1Gubernur Jawa Barat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sinergi pelaksanaan pembangunan daerah yang berkualitas, memerlukanperan serta dan partisipasi berbagai pihak pemangku kepentingan di Jawa Barat,sehingga memiliki arti yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaanprogram-program pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat adalahdokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dibuatberdasar kepada (1) Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang PerubahanPeraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; (2) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008 -2013 Provinsi JawaBarat; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah; dan (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem RencanaPerencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012merupakan perencanaan tahunan yang telah dilakukan sinkronisasi terhadap materiprogram dan prioritas nasional, serta program prioritas Kabupaten/Kota se JawaBarat yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritaspembangunan daerah; serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Berdasarkan visi dan misi Jawa Barat Tahun 2008-2013, dan memperhatikantema pembangunan sebagaimana yang terdapat pada RKPD Tahun 2008 sam paidengan Tahun 2011, maka ditetapkan tema penyelenggaraan pembangunan Tahun2012, yaitu:

Mengintegrasikan Peran Investasi Dunia Usaha dalam MenghelaPembangunan Sektoral dan Kewilayahan Bersifat Monumental

untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Baratyang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera

2Rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 telah mengalamiproses pembahasan sejak tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten Kota, yaitupelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten danKota se Jawa Barat pada tanggal 1 20 Maret 2011, Musyawarah PerencanaanPembangunan Kewilayahan (Pra Musrenbang) di 4 (empat) Wilayah KoordinasiPemerintahan dan Pembangunan (WKPP) pada tanggal 29 Maret 4 April 2011, danMusrenbang Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 6 7 April 2011.Pada acara Musrenbang dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKPDProvinsi Jawa Barat Tahun 2012 yang selanjutnya akan ditetapkan dalam PeraturanGubernur.

Melalui media ini, saya sampaikan Ringkasan Rancangan Awal RKPD ProvinsiJawa Barat Tahun 2012 dan sekaligus mengundang partisipasi seluruh masyarakatJawa Barat untuk mengkritisi, mengembangkan dan memberikan masukan terhadapsubstansi RKPD, secara langsung maupun melalui Angket Perencanaan Partisipatif.

Terima kasih atas perhatian dan peran seluruh masyarakat Jawa Barat selamaini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan membimbing kita semua, sertamemberikan berbagai kemudahan dalam rangka memaksimalkan ikhtiar bersamabagi percepatan pembangunan Jawa Barat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

3RINGKASANRANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012

PPeennggaannttaarrRKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 merupakan bagian dari upaya untuk

mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalamRPJMD Tahun 2008-2013, yaitu Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yangMandiri, Dinamis dan Sejahtera, dimana RKPD Tahun 2012 merupakan TahapPengembangan terhadap perwujudan visi jangka menengah tersebut. Dalamkerangka perwujudan visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaituDengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia, RKPD Tahun2012 berada pada tahap Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat.

Kebijakan pembangunan Jawa Barat pada tahun 2012 memiliki sinkronisasidengan kebijakan pembangunan Nasional yang tercantum pada Rencana KerjaPemerintah (RKP) Tahun 2012 dan RPJMN 2010-2014.

EEvvaalluuaassii HHaassiill PPeemmbbaanngguunnaannPerkembangan capaian pembangunan Jawa Barat dapat dilihat sebagai

berikut: berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 oleh BPS Jawa Barat, JumlahPenduduk sebesar 43.021.826 jiwa meningkat sebesar 327.875 jiwa dibandingkandengan Tahun 2009 sebesar 42.693.951 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk(LPP) sebesar 1,89%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2010 mencapai 72,08meningkat sebesar 0,44 poin dibandingkan dengan Tahun 2009 sebesar 71,64,dengan perincian untuk Tahun 2010: Indeks Pendidikan sebesar 81,67; IndeksKesehatan sebesar 72,00; Indeks Daya Beli sebesar 62,57 dengan Paritas Daya Belisebesar Rp. 630.770,- .

Di bidang pendidikan, pada Tahun 2010 capaian APK SD/MI adalah sebesar117,18%, APK SMP/MTs mencapai 93,97%, dan APK SMA/SMK/MA mencapai57,50%.

Mengenai capaian program pada Tahun 2009 hingga Tahun 2010 dapatdisampaikan bahwa, dalam rangka perluasan lapangan kerja, Program Gubernurtentang penyediaan 1 juta kesempatan kerja yang diagendakan pada periode Tahun2008-2013, sampai dengan akhir Tahun 2010 telah terealisasi sebanyak 1.063.302kesempatan kerja.

4Di bidang kesehatan pada Tahun 2010 Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai68,20 tahun, meningkat 0,2 tahun dari tahun sebelumnya. Angka Kematian Bayi(AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) untuk Tahun 2010 belum terbit, namunberdasarkan data terakhir AKB Tahun 2008 sebesar 38,51 per 1000 kelahiran hidup,dan AKI Tahun 2007 sebesar 321,15 per 100.000 kelahiran hidup.

Pada tahun yang sama, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,09%meningkat 1,80% dibandingkan dengan Tahun 2009 sebesar 4,29%; namun InflasiTahun 2010 juga mengalami peningkatan sebesar 3,37% menjadi sebesar 6,46%dibandingkan inflasi Tahun 2009 sebesar 3,09%; PDRB atas dasar harga KonstanTahun 2000 sebesar Rp. 321,87 Triliun meningkat Rp. 19,25 Triliun dibandingkandengan Tahun 2009 sebesar Rp. 302,62 Triliun; hal positif lainnya, Penduduk MiskinTahun 2010 sebesar 11,27% menurun 0,69% dibandingkan dengan Tahun 2009sebesar 11,96%; Jumlah Prosentase Pengangguran Tahun 2010 sebesar 10,33%menurun 1,63% dibandingkan dengan Tahun 2009 sebesar 10,96%; Investasi atasdasar harga berlaku Tahun 2010 sebesar Rp 136,63 Triliun meningkat Rp 17,32Triliun dibandingkan dengan Tahun 2009 sebesar Rp 119,31 Triliun.

Di bidang pertanian tercatat peningkatan capaian kinerja pembangunansebagai berikut: produksi gabah kering giling pada Tahun 2010 sebesar 11,74 ton,meningkat 3,67% dibandingkan dengan Tahun 2009 sebesar 11,32 juta ton; produksiprotein hewani pada Tahun 2010 menunjukkan peningkatan, masing-masingmencapai 524.054 ton daging, 173.309 ton telur, 260.201 ton susu, dan 901.783 tonikan.

Di bidang perindustrian juga tercatat peningkatan capaian kinerja sebagaiberikut: pada Tahun 2010 telah tercatat jumlah unit usaha industri di Jawa Baratbaik Industri Kecil dan Menengah serta Industri Besar sebanyak 202.887 buah.

Selama Tahun 2010 Jawa Barat mendapatkan sejumlah penghargaan, antaralain: Penghargaan Adi Bhakti Mina Bahari Tingkat Nasional di bidang Kelautan danPerikanan; Penghargaan Upakarti dalam upaya Program Pengembangan IKM JawaBarat, di bidang Perindustrian, Perdagangan dan KUMKM; Penghargaan PanganAward bagi UKM; serta Penghargaan PRIMANIYARTA dalam upaya Pengembangandan Peningkatan Ekspor Jawa Barat.

Keberadaan dunia usaha yang tersebar di wilayah Jawa Barat merupakanberkah bagi pembangunan di Jawa Barat yang diharapkan mampu berkontribusidalam percepatan pembangunan. Keberadaan dunia usaha ini telah membukabanyak lapangan kerja. Selain itu, mulai Tahun 2010, telah diupayakan sinergitasprogram Corporate Social Responsibility (CSR) melalui tema CSR, yaitu: Jabar MajuBersama Mitra, dengan mengemban misi khusus untuk kemanusiaan danlingkungan (CSR for humanity and environment) dengan fokus pendidikan, kesehatandan lingkungan. Dalam konteks ini Gubernur Jawa Barat telah menetapkan untuk

5pertama kalinya 4 (empat) orang Duta CSR Jawa Barat, yaitu: Hendra Lesmana(Himpunan Kawasan Industri), H. Syafik Umar (HU Pikiran Rakyat), Tina Talisa (TVOne) dan Nenny Soemawinata (Putra Sampoerna Foundation).

Di bidang pembangunan infrastruktur juga tercatat peningkatan capaiankinerja pembangunan sebagai berikut: angka kemantapan jalan status provinsimeningkat dari 89,51% Tahun 2009 menjadi 92,08% Tahun 2010. Dalam rangkamempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan 3 (tiga) jalan tol pada Tahun2010 telah berhasil ditandatangani Nota Kesepahaman antara KementerianPekerjaan Umum dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang pendanaanpengadaan lahan yang melibatkan peran BUMD, suatu langkah terobosan untukpembangunan Tol Dalam Kota Bandung (Bandung Intra Urban Toll Road) dan TolSOROJA (Soreang-Pasirkoja), serta jalan Tol CISUMDAWU. Untuk pembangunanBandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka sampai Tahun 2010telah dibebaskan lahan seluas 459,7 Ha dan pada Tahun 2011 akan dimulai prosespengadaan investor untuk pembangunannya melalui mekanisme Public PrivatePartnership serta mengupayakan sebagian dana bersumber dari APBN/APBD dansumber dana lainnya.

Di bidang Pengelolaan jaringan irigasi kewenangan provinsi, telah dicapaipeningkatan perbaikan jaringan irigasi dari kondisi baik 60,76% pada Tahun 2009menjadi 61,72% pada Tahun 2010. Sampai dengan akhir Tahun 2010, pembangunankonstruksi waduk Jatigede sudah mencapai 37%, sebagai sumber air baku untukwilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.

Dalam rangka program Jabar Caang, pada Tahun 2010 telah terealisasi desaberlistrik sebesar 100%, dan rasio elektrifikasi rumah tangga sebesar 69,89%,melebihi target midterm RPJMD sebesar 67-69%.

Di bidang keciptakaryaan, walaupun tercatat peningkatan capaian kinerjapembangunan dibanding tahun sebelumnya, namun masih banyak upaya yang harusdilakukan untuk pencapaian 100%. Pada Tahun 2010 cakupan pelayananpersampahan mencapai 56%. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melanjutkanpemanfaatan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS)Sementara Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat sambil menunggu beroperasinyaTPPAS Legoknangka di Kabupaten Bandung. Hal yang sama sedang dilaksanakanpembangunan TPPAS Nambo di Kabupaten Bogor. Pada Tahun 2010, capaianpelayanan penyediaan air minum perkotaan sebesar 35,05%, serta cakupanpelayanan Air Minum perdesaan sebesar 22,78%; dan Cakupan pelayananpengelolaan limbah cair domestik sebesar 52 %.

Dalam hal pengembangan energi panas bumi telah diselesaikan 3 (tiga) IzinUsaha Pertambangan di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Tangkuban Perahu,WKP Tampomas dan WKP Cisolok-Cisukarame.

6Dalam upaya penataan ruang/lingkungan di Jawa Barat, pada Tahun 2010,setelah mendapat persetujuan substansi dari Badan Koordinasi Penataan RuangNasional dan persetujuan legal dari Menteri Dalam Negeri, telah berhasil ditetapkanPerda no.22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.Selain itu telah berhasil diterbitkan Perda No. 28 Tahun 2010 tentangPengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Selatan Tahun 2010-2029 sebagai responterhadap tuntutan masyarakat yang telah berlangsung lama.

Dalam upaya penanganan lahan kritis seluas 580.397 Ha, sejak Tahun 2003sampai Tahun 2010 telah dilaksanakan penanganan seluas 526.318,53 Ha melaluiGerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutandan Lahan (GNRHL). Selain kegiatan diatas, dalam upaya rehabilitasi lahan kritis telahdilaksanakan penanaman pohon sebanyak 45 juta pohon melalui GerakanPenanaman Satu Milyar Pohon.

Di bidang pemerintahan, untuk merespon kebutuhan organisasi dan harapanmasyarakat terhadap sosok birokrasi yang bermutu dan akuntabel, telah ditetapkanRencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Jawa Barat Tahun2010-2013. Sementara itu, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi lelang sebanyak 1.562 paket untuk Tahun2010, dengan efisiensi anggaran sebesar 13,60% dari pagu yang disediakan sehinggaLPSE Jawa Barat berhasil menjadi LPSE terbaik se-Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan demokrasi pada penyelenggaraanpemilihan kepala daerah, angka partisipasi pemilih di Kabupaten Sukabumimencapai 63,20%, Kabupaten Bandung mencapai 64,99%, Kabupaten Indramayu64,38%, Kabupaten Karawang 39,22% dan Kota Depok 54,28%.

Rancangan Kerangka Pembangunan, Ekonomi dan KebijakanKeuangan 2012

Dalam hal rancangan rencana anggaran untuk penyelenggaraanpembangunan Tahun 2012, volume APBD Murni Tahun 2012 diproyeksikan sebesarRp. 9,15 Trilyun lebih dan proyeksi APBD Murni Tahun 2013 sebesar Rp. 9,94 Trilyunlebih.

Secara singkat capaian realisasi dan target indikator pembangunan ProvinsiJawa Barat selama kurun waktu 2008-2013, adalah sebagaimana tercantum dalamTabel 1 berikut ini:

7Tabel 1Kerangka Pembangunan dan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2012

NO INDIKATOR

Capaian dan Target Indikator Makro

Capaian2008

Capaian2009

Capaian2010

Target 2011(RPJMD)

Target 2012(RPJMD)

1.a. Jumlah Penduduk (orang) 42.194.869 42.693.951 43.021.826 43.714.8702) 44.316.7902)

b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,70 1,89 1,89 1,73 1,71

2.

IPM: 71,121) 71,641) 72,082) 73,25 - 73,40 74,04 - 74,27a) Indeks Pendidikan 80,361) 81,141) 81,672) 82,92 - 83,29 83,81 - 84,37

- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 7,501) 7,721) 7,952) 8,23 - 8,40 8,49 - 8,74- Angka Melek Huruf (%) 95,531) 95,981) 96,002) 96,93 - 96,94 97,41 - 97,42

b) Indeks Kesehatan 71,331) 71,671) 72,002) 73,33 - 73,40 74,17 - 74,27- Angka Harapan Hidup (Tahun) 67,801) 68,001) 68,202) 69,00 - 69,04 69,5 - 69,56

c) Indeks Daya beli 61,661) 62,101) 62,572) 63,47 - 63,48 64,15 - 64,18- Purchasing Power Parity/PPP

(Rp.000) 626,811) 628,711) 630,772) 634,63 -634,71

637,59 -637,71

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 12,08 10,96 10,33 10,47 10,244. Penduduk Miskin 5.322.440 4.983.570 4.773.720 10,31% 9,45%5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,83 4,29 6,09 5,0 - 6,0 6,0 - 6,56. Inflasi / yoy / Jan-Jan (%) 11,11 3,09 6,46 4 6 3,5 - 5,57. PDRB adh Konstan Tahun 2000 (trilyun) 290,17 302,62 321,87 340,79 363,018. Investasi (trilyun Rp) 107,93 119,31 136,63 39,47 43,71

Sumber : BPS Provinsi Jawa BaratKeterangan: 1) Angka Jawa Barat; 2) Angka sangat sementara

Pada Tahun 2012, kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barattetap konsisten untuk mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 % daritotal belanja, alokasi anggaran fungsi kesehatan menjadi 10% dari total belanja.Disamping itu dialokasikan anggaran fungsi perekonomian masyarakat termasukinfrastruktur penunjangnya sebesar 7,5-10% dari total belanja, dalam rangkamendorong peningkatan indeks daya beli masyarakat, serta pemenuhan alokasidukungan pembiayaan tahun jamak.

Dua Belas Isu Strategis dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2012Tema pembangunan Tahun 2012 adalah: Mengintegrasikan Peran Investasi

Dunia Usaha dalam menghela Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan BersifatMonumental untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yangMandiri, Dinamis dan Sejahtera. Melalui tema pembangunan ini, PemerintahProvinsi Jawa Barat mengajak peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan diJawa Barat, terutama peran Dunia Usaha untuk bersama-sama mempercepat prosesperwujudan masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.

8Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Barat Tahun 2012 dirumuskan untukmerespon isu-isu strategis dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimanadiuraikan berikut ini:1. Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan, Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga,

direspon melalui Kebijakan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari totalbelanja. Akan dibangun 6.000 RKB SMP/SMA/SMK per tahun yang tersebar di 26Kabupaten/Kota, Beasiswa Pelopor Satu Siklus untuk 200 mahasiswa per tahun,pembangunan empat stadion Olah Raga tersebar di empat Wilayah KerjaPemerintahan dan Pembangunan (WKPP), empat area terbuka di empat wilayahuntuk gelar budaya dan kreatifitas pemuda. Merubah status 4 (empat) PTSmenjadi 4 (empat) PTN secara bertahap tersebar di empat WKPP, pembangunanpoliteknik manufaktur di WKPP-II Purwakarta.

2. Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan serta Peningkatan Perilaku HidupBersih dan Sehat (PHBS), direspon melalui kebijakan peningkatan fungsipelayanan kesehatan di puskesmas, peningkatan kualitas sarana dan prasaranapuskesmas, pembangunan Unit/Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Daerah,menjadikan Posyandu Multifungsi, peningkatan jumlah puskesmas mampuPONED sebanyak 200 unit per tahun di 26 Kabupaten/Kota, pembangunan 4(empat) gedung rawat inap Gakin di 4 (empat) WKPP.

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengendalian Penduduk, direspon melaluikebijakan peningkatan kesempatan kerja untuk meningkatkan daya belimasyarakat, penanggulangan kemiskinan melalui fasilitasi masyarakat miskinuntuk bekerja, Program Jabar Mengembara dalam bentuk peningkatanketerampilan komputer dan penguasaan bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Koreadan Jepang. Pengendalian penduduk dilaksanakan melalui pengendalian lajupertumbuhan alami dan pengendalian migrasi masuk.

4. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah secara Merata, diresponmelalui cara mempercepat penuntasan pembangunan infrastruktur strategis,pembangunan jalan di area pusat produksi dan distribusi, rehabilitasi irigasitersier, pembangunan jalan lingkar alternatif dan tol untuk mengatasikemacetan, dengan sumber pendanaan mendorong pelibatan pihak swasta danBUMD.

5. Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, direspon melalui kebijakan dengananggaran Rp 100 milyar untuk dukungan kesejahteraan dan modal usaha petani,peningkatan produksi 13,5 juta ton GKG, peningkatan produksi 1 juta ekor sapipotong/sapi perah dan 10 juta ekor kambing/domba di 3 (tiga) WKPP, danjaminan ketersediaan pangan daerah.

96. Ketahanan Energi dan Diversifikasi Sumber Energi, direspon melalui kebijakaneksplorasi energi terbarukan, penggunaan energi yang efisien, pengembangandan pemanfaatan energi alternatif.

7. Aksesibilitas Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) direspon melalui kebijakan anggaran sebesar Rp 200 milyar per tahununtuk penciptaan lapangan kerja di sektor UKM; anggaran Rp 50 milyar per tahununtuk operasi pasar, peningkatan kemampuan untuk mengakses pasar;peningkatan kualitas, serta kuantitas dan kontinuitas produk.

8. Perbaikan Iklim Usaha yang Kompetitif dan Peningkatan Investasi sertaPelibatan Dunia Usaha, direspon melalui kebijakan penciptaan Iklim yangkondusif bagi investor. Untuk meningkatkan daya saing usaha dilakukan melaluipenyempurnaan regulasi agar mendukung iklim usaha dan investasi di daerah;dan memaksimumkan kebijakan layanan perijinan terpadu.

9. Pengelolaan Bencana, Peningkatan Kualitas Lingkungan dan AntisipasiPerubahan Iklim, direspon melalui kebijakan peningkatan koordinasipenanganan bencana; antisipasi terhadap kondisi Perubahan Iklim (climatechange); pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pembalakan liardan alih fungsi lahan lindung; serta antisipasi terhadap ancaman pencemaranlingkungan/kerusakan lingkungan.

10. Pengembangan Budaya Daerah dan Destinasi Wisata, direspon melaluikebijakan pengendalian arus informasi dari berbagai negara yang sangatmempengaruhi kehidupan masyarakat dan kehidupan budaya lokal; pelestariandan pengembangan budaya lokal, nilai-nilai tradisional, sejarah, kepurbakalaantermasuk memelihara bahasa, aksara dan sastra daerah dan melestarikan seniserta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya daerahsecara global.

11. Pelayanan Publik Bermutu dan Akuntabel, Kinerja Aparatur dan KeterbukaanInformasi Publik serta Menggali Karya Inovasi Masyarakat, direspon melaluikebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitasbirokrasi; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum,ketertiban dan keamanan; tertib administrasi dalam pengelolaan aset; sinergiperencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, TunjanganPerbaikan Penghasilan (TPP) dan Tunjangan Pensiun.

12. Kinerja Pemerintahan Desa dan Peran Masyarakat dalam PembangunanKewilayahan, direspon melalui kebijakan mendorong masyarakat desa yangmandiri dan produktif sehingga mampu menjalankan pembangunan desaberbasis prinsip desa membangun.

10

Prioritas Daerah dan Rencana Program Tahun 2012Kebijakan pembangunan dalam RKPD Tahun 2012 menggunakan dua

pendekatan, yaitu pendekatan Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan, yangpelaksanaannya sudah dimulai sejak Tahun Anggaran 2011. Adapun maksud darikebijakan perumusan program/kegiatan tematik ini adalah untuk mempercepatpenanganan permasalahan pembangunan Jawa Barat yang bersifat menahun/kronis,mengefektifkan pemanfaatan sumber daya agar lebih berdaya guna dan berhasilguna, mendorong peningkatan performance pembangunan di Jawa Barat, sertameningkatkan sinergitas lintas OPD dan lintas pemerintahan dalam pelaksanaannya.

A. Kegiatan Tematik SektoralDalam RKPD 2012 ini terdapat 40 kegiatan tematik sektoral yang dikemas

berdasarkan prioritas pembangunan (common goals), sebagai berikut :1. Common Goal Peningkatan Kualitas Pendidikan, yaitu kegiatan tematik: (1)

Jabar bebas putus jenjang sekolah dengan fokus pendidikan 9 tahun untukkabupaten dan 12 tahun untuk kota; (2) Peningkatan pelayanan pendidikan nonformal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas danpendidikan berbasis masyarakat; (3) Pengembangan pendidikan kejuruan danpendidikan bertaraf internasional; (4) Pendidikan berkeadilan; (5) PembinaanPemuda dan Olahraga; (6) Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi.

2. Common Goal Peningkatan Kualitas Kesehatan, yaitu kegiatan tematik: (1)Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di PUSKESMAS dan pemenuhan sumberdaya kesehatan; (2) Peningkatan Program Keluarga Berencana; (3) Pemenuhanpelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (Gerakan Penyelamatan MasaDepan/Gemamapan); (4) Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS ,TBC dan Flu Burung; (5) Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidakmenular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); (6)Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat.

3. Common Goal Peningkatan Daya Beli Masyarakat, yaitu kegiatan tematik: (1)Peningkatan budaya masyarakat bekerja dan perluasan lapangan kerja sertakesempatan berusaha UMKM; (2) Sukses Jawa Barat sebagai daerah tujuaninvestasi; (3) Pengembangan skema pembiayaan alternatif; (4) Pengembanganagribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur; (5)pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif.

4. Common Goal Kemandirian Pangan, yaitu kegiatan tematik: (1) Sukses Jabarsebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun 2013; (2) Sukses 13,5 jutaton GKG dan swasembada protein hewani tahun 2013; (3) Jawa Barat bebas

11

rawan pangan; (4) Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan danirigasi) di dan ke sentra produksi pangan.

5. Common Goal Peningkatan Kinerja Aparatur, yaitu kegiatan tematik: (1)Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersihdan akuntabel; (2) Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasipublik yang berkualitas berbasis Information and Communication Technology(ICT) melalui Program Jabar Cyber Province; (3) penataan sistem hukum diDaerah dan penegakan hukum serta peningkatan peran masyarakat dalampenyusunan dan penerapan kebijakan; (4) Kerjasama Pembangunan antarwilayah dan wilayah perbatasan; (5) Peningkatan kualitas perencanaan,pengendalian dan akuntabilitas pembangunan.

6. Common Goal Peningkatan Infrastruktur Wilayah, yaitu kegiatan tematik: (1)Penanganan kemacetan lalu lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjung sari,Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua-Puncak dan Kota Bandung; (2)Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, dan Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya serta Jabar Selatan; (3)Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasanantar provinsi dan antar Kabupaten/kota serta penciptaan pusat-pusatpertumbuhan baru; (4) Pembangunan infrastruktur strategis, sumber daya airdan irigasi.

7. Common Goal Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku, yaitu kegiatantematik: (1) Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakarkebutuhan domestik; (2) Infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan diJawa Barat.

8. Common Goal Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup, yaitukegiatan tematik : (1) Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung,Pantura dan Bodebek; (2) Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas(Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecilmelalui Program Jabar Green Province; (3) Pengendalian pencemaran limbahindustri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional.

9. Common Goal Pembangunan Perdesaan, yaitu kegiatan tematik: (1)Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri; (2)Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

10. Common Goal Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata, yaitukegiatan tematik: (1) Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagarbudaya serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat; (2) SuksesGelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat; (3) PengembanganDestinasi Wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta

12

wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali berkelasdunia.

B. Kegiatan Tematik KewilayahanSesuai dengan kesepakatan Gubernur dan Bupati/Walikota dan telah

dimatangkan dalam beberapa forum rapat teknis selama Tahun 2009-2010, makasebagaimana yang telah dijalankan pada Tahun Anggaran 2011, untuk RKPD Tahun2012 ini juga tetap mencantumkan 20 Kegiatan Tematik Kewilayahan, yang terbagikedalam 4 (empat) Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP)Jawa Barat, yaitu:1. WKPP I (BOGOR), yaitu: Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi,

Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Depok, dengan prioritaspembangunan sebagai berikut: (1) Integrasi sentra pengembalaan ternak sapipotong dan domba di Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi; (2)Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur; (3)Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan danpertambangan dalam rangka perintisan PKN Palabuanratu; (4) PusatPengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasarregional dan internasional; (5) Pengembangan sistem agribisnis berasberkualitas (varietas pandan wangi).

2. WKPP II (PURWAKARTA), yaitu: Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang,Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, dengan prioritaspembangunan sebagai berikut: (1) Pengembangan Kawasan Ekonomi KhususIndustri Karawang-Bekasi; (2) Pengembangan kawasan industri manufaktur; (3)Pengembangan industri perberasan; (4) Pengembangan perikanan budidayaikan air tawar dan air payau serta hutan mangrove; (5) Pengembangan wisatasejarah dan wisata pilgrimage (ziarah).

3. WKPP III (CIREBON), yaitu: Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, KabupatenIndramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan dengan prioritaspembangunan sebagai berikut: (1) Pengembangan agribisnis mangga; (2)Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija; (3)Pengembangan destinasi wisata berupa wisata pilgrimage (ziarah) dan cagarbudaya; (4) Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai; (5) Pengembanganbatik, industri makanan dan minuman olahan.

4. WKPP IV (PRIANGAN), yaitu: Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar,Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, KabupatenBandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat,dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: (1) Pusat pendidikan dan riset;(2) Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya

13

ikan air tawar di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya serta ternak sapi perah diKabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang dan Garut serta Domba Garutdi Kabupaten Garut dan jejaringnya; (3) Pengembangan produksi sayuran dantanaman hias di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat; (4) Pengembanganjasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kota Cimahi,Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya; (5) Pengembangan aktivitasekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautandalam rangka perintisan PKN Pangandaran.

HarapanDokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2012 ini dirumuskan secara transparan, rensponsif, efisien, efektif, akuntabel,partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan; melalui pendekatan spesifik (specific),terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikanketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu(times), yang disingkat menjadi SMART.

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 diharapkan sebagai sarana fasilitasitahap pengembangan dalam upaya perwujudan masyarakat Jawa Barat yangMandiri, Dinamis dan Sejahtera. Untuk itu diinstruksikan kepada seluruh KepalaOrganisasi Perangkat Daerah (OPD)/Biro lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat,agar menjadi birokrat yang cerdas (Smart Bureaucracy) yang bercirikan mampumensinergikan Program Kegiatan dan Pendanaan antara Pemerintah, PemerintahDaerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan dunia usaha, melaluiperumusan tujuan yang cerdas (Smart Objective) dan perencanaan yang cerdas(Smart Planning), serta dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menekankan mutuyang baik dan akuntabilitas.

Akhirnya, penyampaian informasi melalui media ini merupakan salah satubentuk komunikasi publik dan komunikasi organisasi secara transparan danakuntabel, serta mengajak seluruh pemangku kepentingan Jawa Barat untukberpartisipasi aktif dalam penyempurnaan rancangan RKPD Tahun 2012, sehinggadapat membuat perencanaan pembangunan Jawa Barat yang lebih terstruktur danaspiratif serta mampu menjawab tuntutan publik.

Sekretariat :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa BaratJl. Ir. H. Juanda No. 287, BandungTelp. (022) 2516061 Fax. (022) 2510731Website : http//www.bappeda.jabarprov.go.idemail : perencanaanjabar@jabarprov.go.idSMS JABAR MEMBANGUN : 0811 200 5500

14