
pengecualian,
Minihidro dalam penerapannya bukan sekedar sebuah konstruksi
skala mini. Ini lebih merupakan kegiatan konstruksi yang kompleks
untuk menghasilkan beberapa mega watt listrik. Proyek itu menjadi
menarik karena merupakan proyek "ENERGI TERBARUKAN". Karena energi
yang dihasilkan hanya beberapa mega watt, maka akan lebih efisien
jika tidak dilakukan oleh PLN. Ini harus dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan skala menengah.
3. Membahas Peaking Mini Hydro, itu berarti fokus pada efisiensi
PLN sebagai
pembeli, bukan efisiensi produsen. Kebijakan-kebijakan tentang
mini hidro dimaksudkan untuk mengundang sektor swasta ke mini hidro
tanpa menyebutkan secara spesifis untuk peaking. Oleh karena itu
ada beberapa pertimbangan saya, atas nama pengembang dan asosiasi
ingin mengusulkan: PLN harus membuka diri dengan menginformasikan
kepada sektor swasta
tentang tarif maksimum dengan mempertimbangkan tujuan jangka
panjang. Dalam menentukan tarif yang maksimal, harus dilakukan
secara kreatif. Yang dimaksudkan kreatif antara lain adalah sebagai
berikut:
o Memberikan tingkat pembayaran yang menarik. o Memberikan tarif
peaking menarik untuk jangka waktu terbatas atau tertentu o
Membantu pengembang energi peaking dengan mememberikan dana
murah
untuk menggantikan pinjaman. Dana tersebut dapat berasal dari
obligasi lokal yang diterbitkan oleh PLN secara langsung maupun
bekerja sama dengan beberapa pengelola dana pensiun.
PLN harus mengeluarkan NON NEGOTIABLE FIX TARIFF and CONTRACT
yang sederhana untuk peaking, mirip dengan Peraturan Menteri untuk
mini hidro di bawah 10 MW. Hal ini sangat penting bagi pengembang
dan investor karena antara lain sebagai berikut:
o Peaking Mini Hydro harus direncanakan dari awal, mulai dari
desk study, initial survey, sampai dengan initial site
investigation. Ini pasti tidak akan menarik jika kita harus
menghabiskan lebih banyak uang untuk melakukan studi dan
investigasi, melihat kemungkinan peaking tanpa mengetahui tarif apa
yang akan ditoleransi oleh PLN. Tanpa fix tariff, kami tidak tahu
tim macam apa yang akan kami hadapi di PLN? Pro investment team
atau defensive team? Pertanyaan selanjutnya: akan berapa lama
negosiasi akan berlangsung?
o Proses mendapatkan pinjaman untuk pengembang harus dimulai
lebih awal pada tahap perencanaan.
PLN harus tegas menghilangkan kemungkinan lokasi proyek hydro
diblokir oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang
bertujuan untuk menjual lisensi / PPA. Praktek-praktek seperti itu
membuat proyek lebih mahal.
-
Dari sisi pengembang dan investor, peaking minihydro itu akan
menjadi menarik, jika ada regulasi yangi memungkinkan ekstra MW
diproduksi sebagai energi peaking.
Presentation 2:
Project Financing For Hydro Power Plant Oleh: Frans Nembo
Sukardi, Director of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
1. Investasi Energi Terbarukan membutuhkan: belanja modal yang
besar, pemantauan yang ketat dan perencanaan rinci sangat penting,
time-frame PPA untuk mengatur pembiayaan harus realistis,
keekonomian investasi energi terbarukan seharusnya tidak lebih
buruk daripada investasi bahan bakar fosil, butuh waktu untuk
membangun kapasitas dan untuk mengenal lebih dekat risiko bisnis,
bahan baku dan risiko teknis.
2. Masalah & Tantangan Proyek Energi Terbarukan o Masih
adanya subsidi BBM oleh Pemerintah o Beberapa sumber energi,
seperti tenaga panas bumi dan hidro, sering
berada di hutan lindung. o Pendanaan / pembiayaan jangka panjang
o Harga Listrik tidak ekonomis lagi. o Peoyek pembangkit energi
terbarukan pembangkit dengan skema PPA,
prosedurnya memakan waktulebih lama o Penyesuaian harga baru
perlu dilakukan perubahan peraturan (tidak ada
negosiasi).
3. Pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada proyek
PLTMH: Total kapasitas pembangkit yang didanai oleh SMI adalah
28,32 MW (Sumatera Utara 20 MW, Sumatera Barat 8 MW, Jawa Tengah
0,32 MW). SMI membiayai proyek pembangkit listrik hidro kecil
(sampai dengan 10 MW) karena: o Kesiapan proyek dalam hal
kesepakatan PPA dengan PLN dan lisences
lainnya. o Harga jual listrik ke PLN kompetitif dan layak bagi
investor. o Tidak banyak bank atau lembaga keuangan lain yang
tertarik dalam
memberikan pembiayaan kepada proyek-proyek pembangkit listrik
tenaga air kecil.
4. Kendala yang dialami: o Masih belum ada komitmen dari
pemerintah (PLN) untuk membeli semua
listrik yang dihasilkan oleh para investor (IPP).\ o Komitmen
pembelian hanya didasarkan pada PPA. Sedangkan pembelian
kelebihan daya masih tergantung pada kebutuhan yang tergantung
neraca daya setemapt serta kesiapan PLN dalam menyediakan transmisi
(grid).
o Lokasi adalah di hutan lindung. Ini berarti perlu dimilikinya
izin khusus yang mungkin memakan waktu lama untuk
mendapatkannya.
-
5. SMI telah membiayai proyek-proyek energi terbarukan (mini
hidro di Sumatera Utara) sejak tahun 2010 ketika bank-bank masih
belum tertarik untuk terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek hidro
mini. Di masa depan, SMI akan mengatur pembiayaan bersama dengan
bank.
6. Pesan Penting: Jika ada yang memiliki proyek mini hydro,
sepanjang seluruh dokumen sudah lengka, tidak ada masalah bagi kami
(SMI) untuk membiayai proyek tesebut !
Q & A Panel Diskusi 3:
Q : Apakah pinjaman diberikan dalam rupiah atau dalam valas
juga? Apakah ada refinancing fee jika proyeknya sudah sukses? A :
Sejauh ini yang disediakan adalah dalam rupiah. Ada kendala, semua
proyek dalam negeri hanya menyediakan dalam rupiah. Besarnya
pinjaman 20-30%, sekitar 170 M rupiah. Pembayaran refinancing sudah
dilakukan di dalam beberapa proyek yang dibiayai.
Q : Bagaimana SPV sebagai perusahaan yang baru terbentuk, mampu
memberikan jaminan asset?
A : SPV pada awalnya memang tidak memiliki apa-apa. Memang
cashflow yang diprediksi sebelumnya adalah untuk 15 tahun ke depan.
Untuk project finance, surat-surat legal sangat dibutuhkan di awal.
Komitment dari semua yang terlibat dari proyek ini sangat
dibutuhkan demi kesinambungan proyek. Memang tidak mudah, karena
sarat dengan perjanjian yang harus diikuti. Sehingga, jika semua
komitmen tidak bisa diikuti, tidak akan ada deal. Proyeksi cashflow
memang tidak menjamin, tapi kami melihat bagaimana proyek ini
memang bagus.
Kesulitan dalam masalah finance adalah: mendapat kepercayaan
dari bank yang akan memberikan funding. Di Indonesia, proyek
pembangunan PLTA sejauh ini belum menjadi primadona para
perbankan.
Q : Bank sangat antusias dalam memberikan flow untuk proyek,
dengan lebih banyak memberikan donasi dalam porsi rupiah. Apakah
mungkin memberikan financing? Lalu, kriteria sponsor seperti apa
yang available, dari perspektif lender?
A : Hampir semua proyek yang dibiayai, tidak ada jaminan selain
jaminan cashflow. Kami yakin proyek ini bagus dan merupakan hasil
studi hidrology, serta kenyataan sungai yang tidak pernah kering.
Yang menjadi penekanan utama: studi lapangan menyangkut hydrology,
feasibility, dan environment.
-
Mengenai kriteria sponsor, banyak hal yang terjadi yang biasanya
tidak sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga yang dilihat dari
sisi sponsor, apakah ia berani menanggung jaminan akan
kecenderungan salah perhitungan dalam berjalannya proyek. Karena
bagian ini adalah hal penting dalam project finance.
_____________________________________________________________________
