(RENSTRA)

RENCANA STRATEGIS

2015 - 2019

Galeri Nasional Indonesia

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015—2019 disusun

berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025.

Selanjutnya, seiring dengan pengintegrasian kebudayaan dalam pendidikan, tugas

dan fungsi, serta organisasi dan tata kerja Galeri Nasional Indonesia Tahun Anggaran

2012 yang telah disahkan dalam Peraturan Mendikbud Nomor 72 Tahun 2012 kemudian

direvisi kedalam Peraturan Mendikbud Nomor 32 Tahun 2015, harus diintegrasikan ke

dalam Rencana Strategis Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015 – 2019 sehingga perlu

penyesuaian. Penyesuaian Renstra dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk

interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan dan

kebudayaan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Kemdikbud, serta dengan

mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan

kebudayaan khususnya bidang seni rupa hingga saat ini. Pengintegrasian kebudayaan

dalam pendidikan ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan

dan Organisasi Kementerian Negara, serta Permendikbud No. 1 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra Galeri

Nasional Indonesia disusun untuk mengakomodir perubahan struktur organisasi Galeri

Nasional Indonesia.

3

Renstra Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015—2019 digunakan sebagai pedoman dan

arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan khususnya bidang seni rupa yang

hendak dicapai pada periode 2015—2019, serta merupakan dasar dan acuan bagi

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemdikbud, dan SKPD di provinsi dan

kabupaten/kota untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan

RKA-KL; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan dan

Kebudayaan; (4) Perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup

Pendidikan dan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini penting untuk dipahami serta dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan para pemangku kepentingan dalam

menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan

pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan secara efisien, efektif, terintegrasi,

sinergis dan berkesinambungan.

Jakarta, April 2018 KEPALA GALERI NASIONAL INDONESIA

PUSTANTO

4

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.......................................................................................................... 2

Daftar Isi...................................................................................................................... 4

BAB I Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum .................................................................................. 5

1.2 Potensi dan Permasalahan ......................................................... 16

BAB II Visi, Misi, dan Tujuan Galeri Nasional Indonesia

2.1 Visi Galeri Nasional Indonesia .................................................... 19

2.2 Misi Galeri Nasional Indonesia ................................................... 19

2.3 Tujuan Kegiatan ........................................................................... 20

2.4 Sasaran Kegiatan ........................................................................ 20

BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi dan Kelembagaan

4.1 Arah Kebijakan Pengembangan Galeri Nasional ................. 22

4.2 Strategi Pengembangan Galeri Nasional ............................... 23

4.3 Kerangka Regulasi ....................................................................... 26

4.4 Kerangka Kelembagaan ........................................................... 28

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan......................................... 30

BAB V Penutup .................................................................................................... 38

5

BAB – I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan UUD 45 Pasal 32, juga

mengamanatkan bahwa pada Ayat (1), negara memajukan kebudayaan nasional

Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat

dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sedangkan pada

Ayat (2), negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan

budaya nasional. Dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan

kebudayaan Indonesia, pemerintah bersama dengan Komisi X DPR RI akhirnya

mengeluarkan Undang-Undang (UU) Pemajuan Kebudayaan. UU Pemajuan

Kebudayaan merupakan gagasan antarkementerian, yang dipimpin oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penunjukan Kemendikbud

sebagai koordinator atau pimpinan antar-kementerian tersebut berdasarkan surat

Presiden RI nomor R.12/Pres/02/2016, tanggal 12 Februari 2016, perihal Penunjukan

Wakil untuk Membahas RUU tentang Kebudayaan. Kementerian lain yang masuk

dalam tim tersebut adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, dan Kementerian

Hukum dan HAM.

Dalam pengertiannya Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu

buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan

6

sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris,

kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau

mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture

juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah

kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari

banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa,

perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya,

merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang

cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha

berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan

perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya

adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas.

Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-

budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Kebudayaan sangat

erat hubungannya dengan masyarakat. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan

memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang

terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan

itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang

diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan

benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan

hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk

membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat, sebagaimana

yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 32.

7

Kesenian merupakan salah satu bagian dari kebudayaan, karena kebudayaan

merupakan kompleks budi dan daya, bukan semata-mata kesenian dan kekriyaan.

Kesenian dan kebudayaan dapat mengalami perubahan dan transformasi dari masa

ke masa. Kesenian juga menjadi salah satu objek Pemajuan Kebudayaan. Semakin

meningkatnya apresiasi seni dan budaya telah menunjukkan bahwa seni dan budaya

merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Seni pada mulanya adalah proses dari manusia, dan oleh karena itu merupakan

sinonim dari ilmu. Dewasa ini, seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari kreativitas

manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang

mengandung unsur keindahan.

Seni sangat sulit untuk dijelaskan dan juga sulit dinilai. Bahwa masing-masing individu

artis memilih sendiri peraturan dan parameter yang menuntunnya atau kerjanya, masih

bisa dikatakan bahwa seni adalah proses dan produk dari memilih medium, dan suatu

set peraturan untuk penggunaan medium itu.

Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa

ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan

mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan

pencahayaan dengan acuan estetika.

Bentuk seni itu sendiri merupakan suatu set nilai-nilai yang menentukan apa yang

pantas dikirimkan dengan ekspresi lewat medium itu, untuk menyampaikan baik

kepercayaan, gagasan, sensasi, atau perasaan dengan cara seefektif mungkin untuk

medium itu. Sekalipun demikian, banyak seniman mendapat pengaruh dari orang lain

masa lalu, dan juga beberapa garis pedoman sudah muncul untuk mengungkap

gagasan tertentu lewat simbolisme dan bentuk. Seni menurut media yang digunakan

8

terbagi 3 yaitu : (1) Seni yang dapat dinikmati melalui media pendengaran atau (audio

art), misalnya seni musik,seni suara, dan seni sastra seperti puisi dan pantun (2) Seni

yang dinikmati dengan media penglihatan (Visual art) misalnya lukisan, poster,seni

bangunan, seni gerak beladiri dan sebagainya. (3) Seni yang dinikmati melalui media

penglihatan dan pendengaran (audio visual art) misalnya pertunjukan musik,

pagelaran wayang,dan film.

Seni rupa dilihat dari segi fungsinya dibedakan antara seni rupa murni dan seni rupa

terapan, proses penciptaan seni rupa murni lebih menitik beratkan pada ekspresi jiwa

semata misalnya lukisan, sedangkan seni rupa terapan proses pembuatannya memiliki

tujuan dan fungsi tertentu misalnya seni kriya. Sedangkan, jika ditinjau dari segi wujud

dan bentuknya, seni rupa terbagi 2 yaitu seni rupa 2 dimensi yang hanya memiliki

panjang dan lebar saja dan seni rupa 3 dimensi yang memiliki panjang lebar serta

ruang.

Secara kasar terjemahan seni rupa di dalam Bahasa Inggris adalah fine art. Namun

sesuai perkembangan dunia seni modern, istilah fine art menjadi lebih spesifik kepada

pengertian seni rupa murni untuk kemudian menggabungkannya dengan desain dan

kriya ke dalam bahasan visual arts seperti yang dirumuskan pada bagan skema berikut

ini.

9

Kehadiran sebuah institusi Galeri Nasional Indonesia di Indonesia sudah sejak lama

diharapkan tidak saja oleh kalangan dunia seni rupa tetapi juga oleh masyarakat

pada umumnya. Diperlukannya institusi Galeri Nasional Indonesia pada suatu negara

karena merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan upaya-upaya pelestarian,

pengembangan dan pemanfaatan aset budaya (benda seni rupa). Selain itu Galeri

Nasional Indonesia juga dapat menjadi sarana edukasi, apresiasi dan rekreasi,

sekaligus untuk menanamkan kecintaan terhadap khasanah seni budaya bangsa.

Melalui ukiran sejarah, Rencana untuk mewujudkan institusi Galeri Nasional Indonesia,

antara lain pernah didengungkan oleh Presiden RI Ir, Soekarno. Ketika Indonesia

menjadi tuan rumah konfrensi Asia-Afrika di Bandung (1955). Informasi tersebut

mendapat respon positif dari beberapa seniman Eropa, khususnya yang berada di

Paris. Mereka secara spontan menyumbangkan karya-karya bagi Indonesia. Melalui

Bpk. Ilen Suryanegara (Atase Kebudayaan RI di Perancis waktu itu) dan pemerintah

10

Perancis telah dihibahkan sekitar 150 koleksi kepada pemerintah Indonesia pada

tahun 1959. Diantaranya terdapat karya Kandinsky, Victor Vassarelly, Hans Hartung,

Zao Wu Ki, dll.

Galeri Nasional Indonesia merupakan sebuah lembaga museum khusus dan pusat

kegiatan seni rupa yang sudah dirintis sejak tahun 60 hingga 90-an yang dituangkan

melalui konsep atau proyek Wisma Seni Nasional, kemudian gagasan itu diwujudkan

dengan pendirian Gedung Pameran Seni Rupa oleh Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan pada tanggal 23 Februari 1987 sebagai sebuah sarana kegiatan

pengembangan seni rupa.

Kemudian setelah diperjuangkan secara intensif sejak tahun 1995 melalui berbagai

aspek, baru dapat direalisasikan pada tahun 1998 melalui surat persetujuan Menko

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nonmor:

34/MK.WASPAN/1998. Selanjutnya ditetapkan melalui Kepmendikbud No. 099a/0/1998

dan diresmikan pada tanggal 8 Mei 1999, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Bapak Yuwono Soedarsono.

Lokasi Galeri Nasional Indonesia yang cukup strategis berada di pusat Ibukota Republik

Indonesia (Jakarta), sebagai ikon kebudayaan bersama dengan Monumen Nasional,

Museum Nasional, Perpustakaan Nasional, Istana Negara. Galeri Nasional Indonesia

memiliki peran sebagai wahana untuk meningkatkan upaya-upaya perlindungan,

pengembangan dan pemanfaatan asset budaya (benda seni rupa). Menjadi salah

satu pusat sarana edukasi, apresiasi dan rekreasi, sekaligus untuk menanamkan

kecintaan terhadap khasanah seni budaya bangsa dengan menempati lahan seluas

±16.270 M2 dengan fasilitas publik, seperti; Ruang Pameran Temporer (Gedung A seluas

1350M2 dengan kapasitas 150 karya, gedung B seluas 180M2 dengan kapasitas 50

11

karya, gedung C seluas 840M2 dengan kapasitas 100 karya, gedung D seluas 600M2

dengan fungsi dapat digunakan untuk pameran terbuka, workshop, dan pertunjukan

seni), Pameran Permanen (Tetap) (Gedung B seluas 1400M2, dan gedung C seluas

840M2), Serbaguna, Perpustakaan, Auditorium, Ruang Seminar, Audio-Visual, Storage,

Laboratorium, Wisma Seniman, Gallery Café, Galeri Shop, Musholla, Plaza, Area Parkir,

dll.

Galeri Nasional Indonesia sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang ikut serta

dalam memajukan kebudayaan nasional melalui bidang seni rupa melakukan

pembangunan kebudayaan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Strategis (Renstra)

Direktorat Jenderal Kebudayaan. Berdasarkan Renstra tersebut, Galeri Nasional

Indonesia telah menyusun Rencana Strategis (Renstra), seperti yang telah

diamanatkan di dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor

72 Tahun 2012. RPJMN Tahun 2015—2019 ditujukan untuk lebih memantapkan

pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan

kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan

teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN Tahun 2015 – 2019

tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan kemudian dijabarkan kembali ke dalam Renstra Galeri Nasional

Indonesia Tahun 2015 – 2019.

Rencana Strategis Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015 -2019 yang telah disusun harus

berdasarkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2015 –

2019 melalui penyesuaian peraturan perundangan dan hasil evaluasi kinerja serta

dinamika perkembangan pendidikan dan kebudayaan. Galeri Nasional Indonesia

12

berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah strategis yang implementasinya akan

disesuaikan dengan prioritas pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Adapun

fokus implementasi diarahkan pada: (a) peningkatan apresiasi dan pengelolaan

koleksi melalui berbagai strategi yaitu fasilitasi para perupa dan karya berkualitas untuk

mengikuti kegiatan seni rupa di tingkat internasional, fasilitasi kegiatan seni rupa oleh

komunitas, asosiasi, sanggar atau praktisi seni rupa (pameran, festival, workshop,

seminar, dan sebagainya), fasilitasi kegiatan pameran kerjasama antara institusi yang

relevan, (b) peningkatan apresiasi dan pengelolaan koleksi melalui peningkatan

penghargaan terhadap karya para perupa berkualitas (maestro) melalui proses akuisisi

(pembelian atau hibah) sebagai koleksi negara/galeri, peningkatan kualitas tata

kelola pendokumentasian dan pemeliharaan koleksi Negara dan SDM yang

melaksanakan pengelolaan koleksi tersebut, peningkatan kualitas sarana dan

prasarana ruang pamer (permanen, temporer); storage koleksi, laboratorium

konservasi dan ruang publik lainnya, (c) peningkatan sumber daya manusia dan

kreativitas seni rupa melalui peningkatan potensi perupa dan karya yang berkualitas

melalui workshop, residensi dan kompetisi seni rupa, peningkatan kreativitas dan

keterampilan seni rupa untuk kalangan pelajar dan mahasiswa, melalui lomba,

workshop, dan lain-lain, peningkatan apresiasi terhadap karya dan tokoh seni rupa

Indonesia melalui: pameran, kritik seni, mediasi/resensi dan penghargaan dibidang

seni rupa, (d) pengembangan kerjasama, publikasi dan edukasi melalui

pengembangan program kerjasama seni rupa antar negara dan antar lembaga seni

rupa ditingkat nasional, regional dan Internasional, peningkatan publikasi tentang

eksistensi lembaga dan aktivitasnya melalui berbagai media atau bahan-bahan

informasi cetak dan elektronik, perluasan kegiatan pameran keliling koleksi Negara

13

dan karya perupa daerah (Indonesia) di dalam dan luar negeri, (e) peningkatan

administrasi dan layanan perkantoran melalui penciptaan “one stop service” bagi

pelayanan penelitian dan guiding pengunjung galeri, peningkatan fasilitas

perkantoran serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran,

peningkatan system data dan informasi perkantoran (kepegawaian, keuangan, aset

dan kepustakaan), dan fasilitasi peningkatan kemampuan manajerial dan teknis untuk

para kurator, konservator, staf lainnya.

Hasil evaluasi paruh waktu Rencana Strategis (Renstra) Galeri Nasional Indonesia Tahun

2015 – 2019 menunjukkan bahwa ada beberapa sasaran, target, dan indikator kinerja

yang capaiannya telah melampaui atau kurang dari rencana yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, target dan indikator

kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014 – 2015. Renstra Galeri Nasional Indonesia

Tahun 2015 – 2019 dapat menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola

pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan

melaksanakan serta melakukan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembangunan pengembangan galeri nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi

eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi dan politik. Beberapa pengaruh

kondisi eksternal terhadap pendidikan dan kebudayaan dapat dijelaskan sebagai

berikut; Kondisi sosial dan budaya yang mempengaruhi pembangunan

pengembangan galeri nasional dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain

sebagai berikut ini.

a. Masih tingginya kesenjangan antargender, antara penduduk kaya dan miskin,

antara perkotaan dan pedesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal;

14

b. Perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat

yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan;

c. Masih rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi

alternatif sumber daya termasuk penelitian-penelitian yang dapat berpotensi

menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan

d. Masih rendahnya kualitas SDM Indonesia untuk bersaing di era ekonomi berbasis

pengetahuan (Knowledge-Based Economy).

Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pembangunan pengembangan galeri nasional

dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) tingginya angka

kemiskinan dan pengangguran; (2) masih adanya kesenjangan pertumbuhan

ekonomi antarwilayah; (3) masih banyak basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan

upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber

daya alam tak terbarukan; (4) semakin meningkatnya daya saing Indonesia yang perlu

diikuti dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja; (5) munculnya ancaman

raksasa ekonomi global seperti Cina dan India dan semakin luasnya perdagangan

bebas yang mengancam daya saing perekonomian nasional; (6) masih rendahnya

optimalisasi pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berasal dari sumber daya

alam; (7) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, baik yang sudah

berjalan maupun yang direncanakan, perlu didukung dengan penyiapan tenaga

kerja yang memadai; dan (8) ancaman masuknya tenaga terampil menengah dan

tenaga ahli dari negara lain; serta (9) pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2018

15

diproyeksikan APBN akan membaik dengan mengalami pertumbuhan ekonomi

mencapai 5,4%. Hal tersebut dapat dilihat pada infografis sebagai berikut.

Kondisi teknologi yang mempengaruhi pembangunan pengembangan galeri nasional

dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) kebutuhan akan

penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global, (2)

terjadinya kesenjangan antar perkembangan teknologi dan penguasaan iptek di

organisasi dan sanggar-sanggar seni, (6) perkembangan jaringan internet yang

menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses

terhadap informasi, (7) perkembangan jaringan internet yang membawa dampak

negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya

plagiarisme dan pelanggaran HAKI. Kondisi politik yang mempengaruhi tingkat

kemajuan dalam pengembangan galeri nasional dalam kurun waktu lima tahun

mendatang antara lain adalah (1) ketidakstabilan politik yang mengancam

kehidupan bermasyarat dan bernegara, (2) ketidakselarasan peraturan perundangan

16

yang berdampak pada penyelenggaraan pembangunan kebudayaan, (3)

kebutuhan seni di dalam politik untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk dalam

berdemokrasi, (4) implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan

berkembangnya kreativitas seni, (5) terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam

implementasi otonomi daerah, (6) keterlambatan penerbitan turunan peraturan

perundangan yang berdampak pada bidang seni rupa, (7) ancaman disintegrasi

bangsa akibat dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi, (8) ideologi negara

sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan

(9) komitmen pemenuhan pendanaan dari APBN dalam rangka memajukan

kebudayaan nasional sesuai dengan UUD 1945 Pasal 32.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pembangunan kebudayaan melalui kegiatan Pengembangan Galeri Nasional yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat hingga

tahun 2014 menunjukkan keberhasilan yang sangat nyata, seperti yang telah diuraikan

di atas. Potensi dalam mengembangkan seni rupa di Indonesia telah menjadi poin

penting dalam memajukan kebudayaan. Namun masih dijumpai beberapa

permasalahan penting yang akan dihadapi pengembangan galeri nasional pada

periode tahun 2015 – 2019 sebagai berikut.

1.2.1 Potensi

Menghadapi perkembangan dinamika abad 21 di tingkat nasional, regional dan

global, disadari bahwa peran GNI menjadi sangat strategis sebagai salah satu

lembaga budaya yang mewakili negara (state cultural institutions) dalam

menunjukkan identitas bangsa melalui koleksi penting karya-karya seni rupa, edukasi

publik terhadap pemahaman sejarah bangsa dan peran diplomasi budaya. Oleh

17

karena itu, Galeri Nasional Indonesia memiliki banyak potensi untuk ikut serta dalam

mengembangkan dunia seni rupa. Potensi yang dimiliki diantaranya sebagai berikut:

a. Memiliki koleksi-koleksi penting karya seni rupa sebagai identitas bangsa;

b. Memberikan pemahaman tentang sejarah bangsa kepada masyarakat;

c. Menyediakan fasilitas bagi pelaku seni dan karya seni rupa Indonesia untuk dapat

mengembangkan kreativitas dan keterampilan seni melalui lomba, workshop,

edukasi seni, dan lain-lain;

d. Penyediaan data dan informasi tentang koleksi karya-karya seni rupa Indonesia

yang akurat dan handal;

e. Perwujudan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional

dan transparan;

f. Upaya peningkatan pelestarian dan pengelolaan karya seni rupa Indonesia.

1.2.2 Permasalahan

Sejumlah permasalahan dalam pengembangan galeri nasional yang perlu mendapat

perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah sebagai

berikut.

a. Ketersediaan data dan informasi tentang koleksi karya seni rupa yang berkualitas

masih terbatas

Tingkat pelayanan dalam penyediaan data dan informasi tentang koleksi karya

seni rupa yang berkualitas masih sangat rendah. Belum optimalnya pelayanan

dalam penyediaan data dan informasi tentang koleksi karya seni rupa tidak lepas

dari pendokumentasian karya-karya seni rupa yang tidak tersaji dengan benar,

akurat, lengkap dan rinci serta pemberdayaan sumber daya manusia yang kurang

optimal.

18

b. Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai

Galeri Nasional Indonesia sebagai lembaga publik dan institusi negara yang

memiliki koleksi karya-karya seni rupa yang berkualitas masih memiliki kekurangan

terutama pada fasilitas sarana dan prasarana yang dianggap sudah jauh dari

teknologi. Selain itu belum memiliki ruang seni yang cukup baik untuk menggelar

kegiatan-kegiatan pameran bertaraf internasional.

c. Minimnya sumber daya manusia di bidang preservasi (konservasi dan restorasi)

karya seni rupa

Masih minimnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang preservasi

(konservasi dan restorasi) karya seni rupa menjadi permasalahan pelik yang

berkepanjangan. Salah satu faktor utama yang memunculkan permasalahan

tersebut yaitu penyelenggaraan edukasi terkait manajerial teknis tentang

perawatan dan perlindungan koleksi karya seni rupa.

19

BAB – II VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi

Dalam rangka mewujudkan cita-cita memajukan kebudayaan nasional dan sejalan

dengan Visi kebudayaan, Galeri Nasional Indonesia mempunyai Visi yaitu

Melalui Visi Galeri Nasional Indonesia 2015 - 2019 diharapkan dapat seiring dengan

pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang tertuang sebagai salah satu

sasaran strategis Galeri Nasional Indonesia dengan menjadi pusat kegiatan dan

pengembangan karya seni rupa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang

kreatif, apresiatif dan memiliki jatidiri dan karakter pekerti bangsa di era globalisasi.

2.2 Misi

Untuk mencapai Visi Galeri Nasional Indonesia 2015 - 2019, Misi Galeri Nasional

Indonesia 2015 – 2019 dikemas dalam Misi sebagai berikut.

KODE MISI

M1

Melaksanakan pengumpulan, kajian, dokumentasi, pemeliharaan

dan pengamanan karya seni rupa, khususnya yang menjadi koleksi

negara

M2 Meningkatkan aktivasi pameran dan publikasi lainnya dibidang seni

rupa dalam lingkup nasional dan Internasional

M3 Meningkatkan kreativitas dan apresiasi terhadap karya seni rupa di

kalangan perupa, pelajar dan masyarakat umum

TERBENTUKNYA INSAN DAN EKOSISTEM SENI RUPA YANG BERKARAKTER

DENGAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

20

M4 Meningkatkan perluasan komunitas dan jaringan

kerjasama/kemitraan di bidang seni rupa

M5

Meningkatkan layanan edukasi di bidang karya seni rupa serta

mengembangkan sumber daya manusia dan sarana-prasarana

Galeri Nasional Indonesia

2.3 Tujuan dan Sasaran Kegiatan

2.3.1 Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengembangan Galeri Nasional dirumuskan berdasarkan jenjang

layanan dibidang seni rupa serta sistem tata kelola yang diperlukan untuk

menghasilkan layanan prima pengembangan galeri nasional sebagaimana

dikehendaki dalam rumusan visi Galeri Nasional Indonesia dengan memperhatikan

rumusan misi Galeri Nasional Indonesia. Dengan demikian, tujuan kegiatan

pengembangan galeri nasional adalah sebagai berikut.

KODE TUJUAN STRATEGIS

T1 Meningkatnya Kreativitas dan apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa

T2 Mewujudkan sarana dan prasarana Galeri Nasional yang memadai

T3 Meningkatnya Karya Seni Rupa yang Dilestarikan Sebagai Aset Budaya

Bangsa

T4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengembangan jejaring pelaku

dan karya seni rupa

T5 Meningkatnya kualitas SOP kerja dan pelayanan publik yang memadai

2.3.2 Sasaran Kegiatan

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pengembangan galeri

nasional diperlukan sejumlah sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang

21

harus dicapai pada tahun 2015 - 2019. Sasaran kegiatan untuk tiap tujuan kegiatan

tersebut adalah sebagai berikut.

a. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan T1

KODE SASARAN KEGIATAN

S1.1 Terlaksananya Kreativitas dan apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa

b. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan T2

KODE SASARAN KEGIATAN

S2.1 Terlaksananya sarana dan prasarana Galeri Nasional

c. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan T3

KODE SASARAN KEGIATAN

S3.1 Terlaksananya Pelestarian Karya Seni Rupa Sebagai Aset Budaya

Bangsa

d. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan T4

KODE SASARAN KEGIATAN

S4.1 Terlaksananya kerjasama di Bidang Karya Seni Rupa

e. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan kegiatan T5

KODE SASARAN KEGIATAN

S5.1 Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan

Manajemen dan Tata Kelola Galeri Nasional

22

BAB – III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI & KELEMBAGAAN

Arah kebijakan, strategi, regulasi dan kelembagaan pengembangan galeri nasional

disusun untuk dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara

pendidikan dan kebudayaan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang

diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-

tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam

penyelenggaraan layanan prima pendidikan dan kebudayaan. Kebutuhan tersebut

antara lain mencakup sumberdaya budaya, pembelajaran dan penilaian, sarana dan

prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

3.1 Arah Kebijakan

Strategi umum sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan

untuk menentukan arah kebijakan pengembangan galeri nasional periode lima tahun

yang akan datang. Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis

T1 sampai dengan T11 yang dikaitkan dengan arah kebijakan pengembangan galeri

nasional dapat dirumuskan melalui bagan skema sebagai berikut.

23

Bagian Skema

Arah dan Kebijakan

Pengembangan Galeri Nasional

Periode 2015 - 2019

Arah kebijakan tersebut sebagian sama dengan kebijakan terobosan yang

dipergunakan Galeri Nasional Indonesia selama periode 2010—2014. Kebijakan

teroboson yang dilanjutkan diantaranya kebijakan yang telah dilaksanakan dan

berhasil dengan beberapa penyesuaian dan penekanan pada periode 2015—2019.

Selain itu, juga perlu diperkuat dengan berbagai kebijakan terobosan baru sesuai

dengan tuntutan yang ada untuk dijadikan arah kebijakan dalam pengembangan

galeri nasional tahun 2015—2019.

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan kegiatan yang

telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran kegiatan dari tujuan kegiatan tersebut.

Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan yang

harus disediakan untuk mencapai sasaran kegiatan dari tiap tujuan kegiatan.

24

Komponen-komponen tersebut antara lain meliputi sumberdaya budaya, sarana dan

prasarana, sistem tata kelola, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur

yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas

antarwilayah, gender, sosial ekonomi, serta antarsatuan budaya yang

diselenggarakan pemerintah dan masyarakat.

3.2.1 Strategi Pencapaian Tujuan Kegiatan T1

Tujuan kegiatan T1, yaitu Meningkatnya Kreativitas dan apresiasi di Bidang Karya Seni

Rupa dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

Peningkatan kreativitas dan keterampilan seni rupa untuk kalangan pelajar dan

mahasiswa, melalui lomba, workshop, dan lain-lain;

Peningkatan apresiasi terhadap karya dan tokoh seni rupa Indonesia melalui:

pameran, kritik seni, mediasi/resensi dan penghargaan dibidang seni rupa;

3.2.2 Strategi Pencapaian Tujuan Kegiatan T2

Tujuan kegiatan T2, yaitu Mewujudkan sarana dan prasarana Galeri Nasional yang

memadai, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana ruang pamer (permanen, temporer);

storage koleksi, laboratorium konservasi dan ruang public lainnya;

3.2.3 Strategi Pencapaian Tujuan Kegiatan T3

Tujuan kegiatan T3, yaitu Meningkatnya Karya Seni Rupa yang Dilestarikan Sebagai

Aset Budaya Bangsa, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

Peningkatan penghargaan terhadap karya para perupa berkualitas (maestro)

melalui proses akuisisi (pembelian atau hibah) sebagai koleksi negara/galeri;

25

Peningkatan kemampuan manajerial dan teknis untuk kurator, konservator, staf

lainnya;

Peningkatan kualitas tata kelola koleksi karya seni rupa;

3.2.4 Strategi Pencapaian Tujuan Kegiatan T4

Tujuan kegiatan T4, yaitu Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengembangan

jejaring pelaku dan karya seni rupa, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai

berikut.

Fasilitasi kegiatan seni rupa oleh komunitas, asosiasi, sanggar atau praktisi seni rupa

(pameran, festival, workshop, seminar, dsb);

Pengembangan program kerjasama seni rupa antar Negara dan antar lembaga

seni rupa ditingkat nasional, regional dan Internasional.

3.2.5 Strategi Pencapaian Tujuan Kegiatan T5

Tujuan kegiatan T5, yaitu Meningkatnya kualitas SOP kerja dan pelayanan publik yang

memadai, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

Penciptaan “one step service” bagi pelayanan penelitian dan guiding pengunjung

galeri;

Peningkatan kualitas fasilitas perkantoran serta penyelenggaraan operasional dan

pemeliharaan perkantoran;

Peningkatan kualitas organisasi tata kerja (OTK) Galeri Nasional Indonesia.

26

3.3 Kerangka Regulasi

Kebijakan regulasi diarahkan untuk mempercepat dan memastikan pelaksanaan

pencapaian target dan sasaran RKP yang telah disinergikan dengan Rencana

Strategis Tahun 2015 – 2019. Tidak hanya itu, kebijakan regulasi juga diarahkan agar

tidak bertentangan kebijakan regulasi lain (Unit Kerja atau Satuan Kerja Lain).

Kerangka regulasi Renstra Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015 – 2019 memiliki

landasan hukum sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025;

i. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang

Negara serta Lagu Kebangsaan;

27

j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

k. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian

Negara;

l. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;

m. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Galeri

Nasional Indonesia.

n. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Galeri Nasional

Indonesia.

Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal

tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran kegiatan.

No Arah Kerangka Regulasi dan/atau

Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan

Berdasarkan Evaluasi Regulasi

Eksisting, Kajian dan Penelitian

1 SOP tentang Pelaksanaan Kegiatan

Pameran Seni Rupa

Agar dalam melaksanakan

kegiatan pameran mempunyai

dasar hokum yang kuat dan jelas

sehingga mudah untuk

diimplementasikan

2 Petunjuk Teknis Akuisisi Karya

Supaya ada acuan yang jelas

mengenai mekanisme

pengadaan karya seni rupa

3 SOP tentang Pengelolaan Koleksi Karya

Seni Rupa

Agar dalam melakukan

preservasi dan konservasi koleksi

28

karya seni rupa mempunyai dasar

hukum yang kuat dan acuan

yang jelas sehingga mudah untuk

diimplementasikan

4 Peraturan Perundangan tentang

Kuratorial Kegiatan Pameran

Memperjelas penganggaran

Kurator di setiap kegiatan baik

kegiatan yang bertaraf nasional

maupun internasional

5

Perumusan Peraturan Perundangan

untuk mengetahui Nilai Instrinsik Koleksi

Karya Seni Rupa

Mengetahui nilai harga koleksi

karya seni rupa dan dapat

dijadikan sebagai acuan yang

jelas

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan adalah perangkat Satuan Kerja yang meliputi struktur

organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka

kelambagaan disusun dengan tujuan antara lain, 1) meningkatkan koordinasi

pelaksanaan masing-masing seksi sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi

Galeri Nasional Indonesia; 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi

dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas

dan efisiensi Galeri Nasional Indonesia dalam melaksanakan program-

programnya; 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan

profesionalisme sumber daya aparatur. Pada periode pembangunan 2015-2019,

Galeri Nasional Indonesia akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan

mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia dan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang

29

Rincian Tugas Galeri Nasional Indonesia. Struktur Organisasi Galeri Nasional

Indonesia ditunjukan pada gambar sebagai berikut, ST

RU

KTU

R O

RG

AN

ISA

SI G

ALE

RI

NA

SIO

NA

L IN

DO

NES

IA

KEP

ALA

GA

LER

I NA

SIO

NA

L IN

DO

NES

IA

KEP

ALA

SU

BB

AG

IAN

TA

TA U

SAH

A

KO

NSE

RV

ATO

R

KU

RA

TOR

REG

ISTR

AR

PEN

GA

DM

INIS

TRA

SI K

OLE

KSI

PEN

YU

SUN

KEM

ITR

AA

N

EDU

KA

TOR

KU

RA

TOR

PR

EPA

RA

TOR

PEN

GO

LAH

DA

TA P

AM

ERA

N D

AN

KEM

ITR

AA

N

PEN

ATA

DO

KU

MEN

PEN

ATA

PA

MER

AN

KEP

ALA

SEK

SI P

AM

ERA

N D

AN

KEM

ITR

AA

N

PR

AM

U K

AN

TOR

TEK

NIS

I SA

RA

NA

DA

N P

RA

SAR

AN

A

KA

NTO

R

PEN

GA

DM

INIS

TRA

SI K

ERU

MA

HTA

NG

GA

AN

PEN

GA

DM

INIS

TRA

SI P

ERSU

RA

TAN

PEN

GEL

OLA

LA

MA

N

PEN

YU

SUN

PR

OG

RA

M. A

NG

GA

RA

N, D

AN

LAP

OR

AN

PET

UG

AS

PER

PU

STA

KA

AN

PEM

RO

SES

MU

TASI

KEP

EGA

WA

IAN

BEN

DA

HA

RA

PEN

GEL

UA

RA

N

PEN

GA

DM

INIS

TRA

SI B

MN

PEN

ATA

DO

KU

MEN

KEU

AN

GA

N

TAH

UN

AN

GG

AR

AN

20

18

PEN

GO

LAH

DA

TA B

AR

AN

G M

ILIK

NEG

AR

A

PEN

GO

LAH

SU

RA

T P

ERIN

TAH

MEM

BA

YA

R

PEN

GO

LAH

DA

TA K

ETA

TALA

KSA

NA

AN

KEP

ALA

SEK

SI P

ENG

UM

PU

LAN

DA

N P

ERA

WA

TAN

30

BAB – IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015—2019 merupakan

turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kebudayaan yang

menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan sebagai komponen dari sistem perencanaan dan penganggaran

Pemerintah, seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan

persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta

peningkatan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam pemanfaatan APBN.

Renstra akan menjadi acuan (guidance) pelaksanaan program dan kegiatan bagi

setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin

akuntabel (accountable).

Renstra menggambarkan keterkaitan antara sasaran kementerian, sasaran program,

dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja

Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penetapan target kinerja ditentukan

setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun

tingkat eselon I.

Dalam sistem perencanaan dan penganggaran saat ini, setiap eselon III (kegiatan)

memiliki satu atau lebih sasaran kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan

fungsinya yang dilengkapi dengan IKK untuk tiap-tiap sasaran kegiatan. Hubungan

31

antara struktur organisasi, struktur program, dan kegiatan, dan kinerja disajikan pada

gambar berikut ini.

Arsitektur Program, Kegiatan dan Struktur Kinerja

Target kinerja sasaran kegiatan dan target indikator kinerja kegiatan ditetapkan

berdasarkan unit eselon II yang dikelola Unit Kerja. Target kinerja yang dimaksud

ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2015 – 2019). Penjelasan

dari setiap target kinerja Galeri Nasional Indonesia adalah sebagai berikut;

PENGEMBANGAN GALERI NASIONAL

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Baseline 2015 2016 2017 2018 2019

1Terlaksananya Kreativitas dan

apresiasi di Bidang Karya Seni Rupa

Jumlah Masyarakat yang Mengapresiasi

Galeri Nasional - 515 630 640 650 675

2Terlaksananya sarana dan prasarana

Galeri Nasional

Pengembangan dan Perluasan Kawasan

Galeri Nasional (M2) - - - - - 3,100

3Terlaksananya Pelestarian Karya Seni

Rupa Sebagai Aset Budaya BangsaJumlah Karya Seni Rupa yang Dikelola 1,776 1,788 1,388 1,038 1,073 1,210

5

Terselenggaranya Layanan Dalam

Rangka Pendukungan Manajemen dan

Tata Kelola Galeri Nasional

Jumlah Layanan Dalam Rangka

Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola

Galeri Nasional

1 1 1 1 1 1

4Terlaksananya kerjasama di Bidang

Karya Seni Rupa10 13 11 12 Jumlah Kerjasama Antar Instansi 24 8

32

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan

perundang-undangan. Selain yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan

negara, diperhatikan pula Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah.

4.2.1 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan

Amendemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 32

mengamanatkan Pemerintah memajukan kebudayaan nasional melalui anggaran

pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

pembangunan kebudayaan. Sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang

Dasar tersebut telah ditetapkan bahwa pendanaan kegiatan pembangunan

kebudayaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

mempunyai peran penting dalam mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan

dana kebudayaan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas publik.

Bagi satuan kerja yang kegiatannya diselenggarakan oleh masyarakat melalui

partisipasi dan kerjasama, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh

penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat

dukungan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Galeri Nasional Indonesia

sebagai lembaga publik memiliki tanggung jawab tidak hanya menyelenggarakan

kegiatan yang berkualitas dibidang seni rupa tetapi juga memberikan apresiasi

dengan memfasilitasi seniman dan karya seni rupa untuk ikut dalam event-event baik

33

bertaraf nasional maupun internasional dalam rangka memperkenalkan hasil-hasil

karya budaya Indonesia serta memberikan pemahaman tentang pentingnya

melestarikan karya-karya seni rupa Indonesia guna memajukan kebudayaan nasional.

Aktivitas-aktivitas yang pendanaannya baik diselenggarakan oleh Galeri Nasional

Indonesia maupun penyelenggara/masyarakat akan di audit oleh Inspektorat

Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pemeriksa Keuangan

secara intensif dan berkala untuk memperoleh laporan-laporan yang akuntabel.

4.2.2 Skenario Pendanaan Pengembangan Galeri Nasional

Skenario pendanaan pengembangan galeri nasional dalam kurun waktu 2015 – 2019

mengacu pada amanat UUD RI 1945 serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan

dan kebudayaan yang ditetapkan Pemerintah untuk tahun 2005 – 2025. Perkiraan

anggaran pengembangan galeri nasional untuk melaksanakan fokus prioritas

kegiatan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan

pertumbuhan ekonomi berkisar antar 8,5% – 10% dan tingkat inflasi berkisar antara 3,5%

- 5% sesuai yang ditargetkan di dalam RPJM Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Tahun 2015-2019. Perkiraan pendanaan kegiatan pengembangan galeri

nasional didasarkan pada angka perkiraan baseline tahun 2015 dan memperhatikan

kemampuan keuangan negara. Untuk mencapai sasaran Renstra pengembangan

galeri nasional diperlukan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku

kepentingan (stakeholder) lainnya untuk berpartisipasi dalam pemenuhan

pendanaan pengembangan galeri nasional melalui pencapaian indikator kinerja

utama.

34

4.2.3 Koordinasi, Tata Kelola dan Pengawasan Internal

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu

dilakukan koordinasi secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan

antarinstansi terkait, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan internal di

lingkungan Galeri Nasional Indonesia.

4.2.3.A Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan

Koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan pengembangan galeri

nasional dilakukan melalui sinkronisasi terpadu dalam rangka penyusunan rencana

kerja dan anggaran, rapat kerja kurator, pimpinan dan staf terkait, rapat kerja

penyusunan rencana kerja dan anggaran pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi

anggaran, dan sinkronisasi terpadu dalam rangka evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan

dan anggaran pengembangan galeri nasional. Pihak yang dilibatkan dalam

koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran antara lain adalah Kemdikbud,

Kementerian Keuangan, Bappenas, Menpan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten dan Kota, Perguruan Tinggi Seni serta Kementerian lain yang mengelola

program, kegiatan dan anggaran fungsi pendidikan dan kebudayaan.

4.2.3.B Tata Kelola

Implementasi Renstra Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015 – 2019 oleh Galeri Nasional

Indonesia, Unit Pelaksana Teknis Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, dan Kota, dan

K/L lain terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri.

Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan

program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja

utama Galeri Nasional Indonesia. Pengembangan sistem tata kelola implementasi

35

Renstra mencakup kegiatan penyusunan standar operasional dan prosedur (SOP)

dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi, dan

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan

didalam Renstra.

4.2.3.C Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal

yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi pengawasan

yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat kementerian. Sistem pengawasan internal

yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen

risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan

menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan

galeri nasional terhadap semua peraturan yang berlaku untuk mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal bertujuan untuk

memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola

kementerian. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan

audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan

program dan kegiatan Renstra Galeri Nasional Indonesia. Pada umumnya

pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu atasan

langsung dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk

yang dilakukan oleh unit pengawasan kementerian. Sementara itu, unit pengawasan

independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

36

yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

yang bertanggung jawab kepada DPR-RI.

4.2.4 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

4.2.4.A Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat

pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra

Galeri Nasional Indonesia Tahun 2015—2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan

kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau program

pengembangan galeri nasional di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur formal dan

nonformal.

4.2.4.B Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut:

1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; 2) pemerataan dan perluasan akses;

3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan. Pemantauan dan evaluasi

dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan dan kebudayaan

provinsi, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dan kota, dinas pendidikan

dan kebudayaan kecamatan, dan satuan kerja yang terkait lainnya.

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah bejalan di lingkungan Galeri

Nasional Indonesia meliputi: 1) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan

triwulanan, 2) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemdikbud, 3)

evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, 4) evaluasi kinerja tengah periode Renstra

melalui pencapaian kinerja kegiatan, dan 5) evaluasi akhir masa Renstra. Sesuai

37

dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah

dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme

pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pengembangan galeri

nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan telah menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pemanfaatan Sistem E-monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan

dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud

tersebut mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib

melaporkan secara online setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan

anggaran kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai

penanggung jawab anggaran fungsi pendidikan dan kebudayaan. Selain itu, hasil

pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP,

BANSM, BANPT, BANPNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan

kinerja Badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi,

penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, serta

kegiatan nasional.

38

BAB – V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Galeri Nasional Indonesia periode 2015-2019 adalah

panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Galeri Nasional Indonesia untuk 5 (lima)

tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019 sangat

ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber

pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Galeri Nasional Indonesia.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015-2019, setiap

tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi

muatan Renstra Galeri Nasional Indonesia periode 2015-2019 termasuk indikator-

indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan

tanpa mengubah tujuan Galeri Nasional Indonesia periode 2015-2019 yaitu

meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2015-

2019 dan RPJM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra Galeri Nasional Indonesia periode 2015-2019 harus dijadikan acuan kerja bagi

unit-unit kerja di Galeri Nasional Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan

akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better

performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

KEPALA GALERI NASIONAL INDONESIA

PUSTANTO

39

LAMPIRAN

1. Matriks Perubahan Renstra Galeri Nasional Indonesia

Tahun 2015 – 2019 (Revisi Tahun 2018)

2. Kerangka Regulasi

40

LAMPIRAN 1

1. Matriks Perubahan Renstra Galeri Nasional Indonesia

Tahun 2015 – 2019 (Revisi Tahun 2018)

41

42

LAMPIRAN 2

2. Kerangka Regulasi

43

No

Arah

Kerangka

Regulasi

dan/atau

Kebutuhan

Regulasi

Urgensi

Pembentukan

Berdasarkan

Evaluasi

Regulasi

Eksisting, Kajian

dan Penelitian

Unit

Penanggung

Jawab

Unit Terkait/

Institusi

Target

Penyelesaian

1

SOP tentang

Pelaksanaan

Kegiatan

Pameran

Seni Rupa

Agar dalam

melaksanakan

kegiatan

pameran

mempunyai

dasar hukum

yang kuat dan

jelas sehingga

mudah untuk

diimplementasi

kan

Galeri

Nasional

Indonesia

Ditjen

Kebudayaan 2018

2

Petunjuk

Teknis Akuisisi

Karya

Supaya ada

acuan yang

jelas mengenai

mekanisme

pengadaan

karya seni rupa

Galeri

Nasional

Indonesia

Ditjen

Kebudayaan 2018

3

SOP tentang

Pengelolaan

Koleksi Karya

Seni Rupa

Agar dalam

melakukan

preservasi dan

konservasi

koleksi karya

seni rupa

mempunyai

dasar hukum

yang kuat dan

acuan yang

jelas sehingga

mudah untuk

diimplementasi

kan

Galeri

Nasional

Indonesia

Ditjen

Kebudayaan 2018

4

Peraturan

Perundang-

an tentang

Kuratorial

Memperjelas

penganggaran

Kurator di

setiap kegiatan

Ditjen

Kebudayaan

Biro Hukum

dan

Organisasi,

Kemdikbud,

2018

44

Kegiatan

Pameran

baik kegiatan

yang bertaraf

nasional

maupun

internasional

Ditjen

Kebudayaan

5

Perumusan

Peraturan

Perundang-

an untuk

mengetahui

Nilai Instrinsik

Koleksi Karya

Seni Rupa

Mengetahui

nilai harga

koleksi karya

seni rupa dan

dapat

dijadikan

sebagai acuan

yang jelas

Galeri

Nasional

Indonesia

Biro Hukum

dan

Organisasi,

Kemdikbud,

Ditjen

Kebudayaan

2017