RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 BKPPD …

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO

TAHUN 2016 - 2021

Page i

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat yang maha kuasa, karena

hanya dengan perkenanNyalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Bone Bolango telah menyelesaikan penyusunan revisi

RENSTRA 2016-2021.

Revisi RENSTRA ini disusun berdasarkan Visi dan Misi Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang

selalu berpedoman pada visi dan misi daerah Kabupaten Bone Bolango untuk

dapat menjadikan daerah ini sebagai daerah maju yang mampu memberikan

pelayanan minimal dan profesional kepada ASN Pegawai maupun ASN Non

PNS khususnya di Kabupaten Bone Bolango.

Untuk itu perlu satu program pemerintah yang perlu dirancang dengan

dasar APBD dalam pengembangan kelembagaan di Kabupaten Bone Bolango

dalam rangka mewujudkan program – program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih yang berdasar pada esensi RPJMD Kabupaten Bone Bolango itu

sendiri.

Kami menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi

Rencana Strategis ini, sehingga segala ide dan saran yang bermanfaat untuk

menyempurnakannya sangat diharapkan dari segala kalangan.

Suwawa, Oktober 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DAERAH

FRISKE ARYANTI USMAN, S.KOM, MM NIP. 19730920 200604 2 004


TAHUN 2016 - 2021

Page ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................................................... i

Daftar Isi .................................................................................................... ii

Bab I Pendahuluan ......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum................................................................ 1

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................ 2

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................ 3

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD ................................................. 5

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD ..................................... 5

2.2 Sumber Daya SKPD ........................................................... 10

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .................................................... 14

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD............... .. 14

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis SKPD ........................... 17

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi . 17

3.2 Telaahan Visi, Msi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah............. ....................................................... 18

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Terkait dan Renstra Dinas/

Badan Terkait Provinsi Gorontalo ....................................... 20

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS ........... 23

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................ 20


TAHUN 2016 - 2021

Page iii

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ................ 29

4.1 Visi/ Misi SKPD ................................................................... 29

4.2 Tujuan dan Sasaran............................................................. 29

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan .................................................. 32

5.1 Strategi Kebijakan ................................................................. 32

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan......... ...... 37

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .............................. 40

7.1 Indikator Kinerja .................................................................. 40

7.2 Tujuan ................................................................................. 40

7.3 Sasaran...................................................... ......................... 41

Bab VIII Penutup .............................................................................. 44

Lampiran - Lampiran

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO]

TAHUN 2016 - 2021

Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman kepada Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan agar

perencanaan Pembangunan daerah Konsisten, sejalan dan selaras dengan

kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah serta sesuai

dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional, pemerintah daerah

bersama – sama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan

kewenangan masing – masing menyusun perencanaan pembangunan

daerah. Dalam Hierarkinya, rencana pembangunan daerah terbagi atas

perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan

jangka pendek (1 tahun).

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango

tahun 2016 sampai dengan 2021 merupakan arah pembangunan yang ingin

dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Bupati Bone Bolango terpilih

berdasarkan visi, misi dan program Bupati terpilih.

Mengacu kepada RPJM dimaksud, disusun rencana strategis Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Renstra BKPPD). Renstra

BKPPD Tahun 2016-2020 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dalam pencapaian tujuan

dan sasaran visi dan misi BKPPD yang mengacu kepada visi dan misi

Kabupaten Bone Bolango.

Selanjutnya, Renstra dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh BKPPD Bone Bolango pada periode tahun 2016 sampai

dengan tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra BKPPD Kabupaten Bone Bolango adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan

Pembangunan Nasional


TAHUN 2016 - 2021

Page 2

2. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara

Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti permendagri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang RPJMD

5. Peraturan Daerah Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang baru

Kabupaten Bone Bolango Nomor 08 Tahun 2016

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud : Revisi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan

pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam menunjang Visi dan Misi BUPATI

BONE BOLANGO dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

Tujuan : Adapun tujuan Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra)

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone

Bolango Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program

pembangunan bidang Kepegawaian di Kabupaten Bone Bolango

periode 2016-2021;

2. Sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) periode 2016-2021;


TAHUN 2016 - 2021

Page 3

3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Tahunan Bupati dan Akhir Masa Jabatan;

4. Tersedianya suatu dokumen strategik dan komprehensif;

5. Untuk memantapkan terselengaranya kegiatan dalam mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah

ditetapkan dalam RPJMD;

6. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai

dengan

kebutuhan daerah dibidang Kepegawaian;

7. Memudahkan pemangku kebijakan dan instansi terkait dalam

koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

Kepegawaian di Kabupaten Bone Bolango;

8. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-

program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan

Kepegawaian;

9. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan

kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bone Bolango.

Adapun alasan utama revisi Renstra yang dilakukan oleh Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone

Bolango yaitu :

1. Peraturan Daerah (perda) Tentang Organisasi Perangkat Daerah

yang baru Kabupaten Bone Bolango Nomor 08 Tahun 2016

dimana sebelumnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah adalah Tipe B dimana sebelumnya terdiri dari 4

(empat) bidang menjadi Tipe C yang terdiri hanya dari 2 (dua)

bidang

2. Adanya Revisi RPJMD 2016-2021

3. Adanya cutting program dan kegiatan guna memaksimalkan

input,outpur serta outcome sehingga lebih terfokus dan

berorientasi hasil yang lebih baik


TAHUN 2016 - 2021

Page 4

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra ini terdiri atas :

1. Bab I. PENDAHULUAN

Terdiri atas Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,

dan Sistematika Penulisan.

2. Bab II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.

Terdiri atas Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber

Daya SKPD,Kinerja Pelayanan SKPD,Tantangan dan peluang

pelayanan SKPD.

3. Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

Terdiri atas: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan SKPD,Telaah Visi, Misi dan Program KDH dan

Wakil KDH Terpilih,Telaah RTRW dan KLHS,Penentuan Isu-Isu

Strategis

4. Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

Terdiri atas: Visi Dan Misi,Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

SKPD.

5. Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bersi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan organisasi

perangkat daerah dalam lima tahun.

6. Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif.

7. Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja organisasi perangkat daerah yang akan dicapai

dalam lima tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

8. Bab VIII. PENUTUP


TAHUN 2016 - 2021

Page 5

BAB II

GAMBAR PELAYANAN UMUM SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD


Bolango dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah mengalami

beberapa kali perubahan nomenklatur. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan

agar pelayanannya dapat lebih optimal sesuai dengan berkembangnya waktu,

adapun struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan 2.1.1

Struktur Badan Kepegawaian Pendidikan

Pelatihan Daerah

Kabupaten Bone Bolango

SUB BAGIAN PERENCANAAN &

KEUANGAN

PROGRAM

PELAPORAN

SUB BAGIAN

UMUM &

KEPEGAWAIAN

KEPALA BADAN

DINAS

BIDANG KEPEGAWAIAN

PERHUBUNGAN

DARAT

SUB.

BIDANG

MUTASI &

KEPANGKAT

AN

SUB.

BIDANG

PENGADAAN

PEGAWAI,

JABATAN &

PENSIUN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB. BIDANG

FORMASI &

KARIR

SUB. BIDANG

DIKLAT

BIDANG PENGEMBANGAN

SEKRETARIS

SUB. BIDANG

INFORMASI &

KEPEGAWAIAN

SUB. BIDANG

KESEJAHTERAAN

& PEMBINAAN

ASN

UPTB KORPRI


TAHUN 2016 - 2021

Page 6

A. Tugas dan Fungsi

1. Penjabaran Tugas dan Kewenangan Badan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

yang bersifat spesifik.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

BKPPD mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai

dengan lingkup tugasnya

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan fungsinya Kepala Badan mempunyai

kewenangan sebagai berikut :

a. Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, program dan

kegiatan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

Pengkoordinasian perumusan pedoman kebijakan di

bidang penyelenggaraan pelayanan administrasi

kepegawaian, penentuan formasi dan pengadaan pegawai

serta kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan

Pengkoordinasian perumusan pedoman, petunjuk teknis

dan petunjuk pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan

Penyelengaraan pembinaan administrasi kepegawaian dan

penentuan pola karir pegawai negeri sipil sesuai dengan

norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.


TAHUN 2016 - 2021

Page 7

Pengendalian, pembinaan pelaksanaan pengadaan,

penataan, pendidikan dan pelatihan kepegawain sesuai

norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan

pemerintah

Pengendalian dan pembinaan pelayanan kesejahteraan

dan hak – hak kepegawaian lainnya bagi pegawai negeri

sipil dan pegawai lainnya serta pelayanan administrasi

pengajuan pensiunan pegawai negeri sipil

Pengendalian dan pembinaan pengelolaan sistem

informasi kepegawaian daerah, data kepegawaian dan

dokumen kepegawaian

Pengendalian dan pembinaan tata laksana kerja dan tata

kearsipan serta ketatausahaan di lingkungan badan

kepegawaian daerah

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Adapun rincian penjabaran tugas dan fungsi Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah antara lain ;

1. Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan

rencana program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan

administrasi umum dan tata usaha, kepegawaian, kearsipan,

rumah tangga dan kelengkapan kantor, mengkoordinasikan

pengelolaan keuangan, pelaporan pelaksanaan program dan

kegiatan yang diselenggarakan masing – masing bidang

berdasarkan Peraturan Perundang – undangan

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan

kegiatan


TAHUN 2016 - 2021

Page 8

Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan

dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas bidang – bidang

Pengelolaan administrasi keuangan

Pengelolaan administrasi kepegawaian

Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan

inventaris kantor

Melakukan koordinasi dan bimbingan dalam rangka

pelaksanaan kegiatan

Melakukan pengendalian, evaluasi dan penilaian kinerja

terhadap program dan kegiatan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

tata laksana administrasi umum

Melaksanakan pengendalian surat menyurat,

pengelolaan kearsipan dan keprotokolan

2. Bidang Kepegawaian

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Bidang Mutasi,

Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Sistem Informasi Kepegawaian

berdasarkan peraturan Perundang – undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud

Bidang Kepegawaian, mempunyai fungsi sbb :

a. Menyusun rencana, kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan tugas Mutasi, Sistem Informasi Kepegawaian

serta Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

b. Melaksanakan proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

c. Melaksanakan proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

d. Melaksanakan Proses Mutasi dan Pengangkatan pegawai

dalam jabatan sesuai ketentuan berlaku


TAHUN 2016 - 2021

Page 9

e. Meneliti usulan pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai persyaratan

jabatan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan

f. Melakukan Penelitian berkas pengusulan kenaikan pangkat

Pegawai Negeri Sipil, memproses hasil rapat Tim penilai

kinerja (TPK) tentang mutasi jabatan, kepangkatan dan

pengangkatan dalam jabatan.

g. Menganalisa data jabatan berdasarkan pola karir, prestasi

kerja, penilaian dan tanggung jawab untuk penetapan

pengangkatan dalam jabatan, pemindahan dan pemberhentian

pegawai negeri sipil.

h. Merancang / merumuskan Sistem infomasi Pengelolaan Data

dan Sistem Informasi Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan

i. Melaksanakan Pengelolaan Data Pegawai secara Elektronik

serta Arsip Data PNS.

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengembangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah di bidang formasi,

Analisis Jabatan, Pembinaan dan Pengembangan Karir aparatur,

Pendidikan dan Pelatihan peningaktan kesejahteraan serta

penegakan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Perundangan

– undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada,

Bidang Pengembangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan

pengembangan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai

b. Menyusun Analisis Jabatan, Informasi Jabatan, Analisis beban

kerja bezetting pegawai dan menganalisis kebutuhan pegawai

dalam rangka penyusunan formasi pegawai negeri sipil daerah

c. Menyusun formasi jabatan dan analisis kompetensi jabatan

dalam rangka pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil


TAHUN 2016 - 2021

Page 10

d. Memfasilitasi dan administrasi pelaksanaan Ujian dinas dan

Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil

e. Membuat surat keterangan / rekomendasi baik izin belajar /

tugas belajar yang telah beroleh persetujuan Bupati dan

membuat SK izin belajar / tugas belajar yang telah beroleh

rekomendasi.

f. Melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan bagi

Aparatur Sipil Negara.

g. Memberikan bahan pembinaan dan petunjuk teknis

peningkatan kesejahteraan Pegawai termasuk pengurusan

Kenaikan Gaji berkala PNS dan Cuti PNS

h. Membuat usulan pemberian penghargaan Pegawai Negeri

Sipil berdasarkan prestasi kerja sebagai tanda jasa dalam

pengabdiannya

i. Merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penegakan

disiplin pegawai

j. Meneliti dan memproses serta menindaklanjuti laporan

pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

k. Penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang –

undangan di bidang pengembangan pegawai, perumusan

kebijksanaan teknis, pedoman dan petunjuk operasional

bidang pengembangan pegawai

l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain yang

berhubungan dengan pengembangan pegawai

m. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Apel Korps Pegawai Negeri

Sipil

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan

Kepegawaian Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan

tertentu yang bersifat mandiri yang yang terdiri dari sejumlah

pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dari


TAHUN 2016 - 2021

Page 11

beberapa kelompok sesuai bidang dan keahliannya yang

dikooridinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala badan, jumlah

jabatan fungsional sendiri ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja. Ketentuan jenis dan jenjang serta rincian tugas

jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang –

undangan.

2.2 SUMBER DAYA BKPPD

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. BKPPD memiliki potensi :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sejumlah 51 (lima puluh satu) orang

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2.1 dibawah ini

:

Tabel 2.2.1 Sumber Daya Manusia BKPPD Berd. Golongan/Ruang

No

Gol./Ruang

Jenis Kelamin

Jumlah Laki – laki Perempuan

1. I 2 - 2

2. II 6 7 13

3. III 12 18 30

4. IV 1 1 2

Total 24 27 51

Dari jumlah tersebut, terdapat pegawai yang telah ikut serta dalam

kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan, baik diklat

struktural maupun fungsional, sebagaimana tercantum dalam Tabel

2.2.2

Tabel 2.2.2 Data SDM dalam keikutsertaan Diklat Penjenjangan

No

Jenis Diklat

Jenis Kelamin


1. Diklat pim I - - -

2. Diklat pim II - - -

3. Diklat pim III 2 2 4


TAHUN 2016 - 2021

Page 12

4. Diklat pim IV 3 3 6

Total 5 5 10

Adapun Data SDM BKPPD berdasarkan jenjang Pendidikan dan

Esselon yang dicantumkan dalam Tabel 2.2.3 dan Tabel 2.2.4 berikut

ini :

Tabel 2.2.3 Data SDM Berdasarkan Pendidikan

No

Gol. Ruang

Jenis Kelamin


1. S3 - -

2. S2 6 5 11

3. S1 11 11 22

4. Diploma III 2 3 5

5. Diploma I 2 2 4

6. SLTA 3 2 5

7. SMP - - -

8. SD - - -

Total 24 23 47

Tabel 2.2.4 Data SDM Berdasarkan Eselon

No

Eselon

Jenis Kelamin


1. II – a - - -

2. II – b 1 - 1

3. III–a - 1 1

4. III–b 2 2 4

5. IV-a 5 5 10

6. IV-b - - -

Total 8 8 16

Adapun berdasarkan Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2016

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan


TAHUN 2016 - 2021

Page 13

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah, seperti terlampir.

Sumber daya pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang adalah 54 (lima

puluh empat) orang dengan rincian tabel 2.2.5sebagai berikut :

Tabel 2.2.5 sumberdaya BKPPD berdasarkan golongan/ruang

No

Gol./Ruang

Jenis Kelamin


1. I - - -

2. II 8 6 14

3. III 11 13 24

4. IV 1 1 2

Total 20 20 40

Dari jumlah tersebut, terdapat pegawai yang telah ikut serta dalam

kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan, baik diklat

struktural maupun fungsional, sebagaimana tercantum dalam Tabel

2.2.6 berikut ini :

Tabel 2.2.6 Data SDM dalam keikutsertaan Diklat Penjenjangan

No

Jenis Diklat

Jenis Kelamin


1. Diklat pim I - - -

2. Diklat pim II 1 - 1

3. Diklat pim III - 1 1

4. Diklat pim IV 2 2 4

Total 3 3 6

Adapun Data SDM BKPPD berdasarkan jenjang Pendidikan dan

Esselon yang dicantumkan dalam Tabel 2.2.7 dan Tabel 2.2.8 berikut

ini :


TAHUN 2016 - 2021

Page 14

Tabel 2.2.7 Data SDM Berdasarkan Pendidikan

No

Gol. Ruang

Jenis Kelamin


1. S3 - -

2. S2 2 2 4

3. S1 10 12 22

4. Diploma III 1 1 2

5. Diploma I 3 1 4

6. SLTA 4 4 8

7. SMP - - -

8. SD - - -

Total 20 20 40

Tabel 2.2.8 Data SDM Berdasarkan Eselon

No

Eselon

Jenis Kelamin


1. II – a - - -

2. II – b 1 - 1

3. III – a - 1 1

4. III – b 1 1 2

5. IV – a 4 4 8

6. IV – b - - -

Total 6 6 12

b. Sarana prasarana pokok

BKPPD Kabupaten Bone Bolango menempati gedung kantor di

kompleks Kantor Bupati Bone Bolango/Sekretariat Daerah.

Untuk Menunjang Operasionalisasi Kegiatan di BKPPD mendapat

dukungan sarana mobilitas 1 unit kenderaan roda 4 dan 10 unit

kenderaan roda 2 , 9 unit Komputer, 14 unit laptop, 7 unit printer, 1

unit LCD, 1 buah camera digital, 1 unit wireless serta prasarana

kantor lainnya.


TAHUN 2016 - 2021

Page 15

2.3 KINERJA PELAYANAN BKPPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap

perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat lebih terarah yang

secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat

dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan

dengan jumlah anggaran yang sangat terbatas. Adapun Pencapaian

kinerja pelayanan serta anggaran dan realisasi pendanaan Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone

Bolango disajikan dalam tabel 2.3 dan tabel 2.4 (tabel terlampir)

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

BKPPD

BKPPD Kabupaten Bone Bolango dalam menjalankan fungsinya

pada bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan ASN tentunya

tidak lepas dari berbagai permasalahan yang di hadapi baik internal

maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang di

hadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang

dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan

kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan analisis terhadap

permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini menggunakan

metode SWOT Analisi. Dalam Analisis SWAT lingkungan Internal meliputi

Strength (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan). Sedangkan

lingkungan Eksternal meliputi Oppurtunity (peluang) dan Treaths

(ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan

eksternal antara lain :


TAHUN 2016 - 2021

Page 16

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

1) Adanya dasar hukum dan undang – undang peraturan

kepegawaian dan pendiklatan dalam menunjang

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang

kepegawaian dan pendidikan pelatihan

2) Tersedianya dana yang cukup dalam melaksanakan kegiatan

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada

aparatur PNS berdisiplin dan profesional

3) Tersedianya SDM Badan Kepegawaian Daerah yang cukup

memadai

4) Terjalinnya hubungan kerja yang baik dengan stake holder

terutama di bidang pendiklatan dan urusan kepegawaian

5) Tersedianya jaringan internet untuk keperluan akses informasi

b. Kelemahan (Weaknesses)

1) Tidak semua SDM aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah memiliki kemampuan IT

2) Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan kepegawaian dan diklat

yang kurang memadai

3) Kurangnya pemahaman semua aparatur terhadap peraturan

perundang – undangan kepegawaian

4) Masih ada beberapa aparatur pemerintah yang penempatannya

belum sesuai dengan disiplin ilmunya

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1) Adanya Peraturan Daerah tentang Kepegawaian yang menunjang

penyelenggaraan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah

2) Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM

aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah


TAHUN 2016 - 2021

Page 17

3) Inovasi kegiatan berupa pembangunan dan pengembangan

sistem informasi manajemen kepegawaian

4) Kondisi kerja produktif sesuai dengan standart pelayanan publik

yang ditetapkan

5) Terpenuhinya anggaran dan pada kegiatan – kegiatan prioritas

kepegawaian dan kediklatan

b. Ancaman (Threat)

1) Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian

dan kediklatan yang harus dipahami dan dilaksanakan secara

cepat dan tepat

2) Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari

proses rekruitmen hingga proses pensiun

3) Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan

sistem pelayanan kepegawaian dan kediklatan harus mengikuti

perubahan.


TAHUN 2016 - 2021

Page 18

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS SKPD

Isu strategis pembangunan Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 yang dirumuskan

dan penting untuk diperhatikan diantaranya Good Governance dan pelayanan prima.

Untuk mewujudkannya dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional dan

proposional dalam melaksanakantugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi

(pengetahuan dan keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan

pelayanan prima dalam Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.Badan

Kepegawaian dan Pelatihan Daerah merupakan organisasi perangkat daerah sesuai tugas

pokok dan fungsinya yaitu mengurusi pelayanan adminsitrasi kepegawaian dan diklat di

daerah dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam perundang – undangan yang

meliputi perencanaan (formasi), persyaratan pengangkatan, penempatan dan pemindahan,

pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, sanksi (punishment) dan

penghargaan (reward), pensiun. Keseluruhan kegiatan tersebut untuk mendukung program

pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas

pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan tata

pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Untuk menata sumberdaya

aparatur hal – hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi

permasalahan berdasarkan tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan tupoksi dilakukan

melalui analisa SWOT, analisis strategi dan analisis strategi pilihan yang diuraikan sebagai

berikut.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah pada saat melaksanakan pelayanan bidang kepegawaian dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak semua SDM Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah memiliki pengetahuan IT

2. Fasilitas dan sarana prasaran pelayanan pelayanan kepegawaian yang kurang

memadai

3. Kurangnya pemahaman semua aparatur terhadap peraturan perundang –

undangan kepegawaian

4. Masih ada beberapa aparatur pemerintah yang penempatannya belum sesuai

dengan disiplin ilmunya


TAHUN 2016 - 2021

Page 19

5. Minimnya posisi jabatan fungsional tertentu yang belum terisi

6. Masih rendahnya pemahaman pegawai dalam melengkapi data kepegawaian, hal

tersebut disebabkan oleh kurangnya Sosialisasi / Diseminasi Pengetahuan Data

Kepegawaian

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA

DAERAH TERPILIH

Visi Misi Kabupaten Bone Bolango 2016 – 2021 merupakan perwujudan dari visi

misi pasangan Hamim Pou dan Moh. Kilat Wartabone selaku Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Visi dan Misi Kabupaten Bone Bolango 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

VISI

“TERWUJUDNYA BONE BOLANGO CEMERLANG 2021”

MISI

Memaknai visi dalam bentuk implementasi, misi, tujuan dan sasaran maka

pengertian misi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut :

CEMERLANG dalam makna luas adalah suatu kondisi pelaksanaan

pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang unggul dan terdepan berdaya saing

serta masyarakatnya berada pada tingkat peradaban tinggi. Cemerlang dalam

makna akronim memiliki arti sebagai berikut :

CE (Cerdas), MER (Modern), LANG (Gemilang)

Cerdas

Kondisi masyarakat yang menjalani kehidupan sebagai warga negara berlandaskan

kemampuan kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan akal budi

intelektual, akal budi emosional dan akal budi spritual.

Modern

Kondisi entitas masyarakat Bone Bolango yang memiliki kemajuan peradaba

manusia dengan bercirikan kemampuan adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dan

teknologi


TAHUN 2016 - 2021

Page 20

Gemilang

Memiliki makna capaian suatu kinerja pelayanan pemerintahan yang diindikasikan

dengan suatu kondisi masyarakat sejahtera dari sisi ekonomi dalam konteks

kesejahteraan sosial dan sejahtera dari makna kebijakan berarti penekanan

terhadap jangkauan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi

tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah

pembangunan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan vis

pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango Tersebut diatas selanjutnya

dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 –

2021, sebagai berikut :

1. Misi Kesatu, mewujudkan masyarakatyang sehat, cerdas, dan

sejahtera

Merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam

peningkatan pelayanan berkualitas melalui pembangunan sumberdaya

manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera sehingga akan tercipta

sumberdaya manusia yang berkarakter dan mandiri

2. Misi Kedua, mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur

dan desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah yang berbasis

lingkungan hidup.

Merupakan Upaya keberlanjutan (percepatan) tahapan pembangunan

Pemerintah Kabupatan Bone Bolango dari periode sebelumnya (2010-

2015) menuju periode yang akan datang (2016-2021) dalam segmentasi

koneksitas antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa

sebagai pilar utama penopang pertumbuhan wilayah berazaskan

kelestarian lingkungan hidup.

3. Misi Ketiga, Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing,

merata berkeadilan

Merupakan upaya pemerintah kabupaten Bone Bolango dalam

menggerakan perekonomian daerah melalui optimalisasi dan distribusi

manfaat sumberdaya alam guna tercapainya pemerataan pembangunan

yang berkeadilan.


TAHUN 2016 - 2021

Page 21

4. Misi Keempat, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern

dan berbudaya.

Merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam

melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada prinsip –

prinsip Good and Clean Governance dengan penonjolan kemampuan

adaptif terhadap perubahan namun tetap berpegang teguh pada

modernitas bercirikan nilai – nilai budaya.

Berpedoman Visi dan Misi Kabupaten Bone Bolango 2016 -2021 Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah memiliki Visi yang terkait dengan

tupoksi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang efektif dalam

menciptakan Aparatur Birokrasi Daerah yang Amanah dan Professional.”

Yang mana semua program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk

meningkatkan kinerja aparatur birokrasi daerah yang beramanah serta berkualitas

dan profesional.

Mengacu pada Visi diatas maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango menetapkan misi sebagai berikut :

“Mewujudkan manajemen kepegawaian yang efektif melalui penataan

sistem administrasi, kelembagaan dan sumberdaya aparatur.

Melalui beberapa program, kegiatan dan penerapan peraturan kepegawaian,

kegiatan pembinaan dan pengembangan serta diklat pegawai sebisa mungkin

dapat mewujudkan aparatur pemerintahan yang efektif, bersih dan baik melalui

pelaksanaan manajemen kepegawaian yang tertata, administratif sehingga

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki sumber daya yang

profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Sedangkan prioritas program pada analisis isu – isu strategis RPJMD yang

terkait langsung dengan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupan Bone Bolango hanya ada 2 (dua) yaitu Program Peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur dan Program pembinaan dan pengembangan

karir.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN TERKAIT DAN RENSTRA DINAS/BADAN

TERKAIT PROVINSI GORONTALO

Penajaman program dan kegiatan strategis dalam Renstra Badan

Kepegawaian Negara Tahun 2016-2021, mencakup : Pengembangan sistem

manajemen kepegawaian, Penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan


TAHUN 2016 - 2021

Page 22

perundang – undangan kepegawaian, Pembangunan dan pengembangan sistem

penyelenggaraan pelayanan administrasi dan mutasi kepegawaian, Penegakan

pelaksanaan peraturan perundang – undangan kepegawaian, melanjutkan

pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian

serta kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal Badan

Kepegawaian Negara.

Dengan memperhatikan tercapainya keselarasan pada format dan

sistematika penyusunan renstra kementrian dan lembaga secara nasional, maka

Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2016 -2021, disusun berpedoman

pada Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2009

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga. Dengan

demikian seluruh instansi pemerintah baik Kementrian, Lembaga, maupun

Pemerintah Daerah mempunyai format dan sistematika yang sama dalam

susunan renstra tahun 2016-2021

Pada Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Provinsi Gorontalo, langkah – langkah strategis yang harus mendapat prioritas

yakni :

a. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional

penyelenggaraan sistem manajemen kepegawaian daerah dan sistem

manajemen pengembangan aparatur daerah

b. Pengkajian dan perencanaan pola pengembangan diklat aparatur, baik

diklat struktural, teknis, fungsional maupun pendidikan formal

c. Perumusan tata cara penyusunan analisis jabatan dan pelaksanaan

analisis jabatan

d. Penyusunan dan Penetapan standar kompetensi jabatan dan sistem

pengujian kompetensi jabatan

e. Penyusunan sistem pembinaan dan pengembangan aparatur

f. Pelayanan sistem jaringan informasi kepegawaian melalui SIMPEG

g. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan,

pemberhentian dan pensiun, sesuai norma, standar dan prosedur

peraturan perundang – undangan .

Dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan renstra Badan

Kepegawaian baik di tingkat Provinsi Gorontalo maupun di tingkat kementerian,


TAHUN 2016 - 2021

Page 23

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango

melaksanakan kegiatannya didukung dengan beberapa faktor sebagai berikut :

a. Sumberdaya anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Bone Bolango

b. Sarana Prasarana pelayanan kepegawaian dan pendiklatan

c. Sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan adminsitrasi

kepegawaian dan diklat.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pelayanan kepegawaian dan

diklat, yaitu :

1. Tidak semua SDM aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah memiliki kemampuan IT

2. Fasilitas sarana prasarana pelayanan kepegawaian dan diklat yang kurang

memadai

3. Kurangnya pemahaman semua aparatur terhadap aparatur terhadap

peraturan perundang – undangan kepegawaian



5. Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Bone Bolango masih ada yang

terlambat kenaikan pangkatnya, terutama bagi tenaga fungsional tertentu

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Isu strategis berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi

penataan ruang wilayah kabupaten Bone Bolango, sasaran yang diharapkan

salah satunya adalah meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yaitu

dengan rencana pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dan

pembangunan sistem informasi manajamen kepegawaian online. Sehingga

tersedianya data elektronik tersebut melalui sistem jaringan yang diharapkan

mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian yang baik di era

globalisasi.

Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat adanya beberapa hal yang

selama ini menjadi faktor penghambat pelayanan kepegawaian sebagai berikut :

a. Kurang prokaktifnya SKPD dalam melaksanakan koordinasi kepegawaian

karena Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bone Bolango terletak di pusat strategis suwawa, sementara

yang menjadi pegawai atau pemakai jasa layanan tersebar pada

kecamatan Se-Kabupaten Bone Bolango, terutama yang didaerah pesisir,


TAHUN 2016 - 2021

Page 24

maka yang menjadi kendala adalah jarak tempuh pemakai jasa layanan

dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

b. Keterlambatan pelayanan yang diakibatkan butuhnya ekstra waktu karena

jarak tempuh antara BKPPD dengan Stakeholder/Dinas/Instansi terkait

baik dalam lingkup Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Provinsi

maupun Pusat.

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Arah dan strategi kebijakan Kepegawaian sangat di pengaruhi nilai-nilai strategis

dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang

mempunyai pengaruh dalam bidang kepegawaian perlu dilakukan untuk

mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka

melaksanakan upaya-upaya pengembangan pegawai sesuai keadaan dan potensi

pada Kabupaten Bone Bolango.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

1. Adanya dasar hukum dan undang – undang peraturan kepegawaian dan

pendiklatan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan

2. Tersedianya dana yang cukup dalam melaksanakan kegiatan dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur PNS berdisiplin

dan profesional

3. Tersedianya SDM Badan Kepegawaian Daerah yang cukup memadai

4. Terjalinnya hubungan kerja yang baik dengan stake holder terutama di bidang

pendiklatan dan urusan kepegawaian

5. Tersedianya jaringan internet untuk keperluan akses informasi

b. Kelemahan (Weaknesses)

1. Tidak semua SDM aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah memiliki kemampuan IT


TAHUN 2016 - 2021

Page 25

2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan kepegawaian dan diklat yang

kurang memadai

3. Kurangnya pemahaman semua aparatur terhadap peraturan perundang –

undangan kepegawaian



2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1. Adanya Peraturan Daerah tentang Kepegawaian yang menunjang

penyelenggaraan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

2. Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur pada

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

3. Inovasi kegiatan berupa pembangunan dan pengembangan sistem informasi

manajemen kepegawaian

4. Kondisi kerja produktif sesuai dengan standart pelayanan publik yang

ditetapkan

5. Terpenuhinya anggaran dan pada kegiatan – kegiatan prioritas kepegawaian

dan kediklatan

b. Ancaman (Threat)

1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian dan

kediklatan yang harus dipahami dan dilaksanakan secara cepat dan tepat

2. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS mulai dari proses

rekruitmen hingga proses pensiun

3. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan sistem

pelayanan kepegawaian dan kediklatan harus mengikuti perubahan.

Berdasarkan tabel berikut akan dijelaskan mengenai strategi yang akan

diambil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone

Bolango berdasarkan Analisa SWOT :


TAHUN 2016 - 2021

Page 26

Tabel Analisis SWOT pada BKPPD Kabupaten Bone Bolango

EKSTERNAL

INTERNAL

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

1. Adanya dasar hukum dan undang –

undang peraturan kepegawaian dan

pendiklatan dalam menunjang

penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan bidang kepegawaian dan

pendidikan pelatihan

2.Tersedianya dana yang cukup dalam

melaksanakan kegiatan dalam melakukan

pembinaan dan pengawasan kepada


3.Tersedianya SDM aparatur BKPPD yang

cukup memadai

4. Terjalinnya hubungan kerjasama yang

baik dengan stakeholder terutama dibidang

pendiklatan dan urusan kepegawaian

5. Tersedianya jaringan internet untuk

keperluan akses informasi

1. Tidak semua SDM aparatur

BKPPD memiliki kemampuan IT

2.Fasilitas sarana dan prasarana

pelayanan kepegawaian dan

pendiklatan yang kurang memadai

3.Kurangnya pemahaman semua

aparatur terhadap peraturan

perundang – undangan

kepegawaian

4. Masih ada beberapa aparatur

pemerintah yang penempatannya

belum sesuai dengan disiplin

ilmunya

PELUANG (O) S + O = O + W =

1. Adanya peraturan

daerah tentang

kepegawaian yang

menunjang

penyelenggaraan kegiatan

BKPPD

2.Tingginya semangat dan

komitmen kinerja

pelayanan SDM aparatur

pada BKPPD

3.Inovasi kegiatan berupa

pembangunan dan

pengembangan sistem

informasi dan manajemen

kepegawaian

1. Mendayagunakan undang – undang dan

peraturan tentang kepegawaian dan diklat

PNS dalam menunjang penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan bidang

kepegawaian dan pendiklatan untuk menata

potensi SDM aparatur yang dapat

dikembangan dalam penataan personil yang

profesional dan proporsional

2. Mendayagunakan dana yang cukup untuk

melaksanakan kegiatan dalam melakukan

pembinaan dan pengawasan kepada


1. Menanggulangi terbatasnya

SDM yang memiliki kemampuan IT

yaitu dengan memanfaatkan

peluang adanya kesempatan SDM

aparatur untuk meningkatkan

kemampuanya baik melalui diklat

formal dan bimbingan teknis

2. Masalah kekosongan jabatan

fungsional tertentu dapat disiasati

dengan adanya peluang hubungan

yang harmonis antara pegawai

dalam instansi terkait untuk bahu

membahu dan bekerjasama dalam

menyelenggarakan pelayanan

prima pada masyarakat


TAHUN 2016 - 2021

Page 27

4.kondisi kerja produktif

sesuai dengan standart

pelayanan publik yang

ditetapkan

5. Terpenuhinya anggaran

dari pada kegiatan –

kegiatan prioritas

kepegawaian dan

kediklatan

ANCAMAN (T) S + T = T + W =

1. Perubahan dan

perkembangan peraturan

bidang kepegawaian dan

kediklatan yang harus

dipahami dan

dilaksanakan secara cepat

dan tepat

2.Adanya tuntutan

pelayanan yang lebih baik

bagi PNS mulai dari

proses rekruitmen hingga

proses pensiun

3.Era globalisasi dan

kemajuan IPTEK yang

menuntut perkembangan

sistem pelayanan

kepegawaian dan

kediklatan harus mengikuti

perubahan

1. Memanfaatkan kemampuan personil

dalam struktur organisasi yang relevan dan

profesional untuk menghadapi tuntutan

standar pelayanan publik bagi masyarakat

pemakai jasa profesional

1. Tidak semua PNS menguasai

kemampuan IT harus ditingkatkan

melalui pemanfaatan kegiatan

diklat – diklat PNS dan menuju era

globalisasi dan kemajuan Iptek.

Begitu pula terkait kurangnya

pemahaman tentang perubahan

peraturan kepegawaian dan diklat

yang begitu cepat harus disiasati

dengan mengikuti bimbingan

teknis dan sosialisasi perubahan

peraturan baik tentang

kepegawaian maupun pendiklatan

2,Dengan kurangnya fasilitas

sarana dan prasarana yang

memadai untuk mendukung

pelayanan, ditingkatkan dengan

pengembangan sarana prasarana

untuk memberikan tuntutan standar

pelayanan publik bagi masyarakat

pemakai jasa layanan profesional


TAHUN 2016 - 2021

Page 28

Dari hasil inventarisasi isu-isu strategis tersebut, di coba untuk dilakukan analisa

terhadap isu-isu strategis tersebut yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

MATRIKS KEKUATAN

NO INDIKATOR SKOR

1 Adanya dasar hukum dan undang – undang peraturan

kepegawaian dan pendiklatan dalam menunjang

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang

kepegawaian dan pendidikan pelatihan

5

2 Tersedianya dana yang cukup dalam melaksanakan kegiatan

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur

PNS berdisiplin dan profesional

3

3 Tersedianya SDM aparatur BKPPD yang cukup memadai 3

4 Terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dengan stakeholder

terutama dibidang pendiklatan dan urusan kepegawaian

3

5 Tersedianya jaringan internet untuk keperluan akses informasi 3

JUMLAH 17

MATRIKS KELEMAHAN

NO INDIKATOR SKOR

1 Tidak semua SDM aparatur BKPPD memiliki kemampuan IT 3

2 Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian dan

pendiklatan yang kurang memadai

4

3 Kurangnya pemahaman semua aparatur terhadap peraturan

perundang – undangan kepegawaian

4

4 Masih ada beberapa aparatur pemerintah yang penempatannya

belum sesuai dengan disiplin ilmunya

4

JUMLAH 15


TAHUN 2016 - 2021

Page 29

MATRIKS PELUANG

NO INDIKATOR SKOR

1 Adanya peraturan daerah tentang kepegawaian yang menunjang

penyelenggaraan kegiatan BKPPD

5

2 Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM

aparatur pada BKPPD

4

3 Inovasi kegiatan berupa pembangunan dan pengembangan sistem

informasi dan manajemen kepegawaian

5

4 kondisi kerja produktif sesuai dengan standart pelayanan publik

yang ditetapkan

3

5 Terpenuhinya anggaran dari pada kegiatan – kegiatan prioritas

kepegawaian dan kediklatan

3

JUMLAH 20

MATRIKS ANCAMAN

NO INDIKATOR SKOR

1 Perubahan dan perkembangan peraturan bidang

kepegawaian dan kediklatan yang harus dipahami dan

dilaksanakan secara cepat dan tepat

5

2 Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi PNS

mulai dari proses rekruitmen hingga proses pensiun

3

3 Era globalisasi dan kemajuan IPTEK yang menuntut

perkembangan sistem pelayanan kepegawaian dan

kediklatan harus mengikuti perubahan

3

JUMLAH 11


TAHUN 2016 - 2021

Page 30

BAB IV

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi BKPPD Bone Bolango

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu

organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif,

dan inovatif . Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana

organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan

harus dilaksanakan. Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kabupaten Bone Bolango

yaitu, “TERWUJUDNYA BONE BOLANGO CEMERLANG”, dengan berdasarkan

Visi dan Misi Kepala Daerah maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah menetapkan Visi BKPPD yaitu “Terwujudnya Manajemen Kepegawaian

yang efektif dalam menciptakan aparatur birokrasi daerah yang amanah dan

profesional”.

Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone

Bolango sendiri ditetapkan dalam rangka untuk memberikan arah yang dicapai

pada suatu masa sehingga seluruh komponen kekuatan yang dimiliki oleh Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat

turut serta untuk memberikan kontribusi secara konsisten, inovatif, produktif dan

mampu mengantisipasi setiap tantangan yang muncul sehingga tetap eksis dalam

rangka mempercepat pencapaiannya.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, maka

diperlukan misi yang jelas, mengingat misi merupakan suatu yang harus diemban

dan dilaksanakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Adapun Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bone Bolango, adalah “Mewujudkan manajemen kepegawaian yang

efektif melalui penataan sistem adminsitrasi, kelembagaan dan sumber daya

aparatur”.

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni

pencapaian target keberhasilan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu :

“Mengembangkan Kompetensi Aparatur Birokrasi yang Berkualitas”.


TAHUN 2016 - 2021

Page 31

Sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah sesuai dengan tujuan tersebut adalah : “Meningkatnya Kualitas ASN

yang profesional dan berkompetensi ”

Adapun Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta

indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 dan tabel 4.2 (tabel terlampir)


TAHUN 2016 - 2021

Page 32

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Kebijakan

Penyusunan strategi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah kabupaten Bone Bolango didasarkan pada sistem analisis SWOT, yaitu

analisis yang mencermati kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atau

ancaman secara bersama – sama dapat dirumuskan empat strategi alternatif,

antara lain sebagai berikut :

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang :

Mendayagunakan undang – undang dan peraturan tentang kepegawaian dan

diklat PNS dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan bidang kepegawaian dan pendiklatan untuk menata potensi

sumber daya manusia aparatur yang dapat dikembangkan dalam penataan

personil yang professional dan proporsional

Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS

berdisiplin dan professional

2. Strategi menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang

Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, yaitu

dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan SDM aparatur

untuk meningkatkan kemampuannya baik melalui diklat formal dan

bimbingan teknis

Masalah kekurangan tenaga fungsional tertentu misalnya minimnya

tenaga kesehatan medis dan guru – guru sekolah – sekolah dasar,

sekolah menengah pertama utamanya pada daerah terpencil dapat

disiasati dengan adanya peluang hubungan yang harmonis antara

pegawai di lingkup Kab. Bone Bolango untuk saling bahu membahu

dan bekerjasama dalam menyelenggarakan pelayanan prima pada

masyarakat

3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan

tantangan atau ancaman


TAHUN 2016 - 2021

Page 33

Memanfaatkan kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan

dan professional untuk menghadapi tuntutan standart pelayanan publik bagi

masyarakat pemakai jasa secara professional

4. Strategi menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan

Tidak semua PNS menguasai kemampuan IT harus ditingkatkan melalui

pemanfaatan kegiatan diklat – diklat PNS dan bimbingan teknis menuju era

globalisasi dan kemajuan Iptek. Begitu pula terkait kurangnya pemahaman

tentang perubahan peraturan kepegawaian dan diklat yang begitu cepat

harus disiasati dengan mengikuti bimtek dan sosialisasi perubahan

peraturan kepegawaian dan kediklatan

Dengan kurangnya fasilitas sarana prasarana yang memadai untuk

mendukung pelayanan, ditingkatkan dengan pengembangan sarana

prasarana untuk memberikan tuntutan standart pelayanan publik bagi

masyarakat pemakai jasa layanan profesional

Sedangkan dari beberapa strategi alternatif tersebut jika dihubungkan

dengan tujuan, sasaran, indikator dapat dirumuskan beberapa strategi berikut :

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta

sosialisasi peraturan kepegawaian sesuai dengan SOP

2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan karier PNS

3. Optimalisasi updating data kepegawaian melalui SIMPEGDA di Kabupaten

Bone Bolango

4. Peningkatan standar penerimaan SDM Aparatur pada kegiatan seleksi

penerimaan CPNS Daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan ujian dinas dan

seleksi kompetensi jabatan sesuai dengan kebutuhan

5. Optimalisasi sumber daya aparatur terkait latar belakang pendidikan (formal

in formal) keahlian, pangkat, analisa jabatan dan sebagainya dengan

penempatan pegawai

6. Optimalisasi kinerja petugas yang menangani kenaikan pangkat sesuai

dengan SOP kegiatan

Adapun kebijakan teknis dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan diklat aparatur pemerintahan secara selektif sesuai prioritas

daerah


TAHUN 2016 - 2021

Page 34

2. Melakukan fasilitasi kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian PNS se –

Kabupaten Bone Bolango

3. Membentuk dan memaksimalkan kinerja Tim penangan dan penyelesaian

Permasalahan Kepegawaian (TP3K) serta meningkatkan pembinaan

kepegawaian

4. Memenuhi pengadaan sarana prasarana SIMPEG dan menyusun Tim Updating

Data Kepegawaian

5. Menyusun dan menetapkan regulasi seleksi penerimaan CPNS daerah dengan

syarat – syarat tertentu baik dari jalur umum maupun honorer kategori II

6. Melaksanakan pendataan dan seleksi administrasi PNSD yang berhak

mengikuti ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan

7. Membentuk dan memaksimalkan kinerja Bada Pertimbangan Jabatan dan

Pangkat (Baperjakat) Pemkab Bone Bolango dalam menyusun SK penempatan

pegawai, SK pelantikan dan sebagainya

8. Memaksimalkan kinerja staf berdasarkan analisa jabatan masing – masing dan

sering melaksanakan koordinasi baik dengan BKN Kanreg Regional XI dan

BKN pusat guna kecepatan penerbitan SK

9. Melaksanakan evaluasi atas penyelenggaran program dan kegiatan BKPPD

10. Memberikan Penghargaan bagi aparatur yang berprestasi

Adapun Arah Kebijakan BKPPD sesuai dengan RPJMD 2016-2021 Kabupaten

Bone Bolango yang dijelaskan dalam tabel 5.1 berikut ini :


TAHUN 2016 - 2021

Page 35

RPJMD 2016-2021 Kabupaten Bone Bolango

VISI : Terwujudnya Bone Bolango Cemerlang

MISI 4 : Mewujudkan tata pemerintahan moderen yang berbudaya

TUJUAN : Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi

SASARAN : Meningkatnya kualitas layanan publik

INDIKATOR : Indeks Kepuasan Masyarakat

RENSTRA 2016-2021 BKPPD BONE BOLANGO

VISI : Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Efektif dalam menciptakan Aparatur Birokrasi Daerah yang Amanah dan Profesional

MISI : Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Efektif melalui Penataan Sistem Administrasi, Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan

1. Mengembangkan

Kompetensi Aparatur

birokrsi yang berkualitas

1.1 Meningkatkan

Kompetensi Aparatur

Birokrasi yang berkinerja

1.1.1 Meningkatnya Kualitas

ASN yang profesional

dan berkompetensi

1. Presentase

Aparatur yang

handal yang

memiliki

pengetahuan dan

keterampilan

melalui diklat

1. Mengoptimalkan

pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan aparatur serta

sosialisasi peraturan

kepegawaian sesuai SOP

2. Optimalisasi sumber daya

aparatur terkait latar

1. Menyelenggarakan diklat aparatur

pemerintahan secara selektif

sesuai prioritas daerah

2. Memenuhi penataan pegawai

melalui penempatan PNS sesuai

dengan bidang kompetensinya


TAHUN 2016 - 2021

Page 36

struktural belakang pendidikan

(formal in formal)

keahlian, pangkat, analisa

jabatan dan sebagainya

agar menghasilkan sumber daya

aparatur yang optimal

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan

1.1.2 Terwujudnya aparatur

BKPPD berkinerja tinggi

1. Nilai SAKIP

2. Temuan material

hasil temuan

inspektorat dan BPK

3. Survey Indeks

Kepuasan

Masyarakat

1 Penyempurnaan

penyusunan dokumen

perencanaan, evaluasi dan

pelaporan untuk lingkup

BKPPD Bone Bolango

yang didukung dengan

kualitas dan kuantitas data

dan informasi;

2 Meningkatkan

kompentensi aparatur

yang berkualitas dan

handal serta profesional

berupa diklat dan bimtek

3 Mewujudkan ketersediaan

sarana dan prasarana kerja

yang memadai

4 Menyediakan akses yang

mudah dan lengkap

terhadap informasi

administrasi kepegawaian

dan keuangan aparatur


TAHUN 2016 - 2021

Page 37

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan

oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh

alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra BKPPD Kabupaten Bone Bolango tahun 2016-2021, Program dan

Kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/Kegiatan lintas

SKPD dan Program/Kegiatan Kewilayahan.

Program/Kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program

Kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar

kementerian/lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau

kawasan.

Program serta Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

2016-2021 baik dalam bentuk penjabaran maupun matriks disusun sebagai berikut :

Program dan Kegiatan

a. Program

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh

pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang

terukur, pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Peatihan Daerah Kabupaten

Bone Bolango terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan

program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun Program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kab. Bone Bolango Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

5. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur


TAHUN 2016 - 2021

Page 38

b. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang

berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan,

teknologi, dana dan lain sebagainya. Keseluruhannya itu merupakan masukan (input)

yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk

melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai

tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib/belanja langsung di

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango,

ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2016 s/d 2021 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui

kegiatan antara lain :

1.1 Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran

1.2 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar

daerah

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.1 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional

2.2 Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan / peralatan gedung

kantor

3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3.1 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan

3.2 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS

3.3 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah

4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

4.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5. Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur

5.1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

5.2 Seleksi Penerimaan CPNS

5.3 Penempatan PNS

5.4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

5.5 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah


TAHUN 2016 - 2021

Page 39

5.6 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

5.7 Proses penanganan kasus – kasus pelanggaran disiplin PNS

Pada program pembinaan dan pengembangan aparatur ada beberapa kegiatan yang

dicutting dengan tujuan selain mengefisiensi anggaran juga memudahkan pengukuran

kinerja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sehingga memperoleh

capaian kinerja yang maksimal. Adapun kegiatan – kegiatan setelah cutting yang dimaksud

adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

1.1 Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran

1.2 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dan ke luar daerah

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.1 Pemeliharaan rutin berkala/kenderaan dinas/operasional

2.2 Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan / peralatan gedung

kantor

3. Program peningkatan sumber daya aparatur

3.1 Bimbingan teknis implementasi perundang – undangan

3.2 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS

3.3 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

4.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

5.1 Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

5.2 Penempatan PNS

5.3 Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi

Dari beberapa gambaran rencana program dan kegiatan yang telah disampaikan diatas

yang kemudian dikaitkan dengan visi dan misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan

yang dijabarkan pada rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif yang mengakomodir seluruh tugas dan fungsi layanan SKPD dapat

dilihat pada tabel 6 (tabel telampir)


TAHUN 2016 - 2021

Page 40

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah sesuatu yang dijadikan sebagai barometer kinerja atau hasil

yang dicapai atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui

perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan

sasaran dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari RPJMD.

Untuk mewujudkan tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bone Bolango berupa Meningkatkan kinerja aparatur birokrasi yang

berkualitas dan profesional indikator kinerja tujannya adalah meningkatkan kompetensi

aparatur birokrasi yang berkinerja. Sementara itu sasarannya adalah meningkatnya

aparatur birokrasi yang berkualitas dan memiliki kompetensi kemudian indikator

sasarannya adalah presentase aparatur yang handal yang memiliki pengetahuan dan

keterampilan melalui diklat struktural..

7.1 Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk

mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk

menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran RPJMD. Secara umum indikator

kinerja yang telah di tetapkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Bone Bolango mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Kabupaten Bone Bolango. Yaitu :

1. Persentase Aparatur yang handal memiliki pengetahuan dan keterampilan

melalui diklat struktural

2. Nilai SAKIP

3. Temuan material hasil temuan inspektorat dan BPK

4. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

7.2 Tujuan

Berdasarkan indikator kinerja yang telah dibuat maka Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bone Bolango menetapkan tujuan berdasarkan hasil

dari RPJMD Kabupaten Bone Bolango yaitu “Mengembangkan Kompetensi

aparatur birokrasi yang berkualitas”


TAHUN 2016 - 2021

Page 41

7.3 Sasaran


Bolango menetapkan sasaran yang ingin dicapai hingga akhir tahun 2021 sebagai

berikut :

1. Meningkatnya Kualitas ASN yang profesional dan berkompetensi

2. Terwujudnya aparat BKPPD yang berkinerja

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango serta target kinerja yang mengacu pada

RPJMD disajikan dalam tabel 7.1 dan 7.2 berikut ini


TAHUN 2016 - 2021

Page 42

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama

No Sasaran

Renstra

Indiktor Kinerja

Utama

Penanggung

Jawab Sumber Rumusan

1.1

Meningkatnya

Kualitas ASN

yang profesional

dan

berkompetensi

Persentase Aparatur

yang handal yang

memiliki pengetahuan

dan keterampilan

melalui diklat struktural

Bid.Pengembangan

Laporan dari

hasil diklat bagi

PNS daerah

Jumlah Esselon II yang telah memiliki sertfikat diklat PIM II

Jumlah Esselon II x100%

Jumlah Esselon III yang telah memiliki sertifikat diklat PIM III

Jumlah Esselon III x100%

Jumlah Esselon IV yang telah memiliki sertifikat diklat PIM IV

Jumlah Esselon IV x100%

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan


TAHUN 2016 - 2021

Page 43

Tabel 7.2 Target Capaian Indikator Kinerja setiap tahun

No Sasaran Renstra Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja

pada priode

awal RENSTRA Realisasi Capaian Setiap Tahun

Target Capaian Setiap

Tahun

Kondisi

kinerja pada

akhir priode

RENSTRA

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1. Meningkatnya Kualitas

ASN yang profesional

dan berkompetensi

Persentase Aparatur

yang handal yang

memiliki pengetahuan

dan keterampilan melalui

diklat struktural

PIM II : 8,82%

8,82

8,82

8,82

8,82

8,82

8,82

PIM III : 6,25% 3,13 3,13 6,25 6,25 6,25 6,25

PIM IV : 8,10%

8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10

Prajabatan

100 100 100 100 100 100


TAHUN 2016 - 2021

Page 44

BAB VIII

PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang disusun dengan memperhatikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pelaksanaan

dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2021 dimaksud sebagai

dokumen perencana strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kabupaten Bone Bolango yang merupakan penajaman program Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 dan diharapkan

mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk

menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan

program – program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

Bone Bolango untuk tahun 2016 – 2021.

Selain itu, Penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan pedoman penyusunan Rencana

Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Bone Bolango, penguatan

peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan

Pelaksanaan Atas Kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.


TAHUN 2016 - 2021

Page 45

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 semoga dapat dijadikan pedoman

untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan ditahun mendatang serta

dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Suwawa, Oktober 2019

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bone Bolango

Friske Aryanti Usman, S.Kom, MM

Nip. 19730920 200604 2 004 Pembina, IV/a


TAHUN 2016 - 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)- PIM II : 8,82 - 8,82% (3

org)8,82% (3

org)8,82% (3

org)8,82% (3

org)8,82% (3

org)5,88% (2

org)0 8,82% (3

org)5,88% (2

org)- 66.7% 0% 100% 66,66 -

- PIM III : 6,25

- 3,13% (5 org)

3,13% (5 org)

6,25% (10 org)

6,25% (10 org)

6,25% (10 org)

6,7% (11 org)

1,87% (3 org)

6,25% (10 org)

1,25% (2 org)

- 220% 60% 100% 20 -

- PIM IV : 8,10 - 8,10 % (40 org)

8,10 % (40 org)

8,10 % (40 org)

8,10 % (40 org)

8,10 % (40 org)

8,10 % (41 org)

8,10 % (40 org)

8,10 % (40 org)

0.41 % (2 org)

- 100% 100% 100% 5.06 -

Persentase Aparatur yang

handal memiliki pengetahuan dan

keterampilan melalui diklat

struktural

1

Rasio Capaian Tahun

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO

Tabel 2.3

No Indikator Kinerja Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya

Target Renstra Tahun Realisasi Capaian Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)Persentase aparatur yang

handal yang memiliki pengetahuan dan

keterampilan melalui diklat struktural

(1)97% 100% 100%

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANANBKPPD KABUPATEN BONE BOLANGO

Tabel 2.4

UraianAnggaran pada Tahun Realisasi Anggaran Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-Rata Pertumbuhan

559,507,666 3,452,434,000 1,056,730,000 1,773,911,000 - - 3,352,448,019 1,056,589,591 1,773,911,000 - - - - 550,809,666

2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6)Persentase

aparatur yang handal yang

memiliki pengetahuan dan

keterampilan melalui diklat

struktural

PIM II 5,88%PIM III 6,7%PIM IV 8,10%Prajab 100%

Nilai Sakip B

Persentase TemuanMaterial 0

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 66

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANANBADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Terwujudnya aparatur

BKPPD yang berkinerja tinggi

MengembangkanKompetensi

aparatur birokrasi yang berkualitas

Meningkatkan Kompetensi

aparatur birokrasi yang berkinerja

Meningkatnya kualitas

ASN yang profesional dan berkompetensi

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator SasaranRealisasi Kinerja Tahun

2017 2018 2019 2020

(7) (8) (9) (10)

0 8,82% 8,82% 8,82%1,87% 6,25% 6,25% 6,25%8,10% 8,10% 8,10% 8,10%

0 100% 100% 100%

B B BB A

0 0 0 0

68 70 72 75

Target Kinerja Tahun

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANANBADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Realisasi Kinerja Tahun

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Nilai Sakip

Persentase temuanMaterial

Indeks KepuasanMasyarakat

Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Bolango, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mendukung Urusan Keuangan dengan Tujuan dan Indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagai berikut

Tabel 4.2Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

BKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 - 2021MISI 4

RPJMD KABUPATEN BONE BOLANGOTAHUN 2016 - 2021

TUJUANTerwujudnya Kualitas Layanan dan Partisipasi Publik

SASARAN Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah



Meningkatkan Kompetensi

aparatur birokrasi yang berkinerja

Terwujudnya aparatur BKPPD yang berkinerja

tinggi

Tujuan dan Sasaran Renstra BKPPD

Meningkatnya kualitas

ASN yang profesional dan berkompetensi

Persentase aparatur yang handal yang

memiliki pengetahuan dan

keterampilan melalui diklat struktural

Penanggung Jawab

Bidang Pengembangan

Bidang Kepegawaian

Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Bolango, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mendukung Urusan Keuangan dengan Tujuan dan Indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagai berikut


Sekretariat

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran

Tabel 4.3Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi

MISI 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Modern dan Berbudaya

TUJUANMeningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi

SASARAN Meningkatnya Kualitas layanan publik



Meningkatkan Kompetensiaparatur birokrasi yang

berkinerja

Meningkatnya kualitasASN yang profesional dan

berkompetensi

Strategi Kebijakan

Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur serta sosialisasi peraturan kepegawaian sesuai SOP

Menyelenggarakan diklat aparatur pemerintahan secara selektif sesuai prioritas daerah, memenuhi penataan pegawai melalui penempatan PNS sesuai dengan bidang kompetensinya

Tabel 4.3Penyelarasan Arah Kebijakan dan Strategi


Optimalisasi sumber daya aparatur terkait latar belakang pendidikan (formal

ini formal) keahlian, pangkat, analisa jabatan dan sebagainya agar

menghasilkan sumber daya aparatur yang optimal

Memenuhi penataan pegawai melalui penempatan PNS sesuai dengan bidang

kompetensinya

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (19) -20

Program peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

Persentase aparatur yang lulus diklat

PIM II : 5,88%PIM III : 6,17%PIM IV : 8,10%Prajab : 100%


4,020,483,000Rp PIM II : 0%PIM III : 1,87%PIM IV : 8,10%

Prajab : 0

4,221,507,150Rp PIM II : 8,82%PIM III : 6,25%PIM IV : 8,10%Prajab : 100%



4,886,922,215Rp BKPPD Kabupaten Bone Bolango

- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS

Jumlah peserta diklat teknis tugas dan fungsi

150 org 150 org 375,000,000Rp 150 org 393,750,000Rp 150 org 413,437,500Rp 150 org 434,109,375Rp 150 org 455,814,844Rp BKPPD Kabupaten Bone Bolango

- Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS daerah

Jumlah peserta diklat struktural

PIM II : 3 orgPIM III : 5 orgPIM IV : 40 orgPrajab : 100 org

PIM II : 2 orgPIM III : 11 orgPIM IV : 41 org

Prajab : 548 org

3,452,434,000Rp PIM II : 0 orgPIM III : 3 orgPIM IV : 40 orgPrajab : 0 org




4,196,455,104Rp BKPPD Kabupaten Bone Bolango

Persentase Kasus PNS yang ditangani

50% 50% - 50% - 50% - 50% - 50% -

Persentase pegawai yang ditempatkan dalam jabatan

sesuai dengan ketentuan

100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -

Persentase pengurusan cuti yang diproses

100% 100% 32,337,921Rp 100% 34,309,635Rp 100% 35,098,212Rp 100% 36,824,900Rp 100% 37,773,994Rp

Jumlah peserta ujian dinas yang diproses

80 orang 80 orang 77,013,765Rp 80 orang 82,309,635Rp 80 orang 83,152,022Rp 80 orang 88,150,981Rp 80 orang 92,901,889Rp

Jumlah dokumen HCDP yang tersedia

- - - - - - - - - 1 dok 76,205,850Rp

Jumlah Karpeg, Karis/Karsu yang diusulkan

150 orang 150 org 34,509,420Rp 150 orang 35,856,080Rp 150 orang 36,430,922Rp 150 orang 36,807,625Rp 100 orang 37,460,609Rp

Jumlah kebutuhan pegawai yang diusulkan

150 org 150 org 77,013,765Rp 200 org 82,309,635Rp 436 org 83,152,022Rp 306 org 86,425,063Rp 200 org 92,901,889Rp

Jumlah PNS yang naik pangkat 850 PNS 850 PNS 171,189,244Rp 1153 PNS 184,769,389Rp 1141 PNS 191,825,449Rp 946 PNS 208,464,404Rp 700 PNS 259,641,347Rp

Jumlah mutasi masuk keluar PNS

59 orang 59 orang 138,866,956Rp 56 orang 140,798,621Rp 52 orang 150,011,511Rp 44 orang 150,464,404Rp 25 orang 117,233,901Rp

Jumlah berkas seleksi CPNS/PPPK yang diproses

- - 35,000,000Rp 457 36,750,000Rp 247 38,587,500Rp 61 40,516,875Rp 35 42,542,719Rp

Jumlah pejabat yang menduduki jabatan struktural

695org 695 org 138,866,956Rp 642 org 140,798,621Rp 648 org 150,011,511Rp 628 org 151,989,031Rp 635 org 153,785,631Rp

Jumlah usulan berkas ASN yang memenuhi syarat batas usia pensiun

79 org 79 orang 140,433,144Rp 54 org 160,866,484Rp 64 org 166,736,849Rp 67 org 180,596,747Rp 50 org 195,429,436Rp

Jumlah data pegawai yang terupdate ke aplikasi maupun manual

1000 PNS 1000 PNS 58,778,007Rp 1000 PNS 60,030,161Rp 1000 PNS 61,077,523Rp 1000 PNS 63,321,212Rp 1000 PNS 67,098,711Rp

Jumlah pelaporan kinerja ASN yang masuk ke BKN

2000 PNS 2000 PNS 44,722,007Rp 2500 PNS 48,644,854Rp 3000 PNS 53,031,243Rp 3500 PNS 56,492,992Rp 4000 PNS 58,706,203Rp

60% 1,193,126,349Rp 1,030,667,400Rp 55% 1,082,200,770Rp 55% 1,136,310,809Rp Persentase pengembangan karier PNS

50% 50% 981,588,000Rp 50%

Tahun 2020Unit Kerja OPD

Penanggungjawab

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tujuan Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Tujuan,

Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango

Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Lokasi

Misi : Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang efektif melalui penataan sistem administrasi, kelembagaan dan sumber daya aparatur

Mengembangkan kompetensi aparatur birokrasi yang berkualitas

Meningkatnya Kualitas ASN yang profesional dan berkompetensi

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BKPPD Kabupaten Bone Bolango

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS


Penempatan PNS BKPPD Kabupaten Bone Bolango

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Jumlah PNS yang berkala 1000 org 1000 org 6,834,280Rp 1000 org 7,450,821Rp 1000 org 7,630,085Rp 1000 org 7,729,740Rp 1000 org 8,305,456Rp

Jumlah PNS penerima Award/OPD penerima Award

- - 4,803,689Rp - 5,109,568Rp 6 PNS/OPD 5,305,249Rp 6 PNS/OPD 6,010,716Rp 6 PNS/OPD 6,540,376Rp

Jumlah berkas satya lencana karyasatya yang diusulkan

50 Org 50 Org 8,542,031Rp 50 Org 8,628,611Rp 50 Org 9,304,116Rp 50 Org 9,620,417Rp 50 Org 9,683,085Rp

Jumlah kasus yang ditangani 15 Kasus 15 Kasus 72,356,993Rp 15 Kasus 76,579,936Rp 15 Kasus 80,469,955Rp 15 Kasus 83,277,680Rp 15 Kasus 86,853,024Rp

Jumlah cabang yang diikuti dalam kegiatan korpri (porkopri/mtq)

2 Cabang 2 Cabang 7,843,007Rp 2 Cabang 7,630,064Rp 2 Cabang 7,950,545Rp 2 Cabang 9,563,845Rp 2 Cabang 10,630,577Rp

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas

100% 100% 522,580,000Rp 100% 548,709,000Rp 100% 576,144,450Rp 100% 604,951,673Rp 100% 635,199,256Rp BKPPD Kabupaten Bone Bolango

Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran

Jumlah dokumen administrasi perkantoran yang disusun

12 dok 12 dok 351,980,000Rp 12 dok 369,579,000Rp 12 dok 388,057,950Rp 12 dok 407,460,848Rp 12 dok 427,833,890Rp BKPPD Kabupaten Bone Bolango

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah

Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang dilaksanakan


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya

100% 100% 274,428,000Rp 100% 288,149,400Rp 100% 302,556,870Rp 100% 317,684,714Rp 100% 333,568,949Rp BKPPD Kabupaten Bone Bolango

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional

Jumlah kenderaan dinas yang dalam keadaan baik

12 unit 12 unit 111,582,200Rp 12 unit Rp 117,161,310 12 unit Rp 123,019,375 12 unit Rp 129,170,344 12 unit Rp 135,628,861 BKPPD Kabupaten Bone Bolango

Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor yang diadakan

5 unit 5 unit 149,930,088Rp 5 unit 137,403,155Rp 5 unit 140,132,176Rp 5 unit 146,388,704Rp 5 unit 123,863,689Rp

Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara

12 unit 12 unit 35,050,831Rp 12 unit 38,152,935Rp 12 unit 39,033,783Rp 12 unit 42,125,666Rp 12 unit 47,744,816Rp

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya

100% 100% 45,000,000Rp 100% Rp 47,250,000 100% Rp 49,612,500 100% Rp 52,093,125 100% Rp 54,697,781 BKPPD Kabupaten Bone Bolango

BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundan-undangan

Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan

15 org 15 org 45,000,000Rp 15 org 47,250,000Rp 15 org 49,612,500Rp 15 org 52,093,125Rp 15 org 54,697,781Rp BKPPD Kabupaten Bone Bolango

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu

100% 100% 23,711,000Rp 100% 24,896,550Rp 100% Rp 26,141,378 100% Rp 27,448,446 100% Rp 28,820,869 BKPPD Kabupaten Bone Bolango

Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu


Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang disusun

4 laporan 4 laporan 7,500,000Rp 4 laporan 7,875,000Rp 4 laporan 8,268,750Rp 4 laporan 8,682,188Rp 4 laporan 9,116,299Rp BKPPD Kabupaten Bone Bolango

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor


Terwujudnya aparatur BKPPD yang berkinerja

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi


Tahun 2016

(1) (2) (3) (4)Outcome Program

Persentase aparaturyang lulus diklat

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur



Kegiatan :Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS daerah

Diklat PIM II 2 org 2 orgDiklat PIM III 11 org 11 orgDiklat PIM IV 41 org 41 orgPrajabatan 548 org 548 org

Jumlah Peserta diklat struktural

Tabel 6Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Program dan Kegiatan

Kondisi Kinerjapada awal

PeriodeRPJMD

Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

(5) (6) (7) (8)

PIM II : 0%PIM III : 1,87%PIM IV : 8,10%Prajab : 0





0 3 org 3 org 3 org 11 org3 org 10 org 15 org 20 org 50 org

40 org 40 org 40 org 40 org 241 org0 92 org 27 org 3 org 670 org

Target Kinerja Program dan Kerangka

Pendanaan

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

data awal

2015 2016 2017 2018 2019 2020akhirrenstra

pim 2 9 org 26.47059 5.88 0 8,82

pim 3 41 27.43902 6.17 1,87 0

pim 4 41 8.299595 8,10 8,10

Documents

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 BKPPD …