29
1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI DENGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA RI Tahun Sidang : 2018-2019 Masa Persidangan : V Rapat ke- : Jenis Rapat : Rapat Kerja Dengan : Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Hari, Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019 Waktu : 14.22 s.d. 16.13 WIB Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 Ketua Rapat : Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI Acara : Daya Serap APBN Tahun 2015 s.d. Kwartal I 2019 Hadir : PIMPINAN: 1. Dr. Ir. Djoko Udjianto, M.M. 2. Dr. Ir. Hetifah, M.P.P. 3. Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, M.M. 4. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. 5. Dr. Reni Marlinawati ANGGOTA: FRAKSI PDI-P: 6. Nusyirwan Soedjono, S.T. 7. Asdy Narang, S.H., M.Comm.LAW 8. M. Guruh Irianto Sukarno Putra, S.A.P., M.M., M.Si.

REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH

RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI

DENGAN

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA RI

Tahun Sidang : 2018-2019

Masa

Persidangan : V

Rapat ke- :

Jenis Rapat : Rapat Kerja

Dengan : Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019

Waktu : 14.22 s.d. 16.13 WIB

Tempat :

Ruang Rapat Komisi X DPR RI

Gedung Nusantara I Lt. 1,

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Ketua Rapat : Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.

Sekretaris Rapat :

Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos./Kabagset.

Komisi X DPR RI

Acara : Daya Serap APBN Tahun 2015 s.d. Kwartal I 2019

Hadir : PIMPINAN:

1. Dr. Ir. Djoko Udjianto, M.M.

2. Dr. Ir. Hetifah, M.P.P.

3. Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, M.M.

4. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.

5. Dr. Reni Marlinawati

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-P:

6. Nusyirwan Soedjono, S.T. 7. Asdy Narang, S.H., M.Comm.LAW 8. M. Guruh Irianto Sukarno Putra, S.A.P., M.M.,

M.Si.

Page 2: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

2

9. dr. Sofyan Tan 10. Vanda Sarundajang 11. Dra. SB. Wiryanti Sukamdani 12. MY Esti Wijayati 13. Irine Yusiana Roba Putri

14. Jimmy Demianus Ijie

15. Dr. Ir. H. Zuhdi Yahya, MP.

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

16. Dr. H. Noor Achmad, M.A. 17. Ferdiansyah, S.E., M.M. 18. Dra. Hj. Popong Otje Djundjunan 19. Drs. H. A. Mujib Rohmat, M.H. 20. Ir. Bambang Sutrisno 21. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si. 22. H. Mohammad Suryo Alam, Ak., M.B.A. 23. H. Hasnuryadi Sulaiman FRAKSI PARTAI GERINDRA:

24. Ir. Dwita Ria Gunadi

25. Ir. Sri Meliyana

26. Jamal Mirdad

27. Ir. H. Nuroji

28. H. Iwan Kurniawan, S.H.

29. H. Moh. Nizar Zahro, S.H.

30. Ir. Salomo Parlindungan Hutabarat

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

31. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.

32. Rinto Subekti, S.E., M.M.

33. Putu Supadma Rudana

34. Anita Jacoba Gah, S.E.

35. Drs. Ayub Khan, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

36. Hj. Laila Isyiana DS, S.E.

37. Anang Hermansyah

38. Yayuk Basuki

39. Hj. Dewi Coryati, M.Si.

40. H. Amran, S.E.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

41. A. Helmy Faishal Zaini

42. H. Dedi Wahidi, S.Pd.

43. Dr. H. Zainul Arifin Noor, S.E., M.M.

Page 3: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

3

44. Dra. Hj. Lathifah Shohib

45. Arzeti Bilbina, S.E., M.A.P.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

46. Toriq Hidayat, LC

47. H. Mustafa Kamal, SS.

48. Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si., M.Ps.I.T.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN

PEMBANGUNAN:

49. SY. Anas Thahir

50. Drs. H. Anwar Idris

51. Hj. Ratieh Sanggarwaty, S.E.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

52. H. Endre Sasifoel

53. Hj. Titik Prasetyowaty Verdi, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI HANURA:

Page 4: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

4

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH):

Kita mulai Pak menteri. Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Selamat siang; dan Salam sejahtera buat kita semuanya. Saudara Menteri pemuda dan olahraga Republik Indonesia, Bapak Imam Nahrawi yang kami hormati beserta jajaranya, Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang terhormat, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT kesempatan hari ini kita hadir dalam rapat kerja dengan Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga dalam keadaan sehat wal afiat. Sekretariat melaporkan bahwa pada saat ini rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora telah ditanda tangani oleh 40 tadi 28 sekarang 40 dari 55 Anggota Komisi X DPR RI yang telah lebih dari separu unsur fraksi. Mohon maaf penampakannya cuma beberapa karena ini kejar tayang semua. Waktunya sama, dinas intek, kemudian banggar. Banggar juga dua duanya di Panja, apa dua duanya jalan semuanya. Sehingga, mohon maaf Pak Menteri juga. Tadi tadi kita sesungguhnya ingin supaya nambah, ternyata tidak nambah-nambah. Bahkan ada banyak yang izin, izinnya bukan keluar dari gedung ini karena masih disekitar ini. Sekali lagi, karena jumlah dan kemudian juga lebih dari separu unsur fraksi dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. Dengan mengucap Bismillahirrahmaanirrahiim, perkenan kan kami membuka rapat kerja hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.22 WIB)

Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati,

Agenda rapat hari ini adalah: 1. Evaluasi daya serap APBN Tahun Anggaran 2015 sampai dengan

pelaksanaan dan daya serap kuartal I semester I APBN Tahun Anggaran 2019.

2. Lain-lain. Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati,

Rapat Kerja hari ini merupakan amanat Pasal 98 Ayat 3 Huruf A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 yang menyebutkan bahwa tugas Komisi di bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

Page 5: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

5

Undang-Undang, termasuk APBN. Serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk di dalam ruang lingkup tugas Komisi. Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati,

Seperti kita ketahui bersama, agenda rapat hari ini merupakan lanjutan dari rapat kerja tanggal 19 Juni 2019 yang lalu, yang tertunda. Penundaan agenda rapat ini antara lain karena ada berapa hal yang sesuai, yang tidak sesuai antara hasil-hasil raker sebelumnya dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia terkait dengan presentase daya serap PABN 2015, APBN 2016, ketidak tercapaian daya serap ABPN 2017, serta target yang disepaki dan ketidak sesuaian pagu definitif APBN 2019 dengan bahan paparan yang disampaikan Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia.

Ketidak sesuaian tersebut, yaitu: 2015 daya serap, daya serap APBN 2015 Kemenpora RI per 31 Desember 2015 mencapai 83,87% termasuk yang diblokir sejumlah 227,3 miliar atau mencapai 90,67% tidak termasuk yang diblokir sejumlah 227,3 miliar. Ini raker 2 Maret 2016.Daya serap bahan raker 19 Juni 2019, 87,2%. Kemudian 2016, Kemenpora RI sebesar 83,02% ini raker 19 Januari 2017. Daya serap bahan raker 29 Juni 2019, 83,1%. 2017, daya serap APBNP tahun anggaran 2017 yang dilaporkan kepada Komisi X DPR RI per tanggal 24 November 2017 hanya sebesar 48,77% dan Kemenpora berkomitmen sekurang-kurangnya mencapai 97% atau sekurang-kurangnya mencapai 86% tanpa memasukan anggaran INASGOC samapai akhir Desember 2018, ini raker 28 November 2017. Sementara daya serap di BAN raker 19 juni 2019 adalah sebesar 84,4%. Daya serap APBN 2017 tidak mencapai target 86% sampai dengan 97% sebagaimana disampaikan pada raker 28 November 2017. Sementara terkait daya serap APBN 2018 terdapat ketidak sesuaian pagu definitif tahun anggaran 2018 dengan data yang dilaporkan pada raker 19 Juni 2019 yang lalu, dimana terdapat selisih pagu sebesar 186,6 miliar yaitu pagu definitif APBN 2018. Raker 25 Oktober 2018, Rp 5.037.540.061.000,- Bahan raker 19 Juni 2019, Rp 5.224.140.061.000,-

Memperhatikan ketidak sesuaian data yang disampaikan pada bahan paparan Kemenpora RI pada raker 19 Juni 2019 dengan hasil-hasil raker sebelumnya, Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk memperbaiki data dan memberikan penjelasan kembali pada raker hari ini. Komisi X DPR RI berharap, bahan data yang disampaikan Kemenpora hari ini lebih baik dari pada data-data yang disampaikan para raker sebelumnya. Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya terkait pelaksanaan dan daya serap kuartal I APBN tahun anggaran 2018, berdasarkan raker tanggal 25 Oktober 2018, Komisi X DPR RI dan Kemenporan RI sepakat bahwa pagu definitif Kemenpora RI pada APBN tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.951.091.970.000.- Komisi X DPR RI dan Kemenpora RI menyepakati bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat di kabupaten kota tertentu akan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan Anggota Komisi X DPR sepanjang pembahasan RAPBN tahun anggaran 2019.

Page 6: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

6

Dalam raker tersebut, Komisi X DPR RI juga meminta Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia untuk menyerahkan kepada Komisi X DPR RI terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2019 ditetapkan di Rapat Paripurna DPR RI. Hal ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sesuai amanat Pasal 227 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang perbuahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Namun demikan, sampai saat ini sekretariat Komisi X DPR RI belum menerima bahan tersebut. Intiya adalah Komisi X DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari sisi perencanaan dan pelaksanaannya, permasalahan dan penanganannya serta realisasi target kuartal I atau semester I tahun 2019.

Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati,

Itulah pokok-pokok agenda raker hari ini, sebelum Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga menyampaikan paparannya, kita perlu menyepakati waktu sampai jam 16.00 ya. Sampai jam 16.00 Pak Menteri.

(RAPAT:SETUJU)

Kami persilahkan kepada Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga untuk

menyampaikan paparannya, monggo Pak Menteri.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI (Dr. (HC) H. IMAM NAHRAWI, S.Ag., M.KP):

Terima kasih, Pimpinan dan Anggota Komisi X yang terhormat.

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Om Swastiastu Salom Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita bersama.

Terima kasih kami ucapakan kepada Pimpinan DPR RI khususnya Pimpinan dan para Anggota Komisi X DPR RI yang telah mengundang kami pada hari ini sebagai lanjutan rapat kerja tanggal 19 Juni 2019 yang lalu. Adapun agenda utama rapat kerja hari ini adalah serapan anggaran tahun 2015 sampai dengan kuartal I tahun 2019.

Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang kami hormati,

Kami sedikit merivisi dan mengklarifikasi paparan kami yang disampaikan dalam rapat kerja tanggal 19 Juni, serta mengusulkan untuk menambahkan 1 agenda agar dibahas dalam rapat kerja kali ini. Yaitu, lain-lain mengenai revisi anggaran antar program untuk pemenuhan dukungan ke kesekretariatan di Kemenpora. Izinkan kami untuk memaparkan terkait ha-hal yang menjadi agenda utama dimaksut guna mendapatkan pandangan, masukan dan persetujuan atas bahan yang kami paparkan. Para Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang saya hormati,

Page 7: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

7

Kemenpora dari alokasi APBN tahun 2018 setelah perubahan sebesar, Rp

9.434.847.434.000,- Daya serap anggaran Kemenpora tahun anggaran 2018 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar, Rp 8..698.786.394.000,- atau dengan presentase sebesar 92,20%.

Perubahan anggaran dalam hal ini disebabkan antara lain, penambahan anggaran BABUN untuk penyelenggaraan Asian Game dan Asian Para Game, bonus atlet, sponsorship yang dikelola oleh BLULP DUK untuk mendukung penyelenggaraan Asian Game dan Asian Para Game dan event-event lainnya serta revisi internal untuk pemenuhan sarana dan prasarana Asian Game yang menjadi kewajiban Kementerian Pemuda dan Olahraga seperti menembak dan dayung di Jakabaring seperti dalam penjelasan kami di halaman 5.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang saya hormati,

Pada halaman 6, kami sampaikan perbandingan pagu dan realisasi anggaran selama 4 tahun terakhir. Hal ini, tentu menjadi cammbuk bagi Kemenpora dengan seluruh jajaran kami untuk bisa lebih keras bekerja lagi sehingga tahun 2019 ini, kemenpora bisa menyerap anggaran lebih baik lagi. Kami juga akan sampaikan mengenai klarifikasi dan revisi atas bahan yang telah kami sampaikan dalam rapat kerja tanggal 19 Juni yang tertuang dalam halaman 7 dan 8, sebagai berikut:

1. Untuk daya serap tahun 2015, terdapat perbedaan dalam penyampaian

presentase daya serap. Dalam raker tanggal 19 Juni 2019 halaman 6 tertulis presentase realisasi tahun 2015 sebesar, 87,2% yang seharusnya tertulis sebesar, 83,87% hal ini sesuai dengan paparan dan kesimpulan rapat kerja tanggal 2 Maret 2019.

2. Untuk daya serap tahun 2016, dalam bahan raker tanggal 19 Juni 2019 halaman 6 tertulis presentase realisasi tahun 2018 sebesar, 83,1% yang seharusnya tertulis sebesar, 83,02% hal ini sesuai dengan paparan dan kesimpulan rapat lerja tanggal 19 Januari 2019. Untuk daya serap tahun 2017, dalam bahan raker tanggal 19 Juni 2019 halaman 6 tertulis presentase realisase realisasi tahun 2017 sebesar, 84,4% dapat kami sampaikan bahwa raker terakhir yang membahas realisasi tahun 2017 adalah raker tanggal 28 November 2017 dimana disebutkan bahwa daya serap pada saat itu sebesar, 48,77% dalam laporan realisasi keuangan per 31 Desember 2017. Kemenpora mencatatkan presentase realisasi sebesar, 84,40% sesuai dengan bahan raker tanggal 19 juni 2019.

3. Untuk daya serap 2018 dalam penyampaian pada raker 19 Juni halaman 5 disebutkan bahwa presentase daya serap sebesar, 92,20% hal ini sudah sesuai dengan realisasi yang dicatatkan per 31 desember 2018. Dalam penyampaian bahan raker 19 Juni 2019 terdapat perbedaan mengenai pagu awal APBN tahun anggaran 2018, dimana sesuai dengan kesimpulan atau keputusan raker tanggal 16 Oktober 2017 yang membahas penyesuaian RKA K/L tahun 2018 sesuai hasil pembahasan badan anggaran DPR RI disebutkan bahwa pagu definitif tahun anggaran 2018 sebesar, Rp 5.037.540.061.000,- sedangkan dalam bahan raker kami tanggal 19 Juni 2019 disebutkan bahwa pagu awal tahun anggaran 2018 sebesar, Rp 5.224.140.061.000,-

Page 8: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

8

Dalam klarifikasi yang terdapat dalam laporan keuangan tahun anggaran

2018 dijelaskan bahwa, terdapat perbedaan anggaran yang tercatat pada saker bidang pengembangan pemuda. Dimana terjadi double catat pagu anggaran awal pada aplikasi OMS PAN dan irecon Kementerian Keuangan yang mengurangi nilai pagu sehingga dalam aplikasi irecon pagu satker bidang pemuda tercatat double yakni, Rp 373.200.000.000,- yang seharusnya adalah Rp 186.600.000.000,- jadi double pencatatan di aplikasi irecon Kementerian Keuangan. Walau hal ini menambah pagu, namun sudah diklarifikasi dalam laporan keuangan audited oleh BPK akan kesalahan double catat pagu anggaran awal dimaksut.

Selanjutnya mengenai jumlah pagu Kemenpora yang bertambah dapat kami klarifikasi bahwa sesuai yang kami sampaikan dalam raker tanggal 19 Juni 2019, pagu Kemenpora tahun anggaran 2018 mendapat tambahan melalui BA BUN dan sponsorship yang dikelola oleh BLULPDUK seperti yang tertera di halaman 9.

Pagu awal tahun anggaran 2019 sebesar, Rp 5.037.540.000.000,- dengan keterangan sesuai dengan pagu definitif yang disampaikan dalam raker 16 Oktober 2017. Tambahan BA BUN tahun anggaran 2018 sebesar, Rp 4.210.707.000.000,- tambahan BA BUN ini untuk penyelenggaraan Asian Game, Asian Para Game, bonus atlet dan sponsorship. Kemudian koreksi dalam laporan keuangan tahun 2018 sebesar, Rp 186.600.000.000,- seperti yang saya sampaikan tadi karena ada double catat pada aplikasi irecon Kementerian Keuangan. Sehingga pagu akhir tahun 2018 sebesar, 9 triliun 437. Maaf, Rp 9.434.847.434.000,-

Berikutnya, Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Pelaksanaan daya serap kuartal I sampai dengan pertengahan kuartal II, semester I APBN tahun 2019. Kemenpora dalam pagu alokasi anggaran definitif tahun anggaran 2019 mendapatkan anggaran seperti yang disampaikan tadi oleh Pimpinan, sebesar Rp 1.951.091.970.000,- yang terbagi dalam 7 satker pusat dan 34 satker dekonsentrasi dengan daya serap kuartal I hingga pertengahan kuartal II tahun 2019 per 19 Juni 2019 mencapai 17, 66%.

Beberapa poin penjelasan yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut: dalam pelaksanaan anggaran selalu terdapat kehati-hatian, kemudian langkah-langkah strategis percepatan, akselerasi penyerapan APBN dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efesiensi, ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RKP tahun 2019.

Yang kedua, pada kuartal I kegiatan-kegiatan banyak bersifat persiapan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan sebagian besar terjadwal secara internasional dan nasional pada smester II tahun 2019. Jadi di mulai bulan Juli tahun 2019 ini. Beberapa kegiatan besar yang menggunakan anggaran pada semester II yakni seperti, event kemudaan, pelaksanaan harian eh maaf pelaksanaan hari sumpah pemuda, paskibra K, jambore, Hor Nas, kegiatan kepramukaan, kemudian penghargaan bagi pemuda, termasuk kota layak pemuda, dan lain-lain. Demikian juga untuk event keolahragaan seperti halnya Sea Games Filipina, kemudian Asian School Game, pengiriman kontingen di beberapa single event internasional, kemudian fornas, Pepar-Penas di Papua,

Page 9: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

9

pon nas di Papua, kemudian pelaksanaan hari olahraga nasional dan event-event yang lain.

Kemudian yang keempat, event-event nasional dan internasional tersebut merupakan hasil kesepakatan nasional maupun internasional. Yang kelima, perubahan pejabat pembendaharaan di lingkungan Kemenpora seperti, KPA, PPK, Bendahara pada awal-awal tahun anggaran 2019 seperti halnya karena mereka melakukan diklat, kemudian beberapa rotasi dan mutasi lainnya.

Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI yang terhormat,

Pada halaman 13 sampai dengan 14 dalam kesempatan ini, izinkan kami

mengusulkan perubahan atau revisi anggaran antar fungsi dan antar program untuk pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hal ini dirasa mutlak, diperlukan mengingat anggaran pada program 02 peningkatan prasarana dan sarana aparatur pada APBN 2019 berkurang jika dibanding pada tahun anggaran 2018 dengan rincian, 2018 sebanyak Rp 30.526.000.000,- sementara di tahun anggaran 2019 sebanyak, Rp 7.280.000.000,- Mengingat terdapat penurunan sebesar Rp 23.000.000.000,- dan pada tahu 2019 ini kami juga menerima kurang lebih 286 CPNS atlet berprestasi dan 30 CPNS umum. Terdapat juga pemindahan SKU Ragunan, dari ragunan ke kawasan PP PON di Cibubur serta perawatan rutin gedung, bangunan, sek secara bekala maka diperluka tambahan anggaran pada program 02 untuk mengakomodir kebutuhan sarana prasarana aparatur dimaksut. Selain itu, pada program 01 untuk revonasi kantor, halaman, pegawai yang terus bertambah. Kami mengajukan permohonan defisi antar fungsi antar program sebesar, Rp 20.000.000.000,- untuk akomodir kebutuhan pegawai yang bertambah, renovasi kantor yang mutlak diperlukan. Perpindahan ini kami usulkan mengambil anggaran pada program 08, pembinaan olahraga prestasi dari kegiatan koni yang masih dibekukan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan koni pada tahun sebelumnya diselesaikan.

Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam rapat kerja kali ini, kami mohon pendalaman sekaligus persetujuan dari Pimpinan dan Anggota Komisi X yang saya hormati.

Terima kasih.

Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Menteri dan Bapak/Ibu demikian tadi penjelasan klarifikasi dan perubahan-perubahan yang disampaikan oleh Kementerian Pemuda Olahraga. Selanjutnya. F-PD (Drs. AYUB KHAN, M.Si): Pimpinan,

Sedikit intrupsi sebelum menginjak ke pertanyaan.

KETUA RAPAT:

Page 10: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

10

Oh iya, intrupsi ini ya? Boleh, silahkan Pak.

F-PD (Drs. AYUB KHAN, M.Si): Terkait masalah ini, terkait masalah kesesuaian apa presentase. Di

halaman 6 mungkin Pak Menteri. Di daya serap tahun 2015-2018 khususnya di tahun 2017 yang berwarna biru. Disitu tertulis 84,37% ya. Terus di penjelasan, di halaman 7 khususnya di nomor 3, itu 84,40 jadi yang benar yang mana? Tolong diklarifikasi dulu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT: Ini sama dengan pertanyaan tu belum tadi, tapi gak apa-apa ini nyicil silahkan kalau mungkin mau ditanggapi lebih dulu ini supaya ini Pak Menteri. Singkronisasi karena disini 84,37% padahal dipenjelasan 84,4% sesuai dengan bahan raker 19 juni … pembulatan tetapi triliun ini pak jadi selisihnya 0,03% mungkin kalau ada ini penjelasan silahkan. Ini karena interupsi jadi saya dahulukan Pak Ayu. MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI (Dr. (HC) H. IMAM NAHRAWI, S.Ag., M.KP): Minta waktu sebentar Pak Ketua untuk kami konsultasi, KETUA RAPAT: Iya silakan. MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI (Dr. (HC) H. IMAM NAHRAWI, S.Ag., M.KP): Izin Pak Ketua. Setelah kami kosultasi di Biro Perencanaan memang yang benar pada bahan yang diterima Bapak-Ibu sekalian yaitu 84,37% jadi yang saya sampaikan tadi itu bahan-bahan yang salah angkanya ya. Mohon maaf jadi yang benar angkanya 84,37% sesuai dengan paparan warna biru. Yang benar dihalaman enam itu, jadi bukan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. KETUA RAPAT: Meskipun memang angkanya sama Pak, angka ininya sama hanya prosentasenya berbeda jadi saya kira nanti kita pakai salah satu kecuali kalau pagu nya dan realisasinya berbeda itu mungkin nanti kita perlu memusyawarahkan lagi tetapi kalau ini pagu dan realisasinya itu sama hanya memang kalau hitungannya benar 84,37% kalau pembulatan 84,4% bulatan nya triliun ini Pak. Ini jadi yang dipakai, jadi nanti koreksi nanti mungkin kan

Page 11: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

11

koreksi yang halaman tujuh nanti bisa dimasukan ke ini yang benar. Jadi itu yang mengoreksi bahan Raker 19 juni 2019, tetapi angkanya sama. Selanjutnya ini ada dua yang sudah mengajukan. Yang mana dulu ini ceu Popong atau Pak Zuhdi silahkan. Ceu Popong dulu silahkan. F-PG (Dr.(H.C.) Dra. Hj. POPONG OTJE DJUNDJUNAN): Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore, dan Salam sejahtera. Saudara Pimpinan; Saudara Menteri; dan Seluruh Peserta Raker, yang saya hormati. Terimakasih atas paparannya ada beberapa hal yang perlu ceu Popong sampaikan.

Yang pertama acungan jempol dulu bahwa daya serap sudah cukup baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya daya serapnya sudah cukup baik walaupun tidak akan 100%, tidak pernah ada itu yang 100% mah dari tahun yang lalu. Makanya, gak usah 100% tetapi pokonya maksimal itu saja sudah bagus itu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Satkernya tetap tujuh kemudian Dekon nya sampai 34 tentu yang paling sulit untuk mengawasi pelaksanaan adalah justru yang Dekon-kan ada 34-kan untuk dekon karena Dekon itui kan pasti kedaerah itu yang sulit untuk kita mengawasi tetapi harus tetap dilaksanakan walaupun sulit.

Kemudian Yang ketiga, apa-apa yang disampaikan pada halaman 14 itu sangat kami mengerti karena ada hal-hal yang memang tidak terhindarkan antara lain penganggkatan pegawai negeri sipil yang karena sudah menjadi kesepakatan kita bahwa atlet-atlet berprestasi suka atau tidak suka kudu diangkat menjadi PNS, itukan berat juga. Dan berarti itu Pak Ketua resikonya anggaran tentu harus ditambah. Oleh karena itu, ceu Popong sangat mengerti usulan revisi, sangat mengerti satu kali lagi. Oleh karena itu, nanti, besok akan ada rapat Banggar khusus untuk itu ceu Popong akan gedor-gedor meja ceuk peribasa didalam Banggar. Karena apa ceu Popong sampaikan Pak Ketua bahwa pembinaan pemuda itu adalah sangat-sangat penting apalagi pemuda ini ada didalam demografi harapan bangsa. Tetapi ternyata hampir semua turun tapi ceu Popong tadi rapat sama Menko-Menko ceu Popong bilang “manga, yang lain turun tapi kalau urusan pendidikan dan pembinaan pemuda, cue Popong bilang tidak ridho kalau haru turun” karena itu pentingnya pembinaan pemuda walaupun ceu Popong sudah bukan pemuda lagi. Tetapi sangat mengerti betapa penting … ceu Popong tadi katakan dengan tegas Pak Ketua di dalam rapat Banggar “manga, yang lain turun tetapi untuk urusan manusia yang akan datang itu jauh lebih penting dari pada bikin kapal” begitu kata ceu Popong tadi mudah-mudahan besok lebih teknis lagi. Besok ceu Popong akan jadika dasar untuk menyampaikan hal ini bukan berarti Kementerian lain tidak penting Pak Ketua tetapi sekali lagi bahwa yang paling penting untuk kita manusia nya bukan kapalnya. Jadi itu tidak akan panjang-

Page 12: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

12

panjang, mudah-mudahan besok berhasil paling tidak apa yang diusulkan itu bisa terwujud.

Terakhir sekali adalah kita harus siap-siap ….. dinegara kita tidak aneh ganti Menteri ganti kebijakan. Itu yang tidak boleh terjadi kami akan berusaha menyampaikan supaya tetap policy harus tetap segala dan segala macam harus tetap biarin aja orangnya ganti tidak apa-apa karena memang begitulah dunia Pemerintahan seperti itu. Tetapi jangan samapai nanti program yang sudah begitu baik terus nanti dirubah lagi tapi untung Pak Ketua bahwa APBN itu berupa Undang-Undang untungnya adalah itu kalau berupa Undang-Undang kan tidak bisa dirubah begitu saja. Angka nya boleh berubah, Eh, angka nya tidak mungkin berubah karena memang berupa Undang-Undang. Tetapi lucunya dikita nanti, ini nanti siap-siap untuk yang nanti duduk disini lagi karena nanti ada APBN-P nah disana biasanya mereka main yang pengganti-pengganti nya itu biasanya nanti didalam APBN-P (P nya sanes Popong tetapi perubahan) kan begitu. Mangga jadi itu yang ceu Popong sampaikan akan berusaha dalam bahasa inggris nya “to do best” besok di Banggar.

Hatur nuhun, Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh KETUA RAPAT : Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin bersemangat nih ceu Popong, kemudian selanjutnya Pak Zuhdi Yahya. F-PDIP (DR. Ir. H. ZUHDI YAHYA, MP.) : Terimakasih Pak Ketua. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang saya hormati Pimpinan dan Rekan-Rekan Anggota Komisi X, Yang saya hormati Bapak Menpora dan jajaran. Yang pertama, mungkin karena kemarin saya tidak hadir tanggal 19 mungkin ada pertanya-pertanyaan diluar angka-angka. Yang pertama, tentu saya mengucapkan banyak terimakasih ke Pak Menpora karena bulan kemarin tidak salah ya ada berkunjung di Kalimantan Timur. Allhamdulillah dalam sidak sekolah khusus olahraga internasional saya mendampingi beliau dikasih kabar malam mendadak dan Alhamdulillah beliau memberikan motivasi kepada atlet-atlet yang tergabung disekolahi Kalimatan Timur yang sebagian besar juga ada di tim nasional. Saya ucapkan terimakasih Pak Menteri. Sekaligus beberapa usulan-usulan yang langsung disampaikan oleh para atlet, para pelatih mudah-mudahan yang bapa catat nanti bisa segera di realisasikan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada halaman 13 Pak Menteri kami mohon penjelasan saja. ini terkait masalah usulan revisi kemudian terkait CPNS ceu Popong juga sampaikan, Pak Menteri menyampaikan disini menerima 286 CPNS atlet prestasi dan 30 CPNS umum. Nah ini, maksud saya mohon yang prestasi ini

Page 13: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

13

mungkin atlet prestasinya. Kalau yang umum mohon penjelasannya Pak Menteri, apakah pelatihnya kah? Atau mungkin diluar atlet nya kah karena ini tentu juga akan menggunakan anggaran-anggaran yang bapak sampaikan tadi karena ada CPNS yang diluar atlet atau bagaimana yang 30 ini itu yang kedua. Kemudian ada kaitannya dengan mengenai serapan anggaran.tetapi yang saya akan sampaikan mengenai khususnya penggunaan untuk membeli peralatan-peralatan latih dan tanding. Untuk yang kemarin Asian games nah kami mohon penjelasan karena ini kaitannya dengan serapan juga cuman saya akan yang saya tanyakan adalah tidak lanjut karena ini alat-alat mahal. setalah selesai kemarin mohon penjelasan Pak Menteri atau mungkin kebijakan Pak Menteri bagaimana alat-alat tersebut digunakan apakah di pinjam pake oleh ke Cabor-Cabor atau tuan rumah atau dihibahkan atau bagaimana. karena kalau simpang ini kami punya pengaralaman Pak dulu di PON kami di Kalimantan Timur 2008 Pak. Jadi begitu selesai disimpen alatnya Pak karena aturannya tidak di buat disimpan sampai saat ini tidak terpakai bisa dikeluarkan hanya pinjem pake saja Pak. jadi sudah biaya nya mahal, biaya negara cuman karena aturan akhirnya tidak bisa di pakai oleh cabang olahraga maupun atlet. Mohon penjelasan Bapak mungkin kebijakan bapak kan banyak alat-alat cukup mahal kemarin dititipkan dihibahkan atau pinjam pakai sebagainya. Harapan kami alat-alat tersebut bisa langsung diapakai oleh cabang olahraga para-para atlet yang insyallah jelas mempersiapkan event-event selanjutnya itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, Pak Menteri mengenai apa yang sudah disampaikan ceu Popong mengenai usulan revisi anggaran. kami tentu mengharapkan mudah-mudahan dari Komisi X ini bisa yang dimana juga di Komisi X banyak teman-teman tergabung di Banggar, mudah-mudahan bisa memberikan dukungan karena Pak Menteri ini yang … memahami apa yang di revisi, apa-apa yang lebih utama, apa-apa yang menjadi prioritas, terutama … apalagi siapapun yang menyampaikan mengenai sumber daya manusia nya, atlet-atlet nya kalau kemarin misalnya saja habis selesai Asian games ada janji-janji Bapak yang belum terpenuhi kemudian dana-dana ini akan dipergunakan tentu akan berpengaruh. Jadi kalau kemarin reward yang Bapak janjikan itu insyallah sebagian ada dari anggaran yang direvisi ini dan teralisasi itu tentu akan memberikan motivasi yang lebih tinggi lagi. Tetapi kalau tidak belum ada satu atau dua saja yang Bapak realisasi itu menjadi ganjalan para atlet biasanya “yang kemarin saja Asian games saja belum terpenuhi gimana kami akan bersemangat untuk menghadapi Asean games di Philippines maupun di Olimpiade” ya mudah-mudahan harapan kami nanti dari Banggar, dari Komisi X bisa mem-back up apa yang di usulkan oleh Pak Menteri tentu muaranya nanti kepada memberikan motivasi kepada para atlet kita. Saya kira demikian.

Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETUA RAPAT : Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bu Esti Wijayanti, silahkan.

Page 14: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

14

F-PDIP (MY ESTI WIJAYANTI) : Ketua dan Pak Menteri, Yang saya hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi X. Mohon tadi harus ke Panitia anggaran terlebih dahulu kebetulan panjanya berbeda dengan ceu Popong, tadi baru diselesaikan banyak asumsi. Oh iya, lupa saya Pak Menteri kemarin waktu pertemuan saya sudah menanyakan tapi dijawab oleh Pak Joko karena kali ini baru membahas anggaran APBN 2020 maka jawabannya nanti terhadap pertemuannya berikutnya karena itu masuk dalam unsur serapan tahun 2018. Pertanyaan saya karena beberapa ini saudara saya lupa padahal kemarin mau tanya yaitu terkait dengan penilaian dari BPK, saya tanyakan kemarin ya Pak? Cuman dari ini belum terjawab, mengapa ini saya tanyakan kembali pertama dari beberapa Kementerian mitra kerja Komisi X itu sudah menyampaikan hampir semuanya menjelaskan bahwa sudah dalam kondisi wajar tanpa pengecualian. Kami ingin tahu karena ini kan tahun terakhir periode ini Pak, sehingga kami nanti juga tidak tergagap-gagap ketika tahun 2020 dengan komposisi yang baru di ruangan ini kita semua sudah paham semua sebelumnya sehingga akan tahu bagaimana perjalanan APBN 2018. Maka, selain pernyataan apakah sudah WTP atau belum kami berharap juga secara terbuka bisa disampaikan di forum ini apakah rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPK yang memang sangat-sangat krusial sekiranya atau terlebih itu terkait dengan pelaksanaan Asian games. Sehingga Asian games maupun Asian Para Games karena itu anggaran cukup besar kita keluarkan disitu. Saya kira mengingatkan saja Pak Ketua karena ini terkait dengan serapan 2018 supaya kita punya catatan yang mungkin nanti kita pada periode berikutnya sudah bisa kita menjadi salah satu refrensi kita untuk hal-hal yang lain. Terimakasih. KETUA RAPAT : Adalagi Bapak-Ibu ? Silahkan, kalau ngga Bu Hetifah silahkan Bu. WAKIL KETUA (Dr. Ir. HETIFAH, M.P.P.):

Terimakasih Pak Fikri. Pak Menteri beserta jajaran, serta teman-teman Komisi X yang saya banggakan. Terkait dengan koreksi dan klarifikasi dari paparan yang lalu saya kira kita sudah bisa menerima dengan sedikit catatan dari Pak Ayub tadi namun saya ingin memberikan tanggapan terhadap satu agenda lain-lain yang tadi Pak Menteri sampaikan yaitu usulan revisi anggaran. Kami melihat sebetulnya secara pribadi ini disini ada program 01,02 he..he..(tertawa), kita masih sensitife ya, untuk digeser ke 08 ya nah menurut pandangan saya mungkin karena rapat kita pada hari ini sebenarnya adalah rapat yang terkait dengan fungsi pengawasan walaupun itu terkait dengan anggaran. Jadi berarti anggaran yang

Page 15: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

15

sudah di tetapkan dan kemudian bagaimana pelaksanaan seperti tadi daya serpanya dan sebagainya ya pak ya. Jadi sedang terkait dengan revisi anggaran ataupun penambahan anggaran gitu itu seperti yang seperti disampaikan ceu Popong sebenernya kita akan ada agenda tersendiri untuk membahas rencana ataupun usulan-usulan penambahan anggaran tersebut. Dan khusus terkait dengan realokasi ya karena ini mungkin maksudnya Pak Menteri, realokasi uang nya itu sudah ada begitu Mba Esty. Jadi dana nya ada dana dari program pembinaan olahraga prestasi dibawah fungsi 08 tadi yang mungkin sudah ada jadikan berarti tidak perlu mengadakan tambahan gitu kan maksudnya Pak Menteri? Tinggal di geser saja. Itu yang mungkin rasanya sulit juga ya untuk kita memutuskan pada hari ini Pak Menteri karena bagi kami sendiri kita ingin juga tahu karena kebetulan itu usulan utamanya diajukan untuk 01,02 itu yang menurut pandangan kami mungkin perlu kita telaah kembali apakah keseluruhannya itu memang membutuhkan gitu ya sebanyak 20 miliar ini dan semuanya memang urgent pada saat ini. Sedangkan terkait dengan fungsi pariwisata khususnya pembinaan olahraga kami sebenarnya berharap jika ada dana yang tidak terserap dalam fungsi itu kami lebih senang jika realokasi tetap dilakukan dalam fungsi yang sama karena sebenarnya kita tetap merasakan bahwa olahraga atau prestasi maupun olahraga masyarkat ataupun fungsi-fungsi lain yang bisa men-support sport tourism itu juga masih membutuhkan dana ini. Tetapi kami bisa memahami karena adanya pengurangan, adanya penurunan anggaran yang cukup signifikan juga gitu dibidang khususnya terkait dengan 01,02 itu tetapi saya mungkin serahkan kembali kepada Pimpinan apakah tepat jika kita mengambil keputasan karena ini harapan Pak Menteri seprti itu. jadi bagaimana kita menanngapi nya jangan sampai kita melupakan harapan tadi. Terimakasih. KETUA RAPAT : Boleh, tanduk berarti ya? Jadi instruksi sekarang, silahkan Pak Ayub. F-PD (Drs. AYUB KHAN, M.Si) : Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua dan segenap Anggota Komisi X yang saya hormati, Juga Pak Menteri beserta jajarannya. Masih berkutat di usulan revisi anggaran jadi saya sedikit ingin bertanya kembali seperti yang tanggal 19. Disini sebenarnya di fungsi atau program disini ada fungsi pariwisata, fungsi Pendidikan kan begitu kemarin juga kami pada waktu paparan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga disitu saya melihat juga ada program-program yang berkaitan dengan fungsi kesehatan termasuk disitu salah satunya adalah GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) memang di Kementerian Kesehatan khususnya GERMAS itu memang ada kerjasama dengan Kementerian atau Lembaga ada sekitar 16 kalau tidak salah. Mungkin salah satunya dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga karena di paparan Pak Menteri kemarin juga disampaikan terkait masalah gerakan

Page 16: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

16

masyarakat hidup sehat dengan berbagai program. Tetapi di fungsi-fungsi termasuk dikesimpulan kita pada waktu rapat pada tanggal 19, kami tanyakan slot anggaran terkait fungsi kesehatan disini tidak muncul gitu. Jadi kalau memang tidak muncul berarti di GERMAS atau fungsi kesehatan kalau saya melihat itu alokasi nya anggaran nya dari mana? Atau mungkin ditambahkan bila perlu begitu. Terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT: Cukup? Pak Profesor ngga ya? Cukup … cukup. Ini mungkin juga untuk Anggota tadi sampaikan oleh Bu Hetifah, bahwa memang di pengantar kami disampaikan bahwa agenda kita evaluasi dan daya serap APBN 2015 – 2019 yang kedua lain-lain. Pak Menteri memang mengusul lain-lain itu revisi anggaran nah cuma memang ini berarti sudah mau masuk ke fungsi budgeting meskipun sekarang ini agendanya adalah pengawasan. Dan sebetulnya ini sudah di ajukan kepada 19 juni kemarin cuman memang tidak mendapatkan, belum dibahas karena memang juga ada diskusi di kami karena tidak ada mitra kami yang mengajukan seperti ini. Oleh karena nya, sebaiknya memang di agendakan di khusus gitu disamping juga memang kita perlu kajian dari sebelumya kan dari bilateral meeting usulnya sebelum jadi Undang-Undang. Oleh karena nya, kalau bisa sebelumnya bisa dikomunikasikan lebih lanjut terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan. Itu mungkin saran tetapi ini tadi untuk supaya kita, sebab nanti ini akan lama kalau disamping juga momentumnya mestinya kalo secara umum usulan revisi anggaran itu ada di APBN-P bukan Popong bukan tetapi APBN Perbuahan hanya untuk kepentingan-kepentingan khusus mendesak saya kira mesti ada jalan keluar. Oleh karenanya, kita siap untuk mengagendakan setiap saat untuk revisi anggaran kalau memang tetapi tadi kita diskusi juga kenapa, ini kemarin karena sudah di ajukan sebetulnya kemudian kita diskusikan karena yang lain juga tidak, yang lain tidak ada revisi-revisi seperti ini maka karena ini mengubah angka tadi angka-angka nya sudah ada di APBN, APBN itu produk Undang-Undang tidak bisa kemudian dengan serta merta di ubah begitu saja dengan Raker begitu.

Oleh karena nya barangkali nanti kita akan diskusi …. Mengendapapkan itu istilah … menunda lebih dulu untuk kemudian di bahas di forum khusus Raker atau RDP sebelumnya lebih detail anggaran ini Mungkin nanti bisa juga dengan pengantar dari Kementerian Keuangan lebih dahulu. Karena kan kini kita memahami betul tadi disampaikan oleh Bu Hetifah ada di bekukan tetapi satu sisi butuh beberapa hal. Sangat dibutuhkan Kementerian Pemuada Olahraga meskipun tadi bukan masalah 01 dan 02. 01 membunuh 02 ini soalnya … iya ini Namanya dikit saja Bu.

WAKIL KETUA (Dr. Ir. HETIFAH, M.P.P.):

Soalnya 02 itu yang banyak loh 16 miliar untuk membangun.

Page 17: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

17

KETUA RAPAT:

Iya ... iya.. hehe (tertawa). Saya kira itu, mungkin kemudian mungkin kalau ada pandangan lain dari Anggota Komisi silahkan. Tetapi saya menambahkan lebih dulu, jadi di penjelasan halaman 7 itu Pak Menteri itu untuk daya serap 2017 dalam bahan Raker 19 juni halaman 6 tertulis presentasi realisasi tahun 2017 sebesar 84,4%. Dapat kami sampaikan bahwa rapat kerja terakhir yang bahas realisasi tahun 2017 adalah rapat kerja tanggal 28 november 2017 di mana disebutkan bahwa daya serap pada saat itu sebesar 48,77%. Dalam laporan realisasi keuangan per 31 desmber 2017 Kementerian Pora mencatatatkan presentasi realisasi sebesar 84, ... tadi yang dibetulkan ya 37 ini kan berarti dalam satu bulan bisa naik sampai 35,6 atau ya 57 lah ya. Apa Namanya ya tiga puluh lima koma sekian persen. Ini ada penjelasannya seperti apa ini? saya kira hanya dalam satu bulan hanya dalam satu bulan naiknya tiga pulu lima koma sekian persen. Saya kira perlu penjelasan itu. Kemudian dihalaman 8 itu kan selisihnya sampai 186 miliar ya? Ini sudah di audit BPK ko masih tercatat 20 ini bagaimana ya Pak? Penjelasannya. Atau mungkin nangi ada surat dari BPK ada pernyataan dari BPK atau apa, atau apa. mungkin ada penjelasan bahwa ini diakui dan seterusnya ini karena auditip sudah di audit ko tetap masih ada selesih sampai 186 miliar. Ini mungkin tambahan dari saya, saya kira itu denar kan penjelasn Pak Menteri dan Jajarannya. Saya kira kalau sudah teknis bisa saja bisa menyerahkan kepada yang lain. monggo Pak Menteri. MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI (Dr. (HC) H. IMAM NAHRAWI, S.Ag., M.KP) :

Terima kasih. Pimpinan dan Anggota Komisi X yang terhormat, Beberapa hal terkait dengan teknis nanti termasuk penjelasan soal double catat nanti saya mita Sesmen dan Biro Perencanaan untuk menjelaskan. Sebelum nya terimakasih juga untuk ceu Popong yang sudah memberikan dukungan yang luar biasa terutama untuk memberikan perhatian penuh kepada kemajuan tanah air akan peran-peran pemuda di masa-masa yang akan datang semoga di tahun anggaran yang akan datang nanti Kemenpora bisa mendapatkan tambahan dana untuk 2020 insyallah terimakasih ceu Popong. Bahwa untuk atlet berprestasi ini memang diangkat sebagai PNS baik itu Asian games, Asian Para Games, Seagames ini diangkat sebagai PNS dan ini juga menjawab pertanyaan Pak zuhdi tadi bahwa memang 286 itu berasal dari atlet berprestasi Asian games maupun Asian Para Games. Tetapi kalau yang 30 ini berasal dari recruitment regular untuk kebutuhan-kebutuhan teknis di kementerian. Jadi itu karenanya ini kita butuhkan dukungan dana tadi itu karena untuk pembiayaan tiga ratus sekian atlet ini memang belum teranggarkan 2019. Karenanya disini kami butuh dukungan untuk perubahan anggaran fungsin tadi, beberapa fungsi tadi itu. Demikian pula untuk Pak Zuhdi Yahya terimakasih juga Bersama-sama kita datang ke SKOI Kaltim, pagi hari bulan puasa luar biasa suasana nya. Seperti tidak puasa waktu itu ya Pak,

Page 18: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

18

padahal puasa semua itu luar biasa. Semuanya semangat atlet nya juga semangat dan saya juga semangat mencatatat banyak usulan waktu itu. Dan saya sudah meminta kepada Deputi-4 untuk menindak lanjuti beberapa hal tetapi sayang saya tidak bisa menjawab ketika ada pertanyaan apakah peralatan pasca Asian games itu bisa digeser. Karena peralatan itu semuanya per-oktober sudah di geser atas keputusan dari dewan pengarahan Asian games, jadi semua sudah terdistribusi dengan baik sehingga PPLP pun yang dibawah Kemenpora tidak mendapat bagian alat-alat itu. Jadi alat-alat itu sudah tergeser ke cabang olahraga kemudian ke beberapa Kementerian kemudian juga untuk NPC juga mendapatkan alat-alat Asian Para Games. Kemudian untuk bonus Asian games, Asian Para Games semuanya sudah keluar semuanya F-PDIP (MY ESTI WIJAYANTI): Tadi lupa. Ini menarik, untuk menyambung pertanyaan Pak Zuhdi tadi. KETUA RAPAT: Suka Interupsi ini hehe. Ya, silahkan. F-PDIP (MY ESTI WIJAYANTI): Izin Pak. Terkait dengan aset yang kemarin dimiliki ketika Asian games dan Asian Para Games. Bapak menyampaikan pertanyaan saya yang pertama, semula aset itu tercatat didalam neracanya siapa? Apakah INASGOC, INAPGOC sebagai kepanitian atau Kemepora? Kalau masuk di Kemenpora pastilah kemudian ada ketentuan atau regulasi untuk mengatur bagaimana kemudian itu bisa distribusikan kepada yang lain tentu setelah itu dilakukan pemutihan penghapusan aset. Karena pembelanjaan di Asian games ini cukup banyak Pak, triliunan mungkin ya? Ini saya kira kok, tidak bisa kita hanya kemudian menyampaikan sudah terdistribusi, penanggung jawab pendistribusi itu siapa? Lalu kemana? Bapak katakana ke Cabor, apakah secara hierarkis misalnya lewat KONI kemudian lewat cabang voli untuk bola-bola nya, meja pingpong untuk tenis menjanya dll. Saya kira ini penting juga dipertanggung jawabkan Pak sebagai bentuk pengawasan kita atau jangan-jangan malah lari ke tempat Bu Esty tuh. Jadi saya kira penting untuk kita ketahui.

Demikian Pak. KETUA RAPAT : Monggo, dilanjutkan Pak Menteri. Ini karena interupsi, Namanya juga interupsi.

Page 19: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

19

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI (Dr. (HC) H. IMAM NAHRAWI, S.Ag., M.KP) : Baik terimakasih. Nanti, secara detail Pak Sesmen akan menjelaskan, karena Sesmen selain Kemenpora juga merangkap INASGOC yang mengerti betul bagiamana soal aset waktu itu. Karena saya juga terima tentang distribusi sudah berbentung matang sebagai pengguna anggaran. Jadi kira begitu sehingga apa PPLP pun belum mendapatkan distribusi alat-alat waktu itu karena sudah ditentukan oleh dewan pengarah. Meskipun neraca keuangannya maupun aset nya ada di Kemenpora waktu itu. Jadi saya minta nanti pas Sesmen untuk sedikit menjelaskan tentang itu. Kemudian Bu Esti tentang LHP BPK kita dua tahun berturut-turut mendapatkan nilai wajar dengan pengeculian. Kita terus terang bekerja keras dari dua kali disclaimer menuju ke WDP ini, ingin sekali rasanya mendapatkan WTP tetapi kita tahu bahwa tahun anggaran 2018 memang cukup berat karena ada penambahan anggaran BA BUN yang berlipat-lipat disitu sehingga baik Asian games maupun Asian Para Games maupun anggaran reguler Kemepora ini memang ada banyak pendalaman temuan-temuan dari BPK untuk perbaikan-perbaikan, pengembalian, dst. Kami berusaha untuk men-detail kan ini dan per empat hari yang lalu kami sudah menindak lanjuti kepada seluruh stakeholder untuk menindak lanjuti seluruh temuan BPK ini. intinya kami akan terus berusaha untuk mendapatkan WTP karena Kementerian lain sudah WTP tetapi baru tinggal empat entitas masih WDP ini, selain Kemenpora. Kemudian Bu Hetifah terimakasih juga, semoga Bu Hetifah dan juga Pimpinan bisa mendukung untuk revisi pergeseran fungsi nanti ini karena biar kami bisa memberikan pelayanan kepada CPNS kita 300 orang ini termasuk perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana yang kita miliki ini. Pak Ayub, soal GERMAS ini kita tidak mengapuh fungsi kesehatan Pak Ayub jadi untuk pemenuhan apa program-program GERMAS kita menitipkan kegiatan-kegiatan di ke olahragaan terutama … olahraga. Makanya di … olaharaga itu betul-betul kita lanjuti kebijakan GERMAS itu dengan melibatkan Kementerian Kesehatan. Tetapi fungsinya tidak ada kami tidak mengampu fungsi kesehatan, kita masuk di fungsi Pendidikan, jadi itu Pak Ayub. Kemudian Profesor Nur Rahmat, makasih Prof, kemudian Pak Ade Fikri soal INASGOC kenapa soal pergeseran daya serap kenapa dalam satu bulan ko ada penambahan daya serap yang begitu tinggi. Karena kita tahu, bahwa diakhir 2017 itu ada pencairan anggaran untuk INAPGOC kurang lebih 86 miliar, kemudian INASGOC juga pada bulan November itu ada pencairan anggaran jadi dala satu bulan. Sehingga itu mempengaruhi presentase dari 48 menjadi 84,40 di akhir desember 2017. Saya kira itu respond saya dan saya minta Pak Sesmen untuk menjelaskan di soal aset alat-alat pasca Asian games. SEKRETARIS KEMENPORA (GATOT S DEWA BROTO): Mohon izin Pak Menteri. Yang terhormat Bapak Pimpinan, Wakil ketua, dan Anggota Dewan Komisi X yang kami Hormati.

Page 20: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

20

Yang pertama menanggapi pertanyaan dari Ibu Esti, jadi boleh kami laporkan ada dua kelompok peralatan Asian games yaitu peralatan pertandingan dan juga peralatan IT untuk peralatan pertandingan di Asian games itu kami sudah hibahkan seperti yang sudah disampaikan Pak Menteri. Itu kemudian total penyerahaanya kepada pihak Cabor pada bulan oktober langsung setelah proses bersama DJKN dan kemudian pada tanggal 31 mei 2019 baru saja Pak Menteri juga menerima surat tembusan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan kepada Bapak Presiden karena sesuai ketentuan yang diatur PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN dan D itu untuk subject barang yang diatas 200 miliar itu harus melalui persetujuan Bapak Presiden untuk penghibahannya. Kemudian yang kedua, untuk peralatan IT itu sesuai dengan arahan Bapak Wapres sebagai ketua dewan pengarah itu sudah diserahkan pada sejumlah Cabor dan beberapa institusi yang dianggap mendukung kesuksessan dari Asian games. Itu adalah untuk peralatan pertandingan Asian games, kemudian masih ada peraltan Asian games yang tertahan digudang di kelapa gading masih tertahan oleh Ditjen Beacukai. Tertahannya itu adalah karena ada beberapa vendor yang belum menepati kewajiban pembayaran pajak nya. Itu ada 9 vendor, sesuai dengan arahan Bapak Menteri kami sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksanaan agung agar dilakukan legal action guna pembayaran kewajiban vendor kalo karena tidak peratan itu seperti yang di khawatirkan Pak zuhdi tadi nombrok di Gudang dan tidak akan digunakan. Ada dua Cabor yaitu wushu dan senam, kalo yang lain sudah di distribusikan. Kemudian untuk perlatan IT itu diserahkan kepada beberapa lembaga yang tadi saya sampaikan yang dianggap medukung kesuksessan Asian games. Kemudian yang kedua, ada yang disebutkan adalah perlatan pertandingan Asian Para Games. Itu alhamdulillah baru saja kemarin Bapak Menteri menghadiri langsung distribusi atau penyerahan resmi peralatan pertandingan yang diserahkan kepada stake holder dan sebagian besar kepad NPC plus satu yaitu kepada Perbakin karena ada peralatan yang, selama ini untuk menembak Asian Para Games itu menembak itu disenayan kemudian diserahkan keopada Perbakin. Kemudian al-hamdulillah untuk Asian Para Games tidak ada peralatan yang tertahan digudang hanya untuk Asian games. Dan kemudian untuk peralatan IT nya yang didistribusikan karena juga beda-beda tipis karena ada peralatan Asian games yang digunakan untuk Asian Para Games dan itu sudah di distribusikan tadi saya laporkan kepada K/L terkait. Kemudian yang terakhir yang kami laporkan seluruh proses penghibahan, seluruh proses penyerahan baik kepada K/L maupun kepada Cabor itu sudah sesuai ketentuan yang berlaku dan kami selalu berkoordinasi dengan via DJKN dan BPKP supaya tidak menjadi temuan karena kemarin pada saat audit BPK alhamdulillah kita tidak ada temuan yang signifikan untuk masalah peralatan, hanya sarannya saja yang menjadi atau yang masih tertahan di gudang harus diselesaikan oleh Kemenpora bersama pihak terkait. Terimakasih. MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI (Dr. (HC) H. IMAM NAHRAWI, S.Ag., M.KP) : Terimakasih Pak Ketua. Demikian penjelasan dari kami.

Page 21: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

21

Terima kasih. KETUA RAPAT: Bagaimana Bu Esti, masih ini? F-PDIP (MY ESTI WIJAYANTI): Saya ini mikirnya karena saya ini ngitungnya agak memet, itu gambaran saya besok sebentar lagi kan ada PON 2020. Adakah perelatan tersebut supaya mengurangi cost di Papua sana? Itu juga sudah terdistribusi untuk agenda itu, sehingga betul-betul apa yang kemarin kita beli itu, itu betul-betul termanfaatkan dengan baik. Kalo ini mungkin sudah masuk Cabor semua melalui siapa kan begitu ya Pak, melalui Cabor-Cabor yang ada di KONI bukan begitu. Gambaran saya untuk PON dan persiapan Olimpiade peralatan itu kan masih sangat dibutuhkan, nah bagaimana dengan itu. Apakah, pertanyaan saya 2020 kita akan menganggarkan untuk peralata tersebut? Kalo menurut hemat saya, kalo memang kemarin sudah ada ya mustinya 2020 kita tidak perlu beli lagi, kalau masih ada. Jadi saya kira ini manajemen saja pengaturan barang-barang yang memang kita butuh di tahap berikutnya.

Itu Pak Ketua. KETUA RAPAT: Nelungsur wong Jowo kolonial, jadi begitu. Ini silahkan Pak Menteri. MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI (Dr. (HC) H. IMAM NAHRAWI, S.Ag., M.KP) : Terimakasih Bu Esti. Memang idealnya PON itu juga memakai alat-alat paska Asian games, tetapi melihat rentan waktunya yang begitu panjang sementara waktu itu memang sudah diputuskan oleh dewan pengarah untuk distribusi alat ini sehingga untuk PON 2020 pengadaan alat dibebankan selain dari APBD juga kepada cabang olahraga yang nanti mengirimkan alat-alat tanding it uke venue PON. Tentu ini masih kami maksimalkan nanti dalam rencana revisi Inpres yang akan datang ini, bagaimana soal perpindahaan alat dari Jakarta ke Papua yang memang butuh transportasi ekstra nah ini akan kami mohonkan dukungan nanti dari TNI, Polri untuk membantu pergesaran alat dari cabang olahraga itu sehingga tidak ada …. Dari cabor bukan. Dari APBN dari Kemepora kami tidak menggarkan alat kecuali memberi bantuan penyelenggaraan kurang lebih sekitar dalam rencan kami 320-an miliar untuk penyelenggara itu saja. Kami pada saatnya mohon izin Pimpinan dan Anggota yang terhormat untuk membicarakan PON 2020 ditempat yang terhormat ini agar semua kita bisa mendukung, men-support dan mendo’akan agar PON ini bisa sebaik penyelenggaraan PON di Jawa Barat lah paling tidak. Saya kira itu.

Terima kasih.

Page 22: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

22

KETU RAPAT: Cukup Bapak/Ibu? Tentang tadi yang ini saya tidak melanjutkan ke revisi anggaran karena dan juga satu tidak banyak masukan. Kemudian yang kedua mungkin juga karena seperti yang disampaikan waktu pengantar saya di rapat kerja hari ini hari ini karena ini adalah fungsi pengawasan sehingga sepenuhnya adalah evaluasi daya serap dan kemudian sesungguhnya kalau ditambah adalah persiapan anggaran tahun 2020. Dua ribu dua puluh kemarin sudah selesai dan sehingga hanya revisi kemudian revisi ini kayanya kalau kita bahas memang agak panjang tetapi memang ada disamping Undang-Undang tentang keuangang negara kemudian ada lebih teknis ada Peraturan Menteri Keuangan yang Nomor: 206/PMK.02/2018 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2019. Ini yang mungkin nampaknya kita tidak bisa membahas revisi anggarannya yang meskipun mungkin kita paham sangat dibutuhkan tetapi karena ada peraturan yang lebih rinci ini dari Kementerian Keuangan nampaknya kita ikuti saja prosedur itu Pak. Nanti kita siap kalau ada yang butuh karena kalau yang membutuhkan persetujuan Dewan maka diajukan oleh Sekertaris Jenderal atau Sekertaris Utama, Kementerian, Lembaga, kepada Pimpinan DPR untuk mendapatkan persetujuan sehingga kita juga harus mendapatkan surat. Kita tidak ada amanat, amanat diminta untuk.. sorry apa yang ditunggu itu untuk persiapan 2020 meskipun ini 2020 kita rapat kemudian Banggar rapat sendiri. Sehingga kita mengikuti saja aturan yang ada lebih teknis sehingga mohon maaf nampaknya lain-lain yang kemudian diusulkan oleh Pak Menteri untuk revisi usulan, usulan revisi anggaran ini kita tidak bisa mencermati lebih jauh, nanti kita siap untuk mengadakan rapat kembali apabila dibutuhkan sesuai dengan PMK tadi Peraturan Menteri Keuangan yang Nomor : 206/PMK.02/2018 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran. Yang itu bisa bergeseran juga bisa diganti juga bisa, jadi ini kan pergeseran ya Pak? Tetapi tetap semuanya lewat DJA, Kementerian Keuangan. Saya kira seperti itu, cukup Bapak-Ibu? Pak Profesor silakan. F-PG (Prof. Dr. H. NOOR ACHMAD, MA.): Yang pertama, saya kira apa yang disampaikan Pak Menteri cukup bagus yaitu terkait dengan revisi rencana PON di 2020 sementara itu kita belum membahas sama sekali tentang PON tersebut. Maka dari itu, kalau bisa ada surat resmi dari Kementerian kepada Komisi X khusus untuk membicarakan masalah PON tersebut adapun yang terkait dengan revisi anggaran saya kira rasional disampaikan terutama sekali adanya penambahan pegawai mutlak kalau pegawai sudah masuk tidak bayar kan ya tidak mungkin. Sehingga saya kira kalau ini nanti ditangani oleh Kementerian Keuangan juga akan bisa selesai tidak ada masalah intinya kita siap kapan saja kalau seumpama nanti dibutuhkan di Banggar kami siap untuk bisa memperjuangkan apa yang diusulkan oleh Pak Menteri. Terima kasih.

Page 23: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

23

KETUA RAPAT: Masukan ya Pak. Diterima ya Pak Menteri? Kalau Pak Profesor memberi masukan Pak Menteri banyak-banyak, apalagi Banggar ini. Bapak harus memperjuangkan Kementerian Pemuda Olahraga pokonya mitra Komisi X jangan banyak pada turun “ko, mitra Komisi X pada turun sih”, iya harus yang galak. Bu Esti kalau disini galak, disana harus lebih galak. Kalau tidak ada kita lanjutkan dengan kesimpulan monggo ditayangkan dan Pak Menteri diberi. Ini rapat sedikit, ko kesimpulan banyak banget bacanya saya lama ini. Kita lanjutkan kesimpulan dan, romawi satu kita lewati. II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN :

1) Realisasi daya serap APBN perubahan tahun anggaran 2015. Mohon dicermati angkanya juga bersama-sama, supaya nanti tidak ada perbedaan lagi. Kemenpora RI menyampaikan realisasi daya serap APBN-P tahun anggaran 2015 per 31 Desember 2015 mencapai 83,87%, termasuk yang di blokir sejumlah 227,3 Milyar atau mencapai 90,67%. Tidak termasuk yang di blokir sejumlah 227,3 Milyar. Sesuai dengan hasil Rapat Kerja tanggal 2 maret 2016.

2) Realisasi daya serap APBN perubahan tahun anggaran 2016 Kemenpora RI menyampaikan realisasi daya serap APBN-P tahun anggaran 2016 per 31 Desember 2016 sebesar 83,02% sesuai hasil Rapat Kerja tanggal 19 Januari 2017.

3) Realisasi daya serap APBN tahun anggaran 2017, Kemenpora RI menyampaikan realisasi daya serap APBN-P 2017 per 31 Desember 2017 sebesar 84,37%, realisasi daya serap APBN-P 2017 ini tidak memenuhi target sekurang-kurangnya mencapai 97% atau sekurang-kurang, sekurang-kurangnya mencapai 86% tanpa memasukkan anggaran inasgoc, sebagaimana komitmen Kemenpora RI yang disampaikan pada rapat kerja tahun, tanggal 28 November 2017.

4) Realisasi daya serap APBN tahun anggaran 2018, a) Kemenpora RI menyampaikan bahwa pagu APBN tahun

anggaran 2018 telah mengalami perubahan, garis miring revisi yaitu sebagai berikut. Unit kerja:

Sekretariat Kementrian, pagu definitif sesuai raker 28 Maret 2018, Rp.3.099.760.000. Pagu revisinya Rp. 3.099.760.000. Tetap.

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, pagu definitif Rp.175.381.337.000, revisinya Rp.113.833.774.000.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda definitif, pagu definitif, Rp.186.600.000.000. Revisinya menjadi Rp. 174.000.000.000.

Deputi Bidang pemberday, Pembudayaan Olahraga, pagu definitif Rp.310.394.300.000. Revisinya menjadi Rp.663.292.454.000.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, pagu definitif Rp.2.105.864.664.000. Revisinya, dua rat, eh Rp.2.786.952.704.000

Page 24: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

24

UPT Kemenpora, pagu definitif Rp.15.000.000.000, tetap Rp.15.000.000.000. Tidak direvisi.

Panitia Nasional, inasgoc, pagu definitif Rp. 1.790.000.000.000. itu revisi menjadi Rp.4.000.000.000.000, revisinya naik Rp.189.373.742.000.

UPT BLU Lembaga Pengelola Dana Usaha Keolahragaan, pagu definitif Rp.10.000.000.000. Revisinya menjadi Rp. 1.048.095.000.000.

Terakhir, Dana Dekonsentrasi, pagu definitif Rp. 144.200.000.000, tetap tidak di revisi, Rp.144.200.000.000.

Total pagu definitif, Rp. 5.037.540.061.000. Di revisi menjadi Rp.9.434.847.434.000.

Catatan kesalahan dalam bentuk selisih pagu APBN 2019 yang tercantum pada bahan raker tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp.5.224.140.061.000 telah di klarifikasi oleh Menpora Republik Indonesia melalui bahan raker tanggal 25 Juni 2019. Dengan alasan terdapat perbedaan anggaran yang tercantum pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, tercantum sebesar Rp.377.200.000.000 yang seharusnya sebesar Rp.186.600.000.000.

b) Kemenpora RI menyampaikan penjelasan perubahan atau revisi

pagu definitif APBN 2018 dengan tambahan melalui BA-BUN dan sponsorship yang dikelola oleh BLU LPDUK sebagai berikut:

Pagu awal tahun anggaran 2018 Rp. 5.037.540.061.000. Sesuai pagu definitif yang disampaikan dalam Raker 16 Oktober 2017.

Tambahan BA-BUN tahun anggaran 2018 Rp.4.210.707.373.000.

Tambahan BA-BUN untuk penyelenggaraan Asian Games, Asian Para Games, bonus atlet dan sponsorship. Koreksi dalam laporan keuangan tahun anggaran 2018, Rp.186.600.000.000. Keterangannya dobel catat pagu pada satker Bidang Pengembangan Pemuda sudah diklarifikasi dalam laporan keuangan yang diaudit BPK tahun anggaran 2018.

Pagu akhir tahun anggaran 2018, ini pagu awal ditambah tambahan BA-BUN, dan sudah dapat koreksi tadi yang 186 Milyar itu, menjadi totalnya Rp.9.434.847.434.000. Pagu akhir setelah penambahan BA-BUN, dan sesuai laporan keuangan yang di audit BPK tahun anggaran 2018.

c) Kemenpora RI menyampaikan realisasi daya serap APBN tahun anggaran 2018 per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 92,2%. Rp.8.698.786.394.521. Dari total pagu Rp.9.434.847.434.000. Dengan rincian daya serap APBN 2018 menurut unit kerja Eselon I termasuk Dana Dekonsentrasi dengan memperhitungkan penambahan APBN melalui BA-BUN untuk Asian Games, Asian

Page 25: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

25

Paragames, bonus atlet serta sponsorship BLU adalah sebagai berikut:

Unit kerja, unit kerja Sekretariat Kementrian, pagu revisi Rp.300.099.760.000. Realisasi Rp.289.104.064.974. Sisa anggaran Rp.10.995.695.026.

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda pagu revisi Rp.113.833.774.000. Realisasi Rp.110.797.057.528. 97,3%. Sisa anggaran Rp.3.036.716.472.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, seratus tuju puluh, pagu revisi Rp.174.000.000.000. Realisasi Rp.164.412.838.200. Realisasi 95,64%. Sisanya Rp.7.587.161.800.

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, pagu revisi Rp. 663.292.454.000. Realisasi Rp.632.074.235.936. Realisasi berarti 95,29%. Sisa anggaran Rp.31.218.218.064.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Rp.2.000.000.000.000. Revisinya, pagu revisi, Rp.2.786.952.704.000. Realisasi Rp.2.558.893.435.099. Realisasinya 91,82%. Sisa anggaran Rp.228.059.268.901.

UPT Kemenpora, pagu revisi Rp.15.000.000.000. Realisasi Rp.14.036.306.199. atau 93,58%. Sisa anggaran, Rp.963.693.801.

Panitia Nasional Inasgoc, pagu revisi Rp.4.189.373.742.000. Realisasi Rp.3.968.026.505.633. atau 94,72%. Sisa anggaran, Rp.221.347.236.367.

UPT BLU Lembaga Pengelola Dana Usaha Keolahragaan Rp.1.048.095.000.000. Pagu revisi ini. Kemudian realisasi Rp.821.396.639.160 atau realisasinya berarti 78,37%. Sisanya Rp.226.698.360.840. Delapan ratus empat puluh saja?

Dana Dekonsentrasi, pagu revisi Rp.144.200.000.000. Realisasi Rp.138.045.311.792. atau 95,73%. Sisa anggaran Rp.6.154.688.208.

Total pagu revisi Rp.9.434.847.434.000. Realisasi Rp.8.698.786.394.521. atau 92,2%. Sisa anggaran totalnya Rp.736.061.039.479

5) Pelaksanaan dan daya serap semester I APBN tahun anggaran 2019, ini, ini tadi 2018 ya? Sebelum, sebelum saya lanjutkan nomer 5 barangkali ada kekeliruan angka atau ada yang, ini Pak Menteri atau Pak SesMen?

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI (Dr. (HC) H. IMAM NAHRAWI, S.Ag., M.KP) : Pak Ketua,

Izin.

Page 26: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

26

Di halaman 2, itu catatan, di halaman 2 ada catatan disana terhadap kesalahan dalam bentuk selisih pagu APBN 2018, disitu tertulis 2019. Itu aja, Mestinya 2018.

Terima kasih. KETUA RAPAT:

Sudah? Terima kasih Pak Menteri. Tapi Rakernya bener ya, 19 Juni 2019. Betul. Ini evaluasi kok tahunnya

2019. Ada lagi? Kalau sudah, saya getok dulu ya? Nggak ada masalah ya?

Satu sampai empat.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian pelaksanaan dan daya serap semester I APBN tahun anggaran 2019. Kemenpora RI menyampaikan pelaksanaan dan daya serap semester I APBN tahun anggaran 2019 per 19 Juni 2019 adalah sebesar 17,66%. Berikut rincian presentase daya serap APBN 2019 kuartal I per satuan kerja.

Satker Sekretariat, pagu Rp.274.341.412.000. Realisasi per 17 Juni 2019, Rp.97.430.079.580. Realisasi berarti 35,51%.

Deputi Pemberdayaan Pemuda, pagu Rp.84.364.700.000. Realisasi per 17 Juni 2019 Rp.10.935.406.488. atau 12,96%.

Deputi Pengembangan Pemuda, pagu Rp.202.872.100.000. Realisasi per 17 Juni Rp.30.538.798.166. atau 15,05%

Deputi Pembudayaan Olahraga, pagu Rp.284.129.450.000, Realisasi per 17 Juni, dua puluh, per tujuh belas juni, salah ya? Nah itu sekaligus revisi. Per 19 juni. Ini per 17 ini. Pembudayaan, Rp.20.868.147.486. atau 7,34%.

Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, pagu Rp.950.325.608.000. Realisasi per 19 Juni, Rp.146.403.077.325. atau 15,41%.

UPT, pagunya Rp.14.858.700.000. Realisasi per 19 Juni, Rp.3.269.777.040. atau 22,01%. Itu tulisannya pakai Bahasa Indonesia semua. Kalo Bahasa Indonesia koma, nggak titik. Kalo titik itu Bahasa Inggris. Iya. Bahasa Inggris itu pake titik. Kalo Bahasa Indonesia, koma.

BLU LPDUK, pagunya Rp.26.000.000.000. baru direalisasikan 19 Juni, Rp.6.707.561.821, atau 25,8%. Itu jangan titik ya. Kita pakai Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nanti kalau pakai titik didepan berarti bermakna koma. Kalo bermakna koma berarti itu 6 koma 7 itu. Pagunya 1.836.891.970.000,- . Realisasi per-19 juni 316.147.847.906,- atau 17,21%.

Dana Dekonsentrasi untuk 13 OPD, mohon maaf 34 OPD 114.200.000.000,- ini pagunya. Realisasi per-19 juni 27.436.625.232,- atau 24,03%

Page 27: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

27

Total Kemenpora 1.951.091.970.000,-. Realisasi per-19 juni 344.523.446.308,- atau 17,66%

Bagaimana Bapak-Ibu atau ada revisi? Cukup? Pak Menteri Cukup? Bapak-Ibu cukup ya.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian selanjutnya nomor enam :

6) Sikap dan pandangan Komisi X DPR RI : a) Komisi X DPR RI mengapresiasi atas realisasi daya serap APBN

tahun anggaran 2018 sebesar 92,02% lebih tinggi dari daya serap APBN tiga tahun sebelumnya. Selanjutnya Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI agar penyerapan anggaran dapat mencapai sekurang-kurangnya 95% dari baku anggaran yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

b) Komisi X DPR RI menilai bahwa daya serap kuartal-1 APBN tahun anggaran 2019, Kemenpora RI yang baru mencapai 17,66% per-tanggal 19 juni 2019 belum optimal dan meminta kepada Kemenpora RI untuk menyampaikan peta jalan perkembangan daya serap APBN tahun anggaran 2019 lengkap dengan keterangan dan capaian program sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan RKA dan RKP Kempora RI tahun 2020.

c) Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk memberikan penjelasan terhadap beberapa hal sebagi berikut : 1) Perlunya prioritas terhadap pembinaan sumberdaya

kepemudaan; 2) Pemanfaatan alat-alat olahraga yang telah digunakan dalam

Asian games 2018 dan Asian Para Games 2018.

Kemudian mohon maaf belum ditulis tetapi sudah di print sehingga ini menunggu. Kalau belum ada yang terakomodasi dalam kesimpulan silahkan disampaikan juga. Yang d, tambahan ini dinaskahnya tidak ada mohon maaf Pak Menteri kita lihat ke layar berarti.

d) Terhadap koreksi dalam laporan keuangan APBN tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada point 2.4.b, Komisi X DPR RI meminta Kemenpora RI untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit BPK RI tahun anggaran 2018 paling lambat 28 juni 2019;

Ada masukan silakan Bapak/Ibu?

Cukup?

(RAPAT: SETUJU)

Page 28: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

28

Mungkin barangkali Pak Menteri, cukup ya, Alhamdulillah, cukup ya? Sudah, jadi tinggal print nanti. Ibu Esti?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian ini yang mohon maaf barangkali nanti ini tapi nanti kita siap untuk diagendakan lain-lain tadi yang diusulkan oleh Pak Menteri dan naskah nya juga sudah sampai ke kita. Terkait dengan usulan Kementerian Pemuda Olahraga perubahan atau revisi anggaran antar fungsi dan antar program pada APBN tahun anggaran 2019 untuk pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Kemenpora RI sebesar Rp. 20 miliar. Komisi X meminta Kemenpora RI untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian Keuangan RI dengan memberikan pertimbangan alasan perubahan revisi tersebut sesuai Permenkeu atau PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor: 206/PMK.02/2018 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran tahun anggaran 2019. Kita siap nanti tindak lanjutnya, begitu ya Bapak-Ibu. Cukup Bapak/Ibu?

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Kalau sudah berarti sudah cukup ini kesimpulan, selanjutnya sepatah-duapatah kata atau jangan patah-patah juga tidak apa-apa, he..he.., dari Pak Menteri bukan kata akhir tetapi kata penutup di Raker kali ini. Silahkan Pak Menteri. MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI (Dr. (HC) H. IMAM NAHRAWI, S.Ag., M.KP) : Terima kasih. Pimpinan dan Anggota Komisi X yang terhomat, Rapat kerja hari ini sungguh sangat berkualitas dan begitu membahagiakan kami membaca kesimpulan-kesimpulan ini dan beberapa hal rekomendasi yang akan kami penuhi tanggal 28 juli nanti dan saya meminta Pak Sesmen untuk melanjutkan hal-hal teknis tadi terutama soal revisi eksternal tadi. Saya kira itu, saya berdoa supaya Pimpinan dan Anggota yang terhormat selalu keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan dilantik kembali Aamiin ya rabbal'alamin. Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh. KETUA RAPAT: Itu doa nya untuk Pak Menteri juga berarti? he.. he..

Page 29: REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI ... · ditentukan dalam Pasal 251 Ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. ... Pemuda Olahraga Republik

29

Bapak-Ibu yang saya hormati, Demikian dengan berakhirnya kata akhir dari Menteri Pemuda dan Olahraga maka selesailah seluruh acara rapat kerja pada hari ini dengan se izin Anggota, Pimpinan dan Anggota Komisi X, saudara Menteri Pemuda dan hadirin sekalian yang kami hormati maka kami tutup rapat kerja pada hari ini. Terimakasih kepada Anggota Komisi X yang terhormat dan hadirin sekalian yang telah mengikuti acara rapat kerja dengan tertib dan sabar, dengan mengucap alhamdulillaahirobbil’aalamiin maka Raker hari ini dinyatakan ditutup.

(RAPAT: SETUJU)

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.13 WIB)

Jakarta, 25 Juni 2019 a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos. NIP. 19710613 199803 2 003