Upload
lamxuyen
View
244
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IUPHHK-HT PT. HUTAN RINDANG BANUA
1) IDENTITAS LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231
Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Tim Audit :
Lead Auditor/Auditor Kriteria
Ekologi
: Indra Sofian, S.Hut
Auditor Kriteria Prasyarat : M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M Si.
Auditor Kriteria Produksi : Dasep Gunawan, S.Hut
Auditor Kriteria Sosial : Dra. Eko Nugrahaeni, MSi
Auditor Kriteria VLK : Mansur, A Md
g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono
2) IDENTITAS AUDITEE :
a. Nama Pemegang Izin : PT. HUTAN RINDANG BANUA
b. SK IUPHHK-HT : SK Menteri Kehutanan Np. 196/Kpts-II/1998
tanggal 27 Februari 1998, Jp SK.86/Menhut-
II/2006 tanggal 6 April 2006, JIs
SK.352/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014
c. Luas dan Lokasi : ± 265.095 Ha
Site Kintap dan Site Sebamban, Kabupaten
Tanah Bumbu dan Kabupaten Sebamban,
Kalimantan Selatan.
d. Alamat kantor
Kantor Pusat : Sinasmasland Plaza Tower II, 6th floor, jl. MH
Thamrin No.51, Jakarta Pusat
Kantor Cabang : Jl. Sei Baru RT. 09/04 Desa Simpang Empat
Sungai Baru, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut,
Kalimantan Selatan, 70882
e. Pengurus :
Komisaris
Presiden Komisaris : Bonifasius
Komisaris : Loy Huey Ling, Jenifer
Direksi
Presiden Direktur : Sriyono Heru Purnomo
Direktur : Herman Julianto
3) RINGKASAN TAHAPAN:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Audit Tahap I Kantor PT.
Intimultima
Sertifikasi, Bekasi.
19 Februari 2016
Tim Audit melaksanakan audit tahap I sesuai
dengan rencana audit yang telah ditetapkan,
meliputi kegiatan berikut:
1) Melakukan verifikasi dokumen.
2) Mempelajari kondisi lapangan auditee.
3) Melakukan diskusi dengan auditee untuk
menentukan kesiapan audit tahap II.
4) Mengumpulkan informasi penting terkait
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
lingkup sertifikasi PHPL (termasuk di
dalamnya verifikasi LK), antara lain
berkonsultasi dengan Direktur untuk
memperoleh informasi penting misalnya
surat peringatan yang berkaitan dengan
pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban
auditee.
5) Menentukan metodologi penilaian.
6) Mengkaji alokasi sumber daya untuk
pelaksanaan audit tahap II dan persetujuan
auditee mengenai rincian audit tahap II
Koordinasi
dengan Instansi
Kehutanan
Banjarmasin
29 Februari 2016
Koordinasi dengan Instansi :
a. BPPHP Wilayah XI Banjarbaru
b. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Selatan
c. Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu
Konsultasi
Publik
Kantor Kecamatan
Sungai Danau,
Kabupaten Tanah
Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan
1 Maret 2016
1) Berdasarkan daftar hadir, jumlah peserta
konsultasi publik termasuk tim auditor
sebanyak 29 orang.
2) Konsultasi publik dimulai pada pukul 09.00
WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB. Pada
kesempatan tersebut, kepada masyarakat
yang menghadiri diberi kesempatan untuk
memberikan informasi dan masukan
kepada tim Auditor tentang kegiatan
IUPHHK-HT PT. HRB yang telah beroperasi
di wilayah tersebut
3) Terdapat kewajiban sosial yang telah
dipenuhi perusahaan kepada masyarakat
desa di sekitar areal kerja PT. HRB. Untuk
itu, informasi tentang bantuan yang pernah
diberikan perusahaan selanjutnya akan
ditelusuri bukti-bukti autentik terkait
kegiatan tersebut.
4) Pemenuhan kewajiban Tanaman Kehidupan
oleh PT. THRB belum terealisir , akan
ditelaah lebih jauh terkait kendala yang
dihadapi oleh perusahaan, maupun
masyarakat serta upaya perusahaan dalam
realisasi tanaman kehidupan.
5) Keberadaan lahan untuk kegiatan bertani
masyarakat di dalam areal kerja PT. HRB
dan penyelesaian konflik yang timbul
terkait lahan garapan masyarakat selama
kegiatan operasional PT. HRB menjadi
perhatian utama penyelesaian
permasalahan
Pertemuan
Pembukaan
Base Camp PT. HRB
2 Maret 2016
Menyampaikan dan memberikan penjelasan
singkat terkait hal-hal sebagai berikut :
a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian,
tahapan dan kegiatan audit lapangan
beserta metodologinya, standar acuan
yang digunakan dan susunan tim audit.
b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL
termasuk ketentuan tentang kerahasiaan
dan ketidakberpihakan.
c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas
Manajemen Representatif.
d. Menandatangani BA Pertemuan
Pembukaaan
Verifikasi
Dokumen dan
Observasi
Lapangan
Base Camp dan Areal
Kerja PT. HRB
2 Maret 2016 s/d 7
Maret 2016
a. Mengumpulkan, mempelajari dan
menganalisa dokumen/data/laporan
kinerja pengelolaan hutan.
b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji
petik, wawancara dan penelusuran.
c. Analisis menggunakan norma penilaian
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
sesuai pedoman berdasarkan Lampiran
1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL Nomor
P.14/SET/PHPL.4/2016
Pertemuan
Penutupan
Base camp PT. HRB
8 Maret 2016
a. Pemaparan hasil penilaian lapangan
dalam rangka sertifikasi dan meminta
konfirmasi persetujuan hasil penilaian
dari auditee.
b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan
konfirmasi waktu pemenuhan LKS.
c. Membuat dan mendatangani BA Pertemuan
Penutupan.
Koordinasi
dengan Instansi
Kehutanan
Tanah Bumbu
9 Maret 2016
Koordinasi dengan Instansi :
a. Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu
Banjarbaru
10 Maret 2016
Koordinasi dengan Instansi :
a. BPPHP Wilayah XI Banjarbaru
b. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Selatan
Pengambilan
Keputusan
28 Maret 2016 a. PT. Hutan Rindang Banua dinyatakan
LULUS sertifikasi Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam
dengan Predikat “SEDANG” dan VLK
Hutan MEMENUHI.
b. S-PHPL PT Hutan Rindang Banua dapat
DIBERIKAN sesuai masa berlaku dan
lingkup sertifikasinya.
7) Resume Hasil Penilaian
A. Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
1. Kriteria Prasyarat
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
1.1.
1.1.1. Baik Ketersediaan dokumen legal PT HRB di Kantor Pusat Operasi
Lapangan lengkap sesuai yang dipersyaratkan yang terdiri dari
akte pendirian perusahaan sampai akte perubahan terakhir.
Adapun dokumen administrasi tata batas yang tersedia di kantor
pusat operasional lapangan lengkap sesuai dengan tingkat
realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yaitu (1)
Laporan Penataan Batas Blok 1; (2) Penyusunan Dokumen
Pedoman Tata Batas dan Dokumen Instruksi Kerja Blok II dan
Blok IV; (3) Penyelesaian Dokumen Pedoman Tata Batas Blok III.
1.1.2 Sedang Realisasi tata batas PT HRB belum temu gelang, dari 1.265.119 m
baru terealisir sebesar 319.430 m atau 25,25 % dari yang
seharusnya direalisasikan. Dari status dokumen proses
penataan batas blok I, blok II, blok III dan blok IV, diketahui
bahwa proses penataan batas masih terus dilakukan.
1.1.3. Sedang PT HRB telah mendapatkan pengakuan eksistensi dari
pemerintah akan tetapi masih terdapat konflik lahan. Konflik
lahan yang ada berupa Konflik Lahan/Okupasi Lahan;
Perambahan Kayu secara Ilegal. Konflik lahan yang ada di areal
kerja berupa keberadaan lahan pertanian oleh masyarakat
sekitar dan pemegang ijin lain yang lokasinya tumpang tindih
dengan areal kerja PT. HRB. PT. HRB telah melaporkan kepada
instansi terkait tentang keberadaan konflik lahan dan upaya
penyelesaiannya.
1.1.4 Sedang Fungsi kawasan hutan areal IUPHHK PT HRB pada awalnya
berada di kawasan hutan produksi tetap. Namun pada
perkembangannya terdapat perubahan fungsi kawasan yang
mengharuskan adanya perubahan perencanaan dalam
pengelolaan.
Perubahan perencanaan telah diusulkan tetapi belum disahkan
karena masih harus melengkapi persyaratan yang ditentukan
untuk proses pengesahan /persetujuan oleh pejabat yang
berwenang
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
1.1.5 Baik Pada areal kawasan IUPHHK-HTI PT HRB masih terdapat
beberapa penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik
secara legal mendapatkan izin maupun ilegal.
Hasil verifikasi menunjukkan adanya tumpang tindih lahan
antara area kerja PT. HRB dengan perusahaan pemilik IPPKH
baik yang bergerak dalam bidang pertambangan dan
perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain di dalam areal kawasan
hutan tersebut telah didata sesuai data terkini.
Dokumen penyelesaian konflik lahan dengan pemilik ijin lain
menunjukkan bahwa PT HRB terus berupaya melakukan
negoisasi dan pendekatan dengan pihak yang mempunyai ijin
pada areal yang sama untuk dapat menyelesaikan permasalahan
areal tersebut.
1.2.
Sedang
1.2.1 Sedang PT HRB dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan tanaman
industrinya sudah memiliki Visi, Misi dan Nilai yang disahkan
oleh Presiden Direktur PT HRB Drs. Sriyono Heru Purnomo, SH,
MM tanggal Januari 2012. Pada Visi Misi Perusahaan masih
belum mencantumkan pengelolaan hutan yang lestari seperti
dalam tujuan yang ada di Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk
jangka waktu 10 tahun periode 2011-2020. Tujuannya yaitu
terwujudnya kelestarian hutan berdasarkan penetapan
kelestarian hasil yang progresif (Sustained Yield Progressive),
kelestarian usaha, serta keseimbangan lingkungan dan sosial
ekonomi dan budaya masyarakat setempat.IUPHHK-HTI PT HRB
telah memiliki visi dan misi yang sah tetapi belum
mencantumkan pengelolaan hutan yang lestari dalam visi dan
misinya tersebut.
1.2.2 Sedang Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan pada tingkat
manajemen PT.HRB dan sebagian masyarakat di desa-desa
sekitar Site Kintap dan Site Sebamban. Terdapat bukti
dokumentasi kegiatan sosialisasi dilakukan di desa Simpang
Empat Sungai Baru, namun dokumen berita acara belum
menunjukkan partisipasi wakil masyarakat peserta sosialisasi.
1.2.3 Sedang Implementasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan pada
pengelolaan hutan tanaman industri PT HRB yang meliputi
bidang kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola produksi,
akan tetapi belum secara keseluruhan dilakukan, misalnya:
penataan batas areal kerja belum temu gelang, implementasi
SOP belum seluruhnya diimplementasikan, persoalan konflik
lahan dengan pihak lain, dan kompetensi SDM yang belum
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.3 1.3.1. Buruk Ketersediaan sarjana kehutanan pada PT.HRB telah terpenuhi,
akan tetapi pada GANIS PHPL baru terealisasi 44,12 % atau
sebesar 15 dari 34 orang sesuai dengan ketentuan.
Saat ini masih terdapat kekosongan pada GANISPHPL-KURPET
dan GANISPHPL-NENHUT.
1.3.2. Sedang PT HRB telah memperhatikan peningkatan kompetensi
Sumberdaya manusia. Realisasi peningkatan kompetensi SDM
GANISPHPL adalah 44,12 % sedangkan realisasi peningkatan
kompetensi SDM sesuai dengan program pelatihan PT HRB sejak
tahun 2012 sampai dengan 2015 adalah 92,39 %, sehingga
realisasi peningkatan kompetensi SDM keseluruhannya adalah
sebesar 68,25 %.
1.3.3. Baik PT HRB telah melengkapi dokumen ketenagakerjaan di kantor
pusat operasi lapangan. Dokumen ketenagakerjaan PT.HRB
meliputi Peraturan Peraturan terkait Ketenagakerjaan, Peraturan
Perusahaan PT. HRB yang telah disahkan oleh Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No
Kep.1116/PHIJSK-PKKAD/PP/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014
tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, bukti keikutsertaan
BPJS Ketenagakerjaan, serta dokumen peraturan daerah terkait
ketenagakerjaan.
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
1.4.
Sedang
1.4.1. Sedang PT HRB sudah memiliki Struktur Organisasi yang terbagi dalam
dua strata yaitu manajemen pusat (Head Office) dan manajemen
operasional lapangan (site). Pada struktur organisasi masih ada
beberapa posisi yang belum ada seperti SPI (Satuan pengendali
internal). Uraian Job deskripsi masih belum lengkap.
1.4.2. Sedang PT HRB telah menerapkan penggunaan Sistem Informasi
Manajemen dalam pengelolaan hutan tanaman industri, tetapi
tenaga pelaksana atau penanggung jawab Sistem Informasi
Manajemen tidak tersedia.
1.4.3 Sedang PT HRB telah menetapkan suatu Team Pemeriksa Lapangan
sebagai SPI/Internal Auditor di PT HRB. Team pemeriksa ini
bertugas menilai kualitas pekerjaan pemanenan (HQA) dan
keberhasilan penanaman (PQA). Keberadaan SPI/Internal
auditor yang ada dimaksudkan tidak hanya memeriksa kedua
pekerjaan tersebut tetapi untuk mengontrol seluruh tahapan
kegiatan dalam kerangka Pengelolaan Hutan produksi yang
Lestari mulai dari perencanaan hutan, produksi, pembinaan
hutan, kelola lingkungan, kelola sosial, logistik, peralatan kerja,
keuangan, umum dan personalia
1.4.4. Sedang Dengan adanya HQA (Harvesting Quality Assesment) dan PQA
(Plantation Quality Assesment) menyebabkan adanya tindak
koreksi manajemen terhadap kedua kegiatan tersebut
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasinya. Namun kegiatan
tersebut masih merupakan sebagian dari pengawasan yang
harus dilakukan PT HRB sedangkan kegiatan PHPL lainnya
seperti perencanaan, produksi, pembinaan hutan, kelola
lingkungan, kelola sosial, logistik, peralatan kerja, keuangan,
umum dan personalia perlu juga diaudit dan dilakukan
pengawasan sehingga ada tindak koreksi manajemennya.
1.5
Sedang
1.5.1. Sedang PT. HRB telah melakukan sosialisasi kegiatan operasional
tahunan kepada masyarakat sekitar. Sosialisasi dilakukan
bersamaan dengan kegiatan perusahaan yang menghadirkan
masyarakat desa, seperti kegiatan keagamaan, kegiatan sosial
perusahaan, kegiatan penyuluhan.
Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi RKT PT.
HRB baru dilaksanakan pada sebagian masyarakat desa sekitar
Site Kintap dan Site Sebamban, yaitu Desa Sumber Arum, Desa
Hatiif, Desa Simpang Empat Sungai baru, Desa Pandansari.
Kegiatan yang dilakukan baru bersifat penyampaian rencana
kegiatan, namun belum masuk tahapan proses persetujuan.
1.5.2. Sedang Persetujuan dalam proses tata batas di PT HRB disetujui oleh
beberapa pihak, yatu pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut
diverifikasi dari adanya dokumen dokumen proses penataan
batas yang terlaksana pada blok 1, 2 dan 3 sesuai tahapan yang
berlangsung. Adapun persetujuan dengan masyarakat sekitar
areal kawasan konsesi baru diperoleh sebagian masyarakat
Desa Asam-Asam dan Desa Riam Adungan, karena pencapaian
tahapan proses penataan per blok berbeda-beda.
1.5.3. Baik PT HRB telah mengimplementasikan proses dan pelaksanaan
CSR/CD/Kelola Sosial dalam kegiatan operasionalnya. Kegiatan
CSR/Kelola Sosial dilaksanakan dengan tahapan perencanaan,
sosialisasi, kesepakatan dan pelaksanaan. Persetujuan kegiatan
CSR/CD/Kelola Sosial didapatkan dari beberapa pihak, yaitu
pihak pemerintah dengan adanya persetujuan dan pengesahan
dokumen RKTUPHHK-HTI, pihak manajemen dengan adanya
persetujuan manajemen terhadap Rencana Operasional dan
Budget Kelola Sosial yang diusulkan oleh pelaksana kelola sosial
di lapangan, serta persetujuan masyarakat desa sekitar yang
menjadi target kegiatan kelola sosial sesuai perencanaan
perusahaan. Jenis kegiatan kelola sosial PT. HRB adalah
berbentuk charity dan community development. Kegiatan
charity dilakukan berdasarkan usulan masyarakat, sedangkan
community development dilakukan bersama sama atas
kesepakatan masyarakat dan perusahaan. Dari beberapa jenis
kegiatan kelola sosial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
dalam pelaksanaan kegiatan kelola sosial PT. HRB di Site Kintap
dan Site Sebamban telah terdapat persetujuan para pihak yang
terlibat.
1.5.4 Sedang Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di areal
PT HRB telah dilakukan oleh pemerintah yaitu Kementerian
Kehutanan dalam pengesahan RKUPHHK-HTI PT.HRB,
management perusahaan dengan terbitnya SK Direksi tentang
Kawasan Dilindungi, dan sebagian masyarakat desa sekitar
areal konsesi PT HRB di Site Kintap dan Site Sebamban dengan
adanya BAP Sosialisasi Kawasan lindung di Desa Hatiif, Kec.
Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Desa Salaman, Kec. Kintap, Kab.
Tanah Bumbu, Desa Sungai Baru, Kec. Jorong, Kab. Tanah
Bumbu.
2. KRITERIA PRODUKSI
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
2.1.
Baik
2.1.1 Baik Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun periode 2011 – 2020 atas nama PT. HRB.
Dokumen tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 85/VI-
BUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Persetujuan
RKUPHHK-HTI untuk untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
periode 2011 – 2020 atas nama PT. HRB di Provinsi Kalimantan
Selatan. Penyusunan dokumen tersebut telah
mempertimbangkan hasil deliniasi mikro yang disusun pada
tahun 2010. Disamping itu, PT. HRB tidak pernah dikenai
peringatan terkait kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHK-
HTI.
2.1.2. Sedang Rencana penataan areal kerja PT. HRB dituangkan dalam
dokumen RKTUPHHK-HA pada setiap tahunnya (2011 s/d 2016).
Berdasarkan komparasi antara rencana penataan yang
tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HTI PT. HRB periode 2011
– 20120 dan dokumen RKTUPHHK-HTI periode tahun 2011 s/d
2016, menunjukan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian
rencana penataan areal kerja pada dokumen tersebut baik
luasan maupun sebagian lokasinya. Hal ini terlihat dalam
dokumen rencana RKTUPHHK-HTI PT. HRB untuk areal Site
Kintap dan Site Sebamban pada periode tahun 2013 dan 2014
terdapat penataan areal kerja pada areal carry over tahun
sebelumnya. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan,
menunjukan bahwa penataan areal kerja di lapangan sebagian
besar sesuai dengan rencana penataan areal kerja sebagaimana
telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HTI periode
tahun 2011 – 2020, kecuali untuk blok RKTUPHHK-HTI periode
tahun 2013 dan 2014 terdapat areal carry over tahun sebelumnya.
2.1.3 Sedang Penandaan batas blok/petak kerja PT. HRB menggunakan papan
naman dan pal batas (patok) blok/petak. Tanda batas blok dan
petak kerja PT. HRB sebagian besar masih terlihat dengan jelas
di lapangan, terutama pada blok/petak dengan umur tanaman
lebih dari 2 tahun (penanaman tahun 2013 dan 2014). Namun,
pada sebagian batas petak kerja masih ditemukan adanya petak
yang tidak memiliki tanda batas sesuai dengan ketentuan. Hal ini
terjadi karena adanya gangguan pihak lain yang menghilangkan
tanda batasnya (pal batas) dan karena belum dilakukan
pemancangan tanda batas untuk blok/petak tersebut.
2.2
Baik
2.2.1 Baik PT. HRB memiliki data potensi tegakan untuk seluruh areal kerja
berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala
(IHMB) yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 dan hasil
Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada seluruh
petak pada blok tebangan periode 5 (lima) tahun terakhir (2011
s/d 2015) dengan intensitas sampling 100% beserta
kelengkapan peta pendukungnya.
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
2.2.2. Sedang PT. HRB telah memiliki data riap tegakan berdasarkan hasil
pengukuran pertumbuhan dan riap pada pada PUP/PSP di areal
kerja Site Kintap dan Site Sebamban. Pengukuran dilakukan
terhadap pertumbuhan dan riap jenis Sengon, Akasia, Jabon dan
Karet. Berdasarkan data dan hasil analisis terhadap hasil
pengukuran PUP/PSP tersebut, diketahui bahwa pengukuran
pada masing-masing jenis tersebut di atas baru dilakukan 1-2
kali pengukuran dalam waktu yang sama (2014 dan 2015). Untuk
jenis Akasia, pertumbuhan tegakan (MAI) sebesar 0,02 m3/ha/th,
jenis Sengon sebesar 0,009 m3/ha/th, jenis Jabon sebesar 0,0002
m3/ha/th dan jenis Karet sebesar 0,19 m3/ha/th 0,19 m3/ha/th
untuk tanaman Karet yang ditanam pada tahun 2013 dan 0,007
m3/ha/th untuk tanaman Karet yang ditanam pada tahun 2014.
Atas dasar hal tersebut, bahwa pengukuran belum dilakukan
secara berkelanjutan pada tiap tahunnya (time series) terutama
untuk tegakan yang memiliki umur lebih dari 2 tahun.
2.2.3 Sedang PT. HRB telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan
berdasarkan hasil pengukuran pada jenis Akasia, Sengon, Jabon
dan Karet. Pengukuran tersebut di atas baru dilakukan 1-2 kali
pengukuran dalam waktu yang sama (2014 dan 2015), sehingga
belum dilakukan secara berkelanjutan pada tiap tahunnya (time
series) terutama untuk tegakan yang memiliki umur lebih dari 2
tahun. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen
RKUPHHK-HTI PT. HRB untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
periode 2011 – 2020 dan RKTUPHHK-HTI PT. HRB periode tahun
2011 s/d 2015, menunjukan bahwa PT. HRB belum memanfaatkan
hasil analisis data potensi dan riap tegakan yang telah dilakukan.
Hal ini karena dalam dokumen rencana kerja tersebut, jenis
tanaman yang dipilih adalah tanaman Karet (Hevea braziliensis)
dengan hasil produksi utama berupa getah selama 25 tahun dan
setelahnya akan dilakukan pemanenan kayunya. Tetapi PT. HRB
telah berupaya untuk melakukan analisis data potensi dan riap
tegakan pada areal kerjanya.
2.3
Sedang
2.3.1 Sedang Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pemanfaatan hutan PT.
HRB adalah Multi Sistem Silvikultur. Pada areal tanaman pokok
akan diterapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan
Buatan (THPB). Pada areal tanaman unggulan akan diterapkan 2
(dua) sistem silvikultur, yaitu sistem silvikultur Tebang Pilih
Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Habis Permudaan Buatan
(THPB). PT. HRB telah memiliki dokumen SOP tahapan silvikultur
untuk sistem silvikultur THPB dan sebagian sistem silvikultur
TPTI. Secara keseluruhan, dokumen SOP tersebut di atas telah
sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis
yang berlaku, namun SOP tersebut tidak lengkap karena belum
memisahkan antara prosedur pelaksanan tahapan sistem
silvikultur THPB atau TPTI sebagaimana sistem silvikultur yang
diterapkan dalam pembangunan hutan tanaman PT. HRB.
Disamping itu, belum tersedia SOP pembebasan pohon binaan
dalam sistem silvikultur TPTI.
2.3.2 Sedang PT. HRB telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan
sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa SOP tahapan
sistem silvikultur yang belum diterapkan secara utuh adalah SOP
Penataan Areal Kerja dan SOP tahapan sistem silvikultur TPTI
yang belum efektif diterapkan mengingat pada tahun 2011 s/d
2015 perencanaan dan realisasi penanaman tanaman unggulan
belum dilakukan.
2.3.3. Sedang Potensi tegakan tanaman sebelum masak tebang di areal PT.
HRB Site Sebamban dan Site Kintap hasil timber cruising tahun
2015 rata-rata sebesar 81,83 m3/ha.
2.3.4 Baik Secara keseluruhan potensi permudaan tanaman PT. HRB untuk
Site Kintap dan Site Sebamban dengan jenis Akasia mangium,
Karet, Jabon dan Sengon berdasarkan hasil Plantation Quality
Assessment (PQA) PT. HRB Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 adalah
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
rata-rata sebesar 91,76 % dari jumlah tanaman sesuai dengan
jumlah tanaman yang ditanam.
2.4.
Baik
2.4.1. Baik PT. HRB memiliki SOP terkait dengan pemanfaatan hutan ramah
lingkungan (RIL) yaitu SOP Pemanenan (Harvesting) HTI
(SOP/HRV/001, tgl 1 Maret 2014 dan SOP Harvesting Quality
Assessment (HQA) (SOP/PL/05, tgl 01 Mei 2013. SOP Pemanenan
(Harvesting) meliputi prosedur perencanaan, penebangan dan
pengangkutan kayu. Sedangkan SOP Harvesting Quality
Assessment (HQA) mencakup prosedur penilaian yang dilakukan
oleh bagian perencanaan sebagai pihak supporting teknis
operasional berupa kegiatan pengukuran
keberhasilan/kesesuaian teknis pemanenan di bawah bagian
pemanenan (Harvesting Operational) untuk memberikan
informasi valid tentang kualitas lahan yang baik sesuai konsep
Reduced Impact Logging (RIL) dimana kualitas tapak dapat
ditanami kembali. SOP tersebut telah sesuai dengan
karakteristik wilayah setempat dan mengacu kepada peraturan-
peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan kegiatan RIL.
2.4.2 Sedang PT. HRB telah mengimplementasikan SOP
pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada sebagian
tahapan kegiatan pemanenan. Pada tahapan perencanaan
pemanenan, PT. HRB belum sepenuhnya menerapkan
pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, dimana
peta kerja belum menggambarkan rencana arah jalan sarad,
topografi dan areal yang dilindungi (sempadan sungai) yang
terdapat di dalam petak RKT. Sedangkan untuk tahapan
penebangan/pemanenan dan pasca pemanenan telah
menerapkan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan SOP
yang telah ditetapkan.
2.4.3 Baik Berdasarkan hasil Harvesting Quality Assessment (HQA) yang
dilakukan pada seluruh petak tebangan mulai dari tahun 2013
s/d 2015, menunjukan bahwa limbah pemanenan pada setiap
petak sesuai dengan yang disyaratkan, dimana bobot penilaian
masing-masing petak tebangan sebesar ≥ 75 %. Hal ini berarti
pemanfaatan hutan PT. HRB sangat efektif karena beberapa
parameter dalam penilaian HQA adalah tercapainya kualitas
kerja penebangan (tinggi tunggul maksimal 10 cm), kualitas
penyiapan lahan (land clearing) (tidak ada kayu diameter ≥ 8 cm,
panjang 2 m dalam gawangan dan jalur, tidak ada tegakan
tinggal).
2.5
Sedang
2.5.1 Baik Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI PT. HRB periode tahun 2011
s/d 2016 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (RKT
tahun 2011 berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan No. 48/Kpts/Dishut-RHL/2011 tanggal 18
Januari 2011, RKT tahun 2012 No. 120/Kpts/Dishut-RHL/2012
tanggal 23 Februari 2012, RKT tahun 2013 No. 123/Kpts/Dishut-
RHL/2013 tanggal 20 Februari 2013, RKT tahun 2014 No.
SK.80/Kpts/Dishut-RHL/2014 tanggal 20 Januari 2014, RKT tahun
2015 No. 278/Kpts/DISHUT-RHL/2014 tanggal 22 Desember 22
Desember 2014 dan RKT tahun 2016 No. 206/Kpts/Dishut-
RHL/2015 tanggal 30 Desember 2015) yang dilengkapi dengan
peta RKTUPHHK-HTI dan disusun mengacu kepada dokumen
perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HTI PT. HRB periode
tahun 2011 – 2020.
2.5.2 Sedang Tersedia peta kerja baik Peta Rencana Kerja yang terdapat
dalam lampiran dokumen Peta RKUPHHK-HTI PT. HRB Periode
tahun 2011 – 2020 yang dibuat dalam skala 1 : 50.000, dokumen
RKTUPHHK-HTI PT. HRB tahun 2011 s/d 2016 yang dibuat dalam
skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang. Disamping itu juga tersedia Peta Kerja yang dibuat
dalam skala 1 : 10.000 untuk masing-masing petak kerja. Peta –
peta tersebut menggambarkan areal yang boleh ditebang/
dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang
ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun demikian, Peta
Kerja (RKT dan Peta Kerja Petak) kurang sesuai dengan Peta
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
RKUPHHK-HTI PT. HRB periode tahun 2011 – 2020. Dimana
penggambaran areal yang boleh ditebang/ dipanen/
dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang
ditetapkan sebagai kawasan lindung pada peta RKT/Peta Kerja
Petak tidak selengkap yang digambarkan dalam Peta RKUPHHK-
HTI PT. HRB periode tahun 2011 – 2020.
2.5.3 Sedang Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, menunjukan bahwa
implementasi peta kerja berupa penandaan penandaan pada
seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/
dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan
lindung telah dilakukan pada sebagian areal tersebut. Hal ini
dibuktikan dengan adanya papan nama petak, tanda batas pada
masing-masing petak dengan menggunakan pal batas petak
dengan spesifikasi terbuat dari beton, tinggi ± 1,5 m dan
diameter ± 10 cm. Tetapi pada beberapa lokasi (petak
penanaman tahun 2015 Site Kintap), belum terealisasi
penandaannya (tidak ditemukan pal batas petak). Begitu pula
untuk penandaan batas kawasan lindung (sempadan sungai)
hanya ditandai dengan papan nama saja sedangkan penandaan
sepanjang jalur batas areal tersebut belum dilakukan.
2.5.4 Sedang Realisasi produksi PT. HRB periode tahun 2012 s/d 2016
sebanyak 37,04% untuk semua jenis produksi kayu baik jenis
kayu Akasia maupun kayu alam.Lokasi tebangan sesuai dengan
RKT yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak
melebihi luas yang direncanakan.
2.6
Buruk
2.6.1 Buruk Likuiditas pada tahun 2012, 2013 dan 2014 masing-masing
sebesar 83,88%, 125,76% dan 162,45%. Solvabilitas pada tahun-
tahun masing-masing tersebut sebesar 140,26%, 148,60% dan
73,53%. Sedangkan Rentabilitasnya pada tahun 2012 dan 2014
negatif dan pada tahun 2013 positif. Catatan Auditor Independen
(Purwantono, Suherman & Surja) terhadap Laporan Keuangan
Pokok secara keseluruhan disajikan secara wajar dalam semua
hal yang material Posisi Keuangan PT. HRB tanggal 31 Desember
2012, 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014, serta Kinerja
Keuangan dan Arus Kasnya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia.
2.6.2. Baik Realisasi alokasi dana kelola hutan tanaman PT. HRB pada tahun
2013 dan 2014 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp.
311,511,365,100,- atau 105,82% dari kebutuhan kelola hutan
yang direncanakan (dibutuhkan).
2.6.3. Baik Rata-rata realisasi alokasi dana pada tahun 2013 dan 2014 tidak
proporsional antara bidang kegiatan (realisasi alokasi dana
untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan > 50%),
dimana realisasi pembiayaan tertinggi pada tahun 2013 dan
2014 terjadi pada realisasi pembiayaan Persemaian dan
Penanaman (Nursery and Plantation) dan Pemanenan
(Harvesting) yaitu masing-masing terealisasi 121,52 % dan
112,39% (melebihi target biaya yang dianggarkan sebesar
21,52% dan 12,39%). Sedangkan pada kegiatan lainnya
Perencanaan (Planning) dan Agroforestry realisasi alokasi dana
pada tahun yang sama sebesar 18,05% dan 6.92% (kurang dari
target biaya yang dianggarkan sebesar 81,95% dan 93,08%).
2.6.4. Sedang Realisasi kegiatan penyiapan lahan, kegiatan penanaman dan
kegiatan produksi PT. HRB selama periode 3 (tiga) tahun terakhir
(2013 s/d 2015) rata-rata mencapai kurang dari 50% dari total
yang direncanakan, dengan rincian kegiatan penyiapan lahan
tercapai 26,91%, kegiatan penanaman tercapai 28,58% dan
kegiatan produksi tercapai sebesar 45,22%. Hal ini terjadi
karena realisasi pendanaan tidak sesuai dengan tata waktu.
2.6.5. Sedang Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
berdasarkan rencana keuangan (budgeting) dan laporan
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada tahun
2013 dan 2014 sebesar Rp. 41,152,342,720,- (121,52%) dari total
biaya yang direncanakan sebesar Rp. 33,866,038,074,-. Realisasi
tersebut terdiri dari kegiatan penyediaan bibit (nursery) dan
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
penanaman tanaman pokok (Sengon, Jabon, Karet). Realisasi
tersebut hanya untuk kegiatan penanaman tanaman pokok,
sedangkan penanaman tanaman unggulan dan tanaman
kehidupan belum terealisasikan. Berdasarkan hal tersebut maka
realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan PT. HRB
belum mencakup seluruh kegiatan.
2.6.6. Buruk Realisasi fisik penanaman PT. HRB periode 3 (tiga) tahun terakhir
(2013 s/d 2015) tercapai seluas 5,369.34 Ha (28.58%) dari total
luas penanaman yang direncanakan seluas 18,784.80 Ha.
3. KRITERIA EKOLOGI
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
3.1
Sedang
3.1.1. Baik Penentuan jenis kawasan lindung PT. HRB bermula dari Delinasi
Makro dan Deliniasi Mikro aeral kerja Pemegang Izin. Adapun
jenis kawasan lindung yang sesuai dengan kondisi
kawasan/areal kerja berupa : areal dengan skoring ≥ 175,
sempadan sungai dan tubuh air, buffer zone HL dan KPPN.
Mengingat sebagian areal kerja PT. HRB terdapat Hutan Lindung
dan Cagar Alam, maka ke-2 jenis kawasan tersebut dijadikan
sebagai bagian dari areal yang dikonservasi. Memperhatikan
penilaian kinerja PHPL PT. HRB difokuskan pada Site Kintap dan
Sebamban, maka berdasarkan dokumen Deliniasi Mikro jenis-
jenis kawasan lindung yang ada di ke-2 site tersebut berupa :
Areal dengan skoring ≥ 175, Sempadan sungai dan tubuh air dan
Buffer Zone HL dan CA.
Jenis kawasan lindung sebagaimana dirinci pada dokumen
Deliniasi Mikro telah ditetapkan oleh Pemegang Izin melalui SK
Presiden Direktur Sriyono Heru Purnomo Nomor : 014/HRB-
Dir/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 Tentang Penunjukan
Kawasan Lindung PT. HRB. Jenis dan luas kawasan lindung
tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan perusahaan yaitu
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman
Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode
Tahun 2011 – 2020 PT HRB.
3.1.2 Buruk Pada tataran rencana perusahaan, kawasan lindung PT. HRB
telah dialokasikan pada dokumen RKUPHHK-HTI dan
RKTUPHHK-HTI temasuk pada peta lampirannya. Adapun
realisasi penataan batas kawasan lindung sejauh ini masih
mencapai 1.922 ha atau setara dengan 18,89 % dari 10.174 ha
kawasan lindung yang ada di Site Kintap dan Sebamban.
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan penataan batas kawasan
lindung dilakukan pada kawasan lindung buffer zone HL/CA dan
sempadan sungai. Akan tetapi, hasil telaah dokumen dokumen,
penyusunan laporan dan berita acara penataan batas masih
terbatas pada penatan batas kawasan lindung buffer zone
HL/CA.
3.1.3 Sedang Berdasar hasil telaah Mosaik Peta Citra Satelit Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Industri-Pulp PT. HRB 8 OLI Band 653 Path 117
Row 62 dan 117/63 liputan tanggal 11 April 2014 dan 18 Maret
2014 Skala 1 : 100.000 areal kerja PT. HRB sebagian besar berupa
non utan. Hasil overlay (penampalan) peta RKUPHHK (Site Kintap
dan Sebamban) dengan peta citra satelit tersebut diperoleh data
audit kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 65 % dari
total luas kawasan lindung pada ke-2 site tersebut.
3.1.4 Sedang Berdasar hasil telaah dokumen terkait bukti pengakuan atas
kawasan lindung PT. HRB ditemukan bukti fakta audit sebagai
berikut :
- Pengakuan kawasan lindung oleh pemerintah yaitu dengan
disahkannya dokumen rencana panjang (RKUPHHK) oleh
Menteri Kehutanan dan rencana pendek (RKTUPHHK) PT.
HRB oleh Dinas Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan
Selatan.
- Pengakuan oleh manajemen PT. HRB dibuktikan dengan
Penetapan Kawasan Lindugn sesuai dengan yang
direncanakan. Bukti penetapan berupa : SK Presiden
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
Direktur, Sriyono Heru Purnomo Nomor : 014/HRB-
Dir/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 Tentang Penunjukan
Kawasan Lindung PT. HRB - Pengakuan oleh sebagian masyarakat desa sekitar areal
kerja terhadap sebagian dari kawasan lindung yang
ditetapkan.
Berdasar hasil temuan audit di atas, disimpulkan bahwa para
pihak (dalam hal ini masyarakat sekitar areal kerja) belum
mengetahui (mengakui) keberadaan seluruh kawasan lindung
yang ditetapkan Pemegang Izin.
3.1.5 Sedang Tersedida beberapa laporan hasil tindak kelola kawasan
lindung yaitu :
- RKTUPHHK-HTI tahun 2011 – 2016.
- Laporan Kegiatan Penatan Areal Kerja Hutan Lindung.
- Berita Acara Penataan Batas Areal Kawasan Lindung
IUPHHK-HT PT. HRB
- Laporan-Laporan Monitoring Kawasan Lindung Buffer Zone
- Laporan Pembuatan KPPN dan Pengelolaan Site Kintap : No.
Laporan : No. 001/PL/Environment/II/2013; No. Laporan :
No. 002/PL/Environment/II/2013
- Laporan-Laporan Kegiatan Pemasangan Papan Peringatan
(Papan Informasi Kawsan Konservasi dan
Larangan/Peringatan) dan Laporan Kegiatan Pembuatan
Papan Informasi.
Hasil telaah dokumen-dokumen di atas diperoleh kesimpulan audit kawasan lindung Skoring 175 % belum tersedia laporan
hasil tindak kelolanya.
3.2
Baik
3.2.1 Sedang PT. HRB telah menyusun prosedur kerja perlindungan dan
pengamanan hutan yaitu :
- SOP Pengendalian Perburuan Satwa Liar.
- SOP Pengelolaan Flora Dilindungi.
- SOP Pengelolaan Fauna Dilindung.
- SOP Pengendalian Perambahan Hutan.
- SOP Pengendalian Kebakaran Hutan.
- SOP Pengendalian Illegal Loging.
Dokumen-dokumen prosedur perlindunga dan pengamanan
hutan tersebtu belum mencakup seluruh potensi gangguan yang
ada. Adapun prosedur kerja yang belum tersedia adalah
Pencegahan dan Penanganan Hama Penyakit di Persemaian dan
Pencegahan dan Penanganan Hama Penyakit di Persemaian
3.2.2. Baik Tersedia sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan
dengna jenis memadai, jumlahnya mencukupi dan dalam
kondisi yang baik dan sesuai dengan yang
ditentukan/direncanakan pada dokumen ANDAL perusahaan.
3.2.3. Sedang Untuk menjaga siuasi sosial tetap kondusif, PT. HRB bekerjasana
dengan lembaga/organisasi masyarakat (ORMAS) lokal yaitu
Dewan Adat Dayak (DAD) yang merepresntasikan masyarakat
etnis Dayak dan Kelompok Tani Muhdi Rangkan yang
merepresentasikan masyarakat suku Banjar. Selain itu, PT. HRB
menyediakan tenaga secutity yang cukup banyak dengan
menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa satuan
pengamanan, PT. Kartika Purna Yudha.
Dari sisi Tenaga Teknis Pembinaan Hutan (GANIS BINHUT),
sampai saat ini PT.HRB masih belum sepenuhnya memiliki
GANIS BINHUT sesuai dengan ketentuan. GANIS BINHUT yang
tersedia baru sebayak 7 orang sedangkan ketentuannya minimal
10 orang.
3.2.4 Baik PT. HRB telah mendokumentasikan rencana perlindungan dan
pengamanan hutan pada dokumen RKUPHHK. Implementasinya
mencakup seluruh bentuk-bentuk (potensi) gangguan terhadap
areal dengan mempertimbangkan tindakan preemptif, preventif
dan represif.
3.3.
Baik
3.3.1 Sedang PT. HRB telah menyusun dokumen prosedur kerja pengelolaan
dan pemantauan dampak. Dokumen-dokumen tersebut terdiri
dari :
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
- SOP Identifikasi Aspek Dan Dampak Lingkungan.
- SOP Pemantauan Debit Dan Kuallitas Air Sungai.
- SOP Pemantauan Erosi.
- SOP Pemantauan Curah Hujan.
Adapun dokumen yang belum tersedia dan relevan dengan
kegiatan kelola hutan PT. HRB adalah :
- SOP pengelolaan dampak secara sipil teknis
- SOP pengelolaan dampak secara vegetatif
- SOP kelola limbah rumah tangga.
- SOP kelola limbah B3
3.3.2 Sedang Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air. Adapun sarana pengelolaan yang
tersedia berupa : sarana kelola secara vegetatif, yaitu dengan
penanaman tumbuhan penutup (cover crop), sarana kelola
secara sipil teknis seperti : gorong-gorong, teras sering,
sudetan dan saluran drainase. Sarana pemantauan dampak yang
tersedia berupa : OMBROmeter, peilschaal dan bak erosi.
Namun bangunan bak erosi masih tidak memadai.
Sedangkan sarana kelola yang belum sesuai dengan yang
direncanakan selain kualitas bak erosi yaitu kelola dampak
secara sipil teknis dengan penanaman cover crop (jenis kacang-
kacangan) belum diimplementasikan seluruhnya.
3.3.3. Sedang PT. HRB te;ah mendistribusikan wewenang, tugas dan tanggung
jawab kelola pemantauan dampak. Hal ini terlihat dari
organisasi pelaksana yang telah disusun dan dikukuhkan oleh
manajemen Pemegang Izin. Adapun karyawan PT. HRB yang
memenuhi kualifikasi GANIS BINHUT tersedia sebanyak 7
orang. Ketentuan minimal untuk Pemegang Izin yang luasan
arealnya lebih dari 200.000 sebanyak 10 orang. Dengan
demikian, pemenuhannya terhadap peraturan Peraturan
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.16/PHPL-IPHH/2015 adalah :
(7 : 10 ) x 100 % = 70 %.
3.3.4 Sedang Tersedia dokumen rencana kelola dampak berupa Dokumen
RKL PT. Menara Hutan Buana Disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL
Dephut Nomor 118 tangal 25 – 6 1996 dan Dokumen Rencana
Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri
(RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun
2011 – 2020 PT HRB. Adapun implemenatsi kelola berupa :
penyediaan/pembangunan sarana kelola dapak sipil teknis
(mating-mating, sedutan, teras sering dll) dan dengan vegetatif.
Namun kelola secara veetatif yaitu dengan penanaman cover
crop belum sepenuhnya diimplementasikan pada tanaman
karet. Rencana kelola lainnya yang belum terealisas adalah :
pembuatan rintangan aliran erosi dan aklimatisasi dengan
mikoriza.
3.3.5 Sedang Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT. HRB
dirinci pada dokumen Rencana Pemantauan Dampak PT.
Menara Hutan Buana Disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut
Nomor 118 tangal 25 – 6 1996. Terdapat bukti pelaksanaan
pemantauan dampak namun belum sepenuhnya sesuai dengan
yang direncanakan. Adapun rencana pemantauan yang belum
terealisasi adalah :
- Pengukuran erosi. Hal ini disebabkan pelaksanaan
pengukuran baru 2 bulan terakhir.
- Data analisa fluktuasi debit air sungai belum tersedia
Memperhatikan hal tersebut di atas, maka sebagian besar dari
rencana pemantauan telah terealisasi.
3.3.6 Sedang Terdapat indikasi dampak besar dan penting terhadap tanah
dan air yang ditunjukkan oleh data hasil analisa air sungai
melebihi ambang batas yang ditentukan (DO, COD dan TSS).
Namun indikasi dampak ini perlu diperjelas dengan memastikan
lokasi pengambilan sampel airnya. Indikator dampak lainnya
yaitu kesuburan tanah dan erosi dan sedimentasi belum
mengambarkan dampak pemungutan hasil hutan.
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
3.4.
Baik
3.4.1. Sedang PT. HRB telah menyusun prosedur kerja identifikasi flora dan
fauna untuk status perlindungan dan kerawanan jenis. Adapun
jenis dokumen prosedur tersebut berupa :
- SOP Identifikasi Flora Dilidungi
- SOP Identifikasi Fauna Dilindungi
Hasil telaah terhadap dokumen-dokumen tersebut menunjukkan
belum diatur pemutahiran identifikasi kerawanan jenis flora dan
fauna berdasarkan status CITES dan IUCN. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa prosedur-prosedur tersebut belum
sepenuhnya mengakomodir seluruh jenis yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal pemegang izin.
3.4.2 Sedang Data potensi jenis fauna berdasarkan identitas perlindungan dan
kerawanan yang disusun PT. HRB masih terbatas pada status
perlindungan berdasarkan PP. No 7 Tahun 1999 dan CITES.
Sedangkan status kerawanan berdasar IUCN dan kekahsannya
belum disusun. Demikian juga dengan data perlindungan dan
kerawanan untuk jenis flora.
3.5
Sedang
3.5.1 Sedang Tersedia dokumen-dokumen prosedur kelola flora yaitu :
- SOP Pengelolaan Flora
- SOP Pengelolaan Fauna
- SOP Pengendalian Perambahan Hutan
- SOP Pengendalian Kebakaran Hutan
- SOP Pengendalian Illegal Loging
- SOP Identifikasi Flora Dilidungi
Dokumen prosedur tersebut mencakup kelola flora yang
dilindungi termasuk kelola habitat. Namun, prosedur prosedur
Indentifikasi Flora belum memenuhi stadar, karena belum
mengatur pemutahiran data perlindungan/kerawanan jenis
untuk CITES dan Red List IUCN.
3.5.2 Sedang Implementasi kelola flora dilindungi seperti disampaikan pada
laporan-laporan hasil kegiata seperti : Laporan Pengendalian
Perambahan, Kebakaran dan lllegal Logging, Laporan Kegiatan
Survey Penataan Kawasan Lindung dll. Beberapa dari laporan
tersebut merinci hasil kegiatan seperti illegal logging,
perambahan dll yang berpotensi mengganggu keberadaan
jenis flora termasuk habitatnya. Namun kegiatan pengelolaan
tersebut belum sepenuhnya mencakup seluruh jenis karena data
terkait flora dilindungi masih terbatas,
3.5.3 Sedang Terdapat beberapa gangguan yang mengancam kondisi spesies
flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam
punah dan endemik. Gangguan tersebut berupa : perambahan
hutan untuk perlandangan dan illegal mining, kebakaran
hutan/lahan dan illegal logging. Gangguan-ganggauan tersebut
terjadi cukup masif dan berlangsung sampai dengan saat ini.
Dengan demikian dapat disimpulkan kondisi flora tersebut tidak
aman.
3.6
Sedang
3.6.1 Sedang Dokumen prosedur kelola fauna yang dilindungi terdiri dari :
- SOP Pengendalian Perburuan Satwa Liar
- SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi
- SOP Pengendalian Perambahan Hutan
- SOP Pengendalian Kebakaran Hutan
- SOP Pengendalian Illegal Loging
- SOP Identifikasi Fauna Dilindungi
Khususnya SOP Identifikasi Fauna Dilindungi telah mengacu
pada beberapa peraturan yaitu : Undang-undang No. 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistem; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; CITES app I, II dan III
tahun 2009 dll. Namun dokumen prosedur ini belum
mengakomodir peraturan internasional yaitu Red List IUCN.
Dengan demikian dapat disimpulkan prosedur ini belum
mencakup seluruh jenis yang dilindungi.
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
3.6.2 Sedang Tedapat bukti tindak kelola fauna yang dilindungi berupa
laporan hasil pelaksanaan seperti : Laporan-Laporan Kegiatan
Monitoring Lahan Rawan Kebakaran Hutan Di Site Sebamban dan
Kintap; ; Laporan Kegiatan Penanganan Kebakaran Hutan dan
Lahan Site Sebamban dan Kintap; Laporan Kegiatan Penatan
Areal Kerja Hutan Lindung Di Site Kintap Nomor Laporan : No.
205/PL/Environment.VIII/2014 dll. Bukti implementasi hasil
observasi lapangan berupa jalur pengamatan satwa pada
koordinat 3⁰ 46' 52,1" LS ; 115⁰ 01' 25,2" BT. Namun implementasi
kelola tersebut belum mencakup seluruh potensi jenis karena :
- Pelaksanaan penataan batas belum mencakup
seluruh jenis kawasan lindung yang ditetapkan
- Pelaksanaan identifikasi jenis belum mencakup
kerawanan jenis berdasar Red List IUCN.
3.6.3 Sedang Terjadi gangguan berupa perambahan hutan, illegal logging
dan perburuansatwa liar di areal kerja PT. HRB. Gangguan-
gangguan tersebut terjadi cukup masif dan tidak hanya
mengancam habitat satwa, tetapi telah mengancam keberadaan,
kelimpahan satwa secara langsung. Adapun upaya pemcegahan
dan penanggulangan gangguan seperti disampaiankan pada
verifier 3.2.4.
4. KRITERIA SOSIAL
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
4.1
Sedang
4.1.1. Baik PT. HRB telah memiliki dokumen yang menunjukkan pola
pengusaan dan pemanfaatan sumber daya hutan oleh
masyarakat sekitar area kerja PT. HRB. Dokumen yang disusun
terdiri dari : Dokumen AMDAL, RKUPHHK HTI dan RKTUPHH HTI
tahun 2011-2015.
Dokumen yang ada telah memuat dengan lokasi site yang
terkait dengan perencanaan pemanfaatan terhadap sumber
daya hutan dan alam yang ada di sekitar area kerja PT. HRB.
Dokumen juga telah memuat rencana kerja PT. HRB terkait
keberadaan masyarakat sekitar area kerja, yang berupa
program tanaman kehidupan dan kelestarian fungsi sosial.
Telah tersedia dokumen tentang pola penguasaan dan
pemanfaatan SDA/SDH dari masyarakat sekitar areal kerja PT.
HRB dalam Laporan Hasil Penelitian Social Mapping Penyusunan
Program CSR tahun 2015
4.1.2. Sedang Penataan batas area kerja PT. HRB di Blok 1 telah dilakukan
sesuai ketentuan dengan menyertakan pihak intansi terkait dan
wakil masyarakat sekitar.
Disamping penataan batas areal kerja PT. HRB, juga dilakukan
penataan batas areal kerja PT. HRB dengan lahan-lahan garapan
masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerja PT.
HRB yang berbatasan langsung dengan batas areal perusahaan.
Saat ini PT. HRB telah memiliki mekanisme untuk penataan batas
lahan-lahan garapan masyarakat yang berada di dalam areal
kerja perusahaan dan mekanisme penyelesaian konflik untuk
penataan batas dalam SOP nomor: SOP/CSR/005 tanggal 1
Februari 2013. tentang Penataan Batas Partisipatif. Mekanisme
yang ada telah diketahui oleh pihak –pihak terkait yang berada
di sekitar Site Kintap dan Site Sebamban, yaitu pihak pemerintah
daerah, masyarakat adat dan sebagian masyarakat sekitar.
4.1.3 Sedang Pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat terkait dengan
proses kegiatan PT.HRB meliputi kegiatan berikut: Hak
masyarakat memanfaatkan hutan untuk mengusahakan lahan
pertanian dengan system ladang berpindah; Hak masyarakat
memanfaatkan hutan untuk tempat mencari kayu guna keperluan
sendiri; Hak memanfaatkan hutan untuk tempat berburu dan
mencari ikan di sungai atau di embung.
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
PT. HRB telah memiliki mekanisme dan prosedur tentang
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kegiatan aktivitas
ekonomi masyarakat .
Mekanisme dapat diimplementasikan sesuai dengan sebagian
kegiatan masyarakat di dalam area kerja PT. HRB.
4.1.4 Sedang Penatabatasan area kerja PT. HRB yang telah dilakukan di Site
Kintap telah menyertakan wakil masyarakat desa. Adapun batas
antara areal kerja efektif PT. HRB dengan lahan garapan
masyarakat yang berada dalam area kerja dapat dilihat tanda
batasnya berupa tanaman-tanaman semusim yang jadi
komoditas.
PT. HRB telah melakukan identifikasi sebagian areal kerja yang
menjadi kawasan bertani masyarakat sekitar dalam peta.
Identifikasi sebagian penguasaan lahan oleh masyarakat telah
dilakukan di wilayah Site Kintap dan Site Sebamban.
4.1.5 Sedang Sebagian batas-batas areal kerja PT. HRB terutama Site Kintap
dan Site Sebamban telah diketahui oleh masyarakat dari desa
Salaman, Desa Riam Adungan dan Desa Sumber Arum.
Masyarakat juga mengetahui kegiatan penataan batas areal
kerja yang dilakukan oleh pihak ketiga dan instansi terkait.
Sebagian masyarakat mengakui batas areal kerja PT. HRB,
namun masih ada beberapa pihak lain yang tidak mengakui
batas tersebut dan melakukan kegiatan bertani di areal PT. HRB.
Saat ini masih terdapat permasalahan lahan yang dijadikan lahan
bertani/berladang oleh masyarakat sekitar. PT.HRB telah
melakukan identifikasi lokasi-lokasi kawasan kehidupan
masyarakat yang berada di dalam areal kerja PT. HRB di Site
Kintap dan Site Sebamban. Potensi konflik terkait masalah lahan
dengan masayarakat cukup besar, namun selama ini PT. HRB
berupaya menyelesaikan secara musyawarah. Adapun konflik
dengan pihak lain yang berbentuk badan usaha dibawa ke ranah
hukum.
4.2
Sedang
4.2.1 Baik PT.HRB telah menyusun dokumen perencana pemenuhan
tanggung jawab sosial sebagai pemegang IUPHHK HTI.
Dokumen perencanaan berupa RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK HTI
2011 -2015 yang telah disahkan oleh pihak yang terkait, serta
dokumen Rencana Operasional dan Budget Kelola Sosial yang
merupakan dokumen internal perusahaan.
4.2.2. Sedang PT. HRB telah memiliki mekanisme untuk memenuhi tanggung
jawab sosial sebagai pemegang IUPHHK HTI. Mekanisme
pelaksanaan kegiatan sosial dituangkan dalam SOP Corporate
Social Responsibility/ Community Development nomor
SOP/CSR/no1 tanggal 1 Februari 2013. Prosedur tersebut dapat
diverifikasi implementasinya dari keberadaan dokumen surat-
menyurat, proposal dan perjanjian serta berita acara
pelaksanaan kegiatan yang ada. Namun belum ada mekanisme
untuk realisasi tanaman kehidupan.
4.2.3. Sedang Pelaksanaan sosialisasi kegiatan kelola sosial terkait hak dan
kewajiban perusahaan sebagai pemegang izin IUPHHK HT
dilakukan bersamaan dengan kegiatan keagamaan (misalnya:
pengajian) yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar
maupun kegiatan PT.HRB lain yang dapat mengumpulkan
masyarakat dalam jumlah cukup banyak (misalnya: Pasar
Murah). Kegiatan sosialisasi baru dilakukan di 3 desa, yaitu desa
Hati if, desa Simpang Empat Sungai Baru dan desa Sumber Arum.
4.2.4. Sedang Kegiatan kelola sosial oleh PT.HRB secara keseluruhan telah
terekam bukti realisasinya dalam bentuk BAP dan dokumentasi.
Namun dari dokumen perencanaan tahun 2012 s.d. 2015 masih
belum seluruh rencana kegiatan CSR terealisir. Realisasi
kegiatan kelola sosial terbatas pada kegiatan : Bantuan
perayaan hari raya keagamaan; Bantuan pembangunan fasum
desa dan sarana pendidikan; Pasar murah; Sarana olah raga;
Kemitraan dengan petani setempat berupa kegiatan pertanian
(padi sawah) dan jagung, budi daya lele; ternak sapi; bantuan
tanaman karet (program MHBM) serta sumbangan langsung baik
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
kepada masyarakat maupun lembaga yang ada di desa sekitar.
Adapun rencana kegiatan kelola sosial yang belum terealisir
dalam kurun waktu 2012-2015 berupa: bantuan sarana prasarana
di bidang kesehatan, bea siswa, peningkatan kapasitas sdm
masyarakat desa serta pembangunan fasilitas umum desa-desa
sekitar area kerja PT. HRB. Namun belum ada realisasi tanaman
kehidupan.
4.2.5 Baik Pelaksanaan kegiatan kelola sosial PT.HRB telah terdokumentasi
dalam bentuk berita acara, dokumen penyerahan bantuan dan
laporan pelaksanaan RKL-RPL kepada instansi terkait. Masing-
masing laporan telah memuat kegiatan pelaksanaan kelola
sosial/CSR PT.HRB.
PT. HRB juga telah menyusun laporan rekapitulasi kegiatan CSR
yang dilakukan secara periodik (1 tahun). Dokumen pemberian
ganti rugi atas lahan garapan penduduk terekam dengan
lengkap sesuai dengan proses ganti rugi yang dilakukan.
4.3.
Sedang
4.3.1 Baik PT.HRB telah memiliki data dan informasi tentang kondisi
masyarakat sekitar areal kerja secara lengkap dari segi
kependudukan, sosial ekonomi dan sosial budaya dalam
dokumen AMDAL yang disusun pada tahun 1996.
PT. HRB telah melakukan pengkinian data sosial ekonomi
masyarakat sekitar Site Kintap dan Site Sebamban dalam
dokumen Laporan Hasil Penelitian Social Mapping Penyusunan
Program CSR tahun 2015. Isi dokumen menunjukkan data terkini
kependudukan dan kondisi sosial ekonomi pada masyarakat
sekitar Site Kintap dan Site Sebamban.
4.3.2 Sedang PT. HRB telah memiliki mekanisme kegiatan peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi yang diidentifikasikan sebagai
berikut: pengelolaan hutan bersama masyarakat (dalam bentuk
tanaman karet), pemberian hak akses untuk masyarakat dalam
melakukan kegiatan bertani dan berburu /menangkap ikan,
kemitraan dalam kegiatan bertani tanaman pangan, kerja sama
dengan kontraktor lokal dalam beberapa tahapan kegiatan.
Mekanisme dituangkan dalam prosedur operasi tentang
Mengelola Hutan Bersama Masyarakat dan Akses masyarakat
dalam berburu dan menangkap ikan, serta dokumen kerja sama
kemitraan dengan pihak lain yang terkait. Namun belum ada
mekanisme untuk realisasi tanaman kehidupan.
4.3.3. Sedang PT. HRB telah menyusun rencana kegiatan kelola sosial dalam
upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat dalam dokumen RKUPHHK HTI 2011-2020,
RKTUPHHK HTI 2011 s.d 2014. Perencanaan kegiatan yang
termuat terdiri dari kerja sama hutan rakyat, kerja sama
kemitraan lokal, pengelolaan hutan rakyat, pemberdayaan
petani masyarakat sekitar. Namun belum ada perencanaan
operasional untuk realisasi tanaman kehidupan.
4.3.4 Sedang PT. HRB telah melaksanakan sebagian kegiatan kelola sosial
sesuai yang dengan yang direncanakan dalam dokumen
perencanaan perusahaan. Sebagian kegiatan yang telah
direalisasikan dalam upaya peningkatan aktivitas ekonomi dan
peran serta masyarakat sekitar adalah kemitraan dalam
program mengelola hutan bersama masyarakat, kemitraan
dengan petani untuk jenis tanaman pangan, kemitraan budidaya
peternakan, perbaikan jalan
Adapun rencana yang masih belum terealisasi adalah kegiatan
tanaman kehidupan dan peningkatan SDM.
4.3.5 Baik Pelaksanaan kegiatan PT.HRB terkait dengan distribusi manfaat
kepada para pihak menunjukkan bahwa pihak pihak penerima
distribusi adalah masyarakat sekitar dan pemerintah baik
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dokumen dan
pelaporan telah terdokumentasi dengan baik, namun belum
lengkap dan jelas.
Dokumentasi kegiatan tertuang dalam bentuk berita acara,
laporan kegiatan dan bukti setor pemenuhan kewajiban kepada
Pemerintah Pusat dan Daerah yang berupa bukti setor PBB dan
bukti setor PSDH serta Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
Pemantauan Lingkungan yang disampaikan kepada instansi
terkait, serta daftar karyawan yang menunjukkan distribusi
manfaat kepada masyarakat sekitar area kerja PT. HRB dengan
penyerapan tenaga kerja sebesar 85,14%.
4.4.
Baik
4.4.1 Baik PT.HRB telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam
bentuk SOP penyelesaian konfik/sengketa/masalah nomor
dokumen: SOP/CSR/003 tanggal 1 Februari 2013. Kegiatan
penyelesaian konflik tetap mengedepankan kesepakatan
bersama, sehingga penyelesaian konflik merupakan hasil
kesepakatan dan persetujuan pihak yang berkonflik.
4.4.2 Sedang PT.HRB telah membuat peta potensi koflik, yang dituangkan
dalam Peta Potensi Konflik. Peta telah memuat potensi konflik
yang disebabkan oleh keberadaan lahan garapan masyarakat
dalam areal kerja, PT.HRB juga telah mengidentifikasikan lokasi
areal yang dialokasikan untuk kegiatan usaha tani masyarakat di
dalam areal kerja PT. HRB sebagai salah satu upaya
penyelesaian konflik yang ada. Identifikasi konflik belum
seluruhnya dituangkan dalam peta potensi konflik.
4.4.3 Baik PT. HRB telah memiliki organisasi yang bertugas menyelesaikan
konflik yang timbul karena kegiatan PT. HRB sebagai pemegang
IUPHHK HTI.
Kelembagan yang dibentuk terdiri dari unsur perusahaan,
masyarakat yang terkait, lembaga swadaya masyarakat dan
lembaga ada yang terdiri dari Dewan Adat Dayak, Kademangan
Adat dan Bina Lingkungan Hidup.
Beberapa penyelesaian konflik yang diselesaikan oleh PT. HRB
menunjukkan adanya penyertaan para pihak diluar pihak yang
berkonflik dalam proses penyelesaiannya.
Proses penyelesaian permasalahan lahan garapan dalam areal
kerja, bentuk penyelesaian dan pemberian rugi tanam tumbuh
diselesaikan dengan pelibatan pihak yang berkonflik serta
pihak lain yang terkait.
4.4.4 Baik Dokumen proses penyelesaian konflik dengan masyarakat
sekitar yaitu dengan kelompok petani Muhdi, Kelompok Petani
Khusairi dan kelompok petani Akhmad Suryadi, terkait
permasalahan lahan garapan tersedia cukup lengkap dan jelas,
yaitu berupa Berita Acara Penyelesaian, Surat Pernyataan,
dokumen surat-menyurat, nota kesepakatan atas proses
penyelesaian klaim lahan yang terekam dalam periode 2010 –
2015 tersedia cukup lengkap sesuai dengan kronologis
penyelesaian.
4..5
Baik
4.5.1. Baik PT. HRB telah memiliki dokumen terkait hubungan industrial
dengan seluruh karyawan. Dokumen tersebut berbentuk
Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Direktur Persyaratan
Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi Kementerian
Tenaga Kerja pada tanggal 30 Oktober 2014 dengan nomor
Kep.1116/PHIJKS-PKKAD/PP/X/2014.
Telaah terhadap isi dokumen dan hasil wawancara menunjukkan
bahwa PT. HRB telah merealisasikan hubungan industrial yang
termuat dalam peraturan diantaranya kepastian kerja karyawan
dengan adanya kontrak kerja terhadap karyawan tetap dan
karyawan kontrak serta surat pengangkatan sebagai karyawan
tetap jika memenuhi syarat, keberadaan dan keanggotan
perusahaan pada serikat pekerja diperbolehkan oleh
perusahaan serta penyertaan karyawan pada jamsostek.
Karyawan diberikan wadah untuk penyelesaian keluhan hingga
bilamana terjadi perselisihan.
4.5.2 Baik PT. HRB dalam kegiatan operasionalnya telah menyusun
rencanan pelatihan sebagai salah atu upaya pengembangan
kompetensi karyawan. Pelatihan yang diselenggarakan dalam
bentuk pelatihan internal maupun pelatihan eksternal. Pelatihan
internal diselenggarakan di lingkungan camp PT. HRB, pelatihan
eksternal dilakukan dengan penyertaan karyawan ke instansi
penyelenggaran pelatihan.
Pelatihan yang diikuti karyawan ada yang bersifat teknis
kehutanan dan non teknis. Pelatihan yang bersifat teknis
sebagian besar diikuti untuk pemenuhan persyaratan
keberaaan tenaga teknis yang harus dimiliki oleh perusahaan,
Indikator Verifier Nilai Ringkasan Penilaian
sedangkan pelatihan non teknis dilakukan untuk peningkatan
kompetensi personel masing-masing karyawan.
4.5.3. Baik PT. HRB telah memiliki mekanisme untuk peningkatan jenjang
karir karyawan sebagaimana yang termuat peraturan
perusahaan. Implementasinya ditelaah dari formulir-formulir
terkait penilaian karyawan yang terdokumentasi. Jenjang karir
karyawan pada PT. HRB berupa peningkatan level karyawan dari
level 1(satu) sampai dengan level 13 (tigabelas). Penjenjangan
karir karyawan dilakukan dengan mekanisme penilaian yang
dilakukan tiap 6(enam) bulan sekali yang dilakukan dengan
format baku yang dilakukan oleh atasan personel yang
bersangkutan.
4.5.4. Sedang PT. HRB telah memenuhi sebagian kewajiban perusahaan terkait
dengan kesejahteraan karyawan dalam lampiran SK IUPHHK
HTI. Dokumen-dokumen yang ada terkait kesejahteraan
karyawan telah merupakan implementasi dari beberapa
ketentuan yang termuat dalam Peraturan Perusahaan, yang
meliputi fasilitas tempat tinggal, ibadah, olah raga, sarana
kesehatan dan K3.
Implementasi K3 sebagian besar telah dilaksanakan sesuai
prosedur yang dimiliki oleh PT.HRB. Namun terkait kegiatan K3
baru terimplementasi sebagian.
B. Bidang verifikasi Legalitas Kayu :
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Keterpenuhan Ringkasan Penilaian
1 1.1 1.1.1 1.1.1 a Memenuhi PT. HRB telah memiliki dokumen
legal yang sah terkait perizinan
usahanya yaitu :
- Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : 196/Kpts-
II/1998, tanggal 27 Pebruari
1998.
- Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor :
SK.86/Menhut-II/2006 tanggal
06 April 2006 (Perubahan Atas
Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 196/KPTS-II/1998
tanggal 27 Februari 1998).
- Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor :
SK.352/MENHUT-II/2014
tanghgal 11 April 2014
(Perubahan Kedua Atas
Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 196/KPTS-II/1998
tanggal 27 Februari 1998).
1.1.1 b Memenuhi PT. HRB telah memenuhi seluruh
kewajiban pembayaran Iuran
IUPHHK dengan nilai pembayaran
sesuaia dengan yang ditagihkan
dalam SPP IPHHTI, dengan bukti
pembayaran :
SPP-IHPHTI PT. Menara Hutan
Buana No : 7549/IV-PPHH/ 1995,
tanggal 22 Desember 1995
untuk areal seluas 186.300 Ha.
Dengan nilai tagihan sebesar
Rp. 242.190.000,- dan telah
dibayarkan melalui Bank
Mashill (Nomor Ref 807324)
pada tanggal 26 Desember 1995
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Keterpenuhan Ringkasan Penilaian
dengan nilai yang dibayarkan
sebesar Rp. 242.190.000,- .
SPP-IHPHTI PT. Menara Hutan
Buana No : 3599/IV-PPHH/ 1996,
tanggal 5 September 1996
dengan nilai tagihan sebesar Rp
39.221.000,- dan telah
dibayarkan melalui Bank Exim
dengan bukti Nota Kredit No. B
1249848 tanggal 12 November
1996 sebesar Rp 39.221.000,-.
SPP-IHPHTI PT. Menara Hutan Buana
No : 336/IV- PPHH/ 1998 tgl 27
Pebruari 1998 dengan nilai tagihan
sebesar RP 67.749.500,-, tagihan
telah dibayarkan melalui Bank Exim
dengan bukti Nota Kredit No. C
643804 tanggal 19 Maret 1998
sebesar RP 67.749.500,-.
1.1.1.C Memenuhi Di dalam areal IUPHHK-HT PT. HRB
(HRB) terdapat penggunaan
kawasan diluar kegiatan IUPHHK
yaitu :
- Izin IPPKH yang dikeluarkan oleh
Menteri Kehutanan yaitu
sebanyak 24 izin, dengan luas ±
12.552,61 hektar
- Izin yang dikeluarkan Instansi
Lain yaitu 18 izin, dengan luas ±
56,378 Hektar.
2 2.1 2.1.1 2.1.1 a Memenuhi - PT. HRB telah memiliki dokumen
RKUPHHK-HT periode 2011 –
2020 beserta lampirannya dan
telah disahkan oleh Menteri
Kehutanan melalui Surat
Keputusan Nomor : SK.85/VI-
BUHT/2011 tanggal 1 Agustus
2011.
- Dokumen RKTUPHHK-HT PT. HRB
tahun 2015 dan Tahun 2016
beserta lampirannya telah
disahkan oleh Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan
Selatan pada tanggal 30
Desember 2015.
2.1.1 b Memenuhi PT. HRB memiliki peta lokasi yang
tidak boleh ditebang pada lampiran
dokumen RKTUPHHK 2015 dan
RKTUPHHK 2016 berupa Bufferzone
Hutan Lindung, Sempadan Sungai
dan Scoring >175 serta terdapat
penandaan kawasan dilindungi di
lapangan, tetapi belum diterapkan
secara baik dalam pengelolaannya.
2.1.1 c Memenuhi Dalam Peta lampiran RKT Tahun
2015 dan RKT Tahun 2016 PT. HRB
terdapat penandaan lokasi blok
tebangan yang jelas dan terdapat
pengesahan berupa cap/stempel
dari Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan.
PT. HRB juga telah
mengimplementasikan penandaan
batas-batas di lapangan dan sesuai
dengan rencana.
2.2 2.2.1 2.2.1 a Memenuhi PT. HRB telah memiliki dokumen
RKUPHHK-HTI periode 2011-2020
disertai lampirannya sebagai
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Keterpenuhan Ringkasan Penilaian
dokumen rencana kerja perusahaan
yang telah dibuat sesuai peraturan
yang berlaku serta telah disahkan
berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.85/VI-
BUHT/2011, tanggal 1 Agustus 2011.
2.2.1 b Memenuhi Dalam dokumen RKT Tahun 2015
terdapat rencana penyiapan lahan
yang berasal dari hutan bekas
tebangan (LOA), yaitu di Site
Sebamban dengan luas ± 963 Ha.
Tetapi didalam dokumen RKT 2016,
realisasi luas areal penyiapan lahan
pada RKT 2015 dari hutan bekas
tebangan adalah NIHIL.
3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 Memenuhi Seluruh kayu PT. HRB yang dipanen
baik dari Site Kintap maupun Site
Sebamban telah dibuat LHP nya oleh
Petugas Pembuat LHP dan telah
disahkan oleh P2LHP yang
berwenang.
Dari hasil uji petik di lapangan
dengan Buku Ukur dapat diketahui
bahwa terdapat selisih tetapi
besarnya tidak melebihi batas yang
ditentukan dalam Perdirjen BPK No.
P14/IV-BIKPHH/2009 tanggal 10
November 2009.
3.1.2 3.1.2.1 Memenuhi Pengangkutan kayu Akasia (Acacia
mangium) di PT. HRB (Site
Sebamban dan Site Kintap) dari :
- TPK Hutan ke TPK Antara
menggunakan dokumen FAKB
dengan jumlah kayu yang
diangkut selama periode Maret
2015 – Februari 2016 adalah
91,868.29 M3.
- TPK Hutan ke Industri pada
periode periode Maret 2015 –
Februari 2016 adalah 12,738.36
M3.
Sedangkan untuk kayu alam (di Site
Sebamban), kayu yang diangkut
menggunakan dokumen SKSKB
dengan jumlah kayu yang diangkut
untuk periode Maret 2015 –
Februari 2016 adalah 49.52 M3
(Meranti) dan 1,429.4 M3 (Rimba
Campuran).
Dokumen FAKB dan SKSKB tersebut
dilengkapi DKB dan DKBK, yang
dibuat dan telah disahkan oleh
petugas yang berwenang.
3.1.3 3.1.3 a Memenuhi Kayu hasil produksi di PT. HRB telah
memiliki tanda-tanda PUHH berupa
tulisan menggunakan cat warna
putih yang berisi informasi Tanggal
Pengukuran, Asal Petak dan
Identitas Pengukur dan terdapat
kesesuaian dengan dokumen yang
ada (buku ukur).
3.1.3 b Memenuhi Kayu di TPK Hutan di PT. HRB
ditandai tulisa menggunakan cat
warna putih yang berisi informasi
Tanggal Pengukuran, Asal Petak dan
Identitas Pengukur dan dicatat di
Buku Ukur dan dijadikan dasar
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Keterpenuhan Ringkasan Penilaian
dalam pembuatan dokumen lainnya
(dokumen angkutan).
3.1.4 3.1.4.1 Memenuhi - Dokumen FAKB PT. HRB Periode
Maret 2015 – Februari 2016 dari
TPK Hutan ke TPK Antara dibuat
oleh Subarsono nomor register
00047-11/PKB-R/XIX/2014 dan
Aris Munadi nomor register
00155-11/PKB-R/XIX/2013.
- Dokumen FAKB PT. HRB Periode
Maret 2015 – Februari 2016 dari
TPK Hutan ke Industri Antara
dibuat oleh Khoiri nomor
register 00046-11/PKB-
R/XIX/2014 dan Eko Wiyono
nomor register 00154-11/PKB-
R/XIX/2013.
- Dokumen SKSKB PT. HRB
Periode Maret 2015 – Februari
2016 dibuat oleh Saparudhin
nomor register 023-11/WAS-
PKB-R/XIX/2013.
3.2 3.2.1 3.2.1 a Memenuhi Dokumen SPP PSDH PT. HRB yang
telah diterbitkan untuk periode
Maret 2015 – Februari 2016 adalah
sebanyak 31 SPP dengan jumlah total kayu sebanyak 154.549,31 M³
dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 802.194.894,00.
Sedangkan dokumen SPP DR PT.
HRB yang telah diterbitkan untuk
periode Maret 2015 – Februari 2016
adalah sebanyak 6 SPP dengan jumlah total kayu sebanyak 1.340,5
M³ dengan nilai total tagihan sebesar US $. 8.376,17.
3.2.1 b Memenuhi Nilai SPP PSDH PT. HRB (Site
Sebamban dan Site Kintap) periode
Maret 2015 – Februari 2016 yang
dibayarkan sebanyak 31 SPP
dengan jumlah total kayu sebanyak 154.549,31 M³ dengan nilai total
Pembayaran sebesar Rp.
802.194.894,00 (sesuai dengan nilai
tagihan dalam SPP PSDH).
Sedangkan Nilai SPP DR PT. HRB
yang telah diterbitkan untuk
periode Maret 2015 – Februari 2016
adalah sebanyak 6 SPP dengan jumlah total kayu sebanyak 1.340,5
M³ dengan nilai total pembayaran sebesar US $. 8.376,17 (sesuai
dengan nilai tagihan dalam SPP DR).
3.2.1 c Memenuhi Nilai pembayaran PSDH untuk
akasia (acacia mangium) adalah
sebesar 5.400,00/M3.
Sedangkan Nilai pembayaran SPP
DR nya adalah :
- Kayu Bulat (KB) = Meranti 16,50
US $, Rimba Campuran 13,50
US $ (Kayu Bulat)
- Kayu Bulat Sedang (KBS) =
Meranti 16,00 US $, Rimba
Campuran 13,00 US $
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Keterpenuhan Ringkasan Penilaian
- Kayu Bulat Kecil (KBK) =
Meranti 4,00 US $, Rimba
Campuran 4,00 US $
Nilai tagihan tersebut telah sesuai
dengan nilai yang ditetapkan dalam
Permenhut RI No. P.68/Menhut-
II/2014 tanggal 18 September 2014.
3.3 3.3.1 3.3.1. Memenuhi PT. HRB telah memiliki dokumen
PKAPT dengan Nomor :
46/UPP/PKAPT/05/2015, tanggal 20
Mei 2014 yang diterbitkan oleh
Direktorat Bahan Pokok dan Barang
Strategis Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri atas
nama Menteri Perdagangan
Republik Indonesia, dengan masa
berlaku sampai dengan tanggal 19
Mei 2020.
3.3.2 3.3.2.1 Memenuhi Hasil uji petik terhadap dokumen
Tongkang TB. SANLE 25 dan
Tagboat BG. PB 3037 terdapat
informasi bahwa di dalam Surat
Persetujuan berlayar Nomor :
T2/SKOP.IV/81/95/XI-2015 yang
dikeluarkan oleh Syahbandar Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kota Baru, dan didalam
dokumen tesebut menerangkan
tentang bendera kebangsaan yaitu
Indonesia.
3.4 3.4.1 3.4.1 N/A PT. HRB telah menerapkan
penggunaan tanda V-Legal dalam
kegiatan penatausahaan kayu hasil
produksinya sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan
dalam peraturan
4 4.1 4.1.1 4.1.1 .1 Memenuhi PT. HRB telah memiliki dokumen
AMDAL berupa ANDAL, KA ANDAL,
RKL/RPL dan telah mendapatkan
persetujuan dari Komisi Pusat
AMDAL Dephut Nomor : 118 tangal
25 Juli 1996.
4.1.2 4.1.2 a Memenuhi PT. HRB telah memiliki Dokumen
Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RPL) dan Rencana Pemantauan
Lingkungan (RKL) dan merupakan
satu kesatuan dengan Laporan
Utama Analisis Dampak Lingkungan
serta telah persetujuan dari Komisi
Pusat AMDAL Dephut Nomor : 118
tangal 25 Juli 1996.
Rencana pengelolaan dan
pemantauan lingkungan yang
meliputi kawasan lindung dan areal
tidak efektif untuk unit produksi,
komponen fisik kimia, komponen
biologi dan komponen sosial
ekonomi dan budaya menunjukkan
adanya kesesuaian dengan apa
yang tertuang dalam dokumen
ANDAL
4.1.2 b Memenuhi Terdapat rencana pengelolaan dan
pemantauan dampak penting aspek
Fisik, kimia, biologi dan sosial.
Terdapat bukti pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Keterpenuhan Ringkasan Penilaian
dampak penting yang terjadi
berupa :
- Aspek fisik, kimia, biologi
(saluran drainase/parit,
sudetan, teras sering, mating-
mating dan gorong-gorong
- Aspek sosial berupa bantuan
pembangunan sarana ibadah
bantuan sarana dan prasarana
pendidikan, bantuan perbaikan
jalan, bantuan kegiatan
keagamaan, sumbangan hari
raya dan program kemitraan
agroforestry.
Terdapat juga bukti pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan
dampak penting yang terjadi dan
telah dicatat secara periodic serta
telah dibuat laporanya, yaitu :
- Data Hasil Pengukuran Debit
Air Sungai Secara Periodik 2014
– 2015
- Data Hasil Pengukuran Curah
Hujan Secara Periodik
- Data Hasil Pengukuran Erosi
Periodik Januari 2016
- Laporan Pelaksanaan RKL-RPL
mulai tahun 2012 - 2015
5 5.1 5.1.1 5.1.1 a Memenuhi PT. HRB telah memiliki prosedur-
prosedur yang terkait dengan K3
dan telah memiliki pengurus K3
yang telah disahkan oleh Kepala
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Sosial Kabupaten Tanah Laut
melalui Surat Nomor : 1437/HIPK-
WAS/VI/2014 perihal Revisi P2K3,
tanggal 03 Juni 2014.
5.1.1.b Memenuhi Terdapat daftar Inventaris Sarana
dan Prasarana K3 di setiap areal
kerja di PT. HRB dan hasil
pengecekan lapangan menunjukkan
bahwa peralatan masih berfungsi
dengan baik.
5.1.1 c Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja
di PT. HRB dan terdapat upaya-
upaya untuk menekan tingkat
kecelakaan kerja
5.2 5.2.1 5.2.1.a Memenuhi Belum terdapat serikat pekerja di
PT. HRB tetapi terdapat Surat
Pernyataan mengenai kebebasan
berserikat dan mengeluarkan
pendapat yang dibuat dan
ditandatangani oleh Drs. Heru
Purnomo, SH, MM selaku Presiden
Direktur PT. HRB pada bulan
Februari 2016.
5.2.2 5.2.2. Memenuhi Terdapat Peraturan Perusahaan
yang telah ditetapkan dan disahkan
oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan Republik
Indonesia melalui Surat Keputusan
Nomor: KEP.1116/PHIJSK-
PKKAD/PP/X/2014 tentang
Pengesahan Peraturan Perusahaan
PT. HRB, pada tanggal 30 Oktober
2014.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Keterpenuhan Ringkasan Penilaian
5.2.3 5.2.3. Memenuhi Terdapat pekerja yang masih
dibawah umur tetapi posisi kerjanya
tidak pada tempat yang berbahaya
baik secara fisik maupun mental.